YUSUF THALIB NILAI AJAKAN PRESIDEN MERUPAKAN GERAKAN MORAL, EKKY : MENTERI YANG JUJUR BISA LOYO

YUSUF THALIB NILAI AJAKAN PRESIDEN MERUPAKAN GERAKAN MORAL, EKKY : MENTERI YANG JUJUR BISA LOYO[1]

 

Jakarta, Merdeka

Kalangan DPR menanggapi serius permintaan Presiden Soeharto agar para menteri Kabinet Pembangunan VII menyumbangkan seluruh gaji pokok mereka selama satu tahun untuk membantu upaya pengentasan kemiskinan.

Wakil Ketua MPR/DPR Syarwan Hamid berpendapat, permintaan tersebut sebetulnya merupakan bentuk loyalitas terhadap keadaan sekarang ini di mana Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi.

“Tetapi, mereka yang menyumbang itu jangan sampai menderita. Kan ini sifatnya sumbangan. Kalau memang dalam hitung­hitungannya rugi ya jangan.” kata bekas Kassospol ABRI itu di Jakarta, kemarin.

Dalam sidang Kabinet Pembangunan VII yang pertama, Presiden Soeharto selain meminta para menteri menyumbangkan seluruh gaji pokoknya juga minta seluruh menteri untuk melaporkan kekayaan mereka beserta istri atau suaminya. Gaji Pak Harto sendiri sebagai presiden maupun tunjangan jabatannya akan diserahkan bagi pengentasan kemiskinan.

Mensos Ny. Siti Hardiyanti Rukmana diminta menyusun mekanisme pengumpulan dana itu serta cara pemanfaatannya (Merdeka, 18/3). Sedang anggota Komisi VIII Ekky Syachruddin mengaku kurang sreg dengan ajakan tersebut. Menurut dia selain tidak akan menyelesaikan masalah juga membuat semangat para pejabat atau menteri yang jujur menjadi loyo sehingga tidak bisa mencurahkan tenaga dan pikirannya secara total. Juga akan menimbulkan kesan yang kurang baik di masyarakat, yakni bahwa selama ini para pejabat punya penghasilan lain di samping gaji.

Namun Wakil Ketua Komisi VII Yusuf Thalib berpendapat, ajakan tersebut justru menggambarkan bahwa Presiden Soeharto ingin mengajak para menteri betul-betul menjadi pelayan masyarakat yang baik.

“Beliau ingin menterinya sebagai pejabat pemberi, bukan peminta. Saya yakin kalau ini jalan kita bisa membangkitkan solidaritas nasional yang solid.” tegasnya.

Ekky mengingatkan, jika ajakan itu dipaksakan, pemerintah harus membolehkan mereka mencari penghasilan tambahan. Menurut dia gaji menteri dan pejabat tidak perlu diutik-utik, biar diterima seluruhnya. Tetapi perlu dilakukan penghematan terhadap anggaran departemen. Dia usulkan para menteri lama yang masih dipercaya menjadi anggota Kabinet Pembangunan VII tidak perlu diberi mobil Volvo lagi.

Komitmen Moral

Yusuf Thalib selanjutnya menilai langkah yang ditempuh Presiden Soeharto itu merupakan komitmen moral para pejabat untuk ikut merasakan keprihatinan nasional terhadap resesi ekonomi ini. Bekas Dirjen Bantuan Sosial ini merasa yakin jika komitmen moral ini benar-benar dilaksanakan, rakyat akan mendengar dan melihat pemimpinnya.

“Mereka akan rela diajak loro-loro (rela untuk berkorban bersama­ sama, red) untuk menghadapi krisis ini.” katanya.

Dikatakan, dengan adanya komitmen moral tersebut memberikan harapan bahwa pejabat kita akan menjadi pelayan masyarakat yang baik dan rela berkorban.

“Ajakan Pak Harto ini merupakan gerakan moral untuk melaksanakan akhlak mulia.” tambahnya.

Kalau eksekutif sudah memulai, para anggota DPR, MPR dan DPA akan sangat baik kalau mengikutinya. Demikian juga para konglomerat yang kehidupannya masih lebih baik dari rakyat biasa agar mau menyumbangkan sebagian penghasilannya.

Dia yakin, kalau komitmen moral itu menjadi gerakan nasional, ini merupakan perwujudan nyata dari kesetiakawanan nasional. Namun, dalam menyalurkan dana nanti jangan sampai salah alamat.

Anggota Komnas HAM, BN Marbun yang juga mantan anggota DPR menambahkan, para menteri atau pejabat yang selama ini tidak punya penghasilan dari bidang lain, malah mendorongnya untuk berbuat kurang baik, misalnya korupsi atau menyalahgunakan wewenang.

“Efek inilah yang harus dipikirkan. Kalau gajinya dipotong, berarti selama ini ada sumber-sumber lain, misalnya korupsi. Apakah itu yang kita inginkan?” tanya Marbun.

Marbun menanyakan, dasar hukum dari pemotongan gaji pejabat atau menteri selama satu tahun itu apa? Menurut dia, pemerintah tidak usah melaksanakan rencana itu.

“Mungkin akan lebih baik jika mobil para menteri tidak harus Volvo, tetapi cukup mobil Kijang.” katanya.

Dikatakan, gaji pegawai negeri atau pejabat itu menjadi haknya keluarga dan pemberiannya diatur oleh undang-undang.

“Jadi saya kurang setuju jika dipotong. Saya menilai, tujuannya hanya untuk menarik simpati semua dari masyarakat.” tandasnya.

Sedangkan anggota FPP DPR Yusuf Syakir merasa pesimis kalau pejabat golongan IV yang gaji pokoknya sekitar Rp.500.000 diminta disumbangkan.

“Saya kira berat bagi golongan IV bila gajinya disumbangkan. Sebab, dia harus membiayai keluarganya. Untuk kondisi saat ini berat.” tegasnya.

Kecuali kalau dia golongan IV duduk di BUMN jadi direksi yang gajinya yang mencapai Rp.15 juta perbulan.

“Yang begitu itu yang harus dipotong, jangan digeneralisir. Jika digeneralisir nanti banyak orang yang tidak makan.” kata Ketua FPP MPR itu.

Sedang staf ahli menteri kehakiman yang juga bekas anggota DPR Oka Mahendra mengimbau para konglomerat mengikuti keteladanan yang diberikan Pak Harto, untuk dapat menyumbangkan sebagian keuntungannya selama ini kepada bangsa dan negara yang tengah dilanda krisis ekonomi.

Menurut Oka, kalau memang betul konglomerat peduli terhadap kondisi yang dialami bangsa saat ini seharusnya mereka merelakan sebagian dari keuntungan yang diperoleh selama 30 tahun disumbangkan kepada negara.

Sumber : MERDEKA (19/03/1998)

_______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 858-860.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.