SUDOMO: KALI INI PALING BERAT

SUDOMO: KALI INI PALING BERAT[1]

 

 

Jakarta, Suara Pembaruan

Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Sudomo, mengatakan, pertanggung jawahan yang disampaikan Presiden Soeharto selaku Mandataris MPR kali ini adalah yang paling berat selama 30 tahun terakhir ini, karena situasi, terutama krisis ekonomi adalah hal yang tidak terduga.

“Apa yang kita bangun selama tiga puluh tahun rusak begitu saja, hanya dalam waktu enam bulan,” katanya kepada wartawan seusai acara pembukaan SU MPR dengan agenda antara lain mendengarkan pidato pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR, Minggu (1/3) di Jakarta.

Sudomo mengatakan dalam pertemuannya dengan Presiden dua pekan lalu, Kepala Negara mengatakan, betapa beratnya situasi yang dihadapi sekarang ini.

“Pembangunan selama tiga puluh tahun hilang karena peristiwa enam bulan ini. IMF pun tidak menduga sama sekali, tidak ada yang bisa memperhitungkan,” katanya.

Untuk mengatasi krisis ini, katanya, kita memerlukan komitmen kuat, partisipasi penuh dari rakyat dan kerja secara profesional. Disebutkan, rakyat harus memberikan kepercayaan, sebab kalau tidak, masalah ini tidak akan bisa selesai.

“Sedikitnya kita perlu waktu dua sampai tiga tahun untuk mengembalikan keadaan,” katanya.

Sudomo mengakui DPA telah menyampaikan 43 butir saran kepada Presiden sehubungan krisis moneter. Dan yang diteruskan kepada menteri itu 17 butir.

“Tetapi, saya tidak bisa mengemukakan butir-butir itu ke luar,” katanya.

Menurut Sudomo, penanganan krisis itu tidak bisa dengan cepat, tetapi membutuhkan waktu antara 2 dan 3 tahun. Karena itu, dia menyatakan tidak sependapat dengan pandangan bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus diberikan waktu menyelesaikannya dalam waktu satu semester.

Ia juga menyatakan, menghadapi keadaan bangsa ke depan diperlukan beberapa syarat anggota kabinet. Di antaranya, mempunyai visi artinya bisa melihat ke depan dan bagaimana tahapannya. Kemudian tanggap terhadap semua persoalan.

Syarat berikut, katanya,mempunyai keputusan. Walau seseorang tanggap, belum tentu punya keputusan. Syarat lain menguasai total quality control (TQC), jadi menguasai manajemen mengatasi masalah secara ilmiah.Terakhir,mampu mengatasi krisis. Jadi punya pengetahuan tentang manajemen krisis.

 

Ny. Aisyah Amini SH

Anggota FPP MPR, Nyonya Aisyah Amini SH, menyatakan, ia sependapat dengan presiden agar apa yang terjadi belakangan dijadikan sebagai hikmat.

“Ya, kita cari hikmat dari semua musibah dan krisis ekonomi yang terjadi,” katanya.

Tentang krisis yang antara lain disebabkan kelemahan internal yang diungkapkan presiden, perlu dikaji untuk menghadapi masa depan. Pengkajiannya harus dari semua bidang, yakni sosial, ekonomi, politik dan budaya, katanya.

 

Jusuf Kalla

Anggota FUD MPR Jusuf Kalla, yang juga pengusaha nasional menilai, yang dimaksudkan dengan konsep IMF Plus oleh presiden untuk mengatasi krisis ekonomi, barangkali IMF Plus CBS.

“Kita tidak tahu. Tetapi yang penting, apa pun yang diupayakan harus ada perbaikan,” katanya.

Pernyataan presiden bahwa pada akhirnya nasib bangsa ini ditentukan bangsa ini sendiri, Jusuf menilai, itu menunjukkan orang lain itu pelengkap ,dalam mengatasi krisis ekonomi ini.

“Yang bekerja kita, yang tahu kondisi Indonesia kita, bukan orang kita yang salah, yang salah bukan IMF. Sebah, ternyata, IMF juga banyak salah langkah,” katanya.

Ia mengatakan, penanganan krisis ekonomi di Indonesia memerlukan psikologi bangsa juga.

“Yang terjadi kan psikologi yang terbalik. Bulog dilarang monopoli, ternyata akibatnya lain.Kita berbeda dengan Thailand dan Korea sekarang. Jadi harus ada yang tidak sama, yang mengerti kita sendiri,” katanya.

 

Kharis Suhud

Mantan Ketua MPRIDPR Kharis Suhud mengatakan, Presiden Soeharto telah memberikan penjelasan tentang persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam pidatonya. Namun, bagaimana penilaiannya itu tergantung pada masing-masing anggota untuk melibatnya.

Ketika ditanya wartawan tentang dinamika dalam Sidang Umum MPR kali ini, Kharis Suhud mengatakan, yang sekarang ini tampaknya bakal berlangsung sangat mulus.

“Saya dulu (SU MPR 1988-Red) kan menghadapi Naro yang maju sebagai calon Wapres. Kalau sekarang, kan mulus sekali,” katanya.

Bagaimana dengan Pak Emil Salim yang juga dicalonkan untuk posisi Wapres, Kharis Suhud berkata,

“Tapi kan nggak sampai ke sini.”

 

Soerjadi

Mengenai kabinet yang akan  datang. Ketua Umum DPP PDI, Soerjadi, mengatakan, kabinet yang akan datang haruslah bekerja secara profesional, tangguh dan harus merupakan tim yang kuat.

“Jangan ada yang nyelonong sendiri-sendiri dan membuat pernyataan sendiri­-sendiri. Soal BPPC, misalnya, sudah dibubarkan Presiden, tetapi ada menteri yang masih ingin menghidupkannya,” katanya.

Dijelaskan, masalah seperti itu bukan semata-mata tanggungjawab Mandataris MPR, tetapi juga para menteri sebagai pemimpin mempunyai tanggungjawab, apalagi mereka pembantu presiden.

“Menteri itu bukan pegawai negeri biasa. Dia kan pemimpin.”

 

Buttu Hutapea

Ketua F-PDI MPR, Buttu R Hutapea, mengatakan, pernyataan Presiden Soeharto dalam pidato pertanggungjawabannya selaku Mandataris MPR cukup terbuka dengan mengatakan yang baik sebagai baik dan yang kurang sebagai kekurangan. Hal ini berarti mengajak semua anggota Majelis untuk mencermati pidato tersebut secara menyeluruh.

Menurut Buttu, kelemahan-kelemahan dari dalam menyangkut terjadinya tindakan korupsi dan kolusi oleh oknum yang membuat birokrasi menjadi tidak bersih dan berwibawa.

“Dan dalam pemandangan umum nanti saya kira FPDI kan mengemukakan hal-hal ini,” katanya.

“Yang jelas kami akan menelaah lebih jauh isi pidato tersebut, termasuk juga lampiran yang kelihatannya cukup tebal. Dan kalau nanti ada hal yang belum disinggung, termasuk bidang politik, akan disampaikan dalam pemandangan umum fraksi,” katanya.

Dijelaskan juga, isi pidato tersebut akan menjadi masukan berharga dalam pembahasan di komisi-komisi,  terutama komisi pertanggungjawaban. Pada kesempatan itu Fraksi PDI akan mengemukakan pendapatnya secara menyeluruh dan utuh.

Ketika ditanya apakah FPDI akan menerima pertanggungjawaban tersebut, Buttu berkata,

“Saya tidak akan mendahului sikap fraksi terhadap pidato pertanggung­jawaban itu, tetapi saya kira kalau ada kelemahan-kelemahan, kita akan menyampaikan secara jernih termasuk adanya sejumlah harapan untuk perbaikan­-perbaikan.”

“Kalau nanti memang ada kelemahan-kelemahan yang terlihat dari pertanggungjawaban itu, FPDI akan menyampaikan pemikirannya untuk perbaikan. Jadi, persoalannya itu nanti bukan pada setuju atau tidak setuju dengan pertanggungjawaban itu, tetapi bagaimana kita akan memberikan pikiran-pikiran untuk perbaikan.”

Sumber: SUARA PEMBARUAN (02/03/1998)

_________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 136-139.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.