DPP REI SAMPAIKAN BEBAN PAJAK KEPADA PRESIDEN[1]

 

Jakarta, Antara

DPP Real Estat Indonesia (RED menyampaikan sejumlah keluhan mengenai pajak yang menjadi beban pengembang dan akhirnya akan menjadi beban masyarakat kepada Presiden Soeharto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Ketua Umum DPP REI Edwin Kawilarang menjelaskan, DPP REI sekaligus menyampaikan sejumlah usul dan permintaan kepada Presiden guna mengurangi beban itu.

REI kepada Kepala Negara mengusulkan agar batas kena pajak perolehan tanah dan bangunan yang Rp 30 juta ditingkatkan menjadi Rp 50 juta. Mengingat harga rumah Rp 30 juta itu sudah sangat rendah, kata Kawilarang.

UU mengenai pajak perumahan itu juga diusulkan REI berlaku mulai 1 Januari 1999. UU yang sudah tuntas itu sendiri mulai berlaku 1 Januari 1998. Dengan tenggang waktu yang lebih lama itu maka para pengembang bisa memiliki lebih banyak kesempatan guna menyelesaikan berbagai sertifikasi tanah dan bangunannya, katanya.

REI mengusulkan pula agar pajak penghasilan final RSS yang ditetapkan dua persen dikurangi sebanyak satu persen dan pajak penghasilan sewa-menyewa dikurangi dari enam persen menjadi tiga persen.

Masyarakat juga akan merasakan beban pajak yang lebih berat lagi karena mereka harus membayar pajak bisa sampai 15 persen jika menjual harga rumah nilainya lebih dari Rp 30 juta, katanya memberi contoh.

REI menganggap kurang bijaksana mencantumkan nilai absolut dalam UU karena UU itu sifatnya garis besar. Sebaiknya, nilai seperti itu diatur dalam PP yang lebih fleksibel.

DPP REI melaporkan pula kepada negara mengenai jumlah RSS dan RS yang sudah dibangun pengembang anggota REI. Jumlahnya saat ini mencapai 358.225 unit artinya melebihi target sebesar 300 ribu unit.

Kawilarang menyatakan keyakinannya sasaran 500 ribu unit sampai akhir Repelita VI akan tercapai. Ia mengharapkan agar kredit likuiditas BI tetap diadakan untuk perumahan tipe RS dan RSS itu pada saat targetnya sudah tercapai.

DPP REI melapor pula kepada Kepala Negara mengenai kebijakan Pemda Sultra dan Kotamadya Kendari yang menganggap pembangunan RS dan RSS sebagai membentuk permukiman kumuh.

“Artinya kebijakan itu melarang pegawai rendah bermukim di kota Kendari.” katanya. Hal itu jelas tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam konsep 1:3:6, demikian Edwin Kawilarang.

71 Ribu Ha

Sementara Meneg Agraria/Kepala BPN Soni Harsono sebelumnya melaporkan kepada Presiden mengenai penertiban aparatur di wilayah kerjanya serta masalah pemberian ijin lokasi kepada pengembang.

Menurut Soru, di wilayah Jabotabek saat ini BPN memberikan ijin lokasi kepada pengembang sebanyak 121 ribu Ha, namun sampai kini 71 ribu Ha belum dibebaskan.

Dari 71 ribu Ha yang belum dibebaskan, 43 ribu Ha di antaranya tetap diberikan ijin perpanjangan. Sedang sisanya, tidak akan diperpanjang dan diberikan kepada pengembang lainnya.

Pada saat ini 21 pengembang sudah mengajukan diri untuk mengelola lahan yang tidak digarap pengembang sesuai dengan peraturan itu. Para pengembang itu berminat membangun RS dan RSS untuk pegawai negeri dan ABRI.

Mengenai lahan yang belum dibebaskan pengembang itu, Soni mengatakan, masalahnya sangat rumit mulai dari kemampuan pengembang itu sendiri, tuntutan masyarakat dan lain sebagainya.

Sumber : ANTARA (05/05/1997)

____________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 344-345.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.