4 FRAKSI DPR SEPAKAT PRESIDEN MUNDUR

4 FRAKSI DPR SEPAKAT PRESIDEN MUNDUR[1]

 

 

Jakarta, Bisnis

Ketua DPR Harmoko mengatakan berkenaan dengan aspirasi masyarakat yang menghendaki Presiden Soeharto mengundurkan diri, fraksi-fraksi DPR sepenuhnya memahami.

“Fraksi-fraksi (FKP, FPP, FAB-RI, dan FPDI DPR) sepakat (pengunduran diri tersebut) dilaksanakan secara konstitusional. Itulah hasil rapat pimpinan Dewan dengan pimpinan fraksi-fraksi.” ujarnya dalam jumpa pers di gedung MPR/DPR kemarin.

Harmoko tidak secara tegas mengatakan apakah fraksi-fraksi DPR mendukung atau menyetujui pernyataan pimpinan Dewan yang meminta Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Tapi Ketua FPP DPR Hamzah Haz mengatakan semua fraksi sepakat mengenai perlunya Presiden mengundurkan diri.

Senin lalu, pimpinan Dewan mengharapkan Presiden secara arif dan bijaksana mengundurkan diri demi persatuan dan kesatuan bangsa. Mengenai aspirasi dan tuntutan masyarakat tentang reformasi menyeluruh sebagaimana diserap DPR, Harmoko mengatakan rapat pimpinan Dewan dengan fraksi-fraksi sepakat hal itu akan dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Untuk itu, Dewan mempercepat pelaksanaan agenda reformasi dalam bidang politik, ekonomi dan hukum yang akan diimplementasikan dalam masa sidang ini.” katanya.

Harmoko menambahkan hasil rapat pimpinan Dewan dan pimpinan fraksi-fraksi DPR itu akan disampaikan kepada Presiden Soeharto secepatnya.

Pendirian FPP

Sementara itu, Hamzah mengatakan FPP tetap pada pendirian bahwa Presiden Soeharto perlu mengundurkan diri.

“FPP mendukung pernyataan Pimpinan Dewan pada 18 Mei yang mengharapkan Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana mengundurkan diri.”

Menurut dia, sebuah pemerintahan yang tidak lagi mendapat kepercayaan dari rakyatnya berarti telah kehilangan legitimasi. Pemerintahan seperti itu tidak mungkin dapat bekerja secara efektif. Anggota FPDI YB Wiyanjono meminta hasil rapat pimpinan Dewan dengan pimpinan fraksi DPR (yang meminta Presiden mundur) agar dibawa ke rapat pleno agar memiliki kekuatan.

Sementara itu, sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pimpinan organisasi profesi pengacara menuntut pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR atas krisis yang melanda pada bangsa ini.

Pernyataan itu mereka sampaikan kemarin kepada seluruh unsur kekuatan proreformasi di kantor Yayasan LBH Indonesia, berkaitan dengan keterangan Presiden Soeharto, pimpinan ABRI, dan pimpinan DPR.

Mereka juga berharap agar pimpinan Dewan mencabut mandat dan memberhentikan Soeharto darijabatannya sebagai Presiden/Mandataris MPR.

Para praktisi hokum, Adnan Buyung Nasution, Hrujono Tjitrosoebono, Yan Apul, Barubang Widjojanto dan Petrus Balapatyona mendesak MPR untuk membentuk pemerintahan transisi.

Mereka juga mengingatkan jika MPR tidak mampu melaksanakan sidang istimewa, bukan mustahil akan lahir MPRS dari kekuatan pro-reformasi guna melaksanakan tuntutan reformasi ekonomi, politik, danhukum.

Sumber : BISNIS INDONESIA (20/05/1998)

____________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 380-381.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.