1981-08-15 Sampaikan Pidato Kenegaraan, Presiden Soeharto: Pengangkatan 1/3 Anggota MPR Untuk Amankan Pancasila dan UUD 1945

Sampaikan Pidato Kenegaraan, Presiden Soeharto: Pengangkatan 1/3 Anggota MPR Untuk Amankan Pancasila dan UUD 1945

SABTU, 15 AGUSTUS 1981 Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-36, jam 10.00 pagi ini Presiden Soeharto menyampaikan pidato kenegaraannya didepan sidang pleno terbuka DPR.
Dalam pidato tersebut, Presiden telah menyinggung dua masalah penting dan sangat menonjol, yaitu masalah politik dan ekonomi, secara panjang lebar. Berbicara tentang masalah politik, Presiden antara lain menyinggung persoalan pengangkatan sepertiga anggota MPR yang menghangat akhir-akhir ini. Dalam hubungan ini Kepala Negara mengingatkan latar belakang konsensus yang ada di belakang pengangkatan itu, yaitu pengamanan konstitusional dari kemungkinan penggunaan Pasal 37 UUD 1945. Dikatakannya bahwa seandainya nanti MPR memang menghendaki mengubah konsensus yang ada dan mempertimbangkan untuk meniadakan pengangkatan sepertiga anggota MPR itu, maka perlu ditetapkan cara pengamanan lain. Cara yang dipertimbangkannya ialah: perlu adanya ketetapan MPR yang menetapkan bahwa apabila MPR akan menggunakan Pasal 37 UUD 1945, hendaknya sebelum maksud itu dilaksanakan, ditanyakan terlebih dahulu kepada rakyat melalui referendum, setuju atau tidak atas penggunaan Pasal 37 tersebut.
Dengan penjelasan itu, Kepala Negara mengatakan selanjutnya bahwa duduk persoalan dan tujuan pengangkatan sepertiga anggota MPR itu merupakan langkah-langkah pengamanan demi kelestarian Pancasila dan UUD 1945. Sarna sekali tidak merupakan usaha terselubung agar Presiden yang sekarang dapat terus menerus menjadi Presiden Republik Indonesia, seperti yang dituduhkan oleh sementara kalangan.
Ditegaskannya bahwa waktu kita menegakkan Orde Baru kita telah mengoreksi kekeliruan kita dengan mengangkat Presiden seumur hidup. Dengan cara apapun kita tidak ingin lagi mengulangi kekeliruan yang mencelakakan bangsa kita itu.
Menyinggung tentang masalah ekonomi, Presiden mengatakan bahwa perkembangan ekonomi Indonesia dalam tahun 1980 yang sungguh membesarkan hati itu mencerminkan hasil yang nyata dari pelaksanaan pembangunan dalam dasawarsa 1970an, dan merupakan modal yang sungguh besar nilainya dalam memasuki dasawarsa 1980an.
Gambaran perkembangan ekonomi itu antara lain dilukiskan oleh Kepala Negara sebagai berikut. Dalam tahun 1979 laju inflasi mencapai 21,8%, dalam tahun 1980 laju inflasi turun menjadi 15,9%, dan selama Januari sampai Juli 1981, laju inflasi sebesar 5,4%. Sementara itu laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 1980 yang semula diperkirakan sekitar 7% ternyata mencapai 9,6%. Ini merupakan pertumbuhan yang cukup tinggi; lebih tinggi dari pertumbuhan yang kita
capai dalam tahun 1979 sebesar 5,3%. Lebih-lebih apabila dibandingkan dengan pertumbuhan negara-negara lain, maka angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun terakhir ini terrnasuk salah satu yang paling tinggi di dunia.
Laju pertumbuhan ekonomi yang sungguh tinggi dalam tahun 1980 terutama disebabkan karena pertumbuhan produksi pangan yang sangat tinggi dan pertumbuhan sektor industri yang pesat pula. Dalam tahun 1980, produksi beras mencapai 20,2 juta ton, suatu kenaikan sebesar 13,3% dibanding dengan tahun 1979. Kenaikan produksi beras dalam tahun 1980 ini adalab kenaikan produksi tertinggi yang pernah dialami oleh ekonomi Indonesia. Dan, apabila tidak ada aral melintang selama tabun 1981 ini, insya Allah produksi beras akan meningkat lagi menjadi sekitar 21,6 juta ton,
Lebih jauh dikatakan oleh Presiden bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai 9,6% dalam tahun 1980, kecuali disebabkan oleh pertumbuhan produksi pangan yang sangat tinggi, juga didorong oleh pesatnya laju pertumbuhan sektor industri yang mencapai 21% dalam tahun 1980. Pertumbuhan industri yang sangat tinggi itu didorong oleh tiga faktor penting. Pertama, meningkatnya produksi pangan yang tinggi yang telah meningkatkan daya beli para petani, sehingga meluaskan pasaran barang-barang basil industri dalam negeri. Kedua, pelaksanaan APBN yang diarahkan secara lebih nyata untuk mengutamakan pembelian barang-barang hasil produksi dalam negeri. Ketiga, meningkatnya kemampuan hasil industri Indonesia untuk memasuki pasaran dunia, sebagai hasil dari berbagai dorongan yang diberikan oleh Pemerintan. Demikian antara lain amanat kenegaraan Presiden Soeharto. (AFR)

__________________________________

Sumber: Buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983”, hal 454-456. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.