1977-02-15 Pimpin Sidang DSEN, Presiden Soeharto Instruksikan Penyebarluasan Daftar Skala Perioritas (DSP)

Pimpin Sidang DSEN, Presiden Soeharto Instruksikan Penyebarluasan Daftar Skala Perioritas (DSP)[1]

SELASA, 15 FEBRUARI 1977 Mulai jam 10.30 sampai jam 12.00 hari ini, Presiden Soeharto memimpin sidang Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional yang diselenggarakan di Bina Graha. Dalam sidang itu Presiden mengingatkan para menteri agar memperhatikan musim hujan dan kemungkinan-kemungkinan akibat dari musim hujan itu, seperti banjir dan hama wereng. Peringatan Presiden Soeharto ini dikemukakan setelah para menteri itu memberikan laporan yang pada umumnya menggembirakan. Misalnya Menteri Perindustrian, M Jusuf, melaporkan tentang perkembangan pabrik pupuk Pusri III dan IV yang sudah dapat memenuhi kebutuhan pupuk di dalam negeri. Selain itu industri pupuk kita juga telah berhasil mengekspor pupuk urea ke Filipina sebanyak 15.000 ton. Bahkan menurut rencana, ekspor ini akan diperluas ke negara­negara anggota ASEAN lainnya.

Sementara itu Menteri Keuangan Ali Wardhana melaporkan bahwa harga 9 bahan pokok sampai saat ini masih stabil, bahkan menunjukkan angka yang menurun sampai sebesar 0,01% dibandingkan dengan harga pada minggu yang lalu (yaitu antara tanggal 1 sampai dengan 8 Februari). Menteri Pertanian Thojib Hadiwidjaja melaporkan mengenai adanya kenaikan areal persawahan yang melaksanakan Bimas/Inmas pada musim tanam 1976/1977. Sampai dengan bulan Februari ini terlihat pula tambahan areal persawahan Bimas/Inmas yang mencapai 10%.

Dalam pada itu, Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, Subroto, melaporkan bahwa nilai kredit candak kulak meningkat, sedangkan pelaksanaan transmigrasi sisipan telah dilaksanakan dengan sebaik inungkin. Transmigrasi sisipan dilakukan dalam kelompok­kelompok yang lebih kecil, yaitu tidak lebih dari 500 kepala keluarga.

Presiden menginstruksikan agar daftar skala perioritas (DSP) yang disusun BKPM segera disebar-luaskan kepada para penanam modal, baik PMA maupun PMDN. DSP sangat diperlukan untuk melihat bidang-bidang apa saja yang mendapat fasilitas dan prioritas, dan bidang apa yang telah tertutup. (AFR)

_______________

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978”, hal 455-456. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.