1971-08-16 Presiden Soeharto: Kesetiaan Pada Pancasila Kekuatan Terbesar Kita

Presiden Soeharto: Kesetiaan Pada Pancasila Kekuatan Terbesar Kita

(Sampaikan Amanat Kenegaraan 16 Agustus 1971)[1]

SENIN, 16 AGUSTUS 1971, Jam 09.00 pagi ini Presiden Soeharto menyampaikan amanat kenegaraannya di depan sidang DPR-GR, dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan. Dalam amanatnya Presiden menekankan bahwa kekuatan kita yang paling besar dalam menegakkan Orde Baru ialah kesetiaan kita kepada Pancasila.Ingat, lima tahun yang lalu kekuatan rakyat dimana-mana bangkit bersama ABRI untuk menumpas G.30.S/PKI, demi mempertahankan Pancasila. Ditegaskan pula bahwa tanpa keyakinan kepada Pancasila, kita tidak mungkin menumpas pemberontakan PKI, yang dahulu dikenal sebagai partai politik terkuat, dan barangkali kita juga tidak mungkin meruntuhkan Orde Lama yang telah begitu lama memusatkan kekuasaan negara pada satu tangan. Menurut Presiden, idiologi nasional yang nyata-nyata di dukung dan berakar dari jiwa bangsa adalah modal yang paling berharga dan kekuatan yang paling besar terutama pada saat-saat bangsa ini menghadapi suatu ancaman bahaya. Oleh sebab itu Presiden Soeharto mengajurkan agar golongan-golongan atau partai-partai politik jangan menyempitkan diri dengan idiologi sendiri. Sebab, demikian Presiden, bangsa kita harus dan memang telah memiliki idiologi nasional dan kesempitan idiologi golongan inilah yang sesungguhnya menjadi sumber peruncing dan pertentangan pada masa-masa lampau yang akhirnya juga membatasi ruang gerak partai politik itu.

Menyinggung masalah pembangunan, Presiden berkeyakinan bahwa Indonesia akan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan, sebab adanya beberapa faktor pendukung. Faktor-faktor ini adalah: (1) stabilitas politik yang semakin kuat, (2) keadaan ekonomi yang makin mantap dan pembangunan yang terus meluas, (3) aparatur negara yang makin tertib dan lebih mampu melaksanakan tugas-tugas rutin maupun pembangunan, (4) kekompakan angkatan bersenjata yang makin mendalam, dan kemampuannya yang tetap terpelihara untuk menjamin keamanan, (5) rakyat yang makin gandrung kepada pembangunan, dan (6) kepercayaan luar negeri yang semakin besar.

Keyakinan Presiden diperkuat oleh hasil-hasil yang telah dicapai oleh Orde Baru, yang membawa kemantapan ekonomi. Presiden memaparkan beberapa contoh kemantapan. Nilai tukar rupiah yang semakin mantap dan dapat bertahan terhadap valuta asing, meskipun jumlah uang yang beredar cukup besar. Deposito berjangka terus bertambah, kredit perbankan semakin naik, ekspor dan impor juga demikian, yang mana semua ini berarti produksi ekspor naik dan memungkinkan produksi industri dan lainnya meningkat pula. Presiden memandang semua ini suatu prestasi dari pengharisan kebijaksanaan yang menyeluruh yang meliputi bidang-biadng APBN-terutama anggaran yang berimbang, perpajakan dan penyesuaian tarif serta intensifikasi dan penyempurnaan pemungutannya. Juga peraturan kredit dan suku bunga yang selektif, penyediaan dan penyaluran bahan-bahan pokok, penyederhanaan dan pelancaran prosedur ekspor dan impor, serta lalu lintas barang di dalam negeri yang umumnya dilaksanakan secara konsekuen.

Presiden lebih jauh berpendapat bahwa peningkatan produksi dalam negeri dan kondisi ekonomi, akan lebih maju lagi kalau dibarengi dengan kondisi mental masyarakat yang lebih positif. Untuk itu perlu diciptakan kondisi dimana masyarakat masih lebih banyak menggunakan barang-barang produksi dalam negeri. Sejalan dengan itu, Jenderal Soeharto menyerukan kepada rakyat untuk menumbuhkan semangat nasionalisme yang sehat, juga pada bidang ekonomi. Menurut Presiden, percepatan pembangunan itu diperlukan, sebab kalau tidak demikian, maka hasil pembangunan itu disusul oleh pertumbuhan penduduk, dan ia tidak akan mempunyai arti sama sekali. Disamping percepatan itu sendiri merupakan keharusan, karena Indonesia sudah jauh tertinggal dari banyak bangsa lain.

Presiden juga menyinggung tentang pemilihan umum. Dikatakannya, pemilihan umum yang baru lalu tidaklah terlepas dari masalah pembangunan yang dihadapi Indonesia kini dan di masa depan. Dengan pemilihan umum itu, kata Jenderal Soeharto, kita akan berkesempatan untuk memantapkan kestabilan politik dan ekonomi, membina ketertiban dan keamanan dalam masyarakat sebagai landasan usaha menggiatkan pelaksanaan pembangunan dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tetapi, ditambahkannya, janganlah kita silau dengan kemenangan-kemenangan dan jangan pula risau dengan kekalahan-kelalahan. Marilah kita bergembira dengan berkata “yang menang dalam pemilihan umum ini sebenarnya seluruh rakyat, yang menang adalah kita semua, yang menang adalah semangat demokrasi”.

Mengenai sisa-sisa G.30.S/PKI, dikatakan oleh Presiden bahwa kekuatan fisik mereka dapat dikatakan tidak mempunyai arti lagi. Tetapi mereka tetap berusaha mengadakan kegiatan-kegiatan sabotase, subversif dan bentuk-bentuk lainnya. Dalam hubungan ini Presiden memperingatkan bahwa kader-kader mereka tetap ada, malahan mereka menyusup ke tengah-tengah kalangan yang biasanya dianggap bukan sarang PKI, seperti perguruan tinggi, sarjana dan mahasiswa. Namun demikian, Presiden menambahkan, mereka yang telah menunjukkan kesadaran, wajib diterima kembali dalam masyarakat dan diperlakukan secara wajar sesuai dengan pandangan hidup yang berdasarkan Pancasila.

Selanjutnya, setelah menyentuh masalah-masalah yang menyangkut garis kebijaksanaan luar negeri, utang-utang luar negeri, serta aspek-aspek lain dari kehidupan kenegaraan, Presiden Soeharto mengemukakan perincian tentang pedoman dan arak kebijaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan, sebagai berikut:

  1. Pembangunan lima tahun yang sekarang merupakan pembangunan tahap pertama. Ini merupakan bagian permulaan dari rencana pembangunan jangka panjang untuk masa 25 tahun.
  2. Dapat diatur tercapainya kecepatan pertumbuhan ekonomi yang disesuaikan dengan kemampuan yang kita kembangkan dalam tiap tahap pembangunan jangka menengah yang waktunya 5 tahun.
  3. Dalam tiap tahap dapat jelas ditentukan prioritas-prioritasnya.
  4. Program keluarga berencana merupakan salah satu keharusan dari seluruh program pembangun bangsa Indonesia.
  5. Peningkatan pendapatan per kapita harus tetap berlangsung dalam suasana kestabilan ekonomi.
  6. Usaha peningkatan pembangunan dan kebijaksanaan pemeliharaan kestabilan ekonomi harus berjalan bersama-sama secara serasi.
  7. Pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus diarahkan untuk menjamin terlaksananya pembagian yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
  8. Peningkatan pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi yang sangat besar. Karenanya dalam Repelita selanjutnya harus dikerahkan dana-dana investasi yang lebih besar lagi, yang bersumber pada tabungan masyarakat dan tabungan pemerintah serta dari devisa.
  9. Pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk memperluas lapangan pekerjaan dalam rangka memberantas pengangguran serta menyebarkan transmigrasi.
  10. Kehidupan dan pembangunan sosial-politik dan pertahanan-keamanan akan diusahakan seimbang dan dengan pembiayaan yang tidak akan mengganggu pelaksanaan pembangunan di bidang sosial-ekonomi dalam jangka panjang.
  11. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam jangka waktu 25 tahun sekaligus akan membawa perubahan-perubahan yang mendasar dari struktur ekonomi Indonesia.

Demikian antara lain pokok-pokok dari amanat kenegaraan Presiden Soeharto. (AFR).



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973”, hal 355-357. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.