1969-10-14 Hadiri Konferensi Kerja Para Gubernur, Presiden Soeharto: Hentikan Pungutan Liar

Hadiri Konferensi Kerja Para Gubernur, Presiden Soeharto: Hentikan Pungutan Liar

Adakan Pertemuan Konsultasi Dengan  NU, PNI dan Parkindo[1]

SELASA, 14 OKTOBER 1969 Presiden Soeharto dalam amanatnya pada pembukaan konferensi kerja para gubernur seluruh Indonesia di lstana Negara mengharapkan agar pemilihan umum nanti dapat menjamin dipertahankannya Pancasila dan UUD 1945. Ia juga mengharapkan agar pemilihan umum tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan Pelita dan sekaligus menuju penyederhanaan struktur politik untuk lebih memperkuat stabilisasi politik. Oleh karena itu yang menjadi perhatian sekarang ini ialah bagaimana mengamankan dan menyukseskan pemilihan umum itu, baik ditinjau dari segi perundang-undangan, pembiayaan maupun persiapan-persiapan lain. Presiden juga meminta agar para gubernur memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persoalan-persoalan dan kesulitan­kesulitan yang dihadapi di daerah masing-masing, baik mengenai pelaksanaan pembangunan maupun mengenai masalah pemerintahan pada umumnya. Kemudian Presiden menginstruksikan semua gubernur untuk menghentikan segala macam pungutan liar di daerahnya yang selama ini dilakukan dengan segala macam dalih.

Dalam menghadapi lebaran yang akan datang Presiden Soeharto menginstruksikan PN Industri Sandang untuk membuka toko sandang murah selama 40 hari. Toko sandang murah tersebut diminta untuk menjual barang-barang sandang tanpa keuntungan, yakni harga pabrik ditambah biaya administrasi. Demikian diungkapkan oleh Dirut PN Industri Sandang, Maryadi.

Secara berturut-turut malam ini Presiden Soeharto mengadakan pertemuan konsultasi dengan NU, PNI dan Parkindo. Dalam konsultasi ini NU diwakili oleh KH Idham Chalid, HM Subchan ZE, HA Sjaichu, Djamaluddin Malik, Imron Rosyadi SH, KH Masjkur, Yusuf Hasyim, dan H Nuddin Lubis. Sementara itu pimpinan PNI yang hadir adalah Hardi SH, Insaeni, Hadisubeno, Abdul Madjid, Usep Ranawidjaja, Budi Juwono, Abadi, dan Hardjantho. Parkindo diwakili oleh Melanthon Siregar, JCT Simorangkir, Drs. Manusama, Sabam Sirait, dan Victor Matondang SH. Dalam pertemuan tersebut telah dibahas masalah pemilihan umum, terutama yang menyangkut masalah crucial point dalam RUU­nya yang sampai saat ini masih dalam pembicaraan di DPR-GR. Dalam kesempatan ini Presiden menegaskan bahwa pemilihan umum harus dapat menjamin tegaknya Pancasila dan UUD 1945, dan dijelaskan pula pentingnya masalah pemilihan umum dalam rangka menciptakan stabilitas politik yang juga tidak boleh dipisahkan dari pelaksanaan Pelita. (AFR).


[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973”, hal 165-166. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.