999 Masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila

 Yayasan Sosial  1 Response »
Mar 062013
 

Pembangunan Masjid Oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila

Selain melalui kebijakan pemerintah, “Soeharto Inisiatif” atau inisiatif Pak Harto dalam memajukan kehidupan ummat beragama sesuai amanat sila pertama Pancasila adalah dengan mendirikan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP) pada tanggal 17 Pebruari 1982. Inisiatif ini bertumpu pada upaya menumbuhkembangkan semangat gotong royong di kalangan dermawan muslim agar bahu membahu mengumpulkan sumbangan/sedekah/amal jariyah secara sukarela untuk pembangunan tempat ibadah. Inisiatif tersebut telah berhasil secara nyata yang pada tahun 2009 telah mendirikan 999 unit masjid (tempat beribadah ummat Islam) di seluruh Indonesia.

Sumber Pendanaan

Sumber pembiayaan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP) antara 1982-1998 adalah:

  1. Sumbangan bulanan anggota KORPRI, sebesar:

  • Anggota Korpri Golongan I sebesar Rp. 50,-

  • Anggota Korpri Golongan II sebesar Rp. 100,-

  • Anggota Korpri Golongan III sebesar Rp. 500,-

  • Anggota Korpri Golongan IV sebesar Rp. 1.000,-

  1. Sumbangan bulanan anggota ABRI, sebesar:

  • Tamtama sebesar Rp. 50,-

  • Bintara sebesar Rp. 100,-

  • Pama sebesar Rp. 500,-

  • Pamen sebesar Rp. 1.000,-

  • Pati sebesar Rp. 2.000,-

Pada bulan Juli 1998 sumbangan tersebut dihentikan. Selain dari PNS dan TNI Polri, sumbangan juga dihimpun dana dari beberapa penguasaha dan dermawan luar negeri. Hingga waktu itu telah terkumpul dana Rp. 137.972.7999.580,71.

Peruntukan Dana Yayasan

Mulai Pebruari 1982 sampai dengan tahun 2009 telah dibangun 999 Masjid. Ukuran masjid YAMP terdiri dari 3 macam tipe yaitu:

  1. Tipe 15 dengan ukuran 15 m x 15 m

  2. Tipe 17 dengan ukuran 17 m x 17 m

  3. Tipe 19 dengan ukuran 19 m x 19 m

Masjid-masjid yang dibangun tersebut tersebar di seluruh wilayah (provinsi) Indonesia dari berbagai kelompok masyarakat seperti:

  1. Kompleks Lembaga pendidikan/Pondok Pesantren (200) unit.

  2. Kompleks Kantor/Perumahan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebanyak (159) unit.

  3. Kompleks Kantor/Perumahan Angkatan Bersenjata RI (61) unit.

  4. Pemukiman Transmigrasi (10) unit.

  5. Pemukiman Masyarakat Umum dimana ada lokasi-lokasi yang sulit dicapai atau daerah terpencil karena sangat jauh dari akses transportasi sebanyak (569) unit

Total anggaran untuk pembangunan 999 masjid tersebut mencapai Rp. 207.572.855.003,40. Selisih anggaran antara dana yang berhasil dihimpun dari kalangan PNS dan TNI-POLRI dengan realisasi pengeluaran pembiayaan masjid tentunya digalang dari para dermawan secara sukarela atas dorongan Presiden Soeharto. Selain untuk pembangunan masjid di atas, YAMP juga memberi bantuan kepada:

  1. Kegiatan Da’i Transmigrasi kerja-sama Majelis Ulama Indonesia untuk 2.688 orang Da’i dengan total biaya Rp. 8.229.290.500,-

  2. Bantuan sepeda untuk 3.000 orang Da’i Transmigrasi kerjasama Majelis Ulama Indonesia dengan total biaya Rp. 445.162.500,-

  3. Bantuan kegiatan Imam Transmigrasi kerjasama kerja-sama Majelis Dakwah Islamiyah untuk 968 orang Imam dengan total biaya Rp. 1.028.466.000,-

  4. Bantuan untuk pembangunan 4 Rumah Sakit Embarkasi Haji (Medan, Jakarta, Surabaya dan Ujung Pandang) Rp. 2.000.000,-

  5. Bantuan pembangunan Masjid di Port Moresby, Papua New Guinea S $ 100.000.- atau @ Rp. 2.394,-) senilai Rp. 239.400,-

  6. Bantuan pembangunan Masjid di New York Amerika Serikat US $ 150.000.- atau @ Rp. 2.035,-) senilai Rp. 245.777.000,-

Sebaran Masjid YAMP masing-masing provinsi:

Pembangunan masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia sebagai berikut:

  1. Nanggroe Aceh Darussalam: tipe 15 (19 unit), tipe 17 (11 unit), tipe 19 (2 unit) total 32 unit.

  1. Sumatera Utara: tipe 15 (13 unit), tipe 17 (16 unit), tipe 19 (10 unit) total 39 unit.

  1. Sumatera Barat: tipe 15 (14 unit), tipe 17 (5 unit), tipe 19 (4 unit) total 23 unit.

  1. Riau: tipe 15 (7 unit), tipe 7 (11 unit), tipe 19 (1 unit) total 15 unit.

  1. Kepulauan Riau: tipe 15 (0 unit), tipe 17 (4 unit), tipe 19 (1 unit) total 5 unit.

  1. Jambi: tipe 15 (19 unit), tipe 17 (11 unit), tipe 19 (2 unit) total 32 unit.

  1. Sumatera Selatan: tipe 15 (12 unit), tipe 17 (10 unit), tipe 19 (8 unit) total 30 unit.

  1. Kepulauan Bangka Belitung: tipe 15 (6 unit), tipe 17 (1 unit), tipe 19 (1 unit) total 8 unit.

  1. Bengkulu: tipe 15 (11 unit), tipe 17 (5 unit), tipe 19 (2 unit) total 18 unit.

  1. Lampung: tipe 15 (22 unit), tipe 17 (16 unit), tipe 19 (5 unit) total 43 unit.

  1. DKI Jakarta: tipe 15 (11 unit), tipe 17 (24 unit), tipe 19 (13 unit) total 32 unit.

  1. Banten: tipe 15 (16 unit), tipe 17 (14 unit), tipe 19 (4 unit) total 32 unit.

  1. Jawa Barat: tipe 15 (71 unit), tipe 17 (56 unit), tipe 19 (20 unit) total 147 unit.

  1. Jawa Tengah: tipe 15 (59 unit), tipe 17 (65 unit), tipe 19 (11 unit) total 135 unit.

  1. DI. Yogyakarta: tipe 15 (11 unit), tipe 17 (11 unit), tipe 19 (3 unit) total 25 unit.

  1. Jawa Timur: tipe 15 (76 unit), tipe 17 (45 unit), tipe 19 (15 unit) total 136 unit.

  1. Kalimantan Barat: tipe 15 (7 unit), tipe 17 (5 unit), tipe 19 (1 unit) total 13 unit.

  1. Kalimantan Tengah: tipe 15 (13 unit), tipe 17 (8 unit), tipe 19 (2 unit) total 23 unit.

  1. Kalimantan Selatan: tipe 15 (11 unit), tipe 17 (7 unit), tipe 19 (5 unit) total 23 unit.

  1. Kalimantan Timur: tipe 15 (23 unit), tipe 17 (14 unit), tipe 19 (4 unit) total 41 unit.

  1. Gorontalo: tipe 15 (3 unit), tipe 17 (1 unit), total 4 unit.

  1. Sulawesi Utara: tipe 15 (3 unit), tipe 17 (1 unit), tipe 19 (2 unit) total 6 unit.

  1. Sulawesi Tengah: tipe 15 (3 unit), tipe 17 (4 unit), tipe 19 (3 unit) total 10 unit.

  1. Sulawesi Selatan: tipe 15 (16 unit), tipe 17 (17 unit), tipe 19 (2 unit) total 35 unit.

  1. Sulawesi Barat: tipe 15 (3 unit), tipe 19 (1 unit) total 4 unit.

  1. Sulawesi Tenggara: tipe 15 (8 unit), tipe 17 (1 unit), total 32 unit.

  1. Bali: tipe 15 (4 unit), tipe 17 (4 unit), tipe 19 (1 unit) total 9 unit.

  1. NTB: tipe 15 (13 unit), tipe 17 (7 unit), tipe 19 (4 unit) total 24 unit.

  1. NTT: tipe 15 (11 unit), tipe 17 (1 unit), tipe 19 (2 unit) total 14 unit.

  1. Maluku: tipe 15 (3 unit), tipe 17 (3 unit), total 6 unit.

  1. Maluku Utara: tipe 15 (6 unit), total 6 unit.

  1. Papua: tipe 15 (4 unit), tipe 17 (3 unit), total 7 unit.

  1. Papua Barat: tipe 15 (7 unit), tipe 17 (1 unit), total 8 unit.

Secara keseluruhan telah didirikan 999 Masjid dengan perincian 495 Masjid tipe 15, 375 Masjid tipe 17 dan 129 Masjid tipe 19. Masjid-Masjid yang dibangun YAMP memiliki desain arsitektural khas, bercungkup susun tiga, sebagaimana corak asitektural masjid khas Nusantara pada masa lalu. Hal ini selain efisien pembiayaan jika dibandingkan dengan cor kubah besar, desain tersebut juga melestarikan kearifan lokal, dimana corak arsitektural Masjid bercungkup susun tiga merupakan simbol kesejalinan antara Islam dengan budaya nusantara. Pendekatan kultural inilah yang pada masa lalu masyarakat Nusantara secara luas mudah menerima ajaran Islam. Berbeda dengan bangunan-bangunan masjid yang dibangun oleh kebanyakan orang pada saat ini yang arsitekturalnya bercorak Timur Tengah.

Berdasarkan catatan YAMP di atas, menunjukkan bahwa inisiatif Pak Harto untuk mengembangkan kehidupan ummat beragama melalui jalinan gotong royong telah secara nyata berhasil diwujudkan dengan dibuktikan berdirinya masjid-masjid tersebut tanpa membebani keuangan Negara.

YAYASAN SOSIAL

 Yayasan Sosial  No Responses »
Jan 192013
 
Presiden Soeharto

YAYASAN SOSIAL

(Filosofi, Prestasi dan Tudingan)

Presiden Soeharto berinisiatif mendirikan Yayasan-Yayasan Sosial untuk menutup tanggung jawab-tanggung jawab negara yang masih tercecer, seperti untuk penyediaan beasiswa anak-anak tidak mampu tapi berprestasi, pemberdayaan fakir miskin maupun peningkatan kesejahteraan para veteran dan korban perang.

Sebuah kebijakan harus dilihat dari kontek situasi dan waktu serta motif-motif yang melatarbelakanginya. Presiden Soeharto memulai jabatannya dalam kondisi perekonomian dalam kondisi carut marut, inflasi bahkan mencapai 600% dan hutang yang cukup besar akibat pengadaan persenjataan untuk pembebasan Irian Barat. Selain membenahi stabilitas dan roda pemerintahan, penyediaan infrastruktur untuk pengadaan sandang, pangan dan papan merupakan agenda yang harus diatasi. Begitu pula dalam penyelenggaraan pendidikan, kesehatan serta stimulasi invetasi untuk menggerakkan sektor riil dalam memacu kesejahteraan bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan. Dalam hal infrastruktur transportasi saja, tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua moda transportasi seperti pembangunan rel kereta api dari ujung ke ujung negara Amerika. Indonesia harus menyediakan semua moda transportasi, baik darat, laut dan udara dari sebuah wilayah yang sangat luas. Kesemuanya memerlukan pembiayaan tidak kecil dan pendapatan negara serta hutang luar negeri habis untuk pembangunan infrastruktur hingga pelosok-pelosok.

Sementara itu konstitusi mengamanatkan agar fakir miskin dan anak-anak terlantar dibiayai negara dalam kondisi keuangan terbatas bahkan hanya untuk pemenuhan infrastruktur dasar. Menggratiskan biaya pendidikan saja hingga sekarang masih kesulitan. Kita juga tidak bisa menyamakan dengan situasi pada saat ini dimana CSR (Coporate Social Responsibility) menjadi keharusan, karena perusahaan-perusahaan skala besar masih harus ditumbuhkan, termasuk menjamurnya penyedia beasiswa. Sebuah era dimana untuk memenuhi gaji pegawai dan tentara serta pembangunan infrastruktur untuk sektor riil masih harus ditata ulang. Begitu pula terhadap orang-orang yang mengkontribusikan hidupnya dengan risiko lebih tinggi karena dihabiskan untuk berperang seperti para veteran dan janda-janda korban perang. Negara belum cukup untuk menjamin kesejahteraan mereka melalui alokasi anggaran yang memadai.

Menggunakan opsi hukum yang ada, dalam situasi seperti itu Presiden Soeharto berinisiatif mendirikan Yayasan-Yayasan Sosial untuk menutup tanggung jawab-tanggung jawab negara yang masih tercecer, seperti untuk penyediaan beasiswa anak-anak tidak mampu tapi berprestasi, pemberdayaan fakir miskin maupun peningkatan kesejahteraan para veteran dan korban perang. Presiden Soeharto memanfaatkan pengaruhnya untuk menggalang dana dari orang-orang yang mampu dan untuk ukuran pribadi orang tersebut nilainya kecil. Dana tersebut jika dikumpulkan akan terakumulasi dalam jumlah besar dan jika dikelola dengan baik akan mampu dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi orang-orang yang membutuhkan.

Presiden Soeharto mendirikan yayasan-yayasan seperti 1. Yayasan Supersemar, 2. Yayasan Dana Sejahtera Mandiri/YDSM, 3. Yayasan Trikora, 4. Yayasan Dharmais, 5.Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (Dakab), 6. Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (ABMP), 7.Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan (YDGRK).

Sebagai contoh Yayasan Supersemar yang didirikan 16 Mei 1974. Sepanjang pengabdiannya telah memberikan beasiswa kepada mahasiswa sebanyak 440.218 orang dengan dengan total dana yang dikeluarkan Rp 277.915.513.616. Sedangkan siswa SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) sebanyak 912.314 orang, dengan total dana anggaran yang telah dikeluarkan mencapai Rp 221.953.555.659. Sementara untuk atlet berprestasi yang mengharumkan nama bangsa, memberikan beasiswa bantuan sebanyak 12.284 orang atlet. Dengan total dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp 7.532.995.206. 

Yayasan Supersemar juga memberikan beasiswa penelitian terhadap mahasiswa S (Strata) 2 dan S3. Total sampai 17 Pebruari 2009, sebanyak 6.631 kandidat master dan kandidat doktor yang dibiayai dengan total anggaran yang telah dikeluarkan sebesar Rp 9.039.299.692. Selain memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa serta atlet berprestasi kita juga masih memberikan bantuan pendidikan untuk anak asuh yang selama ini dikelola oleh Lembaga GN-OTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh). Yayasan ini sudah memberikan bantuan anak asuh melalui GN-OTA sebesar 494.679 anak asuh, dengan total dana Rp 35.000.291.140. Sehingga total atau akumulasi dana yang telah dikeluarkan Yayasan Supersemar berjumlah Rp 551.732.504.173 untuk 1.870.077 orang. Hal itu berarti yayasan ini telah berhasil menyelamatkan 1.870.077 orang peserta didik berprestasi untuk memperoleh pendidikan dan pada saat ini tidak sedikit yang menjadi pejabat di negeri ini.

Begitu pula dengan Yayasan Muslim Pancasila yang telah berhasil hampir 1000 masjid dipelosok Indonesia. Yayasan Damandiri juga telah berhasil memberdayakan ribuan bahkan jutaan fakir miskin melalui program-programnya yang hingga kini masih berjalan. Hal itu menandakan bahwa yayasan-yayasan ini dikelola dengan benar dan manfaatnya betul-betul dirasakan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pada era reformasi, eksistensi yayasan-yayasan ini diperdebatkan banyak pihak dengan berbagai tudingan tanpa dasar. Bahwa faktanya penyelenggaraan negara pada era reformasi dihadapkan maraknya kasus korupsi dan penjualan ase-aset strategis yang dibangun puliuhan tahun seperti Indosat dan Telkom. Bisa dibayangkan betapa ruginya bagi bangsa ini jika yayasan yang aktifitas pemberdayaannya masih berjalan dan sangat dibutuhkan masyarakat ini harus jadi obyek rebutan kelompok-kelompok pragmatis. Banyaknya kontribusi yayasan ini dalam pemberdayaan sosial membuktikan pikiran jauh kedepan dari Presiden Soeharto untuk menutup keterbatasan kemampuan negara yang pada akhirnya bisa menyelamatkan jutaan orang cerdas dari bangsa ini yang pada awalnya kurang beruntung atau memeiliki keterbatasan secara ekonomi.

Apabila memang memiliki etikad baik dan paham permasalahan, para pengkritik yayasan seharusnya mengkritisi keengganan atau bahasa lebih ekstrim pengkhianatan para konglomerat yang aktifitas usahanya diberikan dorongan untuk tumbuh oleh Presiden Soeharto. Para konglomerat ini, karena sudah mampu, oleh Presiden Soeharto dikumpulkan di Jimbaran Bali agar menyisihkan sebagian keuntungannya untuk pemberdayaan sosial. Para konglomerat ini hingga Presiden Soeharto mengundurkan diri tetap tidak mau menyisihkan sebagian keuntungannya dan tidak mustahil mencari penyelamatan diri dengan turut serta mendeskreditkan Presiden Soeharto. Kita perlu secara jernih untuk membedakan siapa pejuang dan pengabdi bangsa serta siapa-siapa yang hanya mengejar kepentingan pragmatis.

***