Mar 152013
 

KENANGAN TAK TERLUPAKAN

Penuturan : Sujarwo - Reporter  RRI  (1954-1976) [1]

 

Pak Harto berusaha untuk tidak mempunyai musuh, untuk itu beliau selalu akomodatif. Sebagai orang Jawa yang kental dalam spiritual, beliau mempercayai adanya “wisik” yang untuk orang awam secara langsung sulit dibuktikan. Saya percaya, tindakan-tindakan Pak Harto sebagian besar berdasarkan “wisik” yang diterimanya.

Sujarwo pada saat ini adalah anggota “Persaudaraan Wartawan Istana” paling senior, dengan usianya yang sudah mencapai 88 tahun (2013). Berpengalaman meliput kegiatan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto dalam kurun waktu pengabdiannya sejak tahun 1954 hingga 1976 di Istana Kepresidenan. Mengawali kariernya di Radio Republik Indonesia (RRI) dan ia pun salah-seorang pendiri buletin KNI. Mengenal Pak Harto sejak awal revolusi (1946-1949), saat terjadinya “Serangan Oemoem Satu Maret”. Ia menjadi bagian dari Pasukan Wehrkreise III, yang bertugas di Magelang, bertanggungjawab menghambat tentara Belanda di Semarang yang menuju ke Yogyakarta. Letnan Kolonel Soeharto adalah Komandan Wehrkreise III. Setelah tahun 1949 itu, ia bertemu Pak Harto seusai berlangsungnya demobilisasi dan pemulihan pemerintahan. Ia hijrah ke Jakarta dan ketika sudah bertugas di Radio Republik Indonesia (RRI)meliput kegiatan Presiden Soekarno, dilanjutkan meliput kegiatan Presiden Soeharto hingga tahun 1976.

Mengingat usianya yang sudah uzhur, maka Koordinator Tim Pewawancara (Koos Aroemdanie) yang mengunjungi rumahnya di Padalarang, Jawa Barat, kemudian menuliskan penyampaian panjang mengenai kegiatan liputannya. Walau usianya sudah 87 tahun, namun daya ingatnya masih bisa kami andalkan. Segudang pengalamannya sebagai Tentara Pelajar semasa perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan Belanda, bergerilya di daerah Magelang dan Kedu tergabung di dalam Pasukan Werhkreise III. Kemudian menjadi guru dan reporter  RRI. Berkat pengalamannya itu, ia pun kerap disebut bak kamus berjalan. Kini Sujarwo menjadi anggota Legiun Veteran RI yang masih aktif mengikuti pertemuan-pertemuan yang berlangsung setiap bulan.

 

Meliput Situasi Pasca G-30-S/PKI:

Tuntutan Rakyat dan Mahasiswa

Sujarwo menyayangkan saat terjadinya kudeta G-30-S/PKI, tak berada di Jakarta. Bersama sejumlah wartawan ibukota lainnya, Sujarwo mengikuti Menteri Perindustrian Teksil Mayor Jenderal Ashari Danudirdjo ke Jawa Timur, meresmikan Pabrik Tekstil Grati di Grati pada tanggal 1 Oktober 1965. Oleh karena itu, ia tak berkesempatan berada di Kantor Pusat RRI, Jakarta, sehingga tak bisa menjadi peliput pertama dalam peristiwa tragis tersebut. Namun hari-hari selanjutnya pasca peristiwa kudeta PKI itu, ia bisa aktif meliput seputar kegiatan Pak Harto.

Tatkala Indonesia berhasil mengatasi peristiwa G-30-S/PKI, di bawah Komando Panglima KOSTRAD, Mayor Jenderal Soeharto, menurut penuturan Sujarwo, selanjutnya Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Jenderal Abdul Harris Nasution, bertindak cepat. Jenderal berbintang empat inipun merespons tuntutan mahasiswa dan rakyat, agar segera dilakukan pergantian Pimpinan Nasional. Setelah melalui proses tarik-ulur di dalam tubuh MPRS dan DPR-GR, Jenderal Nasution berhasil membawa Soeharto menempati posisi Pejabat Sementara Presiden (1967).

Selaku Ketua MPRS, Jenderal A.H. Nasution menyampaikan penunjukkan Ketua Presidium Kabinet Ampera, Letnan Jenderal Soeharto itu kepada Presiden Soekarno. Dalam percakapan antara Presiden Soekarno dengan Jenderal Nasution tersebut, sempat ditanyakan alasan Ketua MPRS memilih Soeharto. Dengan tegas Nasution menyampaikan bahwa selama ini Soeharto memiliki reputasi militer yang sangat baik. Selain itu telah berhasil mengatasi kemelut yang ditimbulkan oleh PKI.

Pak Harto: “Saya Cuma Tentara”

Sebagai Panglima KOSTRAD, Mayor Jenderal Soeharto berhasil cepat mengatasi kekejaman Partai Komunis Indonesia dalam melakukan kudeta pada tanggal 30 September 1965. Lebih jauh, selaku Pejabat  Presiden Pak Harto pun sudah berupaya sekuat tenaga melaksanakan pemulihan kondisi keamanan, ketertiban serta perkembangan politik di dalam negeri. Di sisi lain, keresahan mahasiswa dan rakyat menilai munculnya “dualisme” Kepemimpinan Nasional. Yakni, antara Bung Karno selaku Presiden de facto dengan Pak Harto selaku pengendali pemerintahan sebagai Pejabat Presiden. Sejumlah Kesatuan Aksi yang diprakarsai oleh Kesatuan Aksi Mahasiwa Indonesia (KAMI) — yang terbentuk tahun 1966 — menyerukan tuntutan “Tritura”. Tak lepas pula, menuntut agar MPRS melakukan pergantian pimpinan nasional. Begitulah setidak-tidaknya yang sempat berkembang di tengah-tengah masyarakat dan para mahasiwa. Kesan ini makin mengemuka saat-saat menjelang Sidang Istimewa MPRS. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan situasi tersebut MPRS segera menentukan sikap.  Apalagi demonstrasi sudah marak di mana-mana, tidak saja di Jakarta.

Sujarwo yang tak pernah absen meliput saat demi saat perkembangan situasi dan kondisi pasca G-30-S/PKI itu, menjadi saksi bagaimana perjuangan Ketua MPRS Jenderal Nasution mencalonkan Soeharto sebagai calon tunggal pengganti Soekarno, dengan pertimbangan ; Pertama, secara rasional suku Jawa adalah mayoritas dan sejak awal perjuangan tokoh-tokoh nasional yang muncul mayoritas dari suku Jawa. Kedua, secara kultural masyarakat suku Jawa akomodatf dan toleran. Ketiga, prestasi militer dan kepemimpinan Pak Harto sudah terbuktikan.

 Kesimpulan akhir Jenderal Nasution, untuk jangka yang cukup lama Indonesia masih harus dipimpin oleh seseorang yang berasal dari Jawa. Pada saat itu Jenderal Soeharto dinilai sebagai  “orang Jawa” yang sering ditafsirkan menganut filosofi Jawa dan memenuhi persyaratan menjadi Presiden RI. “Ketokohan Pak Harto pada tahun-tahun itu sangat menonjol, demikian pula prestasi militer sebelumnya. Masyarakat dan mahasiswa utamanya, mendesak agar segera dilakukan pergantian pimpinan nasional”, kata Sujarwo.

Jenderal A.H. Nasution selaku Ketua MPRS dan pemrakarsa pencalonan Soeharto segera menemui Bung Karno. Beliau menyampaikan bahwa Jenderal Soeharto adalah calon tunggal untuk menjadi Presiden RI, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta menilik bobot kepemimpin yang dimiliki Soeharto. Selain itu kenyataan bahwa kekuatan arus bawah mendukung tampilnya Soeharto menjadi pemimpin nasional. Maka sudah sepatutnya bila Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai Presiden. Ketika Jenderal Nasution menyampaikan hal ini kepada Bung Karno, beliau dalam bahasa Belanda memberikan komentarnya :

“Silahkan saja, saya mempunyai jalan sendiri”, kata Bung Karno, yang juga disampaikan Sujarwo dalam bahasa Belanda.

 Sujarwo masih ingat, menjelang pengusulan Jenderal Soeharto sebagai calon Presiden RI, dalam sidang-sidang MPRS yang diadakan di Gedung Istora Senayan, beliau berhadapan dengan seluruh elemen masyarakat yang terwakili di DPR Gotong-Royong serta MPRS. “Mereka menanyakan kesiapan Pak Harto untuk memimpin Bangsa dan Negara Indonesia”, kata Sujarwo, yang dijawab Pak Harto  dengan kerendahan hati ;

“Saya ini kan cuma tentara. Kalau perang saya bisa, tapi untuk jadi Presiden saya ini hanya sekuku hitamnya Bung Karno” kata Pejabat Presiden Soeharto.

Ketika Pak Harto mengucapkan jawaban tersebut, banyak yang menilai suatu ekspresi sifat Pak Harto yang selalu “low profile”.  Namun demikian, tekad memilih Pak Harto sebagai pengganti Bung Karno, tak surut.

“Pada saat itu tidak ada tokoh lain yang dianggap mampu memimpin Bangsa Indonesia. Apalagi situasi dan kondisi negara baru saja mengalami gejolak G-30-S/PKI. Maka jadilah Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia ke II, yang disyahkan oleh MPRS pada Sidang Istimewa ke V, tahun 1968 ” ,kata Sudjarwo.

Maka jadilah Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia ke II, yang disyahkan oleh MPRS pada Sidang Istimewa ke V, tahun 1968.  Seluruh Pimpinan Angkatan Laut, Angkatan Udara serta POLRI bersama-sama Angkatan Darat turut mendukung Jenderal Soeharto menjadi Presiden RI menggantikan kepemimpinan Soekarno. Jenderal Soeharto dilantik menjadi Presiden RI ke II pada tahun 1968. Proses penetapan Pak Harto dari Pejabat Sementara Presiden menjadi Presiden memakan waktu sekitar enam bulan. Tetapi pengangkatan menjadi Presiden RI ke II itu, oleh Pak Harto diisyaratkan agar pengangkatannya tersebut secara konstitusional harus melalui pemilihan umum. Tahun 1971, kemudian digelar pemilihan umum pertama yang diselenggarakan Pemerintah Orde Baru.

Berangkat dari situasi inilah (1967), kemudian Pak Harto yang sudah menjadi Pejabat Presiden mengumpulkan para tokoh sembilan partai politik yang masih eksis, PNI, NU, Murba, PSII, Parkindo, Khatolik, Perti, Partindo-IPKI dilengkapi gengan kehadiran tokoh Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Berbekal dengan ketenangan beliau dalam pertemuan ini, Soeharto menanyakan; Negara Republik Indonesia ini mau dibawa kemana? Menanti jawaban dengan penuh kesabaran, ternyata tokoh-tokoh kesembilan partai politik tersebut tidak satu pun yang bisa menyampaikan konsep pembangunan Republik Indonesia, di tengah-tengah pemulihan keamanan akibat timbulnya gejolak tragedi G-30-S/PKI.

Singkat ceritera, menilik situasi umum di negeri ini serta kesenjangan konsep bernegara dari partai-partai politik yang saat itu masih menikmati eksistensinya, maka pihak Angkatan Darat memprakarsai diadakannya seminar yang berlangsung di SESKOAD, Bandung. Di sini muncul konsep-konsep pembangunan ekonomi yang dihadirkan oleh kelompok “Berckley” dipimpin Prof.Dr. Widjojo Nitisastro. Selain para Jenderal berpengaruh, antara lain A.H. Nasution, M. Panggabean, tampil pula para pakar ekonomi; Prof. Sadeli, Prof. Subroto, Emil Salim dan Ali Wardhana  serta tokoh-tokoh lain-lainnya. Dari hasil seminar itu kemudian dikembangkan menjadi Seminar Hankam (ABRI). Hasilnya antara lain ;

  • Integrasi dikalangan militer, rakyat dan seluruh unsur politik (partai-partai), apapun konsekwensinya.
  • Terjaminnya situasi keamanan, apapun konsekwensinya. Karena faktor keamanan merupakan syarat utama bagi berlangsungnya pembangunan.
  • Kepemimpinan pembangunan Bangsa dan Negara tidak dipercayakan kepada partai politik, tetapi pada peran unggul ABRI. Dari konsep ini kemudian terjadi perubahan sistim kepartaian di Indonesia, sembilan partai diperas menjadi dua partai PPP dan PDI diperkuat oleh ABRI serta peranan Sekber Golkar.

Dikemudian hari hasil-hasil seminar tersebut dijadikan landasan utama pilar pembangunan Pemerintahan Orde Baru di bawah Kepemimpinan Presiden Soeharto. Pilar pembangunan tersebut dijabarkan oleh BAPPENAS yang dipimpin oleh Prof.Dr. Widjojo Nitisastro, yang kemudian menghasilkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) lalu dimplementasikan melalui tahapan-tahapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).

 

Panggilan di Pagi Hari: Bung Karno Wafat

Pagi itu Sujarwo masih berada di rumahnya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tiba-tiba ia menerima berita agar segera ke Istana Kepresidenan di Jalan Merdeka Utara. Penting! Begitu pesan yang diterimanya. Ia pun segera bergegas menuju ke Istana dengan penuh tanda-tanya. “Ada apakah gerangan?”. Ada sedikit rasa gusar pada dirinya.

Setibanya di Istana, ia diminta segera masuk ke ruangan di mana Presiden Soeharto sedang memimpin rapat. Di situ terlihat para Menteri Kabinet, para tokoh sembilan partai; PNI, NU, Parkindo, Murba, Khatolik, PSII, Perti, Partindo, IPKI dan Sekber Golkar.  Nampak pula lengkap seluruh putera-puteri Bung Karno serta Ketua DPR/MPR. Suasana hening.

“Melihat suasana di dalam ruangan itu, saya sempat berdebar-debar. Pasti rapat penting,” ujar Sujarwo.

Menyimak sejenak pembicaraan di dalam ruangan itu, ternyata memang sedang berlangsung rapat penting. Hari itu tanggal 21 Juli 1970. Bung Karno, mantan Presiden Republik Indonesia ke I wafat. Terdengar Presiden Soeharto hati-hati menanyakan kepada seluruh anggota keluarga Bung Karno, bagaimana prosesi pemakaman dan di mana keluarga akan memakamkan Bung Karno? Mbak Megawati, puteri Bung Karno selaku juru bicara keluarga segera menjawab, bahwa seluruh putera-puteri yang mewakili keluarga besar Bung Karno menyerahkan seluruhnya kepada pemerintah, di mana tempat pemakaman serta prosesi pemakaman Bung Karno.

Semua terdiam sejenak. Suasana hening. Kemudian Pak Harto memutuskan; Bung Karno akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan “Bendo Gerit” di Blitar (Jawa Timur), di mana sang ibundanya Idayu Nyoman Rai dimakamkan. Putera-puteri yang hadir dalam rapat pun setuju.  Keputusan bulat, Bung Karno akan dimakamkan di Blitar.

“Keputusan Mbak Mega menyerahkan semua kepada pemerintah adalah keputusan yang bijaksana. Selaku proklamator dan mantan Presiden RI ke I sudah seharusnya menjadi perhatian, kewajiban serta tanggungjawab pemerintah atas prosesi pemakaman Bung Karno,”  kata Sujarwo.

Selepas rapat tersebut, ia dipanggil Menteri Penerangan Boediardjo. Radio Republik Indonesia diminta menyiarkan langsung dari Blitar pada upacara prosesi pemakaman Bung Karno. Esok pagi pukul 05.00 Sujarwo diminta siap di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma untuk mendahului jenazah Bung Karno, menuju Blitar. Keesokan harinya, bersama Menteri Penerangan Budiardjo, ia terbang dengan pesawat udara milik TNI-AU menuju Malang. Kemudian dilanjutkan perjalanan darat menuju Blitar.

“Sepanjang perjalanan dari Malang ke Blitar, saya melihat masyarakat berjajar. Mereka berwajah duka, banyak yang menangis atas kepergian Bung Karno, sang proklamator”, tambahnya.

Pemakaman Bung Karno:Tak Mampu Siaran Langsung

Setibanya di Blitar, ia segera mengamankan seluruh peralatan siarannya. Sebagai seorang veteran — ia pernah menjadi tentara pelajar pada saat perjuangan kemerdekaan RI — memaklumi bahwa saat itu situasi politik  masih rawan, sehingga pedoman RRI, Tri Prasetya tak dilupakannya. Peralatan siaran RRI jangan sampai dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

 Ia segera mencari tempat tertinggi untuk bisa memasang antene, alat utama siaran langsung RRI. Ia sendiri harus memanjat  sampai mencapai puncak pohon kelapa tertinggi. Tetapi antene tak berfungsi, ketinggian pohon kelapa itu tak mencukupi untuk mengaktifkan sambungan melakukan siaran langsung yang bisa dipancarkan ke seluruh negeri. Ia pun panik, bagaimana mungkin prosesi pemakaman sang proklamator dan mantan Presiden RI tak bisa disiarkan secara langsung.

 “Ya, akhirnya saya maklum. Blitar kota kecil pada saat itu masih belum maju. Melalui bantuan Stasiun RRI Surabaya pun tetap tidak bisa,” tukasnya. Akhirnya laporan pandangan mata prosesi pemakaman Bung Karno hanya bisa dilakukan melalui siaran tunda.

 Ada rasa penyesalan yang begitu dalam di hati sanubarinya. Selaku reporter  RRI, ia tak mampu menyiarkan langsung prosesi pemakaman itu. Menurutnya, padahal ia sebagai reporter RRI sempat bertugas meliput kegiatan-kegiatan Presiden Soekarno.

“Saya sungguh menyesal. Prinsip saya, manusia bisa salah dan bisa benar tergantung dari sisi mana kita meniliknya. Bung Karno adalah seorang Proklamator dan pernah menjabat Presiden RI pertama. Ini tak bisa dipungkiri sampai kapan pun,” kata Sujarwo, menerawang mengenang pengalaman di Blitar.

Semula Presiden Soeharto hendak menjadi Inspektur Upacara pada pemakaman Bung Karno. Tetapi urung, karena pihak keamanan negara menilai situasi dan kondisi sosial-politik serta keamanan masih rawan. Khususnya di seputar Blitar. Presiden kemudian menugaskan Jendral M. Panggabean yang tatkala itu menjabat selaku Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI, menjadi Inspektur Upacara. Upacara pemakaman berjalan lancar dan khidmat, rakyat berjejal-jejal memadati Kota Blitar. Semuanya berkabung, rakyat di seluruh Nusantara menangis, kehilangan sang Proklamator.

 Perjalanan IncoqnitoPak Harto

Satu di antara tak banyak wartawan yang turut-serta dalam perjalanan  inqocnito pertama Pak Harto ke berbagai daerah, adalah Sujarwo. Rekan wartawan lainnya – yang masih diingatnya – adalah Haryo Saputro (Harian Berita Buana), Purnomo dan Willy Karamoy  (TVRI) serta August Parengkuan (Kompas). Sekretaris Militer Presiden, Tjokropranolo dan Pengawal Kapten CPM Eddie Nalapraya juga berada di dalam rombongan. Satu lagi yang diingatnya, Soebiyanto petugas yang mengatur kendaraan rombongan Presiden. Route incoqnito saat itu menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Jawa Barat hingga ke Pulau Dewata (Bali). Sepanjang perjalanan tersebut, perhatian Pak Harto ditujukan pada tempat-tempat penimbunan pupuk untuk para petani, pabrik obat-obatan, kondisi lahan pertanian, sistim pengairan, waduk-waduk, pola pertanian, kondisi kehidupan para petani, sistim penjualan gabah/beras petani serta harga gabah/beras para petani. Satu hal yang perlu dicatat, tak satu pejabat pun di setiap tempat yang beliau kunjungi, yang mengetahui kehadiran Pak Harto.

Perjalanan diawali ke Provinsi Jawa Barat, beberapa desa dikunjungi Pak Harto tanpa rasa lelah.  Di provinsi ini Pak Harto antara lain mengunjungi desa-desa di Kabupaten Cianjur, Subang dan Jatibarang. Ketika berada di salah-satu desa di Cianjur, tiba-tiba Sekretaris Militer Presiden, Tjokropranolo menghampirinya.

RRI dipanggil Bapak,” ujar Pak Nolly (demikian panggilan akrab Tjokropranolo), seraya menunjuk ke arah di mana Pak Harto berada. Setengah berlari Sudjarwo menghampiri Pak Harto. Dan ia agak terkejut melihat Pak Harto sedang tergeletak santai di atas dipan terbuat dari bambu, tengadah ke atas di dalam rumah gubuk milik salah seorang Kepala Desa.

“Bagaimana kesan saudara setelah masuk-keluar kampung,” tanya Pak Harto.

“Saya rasa Bapak lebih tahu, dan semuanya sudah saya rekam,”  jawab Sudjarwo.

“Bukan, kesan Anda itu apa?”  desak Pak Harto.

Sujarwo segera mengemukakan, setelah melihat kenyataan para petani maka sebaiknya Undang-Undang Agraria perlu ditinjau kembali. Karena bila Undang-Undang Agraria tidak disempurnakan, akan menjadi lahan empuk untuk dasar kampanye Barisan Tani Indonesia (BTI) – aliansi atau anak organisasi PKI- yang kita semua belum tahu eksistensinya, walaupun PKI telah dibubarkan.

“Pak Harto hanya diam, dan seperti biasa mengangguk-anggukan kepala beliau (manggut-manggut),” jelasnya.

 Entah dari mana informasinya, keesokan paginya ketika Pak Harto sedang berdialog dengan salah seorang petani, muncul Gubernur Jawa Barat Solichin GP. Sesaat setelah berdialog, petani mempersilahkan rombongan Pak Harto untuk singgah dirumahnya. Setiba di rumah petani, Pak Solichin menanyakan, siapa yang sedang berbicara dengan dirinya itu? Petani menjawab, petugas pertanian. Pak Solichin kemudian menunjukkan gambar Presiden Soeharto yang kebetulan dipasang di dinding rumah petani. Dengan perasaan malu, kikuk dan salah-tingkah, petani memohon maaf, karena tidak mengenali wajah Presiden Soeharto.

Dari Jawa Barat incoqnito dilanjutkan ke Jawa Tengah, menuju satu desa di Slawi dan bermalam di rumah salah seorang Lurah. Masyarakat setempat menjadi heboh, Presiden menginap di rumah Lurah dan di kampung itu tak satu pun yang memiliki tempat tidur layak untuk seorang Presiden. Tetapi Pak Harto dengan tenang dan senyumnya, meminta agar tidak perlu memaksakan mencari tempat tidur. Entah dari mana, akhirnya Pak Lurah bisa mendapat pinjaman tempat tidur untuk Pak Harto. Beliau mandi di sumur rumah Pak Lurah, tak ada yang tabu bagi Pak Harto.  Semua dijalani dengan santai dan wajar.

 Di sini rombongan incoqnito kembali dikejutkan dengan kedatangan Gubernur Jawa Tengah Munadi (alm) bersama Panglima Daerah Militer (Pangdam) VII/Diponegoro Kolonel Surono (alm), yang kemudian menikmati makan bersama Pak Harto dengan lauk seadanya yang disiapkan oleh Pak Lurah dan masyarakat disekitarnya.

Dari peninjauan Pak Harto dibuktikan bahwa para petani di desa-desa sekitar Slawi ternyata sudah melaksanakan program Panca Usaha Pertanian, yakni ; bibit unggul, pupuk, irigasi, obat-obatan dan tehnik penggarapan sawah yang baik. Dari Slawi lalu menuju Magelang mengunjungi Candi Borobudur serta beberapa desa disekitarnya. Pak Harto menyempatkan mengelilingi Candi Borobudur, bahkan cukup lama berada di bangunan Stupa-Stupa.

Dari sini menuju ke arah Yogyakarta, berhenti di Desa Tempel kemudian mengunjungi Waduk Gajah Mungkur. Di tempat ini Pak Harto memberikan pengarahan kepada pengurus waduk, karena waduk tersebut bertautan dengan irigasi pertanian di Kabupaten Wonogiri. Waduk Gajah Mungkur ini walaupun musim kemarau tidak pernah kekeringan, air selalu mengalir sempurna. Entah sekarang!

Setelah beberapa desa di Jawa Tengah dikunjungi, Pak Harto menuju Jawa Timur. Di provinsi ini juga mengunjungi beberapa lahan pertanian, di Desa Weringintelu, perhatian Pak Harto tertuju pada keistimewaan desa tersebut, yang melaksanakan “turinisasi”. Penanaman pohon Turi dilakukan di sepanjang pematang sawah, pohon turi ini sangat bermanfaat, serbaguna. Pak Harto berpesan, agar penanaman pohon Turi terus dikembangkan dan bisa dijadikan contoh bagi para petani di desa-desa dan di daerah-daerah lainnya.

Di Gresik, mengunjungi pabrik obat-obatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan usaha pertanian. Beliau mendorong agar pabrik obat-obatan segera mengembangkan produksinya agar para petani bisa melakukan usahanya tanpa kendala. Tetapi yang paling menarik ketika berkunjung di Banyuwangi. Beliau sangat terkesan dengan kesenian khas Banyuwangi yang belum pernah beliau saksikan. Pak Harto sangat menikmati tari-tarian serta alunan musik tradisional Banyuwangi. Dikemudian hari, rombongan kesenian tradisional Banyuwangi itu di undang ke Jakarta dan mendapat kesempatan dipromosikan oleh pemerintah.

Meninggalkan Banyuwangi, missi incoqnito Presiden Soeharto dilanjutkan ke Pulau Dewata (Bali), menyeberangi lautan menggunakan ferry. Perjalanan masih tetap ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat. Di sini Pak Harto meninjau sistim pertanian khas Bali, subak. Beliau saat itu mempunyai pemikiran, bagaimana sistim subak dapat diterapkan di tempat-tempat lainnya. Setelah memenuhi seluruh agenda incoqnito, Pak Harto dan rombongan bermalam di Istana Tampak Siring (Gianyar). Di sini, Ibu Tien Soeharto telah menantikan kedatangan Presiden Soeharto.

Selama meliput kegiatan Presiden Soeharto, ia berulangkali mengikuti perjalanan ke daerah-daerah maupun ke luar negeri. Namun selaku mantan reporter RRI yang telah mulai uzhur, ia menyerahkan kepada rekan-rekan yuniornya untuk menuangkan kisah-kisah pengalamannya yang juga menjadi pengalaman rekan-rekan wartawan/reporter lainnya.\

***

 

 

 



[1] Hasil Wawancara Koos Arumdanie, Februari 2013

Feb 082013
 

Kenangan Meliput Kepresidenan

PERHATIAN PAK HARTO KEPADA AWAK MEDIA MASSA

Oleh: Chaeruddin – Cameraman Televisi Republik Indonesia

 

Kenangan indah dan mengesankan. Bahkan bisa saya katakan dengan jujur, sangat membanggakan. Begitu banyak kenangan pribadi saya, ketika menjadi seorang cameraman yang tergabung di bawah naungan Televisi Republik Indonesia (TVRI). Sebagai seorang Presiden, Pak Harto selalu menegur kami para cameraman, photographer dan lightingman yang bertugas merekam kegiatan beliau. Tegur-sapanya mungkin sangat umum atau sederhana. Tetapi jika itu datang dari seorang Kepala Negara/Kepala Pemerintahan yang disibukkan dengan berbagai permasalahan negara,itu adalah suatu perhatian yang luar biasa yang untuk saya sangat berbekas hingga kini.

Bagaimana saya sebagai salah seorang cameraman bisa berdekatan dengan Pak Harto, saat menjabat selaku Presiden RI ke II? Bertatap muka dan melihat langsung sosok Pak Harto, baru saya alami ketika sudah bergabung dengan TVRI pada tahun 1978. Setelah mengabdi di TVRI selama sembilan tahun, saya mendapat kepercayaan dari Pimpinan, terpilih sebagai salah satu cameraman untuk meliput kegiatan Kepresidenan. Terkejut dan bangga, terpilih dari sekitar 40 cameraman  yang tergabung di TVRI.

Masih membekas di benak saya, wajah beliau yang tenang, berwibawa dan senyumnya selalu tersungging. Ini yang membuat saya selama meliput kegiatan acara-acara Kepresidenan terasa nyaman dan senang dan bangga. Ya saya bangga mempunyai seorang Presiden yang berwibawa dan dihormati oleh para pemimpin dunia.

Serangkaian Peraturan

Tetapi jangan ditanya, bagaimana saya harus terlebih dahulu melalui screening yang sangat ketat, dengan mendatangi Markas Komando Pasukan Pengawalan Presiden (Paspampres) di daerah Tanah Abang untuk memperoleh surat izin liputan di Kawasan Kepresidenan yang dikeluarkan oleh pihak Kemanan Kepresidenan. Kemudian saya masih harus menjalani screening di Sekretariat Negara, setelah itu baru memperoleh Pas Istana yang dikeluarkan oleh Sekretaris Militer Presiden. Namun screening sebagai persyaratan utama tetap harus saya jalani. Seperti juga rekan-rekan senior lainnya, baik yang dari TVRI, RRI maupun yang dari media cetak. Prosedur baku yang harus ditempuh untuk seluruh awak media massa yang ditugaskan meliput kegiatan seorang Presiden dan Wakil Presiden di negeri ini. Dan, bagi saya pribadi penugasan meliput Pak Harto merupakan kebanggaan dan kegembiraan tersendiri bagi saya pribadi!

Dari hasil screening, setiap awak media massa memperoleh “Pas Istana” yang dikeluarkan oleh Sekretaris Militer Presiden. Pas tersebut untuk memasuki Kawasan Kepresidenan, yang harus selalu disiapkan. Bila “Pas Istana” tidak terbawa, jangan harap bisa melangkah masuk mengikuti/meliput kegiatan acara Presiden atau Wakil Presiden.

Di samping peraturan yang menyangkut faktor keamanan yang tercermin pada berlakunya “Pas Istana” itu, awak media massa pun terikat pada tatanan protokoler yang ketat. Setiap mengikuti acara Kepresidenan kami pun diharuskan berpakaian rapi dan sopan. berkemeja bersih dilengkapi dengan dasi atau mengenakan kemeja batik. Pada saat-saat tertentu bila Pak Harto dijadwalkan melangsungkan acara di Istana Negara atau Istana Merdeka, para awak media massa pun diwajibkan mengenakan setelan jas, demikian pula bila mengikuti rombongan beliau dalam perjalanan kunjungan ke luar negeri.

Untuk melaksanakan tugas mulia ini, saya tidak hanya mempersiapkan kamera yang akan dipergunakan meliput kegiatan seorang Presiden. Kamera adalah sarana utama  kelancaran serta terlaksananya tugas dan tanggungjawab. Selain itu, saya juga harus bisa membina hubungan baik dengan para pengawal Presiden. Karena tugas seorang cameraman dalam mengabadikan setiap kegiatan “orang nomer satu” di Indonesia,  mau tidak mau saya  acapkali harus lalu-lalang di seputar Pak Harto. Demikian pula rekan lightingman  dan photographer. Dan para pengawal Pak Harto sangat menentukan bagaimana jarak para cameraman, photographer dan lightingman diperbolehkan mendekati sosok beliau.

Setiap harinya, saya pun harus selalu mencari informasi mengenai acara kegiatan Pak Harto untuk keesokan harinya. Ini biasanya saya lakukan di malam hari, sebelum mengakhiri tugas di kantor stasiun TVRI Pusat, Jakarta. Dalam hal ini saya punya kenangan tersendiri. Seorang photographer khusus Pak Harto, Sdr. Saidi (alm) adalah contact person yang menjadi andalan jadwal kegiatan Pak Harto. Dari Sdr. Saidi inilah  saya selalu memperoleh “bocoran” acara Presiden Soeharto. Dia selalu berbaik hati memberitahukannya. “Ya, besok Bapak ada acara ke sana, atau acara ke sini. Eh, ini jangan disampaikan ke teman-teman lainnya dulu ya. Masih embargo nih,” demikian Saidi selalu berpesan.

Wah, bisa dibayangkan selama sepuluh tahun saya bertugas mengabadikan acara Pak Harto (1985-1995), selalu bisa memperoleh bocoran. Padahal biasanya, teman-teman wartawan lainnya baru bisa memperoleh jadwal acara Presiden pada hari-hari kegiatan acara berlangsung. Bisa dengan menelpon di pagi hari atau langsung mendatangi Kantor Sekretariat Negara, di bagian hubungan masyarakat (humas).

Saya selalu berjanji untuk tidak membocorkannya kepada awak media lainnya. Dengan tertawa saya selalu mengakhiri pembicaraan dengan mengucapkan terima kasih atas kebaikan dan kerjasamanya. Saudara Saidi kini telah tiada, meninggalkan kita untuk selama-lamanya pada tahun 2010 lalu.

Untuk meliput kegiatan “orang nomer satu” di Indonesia ini, tugas dan tanggungjawab yang dibebankan di pundak profesi cameraman adalah merekam selengkap dan sebaik mungkin kegiatan demi kegiatan Presiden Soeharto dan Ibu Negara. Sehingga saya selalu mempersiapkan kamera sebaik-baiknya demi keamanan dan kelancaran operasional tugas.. Jadwal kegiatan sehari-hari Presiden Soeharto sangat penting bagi creuw TVRI untuk mengantisipasi bila kegiatan Pak Harto dalam sehari dijadwalkan berada didua atau tiga lokasi yang berbeda. Tim harus dapat mempersiapkan berapa kamera dan berapa reporter yang diperlukan, demikian pula estimasi jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lainnya. CreuwTVRIdalam satu timdipersiapkan sebanyak tiga orang. Seorang cameraman, seorang reporter dan seorang lightingman serta dilengkapi seorang pengemudi yang selalu siap melayani kegiatan peliputan acara Presiden.

Perlu diketahui pula, bahwa dalam meliput kegiatan seorang Presiden, bagi saya selalu timbul perasaaan tegang. Rasa was-was selalu menyelimuti diri, khawatir bila apa yang saya abadikan di dalam kamera saya itu tidak sempurna. Maklum, lembaga TVRI menganut sistim apa yang sering disebut sebagai “mono loyalitas”. Kami adalah televisi pemerintah, sehingga kewajiban menanyangkan kegiatan acara-acara Presiden, Ibu Negara dan Wakil Presiden beserta isterinya, adalah mutlak. Sehingga ketika sedang menjalankan tugas peliputan di lingkar Kepresidenan, saya harus selalu mempersiapkan kamera serta diri saya dengan sebaik-baiknya. Rasa lega diri bila hasil“bidikan kamera” sudah tayang di layar kaca TVRI.

 Tegur-Sapa Yang Menyejukan

Kegiatan Pak Harto sehari-hari biasanya berada di kantor Bina Graha atau di kediaman Jalan Cendana No. 8, Jakarta Pusat. Lazimnya para cameramanbersama lightingman dan photographer selalu mendapat kesempatan masuk terlebih dahulu ke ruang kerja beliau. Untuk itu kami harus menunggu izin dari para pengawal Presiden. Ketika Pak Harto telah siap menerima tamunya, pengawal akan memberi izin masuk ke dalam ruang kerja beliau. Pada saat kami masuk, selalu saja Pak Harto menyapa dengan lembut, santun dan penuh keramahan, “Bagaimana, jalan macet ya. Kalian baik-baik saja?”, sapa Pak Harto dengan senyum khasnya.

Atau, bila musim hujan tiba, dengan ramahnya Pak Harto tak lupa menanyakan; “Bagaimana, hujan ya? Deras? Kalian baik-baik saja?”

Kami yang sudah biasa berhadapan dengan beliau hanya bisa menjawab; “Ya Pak.”

Sepanjang sepuluh tahun (1985-1995) saya berkesempatan meliput, mengabadikan kegiatan acara Presiden Soeharto, seingat saya beliau tidak pernah melewatkan tegur-sapanya kepada kami. Sapaan yang beliau lontarkan saya nilai sebagai perhatian Pak Harto pada kami para cameraman serta photographer yang memasuki ruang kerja beliau. Secara pribadi sapaan ini sangat menyentuh hati nurani terdalam, sangat menyejukan. Bayangkan, seorang Presiden menyempatkan menyapa kami-kami yang hanya bertugas sebagai cameraman, lightingman maupun photographer. Saat-saat seperti inilah yang hingga kini masih saya kenang.

Biasanya kami diberi waktu hanya lima menit untuk mengabadikan setiap kegiatan menerima tamu. Setelah merasa cukup, Pak Harto bisanya “berdehem” sebagai tanda (kode) agar para pengawal segera memperingatkan para cameraman dan photographer keluar dari ruangan.

Suatu ketika Pak Harto tidak melaksanakan kegiatan acaranya. Saat itu giliran Keluarga Presiden Soeharto memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan sensus penduduk. Petugas sensus datang di kediaman beliau, sehingga saya meliput acara sensus tersebut. Pak Harto dan Ibu Tien Soeharto menyambut ramah kedatangan para petugas sensus. Saya bersama rekan lighthingman segera memasuki ruang tamu kediaman Pak Harto, di mana beliau bersama Ibu Negara menerima para petugas sensus.  Di tengah-tengah menjalankan tugas merekam kegiatan sensus, tiba-tiba Ibu Tien menegur saya;

“Sudah-sudah jangan lama-lama. Lampunya itu, Bapak matanya sakit,” ujar Ibu Tien, dengan suara lembut.

 Bayangkan, seorang Ibu Negara menegur langsung dengan lembut! Tentu saja saya dan rekan lightingman sangat terkejut.  Beruntung, rekan lighthingman TVRI secara spontan segera mematikan lampunya. Amanlah semuanya.

Mengenai sinar lampu, saya juga mengalami pengalaman yang penuh teka-teki. Suatu saat creuw tim TVRI meliput kegiatan acara Pak Harto di Istana Negara, Jalan Juanda, Jakarta. Setelah acara berakhir, tiba-tiba Kepala Rumah Tangga Istana pada saat itu, Pak Sampurno memanggil saya, rekan Eddy Maryadi rekan sesama cameraman TVRI dan Sdr. Agung Bharata (cameraman Sekretariat Negara). Kami bertiga diminta memerankan Presiden yang seolah-olah sedang berpidato di atas stage Presiden yang tersedia. Kemudian Pak Sampurno bertanya; “Silau atau tidak?”.

Serentak kami bertiga menjawab, “Tidak Pak!”

“Ah ya kalian masih muda,” tukas Pak Sampurno singkat, langsung berlalu meninggalkan kami. Dan kami bertiga saling melempar pandang.

Saya sempat tengadah ke langit-langit bangunan Istana Negara, mencari-cari kemungkinan terdapat faktor lain yang membuat Pak Harto silau bila berpidato di atas stage tersebut. Sayangnya, saya tidak menemukan penyebab silaunya Pak Harto bila sedang berpidato di atas stage Istana Negara. Hingga akhir masa tugas saya di Kepresidenan, bahkan hingga kini pun teka-teki sinar lampu yang menyilaukan itu belum terjawab juga.

Tegur-sapa Pak Harto yang juga mengesankan untuk saya adalah ketika sekembalinya dari kunjungan ke daerah dan luar negeri. Menjelang saat-saat pendaratan, Pak Harto dan Ibu Tien selalu mendatangi para awak media massa yang mengikuti rombongan beliau. Keduanya menjabat tangan satu persatu seraya menyampaikan terima kasih. Terima kasih beliau itu tentu ditujukan atas partisipasi kami awak media massa yang meliput kegiatan selama Presiden dan Ibu Negara melakukan perjalanan muhibahnya. Karena tak jarang perjalanan Pak Harto berlangsung selama dua minggu dengan susunan acara yang padat. Sehingga peliputan berlangsung marathon.

“Terima kasih. Capek ya”, sapa Pak Harto dan Ibu Tien.

 Bila terdapat rombongan awak media massa yang jatuh sakit dalam perjalanan, beliau pun selalu memberikan perhatiannya dan menanyakan : “Sudah minum obat? Sudah sembuh?”.

Memahami Tugas Jurnalistik

Selain tegur-sapa terhadap kami para cameraman, lightingman dan photographer sebagai perhatian beliau, Pak Harto juga memberikan perhatian terhadap kelancaran kerja kami para awak media massa yang bertugas meliput kegiatan acaranya.  Pernah saya mengikuti acara beliau di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Saat itu Pak Harto sedang menerima Tamu Negara, seorang Presiden yang beliau bawa berkunjung melihat-lihat TMII.  Ketika itu, Presiden Soeharto membawa tamunya ke Gedung  Sasono Langen Budoyo. Saya melihat, betapa fasihnya Pak Harto menjelaskan bangunan secara rinci.  Gedung yang megah itu ditopang pilar-pilar besar yang menjulang tinggi hingga ke atap dan terbuat dari kayu jati  berukir khas Jepara. Penjagaan para pengawal sangat ketat, membuat saya kesulitan merekam momentum penting yang sedang berlangsung. Tetapi apa boleh buat, saya harus bisa menembus penjagaan demi merekam peristiwa itu, apa pun resikonya. Berbekal kehati-hatian dan sopan-santun saya pun memberanikan diri, menerobos di antara kerumunan pendamping Pak Harto, Tamu Negara dan pengawal agar dapat melaksanakan tugas pada jarak sedekat mungkin. Seperti yang telah saya duga, tiba-tiba seorang pengawal langsung menahan badan saya dan melarang mendekati Pak Harto beserta tamunya. Melihat situasi ini,langsung Pak Harto dengan suara lembut berucap, “Biarkan, biar saja. Biarkan saja…”

 Langkah maju saya lakukan dan berhasil merekam momentum dengan sempurna. Rasa lega dan bahagia, sudah memperoleh kesempatan merekam adegan beliau bersama tamunya itu. Di sini saya menilai bahwa Pak Harto selalu memberikan kesempatan bagi tugas cameramanyang sedang meliput kegiatan beliau. Beliau sangat memahami tugas yang disandang para jurnalis atau awak media massa yang acapkali harus mampu menembus “barikade” para pengawalnya.

Peristiwa lain terjadi ketika beliau sedang berada di Provinsi Jawa Timur. Saya pun  berkesempatan turut mengabadikan kegiatan Pak Harto ketika mengunjungi Pacitan dalam rangka meresmikan penggunaan air tanah,  yang keluar dari tanah melalui penggalian dengan mesin bor. Proyek trsebut dimaksudkan untuk mengairi areal persawahan. Ketika itu Pak Harto didampingi Menteri Pertanian Ir. Baharsyah,   Menteri Pekerjaan Umum Ir. Suyono dan Menteri Sekretaris Negara Sudharmono SH.

Sudah menjadi kebiasaan setiap meliput kegiatan Pak Harto, saya selalu waspada mengamati gerak-gerik Pak Harto, agar tidak kehilangan momentum-momentum penting yang beliau lakukan. Tiba-tiba saya melihat Pak Harto berjalan seorang diri ke areal antara persawahan dengan tanah ladang. Perlahan-lahan sayapun mengikuti langkah Pak Harto pada jarak sekitar tiga meter di belakang beliau.  Tiba-tiba Pak Harto membalikkan badan dan bertanya ; “Mau ikut saya ke belakang?”

Saya terkejut, tak mampu menjawab pertanyaan Pak Harto lalu berusaha tersenyum dengan tenang. Ya senyuman malu! Dari pertanyaan beliau itu, saya menganggap bahwa beliau memiliki perhatian yang besar. Bisa saja Pak Harto mendiamkan saya mengikuti beliau dan “kecelek”. Terus-terang saya mengikuti beliau dengan membawa kamera itu karenamengira Pak Harto akan melihat-lihat kondisi persawahan tersebut. Tetapi kenyataannya, Pak Harto hendak “buang air kecil”.

Selama bertugas di lingkar Kepresidenan berulangkali saya berkesempatan mengikuti rombongan Pak Harto ke luar negeri. Serangkaian perjalanan yang sangat berkesan. Satu hal yang juga berkesan adalah ketika beliau berkunjung ke Rumania. Bagi saya, yang mengesankan secara pribadi adalah satu momentum yang mengekspresikan perhatian Pak Harto terhadap para awak media massa yang terlibat dalam liputan kegiatan beliau.  tatkala Presiden Soeharto melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Rumania, Caussceau, di Istana Kepresidenan . Tuan rumah menyambut penuh hormat, ramah dan antusias. Ini bisa terlihat dari sinar mata serta bagaimana eratnya menggenggam tangan Pak Harto, saat berjabatan tangan.

Sesuai tatanan protokoler kami seluruh awak media masih menunggu di luar ruangan pertemuan antara kedua pemimpin itu. Sedangkan Presiden Soeharto sudah berada di ruangan di mana Presiden Caussceau telah berada. Tak lama kemudian petugas protokol dari Presiden Rumania meminta agar awak media dari Indonesia segera masuk ke ruangan Presiden. Setiba kami di dalam ruangan, Pak Harto dengan senyum khasnya memberitahukan kepada Presiden Rumania.

“Saya juga membawa rombongan wartawan dari Indonesia.”.

 Presiden Caussceau pun tersenyum, lalu mengangguk. Bersama teman-teman awak media lainnya serentak tersenyum dan mengangguk hormat. Sekitar 10 menit kami diberi kesempatanmengabadikan pertemuan kedua presiden kemudian bergegas meninggalkan ruang pertemuan.

Alamak, bangganya diri ini! Presiden Soeharto berkesempatan pula memperkenalkan kami semua dari awak media. Bukan main! Itulah sekedar kenangan saya atas perhatian Pak Harto terhadap kami-kami yang bertugas meliput kegiatan Kepresidenan. Momentum-momentum yang pernah saya alami itu kini tinggal menjadi kenangan indah dan berharga yang tidak akan pernah terlupakan.

Feb 012013
 

PERJALANAN RAHASIA PAK HARTO1)

Tri Soetrisno 2)

Pak Harto dikenal sebagai pemimpin yang selalu memperhatikan keadaan bawahannya bahkan sampai pada hal-hal kecil. Pak Harto selalu dapat bersikap tenang namun penuh perhitungan. Pak Harto juga senantiasa mengambil keputusan dengan tegas, cermat, dan bijaksana, serta menyampaikan pada saat yang tepat.

Semua keputusan Pak Harto, baik menyangkut masalah besar maupun kecil, selalu didasarkan pada pertimbangan rasional, akal sehat, hati nurani, dan nilai-nilai keagamaan. Pak Harto selalu berfikir, bertindak, dan bertujuan secara integral-komprehensif, dalam dimensi yang realistis-pragmatis, dalam kerangka konsepsional-strategis. Beliau juga selalu mengemukakan buah pikiran, langkah tindakan, keinginan-keinginannya secara bulat dan utuh berdasarkan wawasan yang luas serta pertimbangan yang matang dan mendalam.

BERBURU TANPA MENEMBAK

Saya berkenalan dengan Pak Harto di masa Operasi Pembebasan Irian Barat tahun 1962. Ketika itu Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk  Presiden Soekarno menjadi Panglima Komando Mandala yang berpangkalan di Sulawesi. Suatu malam saya mendapat tugas ikut rombongan Pak Harto berburu di hutan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya bertugas membawa lampu sorot, namun saya perhatikan Pak Harto tidak pernah menembak selama berburu, yang menembak hanya para asisten. Cukup lama saya berusaha mencari jawaban mengapa Pak Harto tidak sekalipun menembak.

Pada saat bersamaan, malam itu pasukan TNI tengah diterjunkan di Irian Barat, salah satunya adalah Benny Moerdani. Saya seharusnya diterjunkan tetapi malah mendapat tugas ikut berburu. Setelah direnungkan ternyata berburu di malam hari itu hanya alasan agar kami semua tidak tidur. Rupanya Pak Harto merasa ikut mendampingi pasukannya yang tengah diterjunkan di malam hari yang sama di Irian Barat.

Jadi Pak Harto ikut mendampingi secara batin ketika anggotanya menjalankan tugas mulia. Pak Harto tidak berleha-leha melainkan beliau memikirkan keselamatan anak buahnya yang diterjunkan di kawasan yang masih dikuasai Belanda. Tidak tidur pada malam penerjunan itu merupakan laku prihatin Pak Harto mendampingi perjuangan pasukannya. Kecenderungan turut berkorban melalui perilaku batiniah yang sering kali dilakukan Pak Harto serta hasil dari perenungan-perenungan beliau, menjadikan Pak Harto seorang ahli strategi ulung yang mampu mengarahkan kecenderungan masa depan secara tepat.

Saya ingat betul pada masa awal pemerintahan Orde Baru, Pak Harto berulangkali meyakinkan perlunya bangsa ini memprioritaskan penanganan ekonomi. Beberapa tahun kemudian terbukti langkah kebijaksanaan beliau itu sangat tepat. Ketika dunia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, bangsa Indonesia saat itu telah sempat memperbaiki kehidupan perekonomiannya sehingga telah memiliki ketahanan yang cukup untuk menghadapi berbagai ragam tantangan dan ujian.

DIOMELI PEJABAT DAERAH

Sama sekali saya tidak menduga akan dipilih menjadi ajudan Pak Harto pada tahun 1974. Setiap ajudan Presiden harus bisa berfikir dan bertindak cepat, serta menyiapkan segala sesuatu dengan tepat dan cermat. Saya pun bertugas hingga tahun 1978.

Suatu hari Pak Harto ingin melakukan kunjungan incognito. “Siapkan kendaraan, sangat terbatas. Alat radio dan pengamanan seperlunya saja dan tidak perlu memberitahu siapapun,” instruksi Pak Harto. Perjalanan itu berlangsung dua pekan, bersifat rahasia. Bahkan Panglima ABRI pun tidak diberitahu. Hanya kalangan terbatas yang boleh tahu, antara lain Ketua G-I/S Intel Hankam Mayjen TNI Benny Moerdani.

Bisa dibayangkan seorang presiden akan berkeliling ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat secara rahasia, diam-diam. Saya juga sempat khawatir. Selain itu yang ikut Dan Paspanpres Kolonel Munawar, Komandan Pengawal, satu ajudan, Dokter Mardjono, dan mekanik Pak Biyanto yang mengurus kendaraan. Pada saat itu Indonesia memasuki Pelita II. Sebagai kepala negara Pak Harto merasa harus turun langsung untuk melihat sendiri bagimana program-program pemerintah dilaksanakan. Dengan begitu situasi di daerah dan desa-desa bisa dilihat apa adanya, sekaligus presiden dapat masukan langsung dari masyarakat.

Kami tidak pernah makan di restoran, menginap di rumah kepala desa, atau rumah-rumah penduduk. Untuk urusan logistiknya, selain membawa beras dari Jakarta, Ibu Tien membekali sambal teri dan kering tempe. Kami benar-benar prihatin saat itu dan saya melihat Pak Harto sangat menikmati perjalanan keluar masuk desa itu.

Serahasia apa pun, perjalanan incognito itu bocor juga lantaran ada warga desa yang mengetahui kemudian menyampaikan kepada aparat setempat. Rombongan pun sempat di curigai, apakah benar Presiden Soeharto berkunjung tanpa pengawalan? Akhirnya saya harus menjelaskan bahwa benar Pak Harto sedang melakukan perjalanan rahasia. Pada saat rombongan kecil itu tiba di sebuah kabupaten di Jawa Timur, pejabatnya pun geger. Sayalah yang lantas menjadi sasaran omelan mereka yang marah karena merasa tidak diberi kesempatan menyambut presiden sepantasnya. Padahal itu semua atas kemauan Pak Harto.

Ketika ber-incognito di Jawa Tengah, saya menyaksikan Pak Harto sangat hafal lika-liku jalan disana. Maklum beliau banyak berjuang di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, kemudian menjadi Pangdam IV Diponegoro. Waktu itu saya yang mengemudikan mobil. Tiba di suatu persimpangan tanpa bertanya saya jalan terus, ternyata saya salah jalan tetapi Pak Harto tidak marah dan tersenyum saja.

Seluruh hasil perjalanan itu dicatat. Presiden menjadikan hasil kunjungan rahasia itu sebagai masukan. Secara obyektif kemudian diketahui daerah-daerah mana yang telah berhasil dan daerah-daerah mana pula yang masih perlu ditingkatkan. Semua dicek ulang di dalam rapat kabinet. Dengan begitu menteri tidak bisa berbohong. Kalau jelek ya harus bilang jelek, kalau bagus ya bilang bagus karena Pak Harto mengetahuinya.

Perjalanan incognito itu berakhir di Istana Cipanas. Semua tentu sudah sangat lelah, namun Pak Harto justru meminta para anak buah yang ikut agar makan terlebih dahulu, padahal biasanya pemimpin yang makan duluan baru anak buah. Itulah good leadership, yang saya warisi dari Pak Harto sebagai komandan pasukan. Beliau mendahulukan anak buah untuk hal-hal yang mendasar seperti soal makan.

SEKEPING PIZZA TERAKHIR

Perhatian Pak Harto terhadap bawahan memang luar biasa. Suatu ketika anak kedua saya yang bernama Taufik Dwi Cahyono yang biasa kami panggil Cheppy terkena letusan petasan di matanya. Akibatnya, Cheppy tidak bisa melihat. Mendengar musibah itu Pak Harto memanggil saya. Diperintahkannya saya untuk membawa Cheppy ke rumah sakit di Boston, USA, dengan biaya pribadi Pak Harto.

Cheppy mendapat mukjizat, matanya dapat melihat kembali. Itulah perhatian besar Pak Harto.

Menjelang akhir hidupnya, saya ingat suatu ketika sedang membacakan Surat Yasin di dekat pembaringan Pak Harto. Tiba-tiba Pak Harto perlahan memanggil saya kemudian mengucapkan, “Pizza.” Saya sempat bingung karena hari sudah malam. Namun, akhirnya pizza permintaan Pak Harto bisa didapatkan. Kami makan pizza bersama dan ternyata itulah kenangan terakhir dengan Pak Harto. Mungkin sebenarnya Pak Harto menyampaikan kata “pisah” —perlahan-lahan— tetapi kami menangkapnya “pizza”.

____________________________________

1.  Penuturan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno  sebagaimana dikutip dari Buku “Pak Harto The Untold Stories”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

2. Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno  pernah menjadi Pangdam Jaya. Sesudah menjabat Panglima ABRI (1988-1992), ia dipercaya menjadi Wakil Presiden (1993-1998). Lahir pada tahun 1935 di Surabaya, Try Sutrisno menjadi salah satu penerima tongkat estafet regenerasi dari angkatan ‘45. Bapak tuju anak ini mengenal Pak Harto sejak tahun 1961, ketika Operasi Pembebasan Irian Barat digelar.

Jan 302013
 

YANG UTAMA DI ANTARA YANG SEDERAJAD[1]

Lee Kuan Yew[2]

Saya bertemu pertama kali dengan Presiden Soeharto bulan September 1970 pada Pertemuan Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok di Lusaka. Pertemuan ini terjadi setelah adanya konfrontasi, dan masih adanya kecurigaan antara kami pada saat itu. Kami berbicara sekitar 30 menit di villa Soeharto mengenai perkembangan regional, dan saat itu kami banyak menemukan kesepahaman pandangan.

Hari itu merupakan pertama dari serangkaian pertemuan —hampir selalu “empat mata— di mana kami bertukar jaminan tentang niat baik dan keinginan untuk Asia Tenggara yang stabil dan makmur, kemudian pada pertemuan selanjutnya di tingkat yang lebih akrab membahas isu-isu penting. Waktu demi waktu, kami membangun hubungan dan persahabatan yang erat dan bertahan hingga lebih dari 30 tahun. Itu menjadi landasan kerjasama erat antara Indonesia dan Singapura di tahun-tahun selanjutnya.

Tidak seperti pendahulunya, Soekarno, dalam bertindak Soeharto selalu penuh pertimbangan dan pemikiran. Namun, dibalik sikap diamnya, dia adalah seorang yang tegas dan mempunyai keteguhan untuk menyatukan dan mengangkat 120 juta rakyat Indonesia dari impitan perekonomian yang terjadi setelah 20 tahun perbaikan. Pada pertemuan kami selama bertahun-tahun itu, Soeharto telah membuktikan bahwa dirinya adalah seorang yang dapat dipercaya. Dia membuat sedikit janji, namun ketika dia melakukannya, dia tetap memegangnya. Kekuatannya adalah kekonsistenan dia, yang juga diwujudkan dengan mengejar serangkaian kebijakan rasional untuk membuka ekonomi Indonesia terhadap perdangan dan modal asing. Soeharto adalah orang yang berpikiran lurus dalam memberikan jaminan kalau rakyatnya cukup untuk sandang dan pangan. Demikian, dia telah banyak mencapai pertumbuhan yang stabil untuk Indonesia tahun demi tahun.

Soeharto merupakan orang yang obyektif dan pragmatis. Dirinya bukanlah seorang intelektual, namun Soeharto memiliki ketajaman untuk menunjuk sebuah tim yang terdiri atas para ekonom dan penyelenggara pemerintahan yang mampu membuat kebangkitan Indonesia menjadi salah satu Macan Asia di era 90-an. Dengan kejernihan pikirannya juga, Soeharto memilih untuk memandu jalan baru untuk hubungan Indoensia dengan Singapura. Soeharto mengakui bahwa Singapura memiliki kakuatan tertentu yang dapat membantu perkembangan ekonomi Indonesia. Kelak dia mengunjungi Singapura pada Agustus 1974, dia mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia akan mengundang bantuan-bantuan teknis asing dan para penanam modal asing ke Indonesia, termasuk dari Singapura. Hal ini merupakan perubahan yang sangat fundamental dalam kebijakannya terhadap Singapura, dibandingkan dengan sikap agresi Indonesia dalam era konfrontasi. Dua tahun kemudian, Soeharto meminta saya untuk membantu Indonesia mengembangkan Batam untuk tumbuh bersama Singapura.

DI luar isu-isu bilateral, Soeharto dan saya juga bekerja sama dengan erat dalam banyak hal. Ketika Phnom Penh dan Saigon jatuh pada tahun 1975, kelihatannya gelombang komunias akan menyapu dan menelan seluruh Asia Tenggara. Beberapa negara regional buru-buru mengakui Indochina (yaitu pemerintahan komunis Vietnam dan Khmer Merah di Kamboja dan membuat penawaran terhadap Beijing untuk menghadapi prospek ini. Namun, saya ingat, Soeharto memberitahu saya di Bali pada tahun 1975 bahwa jika ASEAN melanjutkan kebijakan yang berbeda terhadap persoalan Indochina, tekad kita untuk menentang komunis akan meremuk. Indonesia dan Singapura memegang tegung dan berdiri erat bersama dalam masalah ini.

Soeharto menciptakan suatu era stabilitas dan kemajuan di Indonesia. Hal ini membangkitkan kembali keyakinan internasional di wilayah kita, dan membuatnya menjadi atraktif untuk investasi asing serta mendorong kegiatan ekonomi. Pada saat itu, perkembangan ekonomi penting untuk menjaga wilayah ini dari ketidakpuasan dalam negeri yang dapat mendorong terciptanya pro-komunis. Soeharto juga berperan penting dalam kesuksesan ASEAN. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia secara alamiah mempunyai makna strategis. Di bawah Soeharto, Indonesia tidak bersikap sebagai sebuah negara hegemoni. Indonesia tidak bersikeras terhadap pandangan dirinya, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan-kepentingan negara lain dalam ASEAN. Sikap ini membuat Indonesia diterima oleh anggota ASEAN lain sebagai first among equals, atau terutama diantara yang sederajat, dan memungkinkan ASEAN berkonsolidasi ditengah saat-saat yang tidak menentu dan bergejolak.

Hanya tinggal beberapa orang yang masih segenerasi dengan saya, yang dapat mengingat kacaunya perekonomian Indonesia ketika Soeharto memulai tugasnya sebagai pemimpin Indonesia. Soeharto telah mengubah Indonesia yang miskin menjadi macan ekonomi baru, mendidik rakyatnya, dan membangun infrastruktur yang memperlancar pembangunan Indonesia yang berkesinambungan. Tindakan Soeharto merupakan sumbangan yang signifikan untuk menuju stabilitas dan pembangunan regional. Saya memutuskan mengunjungi Soeharto di rumah sakit beberapa saat sebelum beliau meninggal dunia pada januari 2008. Saya ingin menghormatinya sebagai seorang sahabat lama dan rekan yang tangguh. Soeharto layak mendapatkan pengakuan atas kontribusi hidupnya terhadap Indonesia dan dunia luar.

Pada akhirnya, sejarah akan menilai Soeharto secara adil. Beliau harus diberi tempat tang terhormat dalam sejarah Indonesia. Dalam usaha menceritakan untold stories atas Soeharto, buku ini akan menjadi catatan atas tindakannya sebagai Bapak Pembangunan Indonesia.


[1]       Penuturan Lee Kuan Yew  sebagaimana dikutip dari Buku “Pak Harto The Untold Stories”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.

[2]       Lahir di Singapura, 16 September 1923, menjadi Perdana Menteri Singapura tahun 1959-1990. Ia bersekolah di SD Telok Kurau, Raffles Institution dan Raffles Coolege. Lee yang sejak 1942 belajar bahasa mandarin dan bahasa Jepang bekerja sebagai penulis laporan kilat Sekutu bagi Jepang serta menjadi editor bahasa Inggris untuk koran Jepang Hobudu pada 1943-1944. Kemudian Lee belajar hukuk di Fitzwilliam College, Inggris. Kembali ke Singapura pada 1949 ia menjadi pengacara di Biro Hukum Laycock & Ong.

Jan 302013
 

KEJAYAAN PAK HARTO LEBIH BESAR[1]

Dr. Tun Mahathir Bin Muhamad[2]

Sebelum saya bertemu langsung dengan Presiden Soeharto, saya selalu mengikuti perkembangan dari berbagai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan beliau. Saya merencanakan apabila nanti diangkat menjadi Perdana Menteri, maka kunjungan luar negeri saya yang pertama kali adalah kepada Presiden Soeharto. Dan itu terjadi setelah saya dilantik menjadi Perdana Menteri malaysia menggantikan Datuk Hussein On pada tahun 1981.

Kunjungan ini sangat berkesan. Saya disambut langsung oleh Presiden Soeharto di lapangan terbang dengan upacara kehormatan. Setelah itu saya satu mobil dengannya menuju kediaman untuk tamu negara di belakang Istana Merdeka. Pak Harto mengantar saya sampai ke kamar dan mengatakan apabila ada kekurangan bisa disampaikan kepada orang yang disiapkan untuk melayani.

Pertemuan ini menorehkan kenangan mendalam. Saya menilai Pak Harto sangat beradab dan mempunyai sifat-sifat baik. Orang Melayu menganut paham yang menghormati tamu. Saya melihat beliau betul-betul menghormati walaupun tamunya tidak memiliki jabatan yang setara, karena Pak Harto adalah seorang Presiden dan saya hanya perdana menteri.

Saya melihat setiap ucapan dan tindakan yang dilakukan Pak Harto benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin. Walaupun Pak Harto memiliki latar belakang sebagai tentara, ia tidak menunjukkan sikap yang sombong dan kalimat-kalimat yang keras. Bahasanya juga baik sekali.

DUKUNGAN DARI SEMUA PIHAK

Pak Harto adalah seorang yang tenang. Tindakan-tindakan dan keputusannya diambil dengan tenang. Pak Harto memerintah amat bijaksana dengan memahami masalah-masalah yang rumit dari sebuah negara besar dengan jumlah penduduk dua ratus juta orang yang berbeda kultur dan bahasa dan tinggal tersebar di kepulauan.

Pak Harto bisa mengawal keaadan. Tidaklah mudah bagi pemerintah mengawal keadaan sebuah negara yang baru dibentuk, seperti Indonesia yang baru merdeka dijajah Belanda, padahal sebelum itu Indonesia memiliki banyak kerajaan yang kadang-kadang saling bermusuhan. Pak harto juga mewarisi pemerintahan Soekarno yang memiliki banyak masalah pada masa itu —miskin dan tidak memiliki tujuan yang satu—. Namun Pak Harto mempunyai keyakinan dan percaya untuk mempertahankan kesatuan yang telah dibuat Bung Karno dan untuk melaksakannya Pak Harto mendapat dukungan semua pihak dari seluruh kepulauan di Indonesia.

Pak Harto adalah pemimpin yang memahami begitu banyak masalah, sehingga beliau bisa mengatasinya untuk kemudian membangun negara Indonesia dengan baik. Memang ada yang berpendapat bahwa Pemerintahan Pak Harto keras, tapi kami tidak melihat seperti itu, karen tidak mungkin suatu pemerintahan tidak berlaku tegas, dengan membiarkan sama sekali adanya masalah-masalah. Banyak negara yang merdeka pada waktu yang bersamaan, sampai sekarang tidak mengalami kemajuan apa-apa karena adanya civil war, perang saudara. Namun Pak Harto dapat mengawal sehingga Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang jaya.

Kita tidak boleh membandingkan Indonesia dengan Malaysia. Indonesia adalah negara yang luas dengan banyak pulau, jumlah penduduk yang besar dengan suku-suku yang dimiliki. Sedangkan Malaysia adalah negara kecil sehingga lebih mudah kami mengurus sesuatu. Jadi kejayaan Pak Harto lebih besar dibandingkan kejayaan di Malaysia.

Melihat (membandingkan) Indonesia tidak bisa sama dengan melihat Malaysia. Sama halnya melihat Malaysia dengan Singapura, karena Singapura hanya sebuah bandar (kota). Dengan demikian, mengelola sebuah negara yang kecil lebih mudah dibandingkan mengelola sebuah negara yang besar. Pak Harto berjaya menyelesaikan permusuhan pada penghujung pemerintahan Bung Karno sehingga hal itu dapat dikurangi. Walaupun masih ada yang tidak setuju dengan Pak Harto, tetapi tidak menyebabkan pertikaian, dan Pak Harto bisa berbicara (menyelesaikan melalui pembicaraan-pembicaraan) dengan baik.

MEREKA TAK INGIN NEGARA KITA MAJU

Setiap kali berjumpa Pak Harto, saya selalu merasa kami berbicara dari hati ke hati, berbincang sebagai sahabat. Masalah antara Indonesia dan Malaysia selalu ada tetapi masalah itu kecil-kecilan. Apabila ada masalah yang mengharuskan presiden dan perdana menteri turun tangan, maka selalu dibicarakan dengan baik sehingga masalah tidak menjadi besar dan membuat buruk hubungan kedua negara. Pak Harto menganggap Malaysia sebagai bangsa yang serumpun, begitu pula saya menempatkan Indonesia sebagai bangsa serumpun. Hanya karena sejarah yang membuat Indonesia dan Malaysia terpisahkan, namun sesungguhnya kedua bangsa berasal dari satu bangsa.

Dimana-mana, dalam hubungan dua negara selalu ada konflik. Secara geografis Malaysia berada di tengah-tengah di antara lima negara ASEAN. Dengan setiap negara, Malaysia memiliki masalah. Malaysia memiliki masalah dengan Thailand, Singapura, Philipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia, tetapi yang paling mudah diselesaikan adalah dengan Indonesia. Jadi saya merasa berutang budi terhadap Indonesia dan Pak Harto.

Pandangan orang asing dari negara-negara barat terhadap saya dan Pak Harto, tidak begitu baik. Seolah-olah mereka tidak ingin melihat hubungan baik kedua negara ini. Oleh karena itu kami mendapatkan kecaman-kecaman, antara lain dengan merusakkan perekonomian kedua negara. Sebagai contoh, bagaimana mata uang Indoensia dan Malaysia dijatuhkan sehingga ekonomi menjadi rusak. Indonesia dan Malaysia memiliki masalah yang sama. Hanya saja sebagai negara yang kecil, masalah di Malaysia lebih mudah diselesaikan, berbeda dengan Indonesia yang memiliki masalah yang lebih kompleks. Sebab itu, Indonesia-Malaysia selalu berhubungan untuk menyelesaikan masalah bersama-sama.

PAK HARTO SENGAJA DIJATUHKAN

Tekanan terhadap Pak Harto amat berat pada saat terjadi krisis mata uang di tahun 1998. Pak Harto mengatakan dirinya tidak bisa tidur. Karena pada saat itu sudah maju sehingga akhirnya Pak Harto menerima usulan IMF untuk campur tangan dalam penanganan keuangan dan ekonomi negara. Saya sangat sedih melihat gambar Michael Camdesus, Direktur IMF pada saat itu yang menunjukkan seolah-olah dia mendapat kekuasaan yang besar. Pak Harto tidak dapat menolak karena tekanan sangat besar. Saya tidak bisa melupakan peristiwa itu dan sangat sedih karenanya.

Ketika krisis ekonomi melanda Asia Tenggara, saat itu mata uang Malaysia juga jatuh lebih dari separtuhnya, dari RM 25 per US $ menjadi RM 5 per 1 US $. Sedangkan Indonesia jatuh dari Rp. 2.500 per 1 US $ menajdi Rp. 16.000 per 1 US $, sehingga menyebabkan Indonesia sangat miskin yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Semuanya menyalahkan Pak Harto, padahal kondisi itu terjadi bukan karena Pak Harto, sementara Malaysia juga sibuk mencari jalan keluarnya sendiri. Siapapun yang menghadapi masalah tersebut, pasti tidak akan bisa menyelesaikan. Apalagi pada waktu itu semua menyalahkan Pak Harto sehingga komnunikasi tidak bisa dilakukannya.

Saya berkesimpulan bahwa badai perekonomian yang melanda Asia Tenggara pada tahun 1998 itu memang dirancang untuk menjatuhkan pemerintahan Pak Harto. Sehartusnya Pak Harto yang telah memerintah dengan bijak dan berhasil membawa kemajuan bagi Indoensia dan ASEAN, tidak pantas mendapat perlakuan seperti itu. Di ASEAN, Pak Harto memainkan peranan yang sangat penting. Para pemimpin negara ASEAN mendudukkan Pak Harto sebagai orang tua. Kejatuhan Pak Harto merupakan kerugian yang besar di Asia Tenggara karena beliau sangat dihormati oleh para pemimpin Asean lainnya.

LUKISAN WAYANG YANG ISTIMEWA

Saya dan Pak Harto selalu bertukar cendera mata setiap kali bertemu. Saya senang sekali ketika mendapat kenangan lukisan wayang kulit, ini tidak ada dimanapun, bagus sekali. Saya juga mengikuti cara Pak Harto yang menyimpan rapi semua kenanagan dari kepala-kepala negara sahabat di Museum Purna Bahakti Pertiwi. Hadiah-hadiah yang pernah saya terima bukanlah untuk diri sendiri, melainkan untuk seluruh rakyat Malaysia. Saya kumpulkan hadiah-hadiah tersebut dan meletakkanya di museum.

Kadangkala Pak Harto mengetengahkan peribahasan Jawa dalam pembicaraan empat mata. Kami tertawa bersama. Pask Harto senang makan gudeg, saya pun suka gudeg. Makan bersama pun sering dilakukan. Hubungan pribadi ini memberikan dampak positif kepada hubungan kedua negara. Pak Harto adalah seorang Presiden dari sebuah negara yang besar, tetapi dirinya tidak pernah lupa bahwa antara dua buah negara adalah serumpun bangsa sehingga tidak ingin bermusuhan. Saya merasa terhormat dapat diterima Pak Harto sebagai sahabat.

Setiap pemimpin memiliki kekurangan dan kelebihan, tetapi sebagai sebuah bangsa kita tidak boleh melupakan kejayaan yang telah berhasil dicapai oleh sebuah kepemimpinan. Bagaimana Pak Harto menempatkan Bung Karno sebagai tokoh proklamasi yang membawa Indonesia merdeka, itu tidak terlupakan. Begitu seharusnya yang diberlakukan terhadap Pak Harto.

KUNCI SUKSES PAK HARTO

Saya juga menyaksamai upaya Pak Harto mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai idiologi bangsa. Setiap negara memiliki nilai-nilai kebangsaan dan jatidiri yang harus dipertahankan. Malaysia mengikuti apa yang dilakukan Pak Harto, yakni dengan adanya rukun negara. Kami mencontoh Indonesia. Setiap negara memerlukan sebuah pegangan yang menjadikan kita semua memiliki komitmen yang sama terhadap pegangan itu, sehingga sebuah bangsa bisa bersatu dalam suatu negara.

Saya mengetahui beberapa hal yang menjadikan kunci sukses Pak Harto di dalam memimpin dan membangun Indonesia. Yaitu, Pak Harto memiliki ketegasan dan beliau sangat paham terhadap berbagai masalah dan hal-hal yang diperlukan oleh rakyat dan negara Indonesia. Memang ada pemimpin yang bisa tetapi tidak memahami keperluan negaranya. Sebagai contoh, mengenai demokrasi. Kita memerlukan demokrasi, tetapi demokrasi seperti di Barat tidak cocok untuk negara yang lain karena masing-masing negara memiliki kekhasan dan tidak dapat dipaksakan. Pak Harto amat memahami kebutuhan demokrasi di Indonesia. Itu sebabnya mengapa di bawah kepemimpinan Pak Harto, Indonesia bisa maju dari negara miskin menjadi negara berkembang.


[1]       Penuturan Tun Mahathir bin Mohamad sebagaimana dikutip dari Buku “Pak Harto The Untold Stories”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002).

[2]       Dr. Tun Mahathir bin Mohamad lahir 20 Desember 1925 di Alor Star, Kedah. Bapak dari dua orang putra dan seorang putri ini rajin menulis artikel politik di Sunday Times. Artikel-artikel tersebut kemudian dibukukan dengan judul The Malay Dilemma. Mulai aktif di UMNO tahun 1964, Tun Mahathir menjadi Deputi Perdana Menteri pada 1974 setelah sebelumnya menjabat Menteri Perdagangan dan Industri Malaysia.  Ia menjadi Perdana Menteri Malaysia pada 1981-2003. Kini Dr. Tun Mahathir memimpin Perdana Leadership Foundation yang terletak di Putrajaya, Malaysia.

Jan 272013
 
Incognito, Membaur, Masyarakat

PRESIDEN SOEHARTO SERING INCOGNITO/KUNJUNGAN MENDADAK

Presiden Soeharto sering melakukan incognito, kunjungan langsung kepada masyarakat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kunjungan itu terkadang hanya diiringi oleh ajudan tanpa rombongan besar. Masyarakat yang dikunjungi juga tidak diberitahu terlebih dahulu. Dalam incognito itu Presiden Soeharto membaur dengan masyarakat bawah dan menanggalkan atribut kebesarannya sebagai presiden.

Melalui incognito ini Presiden Soeharto menyerap secara langsung problematika yang ada dalam masyarakat dan tidak hanya mengandalkan informasi dari pembantu-pembantunya. Hal ini menjadikan para pembantu-pembantu dan pejabat-pejabat di daerah berpacu lebih serius untuk menjalankan tugasnya, karena jika bekerja asal-asalan, Presiden lebih mengetahui problematika yang sebenarnya.

Intensitas presiden melakukan incognito ini menjadi salah satu faktor kenapa roda pemerintahan dan program pembangunan terlaksana dengan baik. Bukan sebagaimana tudingan sebagian orang selama ini yang menyatakan kepemimpinannya otoriter. Ketika pimpinan tertinggi memahami hal detail problematika yang dihadapi masyarakatnya, maka para pembantu dan pejabat-pejabat di daerah tidak dapat mengarang cerita tentang kesuksesan di daerahnya jika tidak sesuai fakta.

Presiden Soeharto merupakan sosok bersahaja, bahkan sering mampir di warung-warung penduduk kala melakukan incognito. Berdialog menemui masyarakat sedang bekerja dan menginap di kampung-kampung penduduk. Maka sangat wajar jika program-programnya memperoleh dukungan penuh dari segenap masyarakat.

Galeri Foto:

  • soeharto 239 INCOGNITO (KUNJUNGAN MENDADAK)
  • soeharto 240 INCOGNITO (KUNJUNGAN MENDADAK)
  • soeharto 241 INCOGNITO (KUNJUNGAN MENDADAK)
  • soeharto 243 INCOGNITO (KUNJUNGAN MENDADAK)
  • soeharto 242 INCOGNITO (KUNJUNGAN MENDADAK)
  • soeharto 244 INCOGNITO (KUNJUNGAN MENDADAK)
  • soeharto 245 INCOGNITO (KUNJUNGAN MENDADAK)
  • soeharto 246 INCOGNITO (KUNJUNGAN MENDADAK)

Jan 262013
 
Kedekatan Presiden Soeharto-Presiden Soekarno

KEDEKATAN SOEKARNO-SOEHARTO

(Antara Tudingan dan Realitas)

Hubungan Presiden Soekarno-Presiden Soeharto seringkali ditafsirkan berhadapan secara diametral tanpa menengok kesamaan visi kenusantaraan diantara keduanya. Secara mikro memang terjadi sejumlah perbedaan pandangan, namun tetap dibalut oleh kesamaan visi sebuah keinginan kuat untuk memandu bangsanya keluar dari jepitan dua kekuatan raksasa dunia kala itu, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Mayjen Soeharto (pada masa transisi itu pangkatnya masih Mayjen) memahami cara pandang dan maksud-maksud Presiden Soekarno berkenaan dengan kemesraannya dengan Blok Timur untuk membebaskan Irian Barat, sehingga tidak melakukan perlawanan frontal terhadap kebijakan itu. Presiden Soekarno juga memahami cara pandang dan tindakan Mayjen Soeharto terhadap bahaya atas manuvernya (manuver Presiden Soekarno) menggandeng PKI.

Transisi kepemimpinan Indonesia dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto yang diwarnai munculnya Supersemar juga sering dipandang sebagai bentuk pembangkangan Mayjen Soeharto kepada Presiden Soekarno. Namun apabila dicermati secara mendalam, proses-proses itu sebenarnya atas dukungan penuh Presiden Soekarno dengan tetap mempertahankan sikap menduanya. PKI Secara eksternal ia melakukan megaphone diplomacy, dengan menampakkan pembelaan dan dukungannya mempertahankan status hukum PKI. Ia juga tetap membuka saluran-saluran komunikasi dengan tokoh-tokoh PKI dan melindungi para pengurusnya. Sedangkan secara internal ia memberi dukungan legal-formal atas langkah-langkah Mayjen Soeharto menertibkan keamanan dan pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Dukungan legal-formal itu dapat kita ketahui secara jelas dari peristiwa-peristiwa berikut:

  1. Pada tanggal 2 Oktober 1965, Presiden tetap memberikan kepercayaan kepada Mayjen Soeharto untuk memulihkan ketertiban dan keamanan paska kudeta, selain tetap mempertahankan Mayjen Pranoto Reksosamodro (calon usulan PKI) menjadi caretaker TNI AD. Dua perintah dalam satu struktur komando itu jelas menempatkan Mayjen Pranoto hanya sebatas figuran. Presiden Soekarno memahami betul kompetensi kemiliteran dan penguasaan Mayjen Soeharto atas kendali pasukan. Ia paham bagaimana karakter Mayjen Soeharto yang tidak bisa dihalangi ketika bimbingan keyakinannya telah menuntun untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Namun atas semua keteguhan sikap Mayjen Soeharto, Presiden Soekarno juga paham tidak pernah ada catatan sejarah perilaku/tindakan Mayjen Soeharto hendak melukai/melawan dirinya, sebagaimana sejumlah kasus pembangkangan para perwira. Mayjen Soeharto merupakan sosok prajurit profesional, loyalis presiden, yang menggagalkan kudeta terhadap Presiden Soekarno dalam peristiwa yang dikenal dengan peristiwa 3 Juli 1946, aktor Serangan Umum 1 Maret 1949 sehingga mengembalikan harga diri Indonesia dalam diplomasi internasional, mediator rujuknya kembali Panglima Jenderal Soedirman dengan Presiden Soekarno dan Pengalima Operasi Mandala. Atas kontribusi Soeharto mudalah eksistensi Presiden Seokarno membawa kemegahan Indonesia bisa berjalalan. Presiden Soekarno sepertinya sudah mengkalkulasi dualisme kepemimpinan militer pada tanggal itu akan dengan mudah diatasi Mayjen Soeharto.
  2. Pada tanggal 14 Oktober 1965 —kurang dua minggu sejak kudeta PKI— Presiden mengangkat Mayjen Soeharto sebagai Men/Pangad definitif menggantikan Mayjen Pranoto Reksosamodro. Tindakan ini semakin menambah sikap mendua Presiden dimana secara terbuka —melalui statemen-statemennya— membela PKI, namun secara bersamaan menyerahkan kendali TNI AD kepada Mayjen Soeharto, sosok yang sejak awal tidak sejalan dan bahkan antipati terhadap PKI.
  3. Pada tanggal 1 November 1965 (1 bulan sejak kudeta PKI), Presiden mengangkat Mayjen Soeharto sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib). Keputusan itu disusul dengan pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada tanggal 6 Desember 1965. Secara jelas Presiden menunjukkan sikapnya menyetujui gagasan Mayjen Soeharto untuk melakukan pembersihan terhadap pelaku G 30 S/PKI beserta jaringannya.
  4. Pada tanggal 4 Desember 1965, Presiden Soekarno memenuhi saran TNI AD untuk membentuk Mahmilub dan memberi wewenang kepada Mayjen Soeharto sebagai Perwira Penyerah Perkara (Papera).
  5. Presiden menerbitkan Surat Perintah pada tanggal 11 Maret 1966 (Supersemar) yang isinya memerintahkan Mayjen Soeharto/Menpangad, dengan atas nama Presiden/ Penglima Tertinggi/ Pemimpin Besar Revolusi untuk “mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/ Panglima Tertinggi/ Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris MPRS demi keutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi”. Penerbitan Surat Perintah tersebut secara jelas memberikan keleluasaan cukup besar kepada orang yang sudah diketahui Presiden sangat tidak bersahabat dengan PKI beserta orang-orang yang terlibat dalam peristiwa G 30 S/PKI.
  6. Ketika Surat Perintah tersebut dimanfaatkan Mayjen Soeharto untuk membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya serta menjadikannya sebagai partai terlarang, Presiden tidak melakukan tindakan yang berarti secara hukum untuk menggagalkannya. Atas desakan Soebandrio yang pro PKI, Presiden marah-marah dan menyatakan bahwa maksud Surat Perintah tersebut hanya dalam lingkup teknis militer dan bukan tindakan politis. Namun payung hukum yang kemudian dipergunakan untuk menertibkan tindakan Mayjen Soeharto, berupa Penetapan Presiden (tanggal 13 Maret 1966) yang isinya: “…memerintahkan Mayjen Soeharto untuk kembali kepada Pelaksanaan Surat Perintah Presiden/ Panglima tertinggi/ Mandataris MPRS/ Pemimpin Besar Revolusi dengan arti, melaksanakan secara teknis saja dan tidak mengambil dan melaksanakan keputusan di luar bidang teknis”. Penpres tersebut secara mudah dapat dipahami tidak memiliki implikasi hukum sama sekali untuk menghapus tindakan Mayjen Soeharto membubarkan PKI. Terkecuali jika melalui surat perintah yang sama, Presiden menyatakan mencabut keputusan pemegang mandat (Mayjen Soeharto) membubarkan PKI dan menyatakan membatalkan pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Tindakan Mayjen Soeharto bahkan disahkan oleh MPRS berdasarkan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966.
  7. Presiden hanya berwacana dan melakukan statemen yang bernada simpati terhadap PKI, namun tidak mengeluarkan keputusan hukum untuk menghentikan langkah-langkah Mayjen Soeharto melakukan pengejaran terhadap pelaku G 30 S/PKI beserta jaringan-jaringannya. Presiden dengan kekuasaan yang masih dimilikinya sangat memungkinkan mengganti Mayjen Soeharto sebagai Men/Pangad atau mencabut penugasan-penugasannya sebagai Pangkopkamtib dan Penyerah Perkara dalam Mahmilub jika tidak menyetujui langkah-langkahnya.

Kedekatan antara Presiden Soekarno-Mayjen Soeharto dalam peristiwa G.30.S/PKI dan pergeseran kekuasaan dalam peristiwa setelahnya, hanya bisa dijelaskan dalam perspektif penyelamatan bangsanya dari perangkap ancaman Blok Barat maupun Blok Timur. Peristiwa G 30 S/PKI menyadarkan Presiden Soekarno jika Blok Timur tidak lagi sesuai skenarionya untuk dimanfaatkan melawan Blok Barat, karena telah terbukti menikam dirinya sendiri. Namun untuk segera meninggalkan Blok Timur, ia akan menjumpai kenyataan posisi Indonesia tinggal sendirian dalam panggung internasional. Selama ini pijakan diplomasinya dibangun atas tumpuan dukungan negara-negara Blok Timur. Sedangkan meminta dukungan barat merupakan kemustahilan mengingat dalam beberapa tahun sebelumnya telah ia tempatkan sebagai musuh besar dengan menikamnya berkali-kali (seperti keluar dari PBB, gagasan Nefos dan kampanye melawan Amerika maupun Inggris).

Sikap Presiden Soekarno terlihat jelas dari dialektikanya dengan Mayjen Soeharto mengenai pembubaran PKI sebagai jalan keluar terciptanya stabilitas bangsa. Mayjen Soeharto menyatakan rakyat akan mendukungnya 100% jika Presiden mengambil langkah seperti peristiwa Madiun, dengan membubarkan PKI. Presiden Soekarno menyatakan hal itu tidak mungkin, mengingat ia telah mempromosikan Nasakom sebagai pilar gerakan Non Blok. Mayjen Soeharto kemudian menyediakan dirinya sebagai bamper untuk menghilangkan kom-nya, sementara Presiden Soekarno mendukung dari jauh saja. Dialektika itu membawa pada sesi mengharukan dimana Presiden Soekarno menanyakan hendak diperlakukan seperti apa dirinya nanti. Mayjen Soeharto menjawabnya dengan menyatakan hendak mikul duwur mendem jero (melindungi pimpinan yang dihormatinya itu)[1].

Setelah melihat kesungguhan upaya Mayjen Soeharto, Presiden kemudian “melimbungkan diri” dengan mengambil resiko melawan arus besar tuntutan masyarakat untuk tidak membubarkan PKI, sambil melihat kemampuan Mayjen Soeharto mengendalikan keadaan. Ia tetap membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh PKI —dan memberikan harapan bahwa melalui dirinya eksistensi PKI tetap bisa dipertahankan— namun pada saat bersamaan membekali Mayjen Soeharto dengan instrumen legal-formal agar arah perjalanan bangsa memperoleh pijakan baru[2]. Oleh karena itu dalam perspektif ini dapat dimaklumi penolakan Presiden Soekarno terhadap dukungan sejumlah satuan ketentaraan yang bermasud membela dirinya melawan kebijakan Mayjen Soeharto. Tentu saja mind games yang dilancarkan Presiden Soekarno-Mayjen Soeharto tidak bisa mudah ditangkap oleh kalangan pembantu-pembantunya, karena fokus masing-masing pada urusan mikro/teknis. Mereka hanya bisa menjelaskan fakta-fakta mikro dan tidak pada aspek strategi makro kebangsaan.

Begitu pula dengan sikap Mayjen Soeharto yang mendua terhadap eksistensi Presiden. Berdasarkan Ketetapan No. 33 MPRS Presiden Soekarno “dilucuti” dari semua kekuasaan eksekutifnya dan seorang pejabat Presiden diangkat untuk menggantikannya. Selanjutnya diserahkan kepada Presiden baru untuk memutuskan pengambilan tindakan hukum kepada mantan Presiden Soekarno atas tuduhan keterlibatannya dalam G 30 S/PKI. Namun pada malam setelah dilantik MPRS sebagai Pejabat Presiden, Mayjen Soeharto membuat pernyataan mengejutkan melalui TVRI yang menyatakan bahwa untuk sementara waktu menganggap Soekarno sebagai Presiden, walaupun tanpa memiliki kekuasaan eksekutif sama sekali. Ia beralasan bahwa berdasarkan kesaksian tim dokter di bawah sumpah, kesehatan mantan Presiden Soekarno sedang memburuk. Ia meminta pengertian rakyat untuk membiarkan dirinya memperlakukan Soekarno sebagai Presiden[3].

Sayangnya, perspektif makro relasi Soekarno-Soeharto kurang memperoleh pencermatan, sehingga keduanya sering dijadikan komoditas untuk tujuan pragmatis-politis. Presiden Soeharto dituding tidak memperlakukan mantan Presiden Seokarno secara baik dan bahkan membuatnya menderita setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden. Tuduhan itu menyangkut aspek-aspek mikro seperti pemindahan mantan Presiden Soekarno dari Istana Bogor ke Wisma Yaso, pengasingan dari kolega-kolega terdekat dan pengingkaran wasiat tempat peristirahatan sewaktu meninggal. Tudingan itu dimanfaatkan untuk menyudutkan Presiden Soeharto sekaligus menarik simpati pendukung mantan Presiden Soekarno agar dapat dimobilisasi sebagai pendukung agenda politiknya.

Pemindahan mantan Presiden Soekarno dari Istana Bogor ke Wisma Yaso merupakan tindakan logis, mengingat konstruksi Indonesia merdeka bukan lagi sebuah kerajaan yang menyatukan asset publik dengan pribadi. Istana merupakan asset publik dan bukan milik Presiden Soekarno secara pribadi, sehingga setelah tidak menjabat lagi, dirinya juga harus meninggalkan Istana Bogor. Mengenai pemakaman di Blitar, publik banyak yang tidak paham bahwa Presiden Soeharto dibuat sulit adanya dua surat wasiat Presiden Soekarno yang menyatakan ingin dimakamkan bersama salah satu istrinya. Salah satu istri memiliki satu surat wasiat, sedangkan istri yang lain juga memiliki surat wasiat yang sama. Secara diplomatis Presiden Soeharto kemudian mengarahkan agar Presiden Soekarno dimakamkan di dekat makam ibunya.

Berkaitan dengan sterilisasi terhadap orang-orang atau pembantu terdekatnya lebih banyak dilatarbelakangi alasan keamanan. Peristiwa Halim —dimana Presiden Soekarno menolak mengikuti skenario G 30 S/PKI— dan ketidaksungguhannya mempertahankan status hukum PKI telah membuat kecewa kader-kader PKI. Tidak mustahil koordinasinya dengan negara-negara Blok Timur, khususnya RRC akan mendorong agen-agen komunis untuk melakukan tindakan yang membahayakan jiwa mantan Presiden Soekarno. Sterilisasi dari orang-orang terdekatnya dimaksudkan untuk membentengi dari kemungkinan masuknya ancaman yang dilakukan dengan memanfaatkan orang-orang terdekatnya. Informasi yang diperoleh dari orang-orang terdekat dapat saja menjadi telaah untuk membuat skenario menghabisi mantan Presiden Soekarno. Apabila menengok kebelakang, sakit parahnya Presiden sebelum kudeta juga dimungkinkan karena dikelilingi dokter-dokter yang tidak steril (dokter RRC).

Kelak setelah menjabat sebagai Presiden, Mayjen Soeharto memenuhi janjinya kepada Presiden Soekarno untuk menjaga kelangsungan rekonstruksi peradaban nusantara dengan membangun citra positif Indonesia dalam pentas internasional. Asean dan Gerakan Non Blok dikelola secara konsisten untuk tidak berada dalam kendali Blok Barat maupun Blok Timur. Ia galang konsensus nasional untuk kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 serta mengarahkan seluruh rakyat untuk membangun sendi-sendi perekonomian bangsa. Sejak itulah agenda tinggal landas dilancarkan dalam rangka melanjutkan cita-cita berdikari yang gelorakan Presiden Soekarno.


[1]       Lihat Wejangan Presiden Soeharto kepada para peserta sarasehan pembekalan  bagi calon anggota DPR RI Periode 1997-2002 di Istana negara tanggal 9 agustus 1997, hal 29-31

[2]   Mungkin juga untuk mengantisipasi pembalikan Negara-negara Blok Timur jika sewaktu-waktu langkah Mayjen Soeharto   mengalami kegagalan.

[3]       Lihat Julius Pour, Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan dan Petualang, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm 345.

Jan 262013
 
Menembus Sarajevo

MENEMBUS SARAJEVO

Memberi Dukungan Penyelesaian Konflik Balkan (Sarajevo-Bosnia Herzegovina)

 

Presiden Soeharto dikenal sebagai pemimpin tegas dan berani mengambil risiko, bukan hanya di dalam negeri akan tetapi juga di luar negeri. Ketika kawasan Balkan dilanda konflik, dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Negara Non Blok, Presiden Soeharto dengan percaya diri menembus desingan peluru di Sarajevo untuk memberi semangat penyelesaian konflik kawasan ini.

Setelah bertemu Presiden Kroasia Franjo Tudjman, di Zagreb pada tahun 1995, Presiden Soeharto meminta pamit untuk melanjutkan perjalanan ke Bosnia Herzegovina. Padahal sebelumnya, pesawat yang ditumpangi Utusan Khusus PBB, Yasusi Akashi ditembak saat terbang ke Bosnia, walaupun tidak menimbulkan korban. Ketika penerbangan ke Sarajevo itu oleh PBB dipersyaratkan pernyataan risiko, Presiden Soeharto langsung meminta formulir kepada Sjafrie Sjamsoeddin, Komandan Grup A Pasukan Pengaman Presiden, dan langsung menandatangani surat itu tanpa ragu. Ketika Sjafri membawakan helm dan rompi anti peluru, Presiden Soeharto malah meminta Safrie untuk nyangking (menenteng) dan menyimpannya di Museum Purna Bakti Pertiwi Taman Mini Indonesia Indah.

Setelah mendarat di Sarajevo Presiden Soeharto juga tidak gentar ketika melewati Sniper Valley, tempat yang dipenuhi penembak jitu dari kedua belah pihak yang sedang berperang. Presiden Soeharto akhirnya bisa menemui Presiden Bosnia Herzegovina, Alija Izetbegovic, dan melakukan perbincangan satu setengah jam. Praktis selama perjalanan dan pertemuan itu memakan waktu enam jam.

Ketika ditanyakan oleh Sjafrie kenapa harus datang ke Sarajevo dalam suasana kritis, di bawah desingan peluru dan suara tembakan terdengar dimana-mana, Presiden Soeharto hanya menjawab enteng. Bahwa Indonesia merupakan pimpinan Negara Non Blok, akan tetapi tidak memiliki uang untuk membantu negara yang berkonflik, karena sama-sama negara berkembang dan karena itu perlu datang untuk memberi dukungan moril. “Ada negara anggota kita susah, kita tidak bisa membantu dengan uang, ya kita datang, kita tengok”, jawabnya. Ketika dikatyakan oleh Sjafri bahwa perjalanan ini risikonya besar, Presiden Soeharto juga menjawab dengan enteng. “Ya itu kita bisa kendalikan. Yang penting orang yang kita datangi merasa senang, morilnya naik, mereka menjadi tambah semangat”. Indonesia memang perlu pemimpin berani seperti Presiden Soeharto.

Galeri Foto Menembus Sarajevo :