Feb 222018
 

U.N.POPULATION AWARD ’89:

SEBUAH MOMENTUM MELANJUTKAN PENGEMBANGAN

SUMBER MANUSIA

 

 

Jakarta, Pelita

BERSYUKUR dan menjadikannya sebagai momentum untuk bekerja lebih keras, merupakan cara terbaik atas penghargaan PBB kepada bangsa Indonesia. United Nations Population’s Award, merupakan penghargaan atas langkah awal kita, di bidang pengembangan sumberdaya manusia. Dalam proyeksi yang lebih makro, merupakan tonggak penopang bagi kelanjutan Pembangunan di seluruh sektor kehidupan.

Keberhasilan tersebut terutama disebabkan kemauan politik para penentu kebijaksanaan yang konsisten, ditunjang keterpaduan antar potensi masyarakat untuk melaksanakan program Keluarga Berencana. Di sisi lain, mempunyai makna kemampuan memadukan beberapa disiplin ilmu, khususnya ilmu kedokteran dan ilmu sosial kemasyarakatan.

Suatu penghargaan yang pantas dijadikan bahan renungan, mengingat kendala pelaksanaan program KB di Indonesia sangat berat. Berbeda dengan penghargaan sebelumnya, diberikan kepada lembaga/personal dari negara yang mempunyai kendala relatip lebih ringan. Sekalipun pernah pula diberikan kepada negara berpenduduk padat seperti India, China dan Jepang. Tetapi masyarakat di negara-negara tersebut relatip homogen, dengan kendala geografis yang mudah diatasi. Setidaknya terdapat tiga kendala utama telah berhasil dipecahkan oleh bangsa Indonesia.

Pertama, kendala religius. Berkaitan dengan cara meyakinkan masyarakat bahwa pembatasan kelahiran tidak bertentangan dengan ajaran agama. Padahal bangsa Indonesia memegang nilai-nilai agama secara kuat.

Pemecahan tersebut berhasil dilakukan setelah melibatkan ulama dan pemuka agama lainnya. Pada masalah inilah tantangan yang terberat, dan merupakan kunci keberhasilan dari pemasyarakatan program Keluarga Berencana. Dari naskah Kongres I Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) tahun 1967, didapat data bahwa pada kongres tersebut dibahas tentang KB dari tinjauan berbagai agama.

Hadir dalam kesempatan tersebut pakar agama Islam, Protestan, Katolik dan Hindu-Bali. Pada prinsipnya program KB dapat diterima oleh pemuka agama. Perbedaan pendapat terjadi pada metode pelaksanaan, yakni dari agama Katolik yang hanya menerima metode pantang berkala. Sedangkan pemuka agama lainnya menerima juga metode kontrasepsi yang lain. Sejak saat itu seluruh pemuka agama membantu secara langsung program KB, bahkan menjadi motivator pelaksanaan program tersebut.

Kedua, kendala kultural. Disebabkan beragamnya budaya bangsa. Juga dihadapkan dengan persepsi masyarakat tentang keluarga. Keragaman budaya masyarakat tidak hanya disebabkan banyaknya suku bangsa. Strata ekonomi dan status sosial menimbulkan pula heterogenitas budaya, Terkadang antar strata masyarakat mempunyai budaya yang sangat diametral.

Kondisi tersebut menyebabkan sulitnya membuat kebijakan yang dapat diterima oleh setiap lapisan strata masyarakat. Di samping itu, umumnya masyarakat mempunyai persepsi bahwa keluarga besar dengan banyak anak merupakan kebahagiaan. Karena merupakan tempat berlindung pada masa depan, ketika orang tua memasuki masa udzur. Kendala ini dapat diatasi, setelah melibatkan para pemuka masyarakat, untuk merubah persepsi masyarakat.

Ketiga, kendala geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan, terdiri dari sekitar 13.000 pulau besar dan kecil, dengan sarana komunikasi dan transportasi yang sangat terbatas. Penyebaran informasi dan kontrol pelaksanaan memerlukan kegigihan dan keterpaduan segenap potensi bangsa. Kendala ini dapat teratasi dengan adanya konsistensi pelaksanaan program dan semangat kerja yang pantang menyerah.

 

Perkembangan Global Kependudukan

U.N. Populations Award, merupakan penghargaan kependudukan kedua yang diterima Presiden Soeharto. Sebelumnya, Desember 1988 beliau menerima penghargaan Global Statesmen Award in Population, merupakan kepala negara pertama yang menerima penghargaan dari The Population Institute, Washington DC-USA.

Sedangkan UN Populations Award diberikan sejak tahun 1983, kepada lembaga dan tokoh yang dianggap berjasa di bidang kependudukan, khususnya pertumbuhan penduduk. Penghargaan tersebut diberikan untuk memacu tingkat pertumbuhan penduduk dunia, pada pertumbuhan rendah.

Kebijakan di bidang kependudukan sangat berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Pada awalnya keterkaitan tersebut, dihubungkan dengan masalah pangan. Robert Malthus, pakar ekonomi klasik melihat suatu realita bahwa kemampuan manusia untuk memproduksi pangan dan sarana kehidupan, jauh lebih rendah dari kemampuannya memperbanyak keturunan.

Logika tersebut cukup tepat, sehingga tanpa adanya kontrol terhadap pertumbuhan penduduk, maka pemerataan kesejahteraan dan kualitas hidup akan semakin senjang. Walaupun kemajuan teknologi mampu mempercepat produksi pangan dan sarana kehidupan, tapi masih belurn mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk. Terutama di negara-negara sedang berkembang.

Pertumbuhan penduduk yang cepat merupakan ancaman bagi pembangunan ekonomi. Tahun 1946 Jepang menyadari bahwa pertumbuhan penduduknya merupakan ancaman disebabkan tanahnya yang sempit. Sejak itulah dilakukan perencanaan pertumbuhan penduduk oleh negara Jepang.

Kemudian program tersebut menyebar ke beberapa negara sedang berkembang. Karena negara-negara berkembang sedang giat melaksanakan pembangunan ekonomi, sedangkan pertumbuhan penduduknya meningkat tanpa terkendali.

Berbeda dengan negara sedang berkembang, kebijaksanaan kependudukan di negara maju tanpa carnpur tangan pemerintah. Khususnya masyarakat di Eropa Barat, USA dan Canada pembatasan kelahiran merupakan kemauan langsung dari masyarakat. Bahkan sebagian pen duduk enggan direpotkan dengan masalah anak, sebagaimana keengganan mereka untuk melakukan pernikahan secara formal.

USA dan Inggris mempunyai tokoh perintis KB, masing-masing Margaret Sanger dan Annie Besant, yang sempat dipenjara saat merintis gerakannya. Ironisnya, mereka dipenjara karena dianggap menyebarkan pengetahuan tentang pembatasan kelahiran.

Sedangkan negara Marxis terutama Eropa Timur, mempunyai anggapan bahwa masalah kependudukan tidak mengancam perekonomian negara karena itu dalam doktrinnya tidak mencampuri masalah kependudukan .Anehnya, dalam menjalankan pemerintahan mereka membuat kebijaksanaan yang mempengaruhi perkawinan, penggunaan kontrasepsi dan aborsi. Semua kebijakan tersebut pada dasarnya untuk membatasi pertumbuhan penduduk.

Umumnya kebijaksanaan kependudukan timbul saat pertumbuhan penduduk meningkat pesat, sesudah Perang Dunia II. Pertumbuhan rata-rata penduduk dunia dekade 1900-1950 sebesar 0,8% pertahun. Sedangkan pertumbuhan rata-rata untuk tahun 1950-1965 meningkat menjadi 1,9% pertahun. Tahun-tahun sesudah PD II terjadi ledakan kelahiran bayi, dikenal dengan masa ledakan bayi (Baby Boom) sehingga pertumbuhan penduduk meningkat pesat. Hal ini ditunjang pula oleh semakin baiknya pelayanan kesehatan. Sehingga kematian bayi dan tingkat mortalitas semakin menurun.

 

Perkembangan Kependudukan di Indonesia

Secara resmi pelaksanaan program KB di Indonesia dimulai tahun 1970,ditandai dengan berdirinya BKKBN, sebagai lembaga non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun upaya menuju pengembangan sektor kependudukan dimulai jauh sebelumnya.

Perintis dari pelaksanaan KB adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang mulai mengadakan aktivitasnya sejak tahun 1957. Tahun 1967 PKBI melakukan serangkaian aktivitas yang berimplikasi sangat luas, bahkan bisa dianggap sebagai tahun bersejarah bagi perkembangan kependudukan di Indonesia.

Bulan Januari 1967 diadakan Simposium tentang Kontrasepsi di Bandung. Persoalan yang berkaitan dengan kontrasepsi tersebut tersebar di masyarakat melalui media komunikasi. Kemudian bulan Pebruari, PKBI mengadakan Kongres I. Selanjutnya April 1967 PKBI melancarkan proyek pertama kalinya di Indonesia, yakni Proyek Keluarga Berencana DKI Jakarta Raya.

Pada awal berdirinya BKKBN, pelaksanaan program KB hanya mencakup wilayah Jawa dan Bali. Hal ini disebabkan adanya asumsi bahwa kepadatan penduduk di dua wilayah tersebut relatip lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Tahun 1974, wilayah pelaksanaan program diperluas ke 10 propinsi, akhirnya pada tahun 1979 menjadi program bagi seluruh wilayah di Indonesia. Program tersebut mempunyai tujuan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Tujuan yang bersifat kualitatif diarahkan pada pelembagaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).

Sedangkan tujuan yang kuantitatif mengarah pada upaya menurunkan kelahiran bayi. Dalam istilah demografi , merupakan upaya untuk m enurunk an angka kelahiran kasar (CBR) seban yak 50% pada tahu n 1990 dibandingkan den gan keadaan 1971. Untuk memperlambat laju pertumbuhan penduduk tersebut sangat diperlukan penurunan angka kelahiran (fertilitas) yang lebih cepat daripada penurunan angka kematian (mortalitas).

Dengan adanya program KB, tingkat fertilitas penduduk Indonesia mengalami penurunan secara ajeg. Tingkat fertilitas total untuk tahun 1967-1970 sebesar 5,60%, menurun menjadi 4,68% untuk tahun 1976-1979, kemudian menjadi 4,06% untuk tahun 1980-1985. Diperkirakan akan menjadi 3,66% untuk tahun 1985- 1988. Namun masih dibawah tingkat fertilitas total rata-rata dunia. Selain itu dengan hasil tersebut belum berarti bahwa masalah kependudukan di Indonesia telah teratasi.

Sasaran utama pengembangan kependudukan bermuara pada upaya peningkatan sum berdaya manusia. Ban yak aspek terkait yan g belum berh asil kita garap. Kesejahteraan penduduk misalnya, bila kita tinjau dari seluruh indikator hidup dengan pendapatan perkepala US$ 520 per tahun masih jauh di bawah negara ASEAN lainnya.

Kita harus berpacu dengan tekun untuk mengejar ketertinggalan tersebut dengan pertumbuhan ekonomi tahun 1988-1989 sebesar 3,8US$ pertahun memberikan sinyal kepada kita tentang ketertinggalan bahkan u ntuk tingkat ASEAN. Padahal tingkat pertumbuhan ekonomi Philipina yang setingkat di atas Indonesia untuk tahun yang sama sebesar 6,8% pertahun. Sedangkan Singapura telah mencapai tingkat pertumbuhan 11,8% pertahun, merupakan negara ASEAN yang mampu mencapai pertumbuhan di atas 10% bersama Thailand.

Masalah tingkat kepadatan penduduk di tiap wilayah merupakan problem yang berdampak luas. Bahkan merupakan faktor penyebab adanya kesenjangan ekonomi desa kota.

Penyebaran penduduk di Indonesia sangat tidak merata, sehingga ada wilayah yang sangat padat sampai pada tingkat jenuh, sedangkan wilayah sangat jarang penduduk. Sebagai padanan dapat kita bandingkan antara Jakarta yang mempunyai kepadatan 13.270 per kilometer persegi, dengan Irian Jaya yang mempun yai kepadatan 3 orang perkilometer persegi untuk tahun 1985. Akibat langsung dari tidak meratanya kepadatan penduduk ,terjadilah urbanisasi yang tidak terkontrol.

Urbanisasi merupakan masalah yang sama beratnya dengan tingkat perturnbuhan penduduk. Untuk Indonesia implikasi dari masalah urbanisasi jauh lebih berpengaruh daripada pertumbuhan penduduk terhadap perkembangan ekonorni. Padahal program transmigrasi masih kurang memasyarakat dibandingkan program KB. Hal itu disebabkan masih besarnya kesenjangan perkembangan desa dan kota.

Implikasi lebih lanjut dari masalah tersebut, berkaitan langsung dengan ketenagakerjaan Pertambahan angkatan kerja 83-88 sebesar 12,41 juta merupakan beban yang sangat berat. Dari seluruh angkatan kerja tersebut ternyata 9,16 juta orang bekerja kurang dari 35 jam/minggu, 390.000 belum mendapatkan pekerjaan.

 

Menarik Hikmah Dari Keberhasilan

U.N. Population’s Award, hanya akan menjadi kenangan saja, bila tidak ditindak lanjut dengan keberhasilan di bidang lain. Keberhasilan tersebut merupakan penggerak untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan di sektor lainnya.Bila pelaksanaan KB telah diakui PBB, selayaknyalah bila sektor lainnya mendapatkan kualifikasi yang sama.

Seluruh potensi bangsa hendaknya mampu memproyeksikan kemajuannya sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia. Kesadaran bahwa di tingkat ASEAN pun posisi ekonomi Indonesia masih tertinggal,perlu diantisipasi secara cermat.Pandangan yang berciri “outward Looking” sangat diperlukan, di samping wawasan kebangsaan yang kental. Berpandangan global,memegang teguh nilai-nilai agama dan bekerja secara profesional,hendaknya menjadi watak setiap insan pembangunan Indonesia.

Banyak hikmah yang dapat dijadikan model bagi peningkatan pelaksanaan pengembangan sektor lainnya. Kita hendaknya sadar, seberat apapun tantangan dari suatu program, asalkan dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan melibatkan seluruh unsur masyarakat, maka tingkat keberhasilan akan semakin tinggi. Kebijakan yang tidak memasyarakat akan mengalami kegagalan, sekalipun ditunjang dana yang besar, ataupun keterlibatan langsung dari aparat pemerintah.

Dalam budaya paternal dari masyarakat Indonesia, melibatkan pimpinan non-formal akan lebih efektif, dibandingkan hanya dari pimpinan formal. Proyek yang awalnya merupakan model import, perlu dimodiflkasi agar sesuai dengan budaya bangsa. Sehingga masyarakat menyatu dengan program-program yang ada. Bahkan akan sangat berhasil bila masyarakat beranggapan, bahwa setiap kebijakan pembangunan merupakan kebijakan yang berakar dari tradisi bangsa.

Disinilah sangat diperlukan keterlibatan ulama  pemuka agama dan tokoh masyarakat secara langsung. Terutama untuk memasyarakatkan konsepsi dah strategi program yang telah dirancang para ilmuan dari berbagai disiplin ilmu. Keterpaduan dalam pelaksanaan program KB, merupakan contoh dari suatu pelaksanaan program yang berhasil melibatkan seluruh unsur masyarakat. Sehingga bisa dijadikan model bagi pelaksanaan program di sektor lain.

Hal lain yang perlu diperhatikan, setiap kebijakan harus mampu secara maksimal diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Baik oleh antar strata sosial masyarakat ataupun oleh seluruh kelompok masyarakat. Kebijakan hendaknya jan gan hanya menguntungkan strata sosial tertentu. Karena kalau hal itu terjadi, maka hasil pembangunan hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial.

Menjauh dari kesetiakawanan sosial yang kita harapkan bersama. Kesetiakawanan sosial sangat tergantung pada sasaran kebijaksanaan yang dibuat. Dalam setiap membuat kebijaksanaan sangat diperlukan studi yang matang, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Agar pelaksanaan pembangunan tidak menyebabkan munculnya masyarakat yang merasa dirugikan. Bila hal itu terjadi,maka dalam jangka panjang arah pembangunan akan menimbulkan kerawanan. Yang tingkat implikasinya mungkin akan sama dengan hasil pembangunan itu sendiri. (SA)

 

 

Sumber: PELITA(09/6/1989 )

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 881-887.

 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: