TERHADAP KEKUATAN POLITIK YANG SALAH GUNAKAN DEMOKRASI HARUS BERANI CABUT HAK DEMOKRASINYA

TERHADAP KEKUATAN POLITIK YANG SALAH GUNAKAN DEMOKRASI HARUS BERANI CABUT HAK DEMOKRASINYA[1]

 

Jakarta, Merdeka

Negara nasional yang demokratis harus berani mengambil keputusan paling pahit dengan mencabut hak demokrasi kekuatan politik yang jelas-jelas ingin menyalahgunakan demokrasi untuk menghancurkan negara nasional dan demokrasi itu sendiri.

Penegasan itu disampaikan Presiden Soeharto saat menerima 100 peserta Kursus Reguler Angkatan (KRA) XXIX Lemhanas di Bina Graha, Rabu (18/12).

Dijelaskan, pencabutan hak demokratis yang hendak disalahgunakan, tentunya tidak boleh dilakukan dengan semena-mena.

“Semuanya harus dilakukan dengan landasan konstitusional dan hukum yang kuat, yang nyata-nyata didukung kalangan rakyat luas.” kata Presiden yang didampingi Menhankam Jend (Pur) Edi Sudradjat.

Peserta KRA XXIX Lemhanas 1996 terdiri 50 orang peserta dari ABRI dan 50 orang peserta non ABRI dari berbagai instansi pemerintah. Hadir dalam acara tersebut antara lain Gubernur Lemhanas Leijen Sofian Effendi, Juwono Sudarsono (Wagub Lemhannas) serta 20 orang widyaiswara.

Presiden juga memaparkan, perjuangan bangsa pada awal kemerdekaan, lebih banyak digunakan menyamakan pendapat, menyegarkan kembali semangat kebangsaan dan membangun lembaga-lembaga negara nasional.

“Perbedaan pendapat mengenai berbagai masalah yang tertunda pada waktu menghadapi agresi kolonial, memerlukan penyelesaian sebelum bangsa Indonesia hidup secara mantap dalam negara nasional.” tambahnya.

Menurut Pak Harto, seyogyanya seluruh perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara dan melalui lembaga-lembaga demokrasi. Namun, jangan dilupakan bahwa cara-cara penyelesaian perbedaan pendapat secara demokratis dan melalui lembaga-lembaga demokrasi itu sendiri harus dipelajari.

Dijelaskan, upaya mempelajari penyelesaian perbedaan pendapat secara demokratis tidaklah dapat dilakukan begitu saja. Sebab, dalam masyarakat berkembang filsafat politik yang justru mengajarkan penyelesaian perbedaan pendapat melalui kekerasan, huru hara bahkan revolusi yang menjadi intisari ajaran faham Marxisme-Leninisme yang secara konstitusional telah dilarang sejak 1966.

Diingatkan, bagaimana harus bersikap terhadap faham dan golongan yang bersifat anti demokrasi memang merupakan dilema demokrasi. Masalahnya, tambah Presiden, apakah kita memberikan hak demokrasi bagi faham dan golongan yang jelas-jelas akan mengubur demokrasi itu sendiri.Atau,sebaliknya melarang faham dan organisasi yang dalam berbagai manifestonyajelas-jelas akan membahayakan demokrasi.

Semua itu sungguh tidak mudah menjawab pertanyaan yang bersifat falsafat ini. Bangsa Indonesia sendiri, baru memberikan keputusan final dalam tahun 1996, setelah tahun 1965 para penganut faham Marxisme-Leninisme mengulang kembali pemberontakannya pada tahun 1948, di tengah-tengah bangsa Indonesia betjuang mengusir penjajah dari tanah air.

Menurut Kepala Negara, pemberontakan penganut ideologi Marxisme­ Leninisme tahun 1965jauh lebih berbahaya. Karena upaya itu didahului persiapan lebih matang, mendapatkan dukungan ideologi dan politik dari sebagian tokoh pemerintahan, mempersiapkan pangkalan perlawanan bersenjata di beberapa daerah dan terkait kekuatan asing di luar negeri.

“Dengan bukti-bukti yang tidak dapat  dibantah itu, akhirnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) pada 1966 menetapkan larangan terhadap faham Marxisme-Leninisme danmenyatakan Partai Komunis Indonesia serta seluruh organisasi massanya sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia.” tegas Presiden.

Keputusan MPRS tiga dasawarsa lalu, lanjutnya, merupakan keputusan sangat penting untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi tumbuh dan berkembangnya semangat nasionalisme negara nasional.

Karena, pembangunan nasional baru dapat dilancarkan secara terencana, terarah dan terkendali dalam suasana yang sepenuhnya “bebas komunis”. Itulah sebabnya sambungnya, di dalam negeri bangsa Indonesia tetap memelihara kewaspadaan terhadap komunisme, walaupun mengadakan persahabatan dengan negara-negara yang menganut ideologi itu.

Etika

Menurut Presiden, tantangan yang dihadapi bangsa di masa depan, adalah bagaimana memelihara momentum pembangunan nasional yang sudah berhasil meningkatkan taraf  hidup sebagian besar masyarakat dalam suasana baru.

“Kita harus membuka diri untuk perikatan-perikatan baru yang bersifat lintas bangsa, yang walaupun mencakup kegiatan ekonomi dan perdagangan, tetapi juga akan mempunyai implikasi bidang politik dan sosial budaya.” ujarnya.

Dijelaskan, pembangunan di segala bidang yang dimulai sejak 1969 bertujuan meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi masa depan. Untuk itu sejak 1978, sudah diletakkan landasan hukum kuat untuk otonomi, desentralisasi dan dekonsentrasi pemerintahan. Dan pada tahun 1985, ditegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka.

“Bangsa Indonesia juga menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” tegas Kepala Negara.

Nantinya, lanjut Presiden, peranan pemerintah akan terbatas pada penciptaan kondisi dan peluang secara umum seperti penyediaan intrastruktur ekonomi dan sosial serta menyusun perundang-undangan yang tepat. Sedangkan prakarsa dalam suasana globalisasi tersebut akan terletak di atas pundak masyarakat  sendiri.

Dijelaskan, semangat dan etika kebangsaan harus senantiasa dibina dan dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan dalam hubungan antar bangsa, menyesuaikan dengan aturan-aturan hukum internasional yang sedang berkembang.

Sumber : MERDEKA (19/12/1996)

_______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Pertama, 2008, hal 108-110.

 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.