Apr 302014
 

Oleh: Prof. (ret) Dr. Ir. Suhardi, MS.c
(Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM)

Bagaimana nasib kedaulatan pangan, papan, kesehatan, keamanan, budaya, pendidikan ekowisata, kesejahteraan bangsa Indonesia

MASALAH UUD 1945 sekarang ini bukan hanya karena perubahan-perubahan yang berakibat terhadap perubahan cita-cita founding father tetapi juga kepada akibat tidak dilaksanakannya dilapangan amanat pada UUD 1945 itu sendiri. Pembukaan UUD 1945 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan telah benar-benar terbelokkan dengan alasan demokrasi yang mahal dan tidak tepat seperti sekarang.

Mahal karena pemilihan kepala desa yang jumlahnya 70.000 itu cukup dilakukan apabila kepala desanya mengundurkan diri atau wafat. Pemilihan ini sesungguhnya juga telah melanggar amanat UUD 1945 yang seharusnya melalui sistem perwakilan dan tidak harus lima kali setahun. Biaya yang dikeluarkan amat besar dan mengurangi biaya pembangunan dan meningkatkan keresahan masyarakat.

Pemilihan Bupati langsung tanpa lewat perwakilan juga berakibat rakyat mengeluarkan tidak sedikit dana yang sebenarnya kalau itu dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur pertanian, pembangunan jalan, rumah sakit, sekolahan, pasar dll. Akan sangat membantu untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemilihan Gubernur juga dapat disederhanakan lewat perwakilan atau petunjuk karena gubernur merupakan wakil pemerintah pusat didaerah.

Kemudian apakah implikasi dari UUD 1945 dan perubahannya akan membawa perubahan ekonomi nasional atau ekonomi rakyat menjadi lebih baik ? kita runut dari Bab XIV pasal 28 H dan pasal 33.

UUD 1945 asli : Bab XIV Kesejahteraan Sosial pasal 33 menyatakan;

  1. Perekonomian disusun sebagai usa ha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan.
  2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara
  3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara UUD 1945 yang diperbarui Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial pasal 33 menyatakan :

  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas-asas kekeluargaan.
  2. Cabang-cabang produksi yang pen ting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
  3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oeh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
  4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Kita bahas apa yang terjadi terhadap tumbuhnya pabrik air mineral kemasan yang telah menguasai hajat hidup orang banyak; kalau setiap orang mengkonsumsi air bersih 3 liter perhari saja maka terjadilah belanja air rakyat di Indonesia ini Rp 3.000/liter x 3 liter/hari x 365 hari x 220 juta (jumlah penduduk Indonesia) = 722,7 triliun; (padahal air minum bersih mestinya rata-rata 20 liter. minimum). Mengapa tidak cukup Negara yang menguasainya dan kemudian disalurkan lewat pipa-pipa dan gratis untuk setiap orang .

Di negeri tetangga kita air minum adalah tanggungan Negara; Singapura, Malaysia, Australia, Korea Selatan dan Jepang. Mengapa Indonesia yang seharusnya pemerintah menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan amanat UUD 1945 malah menjadikan air komersial dan membuat beban kepada masyarakat sampai minimum 722,7 triliun hampir mendekati 1.000 triliun.

Hajat hidup orang banyak yang berikutnya adalah kebutuhan akan pangan. Kebutuhan akan pangan tidak terhindarkan setiap hari karena bertambahnya penduduk 5 juta pertahun. Konsumsi pangan yang berasal dari luar negeri adalah menyalahi UUD 1945 karena kekayaan alam kita yang berupa biodiversity sumber karbohidrat, vitamin, protein, dll ternyata disubtitusi dengan bahan dari luar negeri.

Selain persoalan pangan, papan juga harus dipenuhi untuk kebutuhan primer, kesehatanjuga harus terus dijaga dengan sumber air, sumber pangan yang berkualitas dan udara yang bersih. Sumber pangan yang baik, air yang mencukupi dan udara yang bersih, baru kemudian papan serta kesehatan yang memadai dapat dicapai apabila alam kita atau pohon yang menjadikan sumber segala sumber karunia Tuhan itu ditanam dan dipelihara.

Hutan berperan besar dalam menunjang produk pangan, baik langsung maupun tidak langsung. Produk langsung seperti pangan beranekaragam buah-buahan, misalnya pisang, mangga hutan, durian, rambutan, sukun, sago, dll dan produk tidak langsung adalah produk air yang menjadikan areal pertanian dibagian hilir dapat berfungsi dengan baik, berkembangnya peternakan serta industri pangan, dll yang sangat tergantung pada produk air dari dalam dan dibawah tegakan hutan.

Namun ironisnya, kerusakan hutan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada awal tahun 1992 kerusakan hutan kita sebanyak 800.000 ha pertahun. Kemudian pada tahun 2001 meningkat menjadi diatas 1 juta ha pertahun, naik mencapai 1.600.000 ha pada tahun 2002 dan menjadi 2 juta ha pertahun ditahun 2003. Bahkan laporan LSM menyebutkan saat ini kerusakan hutan Indonesia mencapai 3.500.000 ha pertahun.

Sebagai contoh, kebutuhan papan kayu untuk perkakas dll sebanyak lebih dari 72 juta meter kubik pertahun tetapi kemampuan hutan kita untuk mensuplai secara lestari hanya sekitar 6 juta meter kubik pertahun. Ketimpangan supply and demand kayu tersebut menyebabkan illegal logging tidak terhindarkan dan menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan. Suatu tingkatan kerusakan yang sangat mencemaskan sekaligus rentannya pemenuhan kebutuhan manusia yang hakiki.

Mata air telah hilang dimana-mana. Di NTB sepuluh tahun lalu ada 706 mata air, namun tahun 2010 tinggal 226 mata air. Setiap tahun kekeringan di Jawa bertambah dengan luasan diatas 10.000 ha. Mata air di Banyumas berkurang dari 3000 mata air menjadi kurang 2.000 mata air dan di Kalimantan perahu sudah tidak dapat mencapai daerah pedalaman karena kandas sehingga terputuslah hubungan antara daerah pedalaman dan kota-kotanya.

Banyak mata air telah hilang di Tarutung Sumatera Utara dari 700 tinggal 350 titik dan di Wonosobo dari 200 tinggal 100 titik dan juga di Pacitan dari 900 menjadi 450 titik. Penurunan kualitas mata air tersebut harus menjadi prioritas utama karena sesungguhnya tiada kehidupan tanpa air, padahal kebutuhan air semakin meningkat tetapi ketersediaan semakin menurun karena ulah manusia secara sadar atau tidak sadar.

Permukaan air tanah di Yogyakarta bagian selatan menurun 4 cm pertahun dan menjadi 25 cm pertahun dibagian utara. Penyebab dari menurunnya permukaan air tanah tentu karena semakin sedikitnya permukaan resapan air diutara tengah dan selatan serta berkurangnya vegetasi di seluruh bagian di Yogyakarta.

Siapakah yang diberi amanah untuk melestarikan sumber-sumber air itu; sumber-sumber kehidupan?

Apakah maksud perubahan UUD 1945 tadi memberikan ruang bagi tumbuhnya pabrik air mineral kemasan dan pemerintah menyerahkan kepada pihak swasta atau mungkin malahan asing? Sadar atau tidak sadar?

Masalah besar bangsa ini adalah masalah pangan, kemiskihan, kurang gizi, kekurangan air, kerusakan lingkungan, penegakan hukum, keadilan, pengangguran, dll. Juga masalah lahan yang sempit karena konversi lahan terus-menerus. Perluasan pemukiman yang tidak tertata dengan benar dan sumber air yang terus berkurang di satu sisi, kemudian pengguna air dan pengguna pangan yang semakin bertambah disisi lain, menjadikan produk pangan semakin menurun dan terbatas.

Pada masalah pendek dari jangka panjang maka amanat UUD 1945 pasal 28 H, pasal 31, dan pasal 32 mengamanatkan kepada Pemerintah dan Rakyat harus menyelesaikan, masalah-masalah besar utama menyangkut: PANGAN, PAPAN, AIR, SANDANG, KESEHATAN, KEAMANAN dari bencana, ENERGI, PENDIDIKAN (pasal 31), BUDAYA (pasal32), WISATA, PEMANASAN BUMI dan PENDAPATAN.

PANGAN

Kebutuhan pangan sebenarnya dapat dipenuhi oleh bumi Indonesia ini dengan baik asalkan mampu melihat ‘bahwa pangan tidak hanya beras, apalagi gandum. Masyarakat harus ditingkatkan kesadarannya bahwa pangan tidak hanya disawah, namun juga terdapat dibawah hutan, dibawah kebun dan didalam pekarangan yang memiliki potensi melimpah.

Produk pangan lokal sangat tinggi (yakni 20 ton s/d 100 ton per-ha), misalnya ganyong, garut, ketela rambat, gem bolo, gembili,. dll. Bahan-bahan pangan tersebut juga mempunyai gizi yang tinggi yakni kalori, Ca, Posfor, Vit A dan Vit C, sebagai gambaran yakni kandungan Vit A pada ketela rambat mencapai 2.100 satuan sedangkan Vit A pada beras dan gandum adalah 0. begitu juga kandungan Vit C pada ketela rambat adalah 174 satuan sedangkan beras dan gandum hanya 0. sementara kandungan Ca sebesar 6 dan 16 satuan pada beras dan gandum tetapi berjumlah 57 satuan pada ketela rambat.

Bahan pangan lokal ini sama sekali terabaikan. Bahan-bahan ini tidak dikonsumsi lagi akibatnya pasar tidak ada. Orang-orang kota hanya mengkonsumsi beras dan gandum sedangkan orang desa tidak mengusahakan itu karena dianggap tidak bermanfaat dan terkesan ketinggalan. Padahal kalau kita dapat memahami kemampuan pangan lokal ini, maka seluruh kebutuhan pangan kita tidak harus dicukupi dari impor.

Sebaiknya untuk kebutuhan pangan dan papan, anak kita dididik untuk memahami bahwa itu dapat dipenuhi dari satu ekosistim yang integrated yakni hutan campur yang bernilai tinggi dan memenuhi kriteria ekosistem yang cocok. Kebutuhan papan dan pangan tidak selalu dilihat diluar kawasan yang disebut hutan saja tetapi justru dicari dari kombinasi antara sawah dengan hutan atau hutan dengan tanaman bawah tegakan. Jadi pembangunan untuk papan sekaligus juga dapat memenuhi kebutuhan untuk pangan. Pembangunan untuk papan harus dipilih dari kayu yang mempunyai nilai tinggi dan memenuhi persyaratan ekosistem yang sesuai dengan ekosistem setempat dan akan sangat ideal apabila itu dapat ditanam dibawah tegakan. Oleh karena itu maka suatu luasan dalam kawasan tertehtu akan dapat dimanfaatkan sebagai sumber papan, pangan, buah-buahan, ikan, ternak dan obat-obatan.

Impor gandum Indonesia mencapai lebih dari 5 ton per tahun yang cenderung terus meningkat. Kejadian ini jelas merupakan pukulan yang luar biasa terhadap kehidupan mayoritas bangsa ini. Ironisnya potensi terkuat bangsa ini yakni penghasil pangan lokal sama sekali tidak diberdayakan. Jumlah impor beras juga semakin naik, bahkan sulit diprediksi karena ada beras yang masuk secara ilegal sedangkan angka legal pun jumlahnya meningkat. Kenyataannya kita telah menjadi pengimpor beras terbesar didunia yang diambil dari India, Thailand dan Amerika. Konsumsi gandum juga meningkat menjadi 500% sedangkan konsumsi ketela hanya 60%. Pemerintah justru mengambil pajak dari harga Rp. 3.000/kg hingga ekspor harga meningkat sampai dengan Rp. 12.000 sedangkan gandum bisa masuk dengan harga maksimum hanya Rp. 7.000.

Itu belum terhitung impor gula, kacang tanah dan kedelai yang menjadi pukulan sangat besar terhadap kehidupan petani yang merupakan sebagian besar komponen bangsa Indonesia. Kalau kita seperti Singapura dimana memang tidak mampu menghasilkan pangan sendiri, maka mengimpor pangan menjadi keharusan. Namun, bagi lndonsia yang mampu menghasilkan pangan untuk menghidupi masyarakat kota dan mengekspor pangan, maka impor pangan menjadi malapetaka karena menyebabkan kehilangan devisa 3 kali lipat dari jumlah hutang negara sekedar untuk keperluan impor pangan dibanding Singapura yang hanya kehilangan satu kali devisa dari jumlah belanja pangannya.

Promosi media memang sangat efektif untuk membentuk kebiasaan mengkonsumsi produk makanan impor. Keterlibatan dan kehebatan media dalam mempengaruhi generasi muda melalui pencitraan idola yang biasanya mengkonsumsi makanan import dan hampir dipastikan tidak mempromosikan produk pangan lokal yang unggul serta kandungan vitamin yang tinggi dari produk lokal tidak pernah mampu atau difasilitasi diacara-acara TV kita.

Impor pangan bagi Indonesia memiliki kerugian ganda yakni:

  1. Kehilangan seperti halnya negara Singapura karena tidak mampu memproduksi pangan sendiri.
  2. Kehilangan potensi lahan yang sebenarnya dapat mendatangkan penerimaan uang karena produksi pangan yang dihasilkan dan menjadi deposito bagi bangsa Indonesia.

Dilapangan kenyataannya potensi pangan itu tidak dimanfaatkan atau tidak diambil dari bumi sendiri yang sebenarnya sangat penting untuk memenuhi kebutuhan utama.

Dengan mengabaikan pelaksanaan UUD 1945 di lapangan, yang akan terjadi kemudian adalah bangsa ini menjadi negeri yang mempunyai hutang besar karena mengkonsumsi pangan dari luar negeri yang seharusnya mampu menanam dan menghasilkan sendiri pangannya, bahkan mengekspor ke luar negeri.

Pangan lokal kita sebenarnya sangat potensial untuk diekspor karena produksinya yang sangat tinggi dan dapat dihasilkan dibawah tegakan kebun dan hutan. Wilayah kita mampu menghasilkan atau berproduksi baik horizontal maupun vertikal karena Indonesia memiliki kekayaan biodiversity nomer 3 di dunia.

Kalau dilihat dari angka produksinya, maka jumlah produksi per Ha untuk padi sebesar 4 ton per Ha sedangkan untuk produksi ketela rambat sebesar 30-40 ton per Ha. Demikian juga pada hasil garut sebesar 30 perHa berat segar atau kalau menjadi tepung sebesar 7-1 O ton perHa; bahkan ketela pohon yang dimuliakan menghasilkan 100-150 ton/ha.

Pangan lokal juga biasanya tahan terhadap serangan hama dan penyakit karena sedikit ketergantungannya terhadap penggunaan pestisida, herbisida dan fungisida. Selain itu juga sedikit ketergantungannya terhadap pupuk-pupuk kimia sehingga mempunyai nilai kesehatan yang lebih, disamping banyak kandungan kalori dan nutrisi karena minim kontaminasi dengan bahan-bahan kimia.

Pangan lokal biasanya juga sedikit ketergantungannya terhadap penggunaan tambahan gula untuk dapat dikonsumsi karena rasa manis dan rasa khasnya yang alami. Bahkan tidak perlu banyak ditambahi dengan berbagai rasa sekaligus zat pewarna dan zat pengawet karena mudahnya ketersediaan dan cara penyimpanan secara langsung di alam.

Pangan lokal bisanya tidak membutuhkan banyak air dan dapat hidup dibawah tegakan sehingga tidak perlu membuka lahan baru atau land clearing untuk awal penyiapan tanamannya tetapi cukup menanam dibawah tegakan bambu, tegakan hutan atau dibawah tanaman perkebunan misalnya kelapa sawit, coklat atau kopi.

Dilihat dari cara penyimpanannya, maka untuk petani yang mempunyai lahan menjadi sangat sederhana karena buah/umbi tanaman pangan tersebut dapat dibiarkan didalam tanah, bahkan umbinya justru akan semakin berkembang, selalu segar dan siap dipanen ketika bahan pangan tersebut diperlukan.

Infrastruktur untuk melindungi industri pertanian hendaknya juga menyelenggarakan angkutan massal yang efesien, murah dan menjangkau areal-areal produksi pertanian. Sarana angkutan seperti kereta api dan angkutan tradisional dapat dikombinasikan, demikian juga angkutan air yang mu rah justru harus didukung dan dikembangkan. Beban hasil industri seperti pungli disepanjang angkutan pangan produk lokal harus dihapuskan. Sarana produksi yang lain misalnya pupuk harus dikembangkan dengan system budaya lokal dan industri berbasis lokal yakni dengan membuat pupuk asal kotoran ternak.

ENERGI

Energi adalah penggerak transportasi sarana produksi hasil pertanian dari hulu sampai hilir. Penggunaan energi seharusnya mengutamakan energi yang lestari yakni menggunakan air, angin, ombak, cahaya matahari, kayu dll dan sebesar mungkin meminimalkan penggunaan minyak yang berasal dari fosil untuk mengurangi bencana bangsa dan manusia lebih lanjut. Selain itu juga penggunaan energi transportasi jarak pendek dan pengolahan tanah dengan ternak juga merupakan ide yang sangat baik, walaupun dirasa aneh untuk jaman yang sudah begitu modern dan boros bahan bakar untuk pemenuhan kebutuhan hidup, misalnya penggunaan sarana angkutan massal kereta api sampai kepedesaan, angkutan sungai modern dan angkutan laut modern.

AIR

Produksi air menjadi sangat urgent, misalnya di Jawa saja telah terjadi penambahan luas kekeringan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002 kekeringan di Jawa yaitu 29.850 ha dan pada tahun 2003 mencapai 61,093 ha sehingga berarti terdapat kenaikan luas kekeringan di Jawa dari tahun 2002 ke 2003 sebesar 31.293 ha. Sebagai catatan, tahun 2011 di Indonesia sebanyak 65 DAS yang telah kritis dari Total 470 DAS di Indonesia.

Kemungkinan yang kedua adalah dibukanya daerah tambang di Indonesia yang mengakibatkan tangkapan air semakin sedikit. Tiada berguna jika PAD semakin besar tetapi jumlah air untuk kehidupan menjadi semakin kecil. Sebungkal emas tidak menentukan manusia dapat hidup nyaman atau tidak bahkan tanpa emas pun manusia bisa hidup. Namun manusia tanpa air, bagaimana dapat hidup? Mengapa manusia tidak menilai air untuk kehidupan kecuali ketika telah menjadi kemasan air mineral yang dibuat oleh pabrik.

KESEHATAN, PAPAN, dan Nilai Penting Penanaman Pohon

Penanaman pohon sebenarnya menjadi kunci akan penyimpanan air dan penghasil oksigen sekaligus pencegah banjir dan penghasil pendapatan yang sangat tinggi. Penambangan kawasan karst dan kawasan tambang lain yang tidak terkendali untuk kepentingan sesaat akan berakibat fatal bagi kehidupan rakyat dalam jangka panjang pada umumnya. Salah satu contoh kawasan ini karst merupakan sumber air yang sangat melimpah dan jangka panjang karena mampu menangkap air hujan dengan sangat efesien dan maksimal. Oleh karena itu kawasan ini harus dipertahankan dan dimanfaatkan sumber kehidupan lain selain bahan tambang dengan memanfaatkan pasokan air untuk perikanan dan peternakan, sumber kayu, sumber buah, dll.

UUD 45 pasal 28 H ayat 1 juga menjamin orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini juga berarti masyarakat Indonesia perlu memiliki tempat tinggal yang sehat, bertempat tinggal dengan papan yang aman, termasuk aman dari bencana banjir, taufan, tsunami, kebakaran, dll.

Pengembangan industri harus tidak merusak sumber bahan papan bagi pertambahan 5 juta penduduk pertahun. Papan bagi generasi sesudah kita harus di perhatikan. Tahun 1992 kerusakan hutan kita sebagai penghasil kayu sebesar 800.000 ha pertahun dan terbesar di Asia Pacific, bahkan pada Tahun 2003 bertambah menjadi 2,5 juta ha pertahun. Data NGO terakhir disebutkan seluas 3,5 juta ha pertahun hutan Indonesia telah rusak dan sangat berkurang kemampuannya untuk memproduksi kayu. Kita masih dalam guiness book of records sebagai perusak hutan “tercepat” di dunia.

Sedangkan seluruh penduduk Indonesia bahkan dunia sangat membutuhkan kayu untuk peneduh atau tempat tidurnya. Semakin banyak rumah memakai batu maka akan semakin hancur lingkungan kita, sementara semakin banyak kayu yang ditanam dan dimanfaatkan akan semakin membuat nyaman dan makmur kehidupan kita.

Kemiskinan dapat diselesaikan secara bersamaan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Cara penyelesaian yang dimungkinkan paling cepat adalah dengan melihat bahwa pola hutan penghasil kayu harus dikombinasikan dengan tanaman pangan, obat, buah-buahan, dan tanaman perkebunan.

Gunung Kidul merupakan salah satu kisah sukses dari daerah yang cukup berhasil dalam menggerakkan rakyatnya untuk menanam pohon-pohon. Bahkan adanya jati polokromo menunjukkan komitmen yang sangat kuat dari pemda yang mewajibkan bagi pasangan nikah harus nanam pohon jati terlebih dahulu minimal sebanyak 10 bibit. Di Gunung Kidul rata-rata 7.000 pasangan menikah setiap tahun sehingga akan tertanam 70.000 bibit jati. Untuk daerah percobaan ini maka kegiatan tersebut perlu dimaksimalkan pelaksanaannya dan jumlahnya.

BUDAYA

UUD 1945 asli, pasal 32 : Pemerintah memajukan kebudayaan nasional lndonesia. Diikuti dengan perubahan sebagai berikut:

  1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
  2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Dari sini justru terdapat penyempitan ruang budaya pada perubahan UUD 1945 karena pada hakekatnya budaya merupakan hasil cipta karya manusia yang sangat luas bukan hanya sebatas bahasa, namun juga dalam pengembangan ilmu adat istiadat yang baru dapat berkembang apabila sumber inpirasi dan materi budaya tersebut dilestarikan dan dikembangkan. Misal bagaimana mempertahankan biodiversity. Indonesia yang merupakan sumber aneka rumah adat, sumber inspirasi tarian, sumber ilmu pengetahuan obat dan sumber pangan, bukan hanya menyangkut persoalan bahasa. Pasal 32 asli justru dapat memberi arti lebih luas dengan penjelasan yang lebih rinci di Undang-Undangnya.

Pada waktu bangsa ini mendapatkan segala kebutuhannya dari bahan lokal sendiri dengan memelihara alam dan lingkungan, maka budaya akan berkembang dengan baik. Selain itu daya cipta seni akan berkembang karena lahan dan bumi yang ditempatinya menjadi segala sumber inpirasi. Kayu yang pertumbuhannya tercepat didunia dengan pilihan kayu berharga nienjadikan sumber kemakmuran biodiversity.

Hutan yang indah menjadi sumber kehidupan, salah satunya sumber ketahanan pangan. Aneka pangan yang disebut “jajan pasar” seharusnya tetap dipertahankan sebagai keunggulan budaya Indonesia karena tersirat bahwa ketahanan pangan bertujuan untuk mempertahankan kelestarian kehidupan, kenyamanan dan keserasian hidup dengan lingkungannya. Konsumsi “jajan pasar” melukiskan kekayaan pangan Indonesia dan mendorong bangsa ini tetap mempertahankan karunia Tuhan untuk kelangsungan dan kenyamanan hidupnya.

PENDAPATAN dan pengembangan industri berbasis lokal

Penyediaan pangan lokal seperti berupa polo kependem (ketela pohon, ketela rambat, gembili, uwi, ganyong, garut, dll) dan pologemandul (durian, sukun, mangga, dll) dapat dijual dan dimanfaatkan untuk keperluan harian dan keperluan uang kas. Kemudian ternak ayam kampung, kambing, sapi, ikan, dll harus terus difasilitasi, dikembangkan dan mendapatkan dukungan masyarakat perkotaan untuk mendorong kehidupan bangsa ini berjalan dengan baik.

Pendapatan dari menanam kayu juga sangat besar. Kita bandingkan kemampuan menghasilkan uang dari satu pohon dengan modal menabung Rp 5.000 di Bank, maka setelah dua puluh tahun akan mendapatkan uang kembali sebesar Rp. 25.000 di Bank sedangkan jika ditanam sebagai pohon dengan modal Rp 5.000 perpohon plus pupuk kandang misalnya akan menghasilkan Rp. 1.000.000 per pohon. Atau bunga penanaman pohon sesungguhnya adalah 5.000% pertahun. Oleh karena itu, sharing pendapatan bagi masyarakat atau bangsa ini akan menjadi sangat besar dengan menanam pohon. Belum lagi hasil yang tidak terhitung seperti produk, air, oksigen, dll.

Selain itu terdapat tambahan pendapatan jika penanaman pohon dipadukan dengan pengembangan peternakan untuk sumber pupuk bagi pohon dan tanaman pangan. Tanah di kehutanan yang akan direhabilitasi rata-rata adalah tanah yang sering mengalami erosi air maupun angin yang begitu lama. Sering juga telah berkali-kali mengalami kebakaran hutan atau tanah terbuka yang terdegradasi terus-menerus karena adanya pencahayaan berlebihan serta mematikan mikro dan makroorganisme di dalam dan di permukaan tanah. Oleh karena itu, pemupukan dengan pupuk kandang merupakan alternatif yang sangat baik karena fungsi pemupukan tersebut mempunyai peranan ganda yakni perbaikan sifat dan kimia tanah.

Pertimbangan lain adalah tentang peranan ternak didalam memproduksi daging dan sebagai penghasil tenaga yang efisien mengingat pemilik lahan di Indonesia rata-rata adalah pemilik lahan sempit yang sangat efisien dilakukan dengan bantuan ternak.

Kirimkan Artikel Opini Saudara/Saudari  ke soeharto861921@gmail.com

Nov 012013
 

Presiden Soeharto: UUD 1945 Utamakan Kemakmuran Rakyat [1]

SENIN, 11 NOVEMBER 1968. Dalam sambutan tertulisnya pada pembukaan Munas Gerakan Koperasi Indonesia di Gedung Pola, Jakarta, Presiden Soeharto menegaskan bahwa tata perekonomian Indonesia sekali-kali tidak akan meluncur ke arah liberalisme. UUD 1945 telah menegaskan bahwa bangsa kita harus mewujudkan demokrasi ekonomi yang berarti kemakmuran masyarakat harus diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang; demikian antara lain dikemukakan Presiden. (WNR).


[1]Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973″, hal 61. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Oct 292013
 
Presiden Soeharto Meninjau Proyek di Manado

Mulai dengan Konsensus Nasional [1]

Ada dua macam Konsensus Nasional. Konsensus yang pertama ialah kebulatan tekad masyarakat dan pemerintah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD ’45 secara murni dan konsekuen. Konsensus ini, yang disebut konsensus utama, timbul dengan spontan dan tidak menyita waktu banyak dalam menemukan kesepakatannya, ialah sewaktu lahirnya Orde Baru.

Konsensus yang kedua ialah konsensus mengenai cara-cara melaksanakan yang pertama. Sesuai dengan perkiraan saya sebelumnya proses ini memakan waktu panjang, dimulai dari akhir 1966, pada waktu pemerintah menyampaikan tiga Rancangan Undang-Undang pada DPR-GR. Yaitu Rancangan Undang-Undang tentang kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan, Rancangan Undang-Undang tetang Pemilihan Umum dan Anggota-anggota MPR dan DPR, serta Rancangan Undang-Undang tentang susunan MPR, DPR, dan DPRD. Rancangan Undang-Undang tadi baru·dapat diselesaikan pada tahun 1969. Dan tuntasnya baru terlaksana pada tahun 1983, pada saat ditetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Setiap keputusan dalam merundingkan masalah-masalah yang sangat penting itu didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang lebih dahulu dibicarakan di lembagaa-lembaga. Kalau bicara secara militer: didengar dulu apa pendapat stafnya. Kemudian keputusan diambil.

Kita bicara, dan bicara, berunding dan berunding. Tak ada hentinya. Saya bicara: dengan pemimpin partai-partai. Berulang kali pembicaraan itu saya laksanakan dengan mereka. Dan kemudian diperoleh persetujuan jalan keluar untuk mengatasi kemacetan disampaikan kepada fraksinya di DPR. Ini melancarkan pembicaraan di DPR bila menghadapi kemacetan.

Jadi, memang ada pembicaraan di luar sidang DPR. Tetapi kemudian, setelah didapat kesepakatan di luar sidang, masalahnya dibawa dan dilontarkan lagi di DPR, dan ternyata pembicaraan di DPR menjadi berjalan lancar. Dengan ini berarti, tidak dengan sendirinya pembicaraan di DPR itu berjalan lancar. Ada usaha lebih dahulu. Tetapi orang yang anti, yang sok demokrasi, mengatakan bahwa kalau begitu halnya, pembicaraan itu diputuskan di luar DPR. Padahal sebenarnya masalahnya tetap diputuskan di sidang DPR.

Yang jadi  soal adalah bagaimana mendapatkan jalan keluar. Kalau dahulu tokoh-tokoh politik beradu pendapat, berunding, dan menemukan kemacetan karena sama-sama ngotot. Begitu halnya sewaktu sidang Dewan Konstituante di tahun 1955-1959. Untuk mengatasi kemacetan itu Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit.

Sekarang kita tidak begitu. Saya tidak mempergunakan “Supersemar”, sekalipun bisa. Saya mengambil jalan musyawarah. Tetapi tempo-tempo orang-orang yang tidak mau mengerti mengatakan, “Ini cuma menempuh jalan sesuai dengan kehendak pihak penguasa. DPR bisa jalan karena tekanan dari pihak penguasa,” katanya. Padahal kami melakukan musyawarah. Saya menjelaskan keinginan pemerintah, yaitu supaya didapat jalan keluar, sembari saya menampung dan mendengarkan keinginan para pemimpin partai-partai itu. Maka dalam musyawarah itu, terdapat pertemuan pikiran. Lalu kita lemparkan pertemuan pendapat itu ke DPR untuk dimusyawarahkan lagi. Dan nyatanya didapat lagi konsensus.

Dengan cara begitu, dengan menjelaskan argumentasi, kita bisa mendapatkan jalan keluar. Derrgan konsensus itu kita mendapatkan banyak rahmat.

Kalau mau gampang gampangan, bisa saya putuskan dengan senjata “Supersemar”. Saya punya wewenang. Tetapi toh itu tidak saya lakukan. Karena saya anggap, itu bukan jalan yang dikehendaki oleh prinsjp musyawarah, tidak diinginkan oleh semangat Demokrasi Pancasila. Saya tempuh cara pendidikan kesadaran politik sekatipun memerlukan kesabaran.

Kuncinya bisa kita kembalikan kepada pertanyaan, benarkah kita kembali ke UUD ’45 dan Pancasila yang murni? Kalau benar, mari kita buka jalannya dan bermusyawarah. Kemacetan yang biasa terjadi sebenarnya adalah disebabkan oleh pengaruh ideologi lain yang masih dianutnya.

Yang kita alami misalnya pengelompokan partai partai setelah pemilu tahun 1971 dan pembentukan fraksi-fraksi di DPR dan  MPR basil pemilu ’71. Walaupun penyederhanaan partai pada pemilu tahun ’71 belum berhasil, prinsip-pririsip penyederhanaan telah tercapai. Pada waktu itu banyak yang belum mengerti.

Apa sebenarnya cita-cita hidup kita? Itu pertanyaan yang saya lontarkan. Sebagai orang yang peicaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya kepada akhirat, tetapi melihat juga masalah yang riil di dunia, maka sebenarnya kita harus berpi.kir mengenai masalah dunia dan akhirat. Jadi soalnya, bagaimana kita harus hidup bersama sebagai manusia yang  utuh, lahir dan batin, materiel dan spiritual, dunia dan akhirat  itu?

Kalau demikian halnya, saya tegaskan, marilah kita buat rencana kerja mengenai kehidupan di dunia dan di akhirat, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain.

Tinggal kita menetapkan rencananya. Yang mau menonjolkan dunianya. silakan tetapi tidak boleh melupakan akhiratnya. Yang mau menonjolkan materielnya, silakan tetapi tidak boleh melupakan spiritualnya; itu tidak lengkap, tidak mau menyadari bahwa kita berdasarkan materiel dan spritual. Begitu juga bagi mereka yang mau menonjolkan spiritualnya, jangan sekali-kali meninggalkan materielnya. Sebaiknya ada juga yang selalu menjaga keseimbangan materiel-spiritual atau sebaliknya, spiritual/materiel.

Tidak ada jeleknya kalau memang ada yang mau menonjolkan spiritualnya. Namun toh ia harus jujur bahwa ia pun harus memikirkan materielnya. Misalnya, ada yang mau tekun mengaji saja dipondoknya. Silakan, tetapi ia pun harus jujur bahwa ia pun memerlukan makan.

Dengan demikian, maka kita sampai pada pikiran, cukuplah kita adakan dua kelompok saja dari sembilan partai ditambah satu kelompok dari  Golongan Karya. Tetapi tanpa dipaksa.

Pada waktu saya berhadapan dengan para pimpinan partai-partai itu tidak ada yang ngotot-ngotot. Mereka semua mengakui kebenaran jalan pikiran tadi. Dari kesembilan partai itu tidak ada yang menunjukkan ketidaksepakatannya.

Kepada pihak Katolik dan Kristen, waktu itu saya mengajukan pertanyaan, apakah akan berpihak pada yang mau menonjolkan spiritualnya, atau kepada yang menonjolkan materielnya? Artinya, apakah mereka akan berprogram pada spiritual-materielnya, atau materiel-spiritualnya? Maka akhirnya mereka yang dua ini mengelompok pada yang berprogram materiel-spiritual. Mereka mengelompok bersama Nasionalis, IPKI, dan Murba.

Pihak Islam memang memilih yang spiritual-materiel. Tetapi  toh juga saya tekankan, jangan menonjolkan agamanya, Islamnya. Dari sejak semula sudah saya peringatkan hal ini. Karena itu, namanya pun tidaklah menyebut-nyebut Islam, melainkan Partai Persatuan Pembangunan, dengan program spiritual-materiel. Begitu NU, Parmusi, PSII, dan Perti mengelompok. Sedangkan Sekber Golkar mengelompok pada keseimbangan.

Kalau saya menjelaskan maksud saya, selalu saya bicara sambil guyon, sambil tertawa-tawa. Maka setelah bersepakat seperti itu ada orang yang mengatakan sambil tertawa-tawa pula, “Wah, kita masuk wuwu (lukah). Kita digiring oleh Pak Harto masuk wuwu.”

Ya, masuk wuwu bukan untuk dibunuh, melainkan untuk hidup bersama-sama. Bukan berarti masuk wuwu seperti ikan masuk lukah lantas diambil dan digoreng, melainkan masuk wuwu untuk makan bersama-sama. Dan sebagai wuwu-nya adalah negara Pancasila itu.

Sesudah kita sepakat dengan konsensus itu, maka artinya kita tidak bisa keluar lagi dari dalamnya. Masakan ludah yang sudah diludahkan akan kita jilat kembali ! Masuknya juga dengan kesadaran, dengan kerelaan, bukan dengan paksaan.

Jalannya sudah ditentukan, porosnya sudah dipastikan, yakni Pancasila dan UUD ’45, menuju ke arah cita-cita kita bersama.

Kalau porosnya sudah ada, yakni yang satu itu, mengapa kendaraannya mesti begitu banyak, sampai mesti sembilan? Mengapa pula mesti kebut-kebutan, langgar-langgaran? Kalau kurang hati-hati dan kita langgar-langgaran, bisa timbul insiden. Kalau ada kecelakaan, bisa-bisa jalannya terganggu, dan bisa jadi buntu, serta akhirnya kita tidak bisa jalan sama sekali.

Maka saya mengusulkan, mari kita perkecil saja jumlah kendaraan itu. Tidak perlu terlalu banyak begitu. Tetapi tidak perlu pula hanya satu kendaraan. Dua atau tiga kendaraan, baiklah.

Caranya, kendaraan sendiri kita parkir, lalu kita naik ke dalam kendaraan yang jumlahnya dua atau tiga buah itu saja. Kalau memang sudah bisa begitu, ayo, kita tinggalkan kendaraan kita masing-masing itu. Kita jalan dalam satu poros dan tidak bersalip salipan.

Sewaktu belum ada undang-undangnya, maka kita parkir saja dulu kendaraan-kendaraan kita masing-masing itu. Kita pinjam dua tiga kendaraan. Begitulah usaha kita dalam rangka mewujudkan tiga fraksi, yakni Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya.

Jalan pikiran ini berdasarkan hal yang sederhana-sederhana saja, dan bukan dengan maksud untuk menipu, melainkan untuk membuka jalan pikirah mereka yang masih ngotot waktu itu.

Begitulah saya bicarakan masalah-masalah yang pelik-pelik itu dengan penuh kelakar supaya tidak menjadi tegang. Dengan banyak tawa, ternyata masalah yang susah itu bisa kita pecahkan.

Pak Kasimo sendiri berkata waktu itu dengan tertawa-tawa, “Yah, kita parkir saja kendaraan kita itu. Kita ganti kendaraan. Tetapi ABRI­nya bagaimana?

Sambil tertawa saya jawab, “ABRI jadi polisi militernya saja.” Menggunakan kendaraannya sendiri sambil mengatur lancarnya lalu lintas.

Begitulah kita dapatkan jalan keluar dalam mencari keserasian dan keseimbangan lahir-batin, keserasian dan keseimbangan hidup yang selalu akan kita cari.

Sewaktu saya paparkan hal ini, di forum-forum internasional dan pada tokoh tokoh dunia, mereka pun sependapat bahwa keputusan itu bisa diambil melewati musyawarah yang didahului oleh konsensus. Itu tidak berarti bahwa mereka tidak mengadakan pembicaraan­pembicaraan di luar sidang. Mereka pun saling beradu argumentasi di luar sidang resmi. Mereka bersidang berkelompok-kelompok sebelum atau sementara sidang berjalan. Alhamdulillah, kelihatannya kita bisa lebih cepat bekerja untuk mencapai konsensus itu daripada mereka. Dan kian hari nampak-nampaknya kita bisa bekerja lebih cepat berdasarkan kesepakatan itu. Sebab, rupanya, kita bertambah lama bertambah paham, apa yang sebenarnya kita tuju.

***



[1]        Penuturan Presiden Soeharto, dikutip langsung dari buku “Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya” yang ditulis G. Dwipayana dan Ramadhan KH,  diterbitkan PT Citra Kharisma Bunda Jakarta, tahun 1982, hal. 263-267

Oct 072013
 

Presiden Soeharto: Hak Sipil Sudah Ada dalam UUD 1945 [1]

KAMIS, 15 OKTOBER 1970 Hari ini Presiden Soeharto menerima Rektor ITB, Prof. Dr. DA Tisnaamidjaja, di Istana Merdeka. Menurut Rektor ITB, dalam pertemuan tersebut Presiden menanggapi peristiwa 6 Oktober yang mengakibatkan meninggalnya seorang mahasiswa ITB, Rene Coenrad, dan kejadian-kejadian selanjutnya dengan penuh kerisauan. Presiden juga mengatakan bahwa hak-hak sipil sudah ada dalam UUD 1945, kalau hal itu masih dirasakan kurang sempurna, supaya disempurnakan bersama­sama melalui lembaga-lembaga atau saluran-saluran yang ada. (AFR).



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973″, hal 266. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003.

Jun 192013
 

Presiden Soeharto: Produk Pemilu Harus Pastikan Kemenangan Pancasila[1]

SABTU, 20 Juni 1970, “Hasil pemilihan umum yang akan datang bukan dimaksudkan hanya sekedar untuk memenuhi sarana demokrasi, melainkan harus memberikan produk terhadap kemenangan Pancasila dan UUD 1945″, demikian dikemukakan Presiden Soeharto pagi ini kepada pimpinan IPKI yang melaporkan hasil-hasil musyawarah besarnya di Jakarta baru-baru ini. Juga dikatakan oleh Kepala Negara bahwa dengan cara demokrasi kita harapkan agar supaya alat-alat demokrasi kita benar-benar diisi oleh wakil-wakil rakyat yang tidak mengkhianati Pancasila dan UUD 1945. Presiden juga menyatakan harapannya bahwa adalah lebih aman bila sesudah pemilihan umum nanti Mukaddimah dan pasal-pasal dari UUD 1945 tidak berubah. Pada kesempatan itu ia juga mengajak agar IPKI dapat bahu membahu dengan Golkar, karena ia menilai tidak ada perbedaan perjuangan antara IPKI dan Golkar. (AFR).



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973″, hal 236. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003.

Jun 142013
 

Presiden Soeharto Tegaskan Komitmen ABRI Tegakkan Pancasila[1]

 

SABTU, 21 JUNI 1969, Di Medan pagi ini Presiden Soeharto menganugerahkan Samkarya Nugraha kepada Kodam II/Bukit Barisan bertepatan dengan ulang tahun ke-18 kesatuan itu. Dalam pidatonya Presiden menyatakan penghargaannya terhadap tindakan tegas serta ketepatan sikap yang diambil Kodam II/BB sesuai Pancasila dan UUD 1945. Pada kesempatan itu Jenderal Soeharto menegaskan kembali tekad ABRI untuk menegakkan demokrasi, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 serta melaksanakan pembangunan.(AFR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973″, hal 130-131. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003.

May 062013
 
Prof. Dr. Sri Edi Swasono dalam Bedah Buku "34 Mantan Wartawan Istana Bicara Pak Harto" di Bandung

Pak Harto: Harga Diri Bangsa di Bela Dengan Pertaruhan Nyawa

 

Salah satu keunggulan karakter kepemimpinan Pak Harto adalah nasionalismenya yang sangat tinggi, berani mengambil risiko, memanggul beban tanggung jawab (tidak lari dari tanggung jawab), serta mau belajar kepada siapapun, termasuk masyarakat bawah. Hal itu dikemukakan Prof. Dr. Sri Edi Swasono dalam acara bedah buku “34 Mantan Wartawan Istana Bicara Pak Harto” yang diselenggarakan dalam rangkaian acara “Bandung Islamic Book Fair” tanggal 5 Mei 2013 di Hall Landmark  Bandung. Kisah Prof. Sri Edi terkait dengan sikap tegas Pak Harto terhadap IGGI, sebuah grup negara-negara donor yang pembentukannya juga atas Prakarsa Presiden Soeharto dalam rangka merehabilitasi kebangkrutan ekonomi pada masa Orde Lama.

Prof Edi 1 Pak Harto: Harga Diri Bangsa di Bela Dengan Pertaruhan Nyawa

Prof. Dr. Sri Edi Swasono dalam Bedah Buku “34 Mantan Wartawan Istana Bicara Pak Harto” di Bandung

Suatu ketika, JP. Pronk, Ketua IGGI yang asal Belanda itu  “slonong boy” pergi ke Timor-Timur dengan sikap merendahkan Pemerintah RI. Prof. Dr. Edi Swasono (yang kala itu Doktor) dipercaya Presiden Soeharto untuk pergi ke Belanda, memperingatkan sikap JP. Pronk, namun dengan berbagai alasan, JP. Pronk menolak bertemu. Setelah mengetahui harga diri bangsa dan negaranya direndahkan, Presiden Soeharto marah besar dan mengungkapkan kemarahan itu di depan Prof. Sri Edi Swasono dengan menggunakan bahasa Jawa. “Sedhumuk bathuk senyari bumi, pecahing dhadha wutahing ludiro, sun labuhi taker pati” (walaupun hanya segores corengan di wajah dan sejengkal tanah yang direnggut —maksudnya corengan harga diri bangsa dan sejengkal hak bangsa—, kalaupun harus dengan mempertaruhkan pecahnya dada dan kucuran darah, akan saya bela sampai mati). Dalam proses berikutnya, walaupun Indonesia sangat membutuhkan bantuan luar negeri, namun IGGI dibubarkan oleh Presiden Soeharto melalui Radius Prawiro.

Itulah cerminan nasionalisme Presiden Soeharto dalam menjalanakan amanat UUD 1945, “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Walaupun menjalin kerjasama dengan luar negeri, namun tidak mengorbankan, bahkan membela harkat, martabat, kedaulatan, dan harga diri bangsa.

Prof Edi juga menjelaskan keunggulan kepemimpinan Pak Harto yang tercermin dari kemampuannya membangun konsensus bagi bangsa multikultur, sehingga semua energi bangsa dapat dialokasikan sebesar-besarnya untuk pembangunan.

Sementara itu Prof. Achmad Mansyur Suryanegara, Sejawaran Universitas Padjajaran Bandung, mengatakan bahwa ada ketakutan bangsa-bangsa barat terhadap capaian prestasi pembangunan yang ditorehkan Pak Harto, sehingga banyak kalangan dari mereka berusaha menjatuhkan. Capaian pembangunan itu akan membawa Indonesia menjadi bangsa mandiri dan tidak lagi mudah dikendalikan oleh negara-negara barat. Sudah seharusnya bangsa ini harus belajar dari kepemimpinan Pak Harto.

***

May 022013
 

Presiden Soeharto Beri Sambutan Diskusi Dewan Mahasiswa

 (Ingatkan Tiga Masalah Nasional)[1]

MINGGU, 19 Mei 1968, memberikan sambutan tertulis kepada pembukaan diskusi besar Dewan Mahasiswa Universitas/institute negeri seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Indonesia. Presiden Soeharto mengingatkan mahasiswa akan tiga masalah nasional yang sedang kita hadapi. Ketiga masalah tersebut adalah, pertama, perbaikan kehidupan perekonomian bangsa. Kedua, penegakan asas dan sendi-sendi UUD 1945, yaitu demokrasi yang sehat, Negara hukum dan system konstitusional. Ketiga, masih adanya nacaman dari sisa-sisa G-30-S/PKI. Menurut Jenderal Soeharto, ketiga masalah besar ini adalah saling pengaruh mempengaruhi. (AFR)



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal. 18.

Apr 302013
 

Konsepsi Peradaban Pancasila (6)[1]

(Keadilan Seluruh Rakyat)

 

Oleh:

Abdul Rohman

 

Amanat sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat” bukan merupakanan penekanan tanggung jawab negara sebagai lembaga penyantun (charity) dan hanya menerjemahkannya dengan mengacu pasal 34 UUD[2]. Sila kelima tersebut harus diterjemahkan secara komprehensip bahwa negara bertanggung jawab dalam menciptakan kesetaraan keadilan dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang politik, hukum-pemerintahan-HAM, ekonomi maupun budaya. Keadilan politik diimplementasikan dalam bentuk tersedianya peraturan yang menjamin terselenggaranya sistem politik demokratis dan adanya perlindungan kemerdekaan politik bagi seluruh warga tanpa adanya diskriminasi[3]. Termasuk dalam lingkup sistem tersebut adalah adanya upaya sistematis negara dalam pemberdayaan politik sehingga semua warga negara memiliki kesetaraan keberdayaan politik. Oleh karena itu negara menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (pasal 28 UUD 1945)

Keadilan hukum diimplementasikan dengan ketersediaan aturan dan sistem hukum yang mampu menjamin terwujudnya keadilan dan kesetaraan hukum dalam masyarakat. Pasal 27 UUD 1945 menekankan persamaan kedudukan setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Penegakan hukum memerlukan ketersediaan empat instrumen kunci, yaitu peraturan yang baik, profesionalitas dan kejujuran aparat hukum, kelengkapan fasilitas penegakan hukum dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum. Negara harus mampu menyediakan/mengelola keempat instrumen kunci diatas, sehingga prinsip equal before the law (kesetaraan di hadapan hukum) dapat ditegakkan. Sebagai bagian perlindungan terhadap keadilan adalah perlindungan hak asasi bagi setiap warga negara sebagaimana amanat pasal 28A-J UUD (amandemen kedua).

Keadilan ekonomi dimanifestasikan dengan adanya sistem dan kebijakan yang dapat melindungi kemerdekaan masyarakat untuk mengembangkan kreatifitas ekonominya serta melindungi dari persaingan yang tidak imbang dan tidak sehat. Oleh karena itu pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menekankan “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” yang diimplementasikan dengan pemberdayaan koperasi. Keberadaan koperasi diharapkan dapat menjadi wadah sekaligus perlindungan bagi pelaku-pelaku usaha mikro dalam berkompetisi dengan pelaku ekonomi kuat.

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menekankan “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Sedangkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menekankan “bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan ayat (2) dan (3) pasal 33 UUD 1945 ini untuk melindungi penggunaan sarana-sarana perekonomian dan sumber daya alam vital untuk pencapaian keuntungan oleh sebagian atau sekelompok orang sehingga keberadaannya (sumber-sumber vital tersebut) tidak dapat dimanfatkan secara maksimal untuk kesejahteraan seluruh rakyat.

Pada era Presiden Soeharto, implementasi keadilan sosial dalam bidang ekonomi (demokratisasi ekonomi) diwujudkan dengan pengembangan tiga kerangka penyangga ekonomi nasional yaitu swasta, BUMN dan Koperasi. Perusahaan-perusahaan swasta memiliki agresifitas dalam konsolidasi modal, mobilisasi SDM dan pembesaran skala usaha. Keberadaannya didorong untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan penyediaan lapangan kerja. BUMN difungsikan untuk pengelolaan dan pengembangan sarana-sarana perekonomian vital serta pengembangan industri-industri strategis. Sedangkan koperasi difungsikan sebagai wadah pemberdayaan ekonomi mikro. Melalui ketiga kerangka penyangga perekonomian itu, amanat pasal 33 UUD 1945 itu hendak diwujudkan oleh pemerintahan Presiden Soeharto.

Sedangkan keadilan dalam bidang budaya tercermin dari pengakuan maupun penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional[4] serta tanggung jawab pemeliharaan bahasa daerah[5]. UUD juga menekankan pengakuan terhadap pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam kerangka NKRI[6].

Sebagai bagian dalam mewujudnya keadilan sosial, negara bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan perlindungan hak pendidikan bagi warganya[7]. Melalui pendidikan yang dapat dijangkau secara merata, keberdayaan masyarakat dapat ditumbuhkan dan keadilan sosial secara merata dapat diraih oleh masing-masing warga negara. Sedangkan bagi masyarakat yang benar-benar tidak berdaya (fakir miskin, orang-orang jompo dan anak-anak terlantar), maka tugas negara menyediakan program-program charity seperti bantuan sosial, bantuan kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan sehingga yang bersangkutan bisa berdaya.

Sebagai philosophische grondslag, kelima sila tersebut menjadi dasar/ rujukan atau koridor-koridor yang harus ditaati dalam mewujudkan tujuan negara, yaitu terlindunginya segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, majunya kesejahteraan umum, cerdasnya kehidupan bangsa dan keikutsertaanya dalam mewujudkan ketertiban dunia. Rumusan UUD harus mencerminkan filosofi dan substansi philosophische grondslag. Begitupula dengan peraturan perundang-undangan operasional, kebijakan negara dan program-program pembangunan, secara substansi harus mengacu dan tidak bertentangan dengan philosophische grondslag. Sedangkan secara technical (konsep operasional teknis) dapat mengadopsi sistem negara-negara maju.

***


[1]       Disarikan dari Buku Politik Kenusantaraan

[2]     Pasal 34 UUD 1945 menekankan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Sedangkan dalam amandemen ditambahkan dengan tanggung jawab negara mengembangkan sistem jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu (ayat (2) dan tanggung jawab penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum (ayat 3).

[3]     Seluruh rakyat Indonesia pada dasarnya memiliki kemerdekaan politik kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya anak-anak dibawah usia 18 tahun dan pengkianat negara.

[4]     Pasal 28 I UUD 1945 (amandemen kedua)

[5]     Pasal 32 UUD 1945 (amandemen keempat)

[6]     Pasal 18B UUD 1945 (amandemen kedua)

[7]     Pasal 31 UUD 1945 (amandemen keempat)

Apr 212013
 

Presiden Soeharto: Pemilu Harus Dekatkan Cita-Cita Kemerdekaan[1]

 

SENIN, 19 April 1976, Presiden Soeharto mengatakan bahwa pemilihan umum yang akan datang harus kita hubungkan dengan usaha kita untuk makin mendekati cita-cita kemerdekaan, yaitu mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila. Ini berarti bahwa dalam pemilihan umum yang akan datang kita harus memilih wakil rakyat yang jelas akan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945, yang jelas akan meneruskan pembangunan. Demikian antara lain sambutan tertulis Kepala Negara yang dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayjen. Tjokropranolo, dihadapan peserta Musyawarah Nasional Pepabri di Cipayung, Jawa Barat hari ini. (AFR)



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978, hal. 354-355