Nov 012013
 

Presiden Soeharto: UUD 1945 Utamakan Kemakmuran Rakyat [1]

SENIN, 11 NOVEMBER 1968. Dalam sambutan tertulisnya pada pembukaan Munas Gerakan Koperasi Indonesia di Gedung Pola, Jakarta, Presiden Soeharto menegaskan bahwa tata perekonomian Indonesia sekali-kali tidak akan meluncur ke arah liberalisme. UUD 1945 telah menegaskan bahwa bangsa kita harus mewujudkan demokrasi ekonomi yang berarti kemakmuran masyarakat harus diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang; demikian antara lain dikemukakan Presiden. (WNR).


[1]Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973″, hal 61. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Oct 292013
 
Presiden Soeharto Meninjau Proyek di Manado

Mulai dengan Konsensus Nasional [1]

Ada dua macam Konsensus Nasional. Konsensus yang pertama ialah kebulatan tekad masyarakat dan pemerintah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD ’45 secara murni dan konsekuen. Konsensus ini, yang disebut konsensus utama, timbul dengan spontan dan tidak menyita waktu banyak dalam menemukan kesepakatannya, ialah sewaktu lahirnya Orde Baru.

Konsensus yang kedua ialah konsensus mengenai cara-cara melaksanakan yang pertama. Sesuai dengan perkiraan saya sebelumnya proses ini memakan waktu panjang, dimulai dari akhir 1966, pada waktu pemerintah menyampaikan tiga Rancangan Undang-Undang pada DPR-GR. Yaitu Rancangan Undang-Undang tentang kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan, Rancangan Undang-Undang tetang Pemilihan Umum dan Anggota-anggota MPR dan DPR, serta Rancangan Undang-Undang tentang susunan MPR, DPR, dan DPRD. Rancangan Undang-Undang tadi baru·dapat diselesaikan pada tahun 1969. Dan tuntasnya baru terlaksana pada tahun 1983, pada saat ditetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Setiap keputusan dalam merundingkan masalah-masalah yang sangat penting itu didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang lebih dahulu dibicarakan di lembagaa-lembaga. Kalau bicara secara militer: didengar dulu apa pendapat stafnya. Kemudian keputusan diambil.

Kita bicara, dan bicara, berunding dan berunding. Tak ada hentinya. Saya bicara: dengan pemimpin partai-partai. Berulang kali pembicaraan itu saya laksanakan dengan mereka. Dan kemudian diperoleh persetujuan jalan keluar untuk mengatasi kemacetan disampaikan kepada fraksinya di DPR. Ini melancarkan pembicaraan di DPR bila menghadapi kemacetan.

Jadi, memang ada pembicaraan di luar sidang DPR. Tetapi kemudian, setelah didapat kesepakatan di luar sidang, masalahnya dibawa dan dilontarkan lagi di DPR, dan ternyata pembicaraan di DPR menjadi berjalan lancar. Dengan ini berarti, tidak dengan sendirinya pembicaraan di DPR itu berjalan lancar. Ada usaha lebih dahulu. Tetapi orang yang anti, yang sok demokrasi, mengatakan bahwa kalau begitu halnya, pembicaraan itu diputuskan di luar DPR. Padahal sebenarnya masalahnya tetap diputuskan di sidang DPR.

Yang jadi  soal adalah bagaimana mendapatkan jalan keluar. Kalau dahulu tokoh-tokoh politik beradu pendapat, berunding, dan menemukan kemacetan karena sama-sama ngotot. Begitu halnya sewaktu sidang Dewan Konstituante di tahun 1955-1959. Untuk mengatasi kemacetan itu Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit.

Sekarang kita tidak begitu. Saya tidak mempergunakan “Supersemar”, sekalipun bisa. Saya mengambil jalan musyawarah. Tetapi tempo-tempo orang-orang yang tidak mau mengerti mengatakan, “Ini cuma menempuh jalan sesuai dengan kehendak pihak penguasa. DPR bisa jalan karena tekanan dari pihak penguasa,” katanya. Padahal kami melakukan musyawarah. Saya menjelaskan keinginan pemerintah, yaitu supaya didapat jalan keluar, sembari saya menampung dan mendengarkan keinginan para pemimpin partai-partai itu. Maka dalam musyawarah itu, terdapat pertemuan pikiran. Lalu kita lemparkan pertemuan pendapat itu ke DPR untuk dimusyawarahkan lagi. Dan nyatanya didapat lagi konsensus.

Dengan cara begitu, dengan menjelaskan argumentasi, kita bisa mendapatkan jalan keluar. Derrgan konsensus itu kita mendapatkan banyak rahmat.

Kalau mau gampang gampangan, bisa saya putuskan dengan senjata “Supersemar”. Saya punya wewenang. Tetapi toh itu tidak saya lakukan. Karena saya anggap, itu bukan jalan yang dikehendaki oleh prinsjp musyawarah, tidak diinginkan oleh semangat Demokrasi Pancasila. Saya tempuh cara pendidikan kesadaran politik sekatipun memerlukan kesabaran.

Kuncinya bisa kita kembalikan kepada pertanyaan, benarkah kita kembali ke UUD ’45 dan Pancasila yang murni? Kalau benar, mari kita buka jalannya dan bermusyawarah. Kemacetan yang biasa terjadi sebenarnya adalah disebabkan oleh pengaruh ideologi lain yang masih dianutnya.

Yang kita alami misalnya pengelompokan partai partai setelah pemilu tahun 1971 dan pembentukan fraksi-fraksi di DPR dan  MPR basil pemilu ’71. Walaupun penyederhanaan partai pada pemilu tahun ’71 belum berhasil, prinsip-pririsip penyederhanaan telah tercapai. Pada waktu itu banyak yang belum mengerti.

Apa sebenarnya cita-cita hidup kita? Itu pertanyaan yang saya lontarkan. Sebagai orang yang peicaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya kepada akhirat, tetapi melihat juga masalah yang riil di dunia, maka sebenarnya kita harus berpi.kir mengenai masalah dunia dan akhirat. Jadi soalnya, bagaimana kita harus hidup bersama sebagai manusia yang  utuh, lahir dan batin, materiel dan spiritual, dunia dan akhirat  itu?

Kalau demikian halnya, saya tegaskan, marilah kita buat rencana kerja mengenai kehidupan di dunia dan di akhirat, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain.

Tinggal kita menetapkan rencananya. Yang mau menonjolkan dunianya. silakan tetapi tidak boleh melupakan akhiratnya. Yang mau menonjolkan materielnya, silakan tetapi tidak boleh melupakan spiritualnya; itu tidak lengkap, tidak mau menyadari bahwa kita berdasarkan materiel dan spritual. Begitu juga bagi mereka yang mau menonjolkan spiritualnya, jangan sekali-kali meninggalkan materielnya. Sebaiknya ada juga yang selalu menjaga keseimbangan materiel-spiritual atau sebaliknya, spiritual/materiel.

Tidak ada jeleknya kalau memang ada yang mau menonjolkan spiritualnya. Namun toh ia harus jujur bahwa ia pun harus memikirkan materielnya. Misalnya, ada yang mau tekun mengaji saja dipondoknya. Silakan, tetapi ia pun harus jujur bahwa ia pun memerlukan makan.

Dengan demikian, maka kita sampai pada pikiran, cukuplah kita adakan dua kelompok saja dari sembilan partai ditambah satu kelompok dari  Golongan Karya. Tetapi tanpa dipaksa.

Pada waktu saya berhadapan dengan para pimpinan partai-partai itu tidak ada yang ngotot-ngotot. Mereka semua mengakui kebenaran jalan pikiran tadi. Dari kesembilan partai itu tidak ada yang menunjukkan ketidaksepakatannya.

Kepada pihak Katolik dan Kristen, waktu itu saya mengajukan pertanyaan, apakah akan berpihak pada yang mau menonjolkan spiritualnya, atau kepada yang menonjolkan materielnya? Artinya, apakah mereka akan berprogram pada spiritual-materielnya, atau materiel-spiritualnya? Maka akhirnya mereka yang dua ini mengelompok pada yang berprogram materiel-spiritual. Mereka mengelompok bersama Nasionalis, IPKI, dan Murba.

Pihak Islam memang memilih yang spiritual-materiel. Tetapi  toh juga saya tekankan, jangan menonjolkan agamanya, Islamnya. Dari sejak semula sudah saya peringatkan hal ini. Karena itu, namanya pun tidaklah menyebut-nyebut Islam, melainkan Partai Persatuan Pembangunan, dengan program spiritual-materiel. Begitu NU, Parmusi, PSII, dan Perti mengelompok. Sedangkan Sekber Golkar mengelompok pada keseimbangan.

Kalau saya menjelaskan maksud saya, selalu saya bicara sambil guyon, sambil tertawa-tawa. Maka setelah bersepakat seperti itu ada orang yang mengatakan sambil tertawa-tawa pula, “Wah, kita masuk wuwu (lukah). Kita digiring oleh Pak Harto masuk wuwu.”

Ya, masuk wuwu bukan untuk dibunuh, melainkan untuk hidup bersama-sama. Bukan berarti masuk wuwu seperti ikan masuk lukah lantas diambil dan digoreng, melainkan masuk wuwu untuk makan bersama-sama. Dan sebagai wuwu-nya adalah negara Pancasila itu.

Sesudah kita sepakat dengan konsensus itu, maka artinya kita tidak bisa keluar lagi dari dalamnya. Masakan ludah yang sudah diludahkan akan kita jilat kembali ! Masuknya juga dengan kesadaran, dengan kerelaan, bukan dengan paksaan.

Jalannya sudah ditentukan, porosnya sudah dipastikan, yakni Pancasila dan UUD ’45, menuju ke arah cita-cita kita bersama.

Kalau porosnya sudah ada, yakni yang satu itu, mengapa kendaraannya mesti begitu banyak, sampai mesti sembilan? Mengapa pula mesti kebut-kebutan, langgar-langgaran? Kalau kurang hati-hati dan kita langgar-langgaran, bisa timbul insiden. Kalau ada kecelakaan, bisa-bisa jalannya terganggu, dan bisa jadi buntu, serta akhirnya kita tidak bisa jalan sama sekali.

Maka saya mengusulkan, mari kita perkecil saja jumlah kendaraan itu. Tidak perlu terlalu banyak begitu. Tetapi tidak perlu pula hanya satu kendaraan. Dua atau tiga kendaraan, baiklah.

Caranya, kendaraan sendiri kita parkir, lalu kita naik ke dalam kendaraan yang jumlahnya dua atau tiga buah itu saja. Kalau memang sudah bisa begitu, ayo, kita tinggalkan kendaraan kita masing-masing itu. Kita jalan dalam satu poros dan tidak bersalip salipan.

Sewaktu belum ada undang-undangnya, maka kita parkir saja dulu kendaraan-kendaraan kita masing-masing itu. Kita pinjam dua tiga kendaraan. Begitulah usaha kita dalam rangka mewujudkan tiga fraksi, yakni Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya.

Jalan pikiran ini berdasarkan hal yang sederhana-sederhana saja, dan bukan dengan maksud untuk menipu, melainkan untuk membuka jalan pikirah mereka yang masih ngotot waktu itu.

Begitulah saya bicarakan masalah-masalah yang pelik-pelik itu dengan penuh kelakar supaya tidak menjadi tegang. Dengan banyak tawa, ternyata masalah yang susah itu bisa kita pecahkan.

Pak Kasimo sendiri berkata waktu itu dengan tertawa-tawa, “Yah, kita parkir saja kendaraan kita itu. Kita ganti kendaraan. Tetapi ABRI­nya bagaimana?

Sambil tertawa saya jawab, “ABRI jadi polisi militernya saja.” Menggunakan kendaraannya sendiri sambil mengatur lancarnya lalu lintas.

Begitulah kita dapatkan jalan keluar dalam mencari keserasian dan keseimbangan lahir-batin, keserasian dan keseimbangan hidup yang selalu akan kita cari.

Sewaktu saya paparkan hal ini, di forum-forum internasional dan pada tokoh tokoh dunia, mereka pun sependapat bahwa keputusan itu bisa diambil melewati musyawarah yang didahului oleh konsensus. Itu tidak berarti bahwa mereka tidak mengadakan pembicaraan­pembicaraan di luar sidang. Mereka pun saling beradu argumentasi di luar sidang resmi. Mereka bersidang berkelompok-kelompok sebelum atau sementara sidang berjalan. Alhamdulillah, kelihatannya kita bisa lebih cepat bekerja untuk mencapai konsensus itu daripada mereka. Dan kian hari nampak-nampaknya kita bisa bekerja lebih cepat berdasarkan kesepakatan itu. Sebab, rupanya, kita bertambah lama bertambah paham, apa yang sebenarnya kita tuju.

***



[1]        Penuturan Presiden Soeharto, dikutip langsung dari buku “Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya” yang ditulis G. Dwipayana dan Ramadhan KH,  diterbitkan PT Citra Kharisma Bunda Jakarta, tahun 1982, hal. 263-267

Oct 072013
 

Presiden Soeharto: Hak Sipil Sudah Ada dalam UUD 1945 [1]

KAMIS, 15 OKTOBER 1970 Hari ini Presiden Soeharto menerima Rektor ITB, Prof. Dr. DA Tisnaamidjaja, di Istana Merdeka. Menurut Rektor ITB, dalam pertemuan tersebut Presiden menanggapi peristiwa 6 Oktober yang mengakibatkan meninggalnya seorang mahasiswa ITB, Rene Coenrad, dan kejadian-kejadian selanjutnya dengan penuh kerisauan. Presiden juga mengatakan bahwa hak-hak sipil sudah ada dalam UUD 1945, kalau hal itu masih dirasakan kurang sempurna, supaya disempurnakan bersama­sama melalui lembaga-lembaga atau saluran-saluran yang ada. (AFR).



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973″, hal 266. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003.

Jun 192013
 

Presiden Soeharto: Produk Pemilu Harus Pastikan Kemenangan Pancasila[1]

SABTU, 20 Juni 1970, “Hasil pemilihan umum yang akan datang bukan dimaksudkan hanya sekedar untuk memenuhi sarana demokrasi, melainkan harus memberikan produk terhadap kemenangan Pancasila dan UUD 1945″, demikian dikemukakan Presiden Soeharto pagi ini kepada pimpinan IPKI yang melaporkan hasil-hasil musyawarah besarnya di Jakarta baru-baru ini. Juga dikatakan oleh Kepala Negara bahwa dengan cara demokrasi kita harapkan agar supaya alat-alat demokrasi kita benar-benar diisi oleh wakil-wakil rakyat yang tidak mengkhianati Pancasila dan UUD 1945. Presiden juga menyatakan harapannya bahwa adalah lebih aman bila sesudah pemilihan umum nanti Mukaddimah dan pasal-pasal dari UUD 1945 tidak berubah. Pada kesempatan itu ia juga mengajak agar IPKI dapat bahu membahu dengan Golkar, karena ia menilai tidak ada perbedaan perjuangan antara IPKI dan Golkar. (AFR).



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973″, hal 236. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003.

Jun 142013
 

Presiden Soeharto Tegaskan Komitmen ABRI Tegakkan Pancasila[1]

 

SABTU, 21 JUNI 1969, Di Medan pagi ini Presiden Soeharto menganugerahkan Samkarya Nugraha kepada Kodam II/Bukit Barisan bertepatan dengan ulang tahun ke-18 kesatuan itu. Dalam pidatonya Presiden menyatakan penghargaannya terhadap tindakan tegas serta ketepatan sikap yang diambil Kodam II/BB sesuai Pancasila dan UUD 1945. Pada kesempatan itu Jenderal Soeharto menegaskan kembali tekad ABRI untuk menegakkan demokrasi, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 serta melaksanakan pembangunan.(AFR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973″, hal 130-131. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003.

May 062013
 
Prof. Dr. Sri Edi Swasono dalam Bedah Buku "34 Mantan Wartawan Istana Bicara Pak Harto" di Bandung

Pak Harto: Harga Diri Bangsa di Bela Dengan Pertaruhan Nyawa

 

Salah satu keunggulan karakter kepemimpinan Pak Harto adalah nasionalismenya yang sangat tinggi, berani mengambil risiko, memanggul beban tanggung jawab (tidak lari dari tanggung jawab), serta mau belajar kepada siapapun, termasuk masyarakat bawah. Hal itu dikemukakan Prof. Dr. Sri Edi Swasono dalam acara bedah buku “34 Mantan Wartawan Istana Bicara Pak Harto” yang diselenggarakan dalam rangkaian acara “Bandung Islamic Book Fair” tanggal 5 Mei 2013 di Hall Landmark  Bandung. Kisah Prof. Sri Edi terkait dengan sikap tegas Pak Harto terhadap IGGI, sebuah grup negara-negara donor yang pembentukannya juga atas Prakarsa Presiden Soeharto dalam rangka merehabilitasi kebangkrutan ekonomi pada masa Orde Lama.

Prof Edi 1 Pak Harto: Harga Diri Bangsa di Bela Dengan Pertaruhan Nyawa

Prof. Dr. Sri Edi Swasono dalam Bedah Buku “34 Mantan Wartawan Istana Bicara Pak Harto” di Bandung

Suatu ketika, JP. Pronk, Ketua IGGI yang asal Belanda itu  “slonong boy” pergi ke Timor-Timur dengan sikap merendahkan Pemerintah RI. Prof. Dr. Edi Swasono (yang kala itu Doktor) dipercaya Presiden Soeharto untuk pergi ke Belanda, memperingatkan sikap JP. Pronk, namun dengan berbagai alasan, JP. Pronk menolak bertemu. Setelah mengetahui harga diri bangsa dan negaranya direndahkan, Presiden Soeharto marah besar dan mengungkapkan kemarahan itu di depan Prof. Sri Edi Swasono dengan menggunakan bahasa Jawa. “Sedhumuk bathuk senyari bumi, pecahing dhadha wutahing ludiro, sun labuhi taker pati” (walaupun hanya segores corengan di wajah dan sejengkal tanah yang direnggut —maksudnya corengan harga diri bangsa dan sejengkal hak bangsa—, kalaupun harus dengan mempertaruhkan pecahnya dada dan kucuran darah, akan saya bela sampai mati). Dalam proses berikutnya, walaupun Indonesia sangat membutuhkan bantuan luar negeri, namun IGGI dibubarkan oleh Presiden Soeharto melalui Radius Prawiro.

Itulah cerminan nasionalisme Presiden Soeharto dalam menjalanakan amanat UUD 1945, “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Walaupun menjalin kerjasama dengan luar negeri, namun tidak mengorbankan, bahkan membela harkat, martabat, kedaulatan, dan harga diri bangsa.

Prof Edi juga menjelaskan keunggulan kepemimpinan Pak Harto yang tercermin dari kemampuannya membangun konsensus bagi bangsa multikultur, sehingga semua energi bangsa dapat dialokasikan sebesar-besarnya untuk pembangunan.

Sementara itu Prof. Achmad Mansyur Suryanegara, Sejawaran Universitas Padjajaran Bandung, mengatakan bahwa ada ketakutan bangsa-bangsa barat terhadap capaian prestasi pembangunan yang ditorehkan Pak Harto, sehingga banyak kalangan dari mereka berusaha menjatuhkan. Capaian pembangunan itu akan membawa Indonesia menjadi bangsa mandiri dan tidak lagi mudah dikendalikan oleh negara-negara barat. Sudah seharusnya bangsa ini harus belajar dari kepemimpinan Pak Harto.

***

May 022013
 

Presiden Soeharto Beri Sambutan Diskusi Dewan Mahasiswa

 (Ingatkan Tiga Masalah Nasional)[1]

MINGGU, 19 Mei 1968, memberikan sambutan tertulis kepada pembukaan diskusi besar Dewan Mahasiswa Universitas/institute negeri seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Indonesia. Presiden Soeharto mengingatkan mahasiswa akan tiga masalah nasional yang sedang kita hadapi. Ketiga masalah tersebut adalah, pertama, perbaikan kehidupan perekonomian bangsa. Kedua, penegakan asas dan sendi-sendi UUD 1945, yaitu demokrasi yang sehat, Negara hukum dan system konstitusional. Ketiga, masih adanya nacaman dari sisa-sisa G-30-S/PKI. Menurut Jenderal Soeharto, ketiga masalah besar ini adalah saling pengaruh mempengaruhi. (AFR)



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal. 18.

Apr 302013
 

Konsepsi Peradaban Pancasila (6)[1]

(Keadilan Seluruh Rakyat)

 

Oleh:

Abdul Rohman

 

Amanat sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat” bukan merupakanan penekanan tanggung jawab negara sebagai lembaga penyantun (charity) dan hanya menerjemahkannya dengan mengacu pasal 34 UUD[2]. Sila kelima tersebut harus diterjemahkan secara komprehensip bahwa negara bertanggung jawab dalam menciptakan kesetaraan keadilan dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang politik, hukum-pemerintahan-HAM, ekonomi maupun budaya. Keadilan politik diimplementasikan dalam bentuk tersedianya peraturan yang menjamin terselenggaranya sistem politik demokratis dan adanya perlindungan kemerdekaan politik bagi seluruh warga tanpa adanya diskriminasi[3]. Termasuk dalam lingkup sistem tersebut adalah adanya upaya sistematis negara dalam pemberdayaan politik sehingga semua warga negara memiliki kesetaraan keberdayaan politik. Oleh karena itu negara menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (pasal 28 UUD 1945)

Keadilan hukum diimplementasikan dengan ketersediaan aturan dan sistem hukum yang mampu menjamin terwujudnya keadilan dan kesetaraan hukum dalam masyarakat. Pasal 27 UUD 1945 menekankan persamaan kedudukan setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Penegakan hukum memerlukan ketersediaan empat instrumen kunci, yaitu peraturan yang baik, profesionalitas dan kejujuran aparat hukum, kelengkapan fasilitas penegakan hukum dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum. Negara harus mampu menyediakan/mengelola keempat instrumen kunci diatas, sehingga prinsip equal before the law (kesetaraan di hadapan hukum) dapat ditegakkan. Sebagai bagian perlindungan terhadap keadilan adalah perlindungan hak asasi bagi setiap warga negara sebagaimana amanat pasal 28A-J UUD (amandemen kedua).

Keadilan ekonomi dimanifestasikan dengan adanya sistem dan kebijakan yang dapat melindungi kemerdekaan masyarakat untuk mengembangkan kreatifitas ekonominya serta melindungi dari persaingan yang tidak imbang dan tidak sehat. Oleh karena itu pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menekankan “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” yang diimplementasikan dengan pemberdayaan koperasi. Keberadaan koperasi diharapkan dapat menjadi wadah sekaligus perlindungan bagi pelaku-pelaku usaha mikro dalam berkompetisi dengan pelaku ekonomi kuat.

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menekankan “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Sedangkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menekankan “bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan ayat (2) dan (3) pasal 33 UUD 1945 ini untuk melindungi penggunaan sarana-sarana perekonomian dan sumber daya alam vital untuk pencapaian keuntungan oleh sebagian atau sekelompok orang sehingga keberadaannya (sumber-sumber vital tersebut) tidak dapat dimanfatkan secara maksimal untuk kesejahteraan seluruh rakyat.

Pada era Presiden Soeharto, implementasi keadilan sosial dalam bidang ekonomi (demokratisasi ekonomi) diwujudkan dengan pengembangan tiga kerangka penyangga ekonomi nasional yaitu swasta, BUMN dan Koperasi. Perusahaan-perusahaan swasta memiliki agresifitas dalam konsolidasi modal, mobilisasi SDM dan pembesaran skala usaha. Keberadaannya didorong untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan penyediaan lapangan kerja. BUMN difungsikan untuk pengelolaan dan pengembangan sarana-sarana perekonomian vital serta pengembangan industri-industri strategis. Sedangkan koperasi difungsikan sebagai wadah pemberdayaan ekonomi mikro. Melalui ketiga kerangka penyangga perekonomian itu, amanat pasal 33 UUD 1945 itu hendak diwujudkan oleh pemerintahan Presiden Soeharto.

Sedangkan keadilan dalam bidang budaya tercermin dari pengakuan maupun penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional[4] serta tanggung jawab pemeliharaan bahasa daerah[5]. UUD juga menekankan pengakuan terhadap pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam kerangka NKRI[6].

Sebagai bagian dalam mewujudnya keadilan sosial, negara bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan perlindungan hak pendidikan bagi warganya[7]. Melalui pendidikan yang dapat dijangkau secara merata, keberdayaan masyarakat dapat ditumbuhkan dan keadilan sosial secara merata dapat diraih oleh masing-masing warga negara. Sedangkan bagi masyarakat yang benar-benar tidak berdaya (fakir miskin, orang-orang jompo dan anak-anak terlantar), maka tugas negara menyediakan program-program charity seperti bantuan sosial, bantuan kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan sehingga yang bersangkutan bisa berdaya.

Sebagai philosophische grondslag, kelima sila tersebut menjadi dasar/ rujukan atau koridor-koridor yang harus ditaati dalam mewujudkan tujuan negara, yaitu terlindunginya segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, majunya kesejahteraan umum, cerdasnya kehidupan bangsa dan keikutsertaanya dalam mewujudkan ketertiban dunia. Rumusan UUD harus mencerminkan filosofi dan substansi philosophische grondslag. Begitupula dengan peraturan perundang-undangan operasional, kebijakan negara dan program-program pembangunan, secara substansi harus mengacu dan tidak bertentangan dengan philosophische grondslag. Sedangkan secara technical (konsep operasional teknis) dapat mengadopsi sistem negara-negara maju.

***


[1]       Disarikan dari Buku Politik Kenusantaraan

[2]     Pasal 34 UUD 1945 menekankan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Sedangkan dalam amandemen ditambahkan dengan tanggung jawab negara mengembangkan sistem jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu (ayat (2) dan tanggung jawab penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum (ayat 3).

[3]     Seluruh rakyat Indonesia pada dasarnya memiliki kemerdekaan politik kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya anak-anak dibawah usia 18 tahun dan pengkianat negara.

[4]     Pasal 28 I UUD 1945 (amandemen kedua)

[5]     Pasal 32 UUD 1945 (amandemen keempat)

[6]     Pasal 18B UUD 1945 (amandemen kedua)

[7]     Pasal 31 UUD 1945 (amandemen keempat)

Apr 212013
 

Presiden Soeharto: Pemilu Harus Dekatkan Cita-Cita Kemerdekaan[1]

 

SENIN, 19 April 1976, Presiden Soeharto mengatakan bahwa pemilihan umum yang akan datang harus kita hubungkan dengan usaha kita untuk makin mendekati cita-cita kemerdekaan, yaitu mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila. Ini berarti bahwa dalam pemilihan umum yang akan datang kita harus memilih wakil rakyat yang jelas akan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945, yang jelas akan meneruskan pembangunan. Demikian antara lain sambutan tertulis Kepala Negara yang dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayjen. Tjokropranolo, dihadapan peserta Musyawarah Nasional Pepabri di Cipayung, Jawa Barat hari ini. (AFR)



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978, hal. 354-355

Apr 072013
 

Presiden Soeharto: Kemerdekaan Harus Diisi Dengan Pembangunan

 (Mendoroing 20.000 Rakyat Yang Belum Beragama Untuk Memeluk Salah Satu Agama)[1]

SELASA, 13 April 1971, Masih berada di Palu,  pagi ini Presiden Soeharto bertatap muka dengan tokoh agama se-Sulawesi Tengah. Pada pertemuan ini, Presiden Soeharto mengharapkan mereka untuk dapat mengupayakan agar lebih kurang 20.000 rakyat yang tak beragama menjadi salah satu pemeluk salah satu  agama. Untuk itu Presiden Soeharto berjanji akan memberikan bantuannya lewat Menteri Dalam Negeri. Akhirnya  Presiden Soeharto menyerahkan bantuannya sebesar Rp 50 juta kepada para pemuka agama tersebut untuk dimanfaatkan bagi usaha pembangunan usaha bidang spiritual.

Setibanya di Kendari siang ini Presiden Soeharto memberikan amanat kepada para penyambutnya. Di sini Presiden Soeharto mengatakan bahwa kemerdekaan yang kita capai sekarang ini haruslah diisi dengan pembangunan, yaitu untuk mencapai keadilan dan kemakmuran atas dasar Pancasila dan UUD 1945. Pada kesempatan ini Presiden juga menyinggung masalah pemilihan umum. Presiden mengatakan bahwa pemilihan umum adalah proyek nasional yang sangat penting yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketetapan MPRS. Oleh karena itu Ia mengharapkan agar rakyat Sulawesi Tenggara menggunakan hal pilih mereka dalam pemilihan umum. (AFR)



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal. 319.