Mar 042015
 

Menerima Dubes India dan Tunisia, Presiden Soeharto Tekankan Pembangunan dan Perdamaian[1]

KAMIS, 17 MARET 1982 Pagi ini, di Istana Merdeka, Presiden Soeharto secara berturut-turut menerima surat-surat kepercayaan Duta Besar India, Om Prakash Malhotra, dan Duta Besar Tunisia, Moncef Jaafar. Ketika menyambut pidato Duta Besar Malhotra, Kepala Negara mengatakan bahwa jika negara-negara yang sedang berkembang dapat membangun dirinya sehingga dapat hidup maju dan sejahtera, maka jelas keadaan itu, akan membantu terwujudnya perdamaian dunia yang menjadi cita-cita umat manusia. Dalam hubungan inilah, demikan Presiden, ia menyambut dengan gembira keinginan Duta Besar Malhotra untuk meningkatkan lagi kerjasama antara kedua negara.

Sedangkan kepada Duta Besar Jaafar, Presiden Soeharto mengatakan bahwa dunia kita dewasa ini masih penuh dengan berbagai gejolak yang antara lain disebabkan pertarungan antara kepentingan kekuatan-kekuatan besar dunia yang menjadikan negara-negara lain sebagai ajang perebutan pengaruh. Dalam hubungan inilah, kata Presiden, negara-negara yang sedang berkembang -khususnya negara-negara non-blok- dituntut untuk selalu meningkatkan kewaspadaan untuk terus menerus menggalang kekuatan bersama serta berpegang teguh pada prinsip menentukan dan mengurus masa depannya sendiri, dan tidak membiarkan dirinya dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan dari luar. (AFR)

___________________

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 536. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Mar 042015
 

Menerima Rapim ABRI, Presiden Soeharto: Perasaan ABRI Terhadap Rakyat Ditentukan Tindakan[1]

SABTU, 13 MARET 1982 Pukul 09.00 pagi ini Presiden Soeharto menerima para peserta Rapim ABRI tahun 1982 di Istana Negara. Kepada para pimpinan ABRI yang baru menyelesaikan rapat pimpinan kemarin itu, Kepala Negara berpesan agar segala keputusan yang telah diambil dalam Rapim ABRI tahun 1982 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebab, demikian Presiden, perasaan rakyat terhadap ABRI bukan ditentukan oleh apa yang dikatakan, tetapi apa yang dilakukan oleh ABRI. Hal ini penting, sebab tugas-tugas di hadapan kita di masa dekat dan jangka panjang nanti tetap terasa berat. Untuk itu seluruh bangsa kita harus benar-benar menyadari kearah mana kita akan bergerak selanjutnya dan apa yang harus kita kerjakan.

Selanjutnya, dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum 1982, Kepala Negara meminta agar kita semua menghindarkan segala tindakan yang mengakibatkan pemilihan umum terasa menegangkan. Dalam hubungan ini kepada ABRI diminta untuk melaksanakan aturan permainan pemilihan umum seperti yang telah digariskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. (AFR)

__________________

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 535-536. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Mar 032015
 

Menerima Para Tokoh Pemuda, Presiden Soeharto: Pemuda Harus Tahu Sifat dan Arah Pembangunan[1]

JUM’AT, 12 MARET 1982 Di Istana Negara, pagi ini Presiden Soeharto menerima Anggota DPP KNPI, Dewan Pertimbangan Pemuda dan tokoh-tokoh pemuda, yang kesemuanya berjumlah lebih kurang 150 orang. Pada kesempatan ini Presiden mengatakan bahwa untuk dapat berperan secara tepat dalam pembangunan, maka generasi muda harus tahu sifat pembangunan yang kita kerjakan, kearah mana pembangunan akan bergerak, apa saja yang harus kita kerjakan dan apa yang ingin kita capai. Kita malahan juga harus tahu apa yang belum mungkin kita kerjakan dan apa yang belum mungkin kita capai sekarang ini. Kesadaran ini penting, agar kita jangan patah semangat karena lamunan muluk dan harapan­harapan kosong. Demikian Presiden. (AFR)

_______________________

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 535-356. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Mar 032015
 

Peringati 16 Tahun Supersemar, Presiden Soeharto Resmikan Perpustakaan dan GOR Pramuka[1]

KAMIS, 11 MARET 1982 Tepat pada peringatan 16 tahun dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret, Presiden Soeharto pagi ini meresmikan perpustakaan Pramuka yang diberi nama “Ki Hajar Dewantara”, serta Gelanggang Olahraga dan Kesenian Pramuka Widya Mandala Krida Bakti Pramuka di Cibubur, Jakarta. Dalam sambutannya, Kepala Negara mengatakan bahwa dalam usaha membangun bangsa ini, pembangunan di bidang pendidikan mutlak diperlukan, karena tanpa pendidikan yang baik tidak mungkin kita melaksanakan pembangunan nasional dengan baik. Sebab, demikian Presiden, hakikat pembangunan nasional itu adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pada itu pembangunan juga harus dilaksanakan dalam dimensi waktu jauh ke depan. Untuk itu jelas diperlukan persiapan yang baik dan teliti. Dalam hubungan ini, Gerakan Pramuka adalah salah satu sarana yang benar-benar ampuh dalam membentuk watak anak-anak kita. (AFR)

______________________

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 534-535. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Mar 032015
 

Menerima Peserta Rakernas MUI, Presiden Soeharto: Kita Harus Menghormati Keberagamaan Orang Lain[1]

RABU, 10 MARET 1982 Bertempat di Istana Negara, pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto menerima para peserta Rapat Kerja Nasional MUI. Menyambut para alim ulama yang baru saja selesai mengikuti rapat kerja itu, Kepala Negara antara lain membantah adanya anggapan bahwa Pemerintah berusaha mendangkalkan keberagamaan bangsa Indonesia. Dikatakannya bahwa kita bangga dengan keberagamaan bangsa kita. Bahkan, menurut Presiden, kita berkewajiban untuk terus berusaha memupuk semangat keagamaan kita itu. Masing-masing umat beragama hendaknya terus meningkatkan usaha mereka untuk menyemarakkan kehidupan beragama di tanah air. Namun, satu hal yang perlu kita sadari selalu, bahwa bangsa kita adalah bangsa yang majemuk. Oleh karena itu, disamping kita berusaha memperdalam keberagamaan kita sendiri, kita pun harus selalu bersikap hormat dan menghargai keberagamaan orang lain. (AFR)

_______________________

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 534. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Mar 022015
 

Buka Raker Kesehatan Nasional, Presiden Soeharto Tekankan Perlunya Sistem Kesehatan Nasional[1]

 

 

SELASA, 2 MARET 1982 Pukul 09.00 pagi ini Presiden Soeharto membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 1982 bertempat di Istana Negara. Dalam sambutannya Presiden Soeharto mengatakan bahwa dalam usaha kita untuk terus meningkatkan derajat kesehatan rakyat, perlu sekali kita memiliki Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Sistem Kesehatan Nasional ini ditentukan arah, tujuan dan dasar-dasar pembangunan kesehatan sebagai kesatuan yang menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Tujuannya ialah agar setiap penduduk mampu hidup sehat, dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan itu, Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama bertanggungjawab. (AFR)

______________

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 534. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Mar 022015
 

Resmikan Gedung Dewan Pers, Presiden Soeharto: Pers Penyala Obor Pembangunan[1]

 

SENIN, 1 MARET 1982 Pukul 11.00 pagi ini, didampingi Ibu Tien, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan Gedung Dewan Pers yang terletak di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam amanatnya, Kepala Negara mengatakan bahwa pers sungguh mempunyai peranan yang teramat penting bagi kehidupan masyarakat. Untuk itu pers telah tumbuh serta menempatkan dirinya pada posisi strategis dan menjadikan dirinya sebagai salah satu kebutuhan hidup masyarakat. Pers bukan saja meneruskan berita-berita kepada masyarakat, tetapi dapat membentuk dan bahkan dapat mengubah pikiran masyarakat sehingga menjadi suatu kekuatan besar dari suatu bangsa. Peranan pers yang demikian besar jelas meminta tanggung-jawab yang lebih besar lagi.

Lebih jauh Presiden mengatakan bahwa dalam kegiatan besar pembangunan nasional kita, pers mempunyai kehormatan untuk ikut menyalakan obor penerangan dan penjelasan, sehingga masyarakat dapat benar-benar memahami arah dan tujuan pembangunan. Pers mempunyai kehormatan pula untuk membuat masyarakat yakin akan kebenaran arah pembangunan yang dituju dan yang akan membawa bangsa Indonesia kepada hari depan yang lebih cerah dari hari ini. Pers juga dapat berperan sebagai pengawas sosial dari kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Pemerintah atau masyarakat itu sendiri, agar dapat diperbaiki, sehingga tidak menimbulkan korban yang tidak perlu. Tetapi kebebasan ini diikuti pula oleh tanggungjawab untuk membina kehidupan dan kemajuan bangsa terutama dalam memadukan dinamika dan stabilitas. (AFR)

____________________

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 533-534. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Mar 022015
 

Buka Raker Gubernur/Bupati/Walikota, Presiden Soeharto Minta Kepala Daerah Dorong Ekspor Non Migas dan Cegah Pungutan[1]

 

SENIN, 1 MARET 1982 Bertempat di Balai Sidang, Jakarta, pukul 09.00 pagi ini Presiden dan Ibu Soeharto menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah seluruh Indonesia. Pada kesempatan itu, dalam sambutannya, Kepala Negara meminta agar para Kepala Daerah mengambil bagian secara aktif dalam usaha kita untuk meningkatkan ekspor di luar gas dan minyak bumi. Menurut Presiden, hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan suasana dan kondisi yang memadai yang memungkinkan mendorong kegiatan produksi ekspor, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pertekstilan, kerajinan rakyat dan sebagainya. Disamping itu dapat juga dilakukan dengan meniadakan hambatan-hambatan dan beban-beban yang tidak wajar, seperti pungutan-pungutan, perizinan dan sebagainya.

Selanjutnya diminta pula oleh Presiden agar perhatian para Kepala Daerah tidak terlepas barang sedikitpun terhadap tugas-tugas pembangunan, sekalipun ia telah menunjukkan betapa besar tantangan dan tugas-tugas Pemerintah didalam melanjutkan pembangunan. Sebab, demikian Kepala Negara, walaupun sampai tahap ini pembangunan kita menunjukkan hasil-hasil yang besar, namun apabila kita lengah, maka kita akan kembali mengalami kesulitan-kesulitan yang besar. Demikian Presiden. (AFR)

 

__________________

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 533-534. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Mar 022015
 

Sampaikan Pertanggungjawaban di Depan SU MPR, Presiden Soeharto: Pemimpin Mengarahkan Pencapaian Tujuan Nasional[1]

 

SELASA, 1 MARET 1983 Pagi ini Presiden Soeharto menyampaikan pidato pertanggungjawabannya didepan sidang umum MPR. Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa dengan segala kemampuan dan kekurangan yang ada padanya sebagai manusia, maka selama lima tahun ia telah berusaha sekuat tenaga dan pikirannya untuk melakukan tugas Presiden. Sekarang dengan hati yang tenang, ia menempatkan dirinya dibawah pengawasan dan penilaian Majelis yang mulia ini, yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya dikatakan oleh Presiden bahwa dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya selama lima tahun yang lalu, ia berpedoman pada prinsip bahwa memimpin pembangunan berarti memahami, menghargai dan mengarahkan dinamika perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju cita-cita nasional kita. Dan dinamika perubahan duniapun berlangsung dengan cepat dan besar dalam kurun waktu lima tahun yang lalu. Ilmu pengetahuan dan teknologi, demikian pula pandangan-pandangan yang terdapat di dunia kita ini telah mengalami perubahan dan pertumbuhan. Kita di Indonesia tidak dapat terlepas dari dampak perubahan-perubahan itu. Dinamika perubahan dalam masyarakat dan negara kita sendiri, demikian pula dinamika perubahan di dunia, dengan sendirinya merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas kepresidenan Kepala Negara dalam melaksanakan haluan negara yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar dan Majelis selama kurun waktu lima tahun yang lalu.

Presiden mengatakan bahwa ada tujuh sasaran yang harus diusahakan untuk dicapai dalam jangka masa lima tahun yang lalu, yang dinamakannya Sapta Krida Kabinet Pembangunan III. Pertama, terciptanya keadaan dan suasana yang makin menjamin tercapainya keadaan sosial bagi seluruh rakyat dengan makin memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya. Kedua, terlaksananya pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Ketiga, terpeliharanya stabilitas nasional yang makin mantap. Keempat, terciptanya aparatur negara yang makin bersih dan berwibawa. Kelima, terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa yang makin kokoh, yang dilandasi oleh Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang makin mendalam. Keenam, terlaksananya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam rangka memperkuat kehidupan Demokrasi Pancasila. Ketujuh, makin berkembangnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk diabdikan kepada kepentingan nasional dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

Berbicara mengenai pembangunan politik, Kepala Negara mengatakan bahwa selama lima tahun, dengan makin berbobotnya lembaga-lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi-fungsi konstitusionalnya masing-masing, kita telah bertambah kaya dengan pengalaman dan tradisi-tradisi baru dalam melaksanakan semua ketentuan UUD. Dalam hubungan ini dikatakannya bahwa MPR, Presiden, DPR, MA, DPA, dan Bepeka telah menjalankan fungsi dan wewenang konstitusionalnya masing-masing dan saling berhubungan satu dengan yang lain berdasarkan wewenang konstitusionalnya.

Semuanya itu, demikian Presiden, merupakan bagian yang penting dari usaha kita untuk meningkatkan jalannya mekanisme sistem politik dan kenegaraan kita berdasarkan UUD 1945, termasuk didalamnya berlakunya unsur pengawasan terhadap Presiden. Pengalaman kita di bidang ini merupakan hal yang sangat berharga untuk melanjutkan usaha itu di waktu-waktu yang akan datang.

Dalam pada itu, usaha untuk peningkatan kemampuan kekuatan sosial politik telah dilakukan oleh kekuatan-kekuatan sosial politik itu sendiri sesuai dengan asas demokrasi. Jika selama lima tahun ini kita saksikan adanya berbagai gejolak didalam tubuh kekuatan sosial politik, maka hal itu merupakan hal bagian dari dinamika intern yang terus berjalan dalam proses perampungan pembaharuan dan penyederhanaan kehidupan politik.

Dalam keseluruhan pembangunan politik, maka untuk memberi bobot yang makin mantap terhadap kedaulatan rakyat mutlak ditingkatkan kesadaran politik rakyat. Hanya rakyat yang sadarlah yang akan menjadi kekuatan pendukung, pelaksana dan penjaga demokrasi. Untuk itu selama lima tahun ini telah digerakkan pemasyarakatan P4 melalui penataran­ penataran dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Mengenai keamanan nasional, Presiden mengatakan bahwa kita tetap waspada dan harus terus waspada terhadap keamanan negara dan bangsa kita. Karena itu tidak tepat jika ada yang mengatakan bahwa kita harus mengendurkan kewaspadaan demi tercapainya kemakmuran. Sebaliknya, kita malahan harus meningkatkan kewaspadaan dalam masalah keamanan nasional demi pembangunan menuju kemakmuran.

Dalam hubungan ini, keamanan dan pertahanan nasional, dan juga Dwifungsi ABRI, kita tempatkan dalam rangka wawasan ketahanari nasional. Dengan demikian, maka keamanan nasional dan pertahanan nasional serta Dwifungsi ABRI dengan sendirinya tidak boleh melemahkan ketahanan nasional itu, tetapi justru harus secara positif memperkuat ketahanan nasional, antara lain dengan ikut mendorong perkembangan Demokrasi Pancasila. Itulah yang kita kembangkan dibidang keamanan nasional dan ketahanan nasional selama lima tahun yang silam.

Tentang politik luar negeri dikatakan oleh Kepala Negara bahwa sesuai dengan petunjuk GBHN dan berdasarkan semangat Pembukaan DUD, kita kemudikan politik luar negeri yang bebas aktif demi kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. Dalam rangka itu kita tingkatkan pula usaha pemantapan stabilitas dan kerjasama di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, khususnya dalam lingkungan ASEAN, dalam rangka mempertinggi ketahanan nasional untuk mencapai ketahanan regional.

Berbicara mengenai keadaan ekonomi, Kepala Negara mengatakan bahwa melihat kenyataan dan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai jelaslah bahwa ekonomi Indonesia terns tumbuh dan pembangunan kita terus berjalan dalam lima tahun terakhir ini, kendatipun keadaan dunia dalam resesi yang banyak memacetkan ekonomi negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Selanjutnya dikemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi itu telah meningkatkan pula kemampuan kita untuk terus memperbaiki taraf kesejahteraan rakyatyang merata menuju keadilan sosial, seperti yang dikehendaki oleh UUD dan yang digariskan oleh GBHN sebagai salah satu tujuan penting dari pembangunan kita. Dalam rangka ini dalam Repelita III kita telah menetapkan Delapan Jalur Pemerataan sebagai arah usaha bersama menyukseskan Trilogi Pembangunan, khususnya untuk mewujudkan pemerataan.

Dalam rangka ini, maka pembangunan sektor pertanian yang menjamin peningkatan pendapatan para petani mengandung arti yang sungguh­ sungguh untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan berjuta-juta petani dan keluarganya secara merata, disamping untuk meningkatkan produksi pangan secara nasional. Selama lima tahun ini kebutuhan dasar manusia berupa pangan dan sandang secara nasional telah tidak menjadi persoalan, walaupun di masa datang kita masih hams terus meningkatkan apa yang telah kita capai sampai sekarang. Ini berarti bahwa salah satu jalur pemerataan telah dapat kita gunakan sebaik-baiknya.

Demikian antara lain butir-butir dari pidato Presiden itu. (AFR)

____________________

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 65-6521. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Mar 022015
 

Presiden Soeharto Lantik Try Sutrisno Sebagai Pangab[1]

SABTU, 27 FEBRUARI 1988 Pukul 10.00 pagi ini, bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto melantik Jenderal Try Sutrisno sebagai Panglima ABRI yang baru, menggantikan Jenderal LB Murdani. Upacara ini berlangsung secara singkat dan sederhana, dan dihadiri oleh Ibu Tien Soeharto, Wakil Presiden dan Ibu Umar Wirahadikusumah, pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara, para menteri Kabinet Pembangunan IV, dan para Kepala Staf Angkatan dan Polri. Yang bertindak sebagai saksi dalam acara pelantikan ini ialah Menko Polkam, Surono, dan Menteri Hankam, Poniman. (AFR)

______________

[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 710. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003