Jul 222014
 

Beri Pengarahan Pejabat Deptan, Presiden Soeharto Instruksikan Atasi Hambatan Pelaksanaan Proyek[1]

 

RABU, 16 JULI 1986 Bertempat di Bina Graha, siang ini Presiden Soeharto memberikan pengarahan kepada para pejabat di lingkungan Departemen Pertanian. Dari lingkungan departemen tersebut, selain Menteri Achmad Affandi dan para menteri muda, ikut hadir semua direktur jenderal, sekretaris jenderal dan inspektur jenderal. Atas instruksi Presiden, hadir pula dalam pertemuan itu Menteri Keuangan, Radius Prawiro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Sumarlin, Menteri PAN, Salef Afiff, Menteri/Sekretaris Negara, Sudharmono, Menteri Muda/ Sekretaris Kabinet, Moerdiono, Sesdalopbang Solihin GP, dan Irjenbang Sukasah.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam itu, Kepala Negara menginstruksikan agar semua hambatan dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, khususnya yang dibiayai oleh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, dapat segera diatasi. Diperintahkan pula oleh Presiden kepada para pejabat Departemen Pertanian tersebut untuk segera mengambillangkah-langkah guna mempercepat pelaksanaan proyek­proyek tersebut. Diingatkannya bahwa kita perlu memelihara gerak pembangunan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kepercayaan pihak-pihak yang telah memberikan bantuan. (AFR)



[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 484-485. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Jul 222014
 

Peringati 10 tahun Integrasi, Presiden Soeharto Keluarkan PP Tunjangan Bekas Pegawai Pemerintah Sementara Timtim[1]

 

RABU, 16 JULI 1986 Dalam rangka memperingati 10 tahun usia Provinsi Timor Timur, yang jatuh pada tanggal 17 Juli besok, Presiden Soeharto hari ini menandatangani Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1986. Dalam Peraturan Pemerintah ini dituangkan kebijaksanaan untuk memberikan tunjangan penghargaan/santunan kepada janda/duda bekas pegawai pemerintah sementara Timtim selama masa perjuangan mengintegrasikan Timor Timur kedalam Republik Indonesia. Tunjangan itu adalah sebesar Rp50.000,- per bulan. Kebijaksanaan ini juga diberlakukan bagi para pensiunan bekas pegawai pemerintah kolonial Timor Portugis yang ada di Provinsi Timor Timur. (AFR)



[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 484-485. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Jul 222014
 

Presiden Soeharto Peringati Hari Koperasi dan KB di Lokasi Transmigrasi Kuamang Kuning Jambi[1]

 

SABTU, 12 JULI 1986 Presiden dan Ibu Soeharto pagi ini tiba di lokasi transmigrasi di Kuamang Kuning, Jambi, dari Jakarta. Presiden dan rombongan berada di pemukiman transmigrasi itu sampai siang hari ini dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-39 dan ulang tahun ke-16 program keluarga berencana. Siang ini pula Kepala Negara bersama rombongan kembali ke Ibukota.

Dalam amanatnya, Presiden mengatakan bahwa kehidupan yang penuh keseimbangan yang kita cita-citakan dalam Pancasila harus pula tercermin dalam pembangunan ekonomi kita. Ini berarti bahwa kita bertanggungjawab untuk mengembangkan secara seimbang dan serasi sektor ekonomi negara, swasta, dan koperasi. Selanjutnya dikatakan Kepala Negara bahwa untuk dapat memainkan peranan yang penting itu, koperasi harus dapat menegakkan kemandiriannya. Meskipun pemerintah tidak akan henti­ hentinya mendorong, membina, dan memberikan bimbingan pada pertumbuhan koperasi agar makin kuat, namun secara bertahap koperasi harus dapat melepaskan ketergantungan kepada uluran tangan pemerintah. Untuk dapat menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri, maka anggota koperasi pun harus menjadi manusia yang mandiri.

Demikian antara lain dikatakan Presiden. (AFR)



[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 484. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Jul 222014
 

Melalui Keppres, Pemerintah Turunkan Harga Jual BBM[1]

 

KAMIS, 10 JULI 1986 Terhitung mulai hari ini, Pemerintah menurunkan harga jual eceran beberapa bahan bakar minyak. Kebijaksanaan ini dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1986 yang dikeluarkan kemarin. Terbitnya Keputusan Presiden ini telah diumumkan kemarin dalam sidang kabinet terbatas bidang Ekuin yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dan berlangsung di Bina Graha. (AFR)



[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 483. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Jul 222014
 

Presiden Soeharto Menerima Surat kepercayaan Dubes Ethiopia[1]

 

KAMIS, 10 JULI 1986 Pagi ini, pada jam 09.00, Presiden Soeharto menerima surat kepercayaan Duta Besar Pemerintah Militer Sementara Sosialis Ethiopia, Abede Kebede, di Istana Merdeka. Ketika membalas pidato Duta Besar Kebede, Kepala Negara mengatak:an bahwa sebagai sesama anggota Non-Blok, kedua negara mempunyai persamaan dasar dan persamaan tujuan, sehingga di waktu-waktu yang akan datang kita mempunyai peluang untuk makin meningkatkan kerjasama antara kedua bangsa dan negara kita, baik secara bilateral maupun intemasional. Sebagai sesama negara yang sedang membangun, kita mempunyai persamaan kepentingan agar kerjasama antara kedua negara kita dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat kita. (AFR)



[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 483. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Jul 212014
 

Presiden Soeharto Buka Kongres I WALUBI[1]

 

SELASA, 8 JULI 1986 Pukul 10.00 pagi ini, Presiden Soeharto membuka Kongres I Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi) dalam suatu upacara di Balai Sidang, Jakarta. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan bahwa umat Buddha -apapun aliran yang mereka anut­ tidak perlu merasa ragu-ragu bahwa kebebasan mereka berkurang karena jumlah mereka sedikit. Dikatakannya bahwa Pemerintah, sesuai dengan petunjuk UUD, akan memberikan jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya. Ditegaskan oleh Presiden bahwa bagi kita kemerdekaan dan kebebasan beragama adalah hak manusia yang paling asasi.(AFR)



[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 483. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Jul 212014
 

Presiden Soeharto Menerima Sejumlah menteri dan Pimpinan Teras ABRI[1]

 

SENIN, 7 JULI 1986 Sebelumnya, pada pukul 09.00, Presiden telah menerima Menteri Pertanian, Ir Achmad Affandi, yang menghadap bersama Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Ir Wardoyo. Kepada kedua menteri itu Kepala Negara mengemukakan keyakinannya bahwa sekalipun produksi padi sedikit menurun belakangan ini, akan tetapi penurunan produksi itu tidak akan mengancam program swasembada beras. Selama lebih kurang dua jam, siang ini Kepala Negara menerima pimpinan teras ABRI dalam suatu pertemuan di Bina Graha. Tampak hadir dalam pertemuan itu Panglima ABRI, Jenderal LB Murdani, para kepala staf angkatan dan Kapolri, serta perwira-perwira-perwira tinggi lainnya. (AFR)



[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 482-483. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Jul 212014
 

Menerima Gubernur Sulut, Presiden Soeharto Pesan Jaga Taman Laut Bunaken[1]

 

SENIN, 7 JULI 1986 Pukul 09.30 pagi ini, Presiden Soeharto menerima Menteri Koordinator bidang Kesra, Alamsyah Ratu Perwiranegara, dan Gubernur Sulawesi Utara, CJ Rantung, di Bina. Graha. Pada kesempatan itu Kepala Negara berpesan kepada Gubernur Rantung bersama seluruh aparat daerahnya agar menjaga dan memelihara taman laut Bunaken yang terdapat di daerah itu dengan sebaik-baiknya, karena taman laut merupakan salah satu obyek turisme yang menarik. Lebih jauh Presiden menyarankan agar keindahan taman laut itu difilmkan dan dibuat penerangan intensif untuk menarik wisatawan datang ke Sulawesi Utara. (AFR)



[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 482-483. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Jul 212014
 

Menerima Menteri Transmigrasi, Presiden Soeharto Tekankan Perlunya Kerjasama dengan ABRI[1]

 

KAMIS, 3 JULI 1986 Menteri Transmigrasi Martono menghadap Kepala Negara di Bina Graha pada jam 10.30 pagi ini. Dalam pertemuan itu, Presiden Soeharto telah mengemukakan kepada Menteri Martono mengenai perlunya kerjasama Departemen Transmigrasi dan ABRI khususnya dalam pemanfaatan sarana angkutan yang dimiliki ABRI. Dikatakan oleh Presiden bahwa ABRI mempunyai sarana angkutan sungai. Melalui kerjasama itu maka sarana ini dapat dimanfaatkan oleh Departemen Transmigrasi bagi pengangkutan transmigran ke lokasi-lokasi transmigrasi seperti di pedalaman Kalimantan. (AFR)



[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 482. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Jul 212014
 

Menerima Hasil Studi Banding Pembangunan Perumahan di Jepang & Taiwan, Presiden Soeharto Singgung Pembangunan Rusun Kemayoran[1]

 

RABU, 2 JULI 1986 Pukul 12.00 siang ini, Presiden Soeharto menerima Menteri Negara Perumahan Rakyat, Cosmas Batubara, di Istana Merdeka. Ia menghadap Kepala Negara untuk melaporkan tentang hasil kunjungannya ke Jepang dan Taiwan belum lama ini dalam rangka studi banding tentang pembangunan perumahan di kedua negara tersebut.

Dalam pertemuan itu Presiden telah menyinggung tentang rencana pembangunan rumah susun di bekas lapangan udara Kemayoran, Jakarta. Kepala Negara mengingatkan Menteri Cosmas Batubara agar dalam pembangunan rumah susun disana jangan lupa memperhatikan keadaan di sekitarnya dimana terdapat perkampungan-perkampungan kumuh. (AFR)



[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 481-482. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003