Nov 252014
 

Meninggalkan Jakarta, Presiden Soeharto Hadiri Konferensi Ke-23 FAO di Roma

SELASA, 12 NOVEMBER 1985 Pukul 07.00 pagi ini, Presiden dan Ibu Tien Soeharto beserta rombongan, bertolak dari pelabuhan udara internasional Halim Perdanakusuma menuju Roma, Italia, dalam rangka kunjungan selama lima hari. Di Roma, Presiden antara lain akan menghadiri konferensi ke-23 FAO, yang diadakan dalam rangka ulang tahun ke-40 organisasi dunia itu. Turut serta sebagai anggota rombongan resmi Presiden adalah Menteri Pertanian, Achmad Affandi, Menteri/Sekretaris Negara, Sudharmono, Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan, Wardoyo, Menteri Muda/Sekretaris Kabinet, Moerdiono, Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Ginandjar Kartasasmita, dan Panglima ABRI, Jenderal LB Murdani (AFR)

____________________

Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 384-385. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Nov 252014
 

Ramah Tamah dengan Warakawuri, Presiden Soeharto Serahkan Plakat Kepahlawanan Kepada Lima Pahlawan Nasional

SABTU, 9 NOVEMBER 1985 Malam ini di Istana Negara berlangsung acara ramah tamah Presiden dan Ibu Tien Soeharto serta Wakil Presiden dan Ibu Umar Wirahadikusumah dengan para warakawuri ahli waris pahlawan nasional. Dalam acara yang diadakan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan itu, Presiden Soeharto menyerahkan plakat kepahlawanan kepada lima pahlawan nasional yakni, Cut Meutia, Sisingamangaraja, Sultan Agung Tirtayasa, Pangeran Diponegoro, dan Supriyadi. Plakat-plakat tersebut masing-masingnya diterima oleh Wakil Gubernur Aceh, Drs Matsyah Asyik, Gubernur Sumatera Utara, Kaharuddin Nasution, Wakil Gubemur Jawa Barat, Ir Suhud Warnaen, Wakil Gubernur Yogyakarta, Sri Paku Alam, dan Gubernur Jawa Timur, Wahono. (AFR)

___________________________

Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 384. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Nov 252014
 

Presiden Soeharto Resmikan RS Jantung Harapan Kita

SABTU, 9 NOVEMBER 1985 Di Jakarta pagi ini Presiden Soeharto meresmikan Rumah Sakit Jantung “Harapan Kita” yang dibangun oleh Yayasan Harapan Kita. Dalam acara peresmian ini, yayasan yang dipimpin oleh Ibu Soeharto itu menyerahkan pemilikan atas rumah sakit tersebut kepada negara. Setelah menerima penyerahan pemilikan itu oleh Ibu Soeharto, Kepala Negara kemudian menyerahkan pengelolaannya kepada Yayasan Harapan Kita. Alasan Presiden untuk menyerahkan pengelolaan itu ialah agar pengelolaan dan pengembangan selanjutnya dari rumah sakit ini tetap dapat dilakukan dalam rangka mencapai gagasan yang dicetuskan Yayasan Harapan Kita, selain untuk membuka kesempatan yang luas bagi partisipasi masyarakat.
Dalam kata sambutannya, Kepala Negara mengharapkan rumah sakit jantung tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi usaha meningkatkan taraf kesehatan masyarakat kita. Dengan demikian sedikit banyak hal itu akan mendorong masyarakat lebih giat lagi dalam melaksanakan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. (AFR)

_____________________

Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 384. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Nov 252014
 

Presiden Soeharto Berikan Bantuan Nelayan Timor-Timur

JUM’AT, 8 NOVEMBER 1985 Kepala Dinas Perikanan Provinsi Timor Timur hari ini mengatakan bahwa para nelayan di daerah itu telah mendapat bantuan Presiden sebesar Rp 165,1 juta. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pengadaan sarana peningkatan produksi perikanan laut. Dalam hubungan ini telah direncanakan untuk membangun sebuah pabrik es yang akan menghabiskan biaya sebesar Rp 150 juta, dan sisa bantuan akan dipergunakan untuk pengadaan alat penangkap ikan. Bantuan Presiden tersebut diharapkan akan dapat merangsang para nelayan setempat untuk meningkatkan hasil tangkapannya, yang sekaligus juga berarti meningkatkan pendapatan mereka sendiri. (AFR)

_______________________

Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 383. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Nov 252014
 

Komisi IV DPR Ucapkan Selamat Atas Penghargaan Internasional Presiden Soeharto Tingkatkan Produksi Pangan

KAMIS, 7 NOVEMBER 1985 Komisi IV DPR mengucapkan selamat kepada Presiden Soeharto yang telah mendapat penghargaan dari dunia internasional atas keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan produksi pangan. Ucapan selamat kepada Kepala Negara itu dikemukakan dalam laporan Komisi IV kepada sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Kharis Suhud. (AFR)

____________________

Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 382-383. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Nov 252014
 

Usai Menghadap Presiden Soeharto, Sumarlin: Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Dikaitkan Transmigrasi

KAMIS, 7 NOVEMBER 1985 Setelah menerima Menteri Tenaga Kerja, siang ini Presiden juga menerima Menteri/Ketua Bappenas JB Sumarlin yang menghadap bersama Menteri Pertanian Achmad Affandi dan Menteri Transmigrasi Martono serta Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras, Hasjrul Harahap. Dalam pertemuan dengan Kepala Negara itu telah dibahas masalah penggalakan proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) di berbagai daerah.
Seusai pertemuan, Menteri Sumarlin mengatakan bahwa PIR tersebut akan dikaitkan dengan program transmigrasi. Selanjutnya dikatakannya bahwa program PIR yang sudah dimulai sejak tahun lalu akan disempurnakan. Untuk menggalakkan program PIR ini, maka transmigran peserta PIR akan diberikan hak-hak, seperti pemilikan lahan pekarangan seluas dua hektar dan jaminan hidup selama satu tahun. (AFR)

__________________

Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 382-383. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Nov 252014
 

SABTU, 14 OKTOBER 1972 Siang ini secara tiba-tiba Presiden Soeharto meninjau beberapa pasar di DKI. Pasar-pasar yang ditinjau itu adalah pasar Tanah Abang, pasar Kebayoran Lama, dan pasar Mampang Prapatan. Maksud peninjauan ini adalah untuk mengecek harga-harga sembilan bahan pokok di Jakarta, terutama harga beras dan gula. (AFR)

__________________________

[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973“, hal 476. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003.

Nov 252014
 

Menaker Sudomo Laporkan Situasi Ketenagakerjaan

KAMIS, 7 NOVEMBER 1985 Menteri Tenaga Kerja, Sudomo, siang ini menghadap Presiden Soeharto di Istana Merdeka. Kepada Kepala Negara dilaporkannya mengenai situasi ketenagakerjaan dewasa ini. Antara lain dilaporkannya bahwa sampai akhir Oktober 1985 sudah 29.327 orang tenaga kerja yang terkena PHK dengan berbagai alasan. Ada tiga alasan umum daripada PHK, yaitu selesainya kontrak kerja, pelanggaran disiplin, dan pengaruh resesi ekonomi dunia. (AFR)

_________________________

Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 382-383. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Nov 252014
 

Lantik LPU, Presiden Soeharto: Perbaikan UU Pemilu Untuk Wujudkan Asas LUBER

KAMIS, 7 NOVEMBER 1985 Kepala Negara hari ini melantik Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Dewan Pertimbangan LPU, Panitia Pemilihan Indonesia, dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat. Pelantikan yang berlangsung di Istana Negara itu dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum 1987.
Dalam pidatonya, Presiden antara lain mengatakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum terus kita sempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, dalam usaha besar kita untuk makin mematangkan kehidupan demokrasi. Dalam rangka terus menyempurnakan pemilihan umum ini, maka Undang-undang Pemilihan Umum terus diperbaiki dan disempurnakan, sehingga asas-asas Luber —yaitu pemilihan umum yang tetlaksana secara langsung, umum, bebas, dan rahasia— benar-benar makin dapat kita wujudkan. (AFR)

___________________________

Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 382-383. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Nov 252014
 

Bapak, Pemimpin dan Negarawan

Moerdiono (Menteri Negara/Sekretaris Negara dalam Kabinet Pembangunan V)

I

Siang itu, sekitar 25 tahun yang Ialu, saya duduk menunggu di sebuah kursi yang diletakkan tepat di sebelah kiri pintu masuk ruangan rumah. Sebuah rumah yang besarnya sedang-sedang saja, sederhana, Jalan Haji Agus Salim No. 98, tepat di sudut persimpangan jalan itu dengan Jalan Irian di Jakarta.
Sama seperti semua anggota ABRI waktu itu; yang berada dalam keadaan siaga penuh sejak meletusnya pemberontakan G-30-S/PKI, saya mengenakan pakaian dinas lapangan, denga pistol F-46 di pinggang, dengan tanda pangkat Letnan Satu Infantry di leher baju.
Suasana politik di Ibukota khususnya dan di seluruh tanah air umumnya sangat panas. Tidak menentu. Tegang. Desas desus dan kabar burung beredar di mana-mana. Banyak yang tidak masuk akal dan menggelikan. Sumber utama ketegangan dan suasana tidak menentu itu ialah tidak dibubarkannya PKI yang nyata-nyata telah melakukan pemberontakan. Padahal, berdasarkan ketentuan pasal 9 Penetapan Presiden (Penpres) No.7 tahun 1959, partai politik dapat dibubarkan apabila pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan atau jelas memberi bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggotanya itu. Sumber hukum itulah yang digunakan sebelumnya untuk membubarkan beberapa partai yang pemimpin-pemimpinnya dianggap terlibat pemberontakan.
Persidangan-persidangan Mahmillub membuktikan bahwa pemimpin-pemimpin PKI lah yang merancang dan melaksanakan pemberontakan, yang diawali dengan penculikan dan pembunuhan dengan cara-cara yang diluar batas perikemanusiaan terhadap pimpinan Angkatan Darat. Persidangan-persidangan Mahmillub itu membuka lembaran baru dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Sejak semula, Orde Baru bertekad menegakkan hukum dan keadilan. Berbeda dengan sidang-sidang pengadilan dalam kurun waktu sebelumnya, tokoh-tokoh PKI dan mereka yang dituduh terlibat dalam pemberontakan G-30-S/PKI dibela dengan sangat gigih oleh pembela-pembela yang mempunyai reputasi dan wibawa yang tinggi di bidang hukum. Tidak jarang terjadi perdebatan yang sengit antara pembela dan oditur militer sebagai penuntut umum. Para pembela tokoh-tokoh pemberontak pun diberi kesempatan membela diri secara bebas dan terbuka, tanpa perasaan takut dan tertekan. Pengunjung persidangan selalu berlimpah ruah. Pengeras suara dipasang, sehingga persidangan dapat diikuti oleh masyarakat luas yang Iuber di halaman-halaman tempat persidangan, seperti yang salah satu diantaranya berlangsung di Taman Suropati No.2, Jakarta, yang sekarang menjadi gedung Bappenas.
Suasana di rumah Jalan Haji Agus Salim No. 98 tadi biasa-biasa saja. Tenang dan tenteram. Tidak ada yang terlalu luar biasa dibanding dengan suasana rumah-rumah lain. Perbedaannya adalah, ada sejumlah tank dan kendaraan berlapis baja di sekitarnya, berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan. Keadaan serupa terjadi di negara manapun yang sedang menghadapi kemelut pemberontakan dan ketidakpastian politik. Sama halnya dengan semua orang yang akan datang ke rumah itu, saya juga harus menjawab sejumlah pertanyaan standar, seperti identitas diri dan maksud kedatangan saya. Pertanyaan yang wajar-wajar saja. Lugas dan sama sekali tidak berlebihan. Kewajaran itu sesuai dengan kesahajaan sikap penghuni rumah, yang kemudian saya kenai dari dekat selama tahun-tahun panjang berikutnya.
Tidak lebih dari sepuluh menit saya duduk menunggu, terdengar sebuah sapaan. “Ada apa, Dik?”. Sapaan yang lembut. Tulus dan akrab. Terasa tidak ada jarak.
Saya menoleh kepadanya. Saya segera berdiri tegak, dengan sejumlah map di tangan kiri, memberi hormat secara militer. Yang menyapa tadi telah berdiri dekat saya. Sangat dekat untuk ukuran seorang Mayor Jenderal dan dengan Letnan Satu. Pakaiannya pun sederhana: sarung berkotak-kotak besar, kaos oblong putih, bersandal. Itulah Pak Harto.
Sayang, sampai tulisan ini saya buat, bertumpuk-tumpuk buku harian saya belum terhimpun kembali, sehingga saya tidak ingat benar hari, tanggal dan bulan pertemuan pertama dengan Pak Harto itu. Saya tidak ingat betul, apakah yang mengutus saya menghadap Pak Harto waktu itu Mayor Jenderal TNI Sutjipto, SH (Ketua G-5 KOTI) ataukah Mayor Jenderal TNI Basuki Rakhmat selaku Ketua Tim Politik yang dibentuk oleh Pak Harto. Saya ditunjuk sebegai Sekretaris Tim Politik ini. Disamping Tim Politik ada pula Tim Umum yang dipimpin oleh Mayor Jenderal TNI M Panggabean dan Tim Ekonomi yang dipimpin oleh Mayor Jenderal TNI Ashari. Seperti yang dalam tahun-tahun berikutnya saya amati, Pak Harto selalu bekerja berdasarkan prinsip-prinsip organisasi secara tertib serta mendengarkan pandangan staf dan pembantu-pembantunya, sebelum beliau mengambil putusan akhir .
Sambil berdiri di depan pintu tadi, beliau baca halaman­halaman dari telaahan mengenai situasi genting dan tidak menentu waktu itu, yang terdapat dalam map-map yang saya sampaikan tadi. Tidak terlalu lama. Akhirnya, beliau berkata: “Baik. Dan terima kasih”.
Dalam perjalanan kembali ke kantor, saya renungkan makna sapaan dan pakaian serta sikap Pak Harto itu. Ya, Panglima Kopkamtib yang diangkat oleh Presiden untuk bertanggung jawab atas pemulihan keamanan dan ketertiban itu tidak memanggil saya dengan Letnan. Memanggil bawahan dengan menyebut pangkatnya adalah lazim dalam kalangan militer. Beliau memanggil saya dengan “Dik”, walau beliau sama sekali tidak pernah mengenal saya sebelumnya. Panggilan yang amat akrab, kebapakan. Khas TNI Generasi ’45, Generasi Pembebas.
Dalam suasana negara yang demikian tegang, dengan tanggung jawab yang demikian besar dan berat di pundak, beliau bersikap tenang. Sangat tenang. Sikap, yang dari waktu ke waktu makin saya lihat dengan jelas. Tidak tampak sedikitpun ketegangan di wajah beliau. Tidak ada satu peristiwa apapun, dalam keadaan dan waktu apapun, yang tampak membuat beliau kehilangan ketenangan dan keseimbangan dalam mengambil sikap serta keputusan. Saya mendapat kesan pertama, yang mendalam, beliau mempunyai kepercayaan diri yang sangat besar. Sikap yang sangat mengagumkan bagi Letnan ini.

II

Saya memperhatikan bahwa Pak Harto selalu menghadapi hidup ini dengan sungguh-sungguh, baik dalam bersekolah maupun dalam bekerja, baik sebagai pribadi maupun sebagai pemimpih dan sebagai Presiden. Beliau melibatkan secara total dalam setiap bidang yang ditekuni dan setiap tugas yang dipikul.
Sejak diangkat sebagai Pejabat Presiden (1967) dan Presiden (1968) beliau selalu mendalami semua Ketetapan MPRS yang harus dilaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Beliau dengan tulisan tangan sendiri merumuskan tugas-tugas Kabinet yang disarikan dari semua Ketetapan MPRS dihubungkan dengan perkiraan keadaan dan tujuan yang dapat dicapai dalam masa lima tahun berikutnya, sebelum kemudian dituangkan dalam berbagai dokumen kenegaraan secara resmi.
Beliau memahami hakikat Orde Baru sebagai tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Beliau memahami sejak semula bahwa tugas itu bukan tugas yang mudah. Diperlukan proses penyesuaian, pembaharuan, penyegaran dan koreksi-koreksi yang terus menerus; dengan tetap setia pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 itu. Sikap ini merupakan pengetrapan secara bijaksana dari pesan penting para pendahulu kita, para pendiri Republik ini, agar kita memahami dinamika masyarakat. Beliau sering kali mengingatkan agar kita bersifat pragmatis tanpa kehilangan idealisme, agar kita bersikap realistis yang berpenghargaan.
Dan Ketetapan-ketetapan MPRS di tahun 1966 beliau memahami bahwa rakyat Indonesia melalui wakil wakilnya yang duduk di Iembaga tertinggi negara yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia itu menghendaki penataan kembali seluruh kehidupan kita agar dapat membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Keseluruhan Ketetapan MPRS dalam sidang-sidangnya di tahun 1966, yang menjadi awal Orde Baru, mencerminkan kehendak itu.
Ketetapan MPRS No. XXII tahun 1966, misalnya, mencerminkan tekad kita untuk menata kembali kehidupan politik, untuk menyederhanakan struktur politik. Ketetapan MPRS No. XXIII pada tahun itu juga jelas-jelas menggariskan pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan.
Penataan kembali suatu masyarakat, bangsa dan negara memerlukan proses yang panjang. Tatanan lama ingin ditinggalkan sedangkan tatanan baru belum ada. Demikian pula dengan nilai­ nilai dan kebiasaan-kebiasaan, Kita harus bekerja dengan skema-skema baru dan suasana baru yang belum pernah kita kenai sebelumnya. Diperlukan kombinasi-kombinasi yang rumit antara perubahan dan kemantapan. Perubahan tanpa kemantapan dapat mengakibatkan destabilisasi dan disintegrasi. Kemantapan tanpa perubahan dapat mengakibatkan kemandekan. Alternatif-alternatifyang terbuka sangat banyak. Memilih satu diantara sekian banyak alternatifpun tidak gampang. Sebab, seperti yang pernah beliau katakan, bagi bangsa yang sedang membangun pilihan itu bukan memilih yang terbaik diantara pilihan-pilihan yang baik; akan tetapi acapkali kita diharuskan memilih pilihan yang kurang buruk diantara pilihan­pilihan lain yang lebih buruk .
Tidak ada pilihan yang sempurna. Setiap keputusan dalam menjatuhkan pilihan selalu ada segi-segi positif dan segi-segi negatifnya. Tetapi seorang pemimpin harus mengambil keputusan yang tetap dan pada saat yang tepat. Pak Harto menyadari betul hal itu. Beliau tahu benar risiko yang akan menyertai setiap keputusan. Keputusan itu diambil dengan menghitung risiko yang sekecil mungkin, risiko yang telah diperhitungkan.
Dalam segala langkah, tindakan dan keputusan yang diambil, Pak Harto berpegang pada semangat dan ketentuan konstitusi, perkembangan kehidupan demokrasi dan tegaknya hukum. Pedoman berikutnya adalah apa yang terbaik untuk rakyat pada saat keputusan itu diambil. Kadang-kadang beliau mempertaruhkan kepopuleran beliau.
Pernah keputusan ekonomi yang berat harus diambil hanya beberapa bulan sebelum pemilihan umum. Ada pembantu-pembantu beliau yang mempertimbangkan agar keputusan itu diambil setelah pemilihan umum. Pandangan beliau lain. Pak Harto berpendapat, jika keputusan pahit itu diambil setelah pemilihan umum hal itu sama saja dengan mengelabuhi rakyat. Lebih dari itu menjerumuskan rakyat dan tidak mendidik rakyat, karena jika keputusan pahit dan berat itu tidak diambil maka kelak akibatnya malah lebih memperberat kehidupan rakyat. Betapapun beratnya pada saat keputusan diambil, jika keputusan itu harus diambil untuk kebaikan rakyat dikemudian hari dan menjamin kelangsungan pembangunan, maka tanpa keraguan sedikitpun diambillah keputusan itu. Ibarat obat pahit yang harus kita minum, jika kita ingin kesembuhan dan kesehatan diri.
Renungan saya yang sangat lama menyimpulkan, bahwa salah satu tugas yang terberat bagi seorang pemimpin, lebih-lebih seorang Presiden, adalah mengambil keputusan ini. Data, analisa dan alternatif pemecahan masalah memang disiapkan oleh para menteri atau pembantu-pembantu lainnya. Akan tetapi pada saat keputusan itu diambil, maka pengambilan keputusan itu merupakan tindakan dan tanggung jawab tunggal yang tidak terbagi dengan siapapun juga.
Tidak jarang keputusan penting di bidang ekonomi diambil setelah melalui proses yang berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Tidak jarang pula, demi efektivitas keputusan dan mencegah kekalutan ekonomi yang tidak terkendali, proses penggodokannya hanya diketahui oleh Presiden dan beberapa orang menteri saja. Penggodokan dan pengambilan keputusan untuk melakukan devaluasi adalah salah satu contohnya. Demikian peka suatu keputusan yang akan diambil, pernah Presiden meminta agar lampiran­lampiran harus disampaikan secara lisan tanpa catatan. Kalaupun ada hal-hal yang terpaksa tertulis, maka berlembar-lembar laporan itu terpaksa disusun dengan tulisan tangan oleh pejabat yang bersangkutan.
Ada satu keputusan berat yang menggetarkan hati saya dan membekas sangat dalam. Rancangan Ketetapan Presiden mengenai kenaikan harga BBM telah diketik bersih diatas kertas Kepresidenan. Untuk menjaga kerahasiaan, harga BBM yang baru belum diisi dalam rancangan Ketetapan Presiden yang telah disiapkan tadi. Sebelum keputusan akhir diambil, Presiden masih meminta sekali lagi pandangan beberapa menteri yang bersangkutan. Segera Presiden mengambil keputusan. Harga BBM yang dinaikkan itu dibubuhkan dengan tulisan tangan sendiri oleh Presiden. Tidak pernah terbayang sebelumnya bahwa saya akan menyaksikan detik­detik yang dramatis bagi saya, saat-saat yang berat bagi Presiden. Dengan wajah yang tenang seperti biasanya, dengan raut muka tanpa ketegangan sedikitpun, beliau menuliskan harga BBM yang dinaikkan tadi. Suatu keputusan beberapa detik, tetapi pengaruhnya akan sangat luas kepada rakyat dan masa depan bangsa ini; baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Saya perhatikan wajah dan tarikan tangan Presiden. Sebelum menuliskan angka yang menentukan tadi, sebelum diakhiri dengan menggoreskan tanda tangan, dengan suara sangat lirih yang tampak dari gerak bibir, Pak Harto berucap: “Bismillah“. Betapa berat keputusan itu. Sebagai seorang yang kuat imannya pada akhirnya beliau hanya bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Tahu, Yang Maha Kuasa.

III

Pak Harto membawa perubahan penting dalam gaya kepemimpinan kepresidenan. Komunikasi politik yang pada masa sebelumnya dilakukan dengan demagogi dalam rapat-rapat raksasa yang bergelora dialihkan dengan gaya yang lebih tenang kedalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Perubahan ini merupakan penataan institusi yang penting.
Hal itu berarti mengalihkan titik berat peran Presiden dari sekadar sebagai tokoh politisi populis yang menyampaikan gagasannya secara langsung kepada orang banyak menjadi peran negarawan yang memusatkan perhatian kepada rumusan konseptual dan konstitusional tentang masalah-masalah mendasar nasional. Penyampaiannya pun kepada lembaga-lembaga, yang terdiri dari para pemimpin yang mewakili rakyat itu secara menyeluruh. Sudah barang tentu adakalanya Presiden harus bertatap muka dengan orang banyak, terutama dalam temu-wicara dalam kunjungan beliau ke daerah. Namun dalam tatap muka langsung itu, rasanya Pak Harto juga tidak menempatkan diri sebagai politisi, tetapi lebih sebagai Bapak.
Dengan pengalihan itu, kepresidenan tidak lagi memerlukan demagogi, yang walaupun secara sesaat mungkin cukup menggairahkan, namun dalam jangka panjang bisa dipertanyakan kemanfaatannya. Para pemimpin diajak untuk berpikir lebih tenang, mendasar dan mendalam. Apalagi masalah yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bangsa kita yang amat majemuk ini demikian banyak yang bersifat kompleks dan amat peka, yang harus ditangani dengan amat hati-hati. Demagogi bisa malahan bersifat kontra produktif, apalagi jika berasal dari pejabat tinggi negara yang demikian penting. Kecenderungan di dunia sekarang menunjukkan bahwa bangsa-bangsa yang berhasil maju, justru dipimpin oleh pemimpin-pemimpin lebih tenang, yang tidak kelewat berkobar-kobar.
Pengalihan wujud komunikasi politik kepresidan ini merupakan salah satu kunci rahasia stabilitas politik di Indonesia sejak tahun 1966. Kunci kedua dari stabilitas politik yang dinamis adalah diselesai kannya semua masalah mendasar men:urut aturan permainan. dan dalam lembaga-lembaga konstitusional yang. tepat
Sikap itulah, rasanya, yang melatarbelakangi upaya beliau yang tidak henti-hentinya untuk memasyarakatkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Faktor utama yang menyebabkan demikian banyak masalah yang dihadapi Republik setelah Proklamasi adalah karena terjadinya rangkaian penyimpang an terhadap nilai-nilai konstitusional yang telah disepakati bersama itu. Menurut penglihatan saya, batu ujian terberat terhadap sikap konstitusional ini adalah dalam menghadapi situasi konflik pasca G-30-S/PKI antara tahun 1965-1968.
Masalah terpenting yang menghendaki penyelesaian mendasar secara hati-hati pada saat itu adalah keengganan Presiden Soekarno untuk memenuhi tuntutan rakyat agar PKI dibubarkan. Masalah lain adalah adanya desakan agar Bung Karno diadili karena langkah­langkah politiknya yang tampak melindungi PKI yang makin terbukti mendalangi dan melaksanakan pemberontakan. Pak Harto amat sadar bahwa keputusan apapun yang akan beliau ambil, akan mempunyai dampak yang besar; baik untuk saat itu, maupun masa depan yang panjang.
Beliau menghindari jalan “mudah” misalnya dengan menyelesaikannya melalui cara militer. Secara teknis profesional jelas hal itu amat mudah. Namun yang secara teknis profesional mudah itu tidak dapat menjamin masalahnya selesai secara tuntas. Beliau amat sadar, bahwa penanganan yang tidak tepat terhadap Presiden Soekarno dapat membawa luka-luka. bangsa, yang jauh sekali akibatnya.
Oleh karena itu, secara amat sabar, hati-hati, tetapi teguh, beliau menyelesaikan dua hal yang teramat berat itu dengan bijak­ sana. Bukan lagi sebagai Panglima militer. Tetapi lebih tinggi dari itu, yaitu dengan sikap seorang negarawan yang matang. Dalam usia 45 tahun, Pak Harto telah memikul tanggung jawab yang luar biasa beratnya.
Dengan sikap hormat seorang anak kepada Bapak, Bapak Bangsanya, Pak Harto berusaha meyakinkan Presiden Soekarno bahwa beliau tetap menjunjung tinggi kedudukan Presiden Soekarno sebagai Proklamator dan pendiri bangsa. Tetapi beliau juga menjelaskan bahwa rakyat dari seluruh pelosok Indonesia menuntut pembubaran PKI, yang secara amat nyata terlibat dalam peristiwa berdarah itu. Kehendak rakyat inilah yang seharusnya dipatuhi. Sekiranya Presiden Soekarno sebagai konseptor ide Nasakom tidak mungkin membubarkan PKI, maka Pak Harto menyediakan diri memikul tanggung jawab politik membubarkan PKI.
Itulah latarbelakangnya, mengapa selaku pengemban Surat Perintah 11 Maret 1966, atas nama Presiden, Pak Harto membubarkan PKI. Saya merasa berbahagia ikut membantu menyusun dokumen yang bersejarah ini. Sebagai rasa hormat dan taat kepada Presiden Soekarno, Pak Harto menambahkan dengan tulisan tangannya sendiri dengan kata-kata “Dengan berpegang teguh kepada Lima Azimat Revolusi Indonesia” (Panca Azimat Revolusi Indonesia” adalah salah satu ajaran Bung Karno, Mordiono) pada Rancangan Ketetapan Presiden yang membubarkan PKI tadi.
Konsekuen dengan sikapnya tadi, Pak Harto tidak bersedia memenuhi kehendak sebagian masyarakat kita agar Presiden Soekarno dituntut di muka pengadilan. Beliau mengingatkan semua pihak, bahwa kita juga harus mempertimbangkan aspek irrasional dalam menyelesaikan masalah Presiden Soekarno.
Dalam salah satu briefing di Markas Besar Angkatan Darat pada awal tahun 1966, Pak Harto mengingatkan:

bagaimana generasi demi generasi bangsa kita kelak akan melihat sejarah kemerdekaan nasionalnya yang direbut dengan jiwa dan darah serta air mata, jika Proklamator Kemerdekaannya diadili. Presiden Republik ini akan banyak, silih berganti. Tetapi Proklamator hanya Soekarno-Hatta. Proklamasi Kemerdekaan adalah peristiwa terbesar bagi kehadiran bangsa merdeka. Dan hanya terjadi satu kali saja. Tidak pernah akan berulang.

Rasa hormat terhadap Bung Karno ditunjukkan dengan memberikan penghormatan kenegaraan pada pemakamannya, dengan membangun tugu Soekarno-Hatta tepat ditempat Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan, dengan memberi nama Soekarno-Hatta kepada bandar udara Ibukota negara dan dengan mengangkat Bung Karno sebagai Pahlawan Proklamator.
Pak Harto memang sangat hati-hati dalam mempergunakan kekuasaan dan kekerasan. Beliau percaya bahwa banyak masalah lebih tepat jika diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat daripada dengan kekerasan.
Saya kira dalam rangka pikiran ini jugalah, kecuali untuk membubarkan PKI dan melarang faham Marxisme/Leninisme/ Komunisme, Pak Harto tidak pernah mempergunakan wewenang luar biasa yang diberikan oleh Surat Perintah 11 Maret 1966. Juga berbagai Ketetapan MPR yang berisi pelimpahan tugas dan wewenang kepada Presiden/Mandataris MPR untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk pengamanan pembangunan nasional.
Namun masalahnya tidaklah selesai dengan bubarnya PKI. Pancasila yang sudah tercemar oleh faham komunisme sejak 1959 harus dibenahi kembali. Penataan di bidang ideologi ini ,sangat mendasar.
Dengan semangat yang sama sabarnya beliau mengajak semua pihak untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu secara murni dan konsekuen, dalam tatanan kelembagaan yang dirumuskan dalam UUD 1945. Beliau sadar bahwa Pancasila dan UUD 1945 perlu dijelaskan kepada masyarakat. Dalam hubungan itulah dalam tahun 1974 dan 1975 beliau menghimbau para cendekiawan, khususnya di Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, untuk merumuskan Pancasila itu dengan kata kata yang sederhana dan mudah dimengerti rakyat.
Beliau tidak hanya menghimbau, tetapi juga berbuat. Dalam berbagai kesempatan, beliau menyampaikan gagasan-gagasan pribadi serta persepsi beliau, baik tentang Pancasila secara keseluruhan maupun tentang Sila demi Sila. Beliau memerlukan waktu 12 tahun, 1966-1978, dalam mengembangkan pemikiran mengenai bagaimana seyogyanya Pancasila itu dihayati dan diamalkan. Baru dalam tahun 1977, juga dengan rendah hati, beliau menyerahkan rangkaian pemikirannya itu kepada Sidang Urimm MPR sebagai masukan untuk ketetapan MPR tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang memang amat kita butuhkan itu.
Setelah membahasnya dengan sungguh-sungguh, MPR menetapkan Ketetapan MPR No. 11/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang sejak itu ditatarkan kepada pegawai negeri, para pemimpin partai politik dan organisasi masyarakat, kepada para pelajar dan mahasiswa serta kepada masyarakat luas.
Dalam upacara pembukaan penataran calon Penatar Pegawai Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1978, Pak Harto memberikan penjelasan yang mendasar dan menyeluruh mengenai Pancasila itu. Salah satu alinea penting dalam amanat beliau pada kesempatan tersebut adalah seperti berikut ini:

“Sesungguhnya sebagai dasar falsafah dan ideologi negara kita, Pancasila adalah dasar, cara dan tujuan kehidupan kita sebagai bangsa yang ingin mewujudkan cita-cita nasional kita sendiri. Ini berarti bahwa pikiran-pikiran dan kerangka dasar kita dalam bernegara harus benar-benar merupakan perwujudan cita cita Pancasila, bahwa cara dan sistem penyelenggaraan pemerintahan kita harus benar-benar menetapi norma-norma Pancasila, dan bahwa bentuk dan corak masyarakat yang ingin kita wujudkan harus benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.”

Penjelasan Presiden dalam acara tersebut mendapat sambutan yang mengharukan dari salah seorang pendiri negara yang masih hidup Bapak Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo, mengirim surat kepada Pak Harto tanggal 3 Oktober 1978, 2 hari setelah pidato tersebut.
Saya kutipkan beberapa alinea penting surat tersebut:

Perkenankanlah saya bersama ini menyatakan perasaan bahagia sedalam-dalamnya setelah membaca dalam Surat Kabar Sinar Harapan tanggal 2 Oktober, Sambutan Bapak Presiden di Istana Bogor di depan calon penatar pegawai negeri dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila mengenai dasar filsafah dan ideologi Pancasila dalam kehidupan kenegaraan.
Perasaan bahagia itu timbul secara spontan dan mendalam karena formulasi ide-ide yang tersusun dalam Sambutan Bapak Presiden itu menyentuh jiwa dan hati sanubari saya, sebagai salah satu anggota Badan Persiapan Kemerdekaan dalam tahun 1945 yang merumuskan UUD 1945.
Justru penerangan seperti itulah yang dibutuhkan oleh segala lapisan masyarakat karena jelasnya dan mudah dihayatinya oleh setiap warga negara Republik Indonesia yang menghendaki terlaksananya negara Indonesia yang ADIL DAN MAKMUR.
Oleh karenanya menurut hemat saya, Sambutan Bapak Presiden itu sebaiknya dicetak seluruhnya dalam buku atau brosur kecil yang dapat disebarluaskan baik dikalangan Pemerintah maupun non-Pemerintah bahkan di sekolah-sekolah Menengah dan Universitas-universitas di seluruh Tanah Air kita.
Perumusan Pancasila dalam sambutan Bapak Presiden itu lebih mudah difahami oleh khalayak ramai daripada penerangan yang pernah disusun oleh Panitia Lima dimana saya menjadi salah satu anggota dari Panitia tersebut”.

Bapak Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo adalah sahabat pribadi Bung Karno dan Bung Hatta. Beliau adalah salah seorang yang mengikuti dari dekat seluruh persiapan kemerdekaan dalam sidang­sidang BPUPKI. Karena itu pernyataan beliau di atas mempunyai arti yang sangat penting. Makna penting yang terkandung dalam surat itu adalah bahwa secara ideologis Pak Harto berada pada jalan yang benar.
Betapapun benarnya secara ideologis, Pak Harto tetap rendah hati untuk tidak mengangkat diri sendiri sebagai satu-satunya sumber untuk memahami Pancasila. Sekitar tahun 1985 beliau mulai menyampaikan gagasan tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Konsisten dengan rangkaian ajakan sebelumnya, dalam rangka Pancasila sebagai ideologi terbuka ini Pak Harto memberi landasan ideologis yang lebih kukuh untuk keterlibatan semua orang dalam mengembangkan penjabaran Pancasila itu secara kreatif dan dinamis.
Satu hal khusus dalam kegandrungan Pak Harto terhadap kehidupan berkonstitusi ini adalah kebijaksanaan beliau mengenai peranan militer. Beliau berulang kali mengingatkan kode etik ABRI, Saptamarga dan rangkaian amanat Panglima Besar Sudirman tentang TNI sebagai tentara rakyat dan tentara nasional. Oleh karena itu ABRI menentang militerisme, totaliterisme dan berbagai jenis kediktatoran, baik sipil maupun militer.
Gagasan mendasar yang disumbangkan Pak Harto bagi kemantapan dan kesegaran perkembangan dan pertumbuhan bangsa ini adalah menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara .
Sejarah pemikiran politik kita mencatat bahwa gagasan ini tidak mudah diterima oleh para pemimpin dalam masyarakat kita yang majemuk ini. Juga para pemimpin yang saya kenal betul mendukung Pancasila itu dengan sepenuh hati, seperti almarhum Letnan Jenderal TNI (Purn.) Tahi Bonar Simatupang, tidak demikian saja menerima gagasan tersebut. Ada masalah-masalah teologis, filosofis dan ideologis yang perlu dibenahi serta dijernihkan terlebih dahulu sebelum suatu golongan menerima gagasan tersebut secara ikhlas dan mantap. Perkembangan ini sesungguhnya menunjukkan berkembangnya iklim demokrasi yang sehat.
Seperti biasa, Pak Harto tidak mau nggege mangsa, mendesakkan sesuatu sebelum waktunya. Beliau dengan sabar tetapi teguh menunggu selama delapan tahun setelah dimulainya penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam tahun 1978, sebelum dalam tahun 1985 lahir Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa organisasi kemasyarakatan itu menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dengan telah memasyarakatnya Pancasila secara luas, memang hanya soal waktu bahwa Pancasila secara formal ditegaskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi-organisasi. Secara retrospektif memang masuk akal jika Pancasila, yang merupakan konsensus nasional pertama dan paling mendasar itu, ditegaskan sebagai asas oleh seluruh organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan.
Sejarah politik Indonesia memang penuh dengan gejolak yang mempunyai akar pertentangan ideologi, bahkan perbedaan tafsir tentang ideologi yang sama. Rasanya pada suatu saat bahkan terdapat kesan seakan-akan ideologi telah ditingkatkan menjadi semacam agama. Pak Harto menyadari benar hal yang membahayakan ini. Karena itu beliau menegaskan bahwa Pancasila tidak akan diagamakan dan agama tidak akan dipancasilakan.
Dapat difahami bahwa bangsa yang secara suku dan golongan majemuk, apabila masing-masing ideologinya bersimpang siur, tidak akan dapat hidup sebagai satu bangsa. Apalagi untuk membangun. Bangsa berdiri karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu harus dituangkan serta dijabarkan dalam satu falsafah politik bersama, yang selanjutnya perlu disistematisasi lagi dalam ideologi, yang menjabarkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam falsafah politik itu kedalam berbagai bidang. Selanjutnya, masing-masing golongan harus mengadakan penataan kembali falsafah politik serta ideologinya, setelah setuju untuk mendirikan suatu negara nasional. Tidak bisa lain. Secara menyeluruh, rakyat Indonesia sendiri secara nyata telah berteguh menegakkan nilai-nilai Pancasila, yang memang berasal dari nilai-nilai kebudayaannya sendiri. Yang menjadi masalah memang bukan rakyat Indonesia itu sendiri, tetapi organisasi-organisasi serta para pemimpinnya.
Seingat saya, adalah Nahdlatul Ulama yang serta merta mempelopori penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Amat penting dalam hal ini adalah terobosan konseptual almarhum Kiayi Haji Ahmad Siddik, yang menyatakan bahwa negara Pancasila adalah bentuk final negara yang diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia. Pernyataan itu bukarnah pernyataan politik, tetapi hasil renungan beliau terhadap dalil-dalil aqidah Islam dan hukum Syariah. Penegasan oleh organisasi Islam yang besar itu merupakan babak baru dalam proses nation-building Indonesia. Sejak itu rasanya telah tercipta momentum yang positif untuk penerimaan Pancasila secara formal oleh organisasi-organisasi.
Hal ini tidak berarti bahwa organisasi yang tidak serta merta menerima Pancasila itu tidak mendukung gagasan ini. Diperlukan waktu yang memadai serta argumen yang lebih kuat untuk penerima­an itu, serta untuk menata kembali landasan konseptual ke dalam, bahkan tidak jarang landasan teologis serta filosofisnya. Syukur, setelah melalui renungan yang intensif, semua pihak bersepakat. Lebih dari itu, menerima gagasan ini setelah mempertimbangkan segala segi, rasanya tidak kalah mantapnya dengan yang menerimanya dengan spontan.
Saya kira, tidak banyak yang akan membantah bahwa gagasan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan salah satu sumbangan Pak Harto yang paling dasar kepada bangsa kita ini.

IV

Setelah Pancasila dan UUD 1945, perhatian Pak Harto tercurah kepada pembangunan Nasional. Pembangunan nasional ini tidaklah terlepas dari Pancasila dan UUD 1945, tetapi merupakan pengamalan dari padanya. Penegasan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila mempunyai makna ideologis yang penting. Secara teknis, detil perencanaan dan administrasi pembangunan nasional beliau percayakan kepada para ahlinya; baik dalam Bappenas, maupun dalam jajaran departemen dan lembaga pemerintah non departemen. Tetapi arah dan kebijaksanaan pokok pembangunan nasional itu beliau tetapkan sendiri.
Wawasan Pak Harto yang luas mengenai pembangunan nasional dikemukakan dengan sangat jelas dalam pidato di Pasar Klewer pada tahun 1971. Pada kesempatan itu, beliau tidak membaca naskah pidato tertulis yang telah ada. Beliau berpidato tanpa teks. Suatu pidato besar. Sama sekali lain arah dan isinya dari teks yang telah ada.
Pak Harto berbicara tentang pembangunan bangsa ini. Sangat mendasar. Mencakup jangka panjang 25 tahun ke depan. Pembangunan jangka panjang itu dibagi dalam lima babak pembangun­an, yang kemudian kita kenai sebagai Repelita-Repelita. Tiap babak jelas tujuan dan sasarannya. Beliau jelaskan pula perubahan­perubahan struktur ekonominya. Dengan terus terang, penuh kejujuran dan perhitungan, beliau tegaskan bahwa pada akhir pembangunan jangka panjang pertama itu belum akan terwujud masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang kita cita­-citakan. Yang akan kita capai barulah landasannya. Tidak ada pemimpin yang berbicara sejelas dan sejujur itu kepada rakyat mengenai pembangunan masa depan. Banyak orang kaget. Lama benar dan jauh sekali perjalanan yang hams kita tempuh dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Pak Harto telah melihat sejarah ke depan itu dengan jernih dan benar.
Dalam pidato di Pasar Klewer ini Pak Harto sudah berbicara mengenai perlunya kita menguasai teknologi, yang kelak melahirkan BPPT dan Badan Pengelola Industri Strategis. Juga telah berbicara mengenai pengolahan kayu menjadi pulp sebagai bahan baku kertas, rayon dan sebagainya.
Pak Harto mempunyai visi yang jelas mengenai pembangunan nasional itu. Pembangunan nasional harus dilaksanakan menurut model kita sendiri, yang berakar dalam budaya bangsa Indonesia sendiri.
Pembangunari ekonomi memperoleh perhatian khusus dari Pak Harto, karena bidang inilah yang paling rawan dalam ketahanan nasional kita dan karena bidang itulab yang paling menyentuh kepentingan orang banyak. Pengalaman menunjukkan bahwa bidang ini juga paling rentan terhadap pengaruh dari luar, dan memerlukan keputusan-keputusan mendasar dari Presiden. Seperti juga halnya dengan bidang politik, Pak Harto menangani pembangunan bidang ekonomi ini secara intens, cermat dan hati-hati,tetapi tidak ragu mengambil keputusan yang tidak populer jika hal itu memang diperlukan.
Sampai Repelita V sekarang banyak kemajuan penting yang berhasil dicapai bangsa Indonesia dalam pembangunan ekonominya. Melewati berbagai kesulitan, hambatan dan tidak jarang ujian-ujian berat, maka keterpaduan dan keserasian kebijakan stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan mencapai banyak hasil. Rasanya cukup banyak kritik dan sanjungan terhadap kebijakan dan hasil pembangunan Indonesia sampai sekarang. Salah satu kritik adalah sinyalemen melebarnya kesenjangan antara mereka yang sudah berada pada poslsi kuat di bidang ekonomi dengan mereka yang baru mulai mengadakan konsolidasi.
Pak Harto memperhatikan dengan cermat kritik-kritik itu, baik yang dikemukakan secara terbuka maupun yang tidak terbuka. Beliau selalu mengambil langkah-langkah koreksi terhadap sisi-sisi pembangunan yang perlu dibenahi. Pertumbuhan ekonomi akan memberi jawaban terhadap perluasan kesempatan kerja dan kemajuan. Seringkali diingatkan, bahwa keadilan tanpa pertumbuhan sama saja dengan membagi kemelaratan.
Pemerataan mendapat perhatian yang sama besarnya dengan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Sudah sangat lama, misalnya, ada lima sektor pembangunan yang selalu menduduki peringkat teratas dalam penyediaan anggaran pembangunan. Kelima sektor itu ialah pertanian dan irigasi, pertambangan dan energi, perhubungan, pembangunan daerah dan pendidikan. Kelima sektor ini besar artinya bagi langkah-langkah pemerataan. Ketika beberapa tahun yang lalu ekonomi Indonesia mendapat pukulan keras dari resesi ekonomi dunia, beliau menekankan agar anggaran pembangunan untuk daerah dan proyek-proyek Inpres harus mendapatkan prioritas tinggi. Kebijakan ini ternyata membuat ekonomi kita memiliki daya tahan terhadap pengaruh buruk dari resesi ekonomi dunia waktu itu.
Akhir-akhir ini beliau mengemukakan gagasan yang orisinil dan berani dengan meminta kesediaan kalangan dunia usaha yang besar dan sehat agar memberi kesempatan kepada koperasi ikut memiliki saham dalam perusahaan tersebut. Kebijakan “Bapak Angkat” merupakan langkah penting lainnya untuk mempercepat terangkatnya golongan ekonomi lemah. Sejak tahun-tahun awal pembangunan beliau mengembangkan gagasan dan mencurahkan perhatian yang sangat besar pada pengembangan dan pembinaan Koperasi Unit Desa.
Kepada saya Pak Harto pernah mengatakan bahwa dalam pembangunan pun “banyak jalan menuju Roma“. Kita memang belum sampai pada tujuan akhir. Kitaa baru berada di sasaran antara. Dalam pembangunan jangka panjang kedua lah masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila akan mulai tampak wujudnya. Pak Harto menggugah semangat bangsa ini dengan mengatakan bahwa pembangunan jangka panjang kedua itu kita jadikan Kebangkitan Nasional yang kedua.

V

Ingatan Pak Harto sangat kuat. Banyak orang mengakui hal itu. Juga orang-orang asing. Beliau bisa menceritakan dengan lancar pembicaraan-pembicaraannya dengan Bung Karno, dengan Bung Hatta, dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX .dan dengan banyak sekali tokoh-tokoh atau orang-orang penting lainnya. Hal-hal mendasar yang dibicarakan, nuansa dan kalimat-kalimatnya pun dengan sangat mengagumkan beliau ingat. Beliau ingat pembicaraan dengan presiden-presiden, perdana-perdana menteri serta menteri­menteri dan tokoh-tokoh negara lain yang pernah ditemuinya, kendatipun hal itu telah berlangsung lebih dari dua puluh tahun yang lalu. Pak Harto dapat menyebut dengan lancar dan tepat, kapanpun juga, berapa besar ekspor kita di tahun 1966, berapa besai anggaran negara kita ketika kita pertama kali memulai Repelita I dahulu. Beliau bisa menyebut berapa besar tambahan beban utang luar negeri kita karena apresiasi mata uang yen, berapa produksi pupuk kita, berapa nilai ekspor LNG kita, berapa banyak pupuk yang diperlukan tiap hektar untuk pelaksanaan intensifikasi massal dalam rangka peningkatan produksi beras. Ingat benar berapa luas wilayah lautan kita, berapa jumlah pulau kita setelah dihitung kembali beberapa tahun yang lalu. Ingat benar petunjuk-petunjuk yang di berikan dalam sidang-sidang kabinet, petunjuk lisan kepada menteri-menteri, disposisi pada surat-surat. Beliau ingat banyak hal, banyak orang. Dalam rangkaian tahun-tahun yang sangat panjang.
Saya lihat hal-hal itu sangat penting artinya dalam menggariskan kebijaksanaan dan mengambil keputusan yang tepat secara cepat. Beliau segera membuat gambaran yang menyeluruh mengenai masalah-masalah yang dihadapi dan meletakkan masalah-masalah itu dalam tingkat nasional, regional dan internasional.
Disertai dengan penguasaan beliau terhadap semangat pasal pasal UUD, GBHN dan berbagai undang-undang yang penting, serta wawasan yang luas, maka putusan yang diambil merupakan putusan yang kuat dasarnya. Keputusan-keputusan beliau berkadar kenegarawanan yang tinggi.

VI

Di bagian atas pintu kamar beliau menerima tamu di kediaman Jalan Cendana No. 8 terdapat tiga huruf Jawa: Sa, Sa, Sa. Saya pernah menanyakan kepada beliau apa makna tulisan itu. Sa yang pertama berarti sabar. Sa yang kedua berarti sareh, pasrah. Sa yang ketiga berarti saleh. Dengan panjang lebar, lancar dan logis beliau jelaskan. Saya kemudian memahami ada falsafah Jawa yang sangat dalam dari ketiga suku kata itu. Ringkasnya dalam menghadapi kehidupan ini orang harus bersifat sabar. Kehidupan itu mengalami prosesperkembangan yang wajar. Tidak dapat dipaksa-paksakan, apalagi jika belum waktunya. Semua kejadian tidak akan terjadi tanpa sebab. Jika hal itu telah dihayati maka orang akan bersikap sareh, artinya pasrah dalam makna yang positif. Sabar dan sareh membuat orang melihat sesuatu secara obyektif, berfikir jernih dan bersikap tenang. Dalam hubungannya dengan kehidupan dan pengambilan keputusan, maka sikap tadi akan menghasilkan perbuatan saleh yang bermanfaat bagi orang banyak.
Saya memahami sikap hidup, pandangan, kepemimpinan dan langkah-langkah Pak Harto dalam memimpin bangsa ini juga didlasarkan pada pedoman tadi. Karena itu beliau selalu tenang dalam bersikap dan mengambil keputusan, sebab semuanya dilihat secara jernih. Karena itu pula beliau mampu mengendalikan diri dan selalu bersikap seimbang. Beliau juga melihat diri sendiri secara jernih dan seimbang pula.
Pak Harto tahu kemampuan dan keterbatasannya sendiri. Saya ingat benar tidak mudah untuk meyakinkan beliau sebelum beliau bersedia mendapat penghargaan sebagai Bapak Pembangunan. Beliau berkata kepada saya bahwa pembangunan masih akan berjalan panjang, dengan tantangan yang berat. Sebutan Bapak Pembangunan akan merupakan beban. Tetapi jika semua memang menghendaki demikian, maka dengan rendah hati beliau menerimanya sebagai dorongan batin dan kekuatan untuk melanjutkan memimpin pembangunan bangsa.
Ada sejumlah perguruan tinggi terkemuka di negeri ini dan di luar negeri yang menilai Pak Harto pantas diberi gelar kehormatan akademis Doktor Honoris Causa. Tanpa bermaksud mengecewakan pihak yang ingin memberi kehormatan itu, tetapi dengan penuh kesadaran, beliau tidak bersedia menerimanya. Gelar seperti itu hanya akan menambah beban, karena bukan wilayah yang beliau kenal. Ketika akan menerima tanda kehormatan dari badan PBB mengenai keberhasilan beliau melaksanakan program keluarga berencana di Indonesia, beliau masih menanyakan secara langsung dari delegasi yang menemuinya. Pertanyaan sederhana tetapi mendasar. Penghargaan itu diberikan karena keberhasilan yang dinilai dari laporan ataukah karena hasil pengamatan di lapangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika dijawab hal yang kedualah yang menjadi pertimbangannya, maka kehormatan yang sangat tinggi itu beliau terima dengan perasaan tidak terganggu.
Sikap tenang, jernih dan seimbang membuat Pak Harto penuh disiplin dan tertib, dalam sikap dan dalam berpikir maupun terhadap diri sendiri. Jika akan bertemu dengan presiden, perdana menteri atau menerima tamu-tamu asing, atau menerima menteri dan pejabat serta siapapun, terasa sekali beliau menyiapkan diri dengan baik. Beliau menguasai sekali apa yang ingin dikemukakannya. Pandangannya dikemukakan secara jernih, logis dan lugas. Masalah yang kelihatannya teknis dan kecil, diberinya latarbelakang yang lebih luas dan mendasar. Tidak jarang juga falsafahnya. Dengan begitu penjelasannya mempunyai dasar pijakan yang kukuh.
Pak Harto adalah pendengar yang baik. Dengan wajah yang menunjukkan perhatian didengarkannya dengan sabar kata-kata dan penjelasan orang lain. Jika pun beliau sudah tahu, tidak jarang lebih tahu dari orang yang berbicara, beliau tetap saja menunjukkan kesabaran sebagai pendengar yang baik. Tutur katanya disampaikan secara lembut. Perasaan orang dijaganya. Teguran pun disampaikan secara halus, tanpa membuat yang ditegur merasa tersudut dan patah semangat. Begitu halus, kadang-kadang yang ditegur tidak merasa bahwa yang bersangkutan sebenarnya mendapat teguran.
Pak Harto menggunakan waktu sangat efisien. Setiap hari beliau menerima tamu di gedung Bina Graha, di Istana Merdeka atau di Cendana rata-rata sekitar 4-5 orang. Dengan cara dan gaya beliau sendiri waktu setengah jam yang tersedia dalam membicarakan .hal-hal yang sangat mendasar. Untuk hal-hal yang sangat penting bisa saja pembicaraan berlangsung satu sampai dua jam. Tidak jarang beliau menerima tamu dan menteri di malam hari, di kediaman beliau. Pak Harto selalu siap ditempat sebelum menerima tamu-tamunya. Bisa lima menit, sepuluh menit atau lebih lama lagi sebelum tamunya masuk tepat pada waktu yang telah diacarakan.
Beliau bersiap diri 24 jam untuk mengemban tugas kenegaraan yang berat itu. Karena ada suatu hal yang sangat penting yang perlu saya laporkan dan perlu segera mendapat keputusan Presiden, saya pernah mohon waktu mendadak untuk menghadap beliau melalui Ajudan Presiden. Waktu itu sekitar jam dua siang. Waktu yang sepantasnya beliau beristirahat. Penyelesaian masalah itu ternyata memerlukan pertemuan-pertemuan berikutnya dengan beberapa tokoh, yang berakhir sampai sekitar lima jam berikutnya. Ketika saya mohon maaf atas apa yang saya sendiri menganggap sebagai gangguan itu, beliau dengan sabar mengatakan: “Tidak apa-apa. Saya siap menjalankan tugas 24 jam sehari. Bu Harto juga telah saya beri tahu”. Saat lain lagi saya mohon waktu mendadak sekitar jam sembilan malam, karena ada hal mendesak yang harus beliau putuskan. Beliau menerima saya, walaupun saat itu kesehatan beliau sedang terganggu. Betapa total, intens dan penuh pengabdian beliau kepada tugas.
Di sela-sela kesibukan KTT Gerakan Non Blok di Beograd, ketika menghadiri pemakaman Kaisar Showa dan Penobatan Kaisar Akihito di Tokyo beliau menerima tamu mulai dari presiden, perdana menteri, menteri dan tamu-tamu penting lainnya. Waktu digunakan secara efisien.

VII

Selain nilai-nilai budaya Jawa, warna kepemimpinan Pak Harto dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman militernya. Budaya Jawa tidak beliau letakkan secara sempit kedaerahan. Pak Harto memahami bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku itu memiliki ajaran-ajaran atau pesan-pesan yang beraneka ragam dalam berbagai kehidupan. Masing-masing ajaran, melalui proses interaksi, akan memberi sumbangan bagi perkembangan nilai-nilai budaya Indonesia. ltulah yang dimaksud jika beliau sering mengatakan bahwa Indonesia modern yang harus kita bangun haruslah tetap berkepribadian sendiri. Beliau memandang Pancasila bukan penarikan yang lebih tinggi dari ”Declaration of Independence” dan Manifesto Komunis, melainkan nilai-nilai kehidupan yang digali dari bumi dan kepribadian Indonesia sendiri. Jika beliau banyak berbicara mengenai falsafah dan ajaran-ajaran budaya Jawa maka sebabnya sederhana saja. Beliau memang orang Jawa. Tetapi beliau sangat menghargai nilai-nilai budaya dan ajaran suku-suku bangsa yang lain. Kepada Tim P-7, sejak semula, beliau minta agar menggali nilai-nilai kehidupan dan ajaran suku-suku lainnya di tanah air kita, guna memperkaya pemahaman dan pelaksanaan Pancasila.
Seperti yang beliau katakan kepada harian “Yomiuri Shimbun” bulan Mei 1989, pengalaman dan pendidikan sebagai militer membekali beliau dengan pengetahuan strategi, taktik, kepemimpinan dan disiplin. Segala sesuatu tidak mungkin dicapai sekaligus. Harus ada babak-babaknya, yang disesuaikan dengan kemampuan menangani situasi dan kondisi. Jika rertcana disusun secara tepat, maka sasaran dapat tercapai sesuai dengan rencana itu. Jika rencana kurang tepat atau keadaan berubah, maka harus diadakan evaluasi dan koreksi. Yang penting tujuan harus jelas dan dipegang teguh. Bagi Pak Harto, Pancasila dan UUD 1945 memuat tujuan bangsa ini. Karena itu harus dipegang teguh oleh seluruh bangsa Indonesia. Karena itu dipegang teguh oleh Pak Harto.
Apakah Pak Harto berhasil atau gagal dalam memimpin bangsa ini, hal itu beliau serahkan sepenuhnya kepada rakyat. Itulah sikap Pak Harto yang beliau kemukakan dengan ketulusan yang sepenuh­penuhnya. Menyambut hari ulang tahun Pak Harto yang ke-70 sekarang ini, kita bisa banyak belajar dari beliau sebagai Bapak, Pemimpin dan Negarawan.
Dirgahayu selalu Pak Harto beserta keluarga.

***

________________

Moerdiono, “Bapak, Pemimpin dan Negarawan”, dalam buku “Diantara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun” (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 2009), hal 331-352.