Jul 262014
 

Negarawan, Guru Dan Pelajar Sepanjang Hayat[1]

Doddy Tisna Amidjaja [2]

Pertama kali saya mendengar nama Bapak Soeharto serta melihat roman wajah dan sekelumit citra pribadinya ialah melalui siaran TVRI pada malam hari, tanggal 5 Oktober 1965. Sejak pecahnya berita yang menggegerkan mengenai G-30-S/PKI dan tentang diculiknya beberapa perwira Angkatan Darat, antara lain Jenderal A Yani, suasana ibukota dan tanah air, pada umumnya, sungguh tegang-mencekam, serta penuh kekhawatiran dan kesangsian. Oleh sebab itu reportase visual TVRI mengenai diketemukan dan diangkatnya jenazah para perwira yang diculik itu dari sumur tua di Lubimg Buaya, diikuti oleh seluruh masyarakat dengan sangat cermat.

Didalam fokus dari peristiwa yang diabadikan oleh TVRI itu, yang menayangkan suatu adegan yang sangat mengharukan dan berkesan mendalam dari “drama” G-30-S/PKI, maka figur Mayor Jenderal Soeharto tampil dominan memancarkan kesan seorang pribadi yang berwibawa, mantap kontrol emosinya, tenang dan meyakinkan dalam gerak dan ucapannya. Pada saat itu dengan sendirinya terlintas dalam pikiran bahwa dari Mayor Jenderal Soeharto kiranya dapat diharapkan lindungan dan bimbingan untuk membawa bangsa dan negara keluar dari kekisruhan politik dan ekonomi yang sedang melanda bangsa kita pada masa itu.

Di bulan-bulan dan tahun berikutnya, sejalan dengan peran dan tugas Bapak Soeharto untuk negara, maka lebih sering pula penampilan beliau dalam forum dan media publik. Kami yang tinggal di daerah Bandung pun mengikutinya dengan penuh perhatian. Namun, kesempatan untuk melihat penampilan Pak Harto pribadi, barulah terjadi pada kunjungan beliau di Bandung setelah G-30-S/PKI. Sepanjang ingatan saya, ketika itu beliau hanya singgah di ruang tunggu lapangan udara Hussein Sastranegara untuk mengadakan pertemuan dengan pimpinan Divisi Siliwangi. Sejumlah pimpinan KASI dimana saya menjadi salah seorang anggota, dengan membawa spanduk-spanduk, mencoba mendekati dan mohon kesempatan untuk bicara dengan beliau. Namun permohonan itu tidak dikabulkan oleh para petugas, sehingga kami hanya dapat melihat beliau melalui kaca jendela saja. Kedua kalinya saya melihat beliau dari dekat adalah pada pembukaan Seminar II Angkatan Darat di Bandung pada bulan Agustus 1966.

Pada kedua kesempatan itu, saya amati penampilan beliau. Pada saat-saat itu tampak beliau sangat serius, tetapi memancarkan suatu wibawa, malah cenderung berkesan angker. Senyum beliau pun tidak semurah seperti di kemudian hari, sehingga mengundang julukan The Smiling General. Saya menduga, bahwa roman wajah beliau yang agak mendung itu, adalah refleksi dari sekian banyak persoalan yang terkandung dalam benak dan kalbunya, sebagai konsekuensi diembannya Supersemar. Sebagaimana kita ketahui bersama, Supersemar itu mengamanatkan kepada beliau untuk menangani keadaan sosial-politik yang sedang bergolak pada tahun 1966 itu, khususnya dalam aspek keamanan dan keselamatan bangsa, negara serta pemimpin tertinggi negara.

Diantara tahun 1969 hingga tahun 1989, saya mendapat kesempatan cukup banyak bertemu dengan Pak Harto, sehubungan dengan tugas dan jabatan yang saya pegang berturut-turut selaku Rektor, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Ketua LIPI. Hubungan itu memang terbatas pada hal-hal yang menyangkut tugas-tugas saya sebagai pembantu pimpinan negara dalam menangani sektor pendidikan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi saya sempat memperhatikan bahwa didalam gaya kepemimpinan dan cara-cara beliau memandang permasalahan serta dalam pemberian petunjuk pemecahannya, saya selalu merasakan aspek-aspek manusiawinya serta intensitas perhatian beliau yang tinggi bagi setiap problema yang diajukan. Oleh karena itu saya mempunyai kesan bahwa beliau memahami konsep dan menguasai informasi-informasi detail.

Pada akhir tahun 1968, atas permintaan dan dorongan yang sangat dari rekan-rekan staf akademik ITB, saya dengan berat hati menyediakan diri untuk turut serta dalam proses pemilihan Rektor ITB, untuk menggantikan Brigjen. Ir. Kuntoadji, yang mengakhiri masa baktinya. Pada waktu itu, proses pemilihan calon rektor dilaksana­ kan secara sangat demokratis dan terbuka, serta diikuti pula oleh beberapa tokoh terkemuka dari luar masyarakat ITB. Diundangnya unsur-unsur luar ITB dalam proses pencalonan rektor adalah dalam rangka usaha ITB untuk menjaring calon rektor yang terbaik, dalam kenyataannya memang sudah tiga kali berturut-turut ITB mendapatkan seorang rektor dari luar.

Pada waktu itu, dari luar ITB, turut serta dalam proses tersebut seorang akademikus, perwira tinggi ABRI yang sangat terkemuka. Beliau adalah seorang letnan jenderal yang sudah dikenal tinggi tingkat citra masyarakatnya, kepemimpinannya, serta luas pengalaman dan wawasannya; juga meyakinkan integritas pribadinya. Pada akhir proses pencalonan itu, memang ternyata perwira tinggi ABRI itu menduduki urutan prioritas pertama. Selain beliau ada dua calon final -diantaranya saya sendiri- yang diajukan kepada Menteri P dan K untuk akhirnya diteruskan kepada Presiden untuk penetapannya. Mengingat, bahwa sejak diresmikannya sudah tiga kali berturut-turut ITB mendapatkan seorang rektor dari luar lingkungan staf akademik sendiri dan memperhatikan pula situasi umum di tanah air pada waktu itu, maka kami pada umumnya berspekulasi bahwa Bapak Presiden akan cenderung memilih akademikus yang juga perwira tinggi ABRI untuk memimpin suatu lembaga pendidikan tinggi teknologi yang sangat penting itu. Akan tetapi ternyata, di luar dugaan, Bapak Presiden Soeharto telah mempercayakan pimpinan ITB kepada saya dengan memberikan pesan-pesannya.

Keputusan Bapak Presiden yang sedemikian itu, dalam aspek tertentu menunjukkan tidak benarnya anggapan pada waktu itu, bahwa pimpinan negara lebih nyaman (comfortable) mempercayakan kepemimpinan kepada unsur ABRI demi ketertiban. Dan dengan keputusan Presiden itu, ITB untuk pertama kalinya mendapatkan seorang rektor dari lingkungan akademik sendiri. Hal tersebut merupakan suatu pelajaran tersendiri bagi kami, yang umumnya terdiri dari akademisi sebaya dan berpengalaman sama, untuk melihat lebih cermat dalam lingkungan sendiri serta mengakui adanya perbedaan dan kelebihan prestasi atau kemampuan kepemimpinan diantara sesama rekan-rekan untuk dipilih sebagai pimpinan.

Pada tahun pertama saya menjabat Rektor ITB, yakni pada pertengahan tahun 1969, ITB mendapat kehormatan besar dengan kunjungan Presiden Soeharto untuk pertama kalinya di kampus ITB. Beliau datang untuk menghadiri peringatan “50 tahun Pendidikan Tinggi Teknik di Bumi Indonesia”. Pada kesempatan itu, beliau sempat pula mengunjungi Student Center, yang telah dibangun atas usaha Dewan Mahasiswa. Beliau dengan akrab beramah-tamah dengan para mahasiswa; bahkan Pak Harto memberikan kehormatan kepada para mahasiswa dengan berkenannya beliau mengenakan jaket biru mahasiswa ITB yang beremblem Ganesha. Pada waktu kunjungan itu, saya baru melihat Pak Harto sungguh gembira dengan tulus dan rileks, sambil banyak menunjukkan senyumnya. Para mahasiswapun sangat antusias dan wajar dalam sambutan serta ucapan-ucapan mereka.

Di tahun-tahun kemudian, selaku pembantu pimpinan negara dalam bidang pendidikan, sebagai Rektor dan Direktur Jenderal Pendidikan Tiriggi, saya lebih memahami, bahwa Pak Harto menaruh perhatian yang tulus dan sangat besar akan keadaan mahasiswa dan kelancaran studi mahasiswa. Pada suatu hari, di awal tahun 1970-an, saya mendapat panggilan penting dari Menteri P danK, pada waktu itu Pak Sjarif Thajeb. Menteri menyampaikan pertanyaan Pak Harto mengenai salah satu kebijaksanaan dan tindakan yang telah saya laksanakan terhadap beberapa mahasiswa yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program Orientasi Studi (OS) mahasiswa baru ITB. Memang program tersebut telah disusun oleh Dewan Mahasiswa atas petunjuk-petunjuk pimpinan ITB dan pelaksanaannya dipercayakan kepada para mahasiswa, dengan diamati oleh dosen-dosen pembimbing.

Bapak Presiden menanyakan alasan pimpinan ITB mengenakan skorsing kepada beberapa mahasiswa penanggungjawab OS, dan apakah sifat skorsing itu hanya dalam tugasnya sebagai penanggungjawab OS atau juga terhadap kewajiban studinya? Saya cukup terkejut ketika menyadari bahwa Bapak Presiden Soeharto cermat memperhatikan keadaan di lapangan, khususnya hal ihwal mahasiswa. Saya juga kaget, sebab hal itu mungkin untuk pertama kalinya seorang mahasiswa dikenakan sanksi akademik, bagi suatu kesalahan yang terjadi dalam kegiatan·yang sifatnya co-curricular. Saya menjelaskan alasan dari sanksi yang telah dikenakan yang mem punyai implikasi akademik itu. Saya jelaskan bahwa sanksi tersebut absah menurut aturan dan kewenangan yang berlaku dan diindahkan di ITB, disamping bahwa tindakan tersebut sesungguhnya mempunyai nilai edukatif pula. Sementara itu mahasiswa yang bersangkutan memang telah diberikah penjelasan sepuasnya mengenai sifat dari kelalaiannya, serta diberikan kesadaran akan implikasi­implikasi yang lebih luas dari tindakannya. Oleh karena itu secara jujur mereka menyatakan dapat inengerti dan menerima.

Selanjutnya, saya kemukakan pendapat kepada Pak Menteri bahwa tindakan tegas tapi correct itu ialah untuk menunjukkan kepada pihak masyarakat di luar kampus ITB, bahwa pimpinan ITB dapat menjaga ketertiban rumah-tangganya sendiri dan tidak memerlukan campurtangan dari luar. Saya juga menyampaikan bahwa ITB menjamin bahwa tiap sanksi yang dilaksanakan, sejauh mungkin mempunyai suatu segi edukatif pula, dan bukan untuk mematikan harapan mahasiswa dalam mengejar cita-cita. Beberapa hari kemudian, Pak Sjarif memberitahukan kepada saya bahwa Bapak Presiden memahami masalahnya dan berpesan agar saya terus melaksanakan tugas dengan bijaksana, untuk mengatur urusan kampus sendiri, Sewaktu saya menjabat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, saya lebih jauh memahami bahwa perhatian Pak Harto terhadap mahasiswa, tidak hanya kepada mahasiswa ITB saja, tetapi kepada mahasiswa dan pelajar pada umumnya. Hal ini adalah sesuai dengan apa yang sering beliau katakan dalam pidato-pidato resmi, yakni betapa vitalnya sumber-daya manusia yang berpendidikan, memiliki pengetahuan, keterampilan dan semangat kerja membangun bagi pembangunan bangsa dan negara.

Sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, secara ex-officio, saya pernah mendapat kehormatan untuk duduk sebagai anggota pengurus Yayasan Beasiswa Supersemar. Saya mengenang rapat­rapat pengurus periodik tahunan sebagai saat-saat yang paling menyenangkan dalam seluruh pengalaman saya membantu Pak Harto. Sebab, pada rapat yayasan itu, yang dilaksanakan dalam suasana privat dan di kediaman Pak Harto di Jalan Cendana, beliau nampak sedemikian rileks dan berbahagia dalam menerima laporan hal-ihwal pelaksanaan pemberian beasiswa, kemajuan-kemajuan dan masalah-masalah belajar. Beliau dengan penuh perhatian mendengarkan usul-usul kami, para anggota, bagi penyempurnaan pedoman-pedoman, atau mengenai kemungkinan diluluskannya kategori penerima beasiswa baru, seperti mahasiswa pasca-sarjana, promovendus dan lain sebagainya. Sementara itu, saya amati, betapa cermat dan telitinya beliau mengikuti pembukuan keuangan yayasan.

Saya kira, didalam mempelajari masalah-masalah dan kondisi belajar para pelajar/mahasiswa serta dalam memikirkan, mempertimbangkan bantuan -wajar- yang dapat diberikan kepada mereka dalam rangka Yayasan Beasiswa Supersemar, maka Pak Harto mendapatkan informasi serta perhatian yang mendalam mengenai realita kehidupan mahasiswa kita. Oleh karena itu tidak mengherankan, bila perhatian beliau juga menjangkau kepada permasalahan pemukiman dan asrama mahasiswa. Dengan senang hati saya mengikuti kegembiraan Pak Harto dalam mengembangkan pikiran beliau tentang pembangunan asrama mahasiswa, serta kemungkinan manajemennya oleh perkoperasian mahasiswa.

Bahwa Pak Harto, jika membicarakan sesuatu hal, dapat sampai kepada detailnya, kini sudah dipahami benar oleh para pembantu beliau pada umumnya. Bagi saya sendiri, pertama kali saya menyaksikan dan mendengarkannya adalah ketika selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, saya mendampingi para mahasiswa yang baru menyelesaikan pertemuan ISMS (Ikatan Senat Mahasiswa Sejenis) Peternakan, mengunjungi ranch Triple S, di Tapos. Sebelumnya, sungguh saya merasa khawatir bahwa kunjungan itu akan gagal. Sebab pada waktu itu sedang gencar-gencarnya mahasiswa di beberapa universitas menyatakan tidak dapat menerima setiap pengaturan, pembenahan yang menyangkut keorganisasian kegiatan mahasiswa, seperti misalnya ISMS itu.

Ide tersebut sesungguhnya kami kembangkan dalam rangka menyediakan wahana dan kesempatan agar para mahasiswa sudah sejak dini belajar bergiat dan berorganisasi dalam bidang keprofesiannya dengan melampaui batas dinding pemisah antar universitas, hal ini dimaksudkan dalam rangka memupuk jiwa dan sikap profesionalisme. Pada permulaannya, hanya terdapat beberapa jenis bidang studi saja dimana senat-senat mahasiswanya sudah terkoordinasi dalam ISMS secara nasional, seperti ISMS Pendidikan, ISMS Farmasi dan lain sebagainya. Penentapgan itu disebabkan oleh adanya anggapan bahwa usaha tersebut adalah dalam rangka policy NKK; penentangnya yang utama adalah mahasiswa beberapa universitas di Jawa.

Sebaliknya, kami khawatir bahwa Pak Harto sendiri mungkin saja berhalangan pada saat-saat akhir. Kami mengambil risiko-risiko itu, karena meyakini bahwa kalau sajapara mahasiswa yang memikirkan bidang studinya secara serius, dapat bertemu dengan Pak Harto, dalam bidang yang sama ditekuni dan digemari, yakni peternakan, serta melihat percontohan-percontohan yang baik, maka akan sangat baik dampaknya secara edukasional ataupun politis pada waktu itu.

Demikianlah, pada hari yang ditentukan, para mahasiswa Fakultas Peternakan dari berbagai universitas di Indonesia datang dalam beberapa bus sebelum jam yang ditentukan. Sesudah beberapa waktu kemudian Bapak Soeharto tiba dengan satu mobil saja dan dengan pakaian yang santai. Selanjutnya, sambil berjalan santai, diikuti oleh para mahasiswa, Pak Harto dengan bergairah memperlihatkan ternak-ternak basil eksperimentasinya, sambil menerangkan cara-cara perawatan dan dasar dasar ilmiahnya. Saya sangat terkesan bahwa Pak Harto memahami konsep dasar genetika, mikrobiologi fermentasi, dan lain-lain dengan baik, serta menunjukkan penerapannya didalam percobaan-percobaannya. Sementara itu, selama melaksanakan percobaan-percobaan tersebut, Pak Harto telah mengakumulasikan informasi data yang sangat banyak, yang sebagian besar beliau hafal di luar kepala. Sambil mengikuti rombongan mahasiswa itu dan menyaksikan cara Pak Harto memberikan penjelasan, saya berpikir bahwa Pak Harto itu adalah seorang peneliti yang cermat dan baik selain sebagai pendidik.

Malah didalam mendidik, beliau memperlihatkan kesenangan dan kegembiraan untuk mengajar. Semua pengetahuan dan keterampilan yang beliau kuasai itu, sudah barang tentu adalah karena beliau telah mempelajarinya dengan baik serta tetap berusaha untuk menambah ilmu dan kemampuannya sepanjang hayat.

Didalam menjalankan tugas membina pendidikan tinggi dan membantu perguruan-perguruan tinggi agar dapat melaksanakan missinya dengan baik, telah beberapa kali saya menghadapi masalah­masalah khusus yang memerlukan konsultasi dengan Menteri P dan K dan Bapak Presiden. Tetapi jelas bahwa Pak Harto memberikan keleluasaan sepenuhnya kepada penanggungjawab di lapangan untuk mengembangkan kebijaksanaan pelaksanaan. Pada suatu hari, Menteri P danK Sjarif Thajeb, memberitahukan kepada saya, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, bahwa karena laporan­-laporan yang sampai kepada Bapak Presiden serta melihat situasi umum yang kurang memuaskan dan telah dimaklumi umum pula, beliau telah mempertanyakan kepada Menteri P dan K apakah tidak sebaiknya diadakan pergantian pimpinan di suatu perguruan tinggi. Oleh karena mengenal situasi dan kondisi lembaga pendidikan yang dimaksudkan itu secara baik sekali, serta memperhitungkan dampak sampingan yang akan lebih parah, saya berpendapat bahwa saatnya belum tepat untuk mengambil kebijaksanaan demikian. Saya kemukakan bahwa diperlukan suatu fase transisi untuk persiapan memasuki suatu perubahan.

Memahami uraian itu Pak Sjarif Thajeb memutuskan untuk audiensi kepada Bapak Presiden bersama saya di Jalan Cendana. Setelah mohon izin kepada Bapak Presiden, agar saya diperkenankan memberi keterangan mengenai situasi dan kondisi di perguruan tinggi yang dimaksud, Pak Sjarif mempersilakan saya menceritakannya dan sekaligus pula mengemukakan pikiran saya bagaimana sebaiknya situasi itu ditangani. Pak Harto mengikuti uraian saya dengan sabar dan cermat sekali, dan baru sesudahnya beliau mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya beliau menyampaikan kepada Pak Sjarif bahwa ada baiknya pemikiran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi diberi kesempatan untuk dilaksanakan.

Dalam jaba an saya sebagai Ketua Lembaga Non-Departemental LIPI, saya lebih banyak lagi berkesempatan untuk beraudiensi langsung dan seorang diri pada Bapak Presiden Soeharto. Pada masa saya membantu Presiden dalam pembinaan kebijaksanaan-kebijaksanaan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka di bidang-bidang inipun saya menyadari bahwa Pak Harto tidak hanya menaruh perhatian karena tanggungjawab beliau selaku penanggungjawab administrasi tertinggi. Dalam banyak hal beliau menunjukkan suatu interest yang sebenarnya terhadap masalahnya sendiri, terutama bila kaitannya dan dayagunanya adalah jelas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan.

Demikian sekelumit kenangan tentang pengalaman-pengalaman saya dalam membantu, langsung atau tidak langsung, Bapak Soeharto sebagai Presiden. Banyak yang telah saya pelajari dari petunjuk-petunjuk dan pengarahan-pengarahan beliau secara pribadi, dan didalam hampir duapuluh tahun membantu beliau dalam berbagai jabatan, saya telah membangun suatu citra pribadi mengenai Pak Harto. Dibalik fungsi resmi kepresidenannya sebagai negarawan, beliau adalah seorang guru dan seorang pelajar sepanjang hayat yang tekun, dan sangat menonjol kemanusiawiannya.

***


[1]     Doddy Tisna Amidjaja, “Negarawan, Guru Dan Pelajar Sepanjang Hayat”, dikutip dari buku “Di Antara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun” (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 2009), hal 887-895.

[2]     Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) periode 1980-1988; selanjutnya menjadi Duta Besar untuk Prancis

Jul 262014
 

Menegakkan Negara Hukum Pancasila[1]

Drs. Moch Sanoesi [2]

 

Perkenalan saya secara pribadi dengan Presiden Soeharto berawal sejak pengangkatan saya sebagai Kapolri. Perkenalan itu berlanjut kedalam suasana formal pada berbagai acara kenegaraan yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Melalui berbagai acara resmi tersebut ditambah lagi dengan memperhatikan berbagai kebijaksanaan Bapak Presiden yang disampaikan melalui Pangab, saya memperoleh kesan bahwa dari pribadi beliau terpancar suatu sosok kepemimpinan yang benar-benar berorientasi ke bawah. Dalam arti bahwa beliau lebih mengutamakan peningkatan taraf hidup rakyat kebanyakan yang berpenghasilan rendah. Dan hal ini telah beliau tunjukkan semenjak awal Orde Baru di tahun 1966 yang lalu.

Saya kira kesan seperti ini dimiliki pula oleh kebanyakan rakyat Indonesia, karena kita semua mengetahui dan merasakan betapa di sepanjang masa kepemimpinan beliau, yang hampir seperempat abad ini, pembangunan nasional telah dapat mengangkat taraf hidup rakyat dari dasar jurang kemiskinan. Bahkan pada saat ini kita sudah bersiap-siap untuk memasuki tahap tinggal landas. Selama dalam kurun waktu tersebut kita menyaksikan betapa banyak kebijakan beliau yang berorientasi “ke bawah”, seperti Banpres, Kredit Candak Kulak, Kredit Modal Kerja Permanen, Keluarga Berencana, dan sejenisnya.

Dengan sendirinya kesan saya yang seperti ini, tentunya, berkaitan erat dengan profesi kepolisian yang saya pimpin pada periode sekarang ini. Dari segi profesi kepolisian, masalah-masalah gangguan kamtibmas, terutama yang senantiasa menunjukkan jumlah kriminalitas terbanyak adalah tindak pidana, berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan rakyat tersebut. Karena itu penataan-penataan di bidang kesejahteraan masyarakat, yang terasa semakin serasi dan mapan selama dalam pembangunan nasional seperti pada dewasa ini, terasa sekali pengaruhnya terhadap derajat rasa tenteram masyarakat secara luas. Hal ini dapat dirasakan terutama sekali selama masa jabatan saya dimana banyak perhatian beliau yang sebagian diantaranya menyangkut kejahatan yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat seperti antara lain penyelundupan.

Dalam kesempatan ini sengaja kasus penyelundupan saya angkat ke permukaan. Hal ini karena saya mempunyai kesan mendalam dimana pada saat itu saya dipanggil ke istana begitu operasi pemberantasan penyelundupan selesai dilakukan. Saya sadar, tentu beliau tidak hanya tertarik kepada hasil-hasil penangkapan dan barang buktinya semata-mata. Perhatian beliau justru bertolak dari kenyataan betapa luas dampak yang diakibatkan oleh penyeludupan ini, terutama bagi kesejahteraan masyarakat.

Perhatian kepada rakyat kebanyakan ini pun nampaknya tercemin pula dalam sikap perhatian beliau yang demikian besar kepada para prajurit ABRI di lapangan. Hal ini terutama kepada anggota-anggota Polri yang gugur dalam menjalankan tugasnya memerangi penjahat-penjahat keras. Seperti yang diperlihatkan dalam perhatian beliau kepada keluarga Letnan (Polisi) Soewito yang gugur dalam tembak-menembak dengan perampok bersenjata di sebuah bank di Jakarta. Dalam kedudukan beliau sebagai kepala negara, perhatian seperti ini sungguh sangat mengesankan bagi petugas-petugas polisi di lapangan. Bahkan sikap kearifan beliau seperti ini merupakan dorongan semangat yang kuat bagi para prajurit Polri untuk mengabdi bagi kepentingan masyarakat secara lebih optimal.

Semua ini tentunya tidak berarti bahwa kebijaksanaan beliau di tingkat makro seperti di bidang ideologi, politik dalam dan luar negeri, maupun perjuangan menata struktur ekonomi dunia baru dan sejenisnya tidak memberikan kesan mendalam kepada diri saya. Justru saya melihat bahwa kebijakan beliau di tingkat makro ini pun sebagian besar diarahkan untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Dengan sendirinya dalam kemapanan beliau sebagai seorang negarawan tentunya banyak pula dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan pendapat, yang selalu beliau terima dengan penuh kearifan dan ketegaran. Hal ini sungguh merupakan suatu hal yang sangat mengesankan, mengingat betapa luasnya lautan kepentingan yang harus diintegrasikan ke dalam sistem kenegaraan. Ini tetap akan membawakan nuansa-nuansa yang tak kunjung berhenti. Dalam rangka inilah ketegaran beliau untuk memimpin perjuangan Orde Baru telah mampu menyelamatkan bangsa. Bahkan di saat-saat yang kritis dan dalam keadaan tidak menentu sekalipun, beliau tetap dalam keadaan tegar. Namun ketegaran yang beliau tampilkan sama sekali tidak menunjukkan kekerasan, sebagaimana lazimnya citra suatu sosok kepemimpinan yang kuat. Karena penampilan pribadi beliau yang selalu tersenyum, senantiasa meyakinkan kepada rakyat pahwa setiap tindakan yang diambil adalah demi keselamatan seluruh tumpah darah dan keutuhan bangsa.

Kita semua telah menyaksikan betapa beliau sejak awal Orde Baru bekerja keras untuk meluruskan semua bentuk penyimpangan terhadap konstitusi. Begitu pun selanjutnya di sepanjang kepemimpinan beliau, tampak pula betapa kepatuhan beliau terhadap konstitusi; konstitusi tetap dipegang teguh dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Hal ini berarti cita-cita untuk menegakkan negara hukum Pancasila telah beliau lakukan dan telah mendapat wujud pengamalan secara nyata. Dengan demikian kehausan kita akan Sikap disiplin nasional yang menghangat di akhir dasawarsa 1980 an, kiranya dapat bercermin pada sikap disiplin beliau terhadap kon titusi di segenap segi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakat.

Sikap tegas beliau dalam menghadapi setiap bentuk penyimpangan terhadap konstitusi telah memberikan hasil-hasil secara nyata serta te ah dirasakan oleh rakyat banyak. Selain taraf hidup rakyat telah terasa semakin meningkat, derajat rasa tenteram masyarakat juga semakin meningkat, yang semakin tercermin dalam tata kehidupan yang stabil dan dinamis. Dengan memperhatikan kenyataan bahwa taraf hidup serta derajat rasa tenteram masyarakat semakin meningkat itu, maka semakin meyakinkan kita semua akan wujud pengamalan Pancasila baik sebagai dasar dan falsafah negara maupun sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Sikap beliau yang seperti ini tidak hanya kita rasakan berlaku dalam bidang politik dan keamanan saja, tetapi dalam bidang ekonomi pun demikian pula halnya. Seperti kita semua rasakan bahwa dalam keadaan perekonomian dunia yang tidak menentu pada masa dasawarsa 1980-an, beliau tetap mampu mengendalikan kondisi ekonomi dalam negeri, sehingga bagi masyarakat luas tidak dirasakan adanya gejolak-gejolak yang berarti. Hal ini tentunya sangat ditentukan oleh sikap hati-hati beliau di saat pendapatan negara melimpah akibat boom minyak di masa dasawarsa 1970-an. Dalam kaitan ini kelebihan pendapatan itu justru diinvestasikan bagi peningkatan produksi pangan. Sikap hati-hati beliau inilah yang mengantarkan bangsa Indonesia kedalam kondisi swasembada pangan. Bahkan surplus produksi pangan yang kita capai pada akhirnya diakui dunia sebagai prestasi unggulan dalam skala internasional.

Keseluruhan sikap kepribadian tersebut, apabila kita telusuri lebih lanjut, nampaknya sangat dipengaruhi oleh sikap pribadi beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari beliau senantiasa mengedepankan kesahajaan dan keharmonisan keluarga. Secara esensial kedua- hal tersebut justru merupakan unsur-unsur ketauladanan yang sangat diperlukan bagi peletakan landasan yang paling mendasar dalam mewujudkan ketahanan nasional. Dengan sendirinya kedua sikap kepribadian itu diharapkan dapat berperan sebagai pedoman berperilaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi kalau diingat bahwa sebagai akibat revolusi informasi, pengaruh pergeseran nilai-nilai kehidupan di seluruh dunia sedang bergelombang dan ternyata telah mampu menembus batas-batas wilayah negara, ideologi, dan nilai-nilai budaya setiap bangsa.

Demikianlah kesan-kesan pribadi sejauh yang dapat saya tangkap melalui berbagai pertemuan formal selama masa jabatan saya. Dalam pada itu saya pun menyadari bahwa apa yang saya ungkapkan ini hanyalah bernilai sebagai kesan umum yang tidak lebih banyak dari apa yang dimiliki oleh kebanyakan rakyat Indonesia. Namun saya berharap mudah-mudahan dengan kesan yang bersifat umum inipun tidak akan mengurangi makna spiritual yang mengiringi ulang tahun beliau ke-70 dimana bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya tetap mendambakan kelanjutan dan kesinambungan pembangunan nasional sebagai wujud pengamalan Pancasila. Kiranya pada saat-saat yang berbahagia seperti ini izinkanlah saya sebagai bagian dari seluruh rakyat Indonesia untuk memanjatkan doa, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya agar beliau dikaruniai panjang usia, sehat dan sentosa serta bahagia bersama keluarga dan seluruh bangsa Indonesia

***



[1] Drs. Moch Sanoesi, “Menegakkan Negara Hukum Pancasila”, dikutip dari buku “Di Antara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun” (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 2009), hal 851-855.

[2] Jenderal Polisi; Kepala Kepolisian Republik Indonesia (1986-1991)

Jul 262014
 

Ahli Strategi Dan Negarawan [1]

Mh Isnaeni [2]

Surat Perihtah Presiden Soekamo yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1966, atau yang selanjutnya dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar), menempatkan Pak Harto pada posisi sentral dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Dengan lain perkataan, sehubungan dengan keluamya Supersemar tersebut, Pak Harto secara praktis memegang tanggung­jawab, baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan.

Dalam hubungan ini, sebagai pemegang Supersemar, Pak Harto dalam waktu singkat mengambil tindakan-tindakan yang sangat penting dan strategis, yang membawa dampak luas dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan selanjutnya di Indonesia. Tindakan strategis yang diambil Pak Harto tersebut adalah pembubaran PKI, beserta dengan organisasi-organisasi yang bemaung dibawah panji­panji PKI. Tindakan tersebut merupakan satu tindakan strategis yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap perkembangan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan di Indonesia.

Tindakan Pak Harto untuk membubarkan PKI tersebut, apabila dikaji secara ideologis, sebenarnya merupakan konsekuensi dari tekad rakyat Indonesia untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tindakan membubarkan PKI, bukan semata-mata karena tuntutan massa dan kesalahan partai itu melakukan dua kali pengkhianatan, pada tahun 1948 dan 1965, akan tetapi satu keharusan mutlak apabila memang hendak mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembubaran PKI merupakan tindakan strategis dari Pak Harto, oleh karen a ideologi PKI, yaitu komunisme, jelas bertentangan dengan Pancasila. Komunisme yang atheis tidak mungkin dibiarkan hidup berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang jelas mengharuskan setiap warganegara Indonesia berke-Tuhanan Yang Maha Esa, tanpa mempersoalkan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Sebagai konsekuensi selanjutnya, sudah tentu setiap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, harus tidak dibenarkan hidup dan berkembang di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut setiap organisasi apapun yang menganut ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, sudah tentu tidak dibenarkan hidup di bumi Indonesia.

Itulah sebabnya maka tindakan Pak Harto membubarkan PKI, adalah satu tindakan strategis yang sangat penting, karena langsung berkaitan dengan tekad rakyat Indonesia untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai Dasarnya. Tindakan tersebut jelas menggambarkan ketepatan strategi Pak Harto dalam usaha menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila dari malapetaka.

Tindakan-tindakan lain yang juga strategis sifatnya adalah kebijaksanaan Pak Harto dalam menata kembali organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai landasan kehidupan yang demokratis di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tindakan Pak Harto yang strategis tersebut adalah kebijaksanaannya terhadap PNI. Dalam tahun 1965, PNI mengalami musibah perpecahan yang sangat memprihatinkan. Terlebih lagi karena PNI kesusupan kader PKI Surachman, yang mempunyai posisi penting dalam partai, yakni sebagai Sekretaris Jenderal. Dengan demikian PNI secara mudah dapat dituduh terlibat dalam pengkhianatan G-30-S/PKI, sekalipun didalamnya masih terdapat cukup besar kekuatan. yang menjadi andalan Pancasila. Itulah sebabnya maka tidak mengherankan apabila dalam masyarakat terdengar suara keras yang menuntut agar supaya PNl dibubarkan. Bahkan di sementara daerah sudah ada pejabat yang mengambil tindakan membekukan PNI.

Namun demikian, Pak Harto mempunyai kebijaksanaan yang berbeda dengan tuntutan yang dilontarkan bertubi-tubi oleh sementara kalangan. Pak Harto sebagai seorang strateeg, ternyata tidak membubarkan PNI, bahkan sebaliknya mengusahakan agar supaya PNI dipulihkan dari sakitnya yang parah. Pak Harto justru berusaha mempersatukan kembali PNI; agar supaya dapat utuh sebagai satu kekuatan nasionalis, dengan ketentuan harus dibersihkan dari unsur-unsur negatif.

Apa yang dilakukan oleh Pak Harto tersebut merupakan satu bagian dari strategi besar, satu grand strategy, dalam kaitannya dengan penataan kembali kehidupan politik dan kemasyarakatan di Indonesia di masa depan. Sejarah membuktikan bahwa apa yang dilakukan Pak Harto tersebut adalah bagian dari strategi besar untuk menata kehidupan politik dan kemasyarakatan berdasarkan Pancasila. Hal ini nampak jelas setelah sidang MPRS pada bulan Juli 1966 mengambil keputusan yang dituangkan dalam Tap MPRS. No. XXII/1966 dan berbunyi antara lain:

“Pemerintah bersama­sama dengan DPR-GR segera membuat Undang-undang yang mengatur kepartaian, keormasan, dan kekaryaan yang menuju kepada penyederhanaan”.

Dengan berpegang pada Tap No. XXII/MPRS/1966 tersebut, Pak Harto selalu mengadakan pertemuan dan berkonsultasi dengan para pemimpin partai mengenai penataan kembali kehidupan politik dan kemasyarakatan di Indonesia, Dalam setiap pertemuan, dengan jelas Pak Harto mengemukakan satu konsep bahwa dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan di Indonesia hendaknya hanya ada dua golongan, yaitu kelompok material-spiritual dan kelompok spritual-material, disamping satu golongan karya, serta berasas Pancasila. Berkali-kali dalam setiap pertemuan yang diadakan, Pak Harto dengan cara halus mendorong pemimpin-pemimpin partai untuk mulai mengambil prakarsa bagi terwujudnya pemikiran adanya dua kelompok spiritual-material dan material-spiritual di samping golongan karya, dengan asas Pancasila. Dengan konsep tersebut diharapkan organisasi-organisasi politik Islam mengelompok dalam golongan spiritual-material, sedangkan organisasi-organisasi politik nasionalis, dimana PNI berada didalamnya, bergabung dalam golongan material-spiritual. Di sinilah letaknya ketepatan kebijaksanaan Pak Harto tentang mengapa tidak membubarkan PNI. Ternyata sampai tahun 1969, apa yang dianjurkan oleh Pak Harto tersebut belum terwujud.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, pemerintah pada tahun 1969 menyampaikan kepada DPR-GR dua buah rancangan undang-undang. Satu RUU mengenai pemilihan umum dan lainnya mengenai kepartaian di Indonesia. Ternyata dari dua buah RUU tersebut, baru dapat diselesaikan satu undang-undang, yaitu Undang-undang mengenai Pemilihan Umum. Sampai pemilihan umum pacta tahun 1971, jumlah partai politik di Indonesia masih tetap sembilan buah, yaitu PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, Partai Murba, NU, Parmusi, PSII dan Perti. Dengan demikian berarti apa yang diharapkan kepada para pemimpin partai untuk menyederhanakan kehidupan kepartaian dan membentuk dua kelompok, material-spiritual dan spiritual-materail disamping golongan karya masih belum terlaksana.

Namun demikian, sesuai falsafah Jawa aja nggege mangsa (jangan mendesak-desak dan tergesa-gesa) Pak Harto tidak kehilangan kesabaran dan terus memberi dorongan. Pak Harto tidak jemu-jemunya dalam setiap pertemuan dengan para pemimpin partai mengulang kembali apa yang telah dikemukakan sejak semula, yaitu perlunya dibangun dua kelompok spiritual-material dan material­ spiritual, disamping golongan karya dengan asas Pancasila.

Ternyata baru pada bulan Oktober 1972 lahir dua fraksi partai dalam DPR hasil pemilihan umum tahun 1971, yaitu Fraksi Persatuan Pembangunan, gabungan dari partai-partai Islam, dan Fraksi Demokrasi Pembangunan, gabungan dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Partai Murba, serta satu Fraksi Golongan Karya. Tetapi hal ini baru merupakan permulaan proses sejarah yang akan sampai pada muara akhir seperti yang diharapkan oleh Pak Harto.

Setelah terbentuknya fraksi-fraksi tersebut pada bulan Oktober 1972, dorongan ke arah terwujudnya konsep penyederhanaan kehidupan kepartaian di Indonesia sesuai tertuang dalam Tap MPRS No. XXII/1966, dan sesuai dengan pemikiran Pak Harto sejak semula, diteruskan. Bahkan lebih ditingkatkan. Alhasil dalam bulan Januari 1973 lahirlah dua partai politik, yaitu PDI dan PPP. Apa yang menjadi pemikiran Pak Harto berhasil maju selangkah.

Tetapi belum merupakan hasil yang terakhir, karena apa yang telah dicapai, baru bersifat badaniah. Belum menyangkut segi-segi batiniahnya, yaitu ideologi, atau asas dari partai-partai yang bersangkutan. Memang masing-masing partai telah mencantumkan Pancasila sebagai asas, atau ideologi dalam AD/ART nya; akan tetapi disamping asas Pancasila, masih dicantumkan watak dan ciri dari masing-masing partai yang bersangkutan. PPP masih bernafaskan agama Islam dan PDI masih berwatak kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial. Dengan demikian berarti belum sepenuhnya berasas Pancasila (tanpa tambahan).

Dari proses sejarah seperti di atas, maka nampak betapa bijaksananya Pak Harto dalam membangkitkan kesadaran para pemimpin partai untuk mewujudkan konsep besar yang mengatur kehidupan politik dan kemasyarakatan di Indonesia sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Tap MPRS No. XXII/1966. Selama kurang lebih tujuh tahun, dimulai dari tahun 1966 sampai dengan 1973, dengan sabar dan bijaksana Pak Harto terus mendorong, agar supaya para pemimpin partai secara sadar mewujudkan konsep adanya dua kelompok partai politik dan satu golongan karya, sebagai landasan kehidupan politik berdasarkan Pancasila. Sekalipun apa yang dicapai selama tujuh tahun baru menyangkut lahiriah, namun sudah merupakan permulaan yang cukup kuat untuk melangkah ke arah sasaran akhir, yaitu terlaksananya Pancasila (tanpa tambahan) sebagai satu-satunya landasan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Setelah terjadi fusi partai-partai politik menjadi PPP dan PDI, maka dua tahun kemudian, pada tahun 1975, berhasil disahkan Undang-undang mengenai Kepartaian dan Golongan Karya, yang mengukuhkan adanya dua partai politik dan satu goIongan karya. Dalam pada itu undang-undang tersebut, ternyata belum berhasil memantapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi (tanpa ada tambahan). Sebab dalam AD/ART masing-masing partai, masih tetap dicantumkan ciri partai yang bersangkutan.

Dalam hubungannya dengan pengukuhan Pancasila sebagai satu-satunya asas, baik bagi partai politik, golongan karya, ataupun organsisasi kemasyarakatan, ternyata masih diperlukan kesabaran. Dan mengenai hal ini dengan penuh kebijaksanaan Pak Harto terus tidak henti-hentinya berupaya, agat supaya dapat terwujud. Ternyata dalam sidang MPR tahun 1978 berhasil diambil keputusan mengenai masalah yang sangat penting dalam kaitannya dengan Pancasila, yaitu Ketetapan mengenai Pedoman Pelaksanaan dan Penghayatan Pancasila (P4), yang dituangkan dalam Tap MRR No. II/1978.

Proses mengenai keputusan tersebut, memang tidak berjalan mulus, karena harus melewati bermacam-macam hambatan. Dengan bijaksana, sekalipun adakalanya harus bersitegang, Pak Harto berhasil mengatasi hambatan yang berkaitan dengan keyakinan agama yang dianut seseorang. Sejarah telah mencatat bahwa dalam proses penyelesaian Rancangan Ketetapan mengenai P4 tersebut, sebagian dari anggota Fraksi PP tidak dapat menerima, sehingga pada satu ketika Pak Harto sendiri secara langsung perlu menangani masalah tersebut. Syukur alhamdulillah, MPR berhasil mengambil keputusan mengenai P4 dan dituangkan dalam Tap MPR No. II/1978.

Dengan adanya Tap MPR No. II/1978 tersebut, lahirlah dua lembaga non-departemen yang langsung mempunyai kaitan dengan masalah Pancasila, yaitu Tim P7 sebagai Badan Penasihat Presiden, dan BP7 sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan penataran mengenai Pancasila sebagai ideologi. Sekalipun demikian, tujuan akhir untuk memantapkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi, masih belum terlaksana secara penuh. Karena, seperti di atas telah dikemukakan, partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan, sekalipun telah berasas Pancasila, namun masih mempunyai ciri sendiri.

Baru pada tahun 1985, setelah Pak Harto terpilih kembali sebagai Presiden pada tahun 1983, berhasil disahkan sebuah undang­undang, yaitu UU No. 8/1985, yang menentukan bahwa semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan harus mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam Anggaran Dasarnya. Keluarnya UU No. 8/1985 ini merupakan satu peristiwa sejarah yang dengan tegas dan jelas menetapkan bahwa Pancasila adalah satu­satunya ideologi sebagai pedoman kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Dengan lain perkataan, konsekuensi daripada itu setiap ideologi selain Pancasila yang mencoba timbul dan tumbuh di Indonesia harus tidak dibenarkan.

Dari uraian seperti di atas, maka tergambar dengan jelas strategi Pak Harto untuk mencapai satu tujuan utama, yaitu memantapkan dan mengukuhkan Pancasila sebagai pegangan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kesabaran dan kebijaksanaan, sekalipun harus melewati proses panjang, Pak Harto berhasil sampai pada sasaran akhir.

Hal lain yang benar-benar harus mendapat penghargaan yang tinggi adalah kebijaksanaan Pak Harto dalam usaha membina kerukunan agama dalam rangka menciptakan stabilitas nasional. Sejarah dunia mengajarkan betapa tragisnya sesuatu bangsa apabila dilanda bentrokan antar penganut agama. Kerugian material yang tidak terhingga besamya, korban manusia yang tidak terhiti.mg jumlahnya dan kerusakan-kerusakan lain yang sangat besar, merupakan beban penderitaan bagi sesuatu bangsa yang dilanda bentrokan, atau benturan antara para penganut agama. Di India misalnya, karena benturan-benturan dan bentrokan-bentrokan yang terjadi antara penganut agama, rakyat hidup dalam keprihatinan.

Tetapi tidak demikian halnya di Indonesia, dimana kerukunan agama terbina dengan sangat baik. Bukan hanya rakyat Indonesia sendiri yang merasakannya. Pemimpin agama Katolik seluruh·dunia, Sri Paus, yang telah berkunjung ke Indonesia, melihat dengan mata kepala sendiri betapa harmonisnya kehidupan bangsa Indonesia yahg besar dan menganut berbagai agama dan kepercayaan. Dan yang sangat mengharukan adalah apa yang disaksikan sendiri oleh Sri Paus sewaktu berkunjung ke Indonesia, ialah kegotong-royongan rakyat Indonesia dalam usahanya menyukseskan kunjungan pemimpin agama Katolik seluruh dunia tersebut. Bangsa Indonsia penganut agama Islam dan lainnya memberi bantuan yang diberikan untuk ikut serta menyukseskan kunjungan tamu agung tersebut

Dalam hubungan ini ada baiknya dikutip bagian pidato. Pak Harto sebagai Presiden dalam pembukaan muktamar NU ke-28:yang berlangsung di Yogyakarta bulan November 1989. Beliau antara lain mengatakan:

“Pengembangan kehidupan beragama di tanah air memang memerlukan pemikiran dan penanganan yang makin sungguh-sungguh. Oleh karena itu penanganan bidang keagamaan memerlukan sikap yang arif bijaksana. Sejumlah negara mengalami gejolak sosial yang berkepanjangan karena masalah keagamaan. Tetapi kita bersyukur karena berkat Pancasila sebagai dasar falsafah negara, bangsa Indonesia terhindar dari gejolak yang berkepanjangan. Dengan Pancasila sebagai dasar falsafah negara, kita tidak menonjolkan salah satu agama sebagai agama negara. Dalam kehidupan kenegaraan kita, semua agama mempunyai kedudukan yang sama. Hal ini tidak berarti negara sama sekali tidak memperdulikan kehidupan keagamaan di negara kita. Malahan sebaliknya negara kita sangat berkepentingan dengan perkembangan kehidupan agama yang semarak, sehat dan dinamis.”

Demikian antara lain pidato Presiden. Pidato tersebut menggambarkan dengan jelas kearifan Pak Harto sebagai seorang negarawan. Statesmanship Pak Harto, ternyata menghasilkan kehidupan yang tenang, tenteram bagi seluruh bangsa Indonesia yang besar dan menganut berbagai agama dan kepercayaan. Kebijaksanaan inilah yang harus mendapat penghargaan dan penghormatan yang tinggi. Tanpa kearifan dalam membina kerukunan agama, bukan satu kemustahilan bangsa Indonesia mengalami gejolak sosial yang berkepanjangan seperti ditandaskan oleh Pak Harto di atas.

Dengan strategi yang mantap, disertai kenegarawanan yang andal, Pak Harto dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun memimpin rakyat Indonesia melaksanakan pembangunan dan berhasil secara kongkrit. Sasaran terakhir pembangunan memang belum tercapai. Pembangunan jangka panjang pertama selama 25 tahun, baru meletakkan dasar-dasar yang kokoh untuk dimanfaatkan sebagai landasan menuju pembangunan jangka panjang tahap kedua, yang dikenal dengan proses tinggal landas. Namun demikian, dasar-dasar pembangunan tidak berubah. Pancasila, yang tidak boleh digoyahkan; adalah landasan utama dalam melaksanakan pembangunan masyarakat adil-sejahtera lahir-batin, adalah sasaran akhir pembangunan.

Bahwa selama pelaksanaan pembangunan terdapat nuansa-nuansa dalam penggarapan, tidak berarti meninggalkan landasan semula dan sasaran akhir. Mengenai hal ini Pak Harto dalam satu pertemuan terbatas pemah menegaskan kurang lebih:

“Kita tidak akan dan tidak boleh bergeser dari landasan ideal dan sasaran akhir pembangunan. Pendahulu-pendahulu kita sudah mewariskan pemikiran-pemikiran yang cukup mantap. Kita tidak menyalahkan Orde Lama, akan tetapi memperbaiki apa yang telah dilakukan. Selama stabilitas seperti dialami dalam masa Orde Lama tidak ada, maka tidak mungkin pembangunan dilaksanakan. Dan selama pembangunan tidak dapat dilaksanakan, maka sulit untuk bisa men­ ciptakan masyarakat adil sejahtera. Karena itulah maka stabilitas menjadi unsur pokok untuk dapat melaksanakan pembangunan. Dan itulah sebabnya maka pelaksanaan pembangunan berpedoman pada Trilogi, yaitu stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan”.

Demikian kira-kira penjelasan Pak Harto.

Trilogi pembangunan dewasa ini memang mengalami pergeseran, oleh karena kondisinya sudah memungkinkan, sehingga menjadi: pertumbuhan, stabilitas dan pemerataan. Dengan demikian sebenarnya trilogi pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan, pada hakekatnya tidak mengalami perubahan. Dengan lain perkataan, Pak Harto tetap konsisten dengan apa yang pemah dijelaskan seperti di atas.

Trilogi pembangunan adalah satu kesatuan yang utuh. Tidak boleh dipisah-pisah antara satu dengan yang lain. Dengan lain perkataan, tidak semestinya diartikan pertumbuhan lebih diutamakan dari pada pemerataan. Bahwa dalam praktek belum dapat terlaksana secara kongkrit, tidak harus diartikan bahwa masalah pemerataan boleh diabaikan. Oleh karena itu disamping kerja keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, perlu diperhatikan pula terwujudnya pemerataan bagi seluruh masyarakat. Itulah sebabnya maka Pak Harto sering menekankan, hendaknya selalu dijaga jangan sampai kemajuan yang dicapai, menyebabkan timbulnya kesenjangan sosial. Berkali-kali Pak Harto menekankan, perlu selalu dijaga jangan sampai timbul kesenjangan sosial dalam hubungannya dengan usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Mengenai hal ini Pak Harto tidak hanya menganjurkan, akan tetapi benar-benar secara nyata mengusahakan terlaksananya pemerataan. Yang jelas, misalnya konsep pembangunan yang di­ laksanakan dengan dasar hukum Inpres. Dengan adanya proyek Inpres, pada hakikatnya Pak Harto berusaha agar supaya pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilakukan di beberapa wilayah tanah air, akan tetapi juga supaya rakyat secara langsung dapat merasakan hasilnya. Anggaran lnpres yang diberikan atas dasar jumlah penduduk di satu wilayah, diharapkan akan memungkinkan setiap wilayah bagaimanapun kecilnya, seperti desa misalnya, melaksanakan pembangunan. Sekalipun dalam skala kecil, akan tetapi dengan konsep tersebut, diharapkan sebelum hasil pembangunan yang berskala besar dapat dinikmati, rakyat mulai bisa merasakan. Demikian gambaran strategi pembangunan yang tepat dari Pak Harto dalam rangka usaha mencapai sasaran akhir, yaitu terwujudnya masyarakat adil sejahtera lahir-batin berdasarkan Pancasila.

Sebagai seorang yang memegang tanggungjawab kepemimpinan negara, Pak Harto percaya penuh pada potensi dan kesatuan rakyat. Hal ini tercermin dalam penjelasan mengenai ketahanan nasional. Pak Harto menegaskan perlunya diciptakan ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-budaya dan ketahanan militer. Terwujudnya ketahanan politik, ekonomi, sosial-budaya dan militer, yang akhimya merupakan ketahanan nasional, pada hakikatnya merupakan kebulatan rakyat yang dapat diandalkan untuk menghadapi berbagai tugas dan tantangan. Pak Harto menunjukkan sebagai contoh misalnya Vietnam. Berkat kesatuan dan kebulatan rakyat Vietnam, akhirnya dalam perjuangan berhasil mencapai kemenangan menghadapi Amerika dengan persenjataannya yang canggih. Demikian pula rakyat Afganistan tidak dapat ditumpas oleh kekuatan Uni Soviet yang mempunyai persenjataan yang modem.

Berbicara mengenai konsep pembangunan, mungkin ada orang yang mengira, bahwa Pak Harto tidak atau, sedikitnya, kurang menguasai persoalannya. Perkiraan semacam ini meleset sama sekali dan jauh dari kenyataan yang sebenamya. Sebab kenyataan yang sebenamya adalah: Pak Harto sangat menguasai persoalan setiap proyek yang sedang dilaksanakan. Pak Harto dapat dengan jelas dan rinci memberi uraian mengenai sesuatu proyek pembangunan. Mulai dari asal mula mengapa sesuatu proyek harus dibangun, bagaimana pembiayaan dan sasaran, atau hasil apa yang diperhitungkan akan dapat dicapai. Sebagai contoh misalnya proyek Batam. Secara rinci dijelaskan oleh Pak Harto mengapa Batam dibangun; mengapa di Batam dibangun lapangan golf yang besar dan proyek-proyek lain sebagai kelanjutannya. Pak Harto menjelaskan antara lain:

Di Jepang pada waktu ini terdapat banyak orang yang berkelebihan uang. Dan orang Jepang sangat gemar olahraga golf. Untuk berolahraga golf di Jepang sangat mahal. Sebab tidak cukup tersedia tanah untuk membangun lapangan golf. Karena itu orang Jepang yang gemar golf, dewasa ini pergi ke luar negeri untuk dapat bermain golf disamping berekreasi.

Sehubungan dengan itu, maka di Batam dibangun lapangan golt yang nantinya akan dapat memenuhi kebutuhan orang-orang Jepang yang gemar bermain golf tersebut. Disamping lapangan golf, lapangan terbang di Batam akan dibangun sedemikian rupa, sehingga mampu menampung pendaratan pesawat-pesawat badan Iebar, seperti B-747 dan lain sebagainya. Dengan demikian nantinya diharapkan orang-orang Jepang yang gemar bermain golf, akan langsung terbang dari Tokyo ke Batam. Tidak usah singgah lagi di Singapura.

Selanjutnya di sekitar Batam terdapat banyak pulau. Ada yang tidak padat penghuninya. Maka di pulau tersebut dibangun peternakan babi. Alasannya karena di Singapura sudah tidak dikeluarkan izin oleh pemerintah Singapura untuk membangun peternakan babi. Sebab tidak ada lagi tanah, atau kawasan yang dapat digunakan untuk kepentingan peternakan babi, sedangkan Singapura sangat memerlukan babi untuk konsumsi rakyat.

Dengan demikian petemakan babi yang dibangun di sebuah pulau sekitar Batam tersebut, akan dapat dimanfaatkan untuk menyuplai kebutuhan babi dari rakyat Singapura. Dengan lain perkataan, babi hasil petemakan tersebut, dapat diekspor ke Singapur. Tegasnya babi menjadi komoditas ekspor yang penting.

Sementara itu babi-babi yang kualitasnya tidak memenuhi syarat untuk ekspor perlu dicarikan cara pemanfaatannya. Akhirnya untuk dapat memanfaatkan babi-babi yang kualitasnya tidak memenuhi syarat ekspor itu, dibangunlah peternakan buaya. Babi-babi tersebut dipotong dan dagingnya dimanfaatkan untuk makanan buaya. Hasil peternakan buaya sedikitnya dua macam yang dapat dijadikan komoditas ekspor, ialah daging buaya yang juga banyak digemari dan kulit buaya yang harganya cukup mahal dan dicari oleh pengusaha luar negeri.

Demikian salah satu contoh bagaimana rincinya pemikiran Pak Harto mengenai sesuatu proyek pembangunan, yang mempunyai prospek cerah bagi peningkatan komoditas ekspor, baik berupa jasa, ataupun bentuk lainnya. Oleh karena itu akan keliru apabila ada orang yang mengira, bahwa Pak Harto seolah-olah tidak menguasai permasalahan. Terlebih lagi mengenai masalah pertanian. Jangan coba berdialog dengan Pak Harto apabila tidak menguasai masalah pertanian. Pak Harto sangat menguasai masalah-masalah yang ada kaitannya dengan pertanian, mulai dari bibit, lahan, irigasi dan berbagai macam pupuk yang diperlukan untuk kepentingan pertanian.

Menjalin hubungan baik, atau mengenal Pak Harto dengan dekat, banyak pelajaran yang dapat dipetik. Pendekatan Pak Harto tenang, sikapnya akomodatif, kepribadiannya sebagai seorang bapak dan sifat kenegarawanannya nampak. Misalnya, suatu ketika di tahun 1967, Pak Osa Maliki (almarhum), yang pada waktu itu menjabat sebagai Wakil Ketua MPRS, bertemu dengan Pak Harto dan terlibat dalam pembicaraan mengenai berbagai masalah. Dalam pembicaraan tersebut, Pak Harto menjelaskan kepada Pak Osa Maliki bahwa beliau waktu itu mendapat tekanan-tekanan yang sangat keras untuk membawa Bung Kamo ke sidang Mahmillub. Tetapi Pak Harto menandaskan apapun yang terjadi, tidak akan membawa Bung Karno ke sidang Mahmillub. Pak Harto menjelaskan alasannya, ialah tidak ingin menciptakan tradisi di Indonesia yang ·sangat tidak baik pengaruhnya untuk sejarah yang akan datang. Pengalihan kekuasaan lewat cara-cara di luar konstitusi, akan sangat tidak baik pengaruhnya. Pak Harto memberikan contoh negara-negara Amerika Latin. Dari satu perebutan kekuasaan, ke peristiwa yang lain. Akhirnya tidak akan tercipta ketenangan di negara yang bersangkutan.

Disamping itu Pak Harto berpegang teguh pada falsafah warisan orang-orang tua yang harus menjadi pegangan hidup, yaitu mikul dhuwur, mendhem jero. Apapun kekurangan orang tua, harus tetap dihormati. Apalagi Bung Karno besar jasanya kepada negara dan bangsa.

Itulah sebabnya maka Pak Harto dengan tandas menjelaskan. kepada Pak Osa Maliki, bahwa apapun yang terjadi, tidak akan membawa Bung Kamo ke Mahmillub. Ternyata sampai akhir hayatnya, Bung Kamo tidak pemah dibawa ke Mahmillub. Dan setelah wafat, Pak Harto sebagai Presiden menetapkan Bung Kamo sebagai Pahlawan Proklamator, yang hanya dua orang saja jumlahnya sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Contoh lain. Di ruangan dimana Pak Harto sering menerima tamu di kediaman Jalan Cendana, apabila seorang tamu agak teliti melihat kanan dan kiri, akan membaca tulisan huruf Jawa di atas pintu berbunyi: aja dumeh, bahasa Indonesianya kira-kira “Jangan mentang-mentang”. Bagi yang tidak dapat membaca huruf Jawa, tentu tidak mengerti tulisan apa yang ada di atas pintu tersebut.

Dua kata bahasa Jawa ini, sungguh penting untuk dihayati, terutama oleh para pemimpin, tokoh masyarakat, pejabat-pejabat dan lain sebagainya. Pelajaran yang mengandung arti ”jangan mentang-­mentang” ini bukan saja manis untuk dibaca, akan tetapi sungguh amat penting untuk diterapkan. Sikap “jangan mentang-mentang” sungguh sangat sesuai dengan Pancasila, terutama sila perikemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

Dengan tulisan tersebut tergambar watak Pak Harto yang berendah diri terhadap sesama, akomodatif dan sifat seorang bapak. Sungguh arif sifat-sifat yang demikian.

Ada lagi yang menarik. Dalam pembicaraan-pembicaraan santai, setelah dialog acara pokok usai, sering Pak Harto mengatakan: aja sok rumangsa bisa, nanging sing bisa rumangsa. Kata bahasa Jawa yang dibolak-balik dan mempunyai arti yang sangat berbeda ini sungguh amat penting untuk dipahami. Arti bebas dalam bahasa Indonesianya kira-kira: “jangan sok tahu, lebih baik mawas diri”.

Sungguh amat penting untuk didalami nilai apa yang dikemukakan oleh Pak Harto tersebut. Sebab dalam masyarakat sering terdapat manusia sok tahu, sok bisa, tetapi sebenamya kosong dan tidak tahu mawas diri. Dan dalam era pembangunan seperti sekarang, sudah tentu watak sok tahu ini bisa merugikan masyarakat banyak.

Apa yang diajarkan oleh Pak Harto seperti di atas perlu dihayati dan diterapkan dengan baik. Sementara itu ada hal lain yang juga perlu diperhatikan, apabila bertemu dan berkonsultasi dengan Pak Harto, sering orang menjadi bingung. Sebab Pak Harto selalu mendengarkan dengan wajah tersenyum. Jarang memperlihatkan wajah yang seram. Dengan demikian sulit untuk menerka, apakah laporannya disambut baik, diterima, atau tidak. Sebab tanggapannya selalu dengan wajah tersenyum. Lebih sulit lagi ialah membedakan apakah Pak Harto marah, atau justru senang. Sulit diterka, karena performance, atau penampilannya yang tenang, wajahnya yang tidak pemah seram dan tanggapannya yang akomodatif.

***



[1]     Mh Isnaeni, “Ahli Strategi Dan Negarawan”, dikutip dari buku “Di Antara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun” (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 2009), hal 808-821.

[2]        Wakil Ketua MPR/DPR masa bakti 1971-1983

Jul 262014
 

Rekayasa Dan Kaderisasi Untuk Pembangunan [1]

Soegiarto [2]

 

Pertama kali saya berjabatan tangan dengan Bapak Soeharto, sebagai seorang prajurit dengan presidennya, adalah pada waktu penutupanRapim ABRI tahun 1973. Ketika itu saya menjabat Asisten Operasi Kasdam XVII Cendrawasih, Irian Jaya. Sebenarnya jauh sebelum itu, saya telah mengenal kepemimpinan Pak Harto; saya telah tahu Pak Harto semenjak saya masih di kelas VI SD Puro Pakualaman, pada waktu beliau memimpin Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta. Saya melihat bagaimana kota Yogyakarta itu diserang Belanda, karena kebetulan pada tanggal 18 Desember 1948 saya sedang mengikuti semacam jambore kepanduan di lapangan belakang Taman Siswa Yogya.

Saya terus mengikuti perkembangan kepemimpinan Soeharto, terutama sewaktu beliau menjadi panglima di Jawa Tengah, dan kemudian menjadi Panglima Mandala. Ketika itu saya telah mulai aktif sebagai seorang perwira di Batalion 330 Kujang I Siliwangi suatu batalyon yang mempunyai kualifikasi lintas udara (airborne), yang dipersiapkan untuk Trikora.

Pernah terjadi suatu peristiwa lucu pada diri saya. Tahun 1978, saya ditunjuk Pak Panggabean, Menhankam/Pangab, sebagai. Komandan Kontingen Garuda di Timur Tengah. Saya hanya diberi waktu satu minggu untuk mengenal dan mempersiapkan keberangkatan Kontingen Garuda VIII.

Semalam sebelum berangkat ke Timur Tengah, Pak Try Sutrisno, ketika masih sebagai ajudan Presiden, bertanya:

“Bisa mampir ke Cendana, nggak?” Lalu saya balik bertanya: “Memangnya ada apa?” Ia menjawab: “Ya, pamit dong sama Bapak! Kamu kan mau tugas internasional. Tidak salahnya nyuwun pangestu sambil lapor kesiapannya”, kata Pak Try. Sungguh keterlaluan aku ini, sampai melupakan hal-hal yang semacam itu.

Kebetulan jadwal saya ketika itu padat sekali. Jam telah menunjukkan pukul sepuluh lebih ketika saya sampai di Cendana dan Pak Harto telah beristirahat. Pak Try ini memang seorang kawan yang pintar dan banyak rekayasa. Ketika saya bertemu, dia hanya berkata: “Yang penting doa restu dari Bapak, bukan? Jadi sekarang, ini ada kue yang khusus saya simpan, separuhnya tadi telah didahar/dimakan Bapak. Jadi makan saja yang separuhnya lagi, itu akan merupakan berkah tersendiri bagi anda untuk menyertai tugas ke Timur Tengah, semoga sukses”.

Sekembali dari Timur Tengah, setelah menjadi Kasdam di Padang, saya diangkat menjadi panglima di Makassar. Pengangkatn ini memberi kesempatan pertama bagi saya untuk berbicara

dengan Pak Harto; dan ini terjadi pada bulan Mei 1979, karena kebetulan untuk pertama kali ada dua orang perwira dari generasi muda yang diangkat jadi Pangdam. Pak Try dari Kasdam di Bali diangkat. menjadi panglima di Palembang, sedangkan saya dari Kasdam Padang, diangkat menjadi panglima di Makassar. Oleh karena itu Pak Widodo sebagai Kasad memerintahkan kami berdua untuk menghadap Presiden, sebelum kami menjalankan tugas baru.

Dalam pertemuan tersebut, Pak Harto banyak memberikan pesan-pesan yang sangat berguna kepada kita berdua. Diantaranya beliau menganjurkan kepada kami untuk tidak merasa rendah diri dalam menghadapi para senior Angkatan 45, meskipun mungkin pengalaman belum sebanding. Pak Harto mendorong kami untuk melakukan apa saja yang terbaik bagi bangsa dan negara. Inti dari pesan-pesan beliau yang cukup banyak itu telah memacu kami agar mampu mandiri dalam menghadapi berbagai persoalan, baik dalam hal yang menyangkut ABRI maupun yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Pengarahan ini saya anggap berbobot nasional dalam upaya regenerasi dan penyiapan kader pimpinan ABRI.

Setelah saya menjadi Pangdam, paling kurang setiap tahun saya bertemu dengan Bapak Presiden dalam acara-acara setelah Rapim ABRI. Dan selama saya menjadi panglima di Sulawesi Selatan dan Tenggara, sudah tiga kali Bapak Presiden berkunjung ke sana. Kemudian sewaktu saya menjadi panglima di Jawa Tengah dan Yogyakarta, pertemuan saya dengan beliau menjadi lebih sering lagi. Setiap kali beliau datang, tentu saya harus berada di dekat-dekat beliau, meskipun tidak berani tampil kalau tidak dipanggil. ltulah tingkat pertemuan dan pengenalan saya sebagai seorang prajurit dengan presidennya secara langsung.

Ketika saya menjadi panglima di Makassar untuk Sulawesi Selatan dan Tenggara, ada suatu peristiwa yang patut juga saya kemukakan, pangkat saya dinaikkan menjadi bintang dua. Untuk Kodam luar Jawa pada waktu itu, Pangdam yang pertama kali di naikkan pangkatnya menjadi bintang dua adalah Pak TrySutrisno Pangdam IV /Sriwijaya, Pak Edi Sudrajat Pangdam II/Bukit Barisan di Medan dan saya Pangdam XIV/Hasanuddin di Makassar. Tanda pangkat dan surat keputusannya dibawa sendiri oleh Bapak Jenderal M Jusuf, Menhankam/Pangab, sesuatu yang munurut hemat saya tidak biasa dan ini berarti suatu perhatian dari·pimpinan ABRI secara khusus.

Setelah naik pangkat, Pak Jusuf bertanya kepada saya:

“Giarto. Apakah kamu mempunyai keinginan untuk menduduki suatu jabatan lain dan di mana. Katakan saja kepada saya! Kamu ini sudah terlalu lama di sini, sudah empat tahun”. Memang saya termasuk Pangdam yang paling lama bertugas di Sulawesi Selatan/Tenggara disamping pendahulu saya Pak Jusuf dan Pak Andi Mattalata. Pak Jusuf berkata lagi: “Kau berunding dengan isterimu. Nanti satu minggu lagi aku lewat di sini”.

Satu minggu kemudian memang beliau singgah kembali, dan menanyakan keinginan saya. Saya menjawab: “Pak! Sebagai prajurit saya merasa malu untuk menentukan sendiri jabatan apa yang hendak saya pegang. Tapi kalau boleh saya mengajukan keinginan, maka saya ingin bertugas di Jakarta, karena selama 25 tahun berdinas, saya belum pernah ditugaskan di Jakarta”: Mendengar jawaban saya itu, Pak Jusuf kaget: “Kamu belum pernah tugas di Jakarta?” Saya menjawab: “Kalau saya bertugas di Jakarta, paling-paling untuk parade 5 Oktober saja!”

Menurut cerita Pak Jusuf, beliau mengusulkan kepada Pak Harto untuk menempatkan saya sebagai Pangkostrad. Akan tetapi rupanya Pak Harto mempunyai wawasan lain. Beliau berpendapat bahwa untuk pematangan, maka saya tidak perlu menjadi Pangkostrad. Sebabnya adalah karena fungsi Kostrad sekarang berbeda dengan dahulu di zaman beliau. Dulu Pangkostrad memimpin operasi; sekarang fungsi Kostrad itu hanya pembinaan dan Iatihan. Pangkostrad tidak mempunyai wilayah dan tidak memimpin operasi. Oleh karena itu Pak Harto menganggap saya tidak perlu ke sana. Sekali lagi untuk kesekian kalinya saya tidak jadi bertugas di Jakarta, melainkan menjadi Panglima Kodam IV/Diponegoro di Semarang, menggantikan Pak Ismail yang diangkat menjadi gubernur. Dari cerita ini saya dapat menarik sebuah kesimpulan, bahwa Pak Harto rupanya telah memberikan perhatian kepada generasi muda ABRil TNI AD, bagaimana pola pembinaan dan pematangan di lapangan dengan berbagai  tantangannya .

Sebagai kepala negara, semua pada tahu bahwa Pak Harto itu mempunyai prinsip melaksanakan konstitusi secara konsekuen. Beliau adalah seorang demokrat sejati, suatu hal yang mungkin kadang kadang ada saja pihak-pihak yang tidak bisa mengerti. Orang mungkin bertanya, apa mungkin ABRI itu bisa demoratis? Dalam kedemokratisannya itu, Pak Harto adalah orang paling konsisten dan paling konsekuen. Dalam segala hal dan segala tindakan yang beliau lakukan, beliau tidak pernah menyimpang dari kontitusi. Saya telah mencoba mengikuti langkah-langkah beliau, sejak beliau sebagai Pengemban Supersemar, sampai menjadi mnejabat Presiden dan sampai beberapa kali menjadi Presiden. Tidak ada sesuatu pun yang menyimpang dari rel konstitusi. Sampai­sampai dalam menyelesaikan masalah Bung Karno pun beliau tidak mau mengikuti kemauan rakyat.atau kemauan massa ketika itu. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa Bung Karno adalah proklamator (disamping Bung Hatta), dan sebagai proklamator, beliau itu,sama sekali tidak boleh kita lupakan. Untuk itu kita semua harus menghormatinya. Kalau tidak salah Pak Harto pernah berdialog dengan Bung Karno dan menyatakan bahwa beliau menerapkan prinsip mikul.dhuwur, mendhem jero. Bagi Pak Harto, Bung Karno itu adalah orang tua dan sebagai manusia biasa tentu memiliki segi­segi kekuatan dan segi-segi kelemahannya. Tugas seorang anak yang baik adalah menanam sedalam-dalamnya atau membuang segi-segi kekurangan yang dipunyai orang tuanya, serta menjunjung tinggi dan mencontoh hal-hal yang positif. Itulah tanda dari seorang anak yang baik dan tahu diri.

Sebagai kepala negara, beliau itu tegas. Pengertian tegas di sini adalah dalam melihat, memikirkan dan menentukan masalah yang sesungguhnya dihadapi bangsa. Beliau menyimpulkan bahwa setelah peristiwa G-30-S/PKI masalah besar itu adalah kemungkinan terjadinya perpecahan bangsa. Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya hal itu beliau memutuskan bahwa setiap peluang bagi terjadinya perpecahan harus dihilangkan. Hal itu beliau mulai dari ABRI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara maupun Kepolisian, semuanya harus bersatu. Pimpinannya, dan juga pimpinan setiap angkatan itu harus berada di tangan orang-orang yang memiliki jiwa besar untuk bersatu, di tangan orang-orang yang mempunyai jiwa integritas yang tinggi.

Demikian pula keadaannya dengan kekuatan-kekuatan sosial politik, yang oleh Pak Harto semuanya itu dirangkul dan diajak musyawarah sehingga dapat menghasilkan konsensus nasional. Diantara konsensus ini yang masih tetap kita pegang sampai sekarang adalah yang menyangkut komposisi keanggotaan MPR/ DPR. Meskipun ada pihak-pihak, seperti kelompok Petisi 50 yang menganggap hal ini bertentangan.dengan UUD 1945, namun kita semua mengetahui bahwa unsur-unsur MPR/DPR itu terdiri wakil­wakil organisasi sosial politik yang terpilih dalam pemilihan umum., kemudian utusan-utusan daerah dan utusan golongan, dan ABRI itu adalah sebuah golongan yang mempunyai kedudukan yang sama karena konsensus nasional itu, yaitu melalui proses pengangkatan. Kecuali kalau misalnya pihak-pihak yang telah menandatanganinya dahulu, sekarang berubah pendapat, sehingga tidak setuju dengan konsensus nasional ini.

Suatu ciri khas yang tidak dapat dipungkiri dalam sejarah Indonesia adalah bahwa ABRI itu penyelamat bangsa ini, dan setelah itu, ABRI juga pemersatu. Kalau misalnya ABRI tidak diberi kesempatan untuk ikut berperan dalam kehidupan kenegraan ini dan diperlakukan hanya sebagai penonton saja, apalagi kalau ia dijadikan alat kekuatan kekuasaan, maka praktek seperti ini malah memberi peluang untuk suatu ketika kekuatan ABRI itu dipakai untuk melakukan coup. Akan tetapi dengan duduknya ABRI di pemerintahan dan di kursi-kursi lembaga legislatif yang makrranya ikut terlibat dalam proses pemerintahan, proses legislatif dan dalam proses pembangunan itu sendiri, maka ABRI tidak mungkin mengadakan coup, karena ia sendiri ikut didalamnya. Ia hanya mungkin melakukan coup apabila ia berada diluar kehidupan sosial politik bangsa ini.

Kekonsistenan Pak Harto dalam memimpin bangsa ini jelas sekali terlihat dalam hal melihat situasi dengan tujuan untuk menyelamatkan Pancasila dan mewujudkan  pembangunan. Kalau kita perhatikan sejarah, kita semua mengetahui bahwa dalam Sidang Umum MPRS tahun  1968, Majelis tidak berhasil merumuskan GBHN. Karena itu Pelita I tidak memiliki GBHN sebagai “cantelannya”. Karena waktu itu belum ada suatu mekanisme yang jelas bagaimana langkah-langkah agar GBHN bisa dirumuskan. Hal ini sebenarnya wajar saja karena bagaimana mungkin anggota MPR, yang hanya bersidang selama lebih kurang sebelas hari, dapat merumuskan dokumen politik yang begitu mendasar yang akan dijadikan arah dan kebijaksanaan dari pada pembangunan jangka panjang maupun menengah. Baru setelah Pak Harto menjadi Mandataris, dengan belajar dari pengalaman Sidang Umum MPRS tahun 1968 itu, yang telah mengakibatkan Pelita I, dari tahun 1969 sampai tahun ]’974, tidak dilandasi GBHN, maka beliau merekayasa lahirnya Wadah Wanhankamnas, sehingga badan itu setidak-tidaknya mempunyai waktu empat tahun untuk mempersiapkan materi GBHN.

Beliau memerintahkan agar Wanhankamnas itu menghubungi sernua pihak secara luas untuk dapat menampung segala aspirasi. Meskipun rekayasa seperti ini tidak ada dalam konstitusi, akan tetapi beliau sebagai mandataris merasa terpanggil dan bertanggungjawab agar MPR mampu membuat keputusan tentang GBHN. Kita mengetahui bahwa semua orang berhak memberikan sumbangan terhadap materi GBHN. Tetapi yang paling mengetahui permasalahannya, yang paling tahu apa yang diperlukan untuk pembangunan itu, adalah pemerintah. Hal ini karena pemerintah itu adalah ujung. tombak dan sekaligus arsitek yang merancang pembangunan nasional sebagai ujud penjabaran keputusan MPR. Jadisama sekali tidak benar kalau ada pihak yang mengatakan bahwa mandataris mendikte MPR, agar mau menerima materi yang telah dipersiapkan mandataris.

Dalam kepemimpinan beliau, Pak Harto tidak pernah tinggal diam, tetapi tetap mencari cara-cara untuk melancarkan pembangunan bangsa ini. Karena itu, beliau menambah rekayasa lagi. Kira­kira lima bulan sebelum sidang MPR, beliau menugasi suatu tim kecil untuk mengadakan streamlining, atau lebih memperhalus lagi, materi yang telah dipersiapkan Wanhankamnas. Kalau saya tidak salah dimulai menjelang Sidang Umum MPR 1973, 1978, 1983 berturut-turut ada Tim Daryatmo, Tim Sudharmono (2 X) dan tahun 1987. Tim yang terakhir ini dinamakan Panitia 9, yang diketuai Pak Moerdiono, dan beranggotakan dua orang menteri lainnya, yaitu Pak Cosmas dan Pak Ginanjar, Sekretaris Jenderal Wanhankamnas Pak Barkah, Wakil Ketua MPR dari Utusan Daerah Pak Mantik, Deputy Bappenas Pak Mooy, lbu Astrid, Pak Suryanto dan saya sebagai Kasospol ABRI.

Suatu hal yang menguntungkan bagi saya adalah bahwa pada tahun 1986 diadakan suatu Seminar ABRI. Nah referensi itulah yang saya pakai sebagai sumbangan ABRI untuk mengisi dan melengkapi materi GBHN; Tugas ini menarik sekali, karena banyak menambah pengetahuan dan pengalaman. Saya harus menghubungi bermacam-macam departemen, lembaga dan instansi, organisasi­organisasi kemasyarakatan dan lain-lain, untuk memperoleh masukan. Setelah semuanya itu selesai, Panitia/Tim 9 melapor kepada Bapak Presiden. Beliau berkata: “Ini tugasnya belum selesai. Nanti Saudara-saudara saya perbantukan pada Badan Pekerja MPR”. Badan Pekerja MPR (masa 1987-1992) ini, setelah MPR itu dilantik, dipimpin oleh Pak Suprapto.

Jadi Pak Harto itu betul-betul menciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan lembaga tertinggi negara kita ini, yaitu MPR, bisa membuat keputusan politik yang. paling strategis dan paling mendasar. Saya berpendapat bahwa tanpa rekayasa Pak Harto, sulit bagi MPR untuk mengambil putusan politik yang penting ini, karena terbatasnya masa sidang umum yang hanya sebelas hari. Hal ini sekali lagi tidak boleh ditafsirkan sebagai mendikte MPR, karena putusan terakhir tetap berada di tangan majelis itu sendiri. Mereka sebagai wakil-wakil rakyat berhak memutuskan apa saja yang mereka kehendaki. Akan tetapi debat yang tidak berkeputusan, yang bertele-tele, sehingga akhirnya tidak dapat dicapai suatu persamaan pendapat, berarti meniadakan sesuatu yang sangat mendasar untuk kepentingan kesinambungan pembangunan bangsa dan negara ini yaitu dihasilkannya GBHN. GBHN adalah salah satu mata rantai mekanisme kepemimpinan nasional yang terus menerus kita wujudkan.

Dalam bab-bab GBHN itu dijelaskan masalah-masalah yang berkenaan dengan pembangunan jangka panjan dan pembangunan lima tahunan. Repelita itu dijabarkan menjadi rencana tahunan yang dengan konsisten, pacta minggu pertama setiap bulan Januari, Pak Harto menyampaikan nota keuangan sebagai pengantar RAPBN di DPR, yang akhirnya menjadi program tahunan/RAPBN. Disamping itu, Pak Harto juga memberikan pidato kenegaraan secara konsisten setiap tanggal 16 Agustus, selanjutnya setiap Sidang Umum MPR, pada tanggal 1 Maret, beliau menyampaikan pertanggunganjawab selaku Mandataris di depan forum MPR yang baru.

Secara pribadi saya merasa mendapat pengalaman yang amat menarik ketika saya mendapat tugas dari Pak Harto untuk ikut BP 9. Kami sering mengadakan konsultasi dengan beliau, dimana beliau menyampaikan wawasan-wawasan dan pandangan-pandangan beliau. Dalam kesempatan seperti itulah pada suatu kali saya mendapat kesempatan untuk bertanya mengenai persyaratan-persyaratan dari seorang calon pemimpin nasional. Saya merasa kagum karena beliau dapat menjelaskan hal itu dalam bentuk yang jelas dan sangat logis. Beliau menyatakan antara lain bahwa seorang calon pemimpin nasional itu pertama-tama haruslah seorang Pancasilais sejati, kemudian dia juga harus merupakan seseorang yang telah mempunyai kapabilitas dan akseptablitas secara nasional. Dia juga orang yang harus mempunyai prestasi, dengan melalui proses pematangan dan pengabdian yang panjang. Jadi kita harus tahu siapa dia dan apa andil yang telah diberikannya kepada negara dan bangsa.

Kemudian yang ikut menentukan juga adalah kualitas mental dan intelektualnya yang tidak boleh goyah serta stabilitas emosionalnya, dengan demikian kemampuannya telah teruji dalam menghadapi krisis. Ibaratnya seorang perwira/seorang komandan, kalau baru saja terdengar tembakan ia telah bersembunyi terlebih dahulu, maka dia tentu tidak tepat untuk menjadi pemimpin yang andal.

Dipandang dari segi ini maka Pak Harto adalah seseorang yang telah teruji. Kita telah melihat bagaimana sikap beliau dalam menyusun Serangan Umum tanggal 1 Maret 1949. Apabila kita perhatikan sekarang, maka serangan umum itu mempunyai impact yang tidak hanya strategis, akan tetapi juga politis dan militer teknis yang cukup tinggi. Seakan-akan da]am benak beliau itu sudah terhimpun suatu pemikiran, beliau harus membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada; dan itu terjadi dalam usia beliau yang masih sedemikian muda.

Kemudian kualitas kepemimpinan yang beliau miliki adahih benar-benar bernilai paripurna baik teori maupun praktek/implementasinya. Dan yang tidak kurang pentingnya adalah bahwa seorang pemimpin nasional itu didukung oleh kekuatan sosial-politik terbesar. Tanpa dukungan seperti itu, seorang pemimpin tidak akan ada artinya.

Saya juga mendapat kesan bahwa beliau selalu memikirkan masalah kaderisasi. Dan beliau merasa berdosa besar apabila mengabaikan masalah kaderisasi ini. Dan amanat yang beliau bebankah kepada para kader itu adalah kesinambungan pembangunan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini beliau utarakan pada saat saya dipanggil ke Cendana untuk diberi kepercayaan memimpin Departemen Transmigrasi dalam Kabinet. Pem bangunan V.

Salah satu aspek kepemimpinan Pak Harto yang saya perhatikan adalah apabila ada pengorbanan yang harus dilakukan maka beliau mulai dari diri sendiri, dan dari kelompoknya sendiri Saya ingat misalnya bahwa pada waktu Pelita I keuangan kita sangat ter batas. Ekspor migas belum memadai, apalagi ekspor non-migas. Menurut istilah saya  Pak Harto itu mentolo, atau sampai hati, untuk tidak memberikan anggaran pembangunan kepada ABRI. Dalam hal ini Pak Harto tegas sekali: ABRI tidak perlu membangun dengan perlengkapan baru, pakai saja apa yang ada itu dulu! Jadi yang harus mengencangkan ikat pinggangnya terlebih dahulu adalah dirinya dan korpsnya, yaitu ABRI.

Saya juga merasa kagum atas cara-cara beliau memberikan perhatian secara pribadi, terutama ketika saya mengalami penyakit mata, yang mengakibatkan pandangan saya hilang sebelah. Kejadian itu terjadi setelah enam bulan saya diangkat menjadi menteri. Dalam suatu penerbangan, tiba-tiba mata saya yang kanan tidak bisa melihat sama sekali. Saya ditangani oleh Tim Kesehatan Presiden, namun suatu hal yang membuat saya tetap bersemangat adalah bahwa Pak Harto tidak pernah bertanya dan mempermasalahkan tentang kesehatan saya. Karena itu saya berpendapat bahwa Pak Harto tidak pernah menganggap saya sebagai seorang yang sedang sakit, jadi saya merasa malu kalau sampai tidak mampu melaksanakan tugas karena Pak Harto sendiri tidak pernah menganggap saya sakit.

Pada bagian terakhir tulisan ini saya ingin menggambarkan dan mengulas bagaimana pandangan Pak Harto di bidang ketransmigrasian. Beliau pernah mengatakan bahwa:

“Strategi pembangunan transmigrasi harus diletakkan pada jangkauan pemikiran jangka panjang dalam rangka strategi pembangunan nasional yang memeratakan pembangunan ke seluruh wilayah Tanah Air guna membangun masyarakat baru yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945″.

Pada bagian lain beliau menyatakan:

“…Ada baiknya kita sadari bahwa luas serta jangkauan program transmigrasi di Indonesia adalah sesuatu yang sungguh tidak ada duanya di dunia ….” (Pidato pertanggungan jawab Mandataris pada Sidang Umum MPR 1 Maret 1983).

Penyelenggaraan dan pelaksanaan transmigrasi telah berkembang sedemikian jauh dan telah menarik perhatian, tidak hanya dari kalangan pengambil kebijaksanaan dan keputusan dalam pemerintahan; tetapi juga dari kalangan ilmuwan, cendekiawan, pengusaha, lembaga-lembaga keuangan dan perbankan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini tidak mengherankan, sebab pengalaman penyelenggaraan dan pelaksanaan transmigrasi ini hanya ada di Indonesia yang sejarahnya telah dimulai pada awal abad ke-20, walaupun pada waktu itu masih dalam bentuk apa yang dinamakan kolonisasi, bukan transmigrasi seperti sekarang ini. Ada perbedaan  dalam tujuan dan pelaksanaannya.

Mencatat pengalaman dan melihat perspektip masa datang bukan suatu pekerjaan yang ringan, sebab diperlukan tidak saja suatu ketekunan dan perhatian yang khusus, tetapi suatu kemampuan analisa ilmiah. Pelaksanaan transmigrasi menyangkut segi-segi yang sangat luas, karena itu pelaksanaan transmigrasi tak boleh dianggap berdiri terpisah dari kegiatan pembangunan pada umumnya, melainkan harus terpadu dengan pembangunan prasarana, pembangunan pertanian dalam arti luas, pembangunan daerah, pembangunan industri dan lain-lainnya.

Bagaimana tanggapan lembaga internasional tentang transmigrasi? Organisasi Pertanian dan Pangan PBB (FAO) menyadari dan membenarkan program transmigrasi di Indonesia sebagai suatu upaya pembangunan yang serba manfaat, khususnya dalam rangka pembangunan pertanian. Dalam rangka peringatan 40 tahuri berdirinya FAO, Direktur Jenderal FAO, Eduardo Saoma, mengundang sejumlah pemimpin dunia untuk mengambil bagian dalam memberikan pandangan otoritatif mengenai masalah dunia yang berkenaan dengan kelaparan dan keterbelakangan pembangunan. Sembilan kepala negara atau pemerintah terpilih untuk, menanggapi pertanyaan-pertanyaan khusus yang disiapkan oleh para editor CERES, terbitan FAO. Presiden Soeharto yang merupakan satu diantara sembilan pemimpin dunia tersebut disuguhi 10, pertanyaan mengenai pembangunan di Indonesia. Salah satu pertanyaan berbunyi: “Seberapa jauh menurut pandangan Tuan kebijaksanaan transmigrasi Indonesia telah terlaksana dengan sukses? Apa yang Tuan anggap sebagai masalah-masalah besar yang masih harus dihadapi dalam hal ini?” Presiden Soeharto menegaskah:

“Sesorang perlu memahami seluk beluk dan ciri-ciri geografis dan penyebaran penduduk Indonesia untuk memahami mengapa transinigrasi merupakan salah satu program kita yang paling penting. Kepulauan kita yang terdiri dari 13.677[3]* pulau meliputi daratan seluas 1,9 juga Km2 Tetapi keseluruhan permukaannya, termasuk lautan didalam batas wilayah Nusantara kita adalah lebih dari 4,8 juta Km2.

Kependudukan dan sumber-sumber ekonomi tersebar secara tidak seimbang. Pulau Jawa menghasilkan hampir separuh dari Produk Domestik Bruto. Lebih dari 60 % dari penduduk kita hidup di pulau yang merupakan 70% dari luas daratan. Dengan demikian, kepadatan penduduk di Pulau Jawa adalah 700 orang per Km2 (data awal tahun 1980).

Untuk menjamin agar sumber daya dan hasil-hasil pembangunan dapat tersebar seimbang, kita telah menerapkan satu program “transmigrasi” yang mempunyai tujuan-tujuan multidimensional. Dalam rangka mengatur agar penyebaran penduduk daan pembangunan daerah menjadi seimbang, program transmigrasi memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Transmigrasi bukanlah semata-mata pemindahan secara fisik penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Transmigrasi merupakan satu pekerjaan yang rumit, yang menyangkut aneka kegiatan, termasuk pembangunan infrastruktur, perumahan, masukan pertanian dan sebagainya. Dalam proyek yang sedemikian kompleks, keberhasilan sulit diukur. Tolok ukur yang baku atas sumbangan transmigrasi terhadap kesejahteraan petani, peningkatan-peningkatan dalam produktivitas, pengembangan kegiatan pembangunan di daerah, terus dikembangkan. Tidaklah semua kriteria tersebut dapat dengan mudah diterapkan. Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk dapat melihat hasilnya. Dalam hal tanaman keras yang sudah ditanam, diperlukan waktu yang lama sebelum memetik panen pertama.

Diperlukan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan, persiapan yang lebih baik berkenaan dengan survei kapabilitas lahan, lokasi, fasilitas perumahan, penerbitan yang lebih cepat atas hak peruntukan tanah, pengadaan prasarana yang memadai serta berbagai pelayanan pendukung lainnya.

Dalam arti sesungguhnya, transmigrasi merupakan program pembangunan manusia. Fakta bahwa lebih dari satu juta penduduk telah dipindahkan dalam rangka program ini, merupakan bukti yang nyata.

Demikianlah suatu gambaran pandangan Pak Harto tentang program transmigrasi yang disampaikan pada suatu forum internasional pada tahun 1985.

Apabila saya harus menghadap beliau, maka saya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dengan membuka segala arsip dan informasi. Kalau ada sesuatu yang beliau tanyakan dan saya tidak bisa menjawabnya, ini tentu tidak enak. Seperti kita ketahui transmigrasi kita mempunyai dua pola, yaitu pola umum dan pola swakarsa. Pola umum itu mahal, karena segalanya diberikan gratis kepada para transmigran. Pak Harto memberikan pandangannya bahwa sebaiknya pola swakarsa inilah yang dikembangkan, dan ini memang sesuai dengan amanat undang-undang. Transmigrasi pola umum itu disamping mahal juga tidak mendidik, karena orang yang semestinya mandiri itu, lalu serba dikasih. Namun harus dimaklumi, mana ada orang miskin yang mempunyai kemampuan, pada hal kita harus mengangkat harkat orang miskin. Tetapi sekarang rakyat kita betapa pun miskinnya sudah menikmati hasil pembangunan, sehingga ia memiliki sedikit modal, inilah yang dikatakan oleh Pak Harto. Dengan modal yang sedikit itu dia harus membuktikan bahwa ia harus dan mampu berpartisipasi.

Karena itu yang kami kembangkan sekarang adalah transmigrasi dimana transmigran ikut membiayai sebagian dari kemudahan­kemudahan yang ia peroleh. Namun ini dilaksanakan dalam jangka panjang, misalnya sampai hasil yang mereka peroleh telah memadai, sehingga sudah bisa menabung, baru dipotong untuk mengembalikan kredit yang diperolehnya. Akan tetapi apabila hasilnya baru cukup untuk hidup saja, ya ditangguhkan jangan dipotong dulu. Dari sini dapat kita lihat bahwa Pak Harto memang ingin membangun manusia seutuhnya. Kita sekarang sedang memasuki tahun kedua Repelita V dalam mengembangkan transmigran· nelayan, transmigran perikanan tambak, transmigran industri dan jasa, transmigran pengolah sagu, dan transmigran Hutan Tanaman Industri. Pokoknya semua peluang yang membutuhkan tenaga sumber daya manusia kita kembangkan.

Dalam hal ini, prinsip saya adalah bahwa saya tidak mau berjalan di depan, karena dengan berjalan di depan itu a:kan sengsara sendiri. Saya harus memanfaatkan sektor-sektor lain. Katakanlah di Indonesia Bagian Timur. Apabila PU-nya saja belum membuat jalan, maka saya tentu tidak bisa masuk ke situ, karena akan menyengsarakan para transmigran saja. Bagaimana komunikasi mereka keluar nanti? Kalau PU-nya belum membuat irigasi, saya belum bisa menempatkan transmigran untuk pola tanaman pangan. Karena itu saya harus jeli dalam mengintip bagaimana program sektor­sektor lain, baru setelah itu saya dukung.

Masalah yang paling sulit adalah pembauran pendatang baru dengan penduduk asli, yang dapat saja menimbulkan kesenjangan sosial. Tingkat keterampilan mereka sangat berbeda. Petani Irian sangat berbeda dengan petani Bali atau Jawa Timur. Petani Irian pada umumnya adalah peramu, yang memungut basil alam tanpa harus memelihara; mereka hanya memanen saja. Sekarang kita usahakan agar mereka bisa menjadi petani menetap. Ini memerlukan persiapan yang matang, karena persoalannya juga adalah masalah sosial budaya. Jadi masalah yang dihadapi Departemen Transmigrasi tidak sederhana. Menteri yang terlibat dalam masalah transmigrasi ini ada 16 orang, dengan 52 pejabat eselon satunya. Saya merasa bahwa perencanaan transmigrasi ini lebih dari suatu perencanaan perang, di sini betul-betul membutuhkan kejelian dari segi kegiatan, segi waktu dan jadwal.

Pengetahuan Pak Harto mengenai masalah transmigrasi ini sangat luas sekali. Pemikiran pokok beliau adalah bagaimana mengurangi jumlah anggota masyarakat kita yang masih hidup dan berada dibawah garis kemiskinan serta penyebaran penduduk yang lebih merata, sehingga dapat mendukung pembangunan daerah terutama yang masih sedikit jumlah penduduknya. Dalam mengantar RAPBN tahun 1990/1991 beliau mengemukakan bahwa masalah transmigrasi adalah masalah yang sangat penting dan sangat strategis, karena mampu mengangkat masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Inilah harapan beliau terhadap pelaksanaan program transmigrasi dan, sebagai pembantu beliau, saya berusaha dan mencoba untuk mewujudkannya dengan bantuan semua pihak yang terkait, baik sesama instansi pemerintah, BUMN, swasta, dunia perbankan, berbagai yayasan sosial dan masyarakat terutama para transmigrannya sendiri, juga bantuan dari berbagai negara dan lembaga internasional.

***



[1]     Soegiarto, ” Rekayasa Dan Kaderisasi Untuk Pembangunan”, dalam buku “Diantara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun” (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 2009), hal 234-247.

[2]     Letnan Jenderal TNI; Menteri Transmigrasi dalam Kabinet Pembangunan  V..

[3] Menurul data sekarang 17.580

Jul 242014
 

Menerima Dubes Untuk Ethiopia, Presiden Soeharto: Terbuka Bagi Afrika Untuk Melihat Pembangunan Indonesia[1]

 

RABU, 29 JULI 1987 Pukul 09.00 pagi ini Duta Besar Indonesia untuk Ethiopia, Imam Abikusno, menghadap Presiden Soeharto di Cendana. Ia datang untuk melapor tentang sudah berakhirnya masa tugasnya sebagai duta besar disana. Dalam pertemuan itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Indonesia terbuka bagi negara-negara Afrika yang ingin melihat pelaksanaan pembangunan disini, yang dilakukan secara tradisional maupun modern.(AFR)



[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 629. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Jul 242014
 

Hadiri Hari Anak, Presiden Soeharto Bangkitkan Kebanggaan Sebagai Anak Indonesia[1]

 

KAMIS, 23 JULI 1987 Peringatan Hari Anak Nasional 1987 yang berlangsung di Balai Sidang Senayan pagi ini dihadiri oleh Presiden dan Ibu Soeharto. Dalam kata sambutannya, Presiden Soeharto antara lain mengajak kita untuk menjadikan peringatan Hari Anak Nasional1987 ini sebagai momentum kebanggaan jika anak kita mengatakan: Saya Anak Indonesia. Dikatakan pula oleh Kepala Negara bahwa kebanggaan ini harus bangkit secara wajar, karena mereka berperilaku bersih dan sehat, yang akan menjadi dasar pengembangan disiplin dan perilaku tertib. Karena itu pelayanan kita kepada anak sama sekali bukan memanjakan, tetapi membantu mereka untuk berperilaku bersih dan sehat.

Kepala Negara juga mengajak agar kita semua melihat kembali apa yang kita lakukan dan bimbingan yang telah kita berikan kepada anak­anak kita di tahun-tahun yang lalu dan apa yang perlu kita kerjakan, di tahun-tahun yang akan datang. Tujuan utama kita adalah mengantarkan mereka agar kelak menjadi warganegara yang bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan sekaligus bertanggungjawab terhadap bangsa dan negaranya. (AFR)



[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 628-629. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Jul 242014
 

Lantik Perwira Remaja AKABRI, Presiden Soeharto: Peralihan Generasi Hampir Rampung[1]

 

SABTU, 18 JULI 1987 Pukul 09.00 pagi ini Presiden Soeharto melantik 636 perwira remaja ABRI dalam suatu upacara di halaman Istana Merdeka. Dalam upacara itu Kepala Negara menyematkan tanda pangkat kepada empat perwira lulusan terbaik, yaitu Letda. Muhammad Herindra (Angkatan Darat), Letda. Harjo Susworo (Angkatan Laut), Letda. Miarto (Angkatan Udara), dan Letda. M Tito Karnavian (Polri).

Dalam amanatnya Presiden antara lain mengatakan bahwa pada tahun­tahun yang akan datang akan makin rampung peralihan generasi dalam jajaran ABRI. Proses peralihan generasi itu terjadi dalam semua kalangan dan lapisan masyarakat kita.

Selanjutnya dikatakan pula bahwa karena negara kita adalah negara kekeluargaan, karena tradisi kemanunggalan ABRI dan rakyat, maka pelantikan perwira-perwira remaja ABRI bukan hanya berarti bertambahnya kader-kader pimpinan ABRI, melainkan juga bertambahnya kader-kader pimpinan bangsa kita di masa datang. (AFR)



[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 628-629. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Jul 242014
 

Lindungi Peternak Kecil, Presiden Soeharto Instruksikan Penataan Peraturan Perunggasan[1]

 

KAMIS, 16 JULI 1987 Presiden memerintahkan Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan, Prof Dr J Hutasoit, agar menata kembali dengan lebih baik pelaksanaan Keputusan Presiden No. 50/1983 tentang pengaturan peternakan unggas. Presiden menginstruksikan hal ini karena pelaksanaan Keppres itu di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan jiwa dan tujuan Keputusan Presiden itu. Sebagai contoh penyimpangan itu Kepala Negara mengatakan bahwa ada sejumlah perusahaan peternakan unggas yang dibentuk atas nama beberapa orang, namun ternyata pemiliknya hanya satu orang.

Sebagaimana diketahui, tujuan dikeluarkannya Kepres No. 50/1983 adalah untuk mengatur agar usaha petemakan unggas tidak melampaui jumlah ternak yang diupayakan 5.000 ekor. Jika ingin lebih dari batas itu, perusahaan bersangkutan harus berbentuk peternakan inti rakyat yang mengikut sertakan petemak-petemak kecil. (AFR)



[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 627. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Jul 242014
 

Presiden Soeharto Instruksikan Agar Lahan Pertanian Kelas I, Tidak Digusur Industri[1]

 

KAMIS, 16 JULI 1987 Presiden Soeharto memperingatkan agar lahan pertanian berpengairan teknis kelas satu jangan sampai digusur untuk lokasi industri. Sehubungan dengan itu Presiden menginstruksikan agar lahan pertanian kelas satu itu dipelihara, sedangkan pembangunan industri agar diarahkan ke wilayah yang bukan lahan pertanian yang baik.

Demikian dikatakan Menteri KLH, Emil Salim, seusai diterima Presiden Soeharto di Bina Graha. Sebagai contoh ia menunjukkan bahwa Jawa Timur yang kini berpenduduk sebanyak 25 juta jiwa, pada tahun 2000 nanti jumlah penduduknya akan mencapai 37 juta. Di provinsi itu sektor industri hendaknya dikembangkan ke wilayah utara, yaitu Surabaya-Gresik, Tuban yang daerahnya relatif gersang dan berkapur. Jadi bukannya kearah selatan, yaitu Surabaya-Malang yang tanahnya subur. (AFR)



[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 627. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Jul 242014
 

Pemerintah Proyeksikan Produksi Beras Tahun 2000[1]

 

SELASA, 14 JULI 1987 Tingkat produksi beras yang harus dapat dicapai Indonesia pada tahun 2000 nanti ialah sebesar 37,500 juta ton. Demikian dilaporkan oleh Menteri Pertanian, Achmad Affandi, kepada Presiden Soeharto di Bina Graha siang ini. Titik tolak perhitungan diatas adalah tingkat produksi tahun 1986 yang sebesar 26,784 juta ton. Adapun proyeksi kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya adalah 2,4%, sehingga jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 diperkirakan berjumlah 222,75 juta jiwa. Tingkat konsumsi beras pada waktu itu diperkirakan akan mencapai 140 kilogram per jiwa. Usaha peningkatan produksi beras pada tahun 2000 akan dicapai melalui peningkatan intensifikasi dan kerjasama antar kelompok Supra Insus. Adapun areal pertanian yang diperlukan untuk itu adalah sekitar 7 juta  hektar  dengan produksi sekitar 10,7 per hektar. (AFR)



[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 627. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003