Apr 092014
 

Revisi Keppres No. 14A, Presiden Soeharto Dorong Rekanan Golongan Ekonomi Lemah[1]

KAMIS, 17 APRIL 1980, Hari ini Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 14A Tahun 1980 yang merupakan penyempurnaan daripada Keppres No. 14 Tahun 1979. Keppres No. 14A Tahun 1980 ini memperbesar peluang bagi pengusaha barang dan jasa golongan ekonomi lemah untuk ikut serta dalam kegiatan pembelian/pemborongan yang dilakukan oleh instansi atau proyek-proyek pemerintah. Dengan Keppres yang baru ini juga diadakan pelimpahan beberapa kewenangan (yang semula dipegang Kantor Perbendaraan Negara) kepada pimpinan proyek, sehingga memperlancar prosedur pembiayaan pembangunan.

Selain itu, Keppres No. 14A Tahun 1980 ini menaikkan batas tertinggi nilai borongan atau pembelian pemerintah dari pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah. Juga ditetapkan bahwa nilai pembelian/borongan diatas Rp 100 juta sampai Rp 200 juta diadakan pelelangan antara pemborong/rekanan setempat dan boleh diikuti oleh golongan ekonomi lemah setempat. Digariskan pula bahwa dalam pembelian mengutamakan hasil produksi dalam negeri, yang meliputi barang jadi, setengah jadi, suku cadang, bahan-bahan, dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan Indonesia. Dengan ketentuan ini maka diharapkan para produsen kita akan terdorong untuk mencatumkan secara jelas label “made in Indonesia” pada setiap produknya. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 287. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 092014
 

Presiden Soeharto Dorong Perbankan Majukan Irian Jaya dengan Semangat Perintis [1]

KAMIS, 17 APRIL 1980, Hari ini Menteri Negara PPLH, Emil Salim, menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha. Ia datang untuk melaporkan hasil kunjungannya ke beberapa daerah Maluku dan Irian Jaya baru-baru ini. Dalam kesempatan itu, Presiden Soeharto mengemukakan agar para pejabat dapat memegang teguh ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan keputusan Presiden. Selain itu, ia menghimbau pihak perbankan agar dapat mendorong dan mengembangkan sarana dan prasarana perbankan di daerah Irian Jaya dengan semangat perintis, yaitu dengan tidak mengutamakan persyaratan-persyaratan teknis perbankan. Hal ini mengingat kondisi daerah itu berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Kepala Negara juga menghendaki agar bahan lokal yang ada di daerah itu dikembangkan, sehingga bilamana terdapat kesulitan, seperti semen, maka dapat dimanfaatkan bahan-bahan lokal itu. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 287. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 092014
 

Hadapi Pemilu, Presiden Soeharto Jelaskan Berbagai Tudingan[1]

 RABU, 16 APRIL 1980, Presiden Soeharto mengatakan bahwa banyak isyu-isyu yang ditujukan kepada diri dan keluarganya, dilancarkan oleh pihak-pihak tertentu dengan jalan menghalalkan segala cara dalam rangka mencapai tujuan-tujuan mereka. Isyu-isyu yang beredar menjelang Pemilihan Umum 1982 ini antara lain ditujukan kepada Ibu Tien Soeharto. Misalnya disebutkan bahwa Ibu Tien Soeharto selalu menerima komisi dan menentukan kemenangan suatu tender. Sedangkan terhadap dirinya, ia dikatakan seolah-olah mempunyai selir atau simpanan seorang.bintang film terkenal.

Dikatakan oleh Kepala Negara bahwa isyu-isyu tersebut sudah lama beredar, tetapi sekarang dibangkitkan lagi, karena menjelang pemilihan umum. Menurutnya, kebohongan-kebohongan itu dilontarkan dengan maksud untuk menyingkirkan kepemimpinan Orde Baru. Pihak-pihak tertentu itu lupa bahwa andai kata mereka berhasil menyingkirkan kepemimpinan Orde Baru, pasti akan timbul warga negara-warga negara, termasuk prajurit ABRl serta Kopassanda, yang akan menghalang-halangi maksud politik mereka itu. Lebih-lebih lagi jika mereka itu mau mengganti Pancasila dan UUD 1945.

Demikian dikemukakan Presiden Soeharto hari ini ketika menghadiri acara tumpengan menyambut ulang tahun korps baret merah, Kopassanda, di Cijantung, Jakarta. Pada kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan anggota Kopassanda bahwa sebagai prajurit ABRI mereka dapat mengamalkan Tri Dharma dalam pengabdiannya kepada nusa dan bangsa. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 286. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 092014
 

Presiden Soeharto Lantik KASAD Poniman[1]

SENIN, 14 APRIL 1980, Dalam suatu upacara di Istana Negara, hari ini Presiden Soeharto melantik Letjen. Poniman sebagai Kasad, menggantikan Jenderal Widodo. Pelantikan ini adalah sesuai dengan Keputusan Presiden No. 15/ABRI/ 1980 tertanggal 3 April 1980. Dalam upacara tersebut hadir pula Ibu Tien Soeharto, Wakil Presiden dan Ibu Adam Malik, Menteri Hankam/Pangab, Jenderal M Jusuf, dan para pejabat tinggi negara lainnya. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 285. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 092014
 

Presiden Soeharto Instruksikan Percepatan Penyelesaian Kerusuhan Ujung Pandang[1]

SENIN, 14 APRIL 1980, Hari ini Presiden Soeharto menginstruksikan Panglima Kopkamtib, Laksamana Sudomo, dan Kepala Staf Kopkamtib, Mayjen. Yoga Sugama, untuk secepatnya menyelesaikan kerusuhan yang terjadi di Ujung Pandang agar tidak meluas ke kota-kota lainnya. Demikian dijelaskan oleh Yoga Sugama mengenai pertemuan yang mereka lakukan dengan Presiden di Istana Negara hari ini. Mengenai kerusuhan itu sendiri, Yoga mengatakan tidak terjadi usaha-usaha perampokan, sehingga tidak merugikan harta benda yang besar. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 285. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 092014
 

Presiden Soeharto Bahas Peningkatan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah[1]

SABTU, 12 APRIL 1980, Presiden Soeharto hari ini membahas penyempurnaan Keppres No. 14 Tahun 1979 dengan Menteri/Sekretaris Negara, Sudharmono, Menteri PAN, Sumarlin, dan Menko Ekuin, Widjojo Nitisastro, di Istana Merdeka. Penyempurnaan terhadap Keppres yang berkenaan dengan pelaksanaan anggaran belanja itu merupakan tindak-lanjut usaha memperlancar pelaksanaan anggaran belanja, baik rutin maupun pembangunan. Yang menjadi pokok utama dalam keputusan tersebut ialah bagaimana memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan menghidupkan usaha di daerah dalam rangka pemerataan. Demikian dikatakan oleh Menteri/Sekretaris Negara. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 285. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 092014
 

Peserta Kongres Federasi Buruh Ke 1 diterima Presiden Soeharto[1]

SABTU, 12 APRIL 1980, Presiden Soeharto pagi ini di Istana Negara menerima para peserta Kongres Nasional ke-1 FBSI. Dalam kesempatan itu Presiden antara lain mengatakan bahwa mengembangkan hubungan perburuhan berdasarkan Pancasila, yang merupakan tugas penting FBSI dan pimpinannya, jelas merupakan tugas yang tidak ringan. Selanjutnya dikatakan oleh Kepala Negara bahwa dalam masyarakat yang sedang membangun, kewajiban organisasi buruh bersifat ganda, yaitu di satu pihak memperjuangkan dan membela nasib kaum buruh, dan di pihak lain, mengarahkan dan membekali kaum buruh dengan penambahan pengetahuan dan keterampilan sebagai kekuatan pembangunan masyarakat. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 285. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 092014
 

Dubes Soviet Menghadap Presiden Soeharto[1]

KAMIS, 10 APRIL 1980, Duta Besar Uni Soviet, Ivan Shpedsko, hari ini menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha. Setelah pertemuan, Duta Besar Shpedsko tidak bersedia memberikan keterangan terperinci mengenai hasil-hasil pembicaraannya dengan Presiden. Ia hanya menyatakan bahwa masalah yang dibahas menyangkut kepentingan kedua belah pihak, dan bahwa Presiden telah mengemukakan sikapnya terhadap sejumlah situasi internasional dewasa ini seperti masalah Iran, Afghanistan dan Kamboja. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 284. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 092014
 

Buka Raker Kependudukan, Presiden Soeharto: Pelaksanaan KB Harus Dipercepat[1]

SELASA, 8 APRIL 1980, Pagi ini Presiden Soeharto membuka Rapat Kerja Nasional Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Istana Negara. Dalam amanatnya Kepala Negara meminta agar pelaksanaan program keluarga berencana itu dipercepat lagi, yaitu dengan mencapai penurunan tingkat kelahiran dengan 50% pada tahun 1990 dan bukan pada tahun 2000. Dalam hubungan ini dimintanya agar semua departemen dan semua lembaga yang berkecimpung dalam program kependudukan dan keluarga berencana bekerjasama seerat-eratnya satu dengan yang lain. Presiden juga meminta agar kampanye keluarga berencana lebih diperluas dan dipergencar lagi, terutama pada kantor-kantor pemerintahan, pada perusahaan-perusahaan dan lingkungan kerja lainnya. Ia juga minta agar dipikirkan adanya perangsang-perangsang baru bagi mereka yang aktif dalam program keluarga berencana, baik petugas-petugasnya maupun anggota masyarakat peserta. Demikian antara lain pesan-pesan Presiden. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 284. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 092014
 

Presiden Soeharto Resmikan Peletakan Batu Pertama PLTA Asahan[1]

SENIN, 7 APRIL 1980, Presiden dan Ibu Tien Soeharto pukul 12.15 siang ini meresmikan peletakan batu sendi utama proyek raksasa PLTA di Sigura-gura, Asahan, Sumatera Utara. Peresmian ini ditandai dengan polesan semen dari Presiden Soeharto dibawah tiang-tiang bangunan pondasi di lereng bukit yang merupakan pusat bangunan dam dan terowongan utama yang kelak akan menghasilkan tenaga listrik sebesar 600 megawatt. Sebelum pengecoran, Ibu Tien Soeharto melakukan pengguntingan pita di ujung terowongan yang terletak beberapa meter dibawah tanah. Acara ditengah lereng bukit yang membentang luas di dataran tinggi Kabupaten Tapanuli Utara berjalan sampai pukul 13.50 WIB. Setelah itu, Presiden Soeharto beserta rombongan menuju ke Kuala Tanjung, yang merupakan daerah pembangunan pelabuhan dan tempat didirikannya proyek peleburan aluminium.

Pada upacara peletakan batu sendi utama PLTA Sigura-gura itu, Kepala Negara mengatakan bahwa pembangunan proyek Asahan itu merupakan salah satu pangkal penting yang harus ditempuh untuk membangun masyarakat maju, sejahtera dan berkeadilan sosial. PLTA ini akan memungkinkan kita membangun Pabrik Peleburan Aluminium di Kuala Tanjung, yang akan dilengkapi pula dengan pelabuhan samudera dan wilayah perkotaan. Dengan pembangunan Proyek Asahan ini, demikian Presiden, hendaknya makin menyadarkan kita bahwa membangun masyarakat adil dan makmur memerlukan waktu, keuletan dan ketabahan. Membangun pada akhirnya harus dilakukan dengan bekerja keras. Demikian antara lain dikatakan Presiden. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 283. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003