Feb 222013
 

MIKUL DHUWUR MENDHEM JERO”

(Dialog Mengharukan Antara Presiden Soekarno-Letjen. Soeharto)1

Di saat demonstrasi mahasiswa mewarnai suasana Jakarta, di Istana Merdeka saya mengadakan dialog dengan Bung Karno. Itu menyambung pembicaraan mengenai situasi dan mengenai PKI. Saya berkeyakinan bahwa pikiran Bung Karno mengenai jalan keluar kurang tepat. Saya terus berusaha supaya beliau mengerti dan menyadari perubahan yang telah terjadi. Sampai akhirnya rupanya beliau bertanya-tanya, mengapa saya tidak patuh kepadanya.

Sewaktu kami berdua, Bung karno bertanya dalam bahasa Jawa, di tengah-tengah suasana Jakarta, “Harto, Jane aku iki arep kok apakke?” (Harto, sebenarnya aku ini akan kamu apakan?) Aku ini pemimpinmu”

Saya memberikan jawaban dengan satu ungkapan yang khas berakar pada latar belakang kehidupan saya.

“Bapak Presiden,” jawab saya, “saya ini anak petani miskin. Tetapi ayah saya setiap kali mengingatkan saya untuk selalu menghormati orang tua. Saya selalu diingatkannya agar dapat mikul dhuwur mendhem jero (memikul setinggi-tingginya, memendam sedalam-dalamnya; menghormat) terhadap orang tua.”

Dengan jawaban itu saya bermaksud dan bertujuan seperti kudangan ayah saya kepada saya. Orang tua saya, sekalipun petani, orang kecil, orang yang tidak mendapat pendidikan formal, mempunyai kudangan terhadap anaknya, mempunyai cita-cita mengenai anaknya, yakni agar saya ini menjadi anak yang bisa mikul dhuwur mendhem jero pada orang tua. Saya pun mempunyai keyakinan, bahwa pegangan hidup seperti itu adalah benar, dan tepat sekali.

Mikul dhuwur, artinya kita harus menghurmati orang tua dan menjunjung tinggi nama baik orang tua.

Mendhem jero, artinya segala kekurangan orang tua itu tidak perlu ditonjol-tonjolkan. Apa lagi ditiru!. Kekurangan itu harus kita kunur sedalam-dalamnya, supaya tidak kelihatan.

Dalam pada itu, nama baik orang tua harus kita junjung setinggi-tingginya sehingga terpandang keharumannya.

“Bagus,” jawab Bung Karno.

“Bapak tetap saya hormati, seperti saya menghormati orang tua saya. Bagi saya, Bapak tidak hanya pemimpin bangsa, tetapi saya anggap orang tua saya. Saya ingin mikul dhuwur terhadap Bapak. Sayang, yang mau di-pikul dhuwur mendhem jero tidak mau,” kata saya.

Saya yakin, Bung Karno paham benar akan ungkapan yang saya kemukakan itu.

Sebentar Bung Karno diam, menarik muka serius seperti semula.

“Betul begitu, Harto?” tanyanya kemudian.

“Betul, Pak, Insya Allah. Soalnya bergantung pada Bapak.”

“Nah, kalau betul kasu masih menghormarti aku dan menghargai kepemimpinanku, kuperintahkan kau menghentikan demonstrasi-demonstrasi mahasiswa itu. Aksi-aksi mereka keterlaluan. Tidak sopan! Liar! Mereka sudha tidak sopan dan tidak hormat kepada orang tua. Mereka tidak bisa dibiarkan, Harto. Kau kuminta mengambil tindakan terhadap mereka.”

“Maaf, Pak. Saya pikir, masalah ini berkenaan dengan pembenahan negara kita secara keseluruhan. Yang saya maksud, penyelesaian politik mengenai Gestapu/PKI seperti yang Bapak janjikan. Kalau sekarang Bapak Presiden mengumumkan secara resmi bahwa PKI dibubarkan dan dilarang, saya percaya mahasiswa itu akan menghentikan aksi-aksinya. Karena saya juga dituntut oleh mereka.”

“Penyelesaian politik Gestapu, Gestok, PKI lagi yang kau sebut, Harto. Kamu tadi mengatakan, tetap menghormati kepemimpinanku.”

“Tak pernah goyah, Pak”.

“Kalau begitu, laksanakan perintahku,” kata Bung Karno.

Saya tidak menjawab. Bung Karno juga diam.

Kemudian berulang kali saya renungkan adegan ini.

Jane aku iki arep kok apakke?

Saya artikan itu, beliau belum saja bisa menangkap sikap saya. Kata-kata saya yang terus menerus saya sampaikan kepada beliau, yang selalu berbeda dengan pendiriannya, belum bisa saja beliau tangkap. Atau bisa beliau tangkap, tetapi belum beliau yakini benar-benar.

Beliau mempunyai satu pendirian, saya mempunyai pendirian lain. Tetapi saya tidak menantang begitu saja. Namun juga tidak patuh begitu saja. Saya sebagai bawahan sebenarnya harus taat. Apa yang diperintahkannya seharusnya saya patuhi. Tetapi saya sebagai pejuang tidak mungkin patuh begitu saja.

Ya, saya jawab pertanyaan Bung Karno itu, “Saya akan mikul dhuwur mendhem jero.”

DIlihat dari segi agama maupun kebatinan, pegangan “mikul dhuwur mendhem jero” itu merupakan realisasi daripada iman, daripada percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Apa ujud iman yang digambarkan di sini?. Mengakui kenyataan bahwa orang tua merupakan perantara daripada lahirnya manusia. Tuhan menciptakan manusia melalui orang tua, yaitu ayah dan ibu. Oleh karena itu, orang yang beriman, yang percaya pada Tuhan, wajib menghormati orang tua. Karena orang tua itulah yang menjadi perantara kita sampai lahir di dunia ini dan mengasuh kita sampai betul-betul kita bisa hidup sendiri sebagai orang dewasa.

Begitu juga sikap kita terhadap guru. Guru menjadi perantara kita sehingga kita mengetahui sesuatu, dari tidak bisa membaca sampai bisa membaca, dari tidak bisa menghitung sampai bisa menghitung. Begitu juga halnya sampai kita bisa menulis.

Oleh karena itu, kita ujudkan takwa kepada Tuhan itu berdasarkan iman, antara lain dengan menghormati orang tua dan guru kita.

Namun, ternyata saya tidak patuh secara begitu saja. Sebab, kalau saya menurut kehendak beliau, berarti saya berbuat salah.

Dalam pada itu, terhadap beliau saya tetap bersikap sebagai anak kepada bapak. Tetap tenang dan sabar bila menghadapi beliau sedang marah. Saya selalu ingat falsafah “Sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti”.

Tanggal 25 Februari 1966, Kogam mengadakan rapat berjam-jam lamanya. Keputusan yang dituangkan dalam tulisan yang rapi pada esok harinya, menetapkan antara lain, Presiden Soekarno sebagai Panglima Kogam membubarkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Keputusan itu yang khususnya ditujukan kepada mahasiswa menyebutkan juga, melarang berkumpul lebih dari lima orang serta disangkutkan pula dengan pelaksanaan pengganyangan terhadap Malaysia.

Namun, setelah KAMI dibubarkan, tidak berarti bahwa gerakan para Mahasiswa itu berhenti. Perjuangan mereka beralih ke tangan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia dan aksi-aksi gencar terhadap pelbagai departemen diteruskan. Demam demonstrasi dengan tuntutan Tritura meliputi ibukota. Tak ada hentinya. Pemuda, mahasiswa dan pelajar terus memenuhi jalan-jalan.

Sementara itu saya keluar masuk Istana dalam pakaian tempur, bertemu dan berbicara dengan Presiden Soekarno. Saya dengarkan pendirian beliau. Presiden kita terus pada pendiriannya. Sementara saya mengajukan pendirian saya dengan cara hormagt dan tetap menghargai pucuk pimpinan pemerintah yang lebih tua daripada saya.

Akhirnya beliau yakin bahwa saya tidak mudah untuk diperintah begitu saja, bahwa saya mempunyai pendirian.

Saya pernah mengatakan pada beliau, “Pak, alangkah baiknya kalau memang kita sudah salah kita kemudian mundur. Mundur tetapi untuk menang. Mundur selangkah, tetapi untuk maju lebih jauh lagi.”

Masalahnya amat sepele, yakni membubarkan PKI. Tetapi beliau mempunyai keyakinan tersendiri, dan beliau tidak mau membubarkan PKI, tidak bergeser sedikitpun. Apa sebabnya? Bung Karno berpendirian bahwa PKI tidak bisa dibubarkan. Kalau dibubarkan dan dilarang akan bergerak di bawah tanah dan akan lebih berbahaya.

Saya memberikan argumentasi lain. PKI bisa dilarang, tidak berbahaya, asal rakyat kita ajak. Kita harus memisahkan PKI dari rakyat. Dan ini pernah terjadi pada waktu menghadapi pemberongtakan PKI/Muso di Madiun tahun 1948. Bung Karno menanyakan pada rakyat, “Pilih Muso atau pilih Soekarno/Hatta”. Rakyat pilih Soekarno/Hatta dan pemberontakan PKI bisa diatasi karena rakyat ikut serta. Apalagi sekarang. Bung Karno bisa tanya pada rakyat, “Pilih PKI atau Pancasila”, pasti rakyat pilih Pancasila.

Pada kesempatan berdialog lainnya Bung Karno menegaskan “Har, saya ini sudah diakui sebagai pemimpin dunia, konsep Nasakom sudah saya jual kepada bangsa-bangsa di dunia ini. Sekarang saya harus membubarkan PKI, dimana, Har, saya harus menyembunyikan muka saya”.

Dengan tenang dan hormat tetapi sungguh-sungguh saya menjawab. “Pak, kalau masalahnya untuk konsumsi dunia luar, gampang, jadikan saya bumper, saya yang akan membubarkan PKI, bukan Bapak, tetapi kedalam negeri Bapak harus ngegongi (menyetujui).” Beliau tetap pada pendiriannya, dan rupanya belum bisa menangkap sikap saya yang sebenarnya, hingga lahirlah pertanyaan yang sangat mengharukan “jane aku iki arep kok apakke.

Saya ingat minggu-minggu itu penuh dengan pertemuan dan pembicaraan hangat. Udara politik masih tetap panas dan meresahkan.

Tanggal 10 maret, pukul 02 dinihari, pimpinan mahasiswa saya undang ke Kostrad. Saya bicara dengan mereka. Pada kesempatan itu hadir dan bicara pula Subchan ZE.

Kerja berat terus menerus sampai larut malam seperti itu menyebabkan saya sakit tenggorokan sehingga saya tidak bisa hadir pada Sidang Kabinet di Istana tanggal 11 Maret pagi-pagi.

1Penuturan Presiden Soeharto, dikutip langsung dari buku “Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya” yang ditulis G. Dwipayana dan Ramadhan KH, diterbitkan PT Citra Kharisma Bunda Jakarta, tahun 1982, hal 165-169.

Feb 182013
 
Pengangkatan Pahlawan Revolusi

MENGATASI G.30.S/PKI[1]

Tanggal 30 September 1965. Kira-kira pukul sembilan malam saya bersama istri saya berada di Rumah Sakit Gatot Subroto. Kami menengok anak kami, Tomy, yang masih berumur empat tahun, dirawat disana karena tersiram air sup yang panas. Agak lama juga kami berada di sana, maklumlah, menjaga anak yang menjadi kesayangan semua.

Kira-kira pukul sepuluh malam saya sempat menyaksikan Kol. Latief berjalan di depan zaal tempat Tomy dirawat. Kira-kira pukul 12 seperempat tengah malam saya disuruh oleh istri saya cepat pulang ke rumah di Jln. Haji Agus Salim karena ingat kepada Mamik, anak perempuan kami yang bungsu, yang baru setahun umurnya. Saya pun meninggalkan Tomy dan ibunya tetap menungguinya di Rumah Sakit. Sesampai di rumah saya berbaring dan bisa cepat tidur. Tetapi kira-kira setengah lima subuh, tanggal 1 Oktober, saya kedatangan cameramen TVRI, Hamid. Ia baru selesai melakukan shooting film. Ia memberitahu bahwa ia mendengar tembakan di beberapa tempat. Saya belum berfikir panjang waktu itu. Setengah jam kemudian tetangga kami, Mashuri, datang memberi tahu bahwa tadi ia mendengar banyak tembakan. Mulailah saya berfikir agak panjang. Setengah jam kemudian datanglah Broto Kusmardjo, menyampaikan kabar yang mengagetkan, mengenai penculikan atas beberapa PATI Angkatan Darat. Maka segeralah saya bersiap dengan pakaian lapangan.

Pukul 6 pagi, Letkol. Sadjiman, atas perintah Pak Umar Wirahadikusumah melaporkan, bahwa di sekitar Monas dan Istana banyak pasukan yang tidak dikenalnya. Saya percepat merapikan pakaian yang sudah saya kenakan, loreng lengkap, tetapi belum mengenakan pistol, pet dan sepatu. Kepada Letkol. Sadjiman saya sempat berkata bahwa saya sudah mendengar tentang adanya penculikan terhadap Pak Nasution dan Jenderal A. Yani serta Pati AD lainnya. “Segera kembali sajalah, dan laporkan kepada Pak Umar, saya akan cepat datang di Kostrad dan untuk sementara mengambil pimpinan Komando Angkatan Darat”, kata saya kepada Sadjiman. Dengan segala yang sudah siap pada diri saya, saya siap menghadapi keadaan.

Saya ingat apa yang harus saya perbuat dalam keadaan seperti ini. Pertama-tama saya harus tenang. Saya ingat dengan seketika, refleks dalam diri saya pribadi, dan ingat pada pepatah Jawa “Aja kagetan, aja gumunan, aja dumeh”. Saya kumpulkan semua informasi.

Saya masuk lagi ke kamar untuk memakai sepatu, mengenakan pet dan pistol. Sempat saya melirik pada Mamik, si bungsu yang masih nyenyak tidur di ranjang.

Saya mengendarai jeep Toyota, sendirian, tidak ada yang memerintah, tanpa pengawal, menuju ke Kostrad, melalui Jalan Kebon Sirih, Jalan Merdeka Timur. Saya perhatikan keadaan sekeliling lebih dari biasanya. Maka saya pun menyaksikan sendiri prajurit-prajurit berjaga di sekitar Monas, di Jalan Merdeka Timur.

Saya lewati penjaga yang memberi hormat. Lalu masuk ke Gedung Kosntrad. Segera saya mendapat laporan dari piket Kostrad bahwa orang terpenting, Bung Karno, tidak jadi ke Istana, tetapi langsung ke Halim. Disebutkan, Bung Karno menggunakan kendaraan kombi putih, berputar di prapatan Pancoran, di depan Markas Besar AURI. Piket itu menerima laporan telepon dari badan intel yang sedang bertugas.

Radio sudah disetel. Pukul 07.00 tepat saya mendengarkan siaran RRI pertama mengenai “Gerakan 30 September” yang dipimpin oleh Letkol. Untung. Deg, saya segera mendapatkan firasat. Lagi pula saya tahu siapa itu Letkol. Untung. Saya ingat, dia seorang yang dekat, rapat dengan PKI, malahan pernah jadi anak didik tokoh PKI, Alimin.

Saya tidak sendirian mendengar siaran “G.30.S” itu. Selang seperempat jam setelah usai siaran itu, saya sudah menerima Letkol. Ali Murtopo dan Brigjen. Sabirin Mochtar, yang kemudian saya perintahkan menghubungi Komandan Batalyon yang berada di sekitar Monas, agar menghadap kepada Panglima Kostrad.

Kira-kira setengah sembilan Letkol. Ali Murtopo dan Brigjen. Sabirin Mochtar kembali menghadap dan bercerita, bahwa Danyon 454 dan 530 tidak ada di tempat, mereka sedang ke Istana. Saya tidak puas. Saya minta lagi agar Letkol. Ali Murtopo dan Brigjen. Sabirin menyuruh Wandanyon-Wandanyon 454 dan 530 menghadap kepada saya.

Selang setengah jam Wandanyon 454 Kapten Kuntjoro dan Wandanyon 530 Kapten Suradi datang di kamar kerja saya. Saya mengambil sikap tenang. Setelah mereka memberi hormat dan saya persilakan mereka duduk, segera saya tanya. “Tugasmu disini apa?”

Hampir berbarengan mereka menjawab, “Tugas mengamankan Presiden. Karena akan ada kup dari Dewan Jenderal”.

“Itu semua tidak betul, “ sambut saya sambil menatap kedua kapten itu. “Kamu tahu, Presiden Soekarno saat ini tidak ada di Istana. Coba kamu cek sendiri ke Istana kalau tidak percaya. Lagi pula Dewan Jenderal itu tidak ada, yang ada adalah Wanjakti, tidak mungkin ada rencana kup. Saya sendiri menjadi anggota Wanjakti itu. Saya mengetahui betul, gerakan Untung ini pasti didalangi oleh PKI.” Diam sekejap.

“Ini merupakan pemberontakan,” sambung saya lagi.

“Jadi, saya memutuskan untuk menghadapinya. Sampaikan saran saya ini kepada seluruh anggota kesatuanmu, agar segera kembali ke Kostrad. Kalau tidak, dengan sendirinya kalian akan berhadapan dengan saya. Juga sampaikan hal ini kepada komandan batalyonmu.” Diam lagi beberapa saat. Saya tatap mata mereka.

“Saya beri batas waktu sampai pukul enam sore. Kalau pukul enam sore nanti tidak segera kembali ke Kostrad, berarti kalian berhadapan dengan pasukan saya”.

 “Mengerti ?” saya menutup pembicaraan.

“Ya Pak”, jawab mereka serentak. Mereka memberi hormat.

Lalu saya suruh mereka kembali membawa pesan saya.

Langkah pertama yang saya ambil adalah penyelamatan dua batalyon yang dilibatkan dalam petualangan oleh Untung, dan sekaligus melucuti kekuatan Untung secara halus.

*

Kira-kira pukul 9 lebih seperempat saya mengadakan rapat staf. Hadir dalam kesempatan ini Kol. Yogasugama, Ass. Intel, Kol. Wahono, Ass. Operasi, Kol. Djoko Basuki, Ass. IV Kol. Sri Hardojo, Ass. III, dan Brigjen. Achmad Wiranatakusumah, Kepala Staf. Saya buka rapat itu dengan memberikan penjelasan mengenai situasi, mengenai siaran RRI pukul tujuh.

“Saya banyak mengenal Untung sejak lama,” kata saya. “Dan Untung sendiri sejak 1945 merupakan anak didik tokoh PKI Alimin.”

Saya jelaskan pikiran saya mengenai pernyataan Untung bahwa gerakannya seolah-olah hanya untuk menghadapi apa yang dikatakan Dewan Jenderal yang akan mengadakan kup sehingga mereka mendahului bertindak dengan menculik para pimpinan Angkatan Darat.

“Ia mempergunakan dalih untuk menyelamatkan Presiden Soekarno,” kata saya. “Kenyataanya, Presiden Soekarno saat ini tidak ada di Istana”.

“Dewan Jenderal itu tida ada. Apalagi Dewan Jenderal yang akan melakukan kegiatan politik, melakukan kup terhadap negara dan bangsa. Itu sama sekali tidak ada. Yang ada adalah Wanjakti, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Angkatan darat, dimana saya jadi anggotanya.

“Wanjakti itu sendiri tidak pernah membicarakan masalah politik. Hanya membahas kenaikan pangkat dan jabatan dari kolonel ke Brigjen dan dari Bigjen ke Mayjen dan sebagainya”.

“Jadi yang dikatakan oleh Untung itu sama sekali tidak benar”, saya tegskan. “Menurut saya, ini bukan sekedar gerakan untuk menghadapi apa yang dikatakan Dewan Jenderal saja, melainkan lebih jauh dari itu. Mereka mengadakan gerakan kup untuk merebut kekuasaan Negara secara paksa dan pasti didalangi PKI”.

Asisten-asisten saya mengangguk, memahami dan kelihatan menyetujui saya.

“Menghadapi kejadian ini,” kata saya seterusnya, “kita tidak hanya sekedar mencari keadilan karena jenderal-jenderal kita telah diculik dan sebagian dibunuh, akan tetapi sebagai prajurit Sapta Marga kita merasa terpanggil untuk menghadapi masalah ini, karena yang terancam adalah Negara dan Pancasila.”

“Saya memutuskan untuk melawan mereka”.  Diam sesaat. “Terserah kepada saudara-saudara sekalian, apa akan mengikuti saya atau tidak,” saya membuka kesempatan berbicara.” “Sebab, kalau kita tidak melawan atau menghadapi mereka, toh kita akan mati konyol. Menurut pendapat saya, lebih baik mati membela Negara dan Pancasila daripada mati konyol. Dengan ridho Tuhan, Insya Allah kita akan diberi jalan untuk menumpas gerakan pemberontakan yang dipimpin si Untung itu. Bagaimana?”. Saya menutup keterangan saya.

“Kami ikut Pak Harto,” kata semua yang hadir, berbarengan, sepaham.

Seusai rapat staf, kira-kira pukul 10 saya memanggil Kol. Sarwo Edhi Wibowo. Saya perintahkan Brigjen. Muskita membuat surat panggilan itu kepada Kol. Sarwo Edhi. Herman Sarens naik panser, menuju tempat Sarwo Edhi.

Lalu saya mengadakan hubungan per telepon dengan Menteri Panglima Angkatan Laut Laksamana Martadinata, membicarakan situasi dan penilaian saya. Kemudian dengan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Sutjipto Judodihardjo. Dengannya sama saja, saya menyampaikan gambaran situasi. Lalu mencoba hubungan dengan Menteri Panglima Angkatan Udara. Tetapi yang menerima Leo Watimena. Kepada para panglima itu saya sampaikan, bahwa beberapa tokoh Pimpinan Angkatan Darat telah diculik oleh gerakan Untung dan belum diketahui nasib mereka selanjutnya. Saya katakan, “Saya telah mengambil komando dan pimpinan sementara Angkatan Darat, agar tidak terjadi kekosongan pimpinan.” Kepada mereka saya juga nyatakan bahwa saya mengharapkan bantuan dan pengertian mereka. “Kita perlu koordinasi, agar jangan sampai ada gerakan pasukan tanpa sepengetahuan Panglima,” kata saya. “Agar dapat membedakan antara kawan dan lawan, harap semua pasukan dikonsinyir dan apabila akan bergerak, harap memberitahukan kepada Kostrad lebih dahulu”.

Para panglima yang sempat saya hubungi itu menyatakan terima kasih atas pemberitahuan dan mereka berjanji akan membantu. Mereka ucapkan, akan selalu melakukan koordinasi dengan Kostrad.

Leo Watimena, setelah menerima telepon, menyatakan ingin bertemu dengan saya di Kostrad untuk mendapatkan penjelasan dan mengetahui latar belakang gerakan yang terjadi.

Selesai menelepon para Panglima Angkatan, saya memerintahkan Kolonel Wahono untuk membuat perintah harian kepada seluruh Pangdam melalui radiogram. Di antara isi radiogram yang penting itu, selain menyebutkan tentang adanya “G.30.S” dan tentang diculiknya antara lain Jenderal A. Yani, diinstruksikan kepada semua Panglima Kodam, supaya segera menguasai daerahnya masing-masing dan memberi laporan secara teratur mengenai perkembangan daerahnya. Radiogram itu menerangkan pula, bahwa untuk sementara saya mengambil komando Angkatan Darat. Dan gerakan pasukan hanya atas perintah Panglima Kostrad.

Kira-kira pukul setengah sebelas Pak Umar menelepon saya dari Markas Kodam-V. Ia melaporkan bahwa ia baru kembali dari Istana. Yang ada di Istana malah Brigjen. Supardjo, dengan pakaian Dinas Upacara Besar, katanya. Saya sempat bertanya, ada apa Supardjo di Jakarta, padahal seharusnya ia berada di Kalimantan Barat. Tetapi Pak Umar pun tidak bisa memberikan penjelasan mengenai itu.

Pukul 11 datanglah Sarwo Edhie di Kostrad dengan Panser. Di Kamar kerja saya kami membicarakan rencana penyerangan RRI dan gedung Telkom yang sudah kami ketahui bahwa kantor itu diduduki oleh pasukan Untung.

Dengan Sarwo Edhie saya tidak usah banyak bicara. Ia sudah mengerti situasi dengan cepat. Saya pun cepat saja memberi perintah untuk merebut kembali RRI dan Telkom.

“Atur rencana operasi sebaik-baiknya,” perintah saya.

“Siap, segera kami laksanakan,” jawabnya. Lalu ia kembali ke Cijantung.

Sementara itu saya sudah mendengarkan siaran ulang Untung di RRI dan laporan-laporan lain pun sudah masuk.

*

Orang yang ingin mendapatkan keterangan lebih panjang, Leo Watimena datang menghadap saya di Kostrad, menjelang tengah hari.

“Saya betul-betul tidak tahu latar belakang gerakan ini”, katanya setelah saya persilahkan ia duduk. “Saya menghadap Pak Harto, ingin mendapatkan penjelasan yang sebenarnya.”

“Saya mengenal Untung sudah lama dan sejak menjadi Komandan Resimen 15 di Solo, di mana Untung menjadi salah satu komandan kompi Batalyon 444, “ saya menerangkan. “Untung pernah mendapat pendidikan politik dari tokoh PKI Alimin”.

“Gerakan 30 September yang dipimpin oleh Untung bukan sekedar gerakan yang akan menghadapi Angkatan Darat dengan alasan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno. Gerakan Untung mempunyai tujuan lebih jauh, yaitu ingin menguasai Negara secara paksa atau kup”.

“Supaya Leo tahu, “sambung saya, “pusat komando pimpinan Gerakan 30 September ini berada di sekitar Halim. Bahkan beberapa tokoh pimpinannya terdapat dari Angkatan Udara, oknum Angkatan Udara. Halim juga dijadikan tempat latihan Pemuda Rakyat, bukan? Dan saat ini Bung Karno juga berada di Halim,“ saya jelaskan sambil menatapnya.

“Saya malah tidak tahu sama sekali menganai hal ini,” balas Leo menarik muka sungguh-sungguh. Saya kenal Leo sejak Operasi Mandala di Makasar, sewaktu ia sebagai Wakil Panglima Mandala.

Ia lalu bertanya mengenai apa yang disebut Dewan Jenderal. Dan saya mengulang menjelaskan itu juga kepadanya.

“Saya baru mengerti sekarang”, katanya, lalu menarik nafas dan bersandar sebentar pada sandaran kursi yang didudukinya.

Tengah hari saya mendengarkan siaran ulangan Untung lewat RRI yang ketiga kalinya.

Sementara itu ada yang melaporkan bahwa prajurit RPKAD Cijantung telah diperintahkan oleh Sarwo Edhie untuk menyetop truk umum untuk mengangkut pasukan.

Saya cepat menghubungi Sarwo Edhie dan saya beri perintah, supaya ia jangan dulu melaksanakan perintah saya. “Tunggu dulu sampai waktunya yang tepat,” komando saya. Padahal pada waktu itu di Cijantung ia sedang memeriksa pasukannya naik truk yang akan merebut RRI dan Telkom.

Setelah ia membalas perintah saya dengan mengatakan “siap”, saya dengar ia menggerutu sendirian karena tentunya ia bimbang mengenai semangat prajuritnya yang bisa jadi turun.

Dalam pada itu saya pertimbangkan, kalau RRI dan Telkom diserang siang hari, khawatir akan banyak korban berjatuhan, di samping  ingin memberi kesempatan kepada masyarakat umum agar mendengar sendiri pengumuman Untung dan mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Untung, dan saya pun ingin tahu langkah-langkah Untung berikutnya. Ternyata pengumuman “Gerakan 30 September” berikutnya ialah mengenai penurunan pangkat, dan susunan Dewan Revolusi.

Kira-kira setengah satu tengah hari saya adakan lagi rapat staf yang kedua. Yang hadir sama seperti pada waktu rapat staf yang pertama. Kami membalas rencana penyerangan merebut Halim, setelah mengetahui benar, bahwa Lanuma Halim merupakan tempat komando G.30.S. dan benar Presiden Soekarno dan beberapa menteri berada di daerah itu.

Saya perintahkan Kolonel Wahono, Asisten Operasi saya, segera menghubungi Sarwo Edhie untuk mempersiapkan rencana ini. Dalam pikiran saya hidup, bagaimana caranya agar sebelum tengah malam nanti Presiden Soekarno sudah meninggalkan Halim. Memindahkan beliau dari sana amat penting. Beliau adalah yang dipertanyakan oleh semua. Beliau mesti ada di pihak kita, sedikitnya di wilayah yang kita kuasai.

Tiba-tiba muncul ajudan Bung Karno, Kolonel KKO Bambang Widjanarko. Ia datang dari Halim, menghadap kepada saya, untuk mencari informasi.

“Kami melaporkan, Bapak Presiden Soekarno berada di Halim dalam keadaan sehat,” katanya meyakinkan saya.

“Terima kasih,” jawab saya. “Kami pun sudah mendapat laporan beliau ada di sana. Tetapi tepatnya di mana?”.

Widjanarko menjelaskan tempatnya yang tepat.

“Sekarang tugas kami apa, Pak?” tanyanya.

“Begini,“ kata saya, “kalau Kolonel mau berjasa untuk Negara dan membantu menyelesaikan masalah ini, usahakan agar Bung Karno meninggalkan Halim sebelum tengah malam”.

Widjanarko mengucapkan Insya Alloh, menandakan ia ada di pihak kami. Lalu ia cepat kembali, ke Halim.

Kemudian saya mengetahui bahwa setelah sampai di Halim, Kolonel Widjanarko menyampaikan pesan saya itu kepada dr. Leimena, dan Dr. Leimena cepat mengerti apa yang terselubung di balik pesan saya kepada Widjanarko. dr. Leimena paham rupanya bahwa isyarat saya itu menyebutkan, Halim akan kami serang.

Rupanya setelah mendengar pesan saya itu dari Widjanarko, dr. Leimena menemui Bung Karno dan membujuk Bung Karno agar bersedia ke Istana Bogor, demi keamanan Presiden sendiri. Dan malam itu juga Bung Karno berangkat ke Istana Bogor dengan mobil.

Kira-kira setengah dua Sarwo Edhie datang lagi di Kostrad dengan membawa pasukan RPKAD, setelah kami mendengar pengumuman dekrit Untung lewat RRI mengenai penurunan pangkat dan susunan Dewan Revolusi itu. Dengan perlahan tetapi saya tangkap benar suaranya, Sarwo Edhie menjelaskan, ia datang dengan pasukan untuk menjaga semangat prajurit, agar tidak putus asa. Lebih baik menunggu perintah di Kostrad daripada di Cijantung ,” katanya. Saya pun paham. Ia benar sebagai komandan.

Pukul dua RRI mengumumkan lagi langkah Untung berikutnya, mengulang mengenai penurunan pangkat dan susunan Dewan Revolusi.

Saya panggil lagi Sarwo Edhie.

“Masyarakat tentunya sudah banyak mendengar siaran Untung”, kata saya kepada Sawo Edhie. “Sekarang tiba waktunya untuk mengambil tindakan.” Kami diam sebentar. Lalu saya lanjutkan, “Kolonel Sarwo, teruskan rencana operasi menguasai RRI dan Telkom sebelum pukul tujuh malam. Nanti saya akan memberi pengumuman kepada rakyat melalui RRI”.

“Siap!. Kami telah siap dengan pasukan”, jawab Sarwo dengan menunjukkan kebulatan semangatnya.

“Perlu beberapa jam menyerang ke situ?” tanya saya.

“Dua puluh lima menit, Pak,” jawabnya.

“Segera kerjakan! Jaga, jangan sampai terjadi korban, saya berpesan.

Laporan-laporan yang lebih lengkap telah masuk kepada saya mengenai mereka yang diculik. Tetapi tentang nasib mereka selanjutnya, kami belum tahu pasti.

Pukul tiga di ruangan Kostrad, dibuatlah rekaman pidato saya untuk siaran RRI. Persiapan kami lakukan kalau nanti pemancar itu sudah kita kuasai. Rekaman itu menggunakan tape recorder besar. Brigjen. Ibnu Subroto, Kapuspenad dan Brigjen. Sutjipto, S.H. menyaksikan.

Sementara itu Batalyon 530 melaporkan diri, kembali ke Kostrad. Mereka lapor kepada Asisten Operasi Kostrad, sedangkan Batalyon 454 menjelang pukul 18.00 meninggalkan sekitar Istana menuju ke Halim. Baru pada pukul 20.00 dua kompi dapat memisahkan diri dan bergabung ke Kostrad.

Menjelang senja, kira-kira pukul setengah enam muncullah Jenderal Nasution di Kostrad, atas permintaan saya, agar lebih aman bagi beliau daripada di tempat persembunyiannya yang tidak terjaga. Saya sudah mendengar apa yang telah terjadi dengan beliau dan saya pun sudah memerintahkan untuk mencari keterangan lebih jauh tentangnya. Saya sambut waktu Jenderal Nas sampai. Saya memapahnya sampai masuk ruangan. Maklumlah, kakinya cedera.

Jenderal Nas menceritakan pengalamannya dengan singkat. Kelihatan sekali beliau mempunyai pikiran yang berat di samping memusatkan pikiran pada perjuangan. Kami pun sudah tahu, apa yang terjadi pada putrinya, Ade Irma yang tertembak dan dibawa ke rumah sakit. Saya menunjukkan isi hati saya, kesedihan saya mengenai Ade Irma. Tetapi kami orang-orang lapangan mengerti apa yang disebut tugas.

Sementara itu saya sudah tahu tentang keadaan Bung Karno dan pengumuman yang dikeluarkan. Beliau menyebutkan bahwa beliau berada dalam kedaan sehat walafiat dan tetap memegang pimpinan Negara dan revolusi. Beliau menyebutkan juga bahwa pimpinan ABRI sementara berada langsung dalam tangannya, dan bahwa untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat ditunjuk untuk sementara Mayor Jenderal TNI Pranoto Reksosamudro, Asisten III Menteri/Pangad. Beliau memerintahkan kepada seluruh masyarakat supaya tetap tenang.

Saya bersyukur, beliau ada dan sehat. Soal lainnya saya biarkan dulu, sementara saya berfikir tentangnya.

Sejurus lewat Magrib satuan RPKAD berangkat menyerang RRI dan Telkom, dipimpin oleh Kapten RPKAD Heru dan Kapten Urip. Kolonel Sarwo Edhie menunggu di halaman Kostrad. Pasukan RPKAD memasuki RRI dan gedung Telkom dengan tidak mendapat perlawanan. Anak buah Untung telah melarikan diri. Setengah jam kemudian Kolonel Sarwo Edhie menerima laporan radio bahwa RRI sepenuhnya telah dikuasai. Gedung Telkom waktu itu dijaga oleh Pemuda Rakyat yang mengira bahwa pasukan yang datang adalah rekannya sesama pemberontak. Tentu dengan mudah Pemuda Rakyat itu dapat dilucuti senjatanya.

Dengan demikian, Alhamdulillah, tidak sebutir peluru harus dilepaskan dan RRI serta Telkom sudah bisa kita rebut.

Lalu Brigjen. Ibnu Subroto dengan beberapa orang menuju RRI dengan membawa rekaman pidato saya. Sebelum berangkat Ibnu Subroto membaca “Bismillah” dulu dengan agak keras. Maka pukul tujuh tepat siaran pidato saya berkumandang lewat RRI.

“Para pendengar sekalian di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Sebagaimana telah diumumkan, maka pada tanggal 1 Oktober 1965 yang baru lalu telah terjadi di Jakarta suatu peristiwa yang dilakukan oleh suatu gerakan kontra revolusioner, yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September”.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 mereka telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat, ialah 1. Letnan Jenderal A. Yani, 2. Mayor Jenderal Soeprapto, 3. Mayor Jenderal S. Parman, 4. Mayor Jenderal Haryono M.T., 5. Brigadir Jenderal D.I Pandjaitan, 6. Brigadir Jenderal Soetojo SIswomihardjo.

Mereka telah dapat memaksa dan menggunakan studio RRI Jakarta dan kantor Pusat Telekomunikasi Jakarta untuk keperluan aksi penteroran mereka.

Dalam pada itu perlu kami umumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri, bahwa Paduka Yang Mulia Presiden/ Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dan Yang Mulia Menko Hankam/Kasab dalam keadaan aman dan sehat walafiat.

Para pendengar sekalian.

Kini situasi telah dapat kita kuasai, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Dan seluruh slagorde Angkatan darat ada dalam kompak bersatu.

Untuk sementara Pimpinan Angkatan Darat kami pegang. Antara Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia telah terdapat saling pengertian, bekerjasama dan kebulatan tekad penuh, untuk menumpas perbuatan kontra revolusioner yang dilakukan oleh apa yang dinamakan dirinya “Gerakan 30 September”.

Para pendengar sebangsa dan setanah air yang budiman.

Apa yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September” telah membentuk apa yang mereka sebut “Dewan Revolusi Indonesia”. Mereka telah mengambil alih kekuasaan Negara atau lazimnya disebut coup dari tangan Paduka Yang Mulia Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dan melempar Kabinet Dwikora ke kedudukan demisioner, di samping mereka telah menculik beberapa Perwira Tinggi Angkatan Darat.

Para pendengar sekalian,

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan-tindakan mereka itu Kontra Revolusioner yang harus diberantas sampai akar-akarnya.

Kami yakin, dengan bantuan penuh dari massa rakyat yang progressive revolusioner, gerakan kontra revolusioner 30 september pasti dapat kita hancur-leburkan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila pasti tetap jaya di bawah pimpinan Paduka Yang Mulia Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi kita yang tercinta Bung Karno.

Diharap, masyarakat tetap tenang dan tetap waspada, siap-siaga serta terus memanjatkan do’a ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, semoga Paduka Yang Mulia Presiden/Panglima Tertinggi ABRI Bung Karno terus ada dalam lindungan-Nya.

Kita pasti menang, karena kita tetap berjuang atas dasar Pancasila dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

Sekian, terima kasih”

Begitu pidato saya, dengan menjelaskan, bahwa saya adalah Pimpinan Sementara Angkatan Darat Republik Indonesia.

Saya puas. Langkah kemenangan pertama telah dilaksanakan dengan baik.

Saya sedang mondar-mandir, berjalan sambil berfikir, “Apa Selanjutnya?“. Jenderal Nasution duduk di kursi sambil meletakkan kakinya yang satu, yang sakit, di atas meja.

Tiba-tiba Sarwo Edhie muncul dan lapor. “Pak Harto, apa jadi kita melaksanakan rencana menguasai Halim? Agar gerakan pasukan jangan kesiangan dan untuk menghindari pertempuran.”

Saya tidak segera menjawab. Saya diam. Berfikir.

Terdengar Jenderal Nas menyela, “Sarwo Edhie, jij mau bikin tweede Mapanget ya?”

Maka saya berbalik sambil mengacungkan jari telunjuk kepada Sarwo, menentukan; “Ya, kerjakan sekarang juga!”.

“Siap, Pak, pasukan telah siap. Kami segera berangkat,“ kata Sarwo. Dengan kekuatan lima kompi, lebih kurang 600 orang, ia bergerak menuju Halim lewat Klender, tengah malam.

Kurang lebih pukul setengah dua belas malam saya pindahkan Markas Kostrad ke Senayan, karena ada informasi, bahwa AURI akan melakukan pemboman. Tetapi kepindahan ini cuma untuk semalam saja. Sementara itu Pangdam V/Jaya sudah mengeluarkan pengumuman tentang berlakunya jam malam untuk wilayah Jakarta Raya.

Esok harinya tanggal 2 Oktober, kira-kira pukul 11 saya mendapat laporan, bahwa Presiden Soekarno memanggil saya via radio untuk datang ke Istana Bogor.

Saya menunggu laporan dari Sarwo Edhie, tetapi belum saja bisa berhubungan dengannya. Lalu saya pergi ke Bogor dengaan jeep, berisikan sopir, saya dan ajudan saya, Kapten Zeni Bob Sudiyo. Sebuah panser Saladin mengawal kami.

Sampai di Istana Bogor kira-kira pukul dua. Saya langsung masuk ke ruangan. Nampak disana sudah ada dr. Leimena, Chaerul Saleh, Pranoto, Leo Watimena, Omar Dhani. Sabur kelihatan berjalan. Maka suasana tegang meliputi kami, maklum di sana ada Omar Dhani yang sudah sangat saya curigai.

Saya disambut dengan salaman oleh Presiden Soekarno setelah saya member hormat kepadanya. “Silahkan ambil tempat”, kata Bung Karno sambil membukakan lengannya. Lalu langsung Bung Karno menyambung, “Soeharto, kejadian seperti ini, kejadian biasa dalam revolusi. Dan harus kita mengerti, malah dalam hal ini kita harus prihatin.” Diam sejenak. Sambungnya lagi, “Dan Angkatan Darat jangan sampai mencurigai Angkatan lain. Omar Dhani telah member tahu kepada saya, Angkatan Udara tidak tahu menahu, mengenai peristiwa ini. Dan saya juga telah mengatakan kepada Omar Dhani, Angkatan Darat tidak tahu menahu soal ini, dan sama sekali tidak ikut campur.”

Langsung saya membuka suara, “Tetapi kenyataannya adalah lain, Pak. Banyak lasykar Pemuda Rakyat mengadakan kegiatan dan latihan di sekitar Pangkalan Halim dan mereka juga memiliki senjata api yang kelihatannya seperti yang dimiliki Angkatan Udara”

Leo Watimena angkat bicara, “Tidak mungkin, karena senjata Angkatan Udara harus di daftar dan diberi nomor inventaris dan disimpan dalam gudang.”

Saya panggil ajudan Kapten Bob. “Mana senjata itu. Bawa ke mari!” perintah saya kepada ajudan saya. Sebelum berangkat ke Bogor telah ada yang menyerahkan senjata kepada saya, dengan menyebutkan bahwa senjata itu dirampasnya di sekitar Halim.

“Coba saja lihat,” kata saya sambil memperlihatkan senjata yang saya bawa dari Jakarta. Senjata jenis cung yang saya perlihatkan kepada yang hadir di sana.

Bung Karno melihat senjata itu sepintas dan menyerahkannya kepada Leo Watimena. “Coba diteliti yang benar,” kata Presiden Soekarno kepada Leo.

Leo menerimanya dan mengamati cirri-ciri senjata yang saya perlihatkan. Akhirnya ia mengakui dan memberikan penjelasan bahwa benar senjata itu inventaris Angkatan Udara. “Mungkin mereka mencurinya dari gudang,” katanya. “Kami akan meneliti lagi, Bapak Presiden,” sambung Leo, kelihatan ia tidak mau ngotot.

Dengan lirik mata, saya saksikan Omar Dhani. Ia tidak memberi reaksi.

“Har,” kata Bung Karno kepada saya, “agar tahu, saya telah mengambil alih langsung Pimpinan Angkatan Darat dan mengangkat Pranoto sebagai pelaksana harian.”

Saya diam sesaat, tetapi mampu menahan diri.

“Bapak Presiden,” kata saya, “pada kesempatan ini saya juga ingin melaporkan bahwa atas inisiatif saya sendiri, saya telah mengambil Komando dan mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat. Inisiatif ini saya ambil karena biasa, apabila Jenderal A. Yani berhalangan, selalu saya yang ditunjuk mewakili beliau. Selain daripada itu, untuk menjaga kekosongan Pimpinan Angkatan Darat, dan untuk memberi ketenangan kepada umum dan para Panglima Kodam, inisiatif saya itu sudah saya umumkan lewat RRI.

Diam sejenak. Tetapi lalu saya sambung lagi, “Saat ini, karena Bapak Presiden telah mengangkat Jenderal Pranoto sebagai pelaksana harian, dan supaya jangan menimbulkan dualisme pimpinan dalam Angkatan Darat, saya serahkan tanggungjawab keamanan ini dan ketertiban umum pada pejabat baru”.

Segera Presiden bereaksi, “Jangan, bukan maksud saya begitu. Harto tetap bertanggungjawab mengenai keamanan dan ketertiban.”

Saya balik bertanya, “Lantas, dasar saya apa? Dengan tertulis Bapak mengangkat Mayor Jenderal Pranoto dan harus ditaati.” Saya bernafas sebentar untuk mengendalikan emosi.” Orang bisa mengira, saya ini tidak tahu diri, ambisius dan tidak patuh. Kan repot, Pak.”

Semua diam sebentar. Tetapi lalu Presiden bertanya, “Lantas, bagaimana caranya?”

“Satu-satunya cara, ialah dengan pidato radio kepada rakyat bahwa saya diberi tugas bertanggung jawab mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban oleh Bapak Presiden,” saya tegaskan. Saya merasa bertanggung jawab.

“Mana Sabur, panggil ke mari !” kata Presiden Soekarno menanggapi ucapan saya.

“Sabur,” kata Bung Karno kepada Pimpinan Cakrabirawa itu, “Kamu siapkan pidato saya. Jelaskan, bahwa saya memberi tugas kepada Jenderal Soeharto. Jenderal Soeharto bertanggungjawab mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban di samping Jenderal Pranoto sebagai pelaksana harian. Siarkan itu nanti, segera, melalui RRI.”

Perasaan saya mengenai pengangkatan Jenderal Pranoto sebagai pelaksana harian menyebutkan tidak sreg. Saya kurang percaya kepadanya. Tetapi saya diam saja.

Pertemuan yang memakan waktu empat jam lebih itu pun selesai dan saya kembali dari Istana Bogor dengan membawa sebuah reel pita suara berisi rekaman pidato Presiden Soekarno yang dibuat di Istana itu. Jam empat sore saya meninggalkan Bogor.

Di pertigaan Halim rombongan saya dicegat oleh Sarwo Edhie yang menaiki panser. Sarwo Edhie lapor sebentar, singkat. Tetapi saya jadi tahu bahwa ia juga tadi sempat ke Bogor, mencari saya, tetapi ia tidak bertemu dengan saya melainkan bertemu Presiden Soekarno. Kepadanya Presiden Soekarno memberi keterangan hampir sama dengan apa yang diucapkannya kepada saya bahwa apa yang terjadi adalah biasa dalam revolusi dan dalam hal ini bisa diingat revolusi Rusia.

Sementara itu Sarwo Edhie melaporkan juga bahwa ia ada di Istana Bogor keheranan, karena Bung Karno menulis sebuah nota untuk menghentikan tembak-menembak, tetapi nota itu ditunjukkan kepada Brigjen. Supardjo. “Dalam menjelaskan soal nota perintah itu, Bapak Presiden berkata, “Ini semua kan di bawah pimpinan Jenderal Supardjo,” kata Sarwo Edhie melaporkan. “Supardjo,” saya ulang dalam hati saya, “Supardjo, dialah salah seorang yang memimpin Gerakan 30 September ini.” Dalam pada itu yang sangat penting adalah, bahwa RPKAD sudah menguasai Halim. Sebagaian dari Pasukan 454 yang membangkang telah menyerah, sebagian lari dari Halim.

Dalam pertemuan dengan Sarwo Edhie itu saya perintahkan agar pasukan segera ditarik dan segera mencari nasib para Jenderal yang diculik oleh gerombolan Untung.

Kira-kira pukul enam sore saya menyerahkan reel tape berisi rekaman pidato Presiden Soekarno di Istana Bogor itu kepada Brigjen. Ibnu Subroto untuk disiarkan di RRI. Maka tersiarlah esok harinya lewat RRI pengangkatan saya sebagai Komandan Pemulihan keamanan dan Ketertiban dan pengangkatan Pranoto sebagai pelaksana harian.


[1]        Penuturan Presiden Soeharto, dikutip langsung dari buku “Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya” yang ditulis G. Dwipayana dan Ramadhan KH,  diterbitkan PT Citra Kharisma Bunda Jakarta, tahun 1982

Feb 152013
 
Jan 262013
 
Kedekatan Presiden Soeharto-Presiden Soekarno

Kedekatan Presiden Soekarno-Presiden Soeharto

(Antara Tudingan dan Realitas)

 

Hubungan Presiden Soekarno-Presiden Soeharto seringkali ditafsirkan berhadapan secara diametral tanpa menengok kesamaan visi kenusantaraan diantara keduanya. Secara mikro memang terjadi sejumlah perbedaan pandangan, namun tetap dibalut oleh kesamaan visi sebuah keinginan kuat untuk memandu bangsanya keluar dari jepitan dua kekuatan raksasa dunia kala itu, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Mayjen Soeharto (pada masa transisi itu pangkatnya masih Mayjen) memahami cara pandang dan maksud-maksud Presiden Soekarno berkenaan dengan kemesraannya dengan Blok Timur untuk membebaskan Irian Barat, sehingga tidak melakukan perlawanan frontal terhadap kebijakan itu. Presiden Soekarno juga memahami cara pandang dan tindakan Mayjen Soeharto terhadap bahaya atas manuvernya (manuver Presiden Soekarno) menggandeng PKI.

Transisi kepemimpinan Indonesia dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto yang diwarnai munculnya Supersemar juga sering dipandang sebagai bentuk pembangkangan Mayjen Soeharto kepada Presiden Soekarno. Namun apabila dicermati secara mendalam, proses-proses itu sebenarnya atas dukungan penuh Presiden Soekarno dengan tetap mempertahankan sikap menduanya. PKI Secara eksternal ia melakukan megaphone diplomacy, dengan menampakkan pembelaan dan dukungannya mempertahankan status hukum PKI. Ia juga tetap membuka saluran-saluran komunikasi dengan tokoh-tokoh PKI dan melindungi para pengurusnya. Sedangkan secara internal ia memberi dukungan legal-formal atas langkah-langkah Mayjen Soeharto menertibkan keamanan dan pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Dukungan legal-formal itu dapat kita ketahui secara jelas dari peristiwa-peristiwa berikut:

  1. Pada tanggal 2 Oktober 1965, Presiden tetap memberikan kepercayaan kepada Mayjen Soeharto untuk memulihkan ketertiban dan keamanan paska kudeta, selain tetap mempertahankan Mayjen Pranoto Reksosamodro (calon usulan PKI) menjadi caretaker TNI AD. Dua perintah dalam satu struktur komando itu jelas menempatkan Mayjen Pranoto hanya sebatas figuran. Presiden Soekarno memahami betul kompetensi kemiliteran dan penguasaan Mayjen Soeharto atas kendali pasukan. Ia paham bagaimana karakter Mayjen Soeharto yang tidak bisa dihalangi ketika bimbingan keyakinannya telah menuntun untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Namun atas semua keteguhan sikap Mayjen Soeharto, Presiden Soekarno juga paham tidak pernah ada catatan sejarah perilaku/tindakan Mayjen Soeharto hendak melukai/melawan dirinya, sebagaimana sejumlah kasus pembangkangan para perwira. Mayjen Soeharto merupakan sosok prajurit profesional, loyalis presiden, yang menggagalkan kudeta terhadap Presiden Soekarno dalam peristiwa yang dikenal dengan peristiwa 3 Juli 1946, aktor Serangan Umum 1 Maret 1949 sehingga mengembalikan harga diri Indonesia dalam diplomasi internasional, mediator rujuknya kembali Panglima Jenderal Soedirman dengan Presiden Soekarno dan Pengalima Operasi Mandala. Atas kontribusi Soeharto mudalah eksistensi Presiden Seokarno membawa kemegahan Indonesia bisa berjalalan. Presiden Soekarno sepertinya sudah mengkalkulasi dualisme kepemimpinan militer pada tanggal itu akan dengan mudah diatasi Mayjen Soeharto.
  2. Pada tanggal 14 Oktober 1965 —kurang dua minggu sejak kudeta PKI— Presiden mengangkat Mayjen Soeharto sebagai Men/Pangad definitif menggantikan Mayjen Pranoto Reksosamodro. Tindakan ini semakin menambah sikap mendua Presiden dimana secara terbuka —melalui statemen-statemennya— membela PKI, namun secara bersamaan menyerahkan kendali TNI AD kepada Mayjen Soeharto, sosok yang sejak awal tidak sejalan dan bahkan antipati terhadap PKI.
  3. Pada tanggal 1 November 1965 (1 bulan sejak kudeta PKI), Presiden mengangkat Mayjen Soeharto sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib). Keputusan itu disusul dengan pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada tanggal 6 Desember 1965. Secara jelas Presiden menunjukkan sikapnya menyetujui gagasan Mayjen Soeharto untuk melakukan pembersihan terhadap pelaku G 30 S/PKI beserta jaringannya.
  4. Pada tanggal 4 Desember 1965, Presiden Soekarno memenuhi saran TNI AD untuk membentuk Mahmilub dan memberi wewenang kepada Mayjen Soeharto sebagai Perwira Penyerah Perkara (Papera).
  5. Presiden menerbitkan Surat Perintah pada tanggal 11 Maret 1966 (Supersemar) yang isinya memerintahkan Mayjen Soeharto/Menpangad, dengan atas nama Presiden/ Penglima Tertinggi/ Pemimpin Besar Revolusi untuk “mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/ Panglima Tertinggi/ Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris MPRS demi keutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi”. Penerbitan Surat Perintah tersebut secara jelas memberikan keleluasaan cukup besar kepada orang yang sudah diketahui Presiden sangat tidak bersahabat dengan PKI beserta orang-orang yang terlibat dalam peristiwa G 30 S/PKI.
  6. Ketika Surat Perintah tersebut dimanfaatkan Mayjen Soeharto untuk membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya serta menjadikannya sebagai partai terlarang, Presiden tidak melakukan tindakan yang berarti secara hukum untuk menggagalkannya. Atas desakan Soebandrio yang pro PKI, Presiden marah-marah dan menyatakan bahwa maksud Surat Perintah tersebut hanya dalam lingkup teknis militer dan bukan tindakan politis. Namun payung hukum yang kemudian dipergunakan untuk menertibkan tindakan Mayjen Soeharto, berupa Penetapan Presiden (tanggal 13 Maret 1966) yang isinya: “…memerintahkan Mayjen Soeharto untuk kembali kepada Pelaksanaan Surat Perintah Presiden/ Panglima tertinggi/ Mandataris MPRS/ Pemimpin Besar Revolusi dengan arti, melaksanakan secara teknis saja dan tidak mengambil dan melaksanakan keputusan di luar bidang teknis”. Penpres tersebut secara mudah dapat dipahami tidak memiliki implikasi hukum sama sekali untuk menghapus tindakan Mayjen Soeharto membubarkan PKI. Terkecuali jika melalui surat perintah yang sama, Presiden menyatakan mencabut keputusan pemegang mandat (Mayjen Soeharto) membubarkan PKI dan menyatakan membatalkan pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Tindakan Mayjen Soeharto bahkan disahkan oleh MPRS berdasarkan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966.
  7. Presiden hanya berwacana dan melakukan statemen yang bernada simpati terhadap PKI, namun tidak mengeluarkan keputusan hukum untuk menghentikan langkah-langkah Mayjen Soeharto melakukan pengejaran terhadap pelaku G 30 S/PKI beserta jaringan-jaringannya. Presiden dengan kekuasaan yang masih dimilikinya sangat memungkinkan mengganti Mayjen Soeharto sebagai Men/Pangad atau mencabut penugasan-penugasannya sebagai Pangkopkamtib dan Penyerah Perkara dalam Mahmilub jika tidak menyetujui langkah-langkahnya.

Kedekatan antara Presiden Soekarno-Mayjen Soeharto dalam peristiwa G.30.S/PKI dan pergeseran kekuasaan dalam peristiwa setelahnya, hanya bisa dijelaskan dalam perspektif penyelamatan bangsanya dari perangkap ancaman Blok Barat maupun Blok Timur. Peristiwa G 30 S/PKI menyadarkan Presiden Soekarno jika Blok Timur tidak lagi sesuai skenarionya untuk dimanfaatkan melawan Blok Barat, karena telah terbukti menikam dirinya sendiri. Namun untuk segera meninggalkan Blok Timur, ia akan menjumpai kenyataan posisi Indonesia tinggal sendirian dalam panggung internasional. Selama ini pijakan diplomasinya dibangun atas tumpuan dukungan negara-negara Blok Timur. Sedangkan meminta dukungan barat merupakan kemustahilan mengingat dalam beberapa tahun sebelumnya telah ia tempatkan sebagai musuh besar dengan menikamnya berkali-kali (seperti keluar dari PBB, gagasan Nefos dan kampanye melawan Amerika maupun Inggris).

Sikap Presiden Soekarno terlihat jelas dari dialektikanya dengan Mayjen Soeharto mengenai pembubaran PKI sebagai jalan keluar terciptanya stabilitas bangsa. Mayjen Soeharto menyatakan rakyat akan mendukungnya 100% jika Presiden mengambil langkah seperti peristiwa Madiun, dengan membubarkan PKI. Presiden Soekarno menyatakan hal itu tidak mungkin, mengingat ia telah mempromosikan Nasakom sebagai pilar gerakan Non Blok. Mayjen Soeharto kemudian menyediakan dirinya sebagai bamper untuk menghilangkan kom-nya, sementara Presiden Soekarno mendukung dari jauh saja. Dialektika itu membawa pada sesi mengharukan dimana Presiden Soekarno menanyakan hendak diperlakukan seperti apa dirinya nanti. Mayjen Soeharto menjawabnya dengan menyatakan hendak mikul duwur mendem jero (melindungi pimpinan yang dihormatinya itu)[1].

Setelah melihat kesungguhan upaya Mayjen Soeharto, Presiden kemudian “melimbungkan diri” dengan mengambil resiko melawan arus besar tuntutan masyarakat untuk tidak membubarkan PKI, sambil melihat kemampuan Mayjen Soeharto mengendalikan keadaan. Ia tetap membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh PKI —dan memberikan harapan bahwa melalui dirinya eksistensi PKI tetap bisa dipertahankan— namun pada saat bersamaan membekali Mayjen Soeharto dengan instrumen legal-formal agar arah perjalanan bangsa memperoleh pijakan baru[2]. Oleh karena itu dalam perspektif ini dapat dimaklumi penolakan Presiden Soekarno terhadap dukungan sejumlah satuan ketentaraan yang bermasud membela dirinya melawan kebijakan Mayjen Soeharto. Tentu saja mind games yang dilancarkan Presiden Soekarno-Mayjen Soeharto tidak bisa mudah ditangkap oleh kalangan pembantu-pembantunya, karena fokus masing-masing pada urusan mikro/teknis. Mereka hanya bisa menjelaskan fakta-fakta mikro dan tidak pada aspek strategi makro kebangsaan.

Begitu pula dengan sikap Mayjen Soeharto yang mendua terhadap eksistensi Presiden. Berdasarkan Ketetapan No. 33 MPRS Presiden Soekarno “dilucuti” dari semua kekuasaan eksekutifnya dan seorang pejabat Presiden diangkat untuk menggantikannya. Selanjutnya diserahkan kepada Presiden baru untuk memutuskan pengambilan tindakan hukum kepada mantan Presiden Soekarno atas tuduhan keterlibatannya dalam G 30 S/PKI. Namun pada malam setelah dilantik MPRS sebagai Pejabat Presiden, Mayjen Soeharto membuat pernyataan mengejutkan melalui TVRI yang menyatakan bahwa untuk sementara waktu menganggap Soekarno sebagai Presiden, walaupun tanpa memiliki kekuasaan eksekutif sama sekali. Ia beralasan bahwa berdasarkan kesaksian tim dokter di bawah sumpah, kesehatan mantan Presiden Soekarno sedang memburuk. Ia meminta pengertian rakyat untuk membiarkan dirinya memperlakukan Soekarno sebagai Presiden[3].

Sayangnya, perspektif makro relasi Soekarno-Soeharto kurang memperoleh pencermatan, sehingga keduanya sering dijadikan komoditas untuk tujuan pragmatis-politis. Presiden Soeharto dituding tidak memperlakukan mantan Presiden Seokarno secara baik dan bahkan membuatnya menderita setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden. Tuduhan itu menyangkut aspek-aspek mikro seperti pemindahan mantan Presiden Soekarno dari Istana Bogor ke Wisma Yaso, pengasingan dari kolega-kolega terdekat dan pengingkaran wasiat tempat peristirahatan sewaktu meninggal. Tudingan itu dimanfaatkan untuk menyudutkan Presiden Soeharto sekaligus menarik simpati pendukung mantan Presiden Soekarno agar dapat dimobilisasi sebagai pendukung agenda politiknya.

Pemindahan mantan Presiden Soekarno dari Istana Bogor ke Wisma Yaso merupakan tindakan logis, mengingat konstruksi Indonesia merdeka bukan lagi sebuah kerajaan yang menyatukan asset publik dengan pribadi. Istana merupakan asset publik dan bukan milik Presiden Soekarno secara pribadi, sehingga setelah tidak menjabat lagi, dirinya juga harus meninggalkan Istana Bogor. Mengenai pemakaman di Blitar, publik banyak yang tidak paham bahwa Presiden Soeharto dibuat sulit adanya dua surat wasiat Presiden Soekarno yang menyatakan ingin dimakamkan bersama salah satu istrinya. Salah satu istri memiliki satu surat wasiat, sedangkan istri yang lain juga memiliki surat wasiat yang sama. Secara diplomatis Presiden Soeharto kemudian mengarahkan agar Presiden Soekarno dimakamkan di dekat makam ibunya.

Berkaitan dengan sterilisasi terhadap orang-orang atau pembantu terdekatnya lebih banyak dilatarbelakangi alasan keamanan. Peristiwa Halim —dimana Presiden Soekarno menolak mengikuti skenario G 30 S/PKI— dan ketidaksungguhannya mempertahankan status hukum PKI telah membuat kecewa kader-kader PKI. Tidak mustahil koordinasinya dengan negara-negara Blok Timur, khususnya RRC akan mendorong agen-agen komunis untuk melakukan tindakan yang membahayakan jiwa mantan Presiden Soekarno. Sterilisasi dari orang-orang terdekatnya dimaksudkan untuk membentengi dari kemungkinan masuknya ancaman yang dilakukan dengan memanfaatkan orang-orang terdekatnya. Informasi yang diperoleh dari orang-orang terdekat dapat saja menjadi telaah untuk membuat skenario menghabisi mantan Presiden Soekarno. Apabila menengok kebelakang, sakit parahnya Presiden sebelum kudeta juga dimungkinkan karena dikelilingi dokter-dokter yang tidak steril (dokter RRC).

Kelak setelah menjabat sebagai Presiden, Mayjen Soeharto memenuhi janjinya kepada Presiden Soekarno untuk menjaga kelangsungan rekonstruksi peradaban nusantara dengan membangun citra positif Indonesia dalam pentas internasional. Asean dan Gerakan Non Blok dikelola secara konsisten untuk tidak berada dalam kendali Blok Barat maupun Blok Timur. Ia galang konsensus nasional untuk kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 serta mengarahkan seluruh rakyat untuk membangun sendi-sendi perekonomian bangsa. Sejak itulah agenda tinggal landas dilancarkan dalam rangka melanjutkan cita-cita berdikari yang gelorakan Presiden Soekarno.


[1]       Lihat Wejangan Presiden Soeharto kepada para peserta sarasehan pembekalan  bagi calon anggota DPR RI Periode 1997-2002 di Istana negara tanggal 9 agustus 1997, hal 29-31

[2]   Mungkin juga untuk mengantisipasi pembalikan Negara-negara Blok Timur jika sewaktu-waktu langkah Mayjen Soeharto   mengalami kegagalan.

[3]       Lihat Julius Pour, Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan dan Petualang, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm 345.