Mar 272015
 

Semua Fraksi Minta Kesediaan Jenderal (Purn.) Soeharto Dipilih Kembali Sebagai Presiden[1]

RABU, 2 MARET 1988 Sejak pukul 09.00 pagi sampai siang ini, Presiden Soeharto secara terpisah menerima semua fraksi MPR untuk konsultasi di Istana Merdeka. Fraksi-fraksi itu adalah Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Utusan Daerah, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Fraksi Persatuan Pembangunan, dan Fraksi ABRI. Kesemua fraksi itu meminta kesediaan Jenderal (Purn.) Soeharto untuk dipilih sebagai Presiden RI untuk masa bakti 1988-1993. (AFR)

______________________

[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 718. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Mar 272015
 

Sampaikan Pidato Pertanggungjawaban, Presiden Soeharto: Pertumbuhan Kita Tidak Lebih Rendah Dari Rata-Rata Seluruh Negara Berkembang[1]

SELASA, 1 MARET 1988 Pukul 09.05 pagi ini, rapat paripurna ke-5 sidang umum MPR dibuka dengan resmi oleh Ketua MPR, Kharis Suhud. Rapat paripurna yang berlangsung sampai jam 11.30 pagi ini mempunyai acara tunggal, yaitu mendengarkan laporan/pertanggunganjawab Presiden/ Mandaris MPR.

Dalam pidato pertanggunganjawab, Presiden Soeharto mengemukakan bahwa pedoman utama pertanggunganjawabnya selama kurun waktu lima tahun yang lalu adalah arah yang telah ditunjuk oleh GBHN untuk mencapai sasaran-sasaran di berbagai bidang. Oleh karena itu, di bidang politik kita telah mengambil keputusan yang sangat mendasar dalam sidang umum MPR 1983. Putusan itu ialah penegasan kita mengenai Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus dijadikan satu-satunya asas bagi organisasi politik dan kemasyarakatan.

Keputusan itu merupakan bagian yang sangat penting dalam usaha kita untuk meletakkan landasan yang kukuh di bidang politik menjelang tinggal landas dalam Pelita VI nanti. Dalam rangka itu dalam kurun waktu Pelita IV ini kita telah menciptakan kerangka-kerangka landasan dalam mengamalkan kebulatan tekad itu, yang sekaligus mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Demokrasi Pancasila.

Kemudian dikatakannya bahwa dalam mengembangkan Demokrasi Pancasila, perbedaan pandangan dan saling komuhikasi kita perlukan dalam rangka musyawarah kita yang terus menerus untuk mendapatkan konsensus dalam menentukan arah dan cara-cara yang terbaik menuju cita-cita bersama. Semangat yang demikian itulah terkandung dalam Undang­ undang tentang Partai Politik dan Golongan Karya, Undang-undang tentang Pemilu, Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, Undang-undang tentang Referendum serta Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah kita lahirkan dalam rangka pelaksanaan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Mengenai bidang pertahanan-keamanan, dikatakan oleh Presiden bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir kita telah meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan nasional atas dasar kesadaran bela negara oleh setiap warganegara, kesatuan dan persatuan nasional, kemanunggalan ABRI dan rakyat, ketangguhan dan kemampuan ABRI sendiri sebagai inti kekuatan dalam pertahanan negara. Kita terus berusaha membangun ABRI yang modern dan ampuh, ABRI yang kecil tetapi mempunyai kekuatan efektif dan mampu didukung oleh keuangan negara. Untuk itu ABRI telah meningkatkan integrasi dan konsolidasi, mengadakan reorganisasi dan inodernisasi peralatan, meningkatkan kemampuan profesiohal dengan terus memperkukuh jiwa prajurit sejati yang ber­ Saptamarga.

Dwifungsi ABRI telah dijalankan dengan rasa tanggungjawab yang besar, sehingga ABRI berhasil mendorong dan menstabilkan perkembangan masyarakat kita kearah pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. ABRI telah makin menunjukkan kemampuannya dalam memikul tugas sejarah sebagai kekuatan stabilisator dan dinamisator, sebagai kekuatan yang menjaga dan terus menerus menyegarkan Demokrasi Pancasila. Pelaksanaan Dwifungsi ABRI jelas tidak bertujuan agar banyak anggota ABRI yang bertugas di bidang kekaryaan, melainkan ABRI sebagai kekuatan sosial politik bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan politik lainnya berjuang untuk tetap tegaknya dan dalam rangka mengembangkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila.

Ditekankan oleh Kepala Negara bahwa selama lima tahun yang lalu, ABRI telah memperkuat kerangka landasan pertahanan-keamanan dan sekaligus juga kerangka landasan dalam pembangunan politik sebagai prasyarat mutlak untuk melanjutkan, meningkatkan dan mensukseskan pembangunan nasional pada umumnya.

Sementara itu, stabilitas nasional yang makin mantap telah memberi dukungan kepada pelaksanaan politik luar negeri kita. GBHN memberi amanat agar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kita abdikan kepada kepentingan nasional.

ebih jauh dikatakan Presiden bahwa kita tidak memberi arti yang sempit kepada kepentingan nasional itu. Kepentingan nasional tidak kita pertentangkan dengan kepentingan internasional. Sepadan dengan kemampuan, kita terns berusaha melaksanakan pesan Pembukaan DUD untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan berperan aktif di ASEAN, PBB, Gerakan Non-Blok, dan OKI, kita berusaha memberi sumbangan kepada terwujudnya tata hubungan dunia baru yang lebih menjamin keadilan dan persamaan ,derajat. Kita mengembangkan sikap saling menghormati kedaulatan, saling tidak mencampuri urusan dalam negeri dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan untuk pembangunan dan perdamaian abadi.

Dalam bidang ekonomi, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, kita berada di tengah-tengah perkembangan ekonomi dunia yang serba tidak menentu dan penuh tantangan yang berat. Menghadapi tantangan berat itu kita berusaha sekuat tenaga untuk mengatasinya dan membuat terobosan-terobosan.

Dalam berbagai forum dunia, bersama negara-negara yang sedang membangun lainnya, kita terus menerus mendesak negara-negara industri maju agar menggunakan kemampuan yang memang mereka miliki dan menunjukkan tanggungjawabnya untuk memperbaiki ekonomi dunia demi kebaikan dan keadilan bagi semua. Didalam negeri kita membulatkan tekad dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk menghadapi kenyataan-kenyataan baru itu. Langkah tersebut sekaligus ditujukan untuk meletakkan landasan yang lebih kukuh dan lebih luas guna memacu pembangunan ekonomi kita.

Langkah itu berupa penjadwalan kembali pelaksanaan sejumlah proyek besar, deregulasi perbankan, pembaharuan sistem perpajakan, devaluasi, penajaman prioritas dalam kegiatan pembangunan serta langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan, arus barang, dan penanaman modal. Dengan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi sama sekali tidak berarti kita berubah memasuki alam liberalisme. Deregulasi dan debirokratisasi kita lakukan untuk merangsang kreatifitas dan mendorong bangkitnya seluruh kekuatan pembangunan yang ada didalam masyarakat kita, untuk memperluas tanggungjawab bersama dalam pembangunan yang merupakan ciri penting dalam negara kekeluargaan kita.

Berkat lan·gkah-langkah tersebut, maka kemerosotan penerimaan devisa yang disebabkan oleh anjloknya harga minyak bumi, dapat diimbangi dengan meningkatnya penerimaan devisa dari ekspor non-migas, —termasuk meningkatnya penerimaan dari pariwisata— sehingga cadangan devisa kita tetap dalam keadaan cukup kuat. Bahkan dalam tahun 1987 penerimaan devisa yang berasal dari non-migas telah lebih besar dari penerimaan yang berasal dari migas.

Walaupun terasa sangat berat dan tidak dapat sepenuhnya mencapai sasaran, namun perkembangan ekonomi Indonesia tetap mencapai pertumbuhan sejak kita memasuki Repelita IV sampai sekarang. Diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi kita akan mencapai rata-rata 3,8% setahun dalam Repelita IV ini. Laju pertumbuhan ekonomi itu masih berada diatas laju pertumbuhan penduduk yang rata-rata sekitar 2,1% setahun. Lagi pula tidak lebih rendah dari laju pertumbuhan rata-rata seluruh negara berkembang.

Pertumbuhan ekonomi itu, meskipun tidak setinggi yang menjadi sasaran yang ditetapkan dalam Repelita IV, telah berkembang kearah keseimbangan struktur ekonomi, ialah struktur ekonomi dengan industri yang bertambah kuat dengan didukung oleh pertanian yang makin tangguh.

Demikian antara lain beberapa pokok penting dari pidato pertanggunganjawab Presiden Soeharto. (AFR)

__________________

[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 713-718. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Mar 272015
 

Pimpin Sidang DSEN, Presiden Soeharto Instruksikan Perbaikan Prasarana Sosial[1]

SELASA, 18 MARET 1975, Jam 10.00 pagi Kepala Negara (Presiden Soeharto) memimpin Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional di Bina Graha. Sebagai salah satu keputusan sidang ini adalah instruksi Presiden kepada Menteri Negara Ekuin/Ketua Bappenas, Widjojo Nitisastro, Menteri Dalam Negeri, Amirmachmud, dan Menteri Keuangan, Ali Wardhana, untuk mengkoordinasikan usaha perbaikan prasarana sosial, khususnya sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, dan puskesmas-puskesmas di daerah yang terkena musibah bencana alam.

Usai sidang, Presiden mengadakan pertemuan dengan Menteri Negara Ekuin/Ketua Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri PAN, dan Gubernur Bank Central, Rachmat Saleh. Tidak diketahui pokok permasalahan yang dibahas dalam pertemuan tersebut. (AFR)

_____________________

[1] Dikutip dari Buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978″, hal.225

Mar 262015
 

Peringati Isra’ Mi’raj, Presiden Soeharto: Melalui Agama, Manusia Hayati Hidup Bermakna[1]

 

KAMIS, 26 MARET 1987 Jam 20.00 malam ini Presiden Soeharto menghadiri upacara peringatan Israk Mikraj Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dalam amanatnya, Kepala Negara mengatakan bahwa peringatan peristiwa keagamaan mempunyai makna yang dalam bagi umat yang beriman. Selain itu juga akan menyegarkan rasa keagamaan dan menggugah untuk bertanya kepada diri masing-masing mengenai makna agama bagi hidup manusia baik sebagai orang seorang maupun sebagai anggota masyarakat. Melalui agama manusia berusaha menghayati hidup yang bermakna, bernilai dan hidup yang baik. Salah satu ukurannya ialah kemanfaatan hidup itu untuk orang lain. Hal ini telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Dalam hubungan ini Kepala Negara memberikan contoh mengenai hidup yang bermanfaat bagi sesama manusia, yaitu melibatkan diri dalam kegiatan pembangunan. (AFR)

____________________

[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 590-591. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Mar 262015
 

Serahkan DIP, Presiden Soeharto: Pembangunan dan Pemerataan Dapat Dicapai Berkat Stabilitas[1]

RABU, 25 MARET 1987 Hari ini, secara serentak di seluruh ibukota provinsi, para menteri menyampaikan DIP kepada kepada para gubernur atas nama Presiden Soeharto. Dalam amanat tertulisnya, Kepala Negara mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memasuki pelaksanaan tahun keempat Repelita IV pada tanggal 1 April yang akan datang. Ini berarti bahwa kita mempunyai waktu dua tahun lagi untuk merampungkan Repelita IV yang diharapkan dapat menjadi kerangka landasan masyarakat adil dan makmur yang akan diperkuat lagi dalam Repelita V, agar dalam Repelita VI nanti pembangunan kita dapat memasuki tahap tinggal landas.

Dikatakannya bahwa selama hampir dua dasawarsa melaksanakan pembangunan ini kita telah mampu meraih pertumbuhan ekonomi yang memadai, sehingga mampu meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan   rakyat, baik lahir maupun batin. Pertumbuhan dan pemerataan itu dapat kita capai berkat terciptanya stabilitas nasional selama ini, yang dapat menjamin kelancaran pembangunan   dan dapat menciptakan   suasana tenteram dan menggairahkan pembangunan di kalangan masyarakat. (AFR)

______________

[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 590. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Mar 262015
 

Menerima Perhimpunan Ilmu Sosial, Presiden Soeharto: Pancasila Idiologi Terbuka, Tidak Berarti Terbuka Bagi Idiologi Lain[1]

 

SELASA, 24 MARET 1987 Bertempat di Bina Graha, pagi ini Presiden Soeharto menerima para pengurus Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) yang dipimpin oleh Ketua Umum Dr Alwi Dahlan. Mereka menghadap Kepala Negara guna menyampaikan keputusan Kongres V HIPIIS yang berlangsung di Ujung Pandang pada tanggal 15-19 Desember 1986.

Dalam pertemuan itu Presiden kembali menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dikatakannya bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak berarti bahwa Pancasila terbuka bagi ideologi lain. Diterangkannya bahwa yang dimaksudkan adalah bahwa Pancasila terbuka dalam arti kata penjabaran untuk penghayatan dan pengamalannya. Menurut Presiden, implementasi Pancasila tergantung pada situasi dan kondisi, tetapi harus sedemikian rupa, sehingga jangan sampai bertentangan dengan inti Pancasila itu sendiri. (AFR)

___________________

[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 589-590. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Mar 262015
 

Presiden Bank Dunia: Presiden Soeharto Bertindak Cepat Atasi Masalah Indonesia[1]

 

SELASA, 24 MARET 1987 Presiden Bank Dunia, Barber B Conable, pagi ini mengadakan kunjungan kepada Presiden Soeharto di Bina Graha. Usai pertamuan, Presiden Bank Dunia itu mengatakan bahwa dalam pertemuan selama 45 menit itu telah dibicarakan berbagai masalah pembangunan yang dibiayai dengan bantuan Bank Dunia.

Ditambahkannya bahwa Presiden Soeharto telah bertindak dengan cepat didalam menangani masalah-masalah yang dihadapi, sehingga Indonesia dapat selamat dari kesulitan yang dialami oleh negara-negara lain. Ia menyimpulkan bahwa rangkaian kebijaksanaan Pemerintah Indonesia dalam bidang ekonomi amat berguna dalam mengatasi permasalahan yang ada. Misalnya, deregulasi dan debirokratisasi akan lebih mendorong pengembangan ekonomi. (AFR)

___________________

[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 589-590. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Mar 262015
 

Hadiri Peresmian Pemugaran Masjid Demak, Presiden Soeharto: Masjid Demak Mencerminkan Ciri Khas Masjid Kuno Indonesia[1]

SABTU, 21 MARET 1987 Pagi ini Presiden dan Ibu Soeharto menghadiri peresmian pemugaran Masjid Agung Demak di Demak, Jawa Tengah. Pada kesempatan itu, Kepala Negara mengajak masyarakat yang hadir dalam upacara tersebut untuk bersyukur dengan diresmikannya pemugaran Masjid Demak yang mempunyai banyak arti bagi bangsa Indonesia. Karena masjid ini sekaligus mencerminkan corak kepribadian dan keagamaan. Masjid ini juga tetap megah berdiri setelah dibangun 500 tahun yang lalu sebagai salah satu cagar budaya yang memiliki nilai historis dan arkeologis yang penting. Dijelaskan oleh Presiden bahwa bangunan Masjid Demak ini mempunyai nilai arsitektur tradisional yang mencerminkan ciri khas masjid-masjid kuno di Indonesia. Malahan menurut para ahli, bangunan ini juga merupakan bangunan Islam dengan arsitektur penting baik di Asia Tenggara khususnya maupun di dunia Islam pada umumnya. Karena itu masjid ini merupakan monumen Islam tertua yang masih ada sebagai warisan sejarah dalam pengembangan agama Islam di tanah air. (AFR)

_____________________

[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 589. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Mar 262015
 

Hasjrul: Presiden Soeharto Janji Berikan 7 Juta Bibit Coklat Hibrida Untuk Petani Nias, Tapanuli Tengah, Gunung Kidul dan NTB[1]

RABU, 18 MARET 1987 Presiden berjanji akan memberikan bantuan berupa tujuh juta benih tanaman coklat hibrida bernilai Rp 650 juta untuk dikembangkan oleh para petani di Kabupaten Nias, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Gunung Kidul dan Nusa Tenggara Barat. Demikian diungkapkan Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras, Hasjrul Harahap, kepada pers seusai melapor kepada Presiden Soeharto di Cendana pagi ini. Menurut Hasjrul Harahap, dalam pesannya Kepala Negara meminta agar para petani yang terpilih untuk mendapatkan benih itu supaya diberikan pembinaan oleh aparat Departemen Pertanian. Dengan demikian bantuan tersebut benar-benar bermanfaat. (AFR)

_____________________

[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 588-589. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Mar 262015
 

Menerima Menpen Harmoko, Presiden Soeharto: Kampanye Jangan Menimbulkan Gejolak[1]

RABU, 18 MARET 1987 Kepala Negara berharap agar pelaksanaan kampanye pemilihan umum yang akan datang tidak menimbulkan gejolak apapun. Dikatakannya bahwa adalah tanggungjawab bersama, baik organisasi peserta pemilihan umum, aparat keamanan maupun masyarakat luas, untuk menciptakan suasana yang tertib selama berlangsungnya kampanye. Kepala Negara menyerukan agar para peserta pemilihan umum berkampanye dengan sehat, mengingat Pemilihan Umum 1987 adalah pemilihan umum pertama setelah semua pihak menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Hal itu dikatakan Presiden kepada Menteri Penerangan Harmoko yang menghadapnya di Cendana pagi ini. Menteri Harmoko datang untuk melaporkan tentang kesiapan RRI dan TVRI didalam menyelenggarakan siaran kampanye. (AFR)

_____________________

[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 588-589. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003