May 292015
 

Presiden Soeharto Dampingi PM Jepang Kunjungi TMII[1]

 

MINGGU, 11 JANUARI 1981 Diantara acara Perdana Menteri dan Nyonya Zenko Suzuki pada hari Minggu pagi ini adalah mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Presiden dan Ibu Soeharto mendampingi kedua tamu negara itu antara lain mengunjungi Paviliun Sumatera Selatan dan museum fauna. Perdana Menteri dan Nyonya Suzuki juga menyem­patkan diri menyaksikan pameran kerajinan rakyat. (AFR)

 

______________________

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 386. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

May 292015
 

Menerima PM Jepang, Presiden Soeharto: Indonesia Ingin Dunia Bebas Penindasan[1]

 

SABTU, 10 JANUARI 1981 Hari ini Presiden dan Ibu Soeharto menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Zenko Suzuki beserta isteri di pelabuhan udara .intemasional Halim Perdanakusuma. Kedua tamu dari Negeri Sakura ini disambut dengan hangat dalam rangkaian upacara kebesaran militer yang ditingkahi oleh dentuman meriam 19 kali, sebagaimana yang biasa diberikan kepada seorang perdana menteri.

Malam ini, di Istana Negara, Presiden dan Ibu Soeharto menyelenggarakan jamuan santap malam kenegaraan untuk menghormat Perdana Menteri dan Nyonya Zenko Suzuki. Dalam pidatonya, Presiden mengemukakan bahwa Indonesia tidak ingin membangun persahabatan yang semu dan yang lahir karena desakan kebutuhan jangka pendek. Bangsa Indonesia, sebagaimana halnya dengan bangsa Jepang juga, menempatkan persahabatan sebagai salah satu nilai hidup yang tinggi, yang tujuan akhirnya ingin membangun dunia yang penuh saling percaya dan bersahabat antar semua bangsa, yang penuh suasana kerjasama dan bantu membantu, yang damai dan bebas dari segala bentuk penindasan baik ideologi, politik, ekonomi maupun kebudayaan. Persahabatan yang tulus dan ikhlas yang dilahirkan oleh kesadaran untuk menjamin kebahagiaan dan keselamatan seluruh umat manusia dapat menjadi dasar bagi dunia yang damai abadi. Hal inilah yang menjadi dasar bagi tata hubungan baru antar bangsa, lebih-lebih dalam keadaan eratnya jalin menjalin hubungan seperti dewasa ini.

Lebih jauh Presiden mengatakan bahwa keadaan dunia yang tidak menentu akan memberatkan negara-negara berkembang yang sedang membangun. Hal ini tidak bisa diatasi dengan tambal sulam belaka, tetapi dengan jalan membangun ekonomi baru yang menjamin keadilan dunia dan kemajuan bersama yang menginginkan negara berkembang dapat mengembangkan kemampuannya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan mengejar ketinggalannya. Oleh karena itu diperlukan suatu kerjasama internasional. Dalam hal ini, demikian Presiden, Jepang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk berperan cukup besar dalam memperbaharui tata hubungan ekonomi dan politik dunia kearah yang lebih menjamin perdamaian, keadilan, keamanan semua bangsa.

Oleh karena itu Presiden Soeharto menilai kunjungan PM Suzuki ke Indonesia ini mempunyai arti penting dalam rangka tukar menukar pikiran. Diharapkan oleh Kepala Negara bahwa dengan berada di tengah-tengah rakyat Indonesia, dan dengan makin mendalami aspirasi-aspirasi Indonesia, akan dapat membantu PM Zenko Suzuki dalam menentukan orientasi bam bagi Jepang. (AFR)

_____________________

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 385. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

May 292015
 

Presiden Soeharto: Penyelenggaraan PON Jangan Hambat Penyelenggaraan Pembangunan[1]

 

RABU, 7 JANUARI 1981 Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini menerima Pengurus Besar KONI yang melaporkan persiapan penyelenggaraan PON X yang akan diadakan di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Kepala Negara menyarankan agar di masa-masa mendatang PON tetap diselenggarakan di Jakarta saja, karena Jakarta telah memiliki sarana dan fasilitas yang cukup memadai untuk olah raga jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang masih harus membangun sarana-sarana baru untuk penyelenggaraaan PON. Presiden mengharapkan juga bahwa penyelenggaraan PON hendaknya tidak sampai menghambat kelancaran pembangunan. (AFR)

__________________

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 384-385. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

May 292015
 

Presiden Soeharto Minta Kurikulum AKABRI dan Sistem Bela Negara Dipadukan[1]

 

RABU, 7 JANUARI 1981 Presiden Soeharto pagi ini di Bina Graha menerima Komandan Jenderal Akabri, Mayjen. Julius Hinuhili. Dalam pertemuan itu, Presiden minta kepada pimpinan Akabri agar dalam menyusun pola pendidikan dan kurikulumnya mengupayakan suatu sistem yang merupakan perpaduan antara pengembangan Akabri dengan unsur bela negara lainnya. Perpaduan yang ada dalam sistem itu erat kaitannya dengan perguruan tinggi yang kini telah memiliki resimen mahasiswa. Maka dengan ini, pola pendidikan dan kurikulum mempunyai hubungan dengan resimen mahasiswa yang terdapat di perguruan-perguruan tinggi. Bahkan ditekankan oleh Presiden Soeharto bahwa perpaduan tersebut merupakan hal yang wajib, serta harus bersumber pada Sapta Marga. (AFR)

_______________

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 384-385. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

May 292015
 

Presiden Soeharto Sampaikan Nota Keuangan[1]

 

SENIN, 5 JANUARI 1981 Pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto menyampaikan Keterangan Pemerintah tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 1981/1982 di depan sidang paripuma DPR. Dalam pidato pengantarnya, Kepala Negara mengemukakan bahwa dalam tahun 1980 pertumbuhan ekonomi kita cukup menggembirakan. Dalam tahun yang baru lalu itu tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sekitar 7%. Da1am tahun 1979 pertumbuhannya baru mencapai sekitar 4,9% saja.

Karena itu dikatakan oleh Presiden bahwa menjelang kita memasuki tahun ke-3 Pelita III sekarang, kita memiliki landasan yang bertambah kuat untuk pertumbuhan selanjutnya. Dalam tahun 1980 itu, Indonesia mempakan salah satu diantara dua negara yang naik tingkat pertumbuhan ekonominya di Asia sebelah timur jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan masing-masing dalam tahun 1979. Dengan kata lain, sementara negara-negara lain mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonominya, Indonesia justru mengalami kenaikan. Hal ini terutama menonjol sekali dalam bidang pangan, terutama beras. Ekonomi Indonesia juga tampak semakin kuat ditinjau dari segi neraca pembayaran.

Mengenai kebijaksanaan anggaran, Presiden menjelaskan bahwa kita tetap mendasarkan APBN 1981/1982 pada prinsip anggaran belanja yang berimbang, karena prinsip inilah salah satu alat pokok untuk mengendalikan inflasi. Namun karena kita harus mampu meningkatkan kegiatan pembangunan kita, maka kita harus berusaha untuk meningkatkan penerimaan, dan meningkatkan tabungan Pemerintah, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan pengeluaran khususnya pengeluaran pembangunan. Namun demikian, usaha untuk meningkatkan penerimaan itu harus dilakukan dengan mamanfaatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat kita capai, yang sekaligus diarahkan untuk memperlancar pemerataan.

Selanjutnya dikatakan bahwa dalam RAPBN Tahun 1981/1982, penerimaan dan pengeluaran akan berimbang dengan jumlah Rp13,9 triliun. Dari penerimaan tadi, maka penerimaan dalam negeri akan berjumlah lebih dari Rp12,2 triliun. Sedangkan sisanya, lebih dari Rp1,6 triliun, berasal dari bantuan luat negeri yang berupa bantuan program dan bantuan proyek. Dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp12,2 triliun itu, sekitar Rp7 ,5 triliun akan digunakan untuk pengeluaran rutin. Dengan demikian kita akan memiliki Tabungan Pemerintah sebesar lebih dari Rp4,7 triliun, yang seluruhnya akan digunakan unruk membiayai pembangunan. Selanjutnya dikatakan bahwa dengan tambahan bantuan dari luar negeri sebesar Rp1,6 triliun lebih, maka pengeluaran pembangunan kita akan mencapai lebih dari Rp6,3 triliun.

Pada kesempatan itu, Presiden juga mengumumkan jumlah penduduk Indonesia berdasarkan basil Sensus Penduduk 1980. Tercatat babwa dalam tahun 1980 penduduk Indonesia berjumlah 147.383,075 jiwa yang terdiri dari 73.230.745 laki-laki dan 74.152.330 wanita. Adapun tingkat pertumbuhan rata-ratanya adalah 2,34% setahun. (AFR)

______________________

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 384. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

May 272015
 

Menerima Dirjen Transmigrasi, Presiden Soeharto: Pembinaan Transmigran Harus Hati-Hati[1]

SABTU, 3 JANUARI 1981 Di tempat yang sama ketika menerima Menpora (Cendana), pagi ini Presiden Soeharto juga menerima Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Harun Zain, Menteri Muda Transmigrasi, Martono, dan Direktur Jenderal Transmigrasi, Kadarusno. Mereka menghadap Kepala Negara untuk melaporkan tentang perkembangan pelaksanaan program transmigrasi yang sedang dilaksanakan.

Dalam kesempatan ini Presiden berpesan agar dalam masa pembinaan harus lebih hati-hati, mengingat proyek-proyek transmigrasi yang harus dibina sangat banyak. Oleh sebab itu Kepala Negara meminta supaya pengawasan terhadap fasilitas di lokasi lebih diperhatikan. (AFR)

______________________

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 383. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

May 272015
 

Menerima Menpora, Presiden Soeharto: Pemuda Harus Menyadari Sebagai Insan Demokrasi[1]

SABTU, 3 JANUARI 1981 Pagi ini, bertempat di Cendana, Presiden Soeharto menerima Menteri Muda Urusan Pemuda dan Olah Raga, dr. Abdul Gafur. Ia datang untuk melaporkan mengenai langkah-langkah yang telah diambil dalam pembinaan generasi muda. Kepada Abdul Gafur, Presiden menegaskan bahwa pendidikan politik khususnya bagi generasi muda harus dimulai sedini mungkin sejak usia 12 tahun, karena pada usia tersebut mereka hams mengetahui sistem berbangsa dan bernegara. Dalam pembinaan demokrasi Pancasila ini harus diingatkan bahwa sebagai pemuda Indonesia yang juga sebagai penerus perjuangan, mereka harus menyadari fungsinya sebagai insan demokrasi Indonesia. Digariskannya bahwa salah satu pendidikan politik pemuda adalah penataran P4 yang dilaksanakan bekerjasama dengan BP7. (AFR)

________________________

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 384. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 302015
 

Lantik 14 Dubes, Presiden Soeharto Tekankan Peningkatan Ekspor Non Migas[1]

SENIN, 31 AGUSTUS 1987 Empat belas duta besar dilantik oleh Presiden Soeharto dalam suatu upacara pagi ini di Istana Negara. Keempatbelas duta besar itu adalah Mayjen. (Purn.) Nasrun Syahrun untuk Turki, Marsda. Rusman untuk Australia, Drs KH. Pudjiwinarto untuk Tunisia, A Kobir Sasradipoera MA untuk Bulgaria, HR Enap Suratman untuk Cekoslowakia, Rony H Kurniadi untuk Vatikan, Letjen. (Purn.) Yogi Supardi untuk Jepang, Drs Suwarno Danusutejo untuk Brazil merangkap Peru, Bolivia, dan Columbia, Teuku Mochtar Thajeb untuk Ethiopia, Drs Yudo Sumbono untuk Venezuela merangkap Trinidad dan Tobago, David Napitupulu untuk Mexico dan Kuba, Sanadji untuk Korea Utara, Ambiar Tamala untuk Polandia, dan Drs Rachadi Iskandar untuk Italia merangkap Malta.

Dalam amanatnya, Kepala Negara antara lain mengatakan bahwa untuk mampu melanjutkan pembangunan, kita harus berhasil dalam mengambil langkah-langkah yang telah kita tetapkan, seperti peningkatan ekspor non-migas, peningkatan arus wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, dan menarik penanaman modal. Oleh sebab itu Presiden Soeharto meminta agar para duta besar dalam melaksanakan tugasnya juga harus aktif berusaha mengembangkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara tempat mereka bertugas, khususnya dalam menarik modal, meningkatkan ekspor non-migas, dan meningkatkan arus wisatawan. (AFR)

_______________________

[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 641. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 302015
 

Presiden Soeharto Menerima “Jam Kependudukan” dari PBB[1]

SENIN, 31 AGUSTUS 1987 Pagi ini di Istana Merdeka, Presiden Soeharto menerima penghargaan dari Dana PBB untuk Kependudukan (UNFPA) berupa “Jam Kependudukan”. Direktur Program UNFPA yang berkedudukan di New York, Joseph van Arendonk menyerahkan penghargaan tersebut sebagai rasa terimakasih atas partisipasi Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto dalam peringatan kelahiran bayi kelima miliar pada tanggal 11 Juli 1987. Selain itu penghargaan tersebut diberikan juga atas dasar partisipasi Presiden Soeharto dalam acara film televisi internasional yang berjudul “The day of the Five Billions“. (AFR)

_______________________

[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 641. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 302015
 

Buka Pekan Kerajinan, Presiden Soeharto: Mutu Barang Kerajinan Harus Ditingkatkan[1]

JUM’AT, 29 AGUSTUS 1987 Salah satu tantangan yang harus kita jawab adalah bagaimana kita dapat meningkatkan mutu barang-barang kerajinan, sehingga dapat memberikan sumbangan pada kegiatan pembangunan. Malahan kita harus berusaha sekuat tenaga agar barang-barang kerajinan kita itu menarik minat wisatawan yang datang kemari dan juga harus kita usahakan agar dapat memasuki pasaran dunia. Jika ekspor barang-barang kerajinan itu dapat kita tingkatkan, maka hal itu merupakan langkah penting dalam keseluruhan usaha kita untuk memperbesar ekspor non-migas yang dalam tahun-tahun yang akan datang harus mendapat perhatian kita yang sebesar-besarnya.

Demikian dikatakan Presiden Soeharto ketika pagi ini membuka Pekan Kerajian Indonesia 1987 di Sasono Langen Budoyo, TMII. (AFR)

_____________________

[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 640. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003