Dec 202014
 

Negarawan Puncak Bangsa

Edi Sudradjat (Kepala Staf TNI-Angkatan Darat)

Dewasa ini barangkali dengan mudah orang bisa mengatakan bahwa menyusun program dan melancarkan pembangunan adalah peristiwa biasa dan senantiasa dilakukan di negara-negara manapun di dunia. Namun jika direnungkan dalam-dalam, penilaian sedemikian tidak akan bisa dengan mudah dikemukakan begitu saja, oleh siapapun juga pada pertengahan atau akhir tahun 1960-an. Pada waktu itu bangsa kita sedang berada dalam suasana kemelut, kehidupan sosial yang sulit, kemiskinan dan keterbelakangan melilit kehidupan bangsa. Demikian pula pada waktu itu kultus dan pendewaan kepada pemimpin nasional Bung Karno serta tunduk dan taat mutlak tanpa reserve kepada Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, merupakali sikap psikologis massa rakyat yang sangat dominan. Sedangkan suasana saling curiga, dendam, fitnah dan kebencian mewarnai kehidupan masyarakat luas.
Namun berkat ketegasan, keberanian yang luar biasa, kearifan dan keluasan wawasan serta cara pandang Pak Harto tentang kehidupan berbangsa dan bernegara serta dengan teguh dan mantap dalam mengamalkan falsafah dan landasan hidup berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila dan UUD 1945, maka hari ini kita telah berada pada suasana kehidupan yang sudah jauh berbeda. Hari ini kita telah berada pada suasana kehidupan bangsa yang telah jauh lebih baik. Hari ini kita telah merasa lebih pasti memandang ke inasa depan dalam melanjutkan perjuangan untuk meraih dan mencapai tujuan dan cita-cita bangsa sebagaimana diidam-idamkan senantiasa.
Dalam tulisan ini saya mencoba menuangkan kesan-kesan saya tentang Pak Harto atas dasar kepahaman yang saya tangkap dan hayati sendiri sebagai prajurit TNI-AD dan, sudah barang tentu, dalam batas-batas kemampuan yang ada pada diri saya. Saya mencoba melukiskannya menurut “apa adanya“, sebagaimana lazimnya seorang prajurit bertutur dan mengungkapkan isi hati dan pendapatnya. Saya merasa apa yang saya ketahui tentang beliau sangatlah terbatas. Beliau adalah sesepuh prajurit pejuang bangsa yang telah berjuang sejak awal mula berdirinya negara kita ini, sedangkan saya adalah prajurit yang baru berbakti pada tahun 1960. Demikian pula, beliau adalah negarawan puncak bangsa, yang telah memimpin dan mengemudikan bahtera bangsa dan negara kita ini selama 25 tahun dengan sangat berhasil, sungguh merupakan kurun waktu yang sangat panjang. Karenanya dalam membuat tulisan ini saya mencoba sebisa saya, dengan menelusuri alur perjalanan saya dalam mengabdi bangsa dan negara sebagai prajurit TNI-AD, sejak awal kurun waktu tahun 1960-an hingga akhir kurun waktu 1980-an.
Sebagai prajurit muda, yang baru saja menyelesaikan pendidikan Akmil dan Kursus Kecabangan Infantri di Pusat Pendidikan lnfantri di Bandung, saya ditempatkan di Batalyon Infantri (Yonif) 515/Brawijaya. Pada tahun 1962 Yonif-515 tergabung dalam susunan Tugas Satuan untuk Operasi Trikora dalam rangka perebutan Irian Barat. Yonif-515 tergabung dalam Brigade 11/Caduad. Waktu itu kedudukan satuan kami digeser ke pangkalan Aju di Tanjung Patani Pulau Halmahera dan Pulau Gebe. Satuan kami diarahkan untuk merebut Sorong dari laut. Saat itu saya diberitahu oleh Komandan Batalyon (Dan Yon) bahwa Panglima Mandala adalah Mayjen. Soeharto. Saya berpikir waktu itu, beliau mestinya seorang prajurit terkemuka, karena memperoleh tugas penting untuk memimpin operasi besar dimana bangsa dan negara dipertaruhkan. Dari buku-buku sejarah perjuangan bangsa, saya juga mengetahui bahwa beliaulah yang memimpin Serangan Umum ke kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949. Selain itu beliau juga memimpin operasi penumpasan gerombolan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan pada tahun 1950. Dengan demikian saya semakin memandang beliau sebagai seorang komandan pasukan dan sekaligus seorang panglima operasi andalan bangsa.
Ketika G-30-S/PKI meletus, saya berada di Manokwari dalam tugas operasi menumpas pemberontakan gerombolan OPM. Ketika itu saya menjabat sebagai Komandan Kompi A Yon-1/RPKAD yang tergabung dalam Detasemen Satuan PARAKO bersama-sama satu kompi dari Yon-3/RPKAD. Seminggu setelah meletusnya peristiwa G-30-S/PKI, Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, Komandan RPKAD waktu itu, menarik kembali Kompi A ke basisnya di Cijantung, Jakarta, dengan mengirimkan dua pesawat udara C-130/Hercules dari AURI.
Selanjutnya satuan kami terlibat dalam operasi-operasi pembersihan G-30-S/PKI di Jakarta dan Jawa Tengah. Kegiatan operasi terasakan sangat intensif, terutama sekali hingga tahun 1966. Dalam tahun 1966 kegiatan operasi lebih ditujukan pada mencari dan menangkap tokoh-tokoh PKI dan tokoh-tokoh pemerintah Orde Lama. Kadang-kadang kami beroperasi tanpa menggunakan identitas satuan RPKAD, agar lebih mudah bergerak di tengah-tengah masyarakat dan lebih leluasa dalam mencari dan mendekati sasaran. Komandan kami menjelaskan bahwa operasi-operasi yang kami lancarkan itu dipimpin oleh Mayjen. TNI Soeharto, Panglima Kostrad, yang waktu itu telah menjabat sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat.
Salah satu peristiwa amat mengesankan, yang saya rasakan sebagai peristiwa yang sangat langka, yaitu show of force pasukan TNI-AD keliling kota Jakarta dalam rangka mendukung Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966. Show of force disambut sangat meriah oleh rakyat yang memadati jalan-jalan, terutama Jalan Sudirman dan Thamrin. Rakyat meluapkan rasa kegembiraan yang tak terlukiskan dengan kata-kata, namun dapat saya baca dari ekspresi wajah cerah dan ceria mereka di sepanjang jalan; banyak diantaranya yang mencucurkan air mata. Kami ditepuk, dipeluk, dirangkul bahkan dicubit sebagai luapan kegembiraan. Ada kesan jauh di lubuk hati saya: “Inilah salah satu bentuk manifestasi kemanunggalan ABRI-Rakyat yang benar-benar orisinal, yang keluar dari hati yang tulus dan murni”.
Sekarang, di penghujung tahun 1990 saya renungkan kembali peristiwa itu. Barangkali Pak Harto pada waktu itu tak sempat menyaksikan sendiri secara langsung luapan perasaan massa rakyat dalam kegembiraan dan syukur. Mungkin beliau juga tidak sempat menyaksikan sendiri menyatunya ABRI dengan rakyat dalam kemanunggalan, karena beliau sibuk di markas komando mengendalikan jalannya operasi dan memecahkan masalah-masalah yang pelik.
Pada tahun 1967, saya diangkat menjadi anggota MPRS. Saya terkejut memperoleh kepercayaan itu; tidak habis pikir rasanya pada waktu itu, mengapa saya diberi kepercayaan yang demikian tinggi. Baru kemudian saya mengerti bahwa diperlukan penyegaran anggota-anggota MPRS yang pada waktu sebelumnya diisi bahkan didominasi oleh anggota-anggota PKI. Pergantian anggota-anggota dilakukan dengan memunculkan wajah-wajah baru yang mewakili golongan-golongan dalam masyarakat. Misalnya untuk mewakili prajurit TNI-AD, masuk Mayor Suhanda, Dan Yonif-328 Kodam VI/Siliwangi, tokoh yang menangkap gerombolan Kartosuwiryo di Jawa Barat dan Mayor Sugirin, Instruktur Pusdik PARAKO Batujajar, penakluk puncak Gunung Jayawijaya di Irian Barat. Demikian pula masuk seorang letnan Kowad yang mewakili Korps Wanita ABRI. Saya pikir barangkali saya ditunjuk mewakili generasi TNI yang lebih muda. Saya masih ingat benar pada saat MPRS menyelenggarakan Sidang Umum Istimewa, Presiden Soekarno diminta untuk menyampaikan pertanggunganjawaban sebagai mandataris, tetapi beliau malah menyampaikan amanat, dengan judul pidato yang terkenal “Nawaksara”. Saya bisa menangkap dengan jelas sambutan emosional yang sangat ekspresif dari para pendukung beliau di dalam MPRS; sejak saat Bung Karno memasuki ruangan hingga akhir pidato, beliau disambut sangat meriah dengan tepuk tangan dan teriakan histeris. Baru kemudian saya renungkan betapa Pak Harto menunjukkan kearifan sebagai negarawan yang mengagumkan, yaitu menempatkan Presiden Soekarno pada posisi kehidupan berkonstitusi, dengan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukan sebagai mandataris kepada pemberi mandatnya yaitu MPRS. Inilah suatu langkah maju ke arah pemurnian kehidupan berkonstitusi berdasarkan UUD 1945.
Jika direnungkan bahwa langkah sedemikian dilakukan pada waktu itu, maka terasa belum masuk akal, karena pada masa itu praktek kehidupan berkonstitusi memang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan pada waktu sebelumnya, MPRS telah menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup, Pemimpin Besar Revolusi, Pemimpin Agung dan puluhan lagi gelargelar eksklusif lainnya. Sementara itu sebagian rakyat yang mulai mengetahui posisi dan peran Bung Karno dalam kemelut G-30-S/ PKI telah menyerukan agar beliau di-Mahmillub-kan. Namun keputusan dan penyelesaian masalah kepemimpinan nasional oleh Pak Harto diserahkan kepada pemberi mandat yang mengangkat Bung Karno sebagai Presiden, yaitu.MPRS.
Itulah cara penyelesaian yang tepat dan benar penyelesaian secara konstitusional yang pada waktu itu belum dikenal oleh masyarakat luas, karena proses dan mekanismenya belum melembaga dalam praktek kehidupan berkonstitusi. Keputusan yang bijak itu telah melahirkan preseden politik yang menjadi tonggak penting didalam upaya memfungsikan dan menormalisasikan kehidupan konstitusional sebagaimana mestinya. Keputusan itu memberikan pegangan dan pedoman bagi kehidupan konstitusional bangsajauh ke masa depan.
Kini sudah 25 tahun berlalu semenjak peristiwa tersebut terjadi, telah lima kali proses pemilihan kepemimpinan nasional berlangsung dengan mengikuti ketentuan-ketentuan konstitusional. Dewasa ini perikehidupan berkonstitusi telah menjadi kebiasaan hidup dan telah melembaga, telah menjadi perilaku hidup berbangsa dan bernegara. Perilaku hidup berkonstitusi semakin melembaga berkat sikap dan keputusan-keputusan arif yang diambil oleh seorang pemimpin bangsa 25 tahun yang lalu dalam suasana kemelut, suasana kritis yang parah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan didalam iklim dimana konstitusi diabaikari. Setelah MPRS menetapkan tidak bisa menerima pidato Nawaksara dan kemudian menyatakan Presiden Soekarno berhalangan menjalankan tugas, maka para anggota MPRS mulai sibuk memikirkan siapakah penggantinya. Dalam percakapan para senior, saya menyadap perbincangan mereka tentang pendekatan kepada Pak Harto agar bersedia diangkat sebagai Pejabat Presiden. Menurut mereka, jawaban Pak Harto pada waktu itu: “Apa saya pantas?”
Sekarang saya memandang jawaban Pak Harto itu mencerminkan sifat beliau yang sederhana, bersahaja, tahu menempatkan diri, berhati-hati dan cermat. Namun sebagai pejuang beliau bersikap tidak akan mengelak apabila tugas memanggil demi perjuangan bangsa. Sifat dan sikap inilah yang sering saya jumpai pada para pejuang bangsa yang telah banyak saya kenal selama kehidupan saya sebagai prajurit.
Orde Lama berlalu dan Orde Baru dibawab kepemimpinan Pak Harto mulai tampil dalam kebidupan bangsa. Keputusan­keputusan dan langkah-langkah baru ditetapkan. Keputusan­keputusan dalam mempersatukan kembali kehidupan bangsa yang telah terpecah-pecah dan terkotak-kotak ke arah kesatuan dan persatuan bangsa, ke arah kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan landasan falsafah dan konstitusi yang dianut dan diyakini, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Demikian pula kebidupan ekonomi bangsa yang morat marit ditata ke arah kebidupan ekonomi yang semakin baik, berdasarkan program pembangunan yang diletakkan dan dipegang teguh dengan konsisten. Hasilnya telah dirasakan dan dinikmati hingga sekarang ini, meskipun belum sampai pada apa yang di cita-citakan, karena memang cita-cita dan tujuan bangsa barus terus diupayakan lewat perjuangan yang masib panjang ,dan cukup berat.
Renungan terbadap keputusan-keputusan dan langkah-langkah Pak Harto yang beliau tetapkan sejak awal memimpin Orde Baru hingga sekarang ini, yang telah jauh berkembang dan lebib maju dibanding dengan keadaan pada awal mula Orde Baru, sungguh tidak mudah diuraikan dengan kata-kata yang dituliskan begitu saja diatas kertas ini. Rasanya tidak cukup kata-kata dan tidak cukup kemampuan saya untuk menguraikan dan menelusurinya, karena mencakup segenap aspek kebidupan berbangsa yang sangat luas. Yang ingin saya kemukakan adalah bahwa keputusan dan langkah­langkah yang telah diambil beliau adalah tepat dan benar. Keputusan dan langkah-langkah tersebut menjangkau kurun waktu jauh ke depan; mengandung bobot dan cakupan kehidupan bangsa yang besar dan luas, dari perikehidupan suatu bangsa yang bersifat majemuk berjumlah 170 juta orang yang hidup di wilayah nusantara yang sangat luas ini. Selanjutnya beliau membawa kehidupan bangsa kedalam tatanan dan kancah kehidupan antar bangsa di dunia tanpa mengorbankan identitas dan integritas bangsa.
Selama ini saya mengamati bahwa beliau mampu membaca gelagat, pertanda-pertanda serta peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan bagi kehidupan bangsa. Hal ini termasuk perjalanan beliau ke Uni Soviet pada tahun 1989, dimana sedang terjadi perubahan­perubahan yang mendasar, yang juga bisa merupakan peluang bagi kepentingan kehidupan bangsa. Keputusan dan langkah-langkah yang tepat dan demikian berani, seringkali baru terasakan buahnya di kemudian hari setelah proses berjalan yang kadang-kadang memakan waktu panjang. Kepemimpinan beserta hasil-hasilnya yang telah dicapai dalam proses pembangunan bangsa, merupakan bukti betapa Pak Harto telah menunjukkan bahwa beliau adalah seorang pemimpin dan negarawan yang besar.
Siapapun yang telah dewasa pada tahun 1965 akan merasakan betapa sulit dan parahnya kehidupan masyarakat. Lebih-lebih rakyat banyak sangat menderita; untuk memperoleh kebutuhan pokok sehari-hari saja, yang merupakan kebutuhan hidup yang sangat mendasar, sangatlah sulit. Untuk mendapatkan beras, minyak tanah dan sebagainya diperoleh melalui jatah. Kemiskinan dan keterbelakangan mewarnai kehidupan bangsa. Kehidupan politik bangsa sangat diwarnai oleh satu kekuatan politik yang makin hari makin dominan dengan segala ulah tingkah laku politiknya yang ekspansif radikal, yaitu PKI dengan ormas-ormasnya dan mantel­mantel organisasinya. Keadaan dan kehidupan bangsa yang telah demikian parah, akhirnya bermuara pada peristiwa tragedi nasional G-30-S/PKI.
Pemerintah Orde Baru dibawah kepemimpinan Pak Harto tampil menangani kehidupan bangsa yang telah demikian parah. Program pembangunan bangsa dilancarkan dengan tahapan Pelita demi Pelita. Keadaan kehidupan bangsa di bidang ideologi dan politik diarahkan agar berjalan menurut landasan, ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan di bidang ideologi dan politik terus dilancarkan berlandaskan pacta kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila. Kehidupan kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan tatanan perikehidupan yang didasarkan pada kepribadian bangsa sendiri adalah amanat dan pesan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Karena itulah, stabilitas nasional terwujud dengan mantap sejak lebih dari 20 tahun. Suatu kurun waktu stabilitas nasional yang terpanjang selaina perjalanan sejarah kehidupan negara Republik Indonesia. Satu prestasi yang harus dicatat dan dipahami dalam-dalam karena memberi arti yang besar bagi kehidupan berbangsa yang relatif masih muda ini.
Stabilitas nasional yang mantap memberi peluang bagi lancar dan berkembangnya pembangunan di bidang ekonomi. Program dan sasaran-sasaran ekonomi ditetapkan. Sarana dan prasarana ekonomi dibangun seiring dengan kegiatan memutarkan kelancaran roda ekonomi bangsa. Kehidupan perekonomian bangsa semakin berjalan dan berkembang. Tingkat kehidupan masyarakat semakin hari semakin baik, diwarnai dengan hadirnya kemajauan-kemajuan yang pesat pad berbagai segi kehidupan bangsa.
Selain memiliki wawasan dan pandangan yang luas dan menjangkau ke masa yang jauh ke depan, Pak Harto pandai pula memilih prioritas sasaran. Beliau memilih dan menetapkan mana yang harus lebih didahulukan dan mana yang baru kemudian dilakukan. Beliau memilih titik berat mana yang ditangani dengan bobot yang besar dan mana yang mendapat bobot seperlunya saja. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk membuka peluang bagi berkembangnya kehidupan rakyat pedesaan yang terutama hidup dari sektor pertanian, karena sebagian besar rakyat Indonesia hidup di pedesaan. Sekalipun demikian, beliau tidak mengabaikan pembangunan pada bidang industri dan sarana serta prasarana lainnya yang sangat diperlukan bagi kemajuan pembangunan. Beliau menyadari bahwa pembangunan memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemahiran manajerial dan keahlian profesional.
Meskipun beliau tidak berlatarbelakang pendidikan formal pada bidang pengetahuan ekonomi, saya menangkap kesan bahwa beliau sangat menguasai keadaan dan perkembangan perekonomian. Beliau sangat memahami dan mengikuti keadaan perekonomian yang sedang berlangsung, baik nasional, regional maupun internasional. Dengan dibantu oleh para pakar di bidang ekonomi, beliau senantiasa mampu membuat perkiraan-perkiraan ke depan secara antisipatif, menyongsong perkembangan keadaan dan trend perubahan yang sedang dan yang mungkin akan terjadi. Oleh karena itu beliau mampu mengambil keputusan-keputusan dan langkah­langkah yang tepat bagi keselamatan dan kelangsungan perekonomian bangsa, yang sudah barang tentu tidak lepas dari pengaruh percaturan ekonomi dunia internasional. Saya sering merasa kagum, karena ternyata beliau hafal akan data-data ekonomi meskipun data­data itu berupa angka-angka yang banyak jumlah dan ragamnya.
Pak Harto sangat memperhatikan kehidupan para petani dan rakyat kecil. Beliau sangat paham akan segi-segi teknis pertanian. Gambaran ini nampak sekali pada saat-saat beliau berdialog dengan para petani, dimana beliau langsung dapat memberi petunjuk­petunjuk tentang cara-cara bertani yang lebih baik. Di bidang peternakan saya kira beliau lebih paham•dibanding dengan peternak biasa, sebab beliau menggelutinya secara langsung di kandang­kandang percobaan yang beliau bangun sendiri di Tapos. Saya kira terlalu banyak untuk diuraikan satu demi satu tentang keadaan dan kemampuan beliau dalam menangani, mengendalikan dan mendorong proses pembangunan perekonomian bangsa.
Pada pembangunan aspek sosial budaya, beliau sangat memperhatikan pesan pembukaan UUD 1945, yaitu: “mencerdaskan bangsa”. Saya kira siapapun akan merasakan betapa jauhnya perbedaan perkembangan suasana pendidikan putera-puteri bangsa Indonesia pada tahun 1960-an dibandingkan dengan suasana tahun 1990-an ini. Kecerdasan pemuda-pemuda Indonesia sudah jauh berkembang, terlihat hingga ke pelosok-pelosok. Gerak perkembangan dan pertumbuhan kehidupan sosial masyarakat Indonesia terasakan sebagai keadaan umum yang berlangsung, dapat disaksikan dimanapun di wilayah Indonesia. Kini kita menyaksikan semakin tumbuh dan berkembangnya masyarakat yang hidup dan berpenghasilan lebih baik, padahal tadinya mereka berasal dari masyarakat sederhana. Kita menyaksikan perkembangan mereka yang berasal dari daerah pedesaan menjadi masyarakat yang dapat disebut sebagai golongan menengah. Gambaran keadaan yang menggembirakan tersebut dapat terjadi berkat proses dan perkembangan pendidikan dan peluang-peluang yang diciptakan oleh perkembangan dan pertumbuhan perekonomian bangsa yang ditopang oleh stabilitas nasional. Demikianlah kita amati, proses gerak pertumbuhan kehidupan sosial secara vertikal maupun horizontal dalam masyarakat kita tengah berlangsung.
Pada pertengahan tahun 1987 saya mendapat pengalaman yang sangat mengesankan dan tak terlupakan, yaitu ketika saya dipanggil menghadap untuk diberi petunjuk tentang suatu tugas. Saat saya sampai di kediaman beliau, saya masih bertanya-tanya dalam hati tugas apa gerangan yang akan beliau berikan. Ternyata bukan hanya saya sendiri yang dipanggil beliau, ada delapan orang lagi yang datang waktu itu. Jadi kami sembilan orang diminta menghadap beliau di ruangan secara bersama-sama. Saya memingkap kesan bahwa beliau memanggil untuk bertemu dengan sembilan orang yang saya kira telah beliau tentukan sendiri. Dipandang dari segi usia kami yang hadir itu terdiri dari kelompok usia yang lebih muda dan berasal dari tiga jenis profesi yang berlainan. Tiga orang dari kami adalah mereka yang selama ini berkecimpung di legislatif sebagai politisi, tiga orang lagi selama ini bertugas di eksekutif (saya kira juga politisi), dan tiga orang lainnya adalah anggota ABRI aktif.
Kepada kami beliau menjelaskan bahwa sebagai kelanjritan dari pernilihan umum yang lalu tentunya pada tahun depan akan dilanjutkan dengan SU-MPR untuk menetapkan GBHN dan menentukan kepemimpinan nasional sebagai bagian dari mekanisme konstitusi. Selanjutnya beliau menugaskan kami semua untuk membantu memberikan pandangan siapa-siapakah di antara tokoh-tokoh nasional pemimpin bangsa yang kira-kira tepat untuk menduduki jabatan­jabatan puncak dalam sistem kenegaraan kita. Nama-nama tersebut nantinya disampaikan kepada lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai saran. Beliau menetapkan batas waktu satu bulan bagi kami semua untuk memikirkan dan merembukkannya bersama-sama. Di sinilah kami diberi kesempatan melatih diri dengan berpedoman pada konstitusi. Kami semua tercengang dan terkejut memperoleh tugas seluas itu, setidak-tidaknya bagi saya sendiri, karena saya merasa pemikiran saya sehari-hari belumlah sampai pada tingkat itu.
Lepas dari penilaian masalahnya yang berat itu, namun saya menangkap kesan bahwa beliau ingin memperoleh masukan-masukan dan pikiran-pikiran dari kami-kami yang lebih muda, mungkin sebagai bahan pertimbangan atau perbandingan dan tentunya sekaligus menguji sampai dimana pengamatan dan pengetahuan kami tentang hal itu. Disamping itu saya menangkap kehendak atau mungkin juga kebiasaan beliau, yaitu mengajak untuk turut serta memikirkan masalah-masalah penting kenegaraan sekaligus untuk mendidik dan melatih kami yang masih muda, pada lingkup masalah yang lebih luas. Saya kira inilah cara-cara yang beliau tempuh dalam memecahkan masalah, yaitu dengan mendayagunakan staf atau pembantu-pembantu beliau, sehingga setiap masalah dapat ditinjau dan dikaji dari berbagai aspek dan sudut secara bulat dan menyeluruh, disamping cermat dan teliti.
Pada bagian akhir tulisan ini saya ingin menjelaskan kesan dan apa yang saya rasakan serta alami dalam mengemban tugas sebagai Kasad. Tugas sebagai Kasad menuntut kepedulian dan kepekaan tentang permasalahan kehidupan bangsa, termasuk masalah masa depan bangsa, terlebih lagi tentang masalah nasib bangsa yang sudah barang tentu harus selalu ikut dipikirkan oleh TNI-AD. Saya menghayati sepenuhnya bahwa TNI-AD tidak. pernah dan tidak akan pernah ragu-ragu dalam menentukan dan mengambil sikap serta langkah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. TNI-AD harus selalu waspada terhadap bahaya laten PKI dan ekstrim-ekstrim lainnya, yang senantiasa berusaha menyusup kedalam tubuhnya. TNI­AD harus tetap turut serta secara aktif dalam upaya-upaya mendorong gerak kehidupan bangsa dalam peranserta mewujudkan pengisian kemerdekaan bangsa. TNI-AD akan terus menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam pembangunan pedesaan melalui program AMD (ABRI Masuk Desa) beserta karya-karya bakti sosial lainnya.
Sebagai anggota ABRI dalam memohon audensi kepada Presiden, saya harus melalui tatanan tingkat sebagaimana ditetapkan, yaitu melalui Panglima ABRI karena Presiden adalah Panglima Tertinggi ABRI. Namun demikian sesekali saya sebagai Kasad dipanggil menghadap beliau di kediaman untuk membicarakan hal-hal yang pada umumnya menyangkut kehidupan dan kesejahteraan prajurit. Kedua segi itu adalah hal yang tidak pernah lepas dari perhatian beliau. Dalam kesempatan pertemuan semacam itu lazimnya dengan jelas dan gamblang beliau menyampaikan petunjuk-petunjuk dan pengarahannya. Sebaliknya saya selalu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk menanyakan segala sesuatu yang belum saya pahami atau apa yang ingin saya ketahui lebih dalam. Saya mendapat keleluasaan dalam memimpin TNI-AD.
Petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan beliau merupakan modal yang saya jabarkan dalam merumuskan kebijaksanaan dan langkah­langkah yang akan dilakukan. Beliau adalah panglima yang dekat dan akrab dengan bawahan. Beliau selalu berusaha memahami kesulitan bawahan dan selalu memperhatikan kesejahteraan prajurit. Beberapa yayasan sosial telah lama dibentuk oleh beliau dalam upaya meningkatkan kesejahteraan prajurit beserta keluarganya yang mendapat musibah dalam mengikuti operasi-operasi Trikora dan Seroja karena gugur atau mendapatkan cacat tubuh dalam menjalankan tugas operasi tersebut. Bagi ABRI, terutama TNI-ADj keberadaan yayasan itu secara langsung jelas terasakan manfaatnya. Dari hasil usaha yayasan-yayasan itu para anggota yang mendapat cacat tubuh serta janda dan anak yatim piatu para pahlawan yang gugur dalam Operasi Jayawijaya dan Operasi Seroja memperoleh santunan kesejahteraan.
Permasalahan kekurangan perumahan bagi prajurit sebagai akibat belum cukup tersedianya dana/anggaran, selalu menjadi perhatian beliau. TNI-AD sangat berterima kasih kepada beliau yang telah memperhatikan keadaan yang masih sangat sulit terpecahkan ini. Belum lama ini pemecahan bagi pembuatan asrama-asrama/ pangkalan satuan-satuan TNI-AD telah mendapat jalan keluarnya berkat perhatian dan uluran tangan beliau. Dengan demikian kesiapan pasukan di pangkalannya masing-masing semakin dapat ditingkatkan, karenanya kesiapan operasional pasukan semakin dapat dijamin, disamping itu sekaligus keluarga prajurit akan hidup tenteram di pangkalan-pangkalan satuannya masing-masing.
Demikianlah apa yang mampu saya ungkapkan tentang Pak Harto. Bagi saya, bangsa Indonesia patut memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena telah menurunkan seorang putera bangsa yang telah menyelamatkan keutuhan dan persatuan-kesatuan bangsa dari suasana krisis nasional sebagai akibat pemberontakan G-30-S/PKI pada tahun 1965. Putera bangsa itu pulalah yang kemudian mengarahkan dan menata kehidupan bangsa yang pada waktu itu berada pada tingkat kehidupan yang sangat memprihatinkan, kepada kehidupan yang jauh lebih baik, sesuai dengan arah, tatanan dan mekanisme serta dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Beliau mengarahkan bangsa ini menuju pencapaian cita-cita, berupa kehidupan yang sejahtera, adil, makmur dan maju melalui program pembangunan nasional.

***

 

____________________

Sumber: Edi Sudradjat, “Negarawan Puncak Bangsa”, dikutip dari buku “Di Antara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun” (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 2009), hal 822-834.

Dec 192014
 

Berani Dan Bertanggungjawab Dalam Mengambil Keputusan

Oetomo (Kepala Staf Angkatan Udara periode 1987-1990)

Hari itu, pada bulan Juni tahun 1962, Panglima Mandala Operasi Trikora mengadakan inspeksi di Pangkalan Udara Letfuan. Letfuan yang berada di depan daratan Irian Jaya, ketika itu dijadikan salah satu pangkalan TNI-AU. Pesawat-pesawat yang terlibat dalam operasi dan pasukan yang akan diterjunkan di Irian Jaya diberangkatkan dari sana. Seperti juga ditempat-tempat lain yang didatangi pejabat tinggi, Panglima Mandala segera menjadi pusat perhatian. Pada waktu itulah untuk pertama kali saya mengenal Bapak Soeharto yang ketika itu berpangkat mayor jenderal dan kemudian hari menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang saya maksudkan dengan “mengenal” di sini adalah dalam arti melihat wajah dan mendengar suara beliau dari jarak dekat. Sebagai seorang perwira muda berpangkat kapten yang bertugas di pangkalan Letfuan, hanya sejauh itulah “perkenalan” dengan Pak Harto yang saya alami pada waktu itu.
Kebetulan, bersamaan dengan kunjungan inspeksi Panglima Mandala ini, TNI-AU sedang mengalami musibah. Salab satu pesawat MIG-17 yang disiagakan mendapat kecelakaan, dimana penerbangnya, Kapten Gunadi, tewas. Setelah dilapori tentang peristiwa itu, Panglima menyampaikan belasungkawa, kemudian menanyakan kejadiannya secara rinci. Yang menarik, setelah itu beliau memberi petunjuk penanganan jenazah almarhum selanjutnya. Dalam keadaan seperti itu mungkin atasan manapun akan berbuat demikian, tetapi pendekatan Mayjen. Soeharto ketika itu mengundang kelebihan. Almarhum tidak beliau kenal secara pribadi dan hubungan kedinasan baru terjalin hanya beberapa waktu sebelumnya. Tetapi pendekatan dan petunjuk-petunjuk yang beliau berikan sudah terasa dapat mengeratkan kebersamaan dan kekeluargaan, dimana beliau sendiri berada didalamnya. Setelah apa yang saya lihat di Letfuan itu saya hubungkan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan beliau sesudah beliau menjadi Presiden, saya makin yakin bahwa Bapak Soeharto adalah orang yang peka dalam menangkap dan dapat ikut merasakan kesulitan orang lain.
Pada bulan-bulan awal Operasi Trikora, untuk menerjunkan pasukan di daratan Irian Barat digunakan pesawat C-47 “Dakota”. Risiko disergap pesawat tempur Belanda cukup tinggi dan ternyata satu buah Dakota kita telah menjadi korban. Untungnya pesawat tersebut diserang setelah melakukan penerjunan dan semua awak pesawat dapat menyelamatkan diri walaupun kemudian ditawan. Beberapa Dakota lain juga pernah dikejar oleh pesawat Neptune Belanda. Melihat kejadian-kejadian itu, sebagai Panglima Mandala, Mayjen. Soeharto mengambil keputusan dan memerintahkan untuk menggunakan pesawat C-130 Hercules dalam penerjunan-penerjunan selanjutnya. Daya angkut pesawat Hercules lebih besar serta kecepatannya lebih tinggi. Risiko jumlah korbannya memang lebih besar, tetapi risiko dikejar musuh dapat dikurangi. Pada waktu perintah itu dilaksanakan, kedatangan Hercules pertama setelah penerjunan, beliau tunggu dan sambut sendiri di lapangan terbang.
Dari kejadian itu saya melihat Bapak Soeharto sebagai orang yang berani mengambil keputusan yang penuh risiko; beliau tidak ragu-ragu untuk mengambil tanggungjawab. Keputusan semacam itu jelas bukan keputusan yang diambil sesaat, tetapi merupakan keputusan yang sudah diperhitungkan dengan teliti dan didasarkan pada intuisi yang tajam.
Dari apa yang saya lihat dan dengar di Letfuan dahulu serta apa yang saya lihat dan rasakan dari hasil-hasil pembangunan dewasa ini, saya mendapat kesan, bahwa kekuatan kepemimpinan Presiden Soeharto sebagai pemimpin pemerintahan dan kepala negara terutama terletak pada wawasan beliau yang jauh ke depan, kearifan dalam menentukan prioritas, bijaksana dalam memilih strategi serta ketepatan dalam memilih tenaga-tenaga pembantu untuk masalah yang dihadapi. Keempat faktor itu merupakan kelebihan beliau sebagai negarawan.
Pada awal berdirinya, Orde Baru menghadapi banyak masalah besar yang mendesak dan umumnya mendasar. Jika kita mencari bandingannya dalam sejarah, kita akan tiba pada kesimpulan bahwa negara dan bangsa manapun akan mengakui bahwa masalah yang dihadapi Orde Baru ketika itu benar-benar berat dan kritis. Tetapi dengan ketenangan luar biasa, semua itu dihadapi oleh Presiden Soeharto. Pembangunan “Manusia Indonesia Seutuhnya” jelas memerlukan jangka waktu yang panjang, kesabaran dan tidak terpengaruh oleh gejolak-gejolak sesaat. Jalan itulah yang beliau tempuh dan konsisten dalam melaksanakannya. Tidak meledak-ledak, serta patuh pada ketentuan yang telah disepakati bersama, suatu hal yang tidak mudah dilaksanakan dalam keadaan penuh tantangan dan tuntutan. Dalam hal ini beliau menempatkan diri sebagai mandataris yang tidak sedikitpun menyia-nyiakan kepercayaan rakyat.
Prioritas pertama pembangunan diletakkan di bidang ekonomi dengan titik pusat pengembangan pada sektor pertanian. Suatu hal yang menarik, karena Presiden Soeharto sendiri lama berkecimpung dalam kehidupan militer. Di negara lain pada umumnya kaum militer lebih mengarahkan pandangan ke sektor lain. Setelah masalah pangan dapat diatasi, barulah tampak jelas tekankan perhatian beliau kepada industri yang tidak kalah mendalamnya dengan perhatian beliau kepada bidang pertanian sebelum itu. Sejarah menunjukkan bahwa banyak negara khilaf dalam memilih prioritas pembangunannya, keliru dalam menetapkan strategi dan tidak tepat dalam menyusun tahapan, sehingga tidak mencapai apa yang diinginkan. Dengan kemampuan memandang jauh kedepan, dengan kearifan dan kebijakan beliau, Bapak Soeharto berhasil mernbawa bangsa Indonesia menghindari kekeliruan-kekeliruan itu sehingga mampu mengangkat bangsa Indonesia ke tingkat mutu kehidupan yang lebih baik.
Bersamaan dengan peningkatan upaya pembangunan itu, stabilitas nasionalpun diperkuat. Dengan adanya stabilitas nasional yang mantap, dimungkinkan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dengan baik, menjangkau seluruh bidang kehidupan dan seluruh penjuru tanah air kita. Kepekaan beliau didalam menangkap, dan kesiapan batin beliau untuk ikut merasakan kesulitan orang lain, secara nasional beliau wujudkan dalam usaha dan ajakan memeratakan pembangunan dan pengenyaman hasilnya. Berbagai proyek Inpres merupakan sebahagian dari berbagai contoh yang dapat dikemukakan. Selain itu berbagai macam kredit untuk rakyat kecil yang diperkenalkan dalam masa jabatan Presiden Soeharto jelas memperlihatkan pengaruh pribadi beliau.
Apa yang telah dicapai TNI-AU dewasa ini juga tidak 1epas dari pandangan Presiden Soeharto yang jauh ke depan; ia juga tidak lepas dari kearifan serta kebijaksanaan beliau dalam menentukan strategi. Hal ini terlihat jelas terutama dalam dua hal. Pertama, dalam proses penyelesaian masalah G-30-S/PKI. Setelah peristiwa G-30-S/PKI, TNI-AU khususnya menghadapi masalah berat, namun arahan Presiden Soeharto dalam hal ini sangat tepat. Tampaknya beliau mampu memilah-milahkan persoalan dengan cermat, sehingga AU sebagai suatu angkatan, tetap beliau pandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan ABRL Sebagaimana juga halnya dengan angkatan-angkatan lain, TNI-AU diberi kesempatan untuk membersihkan batang tubuhnya sendiri.
Kedua, dalam mengatasi akibat penurunan kesiapan alat utama sistem senjata yang harus dihadapi TNI-AU pada akhir tahun enam puluhan. Sebagian besar pesawat dan peralatan yang digunakan oleh TNI-AU pada waktu itu khususnyayang berasal dari Blok Timur, mendapat kesulitan suku cadang. Karenanya, kesiapan material setelah operasi Trikora yang dilanjutkan dengan Dwikora, banyak berkurang. Sementara itu, di lain segi, kemampuan ekonomi Indonesia telah sangat merosot dan menghadapi masa sulit yang berkepanjangan. Hal tersebut mengakibatkan TNI-AUmengalami kesulitan dalam memelihara keterampilan para penerbang dan teknisinya.
Dengan arahan Presiden Soeharto, TNI-AU dapat menerima sejumlah pesawat ternpur jenis Sabre. Pesawatnya sendiri tidak baru, tetapi telah dapat memenuhi kebutuhan yang mendesak dan mampu menghapus kesenjangan. Penerimaan Sabre ini memungkinkan TNI-AU memelihara kemampuan awak pesawat dan para pendukungnya, sehingga memudahkan pengembangan berikutnya dalam menerima pesawat-pesawat yang lebih maju.
Kemudian setelah itu TNI-AU menerima pesawat tempur F-5, A-4 Skyhawk dan HS Hawk. Kemudian TNI-AU menerima pula F-16 Fighting Falcon. Ini menunjukkan besarnya perhatian Presiden Soeharto dan upaya keras beliau untuk mencukupi keperluan alat utama sistem TNI-AU agar dapat mengikuti kemajuan teknologi di masa depan.
ABRI umumnya, dan TNI-AU khususnya, menyadari sepenuhnya bahwa dalam memenuhi kebutuhan nasional di bidang pertahanan, Presiden Soeharto menempuh langkah-langkah yang diselaraskan dengan kemampuan nasional yang ada. Bahwa dalam keadaan sumberdaya nasional masih sangat terbatas dan tuntutan pembangunan kesejahteraan rakyat tetap berkembang, beliau masih menyisihkan anggaran untuk pengadaan alat utama sistem senjata TNI-AU yang kita semua tabu harganya tidak murah; hal itu sudah merupakan kearifan dan kebijakan yang tersendiri.
Disamping itu, perhatian Presiden Soeharto tidak hanya ditujukan pada alat utama sistem senjata saja, tetapi juga pada masalah kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Sebagaimana upaya beliau untuk membantu rakyat luas melalui berbagai yayasan, di lingkungan ABRI, Presiden Soeharto juga telah mengambil langkah-langkah serupa untuk membantu meningkatkan kesejahteraan prajurit dan meringankan beban keluarga mereka.
Dari sudut teknis kemiliteran, menurut hemat saya, Presiden Soeharto juga merupakan tokoh militer yang berbobot. Hal ini dapat dilihat pada keberhasilan-keberhasilan beliau dalam operasi-operasi militer dan langkah-langkah yang beliau tempuh dalam operasi­operasi tertentu. Contohnya jelas terlihat pada Serangan Umum 1 Maret 1949, operasi-operasi di Sulawesi, operasi perebutan Irian Barat dan operasi pemulihan keamanan ketika terjadi G-30-S/PKI. Operasi-operasi itu selain menuntut penguasaan pengetahuan teknik kemiliteran yang tinggi, juga memerlukan kepekaan sosial politik yang tidak kurang tingginya.
Di sini pula letak kepribadian beliau yang menarik. Disamping menunjukkan kemampuan di bidang militer yang tinggi, setelah terpilih menjadi Presiden beliau juga menunjukkan kelebihan beliau didalam menguasai masalah-masalah sosial, politik dan ekonomi secara luas dan berbobot. Kesemuanya itu jelas merupakan dasar bagi keberhasilan beliau sebagai negarawan didalam memimpin negara yang kita cintai ini .

***

Dec 182014
 

Konsekuen Terhadap Cita-Cita Perjuangan Bangsa

H Amirmachmud (Menteri Dalam Negeri periode 1969-1983; dan Ketua MPR/DPR Masa Bakti 1983-1988)

Awal perkenalan saya dengan Pak Harto adalah semasa saya bersama-sama beliau mengikuti Kursus C (setingkat Seskoad) di Bandung pada tahun 1959. Di sini saya mulai dekat dan mengenal watak beliau yang memang agak pendiam, tetapi pandai bergaul. Pembawaan dan sikap Pak Harto selalu sederhana, tidak neko-neko. Beliau patuh ajaran kebatinan (kejawen) dan selalu melaksanakan ajaran kearifan para sesepuh/leluhurnya. Beliau selalu bersikap “rendah hati”, suka membirnbing dan menasihati teman-teman.
Dalam bidang pelajaran, beliau adalah seorang yang tekun dan rajin. Di sini kecerdasan pikiran dan kejernihan rasa Pak Harto terlihat lebih menonjol daripada yang lain. Bila ada diskusi, beliau selalu mernperhatikan dahulu, mendalami masalahnya, kemudian barulah mengajukan saran-saran pemecahannya dengan penjelasan yang sistematis, jelas, rasional dan pasti, sehingga kami sering kagum atas pandangan-pandangan beliau. Bahkan, disamping itu beliau memiliki karisma yang besar.
Selesai pendidikan saya bersama-sama beliau ditempatkan di Caduad, yang kini menjadi Kostrad. Waktu itu saya ditugaskan sebagai Asisten II Caduad, dan Pak Harto menjadi komandannya. Selama memimpin Caduad, terlihat jelas sifat kepemimpinan beliau yang semakin mantap, dinamis dan kreatif, tetapi dalam pembawaan yang bersahabat dan tidak neko-neko (aneh-aneh). Jauh dari sifat angkuh dan otoriter, beliau adalah seorang yang selalu memegang teguh disiplin, percaya pada diri sendiri, dan berani bertanggungjawab. Beliau selalu menekankan motto kepemimpinan ing ngarsa sung tulada; ing madya mangun karsa; tut wuri handayani. Di sinilah profil seorang Pancasilais nampak sekali.
Tanggungjawab tugasnya selalu dikaitkan dengan tanggung jawab nasional. Oleh karena itu sebelum melaksanakan sesuatu tugas, beliau senantiasa memberikan pengarahan tentang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tugas dan fungsi dibeberkan secara jelas, agar tidak menimbulkan keraguan dan kesangsian didalam pelaksanaannya. Didalam memberikan pengarahan, beliau selalu menjelaskan aspek-aspek strategis, teknis dan taktisnya secara lengkap dan menyeluruh. Penjelasan beliau homogen dan workable dan disusun secara bertahap.
Secara khusus saya ingin menyampaikan kesan tentang sikap pekerti beliau mengenai aspek-aspek kepemimpinan yang bisa saya amati, saya hayati, dan saya rasakan. Pak Harto sebagai hamba Tuhan Yang “Maha Esa menyadari keberadaan dirinya sebagai makhluk yang memiliki kekurangan dan kelemahan. Walaupun menduduki jabatan tertinggi didalam Republik ini, namun beliau senantiasa rendah hati, jauh dari sikap sombong, angkuh, congkak, adigang-adigung-adiguna dan sifat-sifat yang tidak terpuji lainnya. Tampaknya beliau selalu berpegang pada kedalaman makna falsafati aja rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa, yang arti harfiahnya “jangan merasa bisa, tetapi hendaknya bisa mengerti akan dirinya”, dan aja dumeh yaitu “jangan mentang-mentang”.
Apa yang telah menjadi tekad dan keputusan beliau selalu dipegang teguh dan dilaksanakan secara konsekuen. Tekad yang sudah membara ini kadang-kadang diwujudkan dalam gerakan “nekad” oleh beliau, tetapi benar dan berani bertanggungjawab. Inilah sisi lain dari sosok kepemimpinan beliau yang terlihat sewaktu diberi tugas sebagai Panglima Mandala didalam pembebasan Irian Barat dari cengkraman penjajah Belanda. Pada waktu itu ruang lingkup tugasnya lebih luas dan lebih berat, karena meliputi berbagai aspek seperti ABRI, rakyat, politik, hankam, strategi, taktik operasional, koordinasi, masalah luas wilayah sasaran Irian Barat yang belum banyak dikenal, dan pembagian tugas maupun rentang kendalinya (span of control).
Namun karena tekad yang telah terukir kuat untuk segera membebaskan Irian Barat, maka kobaran tekad tersebut telah membakar semangat jajaran komando Trikora dibawah pimpinan dan tanggung jawab Jenderal Soeharto. Ketika itu, saya sebagai G-11/Operasi Mandala menyaksikan bahwa beliau memiliki kelebihan dalam mengantisipasi keadaan yang harus dihadapi, beliau juga bertindak sebagai seorang komandan yang bertanggungjawab penuh atas segala yang telah diperintahkan kepada anak buahnya. Pak Harto tidak pernah mengenal istilah tinggal gelanggang colong playu atau “lempar batu sembunyi tangan”. Beliau tetap berpegang pada prinsip dasar, bahwa tidak ada prajurit atau bawahan yang salah. Kesalahan bawahan adalah tanggungjawab atasannya. Bertolak dari sikap dasar itu, maka dalam memberi pengarahan dan komahdo terhadap bawahannya, Pak Harto selalu jelas dan gamblang, baik yang menyangkut perkiraan keadaan, tugas yang harus dilaksanakan, fungsi yang diemban, program operasi, koordinasi dan lain sebagainya.
Dalam memimpin operasi infiltrasi seperti penerjunan lewat udara, beliau selalu berada di depan. Disamping itu untuk membantu keberhasilan sesuatu operasi secara spiritual, beliau selalu berpuasa memohon perlindungan dan kekuatan Tuhan Yang Maha Esa agar pasukannya memperoleh sukses. Di sini bisa dirasakan bahwa beliau selalu menjaga keseimbangan yang baik antara rasio dan emosi, antara strategi, taktik, teknik operasional dan kebatinannya. Begitu pula beliau sangat teliti, sehingga titik koma dan lain sebagainya tidak terlepas dari perhatian beliau.
Seusai pelaksanaan Trikora saya berpisah dari Pak Harto; beliau kembali ke Kostrad di Jakarta, sedangkan saya ditugaskan sebagai Panglima Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. Walaupun kami tidak lagi didalam satu kesatuan, akan tetapi saya tetap memelihara hubungan baik dengan beliau. Bahkan hubungan pribadi diantara kami lebih meningkat, sehingga setiap kali ke Jakarta, saya selalu berusaha untuk menemui Pak Harto di Jalan H Agus Salim. Hubungan kami semakin dekat lagi dengan kepindahan saya ke Jakarta pada bulan Desember 1965, dimana saya menjadi Panglima Kodam VI Jayakarta. Di sini hubungan saya dengan Pak Harto menjadi lebih dekat lagi. Dalam kedudukan Pak Harto sebagai Panglima Kopkamtib, saya lebih sering berhubungan dengan beliau.
Karena situasi berat akibat pemberontakan G-30-SIPKI, Pak Harto selaku Panglima Kopkamtib senantiasa memberikan pengarahan tugas yang jelas dan terarah. Hubungan komando pada saat itu bertambah dekat lagi. Saya diberi kebebasan yang besar dalam melaksanakan tugas, asal tidak menyimpang dari tujuan, tugas dan fungsi masing-masing. Beliau kadang-kadang hanya memberi pengarahan dalam garis besarnya saja, tidak menjlimet pada yang kecil-­kecil/detail. Sejak saya menjabat Panglima Kodam V/Jayakarta, komunikasi sambung batin bertambah erat, kesamaan gerak cipta, rasa dan karsa yang mendorong saya untuk lebih mendalami dan mempertajam kepekaan sasmita dan “kehalusan pekerti” beliau selaku pimpinan yang bertanggung jawab terhadap pemulihan keamanan dan ketertiban di tanah air yang telah dirusak oleh ulah PKI dan antek-anteknya, serta didalam upaya mengatasi kemelut nasional yang nyaris menyeret rakyat dan negara tercinta ini ke jurang kehancuran.
Pada saat-saat yang sangat kritis dan menentukan dalam menyelamatkan bangsa dari lembah kehancuran inilah, saya memahami dan merasakan benar-benar keagungan jiwa, kecerdasan pikiran, ketulusan batin dan kepekaan indra dan sasmita beliau dalam mengambil langkah-langkah strategis dan mendasar demi kelangsungan kehidupan dan pembangunan bangsa yang berdasar­ kan Pancasila. Beliau mampu meliwati titik-titik kritis tersebut, karena beliau adalah seorang yang selalu konsekuen terhadap cita­cita perjuangan bangsa sejak awal kemerdekaan. Rupanya falsafah kearifan para leluhur kita dengan semboyan suradira jayanigrat lebur dening pangastuti selalu menjiwai dan menyemangati perjuangan beliau.
Ada beberapa pengalaman yang menarik sewaktu saya menjadi Panglima Kodam V/Jayakarta. Misalnya pada suatu hari kebetulan bertepatan dengan malam Jum’at, saya dan Asisten Kasad di panggil oleh Pak Harto. Setelah bertemu, beliau memutar kembali isi tape dari sebuah radio swasta yang mencaci-maki Pak Harto. Kemudian beliau menanyakan kepada saya: ”Apakah hal ini akan dibiarkan saja?” Maka secara spontan saya menjawab bahwa malam itu juga sebenarnya sudah saya gerakkan pasukan khusus untuk mencari dan menghancurkan radio amatir tersebut. Akhirnya radio amatir itu dihancurkan dan orang-orangnya ditahan. Di sini sebenarnya telah terjadi titik temu dalam hati saya sebagai Panglima Kodam V/Jayakarta dengan Pak Harto sebagai Panglima Kopkamtib.
Pengalaman lain yang menarik bagi saya ialah ketika pada suatu pagi saya dipanggil oleh Pak Harto. Saya diperintahkan mewakili beliau melepas Bung Karno ke Bogor dan dipesan agar menjauhkan pasukan dari jalan yang akan dilalui oleh Bung Karno. Setelah saya menghubungi Komandan RPKAD, Dandim dan lain-lainnya, saya langsung lapor kepada Bung Karno. Kepada beliau saya laporkan bahwa saya menjalankan tugas atas nama Pak Harto untuk melepas Bung Karno ke Bogor. Saya jelaskan pula kepada Bung Karno bahwa dalam perjalanan tidak akan terjadi gangguan apapun dan tidak akan ada pasukan yang berada di pinggir jalan. Pada saat saya melapor itu, seperti ada sesuatu yang mengerakkan lidah saya untuk menyampaikan sesuatu kepada Bung Karno. Saya bilang: “Agar Bung Karno dapat menyerahkan Subandrio kepada saya sebagai Panglima Kodam V/Jayakarta”. Bung Karno tidak segera menjawab, tetapi terus menarik tangan saya, dan berbisik: “Saya akan segera menyerahkan Subandrio kepada Panglima, tetapi jangan dibunuh“. Spontan saya menjawab bahwa saya bukan PKI. Selanjutnya saya bertanya lagi: “Dimana Subandrio sekarang?” Bung Karno menjawab bahwa Subandrio ada di Guest House Istana tingkat atas dan saya akan diantar oleh ajudan Sabur ke sana. Setelah Bung Karno berangkat, saya langsung pergi ke Guest House; di sana memang ada beberapa menteri yang sedang dicari oleh ABRI. Dalam satu kamar terdapat Dr. Subandrio, Dr. Sumarno, Armunanto, dan Sutomo. Akhirnya mereka diproses melalui jalur hukum.
Kemudian pada tahun 1969, Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia mengangkat saya sebagai Menteri Dalam Negeri, sekaligus sebagai Pembina Politik Dalam Negeri untuk periode 1969-1983. Hubungan saya secara pribadi maupun kedinasan lebih meningkat lagi pada masa ini. Beliau senantiasa menekankan beberapa prinsip dasar kepada para menteri agar selalu berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, demokrasi, konstitusi, dan prinsip-prinsip kepemimpinan nasional. Khusus kepada saya selaku Pembina Politik Dalam Negeri, beliau meminta agar memikirkan dan mengusahakan penyederhanaan partai/organisasi sosial-politik kontestan pemilu.
Dalam hal ini beliau mengarahkan agar kontestan pemilu yang akan datang tidak sebanyak tahun 1971. Beliau mengharapkan agar nanti hanya ada tiga kontestan saja. Pertama, kontestan yang mendahulukan aspek material tanpa meninggalkan aspek spiritual. Kedua, kontestan yang mendahulukan aspek spiritual tanpa meninggalkan aspek material. Dan, ketiga, kontestan yang mendasarkan diri pada aspek kekaryaan. Disamping itu beliau berpesan agar saya memikirkan tentang perlunya dilakukan restrukturisasi terhadap struktur kepartaian yang ada dan rekulturisasi atas kultur yang ada, demi tercapainya keseimbangan dan keselarasan pembangunan. Saya yakin bahwa kesemuanya ini dilakukan beliau karena rasa tanggungjawab beliau terhadap perkembangan bangsa kita baik secara nasional maupun internasional.
Memang Pak Harto memiliki feeling atau indera yang tajam dan peka. Dengan tetap menjaga keseimbangan antara rasio dan emosi serta dengan memperhatikan situasi dan kondisi, Pak Harto sebagai Presiden selalu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinari ABRI yang disesuaikan dengan tugas-tugas kenegaraan. Prinsip­-prinsip tersebut beliau terapkan misalnya didalam perkiraan keadaan, menganalisa keadaan, mengambil kesimpulan, mengambil keputusan, menentukan rencana dan program operasinya, memberikan perintah, melakukan pengawasan/kontrol, melakukan koordinasi; integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai. Selain itu Pak Harto selalu berbicara sederhana, tidak muluk-muluk, dan mudah dipahami serta dapat dilaksanakan. Demikianlah dengan kebijakan dan dukungan Pak Harto yang sangat kuat, maka saya yang diserahi tugas memimpin Departemen Dalam Negeri/Pembina Politik Dalam Negeri berhasil mengeluarkan dan melaksanakan Peraturan Menteri (Permen) No. 12 pada tahun 1969. Permen 12 ini menghendaki pengisian DPRD I dan DPRD II dengan Golkar non-afiliasi. Kemudian saya juga mengeluarkan intruksi kepada seluruh gubernur untuk membentuk Golkar di daerah-daerah tingkat I dan tingkat II.
Dengan dukungan Pak Harto saya menerima tugas untuk melaksanakan Pepera di Irian Jaya, padahal waktu itu pelaksanaannya tinggal kurang-lebih empat bulan saja. Syukurlah, bahwa tugas khusus itu dapat saya penuhi dan laksanakan dengan baik. Berkat kepemimpinan yang arif dari Pak Harto pula, tugas yang dibebankan pada saya selaku Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Indonesia untuk menyelenggarakan dan me­ nyukseskan pemilu 1971, 1977 dan 1982 beserta rangkaian sidang­ sidang umum MPR, dapat saya selesaikan dengan sukses.
Selama saya berhubungan dengan Pak Harto, saya memperoleh kesan. bahwa yang penting bagi beliau dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan bangsa adalah bahwa kita berpikir, bergerak dan bertindak dengan berpegang teguh kepada Pancasila sebagai landasan idiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional,
Demokrasi Pancasila dengan segala aspek dan wataknya, GBHN sebagai landasan operasionalnya, sistem pemerintahan negara sebagaimana termuat dalam UUD 1945 sebagai landasan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, prinsip-prinsip kepemimpinan nasional lima tahun, dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian dari pada itu dalam berkarya dan bertindak senantiasa harus didasarkan kepada prinsip-prinsip memegang teguh tugas dan tujuan yang hendak dicapai, memperhatikan dan menjiwai fungsi-fungsi departemen/lembaga dengan baik, berpegang teguh pada rencana dan program yang telah ditetapkan serta program operasionalnya serta tidak ketinggalan melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kontak-kontak dengan instansi/ lembaga yang terkait. Karena tugas, tujuan, serta fungsi telah jelas, maka didalam bekerja dan bertindak, saya mendapat keleluasaan dan kebebasan penuh didalam meinimpin departemen/lembaga yang dipercayakan kepada saya, serta kelonggaran untuk bertindak tanpa dihantui oleh keragu-raguan sedikitpun. Dengan demikian dinamika dan kreativitas dapat lebih berkembang tanpa ada paksaan atau pembatasan yang ketat dan kaku.
Walaupun begitu, saya selalu meminta petunjuk dan berkonsultasi dengan Pak Harto. Manakala kebijaksanaan atau tindakan yang akan saya lakukan itu mempunyai dampak yang luas terhadap stabilitas nasional, baik dampak politik, ekonomi, sosial­ budaya maupun hankam, atau kebijaksanaan tersebut akan mem­ pengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara, atau Mandataris MPR, maka saya berkonsultasi dengan beliau. Begitu pula apabila suatu kebijaksanaan/kegiatan yang akan dilakukan itu memerlukan KIS (Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi) antar departemen/antar menteri atau antar instansi yang terkait. Konsultasi dalam rangka memantapkan KIS saya pandang merupakan kekuatan dan wahana tersendiri demi suksesnya misi departemen/pemerintahan. Dalam kenyataan dapat dirasakan posisi Pak Harto sebagai pionir ekonomi, sebab orientasi beliau sangat kuat di bidang ekonomi. Memang kenyataannya beliau berhasil mengangkat bangsa dan rakyat Indonesia dari lembah kemiskinan dan kesengsaraan dengan melaksanakan pembangunan yang berfokus pada bidang ekonomi.
Semenjak saya dipercayai menduduki jabatan sebagai Ketua MPR/DPR periode 1982/ 1983-1987I 1988 hubungan kami lebih banyak diwarnai oleh sentuhan konstitusional dan keakraban hukum. Hubungan yang bersifat horizontal lebih padat daripada hubungan vertikal, karena kami menyadari fungsi dan peranan masing-masing. Konsultasi saya lakukan lebih intensif lagi dalam rangka memecahkan masalah-masalah kenegaraan, khususnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perundang-undangan. Begitu pula saya sering berkonsultasi dengan beliau mengenai upaya untuk menggerakkan mekanisme kepemimpinan nasional, masalah-masalah yang berkaitan dengan GBHN dan lain sebagainya. Selaku Ketua MPR/DPR, saya melihat adanya kepekaan indra politik dan kematangan politik beliau sebagai seorang negarawan yang berwawasan luas. Kesederhanaan dan keteladanan beliau masih terpelihara dengan baik walaupun beliau telah mendapat kepercayaan sebagai Presiden/Mandataris MPR.
Setelah saya tidak lagi menduduki jabatan formal kenegaraan, kontak-kontak dan hubungan pribadi saya dengan Pak Harto tetap kuat. Begitu pula kesan saya terhadap beliau. Sebenarnya banyak sekali kesan yang menarik pada pribadi Pak Harto, baik sebagai Pimpinan Angkatan Bersenjata, Pemimpin Bangsa, Bapak Pembangunan, sebagai Kepala Negara dan maupun sebagai sesepuh dan sebagai pribadi. Tetapi kesan saya yang terutama adalah bahwa beliau selalu memperhatikan adanya keseimbangan antara rasio dan emosi serta keseimbangan daya cipta, rasa dan karsa, keseimbangan antara hal-hal yang bersifat duniawi dan ukhrowi, keseimbangan antara lahir dan tata batin, keseimbangan antara iman, ilmu dan amal. Begitu pula bahwa Pak Harto selalu berpegang teguh kepada doktrin/ajaran Pancasila, UUD 1945, Demokrasi Pancasila, GBHN, kepemimpinan nasional dan segala ketentuan perundang-undangan yang ada. Beliau juga senantiasa berpegang teguh kepada tugas, tujuan, sasaran, program operasi dan pengawasan terhadap pelak­ sanaannya. Beliau adalah figur manusia Indonesi yang utuh dan bulat. Secara pribadi saya memandang beliau sebagai figur pimpinan bangsa yang sesuai dengan 11 (sebelas) asas kepemimpinan didalam ABRI Kesebelas asas tersebut adalah taqwa, ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani, waspada purba wisesa, ambeg parama arta, prasaja, satya, gemi nastiti, belaka (apa adanya), dan legawa.
Pendek kata selama jangka waktu kurang lebih 33 tahun, saya cukup mengetahui kemauan dan keinginan, kandungan isi hati, gagasan, selera dan hobi, perasaan dan emosi, jiwa dan kebatinan beliau. Saya juga dapat mengetahui kepekaan, indra politik, kematangan politik, keberanian, ketangkasan dan keterampilan ilmu yang dikuasai, ketegaran hati dan ketulusan jiwa serta kepemimpinan beliau. Saya juga dapat mendeteksi cipta, rasa dan karsa beliau serta perbedaan antara marah dan tidak marah. Saya dapat pula menangkap apakah gagasan atau sesuatu usul itu dapat diterima atau tidak, disetujui atau tidak dan lain sebagainya. Kadang-kadang, bagi orang yang baru mengenal beliau, memang akan sulit untuk membedakan apakah Pak Harto marah atau tidak, menyetujui atau menolak suatu usul atau membenarkan atau tidak gagasan atau kebijaksanaan yang ditempuh.

 

***

H Amirmachmud, “Konsekuen Terhadap Cita-CitaPerjuanganBangsa”, dikutip dari buku “Di Antara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun” (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 2009), hal 785-793.

Dec 182014
 

Selalu Ditandai Oleh Kearifan

Harsono Tjokroaminoto (Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara Kabinet Pembangunan I, dan Anggota P-7

Waktu saya diundang ke Istana dalam rangka Hari Kemerdekaan tahun 1989, kebetulan saya mendapat kehormatan duduk satu meja dengan Pak Harto, Bu Harto dan beberapa tokoh lainnya. Beliau antara lain berkata:

“Pertama kali saya kenal Pak Harsono adalah pada waktu Pak Harsono menjadi, kalau tidak Menteri Muda Kesehatan, ya Wakil Perdana Menteri.”

Saya masih ingat pertemuan tersebut, tetapi ketika itu saya bukan Menteri Muda Kesehatan atau Wakil Perdana Menteri, melainkan Menteri Muda Pertahanan. Waktu itu saya mengantar seorang tamu dari Mesir. Saya bertiga dengan Sri Sultan ke Solo, berkunjung ke rumah sakit Dr. Soeharso, yaitu rumah sakit yang merawat mereka yang patah tulang dan sebagainya. Saya ingat waktu di mobil, tamu itu duduk di tengah, Sri Sultan di kanan, sedangkan saya di kiri. Menurut Pak Harto, di Solo itulah beliau pertama kali kenal dengan saya.
Namun saya juga ingat bertemu dengan Pak Harto di Yogyakarta pada tahun 1949 ketika Panglima Besar Jenderal Sudirman baru saja kembali dari gerilya. Ketika itu Pak Harto masih berpangkat letnan kolonel. Saya kira sebaiknya saya mulai kisah perkenalan saya dengan Letkol. Soeharto itu, dengan cerita tentang hubungan saya dengan Pak Dirman, sebagai latar belakang dari perkenalan saya dengan Pak Harto.
Hubungan saya dengan Pak Dirman tidak hanya ketika perang gerilya saja, namun jauh sebelum itu, yakni pada zaman Belanda. Waktu itu Pak Dirman bertugas sebagai guru sekolah Muhammadiyah di Cilacap, sedangkan saya adalah pengawas sekolah-sekolah SI (Syarikat Islam) di tempat yang sama. Karena kedua organisasi ini adalah organisasi Islam, maka secara otomatis hubungan kami akrab sekali. Hubungan kami yang akrab pada tahun 1938 itulah yang dilanjutkan pada zaman merdeka.
Ketika Pak Dirman menjadi Panglima Besar Tentara Indonesia, dan saya pada tahun 1946 duduk dalam Kabinet Sjahrir ke-3 sebagai Menteri Muda Pertahanan, kami berada seakan-akan dalam satu level. Ketika Pak Dirman memutuskan untuk bergerilya di luar kota, saya sudah tidak lagi duduk dalam kabinet. Akan tetapi Pak Dirman masih memerlukan, lewat Pak Soepardjo Roestam, menelepon saya ke rumah supaya saya ikut dengan beliau. Sebagai mantan Menteri Muda Pertahanan, saya duduk dalam badan yang dulu itu disebut Kabinet Panglima Besar, sebagai penasehat bidang politik. Dengan demikian dapat dimengerti kalau saya diajak Pak Dirman untuk bergerilya selama tujuh bulan.
Pulang dari bergerilya, bagi kami disediakan rumah di Jalan Widoro di Yogya; rumah yang besar untuk Panglima Besar dan rumah yang di depannya untuk saya. Walaupun rumah Pak Dirman itu lebih besar, namun tidak ada ruangan untuk para ajudan. Sedangkan rumah yang saya tempati mempunyai garasi yang cukup besar, sehingga para ajudan dan staf panglima besar menginap di garasi saya. Antara lain yang ikut menginap di sana adalah Tjokropranolo, komandan pengawalan kami waktu bergerilya, dan Soepardjo Roestam, ajudan Pak Dirman.
Pada waktu itu dalam pergaulan tidak ada perbedaan perlakuan dan pandangan terhadap satu sama lain. Misalnya, kalau Soepardjo yang pada waktu itu berpangkat letnan menghadap kepada yang lebih tinggi, umpamanya kepada Pak Harto yang berpangkat letnan kolonel, ya biasa-biasa saja; karena mereka merasa sama-sama untuk revolusi, jadi seakan-akan tidak ada perbedaan. Dari kenyataan ini dapat pula dilihat bagaimana hebatnya kewibawaan dan kepemimpinan Panglima Besar.
Ketika pulang dari bergerilya Pak Dirman sudah sakit, karena sewaktu akan bergerilya itu beliau baru saja menjalani operasi, dimana salah satu paru-paru beliau dipotong. Pada akhirnya Pak Dirman wafat, dan dikebumikan di pemakaman Semaki yang terletak tidak jauh dari Jalan Widoro. Karena zaman itu adalah zaman revolusi, maka keranda jenazahnya memakai kincir. Kalau menurut ajaran Islam maka diatas kincir itu harus dibuat lubang. Saya mendapat laporan bahwa kincir keranda jenazah pak Dirman itu tidak diberi lubang. Lalu saya panggil dan kumpulkan para ajudan Pak Dirman dan para perwira lainnya. Diantara mereka terdapat Letkol. Soeharto, Kapten Suprapto (yang kemudian dibunuh G-30-S/PKI), Tjokropranolo, Soepardjo Roestam dan lain-lain. Kepada mereka saya minta agar di keranda Pak Dirman itu diberi lubang.
Perkenalan selanjutnya adalah ketika Pak Harto telah menjadi Komandan Divisi Diponegoro di Jawa Tengah; perkenalan ini bersifat agak resmi. Peristiwanya begini. Pada tahun 1955 di Solo dibentuk sebuah universitas yang bernama Universitas Tjokroaminoto, dengan mendapat pengesahan dari Presiden Soekarno. Oleh para sesepuh di Solo saya ditunjuk sebagai Presiden (sekarang: Rektor) universitas itu. Ketika diadakan Dies Natalis pada tahun 1958, saya minta sumbangan pemikiran dari Kolonel Soeharto sebagai Panglima Divisi Diponegoro.
Sumbangan yang diberikan Kolonel Soeharto ketika itu cukup penting, dan mungkin dipakai sebagai latarbelakang bagi pemikiran beliau di kemudian hari, terutama setelah beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena sambutan itu tidak begitu panjang namun cukup padat, maka saya kira tidak ada salahnya kalau dimuat kembali secara utuh dalam kesempatan ini.
Didalam sambutan itu Pak Harto mengemukakan sebagai berikut:

“Dengan mengucap syukur Alhamdulillah saya merasa gembira dapat turut serta merayakan ulang tahun ketiga Universitas Tjokroaminoto Surakarta. Dengan senang hati pula saya penuhi permintaan Saudara Sekretaris Universitas untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan dalam buku peringatan ‘Tri Warsa’ ini.
Usia tiga tahun bagi pertumbuhan sesuatu universitas adalah masih muda sekali, belum dapat menghasilkan buahnya. Namun demikian pacta Universitas Tjokroaminoto kita lihat kesuburannya. Dari permulaannya yang boleh dikatakan serba tiada perlengkapan, dan hanya berbekalkan kemauan yang keras dan cita-cita yang diyakininya, kini telah mencapai kemajuan yang pesat. Jumlah mahasiswanya semakin bertambah banyak, yang berarti berbiaknya kuncup-kuncup sarjana pada pohon Universitas ini. Cabang-cabangnya juga semakin meluas. Ini adalah suatu harapan yang menggembirakan buat masa depan Negara kita. Sungguh saya hargai jasa-jasa para pengasuhnya dan para pemupuknya, yang walaupun menghadapi berbagai kesulitan dan godaan zaman, pantang mundur dalam usahimya mencapai kemajuan. Berkat keuletannya itulah Universitas Tjokroaminoto kini tegak berdiri disamping universitas-universitas lainnya, merupakan bangunan dapur otak nasional, yang bukan saja menghasilkan otak-otak inteligensia, tetapi juga membentuk kepribadian manusia-manusia susila di dalam rumah kemerdekaan kita.
Negara kita kini tengah membangun dan sedang dengan hebatnya melaksanakan rencana lima tahun. Tingkat perjuangan kita dewasa ini tidak cukup hanya dipenuhi dengan manpower saja, akan tetapi juga memerlukan keseimbangan brain. Kita harus mengejar kemajuan ilmu pengetahuan, karena dalam hal ini kita masih jauh ketinggalan, terutama sekali dalam pengetahuan tehnik. Belum lagi pengetahuan elektronis dikenal luas oleh masyarakat kita, maka telah disusul lagi oleh khasiat atom. Belum lagi kita dapat memahami dan menguasai khasiat atom ini sedalam-dalamnya, maka kita sudah dikejutkan lagi dengan munculnya Sputnik, Explorer dan Vanguard yang mempunyai kemampuan untuk menerobos ruang angkasa dan mencoba mencapai planet lain.
Titik harapan kita dalam perlombaan ilmu pengetahuan alam, dalam arti kata dapat menguasainya untuk peri kehidupan dalam zaman-zaman berikutnya, adalah terpusatkan pada universitas-universitas kita. Kalah atau menang, setidak-tidaknya dapat membandingi setaraf dengan kemajuan teknik sekarang ini, adalah tergantung pada berhasil atau tidaknya generasi-generasi kita sekarang lulus pada universitas-universitas ataupun akademi dalam berbagai bidang ilmu.
Tanggungjawab masa depan Negara kita tidak hanya bergantung pada generasi muda atau para mahasiswa sekarang, akan tetapi juga terletak di pundak para mahaguru, pimpinan universitas dan para orang tua. Maka pacta kesempatan ini, dalam memperingati Tri Warsa Universitas Tjokroaminoto, saya berharap:
Hendaknya para mahasiswa dan para mahaguru serta para orang tua menyadari tanggungjawab atas hari kemudian Negara kita, dan menjalankan kewajibannya masing-masing dengan pengertian yang selaras. Kekurangan dalam materi hendaknya jangan menjadi halangan bagi kemajuan universitas. Dengan segala daya upaya dan kemampuan yang ada, kejarlah lajunya ilmu pengetahuan. Itulah harapan saya.
Akhirnya saya ucapkan: ‘Selamat dan Sukses’.”

Dari sambutan beliau yang tidak begitu panjang tetapi padat berisi itu telah kelihatan bagaimana jauhnya pandangan beliau ke depan, meskipun tentu saja ketika itu belum dapat diramalkan bahwa beliau pada suatu hari nanti akan menjadi Presiden kita yang kedua.
Mengenai hubungan saya selanjutnya secara pribadi dengan Pak Harto, semenjak dari awal revolusi, terutama didalam Angkatan Bersenjata, sampai sekarang ini ketika beliau telah menjadi Presiden, rasanya masih tetap sama saja. Kalau ketemu kami masih berkelakar, masih ketawa-ketawa, tidak seperti kalau bertemu dengan seorang presiden layaknya. Jadi masih seperti dahulu saja. Walaupun sekarang ini saya tidak memiliki jabatan apa-apa, beliau tetap menganggap saya sebagai seorang tua, sebagai sesepuh.
Sampai sekarang saya masih bertemu dengan beliau rata-rata sebulan sekali untuk sowan. Didalam pertemuan itu tidak terdapat kesan seorang presiden bertemu dengan anak buahnya. Ya seperti dahulu saja, santai, rileks, seenaknya. Hubungan antara seorang tua dengan seorang yang lebih muda, sampai sekarang tidak pernah berubah, baik di Bina Graha atau di Cendana. Apalagi kalau pertemuan itu dihadiri oleh Pak Roeslan Abdulgani atau Pak Jatikusumo, karena kedua beliau itu jauh lebih sepuh dari Pak Harto.
Ketika saya memohon kehadiran Presiden dan Bu Tien untuk memberikan doa restu ada perkawinan anak-anak saya, maka beliau selalu hadir. Kalau saya so wan ke Cendana, ya biasa-biasa saja. Saya katakan kepada beliau:
“Maaf Pak Harto! Rumah saya sekarang di kampung, di Cempaka Putih, tidak di Jalan Diponegoro lagi”. Lalu Presiden menjawab: “Ah! Tidak usah rikuh! Saya baru kemarin juga ke kampung situ”.
Kedatangan Presiden ke tempat saya itu juga ada berkahnya. Dulu waktu saya mantu yang kedua, lima tahun yang lalu, kondisi jalan di sana masih amat menyedihkan. Setelah Presiden datang, jalan itu diaspal dan sampah-sampahnya juga dibersihkan. Dan tamu-tamu saya yang hadir di situ tidak merasakan kehadiran itu sebagai kehadiran Kepala Negara, akan tetapi biasa-biasa saja. Mungkin di situ letak magisnya Pak Harto.
Dari segi kepemimpinan, baik pemimpin kabinet maupun sebagai kepala negara, terlihat sekali bahwa bobot kepemimpinan Pak Harto sangat menonjol. Hal ini jelas sekali terlihat dalam langkah-langkah penumpasan PKI. Kalau penumpasan PKI dilakukan oleh orang yang lain dari Pak Harto, barangkali sejarah Indonesia akan berbeda jadinya. Pemberontakan PKI bisa dihapus karena kearifan kepemimpinan Soeharto. Ini kemudian membawa suatu pantulan yang merupakan bobot leadership Soeharto, baik sebagai kepala kabinet maupun sebagai kepala pemerintahan, dimana leadership Pak Harto itu selalu ditandai oleh kearifan. Dari sini kelihatan bahwa beliau itu adalah pemimpin negarawan. Beliau memiliki statesmanship (kenegarawanan), sehingga memenuhi persyaratan baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan.
Suatu aspek kepemimpinan yang sering terlihat pada diri seorang kepala kabinet atau seorang kepala negara adalah dalam hal memberikan perintah kepada bawahan atau pembantu-pembantunya. Hal ini sama sekali tidak tampak pada diri Presiden Soeharto. Langgam Pak Harto dalam memimpin kabinet itu seolah-olah penuh kepercayaan kepada para pembantunya. Mereka itu tidak perlu lagi setiap waktu diberi petunjuk, diberi perintah atau pengarahan, apalagi dimarahi. Menurut kesan saya Pak Harto tidak pernah marah. Selama bergaul dengan saya beliau tidak pernah marah. Kalau pun marah, maka ucapannya hanyalah menyindir. Ini berbeda sekali dengan Bung Karno yang dapat marah dengan hebat sekaii.
Sifat dan watak Pak Harto itu juga tidak ingin mencela orang lain. Misalnya dalam hal pemerintahan, beliau tidak ingin mencela. Ini bisa disimpulkan dari segi positif atau negatif. Segi negatifnya ada, yaitu para pembantu beliau tidak tahu kesalahan mereka, karena tidak mendapat teguran. Dan memang umumnya Soeharto merupakan pribadi yang pemalu, tidak tegaan. Didalam pergaulan baik pribadi maupun dalam kabinet, watak itulah yang paling menonjol. Akibatnya kalau kita baca bacaan dari luar negeri, maka salah satu kritik yang kita temui adalah bahwa Soeharto itu tidak open (perhatian). Sekali lagi saya katakan bahwa Pak Harto itu kejawennya kuat. Karena kejawennya kuat, maka untuk menegur saja rasanya rikuh, apalagi memarahi.
Karena itu ada orang yang berpendapat bahwa Pak. Harto orangnya tertutup. Saya dapat mengatakan bahwa ketertutupan Pak Harto itu justru merupakan kekuatan beliau dari segi politik. Hal ini sedikit banyak diungkapkan juga dalam buku otobiografi beliau. Banyak orang yang mengira bahwa Pak Harto itu bergantung kepada orang-orang tertentu, misalnya dahulu padaAli Murtopo dan lain-lain. Ternyata ini tidak benar. Banyak orang yang mengira bahwa beliau itu tidak tahu apa-apa. Padahal bukan begitu kenyataannya.
Dalam hal ini saya mempunyai pengalaman yang tidak akan dapat saya lupakan. Pada tahun 1972, Pak Harto berkunjung ke lima negara Eropa, termasuk Swiss. Saya ketika itu menjadi Dubes di Swiss. Diantara acara beliau adalah berpidato di depan masyarakat Indonesia di sana. Pidato Pak Harto itu adalah mengenai politik ekonomi, yang diucapkan tanpa teks. Pidato itu adalah demikian hebatnya, sehingga Duta Besar kita untuk Argentina dan PBB, almarhum Ismail Thayeb, menggeleng-gelengkan kepalanya karena kagum. Beliau mengungkapkan Pelita demi Pelita. Pidato itu betul­-betul memperlihatkan bagaimana hebatnya brain Pak Harto.

***

Dec 162014
 

Tidak Mencampuri Hukum

Oemar Seno Adji (Menteri Kehakiman antara lain dalam Kabinet Pembangunan I dan II; Ketua Mahkamah Agung 1974-1981)

Dalam rangka memberikan sumbangan untuk buku kenang­-kenangan hari ulang tahun Presiden Soeharto, yang jatuh pada tanggal 8 Juni 1991, saya ingin memberikan sebuah tulisan yang dapat melukiskan hubungan, baik pribadi maupun kedinasan, antara Bapak Presiden dan saya. Tulisan ini diharapkan dapat memancarkan kesan-kesan atau pandangan saya mengenai Jenderal (Purnawirawan) Soeharto dan kebijaksanaan-kebijaksanaannya.
Dalam hubungan kedinasan, saya telah diangkat sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan di UI sejak tahun 1959 sampai tahun 1981, dan kemudian di perpanjang lagi oleh Bapak Presiden Soeharto selama lima tahun, sampai tahun 1986, sebagai Guru Besar Luar Biasa. Saya diangkat sebagai Menteri Kehakiman dalam tiga kabinet (dari tahun 1966 sampai tahun 1974) dan kemudian diangkat sebagai ketua Mahkamah Agung (dari tahun 1974 sampai 1981).
Ketika saya masih memangku jabatan sebagai Jaksa Agung Muda dan kemudian di Mahkamah Agung, saya bergerak dalam bidang penegakan hukum (rechtshandhaving), sedangkan dalam tugas sebagai Menteri Kehakiman, disamping penerapan hukum, tugas kami juga meliputi pembentukan hukum (rechtsvorming).
Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah dan kepada Bapak Presiden Soeharto yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat bergerak dalam teori dan praktek hukum. Dalam hubungan ini dapat pula saya kemukakan bahwa di negara kita ini terdapat suatu sistem yang tidak kita jumpai pada beberapa negara lain, yaitu bahwa apabila seorang guru besar memasuki jabatan dalam pemerintahan, maka ia tidak harus meninggalkan profesoratnya di universitas. Jadi didalam sistem yang kita ikuti, mungkin terjadi perangkapan jabatan antara jabatan guru besar dan jabatan-jabatan negara.
Bapak Soeharto telah ditempatkan dalam limelight sejarah sebagai tokoh nasional dalam kerangka perjuangan menegakkan Negara Republik Indonesia, khususnya dalam peristiwa yang terjadi di sekitar Yogyakarta, dan perjuangan mengembalikannya kedalam pangkuan Ibu Pertiwi. Dalam perjuangan yang berpusat di Yogjakarta itu, Bapak Soeharto telah memainkan peranan yang besar, disamping pemimpin-pemimpin nasional lain, seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Sri Sultan Hamengku Buwono, Panglima Besar Sudirman. Ketika itu saya bertugas di Departemen Kehakiman, dan saya telah mendengar nama Bapak Soeharto, mulai dari Surakarta dan Yogyakarta. Pak Harto sebagai pejuang, loyalitasnya dan nasionalismenya tidak pernah diragukan.
Dalam kurun waktu yang panjang itu, saya telah beberapa kali melihat sifat Bapak Soeharto yang menonjol. Saya melihat bahw Bapak Soeharto selalu memperlakukan Bung Karno dengan penuh hormat, sebagai orang yang lebih lanjut usianya dan sebagai proklamator. Dalam perlakuan ini, saya melihat adanya sifat-sifat ketimuran dan sifat-sifat mulia yang terdapat dalam pewayangan. Setelah Bung Karno meninggal, saya melihat Bapak Soeharto menegaskan bahwa pahlawan itu banyak jumlahnya, namun hanya dua orang saja yang proklamator.
Juga saya perhatikan bahwa Bapak Soeharto telah melakukan beberapa terobosan dalam berbagai bidang. Di bidang politik luar negeri: penghentian konfrontasi dengan Malaysia. Kami mendengar bahwa tindakan ini tidak ditujukan pada Bung Karno, yang ketika itu masih menjabat Presiden, akan tetapi terhadap Subandrio. Disamping pembangunan politik, pembangunan ekonomi mendapat prioritas. Di bidang konstitusional: kembali kepada kemurnian pelaksanaan UUD 1945. Dalam bidang perundang-undangan, hal ini memerlukan uitwerking (penjabaran) lebih lanjut.
Diketahui bahwa perbedaan pandangan antara Bung Karno dan Bapak Soeharto adalah dalam hal pendekatan terhadap paham komunisme/Marxisme dan Leninisme yang dianut PKI. Paham itu kemudian dilarang Ketetapan MPRS No. XXV /1966, tentang Pembubaran PKI, yang menyatakannya sebagai organisasi terlarang. Ketetapan MPRS ini juga melarang rakyat Indonesia untuk menyebarkan dan mengembangkan komunisme itu. Pengaruh perbedaan pandangan ini tampak pada waktu dikemukakannya RUU Pemilihan Umum, mengenai persyaratan bahwa mereka yang terlibat dalam G-30-S/PKI, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak diperkenankan ikut dalam pemilihan umum.
Ketika dilakukan serah terima jabatan Presiden, dari Bung Karno kepada Bapak Soeharto, tampak jelas dalam peristiwa itu derajat martabat orang Indonesia sebagai orang timur. Dengan menghaturkan syukur kepada Tuhan, dan dengan dipenuhi rasa bangga dan haru, kami bersama seluruh anggota kabinet dapat menghadiri dan menyaksikan peristiwa tersebut. Dalam peristiwa itu tampak Bung Karno tersenyum. Beliau tidak memperlihatkan perasaan seseorang yang telah berkuasa lebih dari dua puluh tahun dan sekarang harus menyerahkan jabatan dan kekuasaan kepada orang lain. Sama sekali tidak diperlihatkan Bung Karno perasaannya yang biasanya bersifat ouvert dan kadang-kadang eksplosif. Saya menyaksikan bagaimana Bung Karno memasuki ruangan sidang dengan tersenyum, sedangkan Bapak Soeharto dengan anggota­anggota kabinet yang lain tetap memperlihatkan rasa hormat dan mangku rancang (melipat tangan di depan), tanpa memperlihatkan seolah-olah ada kemenangan politik. Saya berpendapat bahwa pengendalian emosi dan perasaan dalam momentum yang sangat menentukan itu, dengan jalan tetap menghormati orang yang sudah yuswa (sudah tua), seperti apa yang saya amati ketika itu antara Bung Karno, Bapak Soeharto dan anggota-anggota kabinet yang lain, meninggikan derajat martabat ketimuran kita, orang Indonesia. Adalah mengharukan dan membanggakan untuk dapat melihat dan meresapkan semuanya ini.
Hal yang demikian, saya lihat pula ketika Bapak Soeharto berada di depan Bung Hatta membicarakan masalah Bung Karno, dimana Bapak Soeharto menjelaskan bahwa pahlawan nasional itu banyak, akan tetapi hanya ada dua orang saja proklamator, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Penghormatan Bapak Soeharto yang sangat tinggi kepada kedua orang proklamator itu telah memungkinkan berhasilnya diambil sikap yang tepat dalam menghadapi masalah pemakaman Bung Karno, sesuai dengan posisinya sebagai proklamator. Beliau dimakamkan di luar Taman Pahlawan, dan ini sesuai dengan kedudukan beliau yang tinggi sebagai proklamator, dan sesuai pula dengan keinginan beliau yang telah dikemukakan sebelum beliau meninggal dunia. Bung Karno dikuburkan di Blitar, disamping makam bapak dan ibunda beliau, yang sangat beliau hormati dan cintai. Dalam hubungan ini dapat pula dikemukakan bahwa Bung Hatta juga tidak dikebumikan di Taman Pahlawan, melainkan di Tanah Kusir.
Dalam menghadapi orang-orang yang kurang mempunyai pengertian tentang masalah penguburan Bung Karno di Blitar itu, Bapak Soeharto menjelaskan bahwa ini adalah ketentuan pemerintah, dan mereka yang tidak menyetujuinya dipersilahkan untuk mengeduk kembali, jikalau sudah dikebumikan di Blitar. Demikianlah dikemukakan secara halus oleh Bapak Soeharto dalam menghadapi alasan-alasan yang dikemukakan orang-orang yang tidak mempunyai pengertian itu, dan tidak mau mengerti bagaimana posisi Bung Karno sebagai seorang proklamator, dan juga sebagai seorang yang sangat berbakti kepada orang tua, khususnya kepada ibunda beliau.
Kalau kita kembali kepada sejarah, kita mengetahui bahwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menyatakan kita kembali kepada UUD 1945, adalah suatu tindakan yang berdasarkan hukum tata negara darurat, yang dalam pembentukannya telah berperan banyak sarjana hukum yang terkemuka. Semenjak saat itu, mulai tampak adanya penyimpangan-penyimpangan dari undang-undang dasar, dimana menurut hukum, kekuasaan Presiden terpusat di tangannya. Dengan sentralisasi kekuasaan itu, Ketua Mahkamah Agung menjadi menteri, demikian pula para pimpinan DPR. Presiden dapat turun atau campur tangan dalam urusan pengadilan, dan dengan terus terang dinyatakan bahwa tidak terdapat kekuasaan kehakiman yang bebas. Ketentuan hukum tersebut dalam kenyataannya tidak pernah dilakukan.
Tekad Orde Baru yang pertama, dibawah pimpinan Bapak Soeharto, adalah mengadakan gerakan untuk kembali kepada kemurnian pelaksanaan UUD 1945. MPRS No. Xl/1966 tentang pemilihan umum menghendaki agar lembaga-lembaga permusyawaratan /perwakilan rakyat dibentuk dengan pemilihan umum. Sebelum itu Ketetapan MPRS No. X/1966 menyatakan bahwa apabila terjadinya penyimpangan, maka lembaga negara itu harus didudukkan kembali pada posisi dan fungsinya sesuai dengan UUD 1945. Demikian pula dapat kita ingat kembali bahwa Ketetapan No. XIX/ 1966 adalah mengenai peninjauan kembali produk legislatif negara di luar produk-produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945.
Semua ketetapan MPRS itu memperlihatkan kepada kita bahwa telah terjadi penyimpangan-penyimpangan dari UUD 1945, dan karenanya harus didudukkan dan ditinjau kembali, sehingga kita kembali kepada kemurnian UUD 1945. Kesemuanya ini memerlukan peraturan perundang-undangan, yang atas permintaan MPRS waktu itu, harus dilaksanakan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR, dalam bentuk rencana undang-undang yang diajukan dan ditetapkan oleh Presiden. Ia memerlukan suatu karya legislatif, yang dalam DPR itu ditangani oleh Menteri Kehakiman sebagai pembantu Presiden.
Kesan yang saya peroleh dari Bapak Soeharto dalam masalah­masalah hukum itu adalah bahwa beliau menguasai permasalahan hukum dalam “garis besarnya”, sedangkan perinciannya yang akan mengambil bentuk perundang-undangan beliau serahkan kepada para pembantu beliau, dan dalam penyelesaiannya diserahkan kepada DPR. Kesan ini adalah identik dengan kesan para menteri bidang perekonomian yang menyatakan bahwa Bapak Soeharto melihat hutannya, sedangkan para teknisi melihat pohonnya. Beliau mempunyai penglihatan secara global, dan didampingi pula dengan daya tangkapnya yang kuat, sehingga kadang-kadang beliau melihat persoalan dengan problema-problemanya yang terkait secara alamiah, namun tanggapan tersebut terkena pada titik-titik yang tepat.
Sebagai contoh dapat kami kemukakan bahwa pada saat hendak membicarakan RUU Pemilihan Umum, maka telah timbul masalah sistem yang hendak dipergunakan dalam pemilihan umum itu, dimana sebagian besar anggotanya ditentukan atas dasar pemilihan umum, sedangkan yang lainnya terdiri dari para anggota yang diangkat. Ketika itu, sistem pemilihan umum diserahkan sama sekali kepada menteri, sedang anggota-anggota yang diangkat adalah dari Presiden. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa keseluruhan pembicaraan di parlemen diserahkan kepada kebijaksanaan menteri.
Pernah kejadian bahwa pada suatu kali ada suatu golongan dalam DPR yang tidak menyetujui persentase anggota yang diangkat. Pemerintah (dalam hal ini Menteri Kehakiman) tetap berpegang kepada persentase tertentu, yaitu 20%, di DPRD; ketika itu rasanya agak rawan untuk menyebutkan alasan-alasannya dalam sidang terbuka. Pada akhirnya masalah ini dapat diselesaikan di luar persidangan dengan Presiden sendiri. Dalam kesempatah itu, Presiden menjelaskan alasan-alasan persentase itu bagi mereka yang diangkat di DPRD. Penjelasan Presiden itu berfungsi sebagai konfirmasi dari apa yang telah dikemukakan dalam sidang, sehingga pada akhirnya diterima oleh DPR.
Demikian pula saya sebagai Menteri Kehakiman diserahi wewenang sepenuhnya untuk meninjau kembali produk legislatif yang tidak sesuai dengan UUD I945, dalam rangka pelaksanaan legislatif dari Ketetapan MPRS No. XIX/I966. Prinsip-prinsip penting yang terkandung dalam RUU, beserta lampirannya, antara lain adalah:

  1. diakui adanya suatu legislative review, karena menyerahkan masalah peninjauan kembali produk-produk legislatif ini kepada Pemerintah bersama-sama dengan DPR-GR.
  2. mengkualifisir Penpres dan Perpres sebagai “produk darurat”.
  3. pencabutan, peningkatan sebagai Undang-undang, diangkat sebagai Undang-undang yang transitory sifatnya, Undang­ undang yang besoknya harus diubah dan disempurnakan seperti Undang-undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (No. II tahun 1983);
  4. memandang perundang-undangan, yang memperkenankan Presiden “turun campur tangan” dan tidak mengakui adanya kekuasaan kehakiman yang bebas, adalah bertentangan dengan UUD 1945.
  5. meliputi lebih dari 400 peraturan yang kesemuanya harus ditinjau.

Dalam hal ini, Bapak Soeharto memberikan kebebasan sepenuhnya kepada Menteri Kehakiman. Selanjutnya Menteri Kehakiman membicarakannya dengan Menteri Hankam, Menteri Dalam Negeri, disamping memperhatikan bahan-bahan yang berasal dari ilmu hukum, mendengar simposium, seminar-seminar dan lain­lain. Disamping itu didengarkan pula pendapat-pendapat dari staf Departemen Kehakiman, dan juga dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan BPHN, sebagaimana juga memperhatikan kompilasi dari RUU dan organisasi profesi seperti Persahi. Bapak Soeharto juga memberikan kebebasan sepenuhnya kepada Menteri Kehakiman untuk menangani masalah-masalah yang berkenaan dengan undang-undang yang memungkinkan adanya campur atau turun tangan Presiden dalam urusan peradilan dan pernyataan tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas. Masalah ini sama sekali tidak pernah disinggung oleh Bapak Soeharto, dan beliau menyerahkannya seluruhnya kepada Menteri Kehakiman.
Waktu DPR membicarakan RUU tentang Ketentuan Pokok Perkawinan, yang kemudian menjadi undang-undang, pernah timbul kesan kurang adan:ya pengertian pada kelompok-kelompok tertentu. Akan tetapi, dengan bantuan kalangan tokoh agama dari dalam dan luar DPR, dengan segala minat dari Bapak Soeharto, persoalan ini dapat diatasi dengan baik. Hal ini juga berkat intelegensi dan kearifan Jenderal Soemitro, Sekretaris Negara, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan pimpinan DPR. Sebagai konklusi keseluruhan dapat dikatakan bahwa dalam perencanaan dan penyelesaian undang-undang di DPR, Bapak Soeharto telah memberikan keleluasaan yang cukup. Campur tangan dari Bapak Soeharto hanya terjadi, jikalau hal yang demikian tidak dapat dihindarkan.
Perpindahan fungsi saya dari Menteri Kehakiman menjadi Ketua Mahkamah Agung memerlukan pemikiran yang mendalam. Hal ini berarti bahwa tugas saya beralih dari tugas legislatif, yang mengurus perencanaan hingga penyelesaian sampai menjadi perundang-undangan, menjadi tugas judikatif, dengan menyandarkan diri pada interpretasi dan aplikasi hukum yang diajukan oleh Bapak Soeharto, yang merupakan eksekutif tertinggi, nominal dan real.
Dari pengalaman saya sebagai Menteri Kehakiman, saya berusaha untuk tidak mempengaruhi jalannya peradilan; kami memandang Departemen Kehakiman sebagai unsur dari rangkaian administratif mengenai hukum. Dalam rangka peralihan fungsi ini, saya mengajukan beberapa soal kepada Bapak Soeharto, sehingga dengan begitu saya dapat diberi waktu untuk memikirkan dan mempertimbangkan masalah peralihan fungsi ini.
Pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah mengenai masalah apakah saya mempunyai kemampuan teknis untuk mengisi tempat para pendahulu, yang sejak dari fakultas dan universitas selalu bergerak dalam pengadilan mulai dari tingkatan yunior hingga mencapai tingkat tertinggi sebagai Ketua Mahkamah Agung. Hal ini saya kemukakan karena pengalaman kami sebagai hakim terbatas pada beberapa bulan belaka, sedangkan pengalaman lainnya adalah di Kejaksaan Agung, universitas dan Departemen Kehakiman.
Pertanyaan kedua yang saya ajukan kepada beliau adalah apakah pandangan bahwa setiap guru besar dapat memimpin Mahkamah Agung, pada hal tugasnya lebih luas sifatnya dari mata pelajaran yang dipegang oleh guru besar yang bersangkutan. Pertanyaan ketiga adalah apakah saya sebagai orang yang berasal dari luar pengadilan dapat diterima oleh para hakim yang harus saya pimpin dengan menyimpang dari sistem karir bagi para hakim.
Jawaban yang diberikan Bapak Soeharto terhadap pertanyaan­pertanyaan yang saya ajukan itu adalah jawaban yang karakteristik dari beliau dan tegas. Beliau mengatakan bahwa masalah akseptabilitas saya sebagai orang yang berasal dari luar pengadilan dari pihak para hakim adalah tanggungjawab Bapak Soeharto sendiri sebagai Mandataris. Sekalipun demikian, saya mohon waktu untuk dapat mempertimbangkan peralihan fungsi ini. Waktu itu saya gunakan untuk minta pertimbangan dan pendapat dari beberapa anggota keluarga, teman-teman dan beberapa orang mantan dari Mahkamah Agung. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari semua konsultasi ini adalah bahwa “pilihan” yang telah dilakukan Bapak Soeharto itu adalah tepat.
Peralihan tugas itu saya sertai pula dengan usaha agar saya terus belajar, dengan tujuan untuk mengurangi segala kekurangan saya dalarn bidang peradilan, berdasarkan keyakinan bahwa belajar itu tidak ada hentinya. Kegiatan studi ini saya lanjutkan pula setelah saya meninggalkan Mahkamah Agung, yaitu dengan bergerak dalarn bidang pendidikan dan bantuan hukum. Setelah melakukan semua usaha itu, barulah saya datang menghadap kepada Bapak Soeharto untuk menyampaikan bahwa saya dapat memenuhi permintaan Bapak Presiden Soeharto itu.
Mahkarnah Agung adalah puncak tunggal kekuasaan kehakiman yang memiliki aspek-aspek, baik dalam pengertian dan perumusan maupun dalarn pelaksanaannya. Ini merupakan ketentuan konstitusional yang perlu dijunjung tinggi. Statusnya yang seperti ini memang dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi orang justisial maupun di luar justisial.
Berdasarkan pengalaman selama di Mahkamah Agung dapat saya kemukakan bahwa saya tidak pernah diminta keterangan mengenai suatu perkara yang sedang diperiksa atau diputus pengadilan. Selama itu Bapak Soeharto tidak pernah memanggil atau meminta saya datang untuk membicarakan sesuatu perkara yang mungkin pada suatu waktu tertentu sedang mendapat perhatian atau sorotan masyarakat. Saya tidak pernah melihat adanya kecenderung­ an dari pihak beliau untuk ikut mernberikan pengaruh terhadap jalannya peradilan. Juga tidak pernah terdengar pernyataan Bapak Soeharto di muka umum, atau di hadapan pers dan media massa, mengenai suatu perkara, yang kiranya dapat mempengaruhi atau menilai pemeriksaan suatu perkara.
Apabila misalnya pernyataan-pernyataan seperti itu —qoud non— dilakukan oleh Bapak Soeharto, maka hal itu bertentangan dengan ketentuan konstitusional mengenai hak untuk memperoleh pemeriksaan pengadilan yang baik, atau fair trial dan fair administration of justice, yang merupakan hal yang inherent dalarn kekuasaan kehakiman yang bebas. Karena itu saya melihat, selama saya memegang pimpinan di Mahkamah Agung itu, bahwa ketentuan konstitusional mengenai kekuasaan kehakiman yang bebas tersebut sepenuhnya dihormati Bapak Soeharto.
Tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-­dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, sehingga benar­benar mencerminkan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Dalam hubungan ini dapat saya kemukakan bahwa selama menjalankan tugas peradilan di Mahkamah Agung, tidak ada suatu interference pun yang pernah terjadi dari pihak Bapak Soeharto terhadap kebebasan hakim. Bapak Soeharto mempunyai pengertian yang baik, baik secara institusional maupun pribadi, terhadap kebebasan yang mempunyai asas freedom for dan freedom from. Beliau tidak pernah mengadakan penilaian terhadap hakim dalam tugas fungsionalnya, yang disalurkan melalui media massa.
Dan akhirnya, kesan-kesan saya terhadap Bapak Soeharto sebagai pribadi, selama saya berada di badan eksekutif dan badan yudikatif. Saya berpendapat bahwa kata-kata yang terdapat dalam buku The Smiling General adalah ciri khas dari Bapak Soeharto, bukan saja dalam keadaan beliau sebagai jenderal, akan tetapi dalam jabatan apa pun yang dipangku beliau. Beliau adalah seorang yang andap asor (rendah hati), seorang introvert yang tidak mudah memperlihattkan pikirannya. Beliau adalah orang yang memegang teguh pandangan beliau dengan keras, mempunyai kemampuan dan dedikasi serta memiliki kenegarawanan (statesmanship) dan beliau adalah seorang yang mempunyai kepercayaan diri yang besar. Namun kadag­-kadang dalam sikap pribadi, beliau adalah seorang yang tidak mudah dimengerti. Beliau adalah juga seorang yang kejawen (memegang teguh adas istiadat Jawa) asli, ya menonjol, dan sangat mengutamakan kepentingan keluarga.
Saya perhatikan bahwa kehidupan keluarga beliau adalah berbahagia, sehingga pada setiap kali saya mengawinkan anak saya, saya selalu memohonkan doa pangestu dari beliau. Dalam peristiwa perkawinan seperti itu, yang saya mohonkan pangestunya adalah mereka yang saya lihat berbahagia atau berhasil dalam perkawinan, seperti misalnya Bung Hatta, Bapak Jenderal Nasution, Bapak Adam Malik; yang tidak pernah saya tinggalkan adalah Bapak Soeharto.

***

Prof. Oemar Seno Adji, SH, “TidakMencampuriHukum”, dikutip dari buku “Di Antara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun” (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 2009), hal 669-678.

Dec 162014
 

Sampaikan Pidato Akhir Tahun, Presiden Soeharto: Dalam Kondisi Serba Sulit, Kondisi Ekonomi Tidak Mengecewakan

KAMIS, 31 DESEMBER 1987 Presiden Soeharto dalam pidato akhir tahun yang disampaikan melalui RRI dan TVRI malam ini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memasuki tahun 1988 dengan sikap prihatin yang penuh kepercayaan, dengan bekerja keras dan meningkatkan efisiensi, dengan mengembangkan disiplin nasional dan mempertebal kesetiakawanan sosial, dengan bekerja sebaik-baiknya di bidang masing­masing dengan tanggungjawab yang sebesar-besarnya.
Pada kesempatan ini Kepala Negara memberikan penilaiannya terhadap tahun 1987 yang akan kita tinggalkan dan tahun 1988 yang akan kita masuki. Tahun 1987 digambarkannya sebagai mendung perekonomian yang masih menggantung diatas kita, namun di sana-sini kita melihat sinar-sinar terang menerobosi awan yang gelap itu. Sinar-sinar terang itulah yang memberi harapan dan kepercayaan kepada kita bahwa tahun 1988 akan kita masuki dengan semangat yang tinggi dan kepala yang tegak. Tetapi diingatkannya bahwa mungkin perjalanan kita tetap akan berat.
Dalam gambaran yang lebih terperinci, Presiden mengatakan bahwa walaupun gerak pembangunan kita sangat terbatas, terutama pembangunan yang bersumber pada anggaran negara, namun dengan usaha yang sangat keras dan dengan terus meningkatkan efisiensi serta penghematan, dalam tahun 1987 kita tetap dapat membangun berbagai proyek.
Sejalan dengan bangkitnya prakarsa dan kemampuan masyarakat, perkembangan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing juga menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. lni akan merupakan kekuatan yang akan memberi dorongan pertumbuhan ekonomi. Dikatakannya pula bahwa usaha untuk memelihara kegairahan ekonomi dan pembangunan, pemerintah menaruh perhatian yang tetap besar pada stabilitas ekonomi. Dalam keadaan yang serba sulit, usaha tersebut tidak mengecewakan, karena sepanjang tahun 1987 laju inflasi berada dibawah 9%, atau tepatnya 8,9%.
Menurut Kepala Negara, gambaran ekonomi kita di tahun 1987 menunjukkan bahwa kita tetap memiliki ketahanan ekonomi, terutama dalam menghadapi pengaruh-pengaruh buruk dari berbagai keadaan dan perkembangan ekonomi dunia. Dalam pandangannya, ketahanan ekonomi itu tidak dapat dilepaskan dari ketahanan kita di bidang-bidang yang lain, yang dapat terus kita kembangkan. (AFR)

Dec 152014
 

Sidang Paripurna Kabinet, Presiden Soeharto Tekankan Peningkatan Eskpor Non Migas Ke Eropa Timur dan RRC

RABU, 30 DESEMBER 1987 Pagi ini Presiden Soeharto memimpin sidang paripurna kabinet yang berlangsung di Gedung Utama Sekretariat Negara. Didalam sidang ini Presiden memberikan berbagai petunjuk dan penjelasan mengenai RAPBN 1988/1989 dan lebih khusus lagi tentang pelaksanaan tahun terakhir Pelita IV. Mengenai pengeluaran pembangunan Presiden memberi petunjuk agar dana pembangunan digunakan untuk kegiatan yang sangat dipertajam prioritasnya. Dalam kaitan ini Kepala Negara menekankan perlunya perhatian yang lebih besar pada biaya pemeliharaan dan biaya operasi untuk proyek yang telah selesai dibangun, khususnya jalan, jembatan, bendungan, irigasi, jalan kereta api, pelabuhan udara serta telekomukasi dan listrik. Ditegaskannya bahwa pemeliharaan ini sangat penting, karena kalau tidak diperhatikan maka prasarana itu akan rusak dan tidak berfungsi lagi.
Pada kesempatan itu Kepala Negara juga menekankan tentang perlunya peningkatan ekspor non-migas ke Eropa Timur. Ia juga meminta perhatian agar hubungan dagang yang langsung antara Indonesia dan RRC dipacu terus. (AFR)

_______________________

Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 683-684. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Dec 152014
 

Presiden Soeharto Resmikan Pembangunan Museum Purna Bhakti Pertiwi

SABTU, 26 DESEMBER 1987 Dalam rangka ulang tahun perkawinan mereka yang ke-40, hari ini Presiden dan Ibu Soeharto meresmikan dimulainya pembangunan Museum Purna Bhakti Pertiwi di TMII. Didalam museum ini nanti akan terdapat koleksi benda-benda perjuangan dan pengabdian Jenderal (Pum.) Soeharto. Peresmian ditandai dengan peletakan batu dan pemancangan tiang pancang pertama bangunan oleh Presiden dan Ibu Soeharto, serta dilanjutkan oleh putera dan puteri Presiden, yang tergabung dalam kepengurusan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi. (AFR)

_____________________________

Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 683-684. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Dec 152014
 

Dorong Eskpor Non Migas dan Pengembangan Pariwisata, Pemerintah Keluarkan 48 Keputusan

KAMIS, 24 DESEMBER 1987 Sebagai kelanjutan dari kebijaksanaan deregulasi, Pemerintah hari ini mengeluarkan paket baru deregulasi. Paket yang terdiri atas 48 keputusan itu dimaksudkan untuk mendorong peningkatan ekspor non-migas dan pengembangan pariwisata.
Paket kebijaksanaan baru itu diumumkan siang ini di Bina Graha oleh Menko Ekuin, Ali Wardhana, dalam suatu konferensi pers. Mendampingi Menko Ekuin dalam keterangan pers ini adalah Menteri/ Ketua Bappenas, JB Sumarlin, Menteri Keuangan, Radius Prawiro, Menteri Perdagangan, Rachmat Saleh, Menteri Negara PAN/Wakil Ketua Bappenas, Saleh Afiff, Menteri Perindustrian, Hartarto, dan Menteri Muda UP3DN/ Ketua BKPM, Ginandjar Kartasasmita, serta Menteri/Sekretaris Negara, Sudharmono.
Salah satu dari kebijaksanaan deregulasi itu adalah penghapusan Angka Pengenal Ekspor (APE). Dengan demikian, untuk mengekspor, para pengusaha kini tidak perlu lagi meminta APE, melainkan cukup dengan izin usaha yang ada yaitu izin industri atau perdagangan. Selain itu, dalam kebijaksanaan yang lain, deregulasi ini membuka kesempatan bagi perusahaan asing untuk beroperasi dalam bidang ekspor. Kepada perusahaan asing yang mengekspor produksinya juga diberikan fasilitas lain, yaitu pembebasan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai bagi impor mesin dan mesin peralatan pabrik bagi perusahaan asing yang mengekspor hasil produksinya. (AFR)

________________________

Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 683-684. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Dec 152014
 

Serahkan Penghargaan Upakarti, Presiden Soeharto Singgung Peran Strategis Industri Kecil & Kerajinan

 

KAMIS, 24 DESEMBER 1987 Penghargaan Upakarti Tahun 1987 diserahkan oleh Presiden Soeharto kepada 52 penerima dari 20 provinsi dalarn sebuah upacara di Istana Negara hari ini. Tanda penghargaan Upakarti ini dianugerahkan oleh Pemerintah kepada perorangan, kelompok, lernbaga, koperasi, dan perusahaan yang telah berjasa dalam mengembangkan industri kecil dan kerajinan.
Dalam kata sambutannya, Presiden mengatakan bahwa dalam mengembangkan industri nasional, disamping mengembangkan industri dasar dan aneka industri, kita memang harus memberikan perhatian yang besar kepada pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat. Hal ini karena industri kecil dan kerajinan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membangun masyarakat industri, mengingat industri kecil dan kerajinan melibatkan masyarakat dalam jumlah yang besar, baik sebagai pengusaha maupun sebagai perajin. Lagi pula banyak sekali menyerap tenaga kerja.
Lebih jauh dikatakannya bahwa dengan makin berkembangnya industri kecil dan kerajinan, maka makin besarlah partisipasi masyarakat dalam proses industri. Hal ini akan mengembangkan alam berpikir masyarakat yang berorientasi pada industri, yang menjadi salah satu ciri masyarakat industri. Pengalaman masyarakat-masyarakat lain yang kini telah menjadi masyarakat industri maju, juga menunjukkan bahwa industri kecil dan kerajinan itulah yang merupakan kekuatan yang penting bagi kemajuan industri yang mereka capai dan bagi kemakmuran rnasyarakatnya.
Demikian antara lain dikemukakan oleh Kepala Negara. (AFR)

____________________

Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 683-684. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003