Jul 052015
 

Wasiat Kebangsaan Presiden Soeharto (24): POLITIK LUAR NEGERI

Dikumpulkan Kembali Oleh: Abdul Rohman

 

Jangan kita lupakan bahwa Pembukaan UUD ’45 memberi amanat kepada kita untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, yangg berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial —Presiden Soeharto, Sarasehan Kebangsaan, 09-05-1994

***

Sementara kita sibuk degan mengatur rumah tangga sendiri dan memajukan pembangunan, perhatian kita tidak boleh lepas dari perkembangan dunia —Pidato Kenegaraan, 16 Agustus 1980

***

Dunia serba tidak menentu, penuh tantangan & segala kemungkinan. Mengharuskan kita waspada, perkuat ke dalam & perkokoh ketahanan nasional —Pidato Kenegaraan, 16 Agustus 1980

***

Indonesia lebih suka menamakan politik luar negerinya “bebas dan aktif”, karena bagi Indonesia non-alignment bukanlah suatu politik yang steril, mati, ataupun bertopang dagu. —“Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya”, 1989:480

***

Sejak semula politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif yang menolak adanya pakta-pakta militer—“Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya”, 1989:480

***

Bagi Indonesia, politik luar negeri non­alignment, tidak sama dengan non-involvement. —“Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya”, 1989:480

***

Non-alignment Indonesia bukanlah didasarkan pada prinsip oportunitas, tetapi telah merupakan sebagian dari identitas bangsa dan negara Indonesia —“Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya”, 1989:332

***

Indonesia melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan tepat, dinamis dan berinisiatif serta tetap tidak menggantungkan diri kepada negara mana pun di dunia ini —“Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya”, 1989:479-480

***

Berdasarkan politik luar negeri yang bebas aktif itu, kita lakukan apa yang kita anggap baik tanpa begitu saja mengekor apa yang dilakukan negara lain —Presiden Soeharto

***

Moral Pancasilalah yang membimbing politik luar negeri kita yang bebas aktif itu. —Presiden Soeharto

***

Dunia yang lebih aman, damai, adil dan makmur merupakan tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, —Presiden Soeharto, menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Trinidad, 19-04-1980

***

Pelaksanaan politik luar negeri hanya akan sukses jika ada dukungan dari keberhasilan kita di dalam negeri. Dan keberhasilan di dalam negeri itu terutama tergantung pada keberhasilan kita didalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat, —Presiden Soeharto, Pelantikan Para Duta Besar, 13-04-1983

***

Dengan keteguhan menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia menggunakan setiap kesempatan untuk maju dalam usaha menciptakan perdamaian dunia antara bangsa-bangsa, khususnya perdamaian dan ketertiban regional Asia Tenggara —Presiden Soeharto

***

Dengan bangsa-bangsa di dunia kita berpegangan pada prinsip “hidup berdampingan secara damai”. Saling menghormati kedaulatan masing, tidak mencampuri urusan dalam negeri, dan kerjasama yang saling menguntungkan —“Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya”, 1989:418

***

Perbedaan dalam sistem ekonomi dan politik saya kira tidak apa-apa, asal kita saling menghormati kedaulatan dalam negeri masing-masing dan berupaya mengusahakan kerjasama yang saling menguntungkan, tanpa turut campur urusan dalam negeri masing-masing. —“Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya”, 1989:418

***

Mencari perdamaian (dalam politik luar negeri) itu harus dijauhkan adanya sikap konfrontasi, karena sikap itu bukan saja tidak akan menghasilkan apa yang kita harapkan, malahan akan mendatangkan salah pengertian dan bencana —Presiden Soeharto

***

Kerjama sama luar negeri saling menguntungkan (yang) harus kita pegang teguh. (Kerjasama luar negeri) tidak (boleh) mencampuri urusan rumah tangga kita, apalagi mengorbankan kedaulatan bangsa —“Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya”, 1989: 238-239

***

Indonesia mencurahkan usaha keras mendorong terciptanya landasan bagi terwujudnya “tata ekonomi dunia baru” —Presiden Soeharto

***

Membangun tata dunia baru yang adil dan saling menguntungkan bukanlah (hanya untuk) kepentingan negara-negara sedang membangun saja. Akan tetapi juga (untuk) kepentingan negara-negara industri maju sendiri. Lebih dari itu, (tata ekonomi dunia baru yang lebih adil) adalah kepentingan semua umat manusia demi keselamatan bersama. —Presiden Soeharto

***

Negara-negara maju mempunyai tanggungjawab .dan kemampuan untuk memberikan kesempatan kepada negara-negara yang sedang membangun untuk maju dalam rangka menggalakkan pembangunan ekonomi dunia yang lebih adil dan merata—“Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya”, 1989: 4

***

Daripada kemampuan dan modal yang besar yang tersedia (di negara-negara maju) digunakan untuk adu kekuatan senjata yang menjerumuskan kehidupan dan kemanusian ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, lebih baik dipergunakan untuk memenuhi tanggung jawab itu (memajukan negara-negara berkembang). Dengan begitu, akan dapatlah terwujud satu tata hubungan dan kerjasama internasional yang mendatangkan keadilan sosial yang merata di seluruh dunia, tujuan yang menjadi idam-idaman kita semua, idam-idaman umat manusia. —Presiden Soeharto

***

Sangat dibutuhkan timbulnya suatu pandangan baru dalam kerjasama ekonomi internasional. Yaitu didasarkan pada pengakmin bahwa dalam dunia yang saling bergantung, harus ada pembagian yang adil. Tidak saja dari beban-beban yang harus dipikul, tetapi juga dari basil pembangunan global. Hal ini hanya dapat dicapai jika lembaga-lembaga internasional dapat bekerja secara merata dan dengan demokratisasi hubungan-hubungan antar-negara —“Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya”, 1989: 485

***

Jul 052015
 

Wasiat Kebangsaan Presiden Soeharto (23): NASIONALISME

Dikumpulkan Kembali Oleh: Abdul Rohman

 

 

Tradisi gerakan perjuangan dan semangat kebangsaan dalam pergerakan nasional waktu dulu harus tetap dipelihara (oleh generasi hari ini dan yang akan datang) —Presiden Soeharto

***

Mengenai rasa kebangsaan, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Kalau kita sudah bangga menjadi bangsa Indonesia, maka menempatkan kepentingan bangsa itu harus di atas segala-galanya, di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan golongan, di atas kepentingan masyarakat. Yang berarti pula, kita harus mengorbankan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, bahkan keluarga dan masyarakat, semata-mata untuk memenuhi kepentingan bangsa Indonesia, —Presiden Soeharto, Pidato Pembekalan Anggota DPR, 9-08-1997

***

Tiap-tiap generasi dari bangsa pejuang mempunyai masalah dan tantangan perjuangan tersendiri. Jawabannya pun berlain-lainan —Presiden Soeharto

***

Sebagai bangsa (baru merdeka), kita tergolong bangsa yang muda. Namun, sebetulnya kita adalah bangsa yang mempunyai kebudayaan yang tua. Bukan kebudayaan yang kuno! Tidak !. Tetapi, kebudayaan yang tua. Kuno sama tua itu lain. Sudah beradab-abad kita miliki peradaban yang tidak kalah dengan peradaban dari bangsa-bangsa lain —Presiden Soeharto, Pidato Pembekalan Anggota DPR, 9-08-1997

***

Rasa bangga atas kebangsaan itu dengan sendirinya akan memperkuat turut handerbeni (memiliki) Republik Indonesia. Dengan sendirinya juga akan turut hangrungkebi (membela) Republik Indonesia itu —Presiden Soeharto, Pidato Pembekalan Anggota DPR, 9-08-1997

***

Menghadapi masa-masa sulit tidak boleh membuat kita kehilangan wawasan strategis jangka panjang. —Presiden Soeharto

***

Sebagai pejuang kita harus melihat masa-masa sulit sebagai tantangan perjuangan yang harus dapat kita tundukkan. —Presiden Soeharto

***

Persatuan dan kesatuan harus tetap menjiwai perjuangan (bangsa) kita —Presiden Soeharto, Pidato Pembekalan Anggota DPR, 9-08-1997

***

Dengan semangat sebagai pejuang, dengan persatuan yang kukuh dan dengan kerja keras sekuat tenaga, kita pasti akan berhasil mengatasi masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. —Presiden Soeharto

***

Jul 052015
 

Wasiat Kebangsaan Presiden Soeharto (22): WAWASAN NUSANTARA

Dikumpulkan Kembali Oleh: Abdul Rohman

Wawasan Nusantara menekankan pada prinsip kesatuan wilayah, bangsa dan negara yang memandang Indonesia sebagai suatu kesatuan yang meliputi tanah (darat) dan air (laut) secara tidak terpisahkan —“Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya”, 1989:321

***

Setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan¬-tindakan yang dipandangnya perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya —Presiden Soeharto

***

Jun 152015
 

Presiden Soeharto Menerima Laporan Peningkatan Penanaman Modal[1]

KAMIS, 14 JANUARI 1982 Setelah menghadap Kepala Negara untuk memberikan laporan tentang situasi penanaman modal pada tahun 1981 dan perkiraan penanaman modal tahun 1982, Ketua BKPM, Ir. Soehartojo, mengemukakan bahwa jumlah penanaman modal di Indonesia dalam tahun 1982 ini naik 60% daripada tahun 1981. Dikatakannya bahwa perkiraan yang optimis ini didasarkan pada usaha BKPM untuk mengembangkan dan menawarkan beberapa proyek. (AFR)

____________

[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 517-518. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Jun 152015
 

Menkop Bustanil Arifin Laporkan Harga Kebutuhan Pokok Stabil Pasca Kenaikan BBM[1]

 

RABU, 13 JANUARI 1982 Kepala Bulog, Bustanil Arifin, menghadap Kepala Negara di Istana Merdeka pagi ini. Ia datang untuk memberi laporan kepada Presiden mengenai pengaruh kenaikan BBM terhadap harga bahan pokok. Usai menghadap, ia mengatakan bahwa harga bahan kebutuhan pokok terutama beras, gula, terigu dan kedelai, tidak akan melonjak. Ada kenaikan, tetapi hanya sebesar 1%, yaitu sebagai akibat naiknya harga BBM. (AFR)

___________________

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 517. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Jun 152015
 

Menerima Dubes Yugoslavia, Presiden Soeharto: Kesejahteraan Negara-Negara Non Blok Sumbang Perdamaian Dunia[1]

RABU, 13 JANUARI 1982 Pukul 10.00 pagi ini, bertempat di Istana Merdeka, Presiden Soeharto menerima surat kepercayaan Duta Besar Yugoslavia, Miodrag Trajkovic. Membalas pidato Duta Besar Trajkovic, Kepala Negara mengatakan bahwa jikalau negara-negara Non Blok dapat membangun dirinya, dapat maju dan hidup sejahtera, maka jelas keadaan itu merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi perdamaian dunia dan cita-cita seluruh umat manusia. Karena itu, kendatipun kewaspadaan dewasa ini memang perlu kita tujukan pada bahaya ketegangan dunia, namun perhatian kita sama sekali tidak boleh beralih dari tugas yang sangat besar, ialah membangun bangsa-bangsa tadi. Dalam rangka itulah, kata Presiden, kedua negara perlu terus menjajagi kemungkinan untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama ekonomi dan pembangunan, kerjasama teknik dan kebudayaan. (AFR)

 

_________________________

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 517. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Jun 112015
 

Presiden Soeharto Serahkan Bantuan Kendaraan Untuk Ketiga Organisasi Politik[1]

 

SENIN, 11 JANUARI 1982 Pukul 10.00 pagi ini, Presiden Soeharto menyerahkan sumbangan dana dan kendaraan kepada ketiga organisasi politik yang akan menjadi kontestan dalam pemilihan umum yang akan datang. Dalam penyerahan yang berlangsung secara simbolis di Bina Graha itu, Kepala Negara menyerahkan masing-masing 15 mobil dan uang Rp 200 juta kepada PPP, Golkar, dan PDI. (AFR)

__________________

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 516-517. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Jun 112015
 

Buka Raker Humas, Presiden Soeharto Minta Aparat Penerangan Kembangkan Sikap Keterbukaan[1]

SENIN, 11 JANUARI 1982 Pukul 09.00 pagi ini Presiden Soeharto membuka Rapat Kerja Kepala Humas Pemerintah Daerah dan Unsur Penerangan Departemen Penerangan seluruh Indonesia yang berlangsung di Balai Sidang, Jakarta. Dalam kata sambutannya, Kepala Negara meminta agar semua aparatur penerangan dan kehumasan mengembangkan sikap keterbukaan. Jelaskanlah kepada masyarakat apa-apa yang perlu diketahui agar mereka mengerti duduk persoalan yang sebenarnya. Dengan demikian rakyat pasti ikut memikul tanggungjawab bersama untuk mengatasi kesulitan dan dengan sadar mau bertahan dan merasakan kepahitan. Demikian kata Presiden. (AFR)

_______________________

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 516-517. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Jun 112015
 

Presiden Soeharto: Pembangunan Agama Bagian Tak Terpisahkan dari Pembangunan Nasional[1]

 

KAMIS, 7 JANUARI 1982 Presiden dan Ibu Soeharto malam ini menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang diadakan di Istana Negara. Dalam amanatnya, Presiden mengatakan bahwa kita menyadari sepenuhnya bahwa agama merupakan unsur yang penting bagi kehidupan bangsa kita. Karena itu dengan sadar kita menempatkan pembangunan kehidupan beragama sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam kerangka pembangunan nasional. Adalah tantangan bagi kita semua untuk selalu meningkatkan kehidupan beragama, sehingga masyarakat kita mempunyai ketahanan mental spiritual yang tangguh. Lebih dari itu, dengan peningkatan kesadaran beragama kita mengharapkan makin meningkat pula kepekaan moral dan kepekaan sosial bangsa kita.

Ditambahkan oleh Kepala Negara bahwa dengan meningkatnya kehidupan keagamaan, kita harapkan pembangunan bangsa kita mempunyai landasan rohani yang mantap untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa kita, yaitu masyarakat adil dan makmur, lahir maupun batin. Salah satu aspek dari keberagamaan kita adalah kesadaran kita untuk selalu mensyukuri karunia dan anugrah Tuhan yang kita peroleh. Diantara hasil usaha kita yang wajib kita syukuri adalah hasil-hasil pembangunan yang kita capai selama ini. (AFR)

____________________

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 516. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Jun 112015
 

Presiden Soeharto Sampaikan Nota Keuangan Tahun 1982/1983[1]

 

SELASA, 5 JANUARI 1982 Pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto menyampaikan Keterangan Pemerintah tentang RAPBN Tahun 1982/1983 didepan sidang pleno terbuka DPR. Dalam pidatonya, Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pemerintah tetap berpegang teguh pada prinsip APBN berimbang yang dinamis. Pemerintah memperhitungkan bahwa penerimaan dan pengeluaran akan dapat berimbang pada jumlah lebih dari Rp 15,6 triliun. Ini berarti APBN 1982/1983, mengalami kenaikan lebih dari 12% jika dibandingkan dengan anggaran tahun lalu. Dari jumlah tersebut, Rp13,75 triliun berasal dari penerimaan dalam negeri, sedangkan sejumlah Rp 1,85 triliun berasal dari penerimaan pembangunan dari luar negeri. Penerimaan dalam negeri itu naik 12,1% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan penerimaan pembangunan naik 13,8%.

Selanjutnya dikatakan bahwa pengeluaran rutin direncanakan akan berjumlah Rp 7 triliun lebih sedikit, yang berarti turun 6,7% jika dibandingkan dengan pengeluaran rutin dalam APBN sekarang. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan subsidi-subsidi, termasuk subsidi BBM. Dengan pengeluaran rutin yang lebih efisien itu, maka kita akan memperoleh tabungan Pemerintah sebesar Rp 6,78 triliun, 40% lebih tinggi jika dibandingkan dengan keadaan dalam APBN sekarang. Ditambah dengan penerimaan pembangunan yang bersumber dari luar negeri sebesar Rp 1,82 triliun, maka keseluruhan anggaran pembangunan akan mencapai Rp 8,6 triliun lebih; ini berarti suatu kenaikan sebesar 34,5%. Dengan demikian dalam RAPBN tahun 1982/1983 nanti anggaran pembangunan akcin lebih besar daripada anggaran rutin.

Demikian gambaran Kepala Negara mengenai pokok-pokok RABPN 1982/1983. (AFR)

 ________________________

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 515-516. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003