Apr 242014
 

Presiden Seoharto Buka Raker Gubernur, PKK, dan Kadin[1]

SENIN, 16 APRIL 1984 Presiden dan Ibu Soeharto pagi ini menghadiri upacara pembukaan Rapat Kerja Terbatas Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Rapat Kerja Nasional Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Istana Negara. Rapat kerja terbatas Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang berlangsung hingga 19 April itu akan membicarakan masalah yang mencakup berbagai masukan dari daerah tentang Repelita IV berikut pelaksanaan APBN 1984/1985. Sementara itu Rapat Kerja Nasional Pembinaan PKK akan membahas masalah peningkatan kesejahteraan keluarga.

Menyambut kedua rapat kerja itu, Kepala Negara mengingatkan bahwa semua hasil yang telah kita capai hingga sekarang, kita jadikan sebagai kekuatan untuk memasuki Repelita IV. Ditegaskannya bahwa kita perlu meneliti kekuatan yang menjadi kunci keberhasilan kita, disamping juga perlu mengetahui kelemahan yang menjadi sebab kekurang-berhasilan kita di masa lalu. Kekuatannya kita pupuk terus, sehingga kita mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk maju lebih lanjut. Sedangkan kelemahannya kita perbaiki agar tidak terulang lagi di masa datang. Dengan sikap dasar yang demikian, maka dalam Repelita IV akan kita bangun kerangka landasan yang kukuh bagi pembangunan  selanjutnya.

Pagi ini juga Presiden Soeharto membuka Rapat Kerja Nasional Kadin, bertempat di Bina Graha. Dalam kata sambutannya Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong kegiatan dunia usaha serta memantapkan iklim yang makin baik bagi investasi agar sektor dunia usaha dapat mengadakan investasi yang makin besar. Pada kesempatan ini, Presiden mengungkapkan bahwa dewasa ini pemerintah sedang mempersiapkan RUU mengenai Kadin yang akan memantapkan kedudukan dan peranan Kadin sebagai organisasi penghimpun dunia usaha. (AFR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 144-145. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 242014
 

Presiden Soeharto Putuskan Pengampunan Pajak, Termasuk Pajak Pendapatan Buruh[1]

RABU, 18 APRIL 1984 Pagi ini Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1984 yang pada intinya menetapkan tentang pengampunan pajak yang berlaku satu tahun pajak 1983 dan tahun sebelumnya. Pajak yang mendapat pengampunan itu mencakup tujuh jenis pajak, yang meliputi kekayaan, perseorangan, bunga dan royalti, pendapatan buruh, penjualan, dan MPO. (AFR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 146-147. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 242014
 

Meminta Pengertian yang Tulus dan Hal Pengawasan [1]

Tahun 1988, tahun yang sulit, dan saya jemput hari-hari pertama tahun itu dengan meminta maaf dan pengertian yang tulus dan ikhlas dari semua abdi negara dan abdi masyarakat serta seluruh prajurit ABRI. Ini demi kelanjutan pembangunan kita yang tidak boleh mandeg.

Di depan sidang paripurna DPR, saya mewakili pemerintah, menyampaikan RAPBN 1988/1989 yang jumlah keseturuhannya mencapai Rp 28,9 trilyun. Jumlah itu berarti ada kenaikan 27,1% dari tahun anggaran sebelumnya. Tetapi saya tetap berpegang pada prinsip anggaran berimbang. Jadi pengeluaran negara juga akan berjumlah Rp 28,9 trilyun. Dengan ini hendaknya diketahui, bahwa pengeluaran rutin sekitar Rp 20 trilyun yang berarti naik dengan 33,5% dari APBN 1987/ 1988.

Pengeluaran rutin yang besar akan kita gunakan untuk membayar bunga dan cicilan hutang luar negeri. Untuk tahun yang akan datang (1988/1989) jumlahnya akan mencapai Rp 10,9 trilyun atau naik dengan 56,5% dari yang sekarang (1987/1988). Ketika saya mengantarkan RAPBN pada Januari 1986 saya sudah kemukakan bahwa mulai tahun 1986 itu dan tahun-tahun berikutnya jumlah pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri akan bertambah besar jika dibanding dengan yang sudah-sudah. Sebabnya ialah karena tiba waktunya bagi kita untuk membayar kembali sebagian besar hutang luar negeri yang selama ini telah kita gunakan sebaik-baiknya untuk membangun proyek-proyek yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu kenaikan besar yang harus kita bayarkan untuk bunga dan cicilan hutang itu disebabkan oleh naiknya nilai tukar mata uang yen Jepang dan sejumlah mata uang negara Eropa terhadap dollar Amerika selama waktu-waktu terakhir ini. Padahal sebagian besar pinjaman luar negeri yang kita peroleh berasal dari beberapa negara, termasuk negara-negara dengan mata uang yang makin kuat tadi.

Karena menguatnya sejumlah mata uang negara lain terhadap dollar Amerika itu, maka tahun anggaran 1988/1989, pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri kita akan bertambah dengan hampir 1,5 milyar dollar Amerika atau sekitar Rp 2,5 trilyun. Tapi kita akan bayar hutang-hutang itu. Kita mampu melakukannya.

Kita memang telah menunjukkan kemauan dan kemampuan kita untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman luar negeri. Itulah sebabnya kalangan dunia internasional tetap menaruh kepercayaan kepada bangsa kita. Karena kepercayaan itulah negara-negara lain dan badan-badan internasional masih tetap membantu kita.

Dengan berpegang pada pokok kebijaksanaan tadi, maka belanja pegawai akan berjumlah ,Rp 4,8 trilyun atau naik dengan 11,6%. Kenaikan ini terutama untuk menampung keperluan pengangkatan pegawai baru sebagai pengganti tenaga yang memasuki masa pensiun, untuk pengangkatan guru-guru dan pengangkatan dokter­dokter serta tenaga kesehatan lainnya.

Saya merasa dan pemerintah menyadari sedalam-dalamnya bahwa gaji pegawai, termasuk gaji anggota ABRI dan pensiunan sudah saatnya dinaikkan, karena telah beberapa tahun ini tidak ada kenaikan. Namun pada saat RAPBN 1988/1989 diajukan pemerintah belum melihat peluang untuk melaksanakan penaikan gaji mereka. Kepada seluruh pegawai negeri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, kepada segenap Prajurit ABRI, saya minta pengertian yang tulus dan ikhlas atas keadaan ini. Ini penjelasan saya yang saya rasakan berat di depan forum para wakil rakyat itu.

Tetapi itu pertimbangan saya yang paling bijaksana untuk menyelamatkan pembangunan. Saya menyatakan harapan pemerintah akan kesadaran setiap pegawai aparatur pemerintah untuk tetap tabah dan bahkan diharapkan meningkatkan disiplin dan prestasi kerjanya.

Di permulaan tahun 1988 ini muncul kembali pertanyaan mengenai korupsi. Saya pun dengar, masyarakat menyebutkan masih adanya korupsi di tengah-tengah kita dan menuntut supaya korupsi itu diberantas. Dengan kaum muda, dengan para anggota pimpinan KNPI Pusat saya bicarakan hal ini di Bina Graha waktu mereka menghadap pada saya.

Tentu saja pemerintah tidak akan membiarkan korupsi. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap korupsi dan semua bentuk penyelewengan lainnya. Karena semuanya itu mempakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat jalannya pembangunan. Tetapi soalnya —dan ini yang sering kali jadi hambatan— bagaimana membuktikan korupsi itu sehingga kita bisa tnengambil tindakan terhadapnya?

Kalau tidak bisa membuktikan adanya korupsi, atau hanya suara­suara tuntutan saja yang kita dengar, sulit kita mengambil tindakan. Ingat, Indonesia ini negara hukum. Maka tindakan yang kita ambil harus berdasarkan fakta.

Kepada kaum muda itu saya meminta agar mereka ikut mengamankan jalannya pembangunan nasional. Misalnya dalam bentuk menjadi mata dan telinga aparat pemerintah, supaya dapat diambil tindakan pemberantasan sesuai dengan fakta yang ada.

Saya juga mengingatkan semua untuk tidak ikut-ikutan dalam berbagai tindakan korupsi dan sejenisnya. Saya tahu, akhir-akhir ini terus diissuekan adanya korupsi dan sebagainya, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan. Malah ada yang pesimis, berpikir seperti memang korupsi tidak bisa dihilangkan. Akibatnya, orang malah lalu ikut-ikutan korupsi. Dan yang lebih menyedihkan, malahan yang muda lebih berani dari yang tua. Apa benar begitu?

Dalam bahasa Jawa ada ungkapan yang menyebutkan “menangi jaman edan, yen ora edan ora keduman.” Katanya, menghadapi zaman edan (gila), kita harus ikut edan, sebab kalau tidak, maka kita tidak akan memperoleh apa-apa, tidak kebagian. Karena itu, ia pikir, menghadapi korupsi harus ikut korupsi pula. Tetapi sebenarnya,dalam ungkapan itu orang-orang tua dulu juga mengingatkan, “Sa begja­begjane sing lali isih begja sing eling lawan waspada.” Seuntung­untungnya orang yang lupa, masih lebih untung orang yang selalu ingat, dan waspada. Masih lebih untung yang tidak ikut korupsi. Sebab bagaimana pun juga korupsi itu salah dan membebani kehidupan pelakunya.

Kalau pada saat itu tindakannya tidak ketahuan, maka pada suatu saat akhirnya akan ketahuan juga. Atau andaikata di dunia ini yang korupsi itu tidak ketahuan, maka hukuman akan diperolehnya di akhirat. Kita juga menyalahkan tindakan suap·menyuap, pungli dan sebagainya. Bukan hanya yang menerimanya yang salah,. tetapi juga yang memberinya. Dalam soal suap, pungli dan sebagainya itu, selalu yang dipersalahkan si penerima. Padahal kalau tidak ada yang memberi suap atau pungli, tentu hal itu tidak akan terjadi.

Para pelaku pemberi suap berupaya demi kepentingan sendiri, misalnya hanya untuk kemajuan usahanya, meracuni alat negara yang karena bujuk rayu dalam keadaannya yang sulit terpaksa menerima suap itu. Sebab itu saya minta kepada para pemuda supaya menjadi pengaman pembangunan nasional.

Berkenaan dengan ini saya berpikir panjang mengenai pengawasan. Mungkin benar tepat waktunya sekarang sudah untuk meningkatkan lagi usaha dalam pengawasan, untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih, berwibawa.

Pengawasan adalah kewajiban setiap atasan untuk melakukannya terhadap bawahannya. Banyak yang menganggap, pengawasan itu sebagai mencari-cari kesalahan orang. Ada juga yang berpendapat bahwa pengawasan sudah dilakukan aparat lain. Bahkan pengawasan dianggap sebagai sesuatu yang merepotkan saja. Sering kali pula tindak lanjut dan hasil temuan pengawasan tidak dilakukan karena rasa tidak tega. Padahal pengawasan merupakan fungsi dari manajemen yang baik, dan karena itu harus diterima sebagai sesuatu yang wajar dan yang semestinya. Pengawasan justru sangat membantu untuk mencapai sasaran tugas dengan sebaik-baiknya. Karena itu tidak boleh ada rasa enggan untuk melaksanakannya.

Pengawasan sangat penting. Terutama ditujukan untuk menemukan secara dini kesalahan atau penyimpangan, sehingga dapat segera diadakan perbaikan dan pelurusan kembali. Kegiatan pengawasan diperlukan guna menyempurnakan prosedur, baik yang bersifat preventif, pengendalian maupun represif. Pengawasan itu akhirnya mesti membudaya. Itu salah satu jalan dan usaha kita yang baik untuk memberantas korupsi, menanggulangi dan menghilangkan kebocoran.

Suasana sudah ramai membicarakan soal Sidang Umum MPR yang akan dilangsungkan di permulaan Maret 1988. Dalam pada itu saya sudah mengetahui mengenai posisi saya Partai-partai sudah menyampaikan keinginan mereka. Golkar sudah menyampaikan hasratnya. Tetapi bagaimanapun Majelis yang punya hak untuk menetapkan segalanya.

Sementara itu di bulan Februari saya masih mengadakan temu wicara dengan para petani dan peternak. Kesempatan itu bukan saja saya rasakan sebagai masih kewajiban saya, tetapi juga menyenangkan saya. Di pelbagai desa, di pelbagai pulau saya adakan kesempatan bicara dengan para petani dan peternak itu. Saya adakan temu wicara dengan mereka itu setelah saya meresmikan tiga proyek pembangunan di Jateng yang dipusatkan di Wadas Lintang, jalan tol Semarang-Jatingaleh, dan proyek PIR ternak persusuan di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Salatiga.

Di depan para petani itu saya jelaskan juga mengenai pinjaman luar negeri yang diberikan kepada Indonesia. Kita bayar dengan bunga ringan, antara 3 sampai 3,5%, bahkan ada yang hanya 1,5% seperti pinjaman dari Italia. Penting diketahui lagi bahwa pinjaman itu baru akan kita bayar kembali dengan tenggang waktu tujuh tahun.

Jadi, tidak perlu rakyat Indonesia khawatir terhadap jumlah hutang luar negeri Indonesia yang besar itu, karena hal itu tidak akan membebani anak cucu di kemudian hari. Pinjaman luar negeri itu kita pergunakan untuk membangun dan menambah kemampuan perekonomian kita. Hasil pembangunan kita itu antar lain kita pergunakan untuk membayar hutang-hutang itu.

Hutang pokok pemerintah Indonesia sampai Juni 1987 sebesar 34,6 milyar dollar AS lebih. Tahun anggaran 87/88 sudah kita anggarkan Rp 6,8 trilyun untuk membayar cicilan dan bunga hutang luar negeri. Untuk tahun anggaran 88/89 direncanakan Rp 10,6 trilyun untuk membayar cicilan dan bunga hutang luar negeri kita itu.

Saya mesti bicara dengan para petani itu mengenai hutang kita. Mereka pun mesti tahu mengenai ini. Juga mereka harus diberitahu mengenai hari depan tata ekonomi kita. Mereka mesti kita ajak untuk masuk dalam koperasi. Dan koperasi itu, tulang punggung perekonomian kita, akan kerjasama dengan swasta-swasta. Saya mengharapkan, pada suatu saat nanti para peternak yang ada di depan saya itu akan dapat turut memiliki saham dari PT Nandi Amerta Agung (NAA) yang menjadi intinya.

Lalu datang bekas Duta Besar AS di Indonesia Marshall Green. Saya sambut dia yang membawa kabar tentang kemungkinan bantuan Amerika Serikat untuk pengembangan ekonomi kita yang berhubungan dengan koperasi, peningkatan kesejahteraan melalui program keluarga berencana (KB).

Dari mana pun datangnya bantuan itu, jika tidak menjerat kita, kita terima. Bekas Dubes Green itu, yang mengemukakan nostalgianya, memuji pandangan saya mengenai program KB. Green bicara pula di salah satu tempat (di Deplu, Pejambon) mengenai hubungan RI dan RRC. Ia menilai, sudah waktunya bagi Indonesia untuk membuka hubungan normalisasi dengan RRC.

Saya sudah tahu, apa yang mesti dilakukan oleh Indonesia mengenai hubungan Indonesia dengan RRC. Di depan wakil-wakil rakyat kita di MPR (1 Maret ’88), saya jelaskan sekali lagi bahwa normalisasi hubungan diplomatik dengan RRC masih kita kaitkan dengan ketegasan sikap pihak RRC untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, khususnya Indonesia; dengan membantu sisa kekuatan komunis di negara-negara yang bersangkutan. Sedangkan hubungan perdagangan bilateral antara swasta kedua negara akhir­akhir ini telah mulai terselenggara secara langsung.

*

Berita gembira terdengar menjelang SU MPR itu. Nilai ekspor non-migas Indonesia untuk bulan Desember 1987 tercatat mencapai 900 juta dollar AS lebih. Ini membawa nilai ekspor non-migas 1987 sebesar 8,5 milyar dollar AS, yang merupakan angka tertinggi yang pernah dicapai Indonesia. Ini berarti meningkat 30% dari pencapaian di tahun 1986 yang besarnya 6,5 milyar dollar AS. Dan ini merupakan pertama kali sektor non-migas berhasil mengungguli sektor migas yang tahun lalu hanya mencapai 8,2 milyar dollar AS.

*

Menjelang berakhirnya tugas saya sebagai Presiden/Mandataris MPR masa bakti 1983-1988, saya adakan pertemuan dengan pimpinan dan para anggota DPA masa bakti periode yang sama di Istana Merdeka.

Saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan saya setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPA atas segala saran, pertimbangan dan kerjasama yang telah diberikan kepada saya selaku Presiden/Mandataris dalam menjalankan GBHN selama lima tahun ini. Saya tahu, memang di tengah masyarakat ada pertanyaan, apakah pernah ada pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada DPA.

Secara khusus memang tidak. Tetapi sebagai halnya setiap lembaga tinggi negara dan bahkan setiap warganegara yang menghendaki agar setiap GBHN dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, saya kira demikian pula halnya dengan DPA. Tanpa ada pertanyaan khusus dari saya sekalipun, DPA telah menyampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden/Mandataris. Pertimbangan-pertimbangan itu tentu sangat berharga. Pertimbangan-pertimbangan itu ada yang saya gunakan, ada yang tidak. Yang sama dengan pemikiran yang ada pada pemerintah sendiri, tentu akan memperkuat apa yang dilakukan pemerintah. Andaikata tidak sama, dan hal itu bisa terjadi, mungkin karena perbedaan pendapat mengenai suatu masalah yang sama tetapi titik tolak penglihatan yang berbeda. Tetapi bahan itu setidak-tidaknya dapat menjadi koreksi bagi pemerintah.

Hendaknya maklum, pertanggungjawaban atas semua keputusan pelaksanaan pemerintah kepada MPR berada di tangan pemerintah. Dalam kesempatan itu kami bermaaf-maafan. Maklumlah kami ini manusia biasa, tak lepas dari kesalahan.

***


[1] Penuturan Presiden Soeharto, dikutip dari buku “Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya” yang ditulis G. Dwipayana dan Ramadhan KH, diterbitkan PT Citra Kharisma Bunda Jakarta tahun 1982, hlm 536-542.

Apr 242014
 

Presiden Seoharto Resmikan Pabrik Semen Kupang, Sekolah Peternakan dan Jembatan Sungai Benenai[1]

SABTU, 14 APRIL 1984 Setiba di Kupang, hari ini Presiden dan Ibu Soeharto meresmikan pabrik semen PT Semen Kupang yang terletak di desa Osmo. Pabrik semen yang diresmikan ini hanya mempunyai kapasitas produksi sebesar 120.000 ton semen portland per tahun, tetapi merupakan pabrik yang penting, karena memperlancar pengadaan semen untuk daerah NTT. Selain pabrik semen, hari ini secara simbolis Presiden juga meresmikan gedung kantor Gubernur, kompleks Sekolah Peternakan Menengah Atas, dan jembatan Sungai Benenain.

Dalam amanatnya, Presiden mengatakan bahwa pembangunan di daerah ini masih akan terus berjalan di waktu-waktu yang akan datang. Ini berarti kebutuhan semen juga terus meningkat. Karena itu, demikian Kepala Negara, dengan adanya pabrik semen ini kita semua berharap pembangunan di daerah ini akan dapat dipercepat, karena pengadaan semen tidak lagi bergantung dari daerah-daerah lain. Dengan makin cepatnya gerak pembangunan di NIT, maka daerah ini akan mengalami pertumbuhan yang makin cepat pula. Demikian Kepala Negara. (AFR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 142-143. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 242014
 

Pemerintah Tertibkan 215 Karyawan Depnaker[1]

KAMIS, 12 APRIL 1984 Selama tahun 1983/1984, sebanyak 215 karyawan di lingkungan Departemen Tenaga Kerja telah ditindak; mereka terbukti telah melakukan tindak korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, atau terlibat G-30-S/PKI. Kerugian yang diderita oleh negara karena tindakan tersebut hampir mencapai Rp. 2 miliar. Diantara mereka terdapat 28 orang yang ditindak karena terlibat G-30-S/PKI golongan B-2. Demikian diungkapkan oleh Menteri Tenaga Kerja, Sudomo, setelah melapor kepada Presiden Soeharto di Istana  Merdeka pagi ini. (AFR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 142-143. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 242014
 

Buka Rakernas Perbaikan Gizi, Presiden Soeharto Minta Badan Perbaikan Gizi Daerah di Aktifkan[1]

 

KAMIS, 12 APRIL 1984 Pukul 09.00 pagi ini, Presiden Soeharto membuka Rapat Kerja Nasional Perbaikan Gizi, bertempat di Istana Negara. Di hadapan lebih kurang 250 orang peserta rapat kerja dan undangan lainnya, Kepala Negara mengatakan bahwa masalah gizi memerlukan penanganan dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih terpadu. Dijelaskannya bahwa penanganan itu tidak saja terpadu antar sektor dan antar program pemerintah, tetapi juga terpadu antara usaha-usaha pemerintah dan peranserta yang aktif dari masyarakat.

Untuk lebih meningkatkan keterpaduan dalam upaya perbaikan gizi rakyat di tingkat daerah, Presiden meminta agar para gubernur/kepala daerah di seluruh Indonesia mengambil langkah-langkah yang diperlukan, antara lain dengan mengaktifkan fungsi Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD). Dikatakannya bahwa proyek-proyek perbaikan gizi terpadu, terutama Usaha Perbaikan Gizi Keluarga pada tingkat perencanaan dan pengawasan operasionalnya di daerah perlu selalu dikoordinasikan oleh BPGD dan Bappeda. (AFR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 142-143. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 112014
 

Peserta Konferensi Komite Konsultatif Hukum Asia Afrika Diterima Presiden Soeharto[1]

SELASA, 29 APRIL 1980, Presiden Soeharto pagi ini di Istana Negara menerima 300 orang peserta Konferensi Komite Konsultatif Hukum Asia Afrika yang ke-21, yang berlangsung di Bandung dari tanggal 24 April sampai tanggal 1 Mei. Menteri Kehakiman, sebagai penyelenggara, melaporkan kepada Kepala Negara bahwa konferensi ini terdiri atas dua jenis sidang besar. Sidang pertama merupakan sidang untuk memperingati Konferensi Asia-Afrika dan berlangsung pada tanggal 25 sampai 26 April. Sidang kedua merupakan sidang-sidang teknis yang diselenggarakan dari tanggal 28 April sampai 1 Mei. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 290. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 112014
 

Hadiri Seperempat Abad KAA, Presiden Soeharto: KAA Menunjukkan Masa Depan Dunia[1]

 KAMIS, 24 APRIL 1980, Presiden Soeharto hari ini menghadiri acara peringatan seperempat abad Konferensi Asia-Afrika. Dalam acara yang berlangsung di Gedung Merdeka itu, Presiden mengatakan bahwa yang berbicara di Bandung seperempat abad yang lalu itu bukan hanya negarawan-negarawan terkemuka dari Asia dan Afrika saja, melainkan juga ratusan juta umat manusia yang disengsarakan oleh tata dunia lama yang tidak adil. Mereka menyuarakan, menyatukan diri dan bertekad bulat untuk membangun dunia baru yang lebih berperikemanusiaan dan dapat memberikan kesejahteraan bersama. Menurut Kepala Negara, mereka bukan hanya merancang masa depan Asia-Afrika sendiri, melainkan telah menunjukkan jalan bagi masa depan seluruh umat manusia di dunia. Demikian antara lain dikatakan Presiden mengenai peranan Konferensi Asia-Afrika. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 289. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 112014
 

Presiden Minta Menpora Tangani Kenakalan Remaja[1]

SELASA, 22 APRIL 1980, Presiden Soeharto menghendaki agar Menteri Muda Urusan Pemuda, Abdul Gafur, mengadakan penjajakan tentang kemungkinan menghidupkan kembali organisasi Persatuan Orang tua Murid dan Guru (POMG) untuk menggantikan BP3 yang ada sekarang ini. Saran ini diberikan Presiden sebagai suatu jalan keluar didalam kerangka menanggulangi kenakalan remaja yang terjadi akhir-akhir ini. Melalui POMG, di lingkungan pendidikan pertama, yaitu keluarga, dan lingkungan pendidikan kedua, yaitu sekolah, masalah kenakalan remaja dapat diatasi secara bersama-sama.

Selain itu Presiden Soeharto juga meminta agar dalam menangani masalah kenakalan remaja ini digunakan Keputusan Presiden No. 23/ 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda. Penanganan kenakalan remaja ini dapat dipikirkan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang berwajib berdasarkan pada Keppres tersebut.

Demikian dikatakan Menteri Muda Urusan Pemuda, Abdul Gafur, setelah menghadap Presiden di Bina Graha pagi ini. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 289. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 112014
 

Presiden Soeharto Resmikan Museum Indonesia[1]

 MINGGU, 20 APRIL 1980, Hari ini Presiden Soeharto meresmikan Museum Indonesia, Anjungan Timor Timur, Taman Mini Kaktus, pameran industri kecil serta bazar dan Emporium Iwapi Taman Mini. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari acara peringatan ulang tahun ke-5 Taman Mini Indonesia Indah.

Dalam kata sambutannya, Presiden mengatakan bahwa di TMII ini, setiap warga bangsa Indonesia dapat lebih mengenal dan makin mencintai tanah airnya, sehingga tumbuhlah kebanggaan nasional dengan baik dan subur. Ini merupakan bagian dari pembangunan bangsa Indonesia. Ditambahkan oleh Kepala Negara bahwa hanya bangsa yang cinta tanah air sajalah yang akan dapat mengatasi segala macam kesulitan dan rintangan yang dihadapinya. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 289. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003