Jan 292013
 

Rapat Gubernur Se-Indonesia

(Perlunya Tanggung Jawab Demokrasi)[1]

 

SENIN 19 JANUARI 1970, Dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum di daerah dan penilaian terhadap pelaksanaan Pelita, pagi jam 09.00 Presiden Soeharto membuka rapat gubernur seluruh Indonesia bertempat di gedung DPRD Jakarta. Didalam sambutannya, Presiden Soeharto mengingatkan bahwa dalam tahun 1970 ini kita menghadapi dua tugas nasional yang sangat penting. Pertama, pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 1971 yang akan datang. Kedua, pelaksanaan tahun kedua Pelita Tahap I. Menurut Jenderal Soegarto kedua tugas itu harus dilaksanakan secara serentak, sebab keduanya mempunyai aspek-aspek esensial daripada pelaksanaan cita-cita perjuangan Orde Baru, yaitu kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya dikatakan oleh Jenderal Soeharto bahwa demokrasi yang kita tegakkan harus mempunyai ciri sendiri dan harus tumbuh di atas sistem kepribadian bangsa, serta harus merupakan cerminan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Kita berhak menikmati kebebasan demokrasi, tetapi kita wajib memikul tanggungjawab demokrasi. Hubungan timbal balik antara kebebasan dan tanggung jawab ini harus kita sadari sedalam-dalamnya. Tanpa kebebasan, inisiatif masyarakat akan lenyap dan ide-ide baru tidak akan muncul, kegairahan akan padam. Sebaliknya kebebasan tanpa tanggungjawab sama saja mengundang kekacauan dan mendatangkan malapetaka bagi bangsa.

Pada kesempatan tersebut Presiden Soeharto juga menyinggung soal kenaikan harga bahan bakar minyak yang disorot oleh anggota-anggota masyarakat akhir-akhir ini. Presiden Soeharto menjelaskan bahwa untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri diperlukan usaha-usaha di bidang perpajakan, dan kemungkinan lainnya, menaikkan harga minyak. Kenaikan harga minyak ini sebenarnya hanya untuk menutupi sekitar RP. 19 milyar dari kebutuhan sebanyak 93 milyar. Sedangkan Rp. 74 milyar diperoleh dari perpajakan. Langkah ini bukan diambil secara mendadak, melainkan telah dipertimbangkan masak-masak. Dan, beberapa langkah pengamanan juga telah diambil dengan penyediaan kebutuhan pangan yang memadai sehingga  dapat mengurangi pengaruh kenaikan harga minyak bumi.


[1]     Dikutip dari buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973.

Jan 292013
 

RAPAT MENTERI KABINET[1]

KAMIS 15 JANUARI 1970, Presiden Soeharto di Istana Merdeka hari ini mengadakan rapat dengan menteri-menteri kabinet dan pejabat lembaga-lembaga pemerintahan lainnya mengenai pelaksanaan pembangunan berdasarkan anggaran tahun 1969/1970. Tahun anggaran 1969/1970 merupakan tahun pertama pelaksanaan Pelita.



[1]     Dikutip dari buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973.

Jan 272013
 

MEMBUKA RAPAT BULOG SELURUH INDONESIA

SELASA, 21 JANUARI 1969. Presiden Soeharto hari ini di Bina Graha membuka rapat Bulog seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa harga-harga sembilan bahan pokok terutama beras masih harus dikendalikan karena dalam perekonomian Indonesia dewasa ini, harga beras masih merupakan faktor penentu terhadap harga-harga barang lainnya. Presiden mengungkapkan pula rencana pemerintah untuk memberlakukan kebijaksanaan tentang harga beras. Untuk menjamin harga beras yang wajar bagi petani dan konsumen, maka pada masa tanam mendatang akan diberlakukan “rumus tani”, yaitu harga satu kilogram beras sama dengan harga satu kilogram pupuk. Kebijaksanaan ini merupakan bagian dari serangkaian kebijaksanaan dan langkah-langkah lain di bidang  ekonomi