Sketsa Banjir Darah ala PKI (Partai Komunis Indonesia)

 Idiologi Bangsa  No Responses »
Apr 192013
 

Serigala Berbulu Domba

(Sketsa Banjir Darah ala Partai Komunis Indonesia)

Penulis:

Bakarudin

“Sejak awal Kemerdekaan, PKI telah melakukan serangkaian pembantaian di banyak wilayah RI. Mereka tidak segan membunuh untuk merebut kekuasaan. Bukti-bukti otentik kekejaman PKI sesungguhnya sudah tidak terbantahkan. Inilah sejarah kelam Komunisme di Indonesia”

Jakarta, Desember 2012

Sekapur Sirih

Perjalanan sejarah ideologi Komunis di dunia telah membuktikan selalu melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Ideologi yang dikembangak Karl Mark, Lenin, Stalin,  Mao, telah membanjiri jagat raya dengan darah. Buku Katastrofi Mendunia, Marxisma, Leninisma Stalinisma Maoisma Narkoba yang ditulis Taufiq Ismail, menyebutkan setidaknya 100 juta orang lebih dibantai termasuk di Indonesia oleh rejim Komunis dan orang-orang Partai Komunis di Dunia. Ideologi Komunis selalu pada intinya anti Hak Asasi Manusia, anti Demokrasi, dan anti Tuhan. Sebab itu, menjadi ironi apabila masih banyak ”orang dan kelompok masyarakat” masih menginginkan paham Komunis berkembang di Indonesia.

Partai Komunis Indonesia (PKI) memang sudah dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966, namun benarkah PKI sudah mati? Pada masa reformasi pada kenyataannya, para kader PKI dan para simpatisannya berusaha keras memutar-balikan fakta atas segala pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah dilakukan sepanjang sejarahnya di Indonesia. Dengan dalih ”meluruskan sejarah” mereka membanjiri toko-tokoh buku dengan berbagai jenis buku untuk memutarbalikkan fakta sejarah. Tidak hanya itu, para penggiat Komunisme melakukan provokasi melalui media massa cetak, stasiun televisi, internet, film, musik, diskusi-diskusi, tuntutan hukum, politik, dan selebaran-selebaran—yang pada intinya menempatkan orang-orang PKI dan organisasi sayapnya seperti Gerwani, Pemuda Rakyat, LEKRA, CGMNI, BTI, SOBSI, dan lain-lain, sebagai korban. Padahal, sangat jelas sejak berdiri di Indonesia, Partai Komunis Indonesia telah ”membokong” perjuangan Bangsa Indonesia dalam menegakkan Kemerdekaan, Kedaulatan, Kesejahteraan, dan Keadilan Sosial di Republik Indonesia.

Berkat perlindungan Tuhan Yang Esa dan landasan idiil Pancasila serta UUD 1945, paham Komunis beserta Partai Komunis Indonesia telah gagal total dalam mencengkeramkan kekuasaannya. Tetapi, pada kenyataanya pula perjuangan orang-orang Komunis dan kini beserta kader-kader mudanya, terus-menerus menggerogoti kedamaian Bangsa Indonesia—mengadu-domba, memutarbalikkan fakta sejarah, melakukan instabilitas sosial—dengan berlindung di balik perjuangan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Padahal, paham Komunis adalah anti Hak Asasi Manusia, anti Demokrasi, dan anti Tuhan. Mereka selalu berdusta, manipulatif dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Tulisan ini berjudul Serigala Berbulu Domba (Sketsa Banjir Darah ala Partai Komunis Indonesia) ini, memang tidak menulis secara panjang lebar mengenai sejarah dan kekejaman komunis di Indonesia. Buku ini hanya menuliskan secara singkat adanya fakta-fakta sejarah atraksi berdarah orang-orang Komunis beserta PKI dalam mencapai tujuan: Kekuasaan. Dengan demikian, kita Bangsa Indonesia yang mengenal adanya Tuhan dan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan UUD 1945 sebagai dasar Negara, sudah selayaknya tidak menerima paham Komunis dalam segala bentuknya dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Nah, semoga tulisan ini bermanfaat untuk kepentingan Bangsa dan Negara yang kita cintai ini: Republik Indonesia.

Serigala Berbulu Domba

(Sketsa Banjir Darah ala Partai Komunis Indonesia)

Kata-kata Mutiara

”Kalau ada orang Komunis yang mengatakan ia percaya pada Tuhan, atau seorang Islam mengaku dirinya Marxis, maka ada yang tidak beres padanya”

(Mohammad Hatta, mantan Perdana Menteri RI yang juga mendalami Marxisme bersama Soekarno)

***********************

”Kalau anak muda baca Manifesto Komunis, belajar Marxisme-Leninisme, lantas tak tertarik, maka dia anak muda yang bebal. Tapi, kalau sudah mendalami Marxisme-Leninisme, sampai tua masih tetap komunis, maka dia sangat bebal”

(Sajuti Melik, Suami SK Trimurti yang juga mempelajari Marxisme)

*************************************

”Saya tak bisa menjadi anggota PKI (lagi). Saya tidak dapat menerima  keseluruhannya, khususnya pandangan falsafahnya yang didasarkan atas paham materialisme”

(SK Trimurti, mantan anggota PKI dan Menteri pada masa Orde Lama)

****************************************

”Persoalan ideologi Komunis juga tidak semata-mata persoalan politik dan hukum, tetapi juga menyangkut hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Karena, ideologi Komunis tidak mengakui adanya Tuhan, maka ajaran Komunis dalam segala bentuknya tidak pantas hidup di Indonesia. Siapa pun dan generasi muda hendaknya jangan sampai terjerat oleh bujuk rayu orang-orang Komunis.”

(H. Sukitman, polisi penemu Lubang Buaya dan saksi kebiadaban orang-orang PKI, Gerwani, Pemuda Rakyat dalam membantai para Jenderal di Lubang Buaya)

Serigala Berbulu Domba

Peristiwa Gerakan 30 September 1965/PKI merupakan tragedi politik dan kemanusiaan di Indonesia. Dan, perjalanan sejarah telah membuktikan, ideologi Komunis yang diusung oleh Partai Komunis Indonesia, selalu menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Mereka tidak akan berhenti melakukan kekacauan sebelum puncak kekuasaan direbut. Sebab itu, setiap komponen Bangsa dan generasi muda harus selalu mengingat pergerakan Komunis tidak akan sirna dari Indonesia.

Pada saat krisis multidimensional yang tengah melanda Indonesia, di mana kondisi perekonomian masyarakat melorot dan pengangguran meningkat, Komunis akan berusaha keras mencengkeramkan pengaruhnya—dengan dalih kesejahteraan dan keadilan sosial—dan mempengaruhi masyarakat untuk melakukan tindakan anarkisme.

Seluruh saluran komunikasi sosial, seperti media massa, seni-budaya, sastra, film, musik, buku-buku, dialog-dialog, dan lain-lain, dimanfaatkan oleh para juru kampanye Komunis Gaya Baru, untuk mendapat simpati seluas-luasnya. Mereka menuduh Soeharto dan perpecahan di tubuh TNI AD yang berada di balik G. 30 S PKI. Sungguh, kampanye tersebut merupakan pengingkaran terhadap fakta sejarah.

Pada saat ini, dengan dalih demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) para kader PKI dan simpatisannya tengah berusaha keras memperjuangkan hak-hak perdatanya kepada pemerintah. Dengan tujuan utama, agar mereka ditempatkan sebagai korban bukan sebagai pelaku kejahatan politik. Dengan cara memutarbalikkan fakta dan membuat versi-versi baru berdasarkan rekayasa sebagai korban dan saksi sejarah. Selain mengacaukan fakta sejarah yang sesungguhnya, cara-cara demikian dimaksudkan untuk mendapatkan simpati publik sekaligus mengubah paradigma kesesatan Komunisme menjadi kebenaran Komunisme. Fakta kekejaman PKI disulap menjadi kekejaman TNI dan orang-orang Islam. Mereka secara intensif mensosialisosialisasikan kampanye hitam tersebut melalui media massa cetak, internet, buku-buku, dan selebaran-selebaran yang memprovokasi masyarakat.

Pada saat ini, upaya menyembunyikan fakta sejarah, menyangkut kekejaman PKI terutama pemberontakan Madiun 1948 dan G 30 S PKI terus dilakukan. Sebut saja, misalnya, tempat penguburan hidup-hidup Lubang Buaya dibantah. G 30 S PKI adalah akibat konflik internal TNA AD. Mereka juga gencar mensosialisasikan Soeharto sebagai dalang di balik G 30 S PKI dan dalang pembantaian massal. Sungguh hal tersebut sebagai sebuah fitnah yang keji. Karena, dalang pembantaian tersebut adalah PKI yang memang sudah berhasil menyusupkan kader-kadernya di berbagai bidang pemerintahan, baik di tubuh militer, instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Para kader Komunis memang tidak segan-segan melakukan sosialisasi dengan individu dan kelompok masyarakat yang belum dapat menggapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Mereka seolah memperjuangkan hak-hak rakyat, buruh, tani, nelayan dan mempengaruhi mahasiswa bahkan pelajar untuk melakukan demonstrasi. Padahal di balik ”perjuangan kemanusiaan” itu, para kader Komunis melakukan ”cuci otak” dengan mengajarkan Komunisme. Tanpa terasa indoktrinasi ideologi Komunis ditanamkan. Bagi mereka yang tidak menyadari, kemudian ”keblinger” dan ikut-ikut menjadi corong berkumandangnya Komunisme di Indonesia.

Para kader Komunis memang bagai ”serigala berbulu domba”. Mereka seolah-oleh menjadi teman, saudara, satu nasib dan satu perjuangan, namun dibalik itu semua mereka akan menerkam setiap orang: baik teman maupun lawan untuk satu kepentingan : Kekuasaan dengan Ideologi Komunis.

Penyusupan Menjadi Pola Perjuangan

Komunis mulai dikenal di Indonesia diawali dengan terbentuknya Indische Social Democratische Vereniging (ISDV) atau Perserikatan Sosial Demokrat Hindia. Organisasi ini didirikan pada 9 Mei 1914 di Surabaya oleh Hendrickus Josephus Franciscus Marie Sneevliet alias Maring dan dibantu Adolf Baars. Sebagai penganut paham Komunis, Maring paham betul bagaimana mengembangkan dengan cara melakukan infiltrasi terhadap organisasi yang didirikan pribumi. Salah satunya infeltrasi ke Sarekat Islam (SI).

Adalah Semaoen yang menjadi kaki tangan ISDV dan melakukan penyusupan. Akibatnya SI kemudian terbelah menjadi SI ”Merah” pimpinan Semaoen dan SI ”Putih” pimpinan HOS Tjokroaminoto. Tanggal 23 Mei 1920, Semaoen mengumumkan manifesto berdirinya Perserikatan Komunsi Hindia di kantor SI Semarang. Organisasi inilah yang menjadi cikal-bakal Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI pun bergabung dengan partai Komintern (Komunis Internasional). Garis politik yang dianut berdasarkan ajaran Lenin. Yakni : Harus menggunakan petty bourgeoisie dan Menggunakan aspirasi nasional rakyat terjajah (Fadlizon dan H. Alwan Aliuddin dalam Kesaksian Korban Kekejaman PKI 1948, halaman 6)

Sebagai kepanjangan tangan ISDV, PKI disetujui bekerja di dalam kalangan SI, yang disebut sebagai organisasi proletar berbaju Islam. Dijelaskan pula, revolusi Asia berdasarkan  ”borjuis demokratik” dengan aksi landreform yang mencita-citakan tanah untuk petani penggarap tanah. Artinya, tanah-tanah yang dikuasai para ”tuan tanah” harus direbut secara paksa.

Yang menarik—dan kini digembar-gemborkan oleh kader-kader Komunis, bahwa PKI juga pernah melakukan perlawanan terhadap Belanda 1926-1927. Pemberontakan di Jawa (Priangan, Solo, Banyumas, Pekalongan, Kedu, Kediri dan Banten) dan Sumatera (Padang, Silungkang dan Padang Panjang), pada kenyataan justru menimbulkan korban pada rakyat. Pemberontakan ini dapat dengan mudah diluluhlantakkan Belanda. Akibatnya, 9 orang digantung, 13.000 orang ditahan dan kemudian sebagian diasingkan di Tanah Merah, Digul.

Pada tahun 1927, PKI Sumatera Barat terlambat memberontak. PKI sendiri memprovokasi kaum tani yang muslimin. Mereka memang menjadi korban kekejaman Belanda karena harus membayar pajak yang terlampau tinggi. Dari pemberontakan, PKI memang melakukan tipu-muslihat dengan mengeksploitir penderitaan para petani. Sesungguhnya PKI hanya mengumpankan kepada Belanda. Orang-orang PKI mengatakan, apabila memberontak, akan datang kapal terbang Angkatan Udara Turki ditugaskan oleh Kemal Ataturk membantu pemberontakan (Brackman, seperti dikutip Taufiq Ismail dalam Katastrofi Mendunia…., halaman xxvi).

Fakta sejarah itulah yang menjadi catatan penting dalam kancah sejarah Indonesia sebelum Kemerdekaan 17 Agustus 1945 diproklamasikan. Ketika banyak organisasi dan para pejuang kemerdekaan mulai mengumandangkan perang dan upaya mempersatukan perlawanan terhadap Belanda, PKI tidak ikut serta di dalamnya. Jadi, tidak alasan dan fakta sejarah, yang bisa menempatkan PKI sebagai organisasi dan kader-kader pada jajaran heroisme perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Tetapi, setelah Kemerdekaan mendapat dukungan rakyat, beberapa kader PKI dari luar negeri kembali. Sebut saja Sardjono dari Australia dan Alimin dari Cina. Mereka kemudian melakukan penyusupan ke Partai Sosialis Indonesia dan Partai Buruh. Mereka pun membangun organisasi dan mendidik kader-kadernya sebagai kader yang memiliki militansi tinggi.

Pengkhiatan demi pengkhiatan pun dilakukan. PKI tidak peduli dengan perjuangan Bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda. Kekejaman PKI terukir dengan nyata, ketika ”membokong” Kemerdekaan RI dengan melakukan pemberontakan PKI/FDR di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan yang disertai dengan pembunuhan keji ini dipimpin Muso, yang baru kembali dari Moskow. FDR didirikan oleh Amir Syarifuddin, yang beroposisi dari Kabinet  Mohammad Hatta. Kabinet Amir Syarifuddin jatuh setelah adanya Perjanjian Renville. Seperti diketahui Kabinet Hatta adalah kabinet anti Komunis dan berhasil mencegah penyusupan kader-kader PKI di tubuh militer dengan cara melakukan reorganisasi Angkatan Perang Republik Indonesia.

Penyusupan memang menjadi pola gerakan PKI. Setelah melakukan penyusupan dan memiliki kader yang handal, PKI pun melakukan pemberontakan berdarah. Itulah sebabnya, mengapai ada tokoh-tokoh PKI dari kalangan Islam, militer, guru, buruh, tani, nelayan, mahasiswa, dan lain-lain. Para seniman, sastrawan, dan budayawan dengan alasan kebebasan berkreasi dicekoki ajaran Komunis.

Kekuasaan Komunis Membantai Lebih Dari 120 Juta Jiwa Manusia

Kekerasan menjadi ciri khas dalam pelaksanaan rejim Komunis di dunia. Rejim Komunis yang anti Tuhan menggunakan segala cara untuk menumbangkan lawan-lawan politiknya. Simak saja apa yang dikatakan Karl Marx (1818-1883), bila waktu tiba kita tidak akan menutup-nutupi terorisme kita. Kami tidak punya belas kasihan dan kami tidak meminta dari siapa pun rasa belas kasihan. Bila waktunya tiba, kami tidak mencari-cari alasan untuk melaksanakan teror. Cuma ada satu cara untuk memperpendek rasa ngeri mati musuh-musuh itu, dan cara itu adalah teror revolusioner.

Tidak kalah ketinggalan dengan Karl Marx, Vladimir Ilich Ullyan Lenin tahun 1870-1924 yang mengatakan, saya suka mendengarkan musik yang merdu, tapi di tengah-tengah revolusi sekarang ini yang perlu adalah membelah tengkorak, menjalankan keganasan dan berjalan dalam lautan darah. Dan tidak jadi soal bila ¾ penduduk dunia habis, asal yang tinggal ¼ itu Komunis. Untuk melaksanakan Komunisme, kita tidak gentar berjalan di atas mayat 30 juta orang.

Copy paste ajaran Marxisme, Leninisme, Maoisme, dan Komunisme yang gemar memainkan peran sebagai algojo, diusung secara utuh oleh kader-kader Komunis di Indonesia. Gubernur Jawa Timur, Soerjo, yang memiliki peran penting di dalam kancah perang Kemerdekaan di Surabaya, dibantai habis. Kekejaman PKI yang berhasil direkam oleh Maksum, Sunyoto, Agus dan Zainuddin A dalam buku Lubang-lubang Pembantaian Petualangan PKI di Madiun, mengungkapkan, dubur warga Desa Pati dan Wirosari ditusuk bambu runcing dan mayat mereka ditancapkan di tengah-tengah sawah hingga mereka kelihatan seperti pengusir burung pemakan padi. Salah seorang diantaranya wanita—ditusuk kemaluannya sampai tembus ke perut, juga ditancamkan di tengah sawah. Algojo PKI merentangkan tangga membelintang sumur, kemudian Bupati Magetan dibaringkan di atasnya. Ketika telentang terikat itu, algojo menggergaji badannya sampai putus dua, langsung dijatuhkan ke dalam sumur.

Lubang-lubang pembantaian memang menjadi ciri khas pembunuhan massal oleh PKI. Lubang Buaya adalah bukti otentik aksi kejam PKI dengan Gerakan 30 September 1965. Tidak tanggung-tanggung tujuh orang jenderal (Letjen TNI A. Yani, Mayjen TNI Soeprapto, Mayjen TNI M.T. Hardjono, Mayjen TNI S. Parman, Brigjen TNI D.I. Panjaitan, Brigjen TNI Soetodjo Siswomihardjo, dan Lettu Pierre Andries Tendean), dimasukkan ke dalam sumur. Para Gerwani dan Pemuda Rakyat bersorak dan bergembiraria melihat para Jenderal dimasukkan ke dalam sumur di Lubang Buaya di Jakarta Timur.

Lubang-lubang lain di banyak daerah di Jawa juga sudah disiapkan oleh para kader PKI. Daftar nama lawan-lawan politik sudah disusun untuk segera dieksekusi, karena tidak satu paham dengan aliran politik PKI. Namun, kegagalan Pemberontakan G 30 S 1965/PKI menyebabkan Dewan Revolusi tidak bisa menindaklanjuti aksi berdarah yang sudah dilakukan di Jakarta.

Kini, para anggota PKI, anggota-anggota organisasi sayapnya beramai-ramai membersihkan diri dengan pengakuan-pengakuan palsu : seperti tertera pada buku ”Suara Perempuan Korban Tragedi ’65” yang ditulis Ita F. Nadia dan diterbitkan Galang Press—sebuah penerbit di Yogyakarta. Padahal, bau anyir darah begitu melekat dalam aksi-aksi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh PKI. Para penulis asing pun ikut hiruk-pikuk mencuci ”piring kotor” PKI dengan memanfaatkan bahan-bahan dan pengakuan-pengakuan sepihak dari orang-orang PKI. Apakah mereka telah terbeli oleh organisasi Komunis Internasional atau telah menjadi kaki tangan kekuatan asing yang ingin menghancurkan kembali Republik Indonesia?

Inilah pembantaian yang sudah ditorehkan oleh penguasa Komunis di belahan dunia lain. Setidaknya terdapat 100 juta lebih nyawa yang dibantai. Sebuah jumlah yang melebihi jumlah korban Perang Dunia I dan II. Banjir darah dan banjir darah menjadi ciri khas kekuasaan Komunis di dunia.

  • 500.000 rakyat Rusia dibantai Lenin (1917-1923)
  • 6.000.000 petani Kulak Rusia dibantai Stalin (1929)
  • 40.000.000 dibantai Stalin (1925-1953)
  • 50.000.000 penduduk Rakyat Cina dibantai Mao Tsetung (1974-1976)
  • 2.500.000 rakyat Kamboja dibantai Pol Pot (1975-1979)
  • 1.000.000 rakyat Eropa Timur diberbagai Negara dibantai rejim Komunis setempat dibantu Rusia Soviet (1950-1980)
  • 150.000 rakyat Amerika Latin dibantai rejim Komunis di sana.
  • 1.700.000 rakyat berbagai Negara di Afrika dibantai rejim Komunis.
  • 1.500.000 rakyat Afganistan dibantai Najibullah (1978-1987)

(DIKUTIP DARI BUKU KATASTROFI MENDUNIA  KARYA TAUFIQ ISMAIL, TAHUN 2004)

 

Akankah  Komunisme dibiarkan melakukan penyusupan dalam sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan? Ingat, Partai Komunis Indonesia dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966. Melalui Ketetapan MPRS XXV Tahun 1966 ajaran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme dilarang di Indonesia. Kemudian Undang-undang No 27 Tahun 1999 tentang Keamanan Negara mengukuhkan larangan bagi siapa pun untuk menyebarkan Komunisme dalam segala bentuknya dengan sanksi pidana seberat-beratnya 12 tahun kurungan penjara. Sesungguhnya sanksi hukum tersebut terbilang ringan. Di AS para pemberantok tidak hanya dikurung di dalam penjara, bahkan harus diasingkan dari kehidupan sosial kemasyarakatan.

Menurut Prof. Dr. Moh. Noor Syam, guru besar Universitas Negeri Malang, gerakan menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi Komunisme bisa digolongkan sebagai bentuk separatisme. Sehingga, hukum harus ditegakkan kepada mereka dengan hukuman yang setimpal.  Artinya, penegak hukum, pemerintah dan Negara harus tegas menjaga Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia.

Tragedi-tragedi Berdarah Itu…

Sudah menjadi ideologi, paham Komunis selalu menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Pembunuhan terhadap orang-orang tidak berdosa yang dilarang oleh agama apa pun di dunia, justru menjadi pola perjuangan orang-orang Komunis di dunia termasuk di Indonesia. Inilah bukti aksi berdarah yang dilakukan Komunis di Indonesia.

 Peristiwa Tiga Daerah

Peristiwa ini setidaknya terjadi  dari tanggal 8 Oktober – 9 November 1945. Peristiwa ini terjadi di tengah upaya Bangsa Indonesia mempertahankan Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejarah mencatat, kelompok Komunis bawah tanah mulai berubah menjadi organisasi massa dan pemuda. Sebut saja Angkatan Pemuda Indonesia (API) dan Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI). Mereka mulai melakukan aksi penggantian pejabat pemerintah di tiga (3) kabupaten : Karisidenan Pekalongan yang meliputi Brebes, Tegal dan Pemalang.

Pada tanggal 8 Oktober 1945, AMRI Slawi di bawah pimpinan Sakirman dan AMRI Talang dipimpin Kutil melakukan teror dengan menangkapi dan membunuh pejabat pemerintah. Aksi sepihak dilanjutkan pada tanggal 4 November 1945, pasukan AMRI menyerbu kota Tegal—yakni kantor kabupaten dan Markas TKR. Aksi ini gagal. Namun, tokoh-tokoh Komunis membentuk Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah untuk perebutan kekuasaan di Karisidenan Pekalongan.

Aksi Gerombolan Ce’Mamat di Banten

Tokoh Komunis ini bernama Ce’Mamat. Dia terpilih menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI). Ce’Mamat merencanakan menyusun pemerintahan model Uni Soviet. Dibentuklah Dewan Pemerintahan Rakyat Serang (DPRS) pada tanggal 17 Oktober 1945. Selanjutnya merebut pemerintahan Karisidenan Banten. Dengan menggunakan kekuatan laskar-laskarnya, teror pun dilakukan. Gerombolan Ce’Mamat berhasil menculik dan membunuh Bupati Lebak R. Hardiwinangun di Jembatan Sungai Cimancak pada tanggal 9 Desember 1945.

Pasukan Ubel-ubel Membunuh Oto Iskandar Dinata

Satu lagi bukti kekejaman Komunis di Indonesia. Peristiwa ini bermula pada tanggal 18 Oktober 1945, Badan Direktorium Dewan Pusat yang dipimpin Ahmad Khairun didampingi tokoh-tokoh bawah tanah Komunis, mengambil alih kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia di Tangerang dari Bupati Agus Padmanegara. Tidak hanya sampai di situ. Dewan ini pun membentuk laskar-laskar dengan nama Ubel-ubel. Aksi kekerasan dan teror dilakukan. Puncaknya pada tanggal 12 Desember 1945, Laskar Hitam dibawah pimpinan Usman di daerah Mauk, membunuh tokoh nasional Oto Iskandar Dinata.

Pemberontakan PKI di Cirebon

PKI di bawah pimpinan Mr. Yoesoef dan Mr. Soeprapto mengadakan konferensi Laskar Merah. Sekitar 3000 anggota Laskar Merah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur hadir di Cirebon pada tanggal 12 Februari 1946. Rupanya konferensi hanyalah kedok untuk merebut kekuasaan. Karena, pada kenyataannya Laskar Merah justru melucuti TRI, menguasai gedung-gedung vital seperti stasiun radio dan pelabuhan. Namun, pada tanggal 14 Februari 1946, aksi sepihak Laskar Merah tersebut berhasil digagalkan kembali oleh TRI. Kota Cirebon pun berhasil dikuasai kembali oleh TRI.

Revolusi Sosial di Langkat

Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 ternyata tidak sepenuhnya bisa diterima oleh sejumlah kerajaan di Sumatera Timur. Kondisi tersebut dimanfaat oleh PKI untuk melakukan aksi sepihak. Inilah yang menimpa Istana Sultan Langkat Darul Aman di Tanjung Pura. Pada tanggal 3 Maret 1946 terjadi Revolusi Sosial yang dilakukan PKI di Langkat. Secara paksa PKI merebut kekuasaan para pemerintahan kerajaan bahkan membunuh raja-raja dan keluarganya. Tidak hanya membunuh, PKI pun merampas harta benda milik kerajaan. Pada tanggal 9 Maret 1946, PKI dibawah pimpinan Usman Parinduri dan Marwan menyerang Istana Sultan Langkat Darul Aman di Tanjung Pura.

Pemogokan Buruh SARBUPRI di Delanggu, Klaten

 

Menggerogoti wibawa pemerintah yang sah adalah sebuah sistem pergerakan yang selalu dilakukan PKI. Sekitar 1.500 pekerja pabrik karung goni dari tujuh perusahaan perkebunan miliki Pemerintah di Delanggu, Klaten melakukan pemogokan pada tanggal 23 Juni 1948. Mereka yang tergabung di dalam Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI)—organisasi buruh PKI—menuntut kenaikan upah. Tuntutan yang sangat tidak masuk akal, mengingat Republik Indonesia baru saja berdiri. Sementara Belanda masih terus-menerus merongrong Kemerdekaan RI dengan kekuatan senjata maupun diplomasi Internasionalnya. Aksi ini akhirnya berakhir pada tanggal 18 Juli 1948 setelah partai-partai politik mengeluarkan pernyataan menyetujui Progam Nasional.

Kekacauan Surakarta

Tampaknya sejak awal Kemerdekaan, PKI memang hendak merebut kekuasaan terhadap pemerintahan yang sah. Berbagai aksi adu-domba dilakukan PKI di wilayah Surakarta, Jawa Tengah. Pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-3, yang diwarnai dengan pasar malam di Sriwedari, tiba-tiba PKI membakar ruang pameran jawatan pertambangan. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 1948 tersebut kemudian terbongkar, sebagai kamuflase/kedok dari recana makar yang dilakukan PKI dalam pemberontakan Madiun tanggal 18 September 1948. Aksi pembakaran di Sriwedari tersebut sebagai “pemanasan” untuk pembantaian di Madiun.

Pemberontakan PKI di Madiun

Inilah pengkhiatan PKI terhadap kedaulatan RI pada masa pasca Kemerdekaan RI. Pemberontakan yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 sampai saat ini berusaha ditutupi oleh orang-orang PKI. Padahal, fakta sejarah sudah membuktikan—di tengah upaya Republik Indonesia mempertahankan Kemerdekaan—PKI justru “membokong” dan mengkhianati perjuangan yang telah dilakukan. Dengan dalih kecewa atas perjanjian Renville, Amir Syarifuddin yang tersingkir posisi dari pemerintahan Presiden Soekarno kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR). Seperti diketahui, Kabinet Amir Syarifuddin kemudian digantikan oleh Kabinet Hatta yang memang antikomunis. FDR ini beranggotakan Partai Sosialis, PESINDO, Partai Buruh,  PKI dan SOBSI.

Di Madiun PKI membantai ulama dan kyai yang antikomunis. Tujuan tujuan memproklamasikan Soviet Republik Indonesia, Madiun sempat jatuh di tangan PKI.

Dipimpin Kolonel Djokosujono dan Sumarsono tanggal 18 September 1948, PKI memproklamirkan Soviet Republik Indonesia. Sehari kemudian atau tanggal 19 September 1948, Muso membentuk pemerintahan baru, Pemerintah Front Nasional. Muso sejak kedatangannya dari Moskow memang berhasil mempengaruhi anggota-anggota TNI untuk bergabung. Disamping itu, Muso dengan liciknya mengadu-domba antar kesatuan di TNI.

Atas pemberontakan tersebut kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat pada tanggal 19 September 1948 dengan menyatakan : “Kemarin pagi PKI Muso mengadakan coup, mengadakan perampasan kekuasaan di Madiun, dan mendirikan di sana satu Pemerintahan Soviet, di bawah pimpinan Muso. Bagimu pilih diantara dua. Iku Muso dengan PKInya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia Merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta, yang Isya Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin Negara Republik Indonesia kita, Indonesia yang merdeka, tidak dijajah Negara mana pun jua.” Selanjutnya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyerukan : “Secepat mungkin menghancurkan kaum pemberontak.” Selain itu, Menteri Agama KH Masjkur yang juga tokoh Partai Masyumi menyatakan :”Perebutan kekuasaan oleh Muso di Madiun adalah bertentangan dengan agama dan adalah perbuatan yang hanya mungkin dijalankan oleh musuh Republik.”

Pemberontakan PKI Madiun ini berhasil dipadamkan. Madiun pun direbut kembali. Muso berhasil ditembak mati pada tanggal 30 Oktober 1948 jam 11.00 di Semanding Timur Ponorogo. Kemudian Djokosujono, Maruto Darusman, Sajogo dan gerombolannya ditangkap. Amir Sjarifuddin dan Suripno berhasil ditangkap dan dihukum mati.

Wajar apabila akhirnya gembong-gembong PKI dihukum mati. Selain melawan pada saat diminta menyerah, mereka pun telah melakukan kekejaman terhadap masyarakat. Sebagai contoh di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, KH Soelaiman Zuhdi Affandi digelandang PKI secara keji. Sebelumnya di Pabrik Gula Gorang Gareng puluhan orang tawanan PKI dibunuh secara keji. Selanjutnya, bersama ratusan tawanan lain dibantai. Bahkan, KH Soelaiman Zuhdi Affandi dikubur hidup-hidup di sumur pembantaian Desa Soco pada saat mengambil air wudlu. Pada sumur tersebut ditemukan 108 kerangka jenazah. Kini korban keganasan PKI tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kota Madiun. Begitulah kalau PKI ingin berkuasa. Karena tidak mengenal Tuhan, maka pembantaian, mengubur manusia hidup-hidup dianggap sebagai cara yang halal.

Tapi, dengan segala kelicikannya, kemudian PKI mengatakan Pemberontakan Madiun karena diprovokasi Hatta. Sungguh ini pemutar-balikkan fakta terhadap tragedi berdarah yang sudah dilakukan. Persoalan kemudian Presiden Soekarno mengampuni tindakan makar dan tindakan separatis yang dilakukan PKI. Sehingga pada Pemilu pertama tahun 1955, PKI berhasil muncul sebagai kekuatan politik nomor 4 bersama PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama (NU).

Aksi Berdarah di Blora

Pasukan PKI menyerang Markas Kepolisian Distrik Ngawen, Kabupaten Blora pada 18 September 1948. Setidaknya 20 orang anggota polisi ditahan. Namun, ada tujuh polisi yang masih muda dipisahkan dari rekan-rekannya. Setelah datang perintah dari Komandan Pasukan PKI Blora, mereka dibantai pada tanggal 20 September 1948. Sementara tujuh polisi muda dieksekusi dengan cara keji. Ditelanjangi kemudian leher mereka dijepit dengan bambu. Dalam kondisi terluka parah, tujuh polisi dibuang ke dalam kakus/jamban (WC) dalam kondisi masih hidup, baru kemudian ditembak mati.

Membantai di Dungus

Setelah Madiun direbut kembali oleh TNI, kemudian PKI pada tanggal 30 September 1948 melarikan diri ke Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Dungus. Sebenarnya wilayah tersebut memang dipersiapkan sebagai basis pertahanan PKI. Dalam kondisi terdesak PKI akhirnya membantai hampir semua tawanannya dengan cara keji. Para korban ditemukan dengan kepala terpenggal dan luka tembak. Diantara para korban ada anggota TNI, polisi, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan ulama. Rangkaian pembunuhan oleh PKI masih dilanjutkan.

Pembantaian Massal di Tirtomoyo

Ini tragedi berdarah di Wonogiri, Jawa Tengah. Aksi yang dilakukan adalah dengan menculik lawan-lawan politiknya. Pejabat pemerintahan, TNI, polisi, dan wedana menjadi santapan empuk PKI. Di sebuah ruangan bekas laboratorium dan gudang dinamit di Tirtomoyo, PKI menyekap sedikitnya 212 orang—terdiri dari para pejabat dan masyarakat yang melawan partai berideologi Komunis tersebut. Aksi pembantaian dilakukan sejak tanggal 4 Oktober 1948. Satu-persatu dan juga bersama-sama, akhirnya 212 tawanan dibantai dengan keji.

Aksi PKI di Tanjung Priok

Pasca pemberontakan PKI Madiun dipadamkan, tidak serta merta kehidupan PKI berakhir di Indonesia. PKI masih tetap tumbuh dan menyelusup di seluruh pelosok Negeri. Wajar pemerintah tidak bisa membasmi habis PKI sampai ke akar-akarnya. Ini sebabkan, pemerintah RI dan TNI juga sedang berhadapan langsung dengan Kolonial Belanda yang tetap ingin menguasai Republik Indonesia.

Terbukti aksi kekerasan masih terus dilakukan. Pada tanggal 6 Agustus 1951 malam, Gerobolan Eteh (PKI) dengan kekuatan puluhan orang menggunakan senjata tajam dan senjata api melakukan aksi di Tanung Priok. Mereka menyerang Asrama Mobile Brigade Polisi dengan tujuan merebut senjata. Awal mulanya, seorang anggota Gerombolan Eteh seolah-olah ingin menjenguk rekannya di Markas. Namun, secara tiba-tiba anggota yang lain menyerang pos jaga asrama. Dalam aksi tersebut Gerombolan Eteh berhasil merampas 1 senjata bren, 7 karaben, dan 2 pistol.

Aksi Barisan Tani Indonesia (BTI) di Tanjung Morawa

Tindakan brutal dilakukan BTI dengan memprovokasi para petani di perkebunan tembakau di desa Perdamaian, Tanjung Morawa pada tanggal 16 Maret 1953. BTI adalah salah satu underbouw PKI yang memang menggarap petani sebagai pendudukung kekuatan massanya. Pada saat itu, Pemerintahan RI Karisedenan Sumatera Timur merencanakan membuat sawah percontohan, namun ditentang oleh para penggarap liar. Dengan dikawal pasukan polisi, lahan perkebunan tersebut terpaksa dibuldozer. Menentang rencana tersebut BTI mengerahkan massa untuk melakukan perlawanan kepada polisi dan aparat pemerintah.

DN Aidit Membangkitkan Kembali PKI

Di bawah tokoh-tokoh muda seperti DN Aidir, sejak tahun 1950 PKI melakukan konsolidasi kekuatan. PKI pun berhasil menyatukan kembali kekuatannya yang telah berserakan setelah Pemberontakan Madiun. Aksi yang terus dilakukan adalah menyebarkan pengaruhnya di berbagai kalangan dan institusi. Untuk menyusun kekuasaan politik, PKI menyusun metode perjuangan yang disebut dengan Metode

 Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP)

Metode ini merupakan rumusan yang dilakukan pada Kongres Nasional V PKI pada tanggal 14 Maret 1954. Metode tersebut meliputi : Perjuangan Gerilya di Desa, Bekerja Intensif di Kalangan ABRI. Metode ini dilakukan secara tertutup. Sedangkan untuk menyusup ke ABRI dilakukan oleh Biro Khusus PKI.

Kisah tentang DN Aidit pun berlanjut. Sekretaris Jenderal Polit Biro CC PKI mengeluarkan Statemen Polit Biro CC PKI, yang intinya meminta agar Pemberontakan Madiun di peringati secara intern pada tanggal 13 September 1953. Dalam pernyataannya, secara licik PKI membantah Pemberontakan Madiun bukan dilakukan oleh PKI, tetapi akibat provokasi Pemerintah Hatta. Tindakan tegas pemerintah dilakukan kepada DN Aidit dengan mengadilinya pada 25 November 1954. Kemudian vonis dijatuhkan pada tanggal 25 Februari 1955 dan DN Aidit dinyatakan bersalah.

LEKRA Memberangus Lawan Seni dan Budayanya

PKI tidak hanya memfokuskan diri pada bidang politik untuk membangun kekuatannya. Para sastrawan, seniman dan budayawan juga direkrut. Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) memasukkan komunisme ke dalam seni dan sastra. Mempolitikkan budayawan dan mendiskreditkan lawan. Pada tanggal 22 sampai 25 Maret 1963, LEKRA menyelenggarakan Konferensi Nasional I Lembaga Sastra Indonesia di Medan. Konferensi tidak hanya membahas masuknya Komunisme di bidang sastra, juga menuntut dibentuknya Kabinet Gotong Royong yang memungkinkan masuknya tokoh-tokoh PKI di dalamnya.

Salah satu petinggi Lekra adalah Pramudya Ananta Toer. Pram juga dikenal sebagai Pemimpin Redaksi Lembar Kebudayaan Lentera dari koran Bintang Timur. Koran inilah yang menuding Hamka sebagai plagiator dengan berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tekanan politik terhadap karya-karya non Komunis dilakukan oleh Lekra. Menghadapi gerakan Lekra para sastrawan seperti HB Jassin, Taufiq Ismail, Trisno Sumardjo, Wiratmo Soekito, Zaini, Bokor Hutasoit, Goenawan Mohammad, Bur Rasuanto, A Bastari Asnin, Soe Hok Djin (Arief Budiman), Ras Siregar, D.S. Moeljanto, Sjahwil, dam Djufri Tanissan merumuskan Manifes Kebudayaan untuk melawan Manifes Politik yang dikeluarkan Lekra. Tetapi, dengan kekuatan politik di tangan Presiden Soekarno pada saat itu (8 Mei 1964), Manifes Kebudayaan akhirnya dilarang melakukan aktivitas.

Hujatan-hujatan terhadap sastrawan Manifes Kebudayaan terus dilakukan. Penyair Chairil Anwar (pelopor Angkatan 45) juga digugat. Seperti dikatakan Sitor Situmorang, Chairil Anwar dinilai sudah tidak punya arti apa-apa. Chairil disebut sadar tidak sadar telah masuk ke dalam jaringan kontra revolusioner. Bahkan buku-buku karya sastra karya sastrawan di Manifes Kebudayaan dibakar oleh Lekra.

Serangan terhadap Pelajar Islam Indonesia di Kanigoro

 

PKI melalui Pemuda Rakyat (PR) dan Barisan Tani Indonesia (BTI) memang sungguh-sungguh tidak beradap. Training Pelajar Islam Indonesia di kecamatan Kras, Kediri tanggal 13 Januari 1965 diserang oleh PR dan BTN. Massa Komunis ini tidak hanya menyiksa, melakukan pelecehan seksual terhadap para pelajar Islam perempuan. Tidak hanya sampai di situ, massa PKI pun menginjak-injak Al-Quran. PKI memang tidak mengenal Tuhan. Mereka pun memiliki pertunjukan Ludruk dengan lakon ”Matinya Gusti Allah”.

Tragedi Bandar Betsi, Pematang Siantar

 

Sejarah ini menunjukkan PKI memang brutal. Mereka pada tanggal 14 Mei 1965 melakukan aksi sepihak yakni dengan menguasai secara tidak sah tanah-tanah miliki Negara. Pemuda Rakyat, BTI, dan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) melakukan penanaman secara liar di areal lahan milik Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Karet IX Bandar Betsi. Sekitar 200 massa ikut serta dalam aksi tersebut. Pelda Sudjono yang sedang ditugaskan di perkebunan secara kebetulan menyaksikan perilaku anggota PKI tersebut. Sudjono pun memberi peringatan agar aksi dihentikan. Anggota PKI bukannya pergi, justru berbalik menyerang dan menyiksa Sudjono. Akibatnya Sudjono tewas dengan kondisi yang amat menyedihkan.

Kini salah seorang putra pembunuh Sudjono bernama Muchtar Pakpahan aktif di organisasi buruh SBSI dan kemudian mendirikan Partai Buruh dan mengikuti Pemilu 2009.

 Pemberontakan PKI 30 September 1965

Sejarah berdarah kembali ditorehkan oleh PKI di Indonesia. Dengan menamakan diri Gerakan 30 September 1965, mereka menghabisi tujuh orang Letjen TNI A. Yani, Mayjen TNI Soeprapto, Mayjen TNI M.T. Hardjono, Mayjen TNI S. Parman, Brigjen TNI D.I. Panjaitan, Brigjen TNI Soetodjo Siswomihardjo, dan Lettu Pierre Andries Tendean. Jenderal A.H. Nasution yang sudah masuk dalam daftar pembantaian ternyata bisa meloloskan diri. Hanya Ade Irma Nasution menjadi korban aksi keji pasukan PKI. Menjadi fakta sejarah, para korban keganasan PKI tersebut dilemparkan ke dalam sumur di Lubang Buaya. Sementara Mayjen Soeharto sebagai Pangkstrad tidak diperhitungkan oleh PKI, sehingga tidak ikut dihabisi.

Instruksi Letkol Untung (Komandan Gerakan 30 September 1965/PKI), pembantaian yang diawali dengan penculikan dilakukan oleh tiga kelompok pasukan yang diberi nama Pasukan Pasopati (dipimpin Lettu Dul Arief), Pringgondani (dipimpin Mayor Udara Sujono) dan Bima Sakti (dipimpin Kapten Suradi).

ABRI/TNI memang menjadi sasaran utama penyusupan PKI.  Melalui Biro Khusus Central, PKI mempengaruhi anggota TNI agar berpihak kepada mereka. Biro Khusus ini di bawah kendali langsung DN Aidit. Oleh PKI, para anggota ABRI yang berhasil dijaring disebut sebagai “perwira-perwira yang berpikiran maju.” Mereka yang tercatat sebagai pendukung PKI antara lain : Mayjen TNI Pranoto Reksosamudro, Brigjen TNI Soepardjo, Kolonel Inf. A Latief, Letnan Kolonel Untung, Mayor KKO Pramuko Sudarmo, Letkol Laut Ranu Sunardi, Komodor Laut Soenardi, Letkol Udara Heru Atmodjo, Mayor Udara Sujono, Men/Pangau Laksdya Udara Omar Dhani, Brigjen Pol. Soetarto, Komisaris Besar Polisi Imam Supoyo, Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas Tanuamidjaja, dan lain-lain

 

Pembantaian terhadap petinggi militer yang oleh PKI dimaksudkan untuk merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno yang dikabarkan tengah menderita sakit. Namun, gerakan ini mengalami kegagalan total, karena tidak mendapat dukungan dari rakyat. Dalam buku Soekarno File (karya Antonie Dake) dan Kudeta 1 Oktober 1965 Sebuah Studi tentang Konspirasi (karya Victor M Fic) menyebutkan adanya dorongan dari Mao Tse Tung (Ketua Partai Komunis Cina) yang bertemu dengan DN Aidit tanggal 5 Agustus 1965, agar dilakukan pembunuhan terhadap Pimpinan TNI AD, karena Mao khawatir apabila Presiden Soekarno meninggal, maka kekuasaan akan beralih kepada TNI Angkatan Darat yang kontra terhadap PKI. Bahkan, kedua buku tersebut menyebutkan keterlibatan Presiden Soekarno dalam pemberontakan G 30 S PKI.

Sebelum G 30 S 65/PKI meletus, aksi teror dan kekerasan sudah mewarnai politik di Indonesia. PKI secara langsung dan organisasi-organisasi pendukungnya merasa di atas angin, sehingga mengebiri hak-hak hidup organisasi massa lain. PKI bahkan mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar HMI dibubarkan. PKI juga mengusulkan dibentuknya angkatan ke-5—yakni mempersenjatai Barisan Tani Nelayan dan Pemuda Rakyat dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia.

Situasi politik memang semakin memanas. Di depan apel kesiagaan Dwikora pada tanggal 2 April 1965, DN Aidit mengatakan, “Manipol harus dibela dengan senjata, Manipol tidak bisa dibela hanya dengan tangan kosong. Oleh sebab itu, latihan militer penting bagi orang-orang revolusioner manipolis dengan tujuan membela Manipol dengan senjata.”

Pada saat HUT PKI-45 tanggal 23 Mei 1965 di Stadion Utama Senayan, DN Aidit menyerukan massa PKI meningkatkan ofensif revolusioner sampai ke puncak. Seruan ini dirangkai pula dengan seruan pada tanggal 9 September 1965, “kita berjuang untuk sesuatu yang akan lahir. Kita kaum revolusioner adalah bagaikan bidan daripada bayi masyarakat baru itu. Sang bayi lahir, dan kita kaum revolusioner menjaga supaya lahirnya baik dan sang bayi cepat besar.” Seruan-seruan DN Aidit tentu saja menjadi pemompa bagi kader-kader PKI di banyak daerah untuk melakukan aksi sepihak.

 

Struktur Pimpinan PKI, September 1965

 Ketua Comite Central : DN Aidit

Dewan Harian Politbiro (Lima Anggota) : DN Aidit, Lukman, Njoto, Sudisman, Oloan Hutapea

Politbiro :

Dua belas anggota penuh: DN Aidit, Lukman, Njoto, Sudisman, Oloan Hutapea, Sakirman, Njono, Mohammad Munir, Ruslan Wijayasastra, Jusuf Ajitorop, Asmu, Rewang,

Empat calon anggota : Peris Pardede, A. Sanusi, Sucipto Munandar, F. Runturambi

Panitera : Iskandar Subekti

Comite Central : 85 anggota

(Dikutip dari buku Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto halaman 209 karya John Roosa)

Sejarah G 30 S 1965/PKI sebenarnya sangat terang bagi Indonesia. Tetapi, setelah pada masa Reformasi terhitung sejak tahun 1998, anggota-anggota PKI yang sudah menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman penjara, melakukan ofensif memutarbalikkan fakta sejarah. Mereka juga melakukan pengkaderan dan menyusupkan kader-kadernya di banyak sektor pemerintahan. Selain itu, dibentuk pula organisasi-organisasi massa yang memperjuangkan dan menuntut hak-hak politik dan perdatanya.

Melalui buku-buku, film, tulisan-tulisan lepas di internet dan media massa cetak, pemutarbalikkan fakta sejarah dengan menempatkan diri sebagai ”korban” dilakukan. Tidak cuma itu, tuntutan melalui ranah hukum dan politik dilakukan. Namun, langkah-langkah tersebut selalu menemu kegagalan. Tetapi, mereka tidak pernah berhenti menyebarkan virus Komunisme untuk mempengaruhi Bangsa Indonesia.

PKI memang telah dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966. Tap MPRS XXV/1966 telah menjadi ketetapan hukum untuk melarang ajaran Marxisme, Leninisme dan Komunisme di Indonesia. Pada masa Reformasi telah disahkan pula Undang Undang No 27/1999 tentang Keamanan Negara yang memberikan sanksi pidana sampai hukuman 12 tahun penjara bagi orang dan organisasi massa yang berniat menggantikan ideologi Pancasila melalui segala macam bentuk kegiatannya.

Namun demikian disinyalir masih banyak yang berusaha menghidupkan idiologi terlarang itu dan oleh karenanya harus diwaspadai.

PENUTUP

Rangkaian perjalanan sejarah PKI sejak sebelum Kemerdekaan, setelah Kemerdekaan dan Reformasi tetap konsisten mengusung ideologi kekerasan. Ajaran dedengkot Komunis Internasional memang sudah dicangkokkan sebagai inspirasi para kader Komunis untuk merebut kekuasaan di mana pun mereka bisa tumbuh. Indonesia yang dikenal memiliki nilai-nilai keagamaan yang kukuh tentu saja tidak bisa menerima kehadiran paham Komunis dalam segala bentuknya. Itulah mengapa, Pancasila kemudian menjadi pilihan Negara dan Bangsa Indonesia, sebagai sebuah paham yang menjadi inspirasi dalam pembangunan Nasional—baik pembangunan spiritual maupun material.

Patut disayangkan memang, anak-anak Bangsa yang seharusnya bisa ikut berperan aktif dalam membangun karakter Bangsa, justru keblinger terhadap ajaran Marxisme, Leninisme, Maoisme, dengan menggunakan topeng kepalsuan, mengatakan memperjuangkan nasib rakyat. Padahal, sejarah Komunisme di dunia telah mencatat lebih dari 100.000.000 nyawa manusia hilang sia-sia, hanya demi perbedaan paham dan untuk mempertahankan kekuasaan.

Demokrasi dan Hak Asasi Manusia tidak mengenal adanya pembantaian terhadap nyawa manusia. Namun, untuk menyokong agar ideologinya bisa diterima masyarakat, para kader Komunis di mana pun bersedia melepas baju kekejamannya dan tampil sebagai seorang humanis sejati. Artinya, sebelum cita-cita merebut kekuasaan berhasil, Partai Komunis akan menggunakan atribut apa pun untuk melakukan penyamaran.

Dan, kini para kader Komunis sedang gencar-gencarnya mengubah sejarah kekejaman mereka menjadi sejarah penindasan terhadap diri mereka. Inilah upaya yang dilakukan untuk menarik simpati dengan menampilkan wajah humanisme. Padahal, telah menjadi fakta sejarah, PKI adalah pelaku kejahatan terhadap Bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sungguh-sungguh licik. Padahal, tokoh-tokoh elit PKI sendiri sudah mengakui, kalau PKI-lah yang berada di balik Gerakan 30 September 1965 sehingga menyebabkan pertumpahan darah anak-anak bangsa. Upaya menghapus jejak kekejaman PKI antara lain dilakukan dengan menghapuskan Pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun dan menghilangkan kata PKI dari Gerakan 30 September 1965 di dalam buku pelajaran IPS/Sejarah Kurikulum 2004 dari tingkat SD sampai dengan SMA. Tetapi, cara licik kader Komunis terbongkar dan akhirnya Kejaksaan Agung pada bulan Mei 2007 melarang buku-buku tanpa menyebut PKI digunakan di sekolah dan harus dimusnahkan.

Mohammad Hatta sudah mengingatkan ”kalau ada orang Komunis yang mengatakan ia percaya pada Tuhan, atau seorang Islam mengaku dirinya Marxis, maka ada yang tidak beres padanya.” Nah!!!!

Bahan Bacaan

Dipodisastro, Soemarno, 2007, Kesaksian Sukitman Penemu Lubang Buaya, Jakarta : Yayasan Sukitman

Hartisekar, Markonina dan  Akrin Abadi. 2001, Mewaspadai Kuda Troyo Komunisme di Era Reformasi, Jakarta : Pustaka Sarana Kajian

Ismail, Taufiq, 2004, Katastrofi Mendunia Marxisma Leninisma Stalinisma Maoisma Narkoba, Jakarta : Yayasan Titik Infinitum

Moeljanto DS dan Taufiq Ismail, 1994, Prahara Budaya Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI dkk, Jakarta : Mizan dan Harian Umum Republika

Mansur Abubakar, 2008, Bunga Rampai Ex PKI, Komunis Gaya Baru-Ex PRD-PAPERNAS Memutar Balikkan Fakta Sejarah, Kediri : Gerakan Nasional Patriot

Panduan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya Jakarta, Pusat Sejarah TNI

Roosa, John, 2008, Dalih Pembunuhan Massal, Jakarta : Hasta Mitra

Zon, Fadli dan M Halwan Aliuddin, 2005, Kesaksian Korban Kekejaman PKI 1948, Jakarta : Komite Waspada Komunisme

Teror PKI Di Yogyakarta

 Idiologi Bangsa  No Responses »
Apr 182013
 

TEROR  PKI DI YOGYAKARTA

Oleh : Abi Fajar R.

Pengantar

 

Revolusi Bolshevik tahun 1917– 1923 sukses menghancurkan kekaisaran Katolik ortodok di Soviet.Komunis Soviet dibantu makar konspirasi global berhasil meluluhlantakkan dua pranata sekaligus.  Institusi politik kerajaan dibongkar menjadi institusi politik republik dan institusi agama Katolik yang theis dijebol oleh insitusi komunis yang atheis.Skenario penghancuran pemerintahan dan agama oleh para konspirator berjalan sesuai target yang diinginkan.

Komunis Indonesia memperoleh inspirasi dan instruksi dari sejarah Rusia untuk melakukan tindakan hal yang sama.Bulan Desember 1945 sejarah bangsa Indonesia yang masih seumur jagung mencatatperistiwa di tiga kabupaten Brebes, Tegal, dan Pemalang di Jawa Tengah.

Teror dan aksi kekerasan dan pembunuhan sebagai modus khas komunis terhadap golongan yang berseberangan secara ideologis dilancarkan. Para aparat pemerintahan dan aparat keamanan serta masyarakat sipil yang dianggap kontra revolusi dibui. Para pemimpin kepala daerah setingkat bupati ditangkap, ditahan dandipenjara. Kepala daerah Tegal harus menyingkir demi alasan keamanan dan keselamatan jiwanya yang kemudian kedudukannya digantikan oleh  kader loyalis PKI.

Tahun 1948 upaya untuk menjadikan Indonesia menjadi Republik Soviet Indonesia dijalankan dengan teror, penyerbuan pesantren, penangkapan para kyainya dan pembantaian.Banyak umat Islam menjadi korban kekerasan PKI.

Strategi PKI dapat dicermati dan dianalisa dengan strategi partai komunis pada umumnya. Strategi pertama partai komunis akan selalu mengajak bekerja sama dengan pihak lain, termasuk dengan umat beragama, termasuk Islam  untuk merebut kekuasaan melalui top down dan buttom up baik melalui makar pemberontakan maupun berkedok pro demokrasi di  parlemen. Strategi ini tahun 1927 mengalami kegagalan di Cina. Kegagalan yang sama juga dialami di  Jerman pada tahun 1933.Berturut-turut di Indonesia pada 1948 gagal total begitu pula yang terjadi di Singapura pada tahun 1950.

Kewaspadaan dan kesadaran ummat agama harus dihidupkan karena dengan strategi itu komunis pernah berhasil di Rusia pada 1917. Kesuksesan menjadikan satu negara menjadi negara komunis juga menemui keberhasilannya di Vietnam utara pada tahun 1941-1946. Di Eropa timur mereka ini juga bisa memenuhi ambisinyapada tahun1948. Demikian pula komunis berjaya mengubah  Laos pada tahun 1975 menjadi negara atheis.Satu hal yang tidak boleh dilupakan rezim komunis sempat pula berekuasa di Afganistan pada tahun1973.

Banyak faktor yang menyebabkan komunis berhasil dengan revolusinya yang selalu berdarah-darah. Dukungan dari disainer global yang bermaksud mengobok-obok satu negaradan menghancurkan agama merupakan salah satu faktornya. Faktor lain yang bisa mendukung ambisinya itu juga bisa berasal dari kaderisasi intensifnya di tingkat  pedesaan pada stuktur masyarakat agraris atau di daerah pantai pada struktur  masyarakat maritim, tak terkecuali di lembaga-lembaga pendidikan formal non-formal.

Perjuangan tani (atau nelayan,buruh,angkatan ke lima) bersenjata tercatat pernah  sukses  pada tahun 1949 di RRC.Begitu pula pada tahun 1975 di Kamboja dan pada tahun 1979 di Nikaragua. Di Indonesia tujuan untuk membangun Republik Soviet Indonesia mengalami jalan buntu. Hal itu terulang lagi pada tahun 1948 – 1955 di Malaysiakaum komunis harus merasakan patah arang dengan strateginya. Demikian juga harus gigit jari di Indonesia pada tahun 1965 dan hancur berkeping keping diBolivia pada tahun 1966 serta luluh lantak di Peru pada tahun1980( Drs. Iwan Gardono Sujatmiko, Ph.DKetua Jurusan Sosiologi FISIP-UI)

Provokasi di DIY

Tahun-tahun 1960-1964  gerakan komunis di Indonesia merasa berada di atas angin sehinggabermain kotor dengan melontarkan tuduhan dan fitnah keji terhadap lawan-lawan politiknya.Kekuatan-kekuatan Islam diintimidasidalam rangka  menggerogoti keutuhan umat dan kelangsungan kehidupan beragama di Indonesia.

Hal seperti ini terjadi dan dirasakan di basis-basis perkampungan kaum santri di Yogyakarta. Mereka dengan kesombongannya mencoba memprovokasi dan mengganggu.Masa-masa awal ini adalah masa-masa perlawanan terhadap gerakan Komunis yang selalu  mengintimidasi, memfitnah, dan merusak akidah Islam.

Situasi ketika  PKI mengganggu dengan aksi terornya di Yogyakarta pada waktu itu  mendorong pemuda-pemuda Islam di pemukiman santri memperisapkan diri secara fisik di berbagai perguruan bela diri.  Konsentrasi latihan beladiri di berbagai perguruanitu dengan sengaja dipersiapkan dan  diarahkan untuk menghadapi gerakan komunis. Gerakan melawan komunis inipun secara masif dijalankan oleh kelompok-kelompok pemuda yang kemudian membentuk kelompok tersendiri di kampung-kampung, seperti :

*Tapak Suci di kampung Kauman

*Benteng Melati di Kampung Kadipaten

*Perkasa di Kampung Suronatan

*Perguruan Eka Sejati di Kampung Karangkajen.

Anggota masing-masing perguruan bela diri itu tidak terbatas pada satu strata sosial yang tergabung dalam wadah Muhammadiyah saja, tetapi juga berasal dari berbagai kelompok pemuda Islam.Mereka banyak pula yang aktif di organisasi massa kepemudaan lainnya, terutama ketika umat bersatu padu  melawan agitasi dan propaganda komunis. Perguruan-perguruan itu lahir dari ummat, khususnya Tapak Suci putera Muhammadiyahyang dikenal kedekatan hubungan ideogisnya dengan HMI yang sering disebut-sebut sebagai anak umat.

Alat propaganda  PKI mengidentifisikan Tapak Suci  sebagai sayap organaisasi dan tukang pukul HMI disebabkan seringnya membantu HMI dan kerap muncul bersama HMI dalam satu aktivitas. TAPAK SUCI membentuk kelompok inti yang terdiri dari 20 orang anggota, yang diberi nama KOSEGU (Korps Serba Guna). Untuk kali pertama KOSEGU secara aktif membantu penumpasan gerakan komunis di sekitar tahun 60-an di Yogyakarta (Portal Resmi Tapak Suci Putera Muhammadiyah).

Kehadiran Tapak Suci yang ikut menggalang kekuatan dalam melawan komunis pada waktu itu dimaksudkan supaya  mendorong  kemunculan perguruan bela diri sejenis di daerah-daerah lainnya, terutama  kampung kantong-kantong Muhammadiyah.

Setelah meletusnya pemberontakan G30 S/PKImasing-masing lembaga perguruan bela diri tersebutlebih berkonsentrasimeningkatkan upaya perlawanannya terhadap para pemberontak komunis. Apalagi ditambah melihat kedekatan hubungan yang sangat erat antara organisasi organisasi sayap komunis (Pemuda Rakyat, CGMI, Gerwani,  BTI dan Lekra dengan PKI sebagai organisasi induknya yang jelas terlihat dengan adanya garis komando langsung antara pemimpin PKI dengan perseorangan anggota itu yang dijalin melalui anggota PKI di dalammya.

Kebiadaban PKI di Yogyakarta selain merengut dua pahlawan revolusi dari TNI AD, Katamso dan Sugijono juga memakan korban  pahlawan Ampera di Yogyakarta ketika mahasiswa, pemuda dan pelajar  memperjuangkan amanat penderitaan rakyat. Namakedua pahlawan Ampera itu kemudian diabadikan menjadi nama laskar Aris Margono di Yogyakarta sebagaimana laskar Arif Rahman Hakim di Jakarta.

Keberingasan PKI di Yogyakarta pasca pemberontakan yang gagal pada tahun 1965 juga diperlihatkan dengan menyerbu kampung yang mayoritas penduduknya muslim.Dengan seragam kalau tidak hitam atau merah mereka dengan senjata telanjang memasuki wilayah kampung Islam di kota Yogyakarta dengan dibantu oknum-oknum kesatuan militer berseragam tertentu.

Setiap kali gerombolan ini masuk, kadang siang kadang malam hari, bunyi kentongan 3 kali bertalu-talu selalu ditabuh dari masjid sebagai pertanda datangnya serangan.Anak-anak muda yang sebelumnya dilatih dan digembleng oleh pasukan RPKAD pun bersiap-siap mempertahankan kampung dan berhasil mengusirnya. Ada kemiripan dengan teror subuh di Kanigoro 13 Januari 1965.

Tindakan teror lainnya juga dilakukan dengan cara menghadang para aktivis Islam di jalan-jalan yang menyebabkan sering menimbulkan konflik horizontal dengan para pendukung PKI di Yogyakarta.

Muhammadiyah yang juga berkantor pusat di Yogyakarta secara kelembagaan konsisten dalam kancah pertahanan keamanan dan bela negara.Sikap itu terlihat dengan dibentuknya  Hizbul Wathan pada pra zaman perjuangan kemerdekaan dan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) saat menghadapi makar pemberontakan  G.30S / PKI.

Kontribusi positif Muhammadiyah di lapangan bela negara pada masa penghancuran G.30 S/ PKI  tersebut didorong oleh kesadaran sejarahnya yang melihat teror PKI di berbagai daerah dirasa sudah mengancam rasa keadilan kemanusiaan secara masif dan mengganggu stabilitas serta eksistensi Indonesia sebagai negara dan bangsa.

Atas dasar  itu  dengan dilandasi semangat jihad fisablillah yang didasari pula dengan dasar legal formal konstitusional, Muhammadiyah mendirikan  pada tanggal 1 Oktober 1965 jam 21.30 WIB barisan bela negara yang dikenal dengan nama (Sejarah KOKAM,Administrator). Keputusan ini  merupakan salah satu spirit organisasi dalam bentuk dukungan  kongkrit aktif Muhammadiyah bersama dengan elemen bangsa lainnya dalam memberi dukungan  moral material terhadap adanya berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan bagi kelangsungan agama dan eksistensi umat Islam di Indonesia.

Ignatius Joseph Kasimo yang dikenal sebagai bapak politik umat Katolik Indonesia dan memiliki pemikiran dan wawasan yang  luas menegaskan, bahwa komunisme, liberalism dan kapitalisme harus ditentang (Tempo 5 Februari 1977). Tiga isme itu sejatinya sama-sama produk konspirator global untuk menghancurkan semua negara dan semua agama. Sehingga sebenarnya yang harus ditentang dan diposisikan sebagai common enemy adalah dalang dibalik ideologi tersebut.

1966-10-1 Pidato Ketua Presidium Kabinet Ampera Jenderal Soeharto Pada Peringatan Setahun Pengkhianatan Gestapu-PKI

 Pidato  No Responses »
Apr 022013
 

Pidato Ketua Presidium Kabinet Ampera Jenderal Soeharto Pada Peringatan Setahun Pengkhianatan Gestapu-PKI

 

Pidato Menteri Utama Bidang Pertahanan Keamanan, Ketua Presidium Kabinet Ampera pada Peringatah Setahun Penghianatan Gestapu PKI, pada tanggal 1 Oktober 1966. Isi pidato secara lengkap dikemukakan sebagai berikut:

 

Download (PDF, 1.28MB)

Download (PDF, 1.75MB)

Download (PDF, 1.88MB)

Download (PDF, 1.91MB)

1969-03-11 Peringatan Supersemar

 Agenda Kenegaraan  No Responses »
Mar 082013
 

Peringatan Supersemar

(Penumpasan G.30.S/PKI Bukan Dendam Melainkan Membela Prinsip Pancasila)1

SELASA, 11 MARET 1969, Presiden Soeharto pagi hari bertindak sebagai Inspektur Upacara pada acara penyerahan Samkarya Nugraha kepada Kostrad. Penyerahan panji kehormatan ini bertepatan dengan lahirnya Supersemar. Dalam amanatnya Presiden Soeharto menandaskan bahwa penumpasan G.30.S./PKI bukanlah didorong oleh rasa dendam atau benci, melainkan didasarkan pada prinsip membela Pancasila. Tentang Supersemar dikatakan bahwa surat perintah tersebut tidak hanya sekedar suatu sumber hukum, tetapi juga suatu tongggak sejarah yang sangat penting bagi keselamatan rakyat, bangsa dan negara, yakni diselamatkannya Pancasila dan UUD 1945 dengan membubarkan PKI yang telah memberontak terhadap negara.

Pada malam harinya Presiden dan Ibu Tien Soeharto menghadiri selamatan yang diselenggarakan Kostrad di markas besarnya di Jakarta sehubungan dengan penghargaan Samkarya Nugraha tersebut. Pada kesempatan tersebut, Presiden memperingatkan bahwa pembubaran PKI setahun yang lalu hanyalah menghilangkan legalitas partai itu saja. Akan tetapi, jangan dikira bahwa partai yang sudah dinyatakan terlarang akan tinggal diam. Jika dipelajari doktrin dan taktik PKI, demikian Presiden, maka partai itu akan melancarkan gerakan-gerakan illegal untuk berusaha hidup kembali. Hai itu harus dicegah, sebab timbulnya PKI akan merupakan bahaya langsung terhadap kehidupan bangsa dan negara kita. Demikian antara lain yang dikatakan Presiden Soeharto. (AFR)

1 Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal 105 -106

Pengkhianatan G30S/PKI

 Galeri  2 Responses »
Mar 032013
 

Tonton Video Pengkhianatan G30S/PKI:

Actors: Bram Adrianto, Syu’bah Asa, Ade Irawan, Amaroso Katamsi, Omar Khayyam, Didi Sadi

Director : Arifin C. Noer

Release Date : 1984

Genre : Drama

Plot:

Indonesia is in turmoil. The populace lives in poverty, while the rich flaunt their wealth. President Sukarno (Umar Kayam) is ill and may die, while his political concept of Nasakom (nationalism, religion, and communism) has promoted an explosive growth in the PKI. The party, which staged a coup in 1948, has been attacking and killing people throughout the country. The weakened president is also being manipulated by the party. The PKI has manufactured a story, based on the forged Gilchrist Document, that a Generals’ Council is preparing for a coup should Sukarno die. Aidit (Syubah Asa), Syam, and the Communist Party leadership secretly plan to use this as an excuse for their own coup. The rank and file members of the Party accept the leadership’s explanation and works to compile its forces with the help of “forward-thinking” soldiers and officers, mostly from the Air Force. They plan to launch a three pronged assault by kidnapping seven generals (said to be members of the Generals’ Council), overtake the city, and secure Sukarno. The newly named G30S begins training. The rightist members of the Army are unaware of this upcoming coup, living happily with their families. By the time they realise that something is amiss, it is too late.
On the night of 30 September–1 October, seven units are sent to kidnap the generals associated with the Council. Nasution manages to escape over a wall, while his attaché Pierre Tendean comes running out, wielding a gun; Tendean is quickly captured and, when asked where Nasution is, confesses himself to be the general. Yani, who fights back, is killed in his home; Major General M. T. Haryono meets a similar fate. Chief Military Prosecutor Sutoyo Siswomiharjo, Major General Siswondo Parman, and Lieutenant General Soeprapto are captured. Brigadier General D. I. Pandjaitan goes willingly, but when he prays for too long before entering the truck he is killed. The bodies and prisoners are taken to the G30S/PKI camp in Lubang Buaya, where the survivors are tortured and killed. Their bodies are then thrown in a well. Later that morning, Untung’s men take over RRI office and force the staff there to read an speech by Untung (Bram Adrianto) which states that the G30S has moved to forestall a coup by the Generals’ Council and announces the formation of a “Revolutionary Council”. Other G30S/PKI men go to the palace to secure the president but find that he has already left. At Halim, the president speaks with the G30S leaders and declares that he will take full control of the Army. Another radio speech is soon read, outlining the composition of the new Revolutionary Council and announcing changes to Army hierarchy. The G30S leaders begin planning their escape from Halim, to be done before midnight.

Suharto (Amoroso Katamsi), awoken early in the morning, denies Untung’s announcement, stating explicitly that there is no Generals’ Council and making an adjunct record notes on the true nature of G30S. As there is a power vacuum with Yani dead, Suharto takes temporary control of the Army and begins planning a counter-assault with his men; he is, however, unwilling to force a fight. He instead states that he will give a radio announcement, which is delivered after forces loyal to him retake the RRI office; it outlines the situation, describes G30S as counter-revolutionary, and states that the Army will deal with the coup. Shortly thereafter the coup leaders flee Halim, and Suharto’s troops retake the air base. Some time later, forces under Suharto’s leadership attack a G30S/PKI headquarters. While PKI-affiliated soldiers fight, the Party leadership escapes and separates, planning to continue their struggle underground.

Suharto is soon called to the secondary palace in Bogor to speak with Sukarno. There, the president says that he has received assurances from Air Marshal Omar Dani that the Air Force was not involved. Suharto refutes the statement, noting that the movement’s arms were like those of the Air Force. The meeting eventually results in Suharto being confirmed as leader of the Army, working together with Pranoto Reksosamudra. In their investigation of the events, the Army discovers the camp at Lubang Buaya – including the generals’ bodies, which are recovered while Suharto delivers a speech describing the coup and the PKI’s role in it. The generals are interred elsewhere and Suharto delivers a hagiographic eulogy, in which he condemns the G30S and PKI and urges the Indonesian people to continue the fallen generals’ struggle.

 

 

TRITURA Berkumandang

 Biografi  No Responses »
Feb 222013
 

“TRITURA BERKUMANDANG”

(Bubarkan PKI, Bubarkan Kabinet Dwikora dan Turunkan Harga )1

Gaduh yang memuncak tidak terhenti, gerah meliputi dunia kampus mahasiswa.

Di tengah suasana ini Kabinet Dwikora membuat langkah yang tambah menggoncangkan. Di bulan Desember 1965 terjadi penggantian uang dan uang lama diturunkan nilainya: yang Rp. 1.000,- dijadikan Rp. 1,-. Tentu saja keadaan menjadi tambah goyah dan panas. Lalu pemerintah menaikkan harga BBM yang menyebabkan harga karcis bus dan kendaraan umum lainnya naik juga. Tarif bus yang naik menjadi Rp. 200,- menjadi Rp. 1000,- menyebabkan para mahasiswa tidak tahan.

Kejadian ini ditafsirkan oleh sementara pihak sebagai usaha beberapa menteri untuk mengalihkan perhatian rakyat dari fokus pengganyangan Gestapu/PKI ke soal kenaikan harga, ke issue ekonomi.

Maka para mahasiswa berkumpul di gedung Fakultas Kedokteran, di Salemba. Lalu mengadakan demonstrasi di bulan puasa. Sementara saya mendengar para mahasiswa dan pemuda itu berseru-seru “Hidup Pak Harto! Hidup Pak Harto!”, saya berusaha keras, menjaga agar jangan sampai terjadi chaos. Kalau itu yang sampai terjadi, hancurlah kita semua dan PKI yang bakal bersorak.

Corat-coret di dinding-dinding, di jalan-jalan tambah menjadi-jadi. Dan tulisan-tulisan dengan huruf-huruf besar itu mulai mengarah pada soal-soal probadi Bung Karno disamping mencaci Subandrio dengan sebutan “Anjing Peking”, Chaerul Saleh dan beberapa orang lagi. “Stop impor istri”, tulisannya. Maka Bung Karno mulai memarahi mahasiswa.

Dalam periode ini lahir “Eksponen 66” seperti yang disebut para pelakunya sendiri, para mahasiswa yang aktif menentang kebijaksanaan pemerintah waktu itu. Tri Tuntutan Rakyat, “Tritura”, dikumandangkan, yaitu: Bubarkan PKI, retool (bubarkan) Kabinet Dwikora, dan turunkan harga.

Sementara pangkat saya dinaikkan pada tanggal 1 Februari 1996 menjadi Letnan Jenderal, saya berulang kali mengadakan hubungan dengan para mahasiswa itu. Saya mendengarkan pendapat mereka, keinginan mereka dan hasrat mereka. Saya merasa harus dekat dengan mereka, sebab merekalah yang bakal bisa membantu saya, menjaga jangan sampai terjadi kekacauan yang berlebihan. Chaos tidak boleh terjadi. Dan kalau para mahasiswa saja yang turun ke jalan, mereka akan bisa diajak bicara, mereka akan mengerti apa itu disiplin.

*

Di tengah bulan Januari para mahasiswa itu datang di Istana Bogor, sewaktu Kabinet bersidang di sana. Tentu saja terjadi kerepotan bagi para penjaga Istana untuk menahan luapan amarah mahasiswa itu. Saya berusaha menenangkan para mahasiswa itu.

Presiden Soekrano menerima delegasi KAMMI dan menjelaskan kepada mereka, betapa parahnya situasi ekonomi di Indonesia serta memberikan laporan Komisi Penelitian tentang apa yang terjadi di bulan-bulan Oktober, November, dan Desember yang baru lalu, halaman sejarah kita. Presiden mengemukakan memahami tuntutan para mahasiswa itu dan akhirnya menyatakan bersedia menurunkan harga minyak yang belum lama sudah dinaikkannya serta akan mencari jalan untuk menurunkan harga barang secara keseluruhan.

Namun, rupanya apa yang mengganjal di hati Bung Karno mengenai mahasiswa-mahasiswa itu tak tertahankan dan dalam pidato di Jakarta pada hari setelah Sidang Kabinet di Bogor, setelah bertemu muka dengan delegasi mahasiswa itu, Bung Karno menuduh mahasiswa itu dimanipulasi oleh kekuatan-kekuatan neokolonialis dan imperialis (Nekolim). Akibatnya, terjadilah kerusuhan antara anggota-anggota KAMI dengan mahasiswa yang pro Bung Karno.

Tetapi Lebaran menyetop keributan ini, sedikitnya untuk barang seminggu, atau sepuluh hari.

Lalu para mahasiswa di Jakarta dan Bandung bekerja sama dan mudik. Demonstrasi di jakarta disambung dengan di Bandung. Unjuk rasa di Bandung merembet ke Jakarta. Begitu juga stop kuliah di Jakarta menular ke kampus di Bandung.

Menteri PTIP Syarief Thayeb menangani soal ketertiban kuliah itu.

Kemudian Bung Karno, yang berusaha menekan kegaduhan yang mengarah kepadanya, memerintahkan untuk membentuk “Barisan Soekarno”. Saya lihat itu bisa berbahaya dan cepat saya cegat, saya tidak menyetujuinya. Maka terbendunglah bahaya pertarungan fisik yang bisa membawa banyak korban.

Para mahasiswa dari bandung bercampur dengan yang dari Jakarta menduduki gedung MPRS sambil mencoreti dinding-dinding. Unjuk rasa mereka sudah tambah mengarah lagi kepada pribadi Presiden Soekarno, di samping pada pembubaran PKI.

*

Pada tanggal 21 Februari 1966 Presiden Soekarno meretool kabinet menjadi “Kabinet Dwikora yang disempurnakan”. Jenderal Nasution tidak lagi didudukkannya sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan sementara saya ditetapkan menjadi Menteri/Panglima AD dan Kepala Staf Komando Tertinggi.

Pada waktu pelantikan kabinet baru tidak banyak memuaskan banyak pihak karena masih banyak wajah lama; para mahasiswa dan pemuda mengadakan demonstrasi, bergerak ke Istana. Mereka yang mengenakan jaket-jaket kuning itu menutup jalan dan mengempiskan ban-ban mobil. Tetapi para menteri berhasil mencapai Istana dengan menaiki helikopter dan sebagian berjalan kaki.

Para mahasiswa berusaha masuk ke Istana. Pasukan Cakrabirawa yang bertugas menjaga keamanan di dalam jadi repot. Bentrokan tidak terelakkan dan lepaslah peluru. Seorang mahasiwa, Arief Rachman Hakim jadi korban. Dan rasa duka meliputi bukan saja keluarga kampus, tetapi juga kami yang mengirimkan karangan bunga tanda turut sedih waktu penguburan mahasiswa yang malang itu.

Kejadian ini menyebabkan para mahasiswa tambah gundah dan menjadi marah. Maka mereka menaikkan lagi aksi-aksi mereka, sementara saya berusaha menenangkan mereka. “Kita harus tetap sabar, sewaktu kita tetap berusaha.” Itulah pegangan saya.

Saya kemudian berpesan kepada Kemal Idris, Kepala Staf Kostrad waktu itu, supaya melindungi anak-anak muda yang berdemonstrasi dari serangan Cakrabirawa. Saya menaruh harapan pada anak-anak muda yang mengadakan demonstrasi itu.

Arif Rachman Hakim diabadikan oleh teman-temannya dengan membentuk sebuah organisasi kesatuan aksi mahasiswa dan pelajar Resimen Arief Rachman Hakim.

Demonstrasi pun terjadi lagi, bergerak lagi dengan corat-coret di pelbagai tempat dan di berbagai kesempatan. Kemudian mereka mengalir ke arah kota, dan gedung Kedutaan RRC yang tadinya kukuh dipertahankan baik oleh penghuni itu maupun oleh kesatuan kita, di dobrak oleh gelombang demonstran itu.

1Penuturan Presiden Soeharto, dikutip langsung dari buku “Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya” yang ditulis G. Dwipayana dan Ramadhan KH, diterbitkan PT Citra Kharisma Bunda Jakarta, tahun 1982, hal 161-164.

Lahirnya “Supersemar”

 Biografi  No Responses »
Jan 282013
 

LAHIRNYA SUPERSEMAR[1]

Menteri Veteran Mayjen. Basuki Rahmat, Menteri Perindustrian Ringan Brigjen. M. Yusuf, dan Pangdam V Jaya Brigjen Amirmachmud datang di rumah saya, di Jalan Haji Agis Salim. Dalam keadaan flu berat, batuk-batuk dan tidak bisa bicara keras saya terima mereka. Saya mengenakan piyama dan leher dibebat dengan kain angkin milik istri saya.

Mereka ceritakan apa yang terjadi di Istana tadi pagi sewaktu Sidang Kabinet yang tidak bisa saya hadiri karena sakit.

“Bung Karno meninggalkan sidang dengan tergesa”, kata salah seorang di antara mereka. “Gara-gara laporan Sabur pada Bung Karno, ada pasukan tidak dikenal mengepung Istana.” Inilah rupanya yang membuat Bung Karno resah. Dengan tergesa-gesa Bung Karno meninggalkan sidang dan diajaknya Subandrio dan Chaerul Saleh. Dengan helikopter mereka terbang ke Bogor. Pimpinan sidang diserahkan kepada Pak Leimena, yang kemudian segera menutupnya saja, karena acaranya tidak menentu.

Kemudian ketiga jenderal itu mengambil inisiatif untuk menyusul Bung Karno ke Bogor dengan maksud menemui Bung Karno agar lebih tentram dan sekaligus menunjukkan kepada beliau bahwa AD tidak mengucilkannya.

Sebelum berangkat ketiga jenderal itu minta izin saya dan bertanya apa pesan saya. Saya jawab, “Sampaikan salam dan hormat saya kepada Bung Karno. Laporkan, saya dalam keadaan sakit. Kalau saya diberi kepercayaan, keadaan sekarng ini akan saya atasi”.

Dengan pesan itu ketiga jenderal berangkat ke Bogor dan pada malamnya mereka sudah datang kembali di rumah di Jalan Haji Agus Salim dengan menyerahkan surat perintah dari Presiden Soekarno. Setelah saya membaca surat perintah tertanggal 11 Maret 1966 itu dan memahami isinya, seketika saya mengambil keputusan:

Bubarkan PKI; segera adakan rapat staf dan undang semua Panglima Angkatan di Kostrad; Jenderal basuki Rahmat bersiap-siap memberi penjelasan mengenai surat perintah itu.

Rapat di Kostrad saya buka dengan memberi penjelasan tentang situasi terakhir, khususnya jalannya Sidang Kabinet, perginya tiga jenderal ke Bogor atas izin saya dan kemudian kembalinya mereka dengan membawa surat perintah dari Presiden Soekarno untuk saya. Saya beri kesempatan kepada Jenderal Basuki Rahmat untuk menjelaskan. Rapat mendengarkannya.

Secara kronologis Jenderal basuki Rahmat menceritakan kejadian di Bogor. Setibanya di Istana, mereka melaporkan maksud dan tujuan mereka datang. Mereka mendapat dampratan dari Bung Karno, karena Bung Karno merasa dibiarkan kewibawaannya dirongrong oleh demonstran. Akhirnya ada pertanyaan dari Bung Karno, apa yang harus dilakukan sekarang?. Diantara tiga jenderal ada yang menyampaikan pesan saya dengan bahasanya sendiri: “Percayakan saja kepada Pak Harto.” Bung Karno marah lagi, karena merasa sudah memberi kepercayaan kepada saya, tetapi tidak ada tindakan apa-apa. Disambung lagi oleh salah seorang dari ketiga jenderal itu, “Barangkali diperlukan surat perintah.”

“Baik, siapkan surat perintah itu, “ Jawab Bung Karno. Tiga jenderal dengan dibantu oleh Ajudan Presiden Brigjen. Sabur menyiapkan surat perintah. Dikoreksi oleh Bung Karno dengan bantuan tiga Waperdam yaitu Subandrio, Chaerul Saleh, dan Pak Leimena, akhirnya Surat Perintah 11 Maret ditandatangani oleh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Isinya: Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS Soekarno, memutuskan, memerintahkan kepada saya untuk atas namanya mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, agar terjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden Soekarno demi krutuhan bangsa dan nehara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

Dua butir pasal lagi di bawahnya , yakni saya harus mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan-angkatan lainnya dengan sebaik-baiknya, dan supaya saya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan tugas dan tanggung jawab saya itu.

Setelah Jenderal basuki Rahmat selesai menjelaskan pada rapat, saya mengambil keputusan “Bubarkan PKI” berdasarkan wewenang yang ada pada SP 11 Maret 1966 (Supersemar). Saya perintahkan Jenderal Soetjipto, S.H. menyiapkan keputusan itu.

Malam itu juga Soetjipto, Ketua G-5 Koti, menelepon Kolonel Sudharmono, minta disiapkan rancangan surat keputusan membubarkan PKI. Waktu itu sudah pukul 24.00 tengah malam. Letnan Moerdiono membantu Sudharmono.

Sementara itu memang tuntutan pembubaran PKI sudah menjadi aspirasi yang meluas. G.30.S itu sendiri secara fisik sudah tertumpas. Tetapi PKI, yang merupakan sumber gerakan, belum juga ditindak. Bung Karno yang tidak berkehendak PKI dibubarkan. Dan ini mendorong situasi dalam krisis yang semakin meruncing.

Sudharmono segera menyiapkan naskah pembubaran PKI itu dengan “Supersemar” sebagai landasan pijak yuridisnya. Surat keputusan pembubaran PKI itu diparaf oleh Alamsyah. Terus diberikan kepada saya. Saya setujui naskah pembubaran PKI itu. Saya menandatanganinya. Maka lahirlah keputusan Presiden No. 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 yang saya tandatangani.

Tepat pukul 06.00 pagi tanggal 12 Maret 1966 RRI mengumumkan pembubaran PKI itu. Tak Syak lagi ini tindakan pertama dengan landasan “Supersemar” yang amat penting.

Dengan begitu, tuntutan rakyat agar PKI dibubarkan terlaksana. Berita itu segera tersebar luas. Bukti bahwa masyarakat menyambut dengan gembira keputusan itu terlihat pada sambutan massa terhadap parade yang terjadi tanggal 12 Maret 1966 itu. Saya tahu, pagi-paginya memang ada permintaan untuk membatalkan parade penyambutan terhadap keputusan saya itu. Tetapi rakyat sudah siap menyambutnya dan parade itu terlaksana dengan sambutan rakyat yang menunjukkan kegembiraan. Masyarakat di seluruh Indoensia juga menyambut meriah keputusan itu. Dan awal sebuah sejarah baru pun dimulai.

Selaku pengemban Surat Perintah 11 Maret itu saya melakukan seruntutan tindakan. Saya membuat poengumuman berisi penjelasan tentang Supersemar itu dan seruan untuk tidak bertindak sendiri-sendiri. Lalu saya buat Perintah Harian ABRI tentang sikap ABRI terhadap keadaan politik dan penyelewengan revolusi.

Di samping menetapkan keputusan mengenai pembubaran PKI, saya pun membuat pengumuman yang berisi seruan kepad apengusaha untuk membantu ketenangan ekonomi nasional. Itu semua yang saya keluarkan pada tanggal 12 Maret 1966.

Esok harinya keluar lagi dari tangan saya pengumuman yang berisi seruan kepada aparatur negara untuk memelihara kelancaran roda Pemerintahan/Daerah. Lalu pengumuman lainnya yang berisikan seruan kepada aparat Pemerintah Pusat untuk memelihara kelancaran pemerintahan.

Esok harinya lagi saya keluarkan instruksi, larangan pimpinan parpol dan Ormas untuk menerima bekas anggota PKI atau ormasnya.

DI samping itu saya membuat seruan agar semua anggota PKI atau ormasnya melaporkan diri kepada aparat pemerintah terdekat.

Selang beberapa hari kemudian pengumuman  tentang pengamanan terhadap 15 Menteri Kabinet Dwikora saya keluarkan, dan di samping itu saya keluarkan Keputusan Presiden tentang penunjukan menteri-menteri ad interim, berhubung dengan sejumlah menteri ditahan.

Setelah itu saya keluarkan pula instruksi mengenai dimulainya kuliah dan sekolah bagi mahasiswa dan pelajar.

Aksi mahasiswa mereda.

Memang setelah saya umumkan tentang adanya “Supersemar” itu, dipersoalkan orang, apakah surat perintah itu hanya satu “instruksi” Presiden kepada saya, ayaukah satu “pemindahan kekuasaan eksekutif yang terbatas”?. Menurut saya, perintah itu dikeluarkan di saat negara sedang berada dalam bahaya, sedangkan keamanan, ketertiban dan pemerintahan berada dalam keadaan berantakan.

Seperti saya nyatakan di depan Radio dan TVRI di pertengahan Juni 1966, saya tidak akan sering menggunakan Surat Perintah 11 Maret tersebut, lebih-lebih kalau surat perintah itu belum diperlukan. Mata pedang akan menjadi utmpul bila selalu digunakan. Sebagai perbandingan saya kemukakan, segerombolan monyet yang menyerang ladang jagung si Polan dapat diusir hanya dengan tepukan tangan penjaganya. Oleh karena itu, tidaklah baik memobilisasi satu kompi kendaraan berlapis baja Cuma untuk mengusir segerombolan kera.

Lima tahun kemudian, untuk pertama kalinya saya jelaskan latar belakang dan sejarah lahirnya “Supersemar” itu, karena rakyat Indonesia memang berhak mengetahuinya. “Supersemar” merupakan bagian sejarah yang sangat penting untuk meluruskan kembali perjuangan bangsa dalam mempertahankan cita-cita kemerdekaan dan memberi isi pada kemerdekaan.

Berkenaan dengan ini, beberapa kali saya telah menolak prakarsa untuk memperingati hari lahirnya “Supersemar” secara besar-besaran. Ini untuk menghindarkan timbulnya mitos terhadap peristiwa itu atau terhadap diri saya sendiri.

Saya tidak pernah menganggap “Supersemar” itu sebagai tujuan untuk memperoleh kekuasaan. Surat Perintah 11 Maret itu juga bukan merupakan alat untuk mengadakan coup secara terselubung. “Supersemar” itu adlaah awal perjuangan orde baru.

[1]        Penuturan Presiden Soeharto, dikutip langsung dari buku “Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya” yang ditulis G. Dwipayana dan Ramadhan KH,  diterbitkan PT Citra Kharisma Bunda Jakarta, tahun 1982