Apr 142014
 

Pidato Balasan Presiden Soeharto Pada Penyerahan Surat Kepercayaan Dubes Yaman

Pidato Balasan Presiden Soeharto pada Upacara Penyerahan Surat-surat Kepercayaan Yang Mulia Abdul Malik Mohamed Abdul Wasea Al-Tayyeb, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Arab Yaman untuk Republik Indonesia tanggal 15 November 1989 Istana Merdeka, Jakarta. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

Apr 082014
 

Tidak Mampu Tingkatkan Operasi, Pemerintam Ambil Alih Perusahaan Bis Kota[1]

SELASA, 17 APRIL 1979, Setelah menghadap Presiden di Bina Graha siang ini, Menteri Perhubungan a.i., Radius Prawiro, mengatakan bahwa ia telah melaporkan tentang keadaan perusahaan bis kota yang tidak mampu lagi meningkatkan operasinya, sehingga Pemerintah mengambil alih pengelolaan perusahaan-perusahaan itu. Perusahaan-perusahaan angkutan kota yang diambil alih oleh Pemerintah itu adalah PT Saudaranta, PT Arion, PT Marantama, PT Muri Asih, PT Solo Bone Agung, PT Medal Sekarwangi, PT Jakarta Transport, dan PT Ajiwirja. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 151. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 072014
 

Presiden Soeharto Menerima Laporan Kunjungan Wapres Adam Malik ke Irak dan Turki[1]

SELASA, 17 APRIL 1979, Setengah jam setelah menerima kunjungan Duta Besar Mesir untuk Indonesia, di tempat yang sama, Presiden Soeharto menerima Wakil Presiden Adam Malik. Dalam pertemuan selama 40 menit itu, Wakil Presiden melaporkan hasil kunjungannya ke Irak dan Turki yang berlangsung dari tanggal 8 sampai dengan 16 April kemarin.

Setelah menemui Presiden Soeharto, Adam Malik mengatakan bahwa Pemerintah belum menetapkan susunan delegasi Indonesia ke KTT Non Blok di Havana. Ia mengatakan bahwa sebelum mengambil sesuatu keputusan, Indonesia akan terus mengikuti persiapan-persiapan yang dilakukan Kuba untuk menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi itu. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 151. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 072014
 

Presiden Soeharto Menerima Pesan Khusus Anwar Sadat[1]

SELASA, 17 APRIL 1979, Pada jam 10.30 pagi ini, bertempat di Bina Graha, Presiden Soeharto menerima kunjungan Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Aly Khashaba. Duta Besar Khashaba mengunjungi Presiden untuk menyampaikan pesan khusus dari Presiden Mesir, Anwar Sadat. Selesai bertemu Presiden Soeharto, ia menolak menjelaskan isi pesan khusus itu. Kepada pers ia mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan Presiden Soeharto, ia lebih banyak mendengarkan penjelasan Presiden tentang posisi Indonesia dalam gerakan Non Blok. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 151. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 072014
 

Presiden Soeharto Menerima Utusan Khusus Presiden Fidel Castro[1]

 KAMIS, 12 APRIL 1979. Didampingi Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja, Menteri Industri dan Baja Kuba, Lester Rodrigues Perez, menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini. Ia datang dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus Presiden Fidel Castro untuk menyampaikan surat pribadi Kepala Negara Kuba itu kepada Presiden Soeharto. Ikut mendampinginya dalam pertemuan tersebut adalah Duta Besar Kuba untuk Malaysia dan Jepang, Jose A Guera, dan Direktur Jenderal Asia dan Pasifik Departemen Luar Negeri Kuba, Rolando Lopez.

Tidak diungkapkan oleh Utusan Khusus itu mengenai isi pesan pribadi Presiden Castro kepada Presiden Soeharto. Kepada pers ia hanya mengatakan bahwa Indonesia dan Kuba mempunyai pandangan sama mengenai isu-isu politik internasional yang akan dibahas dalam KTT Non Blok VI yang akan berlangsung di Havana, ibukota Kuba, pada bulan Oktober yang akan datang. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 150. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 072014
 

Presiden Soeharto Instruksikan Penyelesaian 489,4 KM Jalan Aceh-Sumut[1]

RABU, 11 APRIL 1979, Presiden Soeharto menginstruksikan agar jalan negara yang menghubungkan Banda Aceh dengan perbatasan Sumatera Utara sepanjang 489,4 kilometer dapat segera diselesaikan pembangunannya. Demikian diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum, Purnomosidi Hadjisarosa, hari ini ketika ia menginspeksi proyek penanggulangan banjir di daerah Geumpang, Kabupaten Aceh Pidie. Menurut Menteri Purnomosidi, pembangunan jalan dengan konstruksi aspal beton tersebut akan dapat diselesaikan dalani waktu dua tahun.

Dikemukakannya pula bahwa Presiden telah menetapkan adanya sebuah dana Inpres baru. Inpres ini khusus untuk meningkatkan jalan-jalan yang dinilai besar manfaatnya bagi pengembangan suatu daerah kritis, seperti jalan kabupaten. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 150. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 072014
 

Sudomo dan Sumarlin Laporkan Hasil Operasi Tertib, Penertiban Aparat[1]

 SELASA, 10 APRIL 1979, Panglima Kopkamtib, Laksamana Sudomo, dan Menteri PAN, Dr. JB Sumarlin, jam 10.00 pagi ini menghadap Kepala Negara di Cendana. Mereka datang untuk memberikan laporan mengenai perkembangan kegiatan Opstib dan usaha penertiban aparatur negara. Usai menghadap, Menteri Sumarlin mengatakan bahwa selama bulan Maret 1979 tercatat 113 buah kasus, yaitu kasus penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan bukti pembelian oleh suatu perusahaan niaga negara. Kasus-kasus tersebut melibatkan 154 orang pegawai. Jumlah ini adalah lebih besar daripada bulan Februari yang mencatat 100 kasus yang melibatkan 136 orang.

Sementara itu Laksamana Sudomo mengatakan bahwa sampai bulan Maret yang lalu Opstib telah menerima 1.200 pucuk surat; semua surat-surat itu dialamatkan ke Kotak Pos 999. Diungkapkannya pula bahwa sampai Maret Opstib antara lain telah menangani 4.039 kasus di bidang administrasi, 504 kasus dalam bidang hukum, dan 225 kasus lain-lain. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 149. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 072014
 

Presiden Soeharto-Dubes RI untuk Filipina Bahas Rencana Pertemuan dengan Marcos[1]

SELASA, 10 APRIL 1979, Duta Besar RI untuk Filipina, Marsekal Sudarmono, pukul 09.30 pagi ini menghadap Presiden Soeharto di Cendana. Selain melaporkan perkembangan hubungan Indonesia dan Filipina pada umumnya, dalam pertemuan itu juga telah dibahas mengenai rencana pertemuan tidak resmi antara Presiden Soeharto dan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos. Pembicaraan tidak resmi itu akan dilangsungkan di Filipina, tetapi waktunya masih belum ditentukan. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 149. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 072014
 

Menjelang Pemilu 1987[1]

Menjelang Pemilu 1987, lewat pertengahan 1986, ramai lagi terdengar orang meminta supaya  saya bersedia dicalonkan kembali sebagai Presiden. Dari berbagai tempat dan daerah, dinyatakan kebulatan tekad yang isinya seperti tadi. Setiap saya mendengar peryataan-pernyataan itu, terus terang saja, saya merasa miris (ngeri), berdiri bulu roma saya. Miris bukan takut menghadapi tantangan, tidak! Tetapi, miris karena mengetahui tugas yang berat yang ada di depan kita itu.

Perasaan ini saya terangkan sewaktu HUT ke-22 Golkar di Balai Sidang di bulan Oktober 1986. Waktu itu secara resmi Golkar, menyatakan kebulatan tekad, mencalonkan kembali saya untuk menjadi Presiden di masa bakti 1988-1993.

Dalam kesempatan itu saya kemukakan bahwa penentuan haluan negara di masa depan dan pengangkatan Presiden adalah wewenang Sidang Umum MPR tahun 1988 hasil Pemilihan Umum tahun 1987. Sepanjang pernyataan mengenai diri saya, yaitu mencalonkan kembali saya untuk menjadi Presiden, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Sebagai hamba Tuhan pencipta alam semesta ini, tentu saya harus memanjatkan rasa syukur atas rahmat yang diberikan kepada saya. Tetapi sebagai manusia biasa, Saudara-saudara pun harus mengetahuinya, setiap saya mendengar pernyataan-pernyataan itu, terus terang, saya merasa miris karena mengetahui tugas yang begitu berat.

Begitu pun saya merasa miris karena mengetahui pula harapan yang demikian besar daripada rakyat Indonesia mengenai suksesnya pembangunan, sedangkan yang mengetahui keadaan sebenarnya diri saya adalah saya sendiri. Saya tidak jauh berbeda dengan warganegara lainnya. Saya merasa tidak ada kelebihan sedikit pun dari warganegara lainnya. Bahkan yang saya rasakan adalah kekurangan-kekurangan yang sedemikian banyak pada diri saya.

Kepercayaan yang sedang rakyat berikan kepada saya sekarang saya lakukan hanya dengan mengerahkan segala tenaga dan pikiran. Dan hasilnya juga tidak lebih dari apa yang disaksikan oleh rakyat itu sendiri.

Sekarang (1986) kita dihadapkan pada satu tantangan yang berat. Terus terang saja, setiap saat kami berdua —berdua dengan istri saya, pendamping saya— timbul pertanyaan, apakah saya masih mampu melaksanakan tugas itu?

Saya percaya akan kebijaksanaan dan kewaspadaan rakyat dalam hal memilih wakil-wakilnya. Dan wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga tinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat tentu akan waspada terhadap diri saya dan juga akan benar-benar memperhatikan kepentingan negara dan bangsa.

Dan jika kenyataan nanti menunjukkan bahwa saya dipilih kembali jadi Presiden RI, hanya satu yang saya minta:

Bilamana dalam melaksanakan tugas nanti, selama lima tahun itu, di tengah jalan saya dipandang tidak mampu, supaya segera saya diganti. Dan tidak perlu secara ribut-ribut.

MPR sebagai pemegang kedaulatan mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas memilih Presiden itu secara konstitusional. Mengenai kedudukan kepresidenan itu sendiri saya sudah berulang kali menegaskan bahwa saya menjamin tak akan ada presiden seumur hidup. Menurut konstitusi kita, presiden dipilih untuk melaksanakan GBHN, dan GBHN berlaku untuk lima tahun.

Mekanisme kepemimpinan nasional yang berdasarkan konstitusi ini perlu terus dibudayakan. Rakyat harus diberi kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya. Rakyat yang menentukan kehendaknya untuk selama lima tahun, setelah itu memilih salah satu dari warganegaranya untuk melaksanakan GBHN yang dikontrol oleh DPR dan hanya bertanggungjawab kepada MPR. Presiden tak bisa diganggu gugat oleh DPR, begitu sebaliknya. Bila ada konflik, MPR yang akan mengatasinya, melalui sidang istimewanya.

Kasus konflik itu pernah terjadi pada tahun 1967, ketika terjadi konflik antara wakil rakyat dan Bung Karno. Waktu itu terus terang ada kekuatan partai politik yang meminta ABRI segera mengambil oper, atau kasarnya dengan perebutan kekuasaan. Tetapi, alhamdulillah, saya tetap berpegang teguh pada pendirian bahwa kita jangan meninggalkan lembaran hitam dengan perebutan kekuasaan, sehingga kita bisa menunjukkan kepada rakyat, bahwa pada waktu perubahan pemerintahan itu bukan terjadi perebutan kekuasaan, melainkan karena pertanggungjawaban, Presiden sebagai Mandataris MPRS dicabut mandatnya dan MPRS mengambil langkah-langkah lain.

Mekanisme ini yang harus dibudayakan sehingga tak perlu khawatir bahwasanya akan ada Presiden seumur hidup, atau Presiden yang sedang dalam jabatannya tidak bisa diganggu gugat, walaupun membuat kesalahan.

Waktu menyaksikan orang-orang menyampaikan kebulatan tekad, saya yakin itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Itu menyangkut usaha menegakkan mekanisme kepemimpinan nasional berdasarkan UUD ’45. Kejadian itu tidak dengan paksaan dari pejabat atau dari pimpinan sosial politik.

Sejak semula saya mengusahakan supaya mekanisme kepemimpinan nasional itu tegak, sesuai dengan dasar-dasar negara kita. Janganlah kita sampai keliru dalam penerapan pengertian kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang kita anut harus benar-benar menggambarkan bahwa rakyat itu benar-benar berdaulat. Tetapi dalam pelaksanaannya janganlah kita keliru.

Dalam menentukan haluan negara, maka rakyat mempercayakan pada wakil-wakil yang nanti akan duduk dalam MPR. Untuk itu diadakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Anggota-anggota DPR ditambah dengan wakil-wakil daerah dan golongan lalu duduk dalam MPR. MPR itulah yang memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyat itu.

Dalam pemilihan umum itu tidak hanya dipilih wakil-wakil rakyat, tetapi juga harus diberikan bekal kepada mereka yang akan dipilih itu berupa apa yang harus diperjuangkan oleh yang duduk di DPR dan MPR. Dus, pernyataan-pernyataan itu, seperti kebulatan tekad itu, merupakan hak rakyat untuk membekali calon-calon yang akan mereka pilih. Kali ini, menjelang pemilu 1987 dan Sidang Umum MPR 1988, mereka meminta kepada saya supaya saya bersedia dicalonkan dan diangkat kembali sebagai Presiden/Mandataris. Mereka meminta kepada MPR supaya memilih dan mengangkat kembali Pak Harto sebagai Presiden/Mandataris MPR. Pernyataan begitu adalah hak rakyat. Tetapi yang mengangkat seseorang sebagai Presiden RI/Mandataris itu adalah MPR. Bukan yang lain.

Dengan semua ini tidak berarti bahwa mereka mendahului keputusan MPR. Mereka cuma memberi bekal. MPR nanti menentukan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Setelah itu memilih salah seorang warganegara RI ini untuk menjadi Presiden/ Mandataris yang akan melaksanakan GBHN itu tadi. Jadi, yang memilih adalah MPR, bukan orang-orang yang mencalonkan saya. Bila saya mencalonkan diri, itu tidak sesuai dengan konstitusi. Pencalonan diri masing-masing individu tidak sesuai dengan konstitusi kita.

Partai-partai dan Golongan Karya mengajukan calonnya masing­masing. Jadi, pada dasarnya, bisa terjadi Golongan Karya mencalonkan si A, PPP mengajukan si B, PDI mencalonkan si C. Bahwa sekarang menjelang pemilu 1987 semua itu mengajukan satu calon, itu adalah kebetulan.

Semua meminta supaya saya bersedia dicalonkan lagi untuk jadi Presiden/Mandataris dan meminta MPR nanti untuk memilih Pak Harto lagi. Tetapi kalau saya tidak bersedia, tentunya tidak jadi, dan MPR pasti mampu memilih calon yang lain.

Nah, inilah baiknya, sebelum sidang MPR berjalan, rakyat sudah menunjukkan keinginannya, menitipkan pesannya, supaya kita semua sudah bisa tahu. Ini adalah dalam rangka membudayakan UUD ’45. Jadi, semuanya itu bukan bermain sandiwara, melainkan kesadaran politik rakyat. Saya menilainya, itu adalah hasil pembangunan politik sejak lahirnya Orde Baru sampai sekarang.

Siapa pun yang akan ditunjuk, itu tidak usah lagi menjadi masalah. Rupanya ini yang masih ditakutkan orang-orang di luar negeri sampai sekarang (permulaan 1987). Mereka seperti was-was, apakah setelah saya nanti, pada waktunya, mampu kita melaksanakan. penggantian pimpinan nasional dengan suasana yang tetap stabil. Ini pertanyaan yang ada di luar negeri. Mereka seperti belum tahu bahwa yang jadi dasar semua ini adalah Pancasila dan UUD ’45 dan bukan kehendak saya.

Ada-ada saja, sudah sekian kali kita melaksanakan suatu sistem pergantian pimpinan nasional berdasarkan pada UUD ’45, orang luar seperti masih saja belum mengerti. Memang mereka menilai bahwa Indonesia belum berpengalaman benar di dalam melaksanakan pergantian kepemimpinan nasional itu, padahal sudah beberapa kali dilaksanakan berdasarkan sistem yang kita bangun. Pengalaman yang sudah-sudah, sewaktu pergantian kepemimpinan nasional dari Bung Karno kepada saya, seolah-olah terjadi dengan ricuh. Ada yang menilainya seakan-akan itu terjadi dengan kekerasan. Padahal sama sekali tidak begitu! Itu telah terjadi dengan secara konstitusional juga.

Jadi, demikianlah kita membudayakan mekanisme kepemimpinan nasional.

***



[1] Penuturan Presiden Soeharto, dikutip dari buku “Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya” yang ditulis G. Dwipayana dan Ramadhan KH, diterbitkan PT Citra Kharisma Bunda Jakarta tahun 1982, hlm 466-470.

Apr 072014
 

Presiden Soeharto: Umat Beragama Jangan Berfikir dan Bertindak Sepihak[1]

 SENIN, 9 APRIL 1979, Selesai melantik pimpinan BP7, Kepala Negara menerima Menteri Agama, Alamsyah Ratu Perwiranegara, di Istana Merdeka. Usai menghadap, Alamsyah mengatakan bahwa dalam pertemuan itu Presiden menegaskan kembali harapannya agar umat beragama di Indonesia tidak berpikir dan bertindak sepihak saja. Dianjurkannya untuk berpikir dan bertindak sebagai seorang umat beragama dan berwarganegara Indonesia, sehingga tindakan sesuatu umat tidak merugikan pihak lain sesama warga negara. Demikian diungkapkan oleh Menteri Agama.



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 148. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003