Oct 142014
 

Penyelamat Pancasila

H Jailani Naro

(Wakil ketua MPR/DPR masa bakti 1987-1992, Partai Persatuan Pembangunan)

Tahun 1966 angin lama yang menyesakkan dada tiba-tiba terhenti. Angin baru yang menyegarkan mulai berhembus. Letnan Jenderal TNI Soeharto membubarkan PKI untuk memenuhi rasa keadilan di hati rakyat Indonesia. Nama Letnan Jenderal TNI Soeharto mendapat tempat khusus di hati rakyat dan dalam sanubari saya.
Tahun 1968, suatu kesempatan emas hinggap kepada saya. Saya berkenalan dengan Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto. Perkenalan ini terjadi dalam rangka pembentukan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Sebagai salah seorang utusan dari kelompok pemrakarsa berdirinya Parmusi, saya mengikuti pertemuan-pertemuan yang diadakan dengan Bapak Soeharto.
Tahun 1971-1978. Tugas-tugas saya sebagai Wakil Ketua DPR memungkinkan saya untuk sering melakukankontak/komunikasi dengan Presiden Soeharto, baik dalam rangka dinas maupun hubungan pribadi.
Tahun 1978-1987. Tugas-tugas saya sebagai Wakil Ketua DPA-RI memperpendek jarak antara saya dengan Pak Harto, demikian panggilan akrab rakyat Indonesia kepada Bapak Soeharto. Disamping tugas-tugas saya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, memungkinkan pula bagi saya untuk bertemu dengan Pak Harto secara face to face (pertemuan empat mata).
Lintasan waktu dan peristiwa seperti diuraikan di atas, memungkinkan saya untuk memiliki segumpal pengalaman dan kesan tentang Pak Harto, baik sebagai kepala negara maupun sebagai pribadi.
Banyak hal yang dapat dicatat dari Presiden Soeharto sebagai kepala negara. Jiwa kenegarawanan, jiwa kepemimpinan dan jiwa politisi berpadu dalam dirinya. Sikap tegas dan berani yang diambilnya di langkah awal kepemimpinannya telah menentukan jalannya sejarah bangsa. Dibawah panduan Pancasila dan UUD 1945, Bapak Soeharto menata kembali kehidupan bangsa, setelah mengalami situasi gawat, terancamnya kehidupan negara Republik Indonesia, akibat pengkhianatan G-30-S/PKI.
Dengan Surat Perintah 11 Maret 1966, Bapak Soeharto membubarkan PKI, kemudian membersihkan kabinet dari anasir-anasir PKI. Usaha selanjutnya adalah menumpas sisa-sisa G-30-S/PKI, serta melakukan penyelesaian terhadap mereka yang terlibat. Dalam menyelesaikan berbagai masalah rumit tersebut, Pak Harto bertindak penuh perhitungan. Pak Harto menyelesaikan berbagai masalah dengan bijaksana. Sebagai pemimpin yang berpandangan jauh ke depan, yang memikirkan masa depan bangsa dengan seksama, Pak Harto tidak terpengaruh oleh sorak sorai masyarakat dan tidak gentar oleh tekanan-tekanan. Sebagai contoh dalam hal ini adalah ketika “Kesatuan Aksi” mendesak untuk mengadili Presiden Soekarno, Pak Harto menolaknya.
Menelusuri langkah-langkah keoemimpinan Pak Harto dalam membenahi kehidupan bangsa Indonesia, dapat ditemui beberapa hal yang dapat dijadikan tonggak sejarah. Pertama, pembubaran PKI; pembersihan kabinet dari anasir-anasir PKI dan usaha memperbaiki ekonomi rakyat. Tiga hal ini merupakan tuntutan hati nurani rakyat, yang dikenal dengan istilah Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Kedua, pelaksanaan pemilihan umum tahun 1971. Pemilihan umum ini merupakan pemilihan umum pertama pada era Orde Baru yang diikuti oleh sembilan partai politik dan satu Golongan Karya. Pemilihan umum dimaksudkan untuk memilih anggota DPR dan menyusun anggota MPR. Dan ini merupakan starting point dari Orde Baru dalam rangka membentuk suatu sistem penyelenggaraan negara dan menyusun kalender pemerintahan dalam siklus lima tahunan. Ketiga, pencanangan pembangunan nasional. Sidang Umum MPR menetapkan GBHN, yang pada hakikatnya adalah suatu Pola Umum Pembangunan Nasional.
Tonggak-tonggak sejarah itu, yang merupakan tahap-tahap penting perjuangan bangsa dalam rangka mempertahankan negara dan mengisi kemerdekaan, tidak dapat dilihat terpisah dari kepemimpinan Pak Harto. Kepemimpinan Pak Harto telah terbukti sukses. Keberhasilan pembangunan telah memahatkan nama Pak Harto dalam pembangunan bangsa. Sidang Umum. MPR tahun 1983 telah menetapkan pemberian gelar “Bapak Pembangunan” kepada Presiden Soeharto.
Pak Harto tampil di saat bangsa Indonesia sedang berada dalam keadaan krisis ideologi dan krisis kepercayaan diri. Saat itu Pancasila dan UUD 1945 terancam keampuhannya, karena pukulan-pukulan politik yang dialami bangsa Indonesia. Krisis di atas ditambah lagi dengan krisis ekonomi. Oleh sebab itu dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat berpikir jauh ke depan, yang berpikir tentang hari depan bangsa. Dengan kearifan yang tinggi dan kebijaksanaan yang paripurna, Pak Harto menghimbau semua potensi bangsa, ABRI, teknokrat, kekuatan sosial-politik, dan institusi-institusi masyarakat untuk bersama-sama membenahi kehidupan negara.
Penekanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diletakkan pada landasan Pancasila dan UUD 1945. Untuk memperbaiki kehidupan rakyat, perlu dilakukan renovasi dan pembaharuan dalam kehidupan bangsa. Untuk ini, pembangunan nasional adalah jawabannya. Oleh karena itu Pak Harto menghimbau seluruh rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Himbauan Pak Harto yang berwibawa dan penuh pengertian itu telah menyentakkan kesadaran rakyat. Pembangunan membalung ketat di hati rakyat dan nama Pak Harto sebagai Bapak Pembangunan terukir dalam sanubari rakyat.
Apa yang saya paparkan di atas, tidak untuk menyanjung dan memuji Pak Harto secara berkelebihan. Sebagai Wakil Ketua MPR/DPR yang dilantik pada tahun 1971, saya memperoleh beberapa kesempatan untuk berkonsultasi dan mendapatkan buah pikiran dari Pak Harto. Pemikiran-pemikiran yang dituangkan Pak Harto di awal kepemimpinannya itu menyentakkan seluruh kesadaran saya untuk mendarma baktikan diri bagi nusa dan bangsa.
Dalam album pribadi saya, Pak Harto tertulis sebagai “Pahlawan Penyelamat Pancasila”. Pak Harto telah menyelamatkan bangsa ini, dan sekaligus mengangkat harkat dan martabat bangsa. Pemikiran-pemikiran Pak Harto telah meningkatkan semangat juang saya dalam menegakkan Pancasila dan UUD 1945, sekalipun untuk itu saya telah masuk kedalam berbagai cobaan.
Ada beberapa aspek kepemimpinan Pak Harto yang dapat saya serap, diantaranya adalah ketegasan dan kewibawaan, serta kearifan dan kebijaksanaannya. Sebagai Wakil Ketua DPA (1978-1988) saya mengenal langsung corak kepemimpinan Pak Harto. Pak Harto seorang pemimpin yang tegas dan berwibawa namun tidak melepaskan sikap hormat dan sikap santun yang merupakan ajaran dasar etika bangsa timur.
Belakangan pengetahuan saya tentang Pak Harto bertambah lagi. Pada suatu hari, saya mengantar beberapa orang anggota DPR untuk mendapatkan bahan-bahan/masukan dari Presiden, sebelum delegasi DPR yang saya pimpin berangkat ke Belgia. Ada dua hal yang dikemukakan oleh Pak Harto kepada kami. Pertama, masalah lingkungan hidup, dan kedua, soal Timor Timur. Dalam masalah lingkungan hidup ini; menurut Presiden, negara-negara di Eropa menginginkan agar Indonesia menjadi paru-paru dunia, mengingat sudah sangat berkurangnya pohon-pohon kayu yang tersedia di negara-negara lain.

“Permintaan mereka itu jelas tidak adil. Sebab negara-negara di Eropa sudah menikmati hasil hutan mereka selama ini. Mengapa kita sekarang yang harus mereka batasi untuk memanfaatkan hasil hutan kita, padahal kita sangat membutuhkan dana dari hasil hutan itu untuk pembangunan”, ujar Presiden

Selanjutnya dikatakan oleh Pak Harto bahwa kalau mereka benar-benar menginginkan Indonesia jadi paru-paru dunia, sebenarnya kita bisa menyediakan berjuta-juta hektar hutan yang ditumbuhi alang-alang untuk tujuan tersebut, dan tidak harus melarang kita memanfaatkan hasil hutan kita sendiri.
Menyangkut masalah Timor Timur, Presiden mengingatkan kepada kami bahwa kita tidak mau andainya masih ada pihak yang ingin mengungkit-ungkit masalah penggabungan daerah itu kedalam wilayah Republik Indonesia. Bahwa Timor Timur sudah menjadi wilayah yang sah dari Republik Indonesia adalah suatu kenyataan dan ini harus dipahami oleh semua pihak. Dalam hubungan ini, Presiden berpesan agar kami dapat menjelaskan kepada mereka yang ingin mengetahui selama perjalanan kami ke Belgia.

“Kemukakan apa adanya. Jelaskan apa yang telah kita perbuat di daerah itu dan betapa kemajuan yang telah dicapai di sana (Timor-Timur), dalam masa hanya belasan tahun saja, dibandingkan dengan masa 400 tahun lebih daerah itu diduduki kaum penjajah Portugal”, ujar Presiden kepada kami.

Selanjutnya Presiden mempersilakan bila ada yang ingin berkunjung untuk melihat dengan mata sendiri tentang apa yang sudah kita kerjakan di Timor Timur.
Berbicara mengenai masalah Timor Timur ini saya berpendapat bahwa ini juga merupakan suatu prestasi dari pemerintah Orde Baru dibawah pimpinan Pak Harto. Dengan penggabungan wilayah itu kedalam wilayah Republik Indonesia, maka itu merupakan perwujudan cita-cita Wawasan Nusantara kita. Di sini kelihatan lebih jelas lagi bahwa kearifan dan kebijaksanaan yang dimiliki Pak Harto adalah salah satu sikap pemimpin yang didambakanbanyak orang. Dengan penuh bijaksana, Pak Harto menyatakan pandangan-pandangan yang berbeda. Dengan landasan konstitusi Pak Harto bekerja keras untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah syarat mutlak menjadi bangsa yang mandiri.
Perubahan fisik dan perubahan kultural, yang terjadi akibat pembangunan di segala bidang kehidupan, menghendaki suatu kearifan baru dalam memimpin bangsa dan negara. Sebab, dalam masyarakat yang sedang membangun terdapat beragam pendapat dan bermacam situasi. Menyadari hal ini, Pak Harto secara arif mengisyaratkan perlunya kesatuan ideologi dan kesatuan sikap bagi kekuatan sosial-politik. Isyarat ini ditangkap oleh lembaga. MPR dan DPR; maka dengan itu lahirlah UU No. 3 Tahun 1975 juncto UU No. 3 Tahun 1985. Undang-undang ini menyebutkan bahwa ketiga organisasi sosial-politik (PPP, Golkar dan PDI) berada pada posisi yang sama. Sama haknya, sama kewajibannya, sama fungsinya dan sama-sama berasaskan Pancasila. Dengan terbentuknya peran ketiga organisasi sosial-politik ini, maka dengan sendirinya terbentuk pula struktur-struktur politik baru. Ini adalah sesuatu yang alamiah dan merupakan konsekuensi logis dari perubahan itu sendiri: bila peran berubah, maka dengan sendirinya strukturpun berubah pula.
Didalam politik luar negeri, Pak Harto pun telah menunjukkan kearifan dan kebijaksanaannya yang telah memberi kesan bernilai tinggi. lni terjadi pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-4; bertindak sebagai tuan rumah ketika itu adalah Filipina. Sebagaimana yang telah kita ketahui, keadaan Filipina pada waktu itu sedang tidak menentu dan posisi Presiden Corazon Aquino sangat terancam oleh adanya pemberontakan yang dilakukan Kolonel Honasan. Disamping itu ada ancaman-ancaman serta usaha-usaha untuk menggagalkan konferensi tersebut.
Beberapa kekuatan sosial politik di tanah air termasuk PPP telah menyarankan agar Pak Harto mengundurkan keberangkatannya ke konferensi tersebut, demi keamanan. Selain daripada itu adalah mengingat bahwa tidak lama lagi akan berlangsung Sidang Umum MPR 1988 dan Pak Harto sudah dicalonkan untuk menjadi Presiden masa bhakti selanjutnya. Namun saran-saran itu tidak dipenuhi oleh Pak Harto. Beliau tetap memutuskan untuk menghadiri KTT ASEAN ke-4 itu. Sebelum berangkat, saya berkesempatan bertemu dengan beliau dan persoalan ini saya kemukakan kembali. Pak Harto memberikan penjelasan bahwa:

“Justru pada saat Filipina memerlukan dukungan moral inilah, saya harus datang. Sebab kalau saya tidak datang, akan memperbesar keraguan. Keragu-raguan sudah timbul pada Lee Kuan Yew dan Mahathir”.

Kebijaksanaan dan rasa solidaritas Pak Harto ini benar-benar sangat mengagumkan. Filipina dan negara-negara ASEAN lainnya sangat memuji dan menghargai tindakan Pak Harto.
Sikap tegas dan berwibawa serta sikap arif dan bijaksana yang merupakan aspek-aspek kepemimpinan Pak Harto, membuat orang “damai” bekerja di bawah koordinasinya. Saya yang menggeluti bidang politik, yang senantiasa dihantam gelombang isu dan fitnah, merasa “aman”. Karena saya yakin bahwa Pak Harto tidak akan menanggapi berbagai isu secara dangkal. Berbagai isu yang muncul harus diletakkan pada konteks yang lebih luas dan pada tahap yang lebih mendalam.
Goresan kesan-kesan saya tentang Pak Harto, tidak saja lahir dari hubungan pragmatisme politik (kerangka dinas) seperti itu, tetapi penting pula kesan-kesan dari hubungan pribadi. Yang dapat saya tangkap dari hubungan saya dengan Pak Harto selama ini adalah, ramah tamah dan penuh kekeluargaan merupakan ciri esensial dari kepribadian Pak Harto. Hubungan saya dengan Pak Harto, yang terbina karena pengaruh afeksi, telah meninggalkan kesan yang mendalam di hati saya. Waktu itu, bulan November tahun 1981, saya mendapat kemalangan; ayahanda saya meninggal dunia. Pak Harto beserta lbu Tien datahg melayat. Betapa terharunya saya dan keluarga, karena Bapak Kepala Negara dan Ibu Negara datang mengunjungi rumah kami dalam suasana kami sedang berduka.
Dalam keluarga Pak Harto menjalar suatu rasa kekeluargaan yang mendalam, terlihat oleh suasana kekeluargaan yang hidup. Sikap santun, sikap hormat dan hubungan penuh kasih dalam keluarga Pak Harto, patut dijadikan teladan. Betapa mengesankan melihat suatu peristiwa, yang rasanya tidak mungkin terjadi pada upacara formal. Peristiwanya terjadi ketika ada upacara penyambutan Presiden dan Ibu Tien yang baru saja kembali dari perjalanan muhibah ke luar negeri. Saat itu, Presiden melihat cucunya ikut menjemput, beliau langsung membungkuk untuk mencium dan kemudian menggendong sang cucu. Ini betul-betul suatu peristiwa yang sangat mengesankan dan menjadi bahan pembicaraan banyak orang.
Keteladanan lain yang diperlihatkan Pak Harto, yang kiranya juga perlu menjadi perhatian dan ditiru oleh generasi muda bangsa, adalah rasa hormat yang selalu beliau tunjukkan terhadap orang yang lebih tua. Setiap tahun beliau selalu sungkem terhadap mertua beliau, kemudian dilanjutkan dengan lbu Tien yang sungkem kepada Pak Harto, dan seterusnya putera-puteri kepada kedua orang tua mereka. Hal ini sebenarnya bukanlah sekadar menjalankan kebiasa¬ an yang sudah ada, melainkan lebih memperlihatkan suatu rasa kekeluargaan yang mendalam dalam keluarga Pak Harto. Tampak sekali bahwa sikap sopan-santun, sikap hormat dan hubungan.penuh kasih sayang selalu diutamakan. Hal ini menambah kecintaan rakyat Indonesia terhadap Pak Harto.
Sikap hidup yang ditampilkan Pak Harto, baik sebagai kepala negara, sebagai pemimpin bangsa dan sebagai pribadi, tentu tidak terlepas dari peranan penting pendamping beliau, Ibu Tien Soeharto. Orang bijak mengatakan: ”Dibelakang seorang lelaki besar, berada seorang wanita besar”. Ibu Tien Soeharto begitu aktif memperbaiki keadaan sosial masyarakat. Rumah sakit, sekolah taman kanak-kanak, dan berbagai sarana kehidupan sosiallainnya telah didirikannya. Selain itu, Ibu Tien adalah pemrakarsa pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), yang pada awal pembangunan banyak mendapat tantangan.
Saya, yang waktu itu adalah Wakil Ketua MPR/DPR, sangat mendukung gagasan tersebut, dan ikut mengamankan rencana itu. Dewasa ini, dalam era peningkatan pariwisata sebagai sumber devisa negara, terlihat jelas manfaat yang besar dari Proyek Taman Mini tersebut. Kekayaan budaya Indonesia yang dipergelarkan di masing masing stand di Taman Mini itu menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Disamping itu manfaat nyata bagi rakyat Indonesia adalah menunjang prinsip Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan budaya. Hal ini berarti sesuai dengan apa yang tercantum dalam GBHN, yang menyatakan bahwa “budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu, sedangkan corak ragam yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-nya dapat dinikmati bangsa”.
Putera-puteri Pak Harto juga aktif bergerak di bidang sosial; terutama Ny. Indra Rukmana, yang panggilan akrabnya “Mbak Tutut”. Mbak Tutut tidak segan-segan datai1g ke daerah kumuh untuk menyampaikan bantuan kepada rakyat. Bila terjadi bencana alam, Mbak Tutut segera turun ke lokasi musibah dan berada di tengah-tengah rakyat yang sedang menderita. Di tingkat internasional, Mbak Tutut kini duduk sebagai Ketua Lembaga Transfusi Darah.
Sebagai penutup, bila kita melihat kembali perjalanan kehidupan bangsa kita selama dua dekade terakhir, mau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan jujur kita hams mengatakan bahwa semua yang telah berhasil kita capai adalah berkat tangan dingin, kegigihan, dan kemauan keras Presiden Soeharto. Walaupun demikian, sebagai umat beragama, kita tentu tidak lupa menyampaikan rasa syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih, atas segala bimbingan dan rahmat yang telah diberikan-Nya kepada kita semua.
Merakit pengalaman dan kesan yang saya miliki tentang Pak Harto, baik sebagai kepala negara, sebagai pemimpin bangsa, maupun sebagai pribadi, maka terlihat jelas bahwa Pak Harto adalah seorang pemimpin yang telah bekerja keras untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk menyelamatkan Pancasila dan UUD 1945, Pak Harto telah merisikokan diri, berjuang tanpa pamrih, untuk mencapai suatu maksud luhur, yaitu keselamatan bangsa dan negara. Bila orang mau menggunakan kacamata bening, dan mau meraup semua fenomena yang ada, serta membedah fenomena itu dari kutub positif, maka akan diakuinya bahwa Pak Harto memang sukses dalam memimpin bangsa dan rakyat Indonesia. Jasa-jasa Pak Harto dalam membangun bangsa ini tidak akan terbalas hanya dengan sebutan-sebutan: “Bapak Pembangunan“, “Penyelamat Pancasila” dan lain lainnya.

***

Oct 122014
 

Usai Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden Soeharto Tinjau Sumur Lubang Buaya

KAMIS, 1 OKTOBER 1987 Hari Kesaktian Pancasila diperingati dalam suatu upacara yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, pagi ini. Acara tersebut berlangsung dengan khidmat dan mengingatkan segenap hadirin ak:an kekejaman yang dilak:ukan PKI di tempat itu dan tempat-tempat lain di seluruh Indonesia. Sebagaimana tradisi yang berlangsung selama ini, upacara Hari Kesaktian Pancasila pagi ini diisi dengan pembacaan naskah Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, yang masing-masingnya dibacakan oleh Ketua DPR/MPR Amirmachmud dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan.
Setelah upacara resmi selesai, Presiden dan Ibu Soeharto, bersama hadirin lainnya, meninjau sumur tua tempat jenazah para Pahlawan Revolusi dibuang oleh orang-orang komunis 22 tahun yang lalu. Peninjauan juga dilakukan di rumah dimana para Pahlawan Revolusi disekap dan disiksa, sebelum dimasukkan ke sumur tua itu. (AFR)

________________________

Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 655. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Sep 102014
 

Sambutan Presiden Soeharto Pada Pembukaan Lomba Pemasyarakatan dan Pembudayaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (P4) Tingkat  Nasional Tahun 1994

Sambutan Presiden Soeharto pada Pembukaan Lomba Pemasyarakatan dan Pembudayaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) Tingkat  Nasional Tahun 1994 tanggal 11 Oktober 1994 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

Apr 092014
 

Kesetiakawanan di antara Sesama Manusia[1]

Sikap adil terhadap umat yang beragama yang ada dengan sah di Indonesia ini tentu saja mesti saya tunjukkan. Maka untuk pertama kali Presiden RI hadir pada perayaan Natal bersama pegawai negeri RI di akhir Desember 1986 yang dilangsungkan di Balai Sidang, Jakarta.

Di depan umat Kristen Protestan dan Katolik peserta perayaan itu, saya menyampaikan pesan dengan menekankan pada kesetiakawanan di antara sesama manusia. Sebenarnyalah saya serukan itu kepada umat kristiani khususnya dan kepada umat beragama Indonesia umumnya.

Saya katakan, betapa pentingnya usaha untuk menebalkan rasa kesetiakawanan di antara sesama manusia. Kesetiakawanan dalam hal ini berarti kemampuan kita untuk bersama-sama menghayati kesulitan kita sebagai bangsa yang sedang membangun. Dan penghayatan yang demikian itu akan melahirkan rasa seia-sekata dalam suka dan duka, melahirkan sikap berat sama-sama dipikul, dan ringan sama-sama dijinjing.

Benar, saya merasakan kebahagiaan tersendiri berada bersama­ sama mereka yang hadir di Balai Sidang dalam kesempatan merayakan Natal  itu. Bagi bangsa Indonesia, memupuk rasa kesetiakawanan bukan hal yang bersifat sementara. Juga bukan hanya karena pembangunan bangsa dan negara sedang berada dalam masa-masa yang sulit. Rasa kesetiakawanan itu justru merupakan ungkapan yang sangat dalam dari pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila.

Saya ingatkan, dalam UUD ’45 diamanatkan bahwa negara yang kita bangun ini adalah negara kekeluargaan. Karena itu, suasana dan semangat kehidupan yang harus dibina bersama-sama jauh lebih bermakna daripada suasana kesetiakawanan. Karena, suasana kehidupan yang harus kita bina dan kita rasakan adalah suasana kekeluargaan yang mesra di antara kita semua, keluarga besar bangsa Indonesia.

Usaha mengembangkan suasana kekeluargaan di antara semua lapisan dan golongan masyarakat kita itu sekarang menemukan momentumnya yang tepat, karena kita telah menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka memantapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, bangsa Indonesia telah dapat mengembangkan hubungan yang positif dan kreatif antara kehidupan beragama yang berpedoman pada iman dari masing-masing agama yang diyakini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berasaskan Pancasila. Hal ini erat hubungannya dengan tugas bersama semua golongan beragama dalam masyarakat untuk bersama-sama pula meletakkan landasan moral, etik, dan spiritual yang kukuh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Dengan jalan itulah golongan umat beragama memberi sumbangan yang sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya bagi negara Pancasila, yang bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler.

Dengan sumbangan itu, semua golongan umat beragama di negara Pancasila ini dapat bertemu dan bekerja bahu-membahu, dengan tetap memberi penghormatan yang tulus dan ikhlas kepada keimanan masing-masing. Dengan jalan itu pula, kita kembangkan kerukunan hidup antara umat beragama, yang merupakan bagian dari kemajemukan bangsa yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Saya yakin, seperti pernah berulang kali saya kemukakan, kita dapat menjadi manusia Pancasila yang penuh kesadaran dan sekaligus menjadi umat beragama yang penuh keimanan. Kedua-duanya  dapat kita pertemukan, tanpa kita mengalami keretakan batin dan kegoyahan iman. Sekali lagi, Pancasila tidak akan kita agamakan dan agama tidak akan kita Pancasilakan.

Dengan agama sebagai landasan moral, etik dan spiritual dalam pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, maka bangsa Indonesia dapat menjaga agar pembangunan yang memang mengejar kemajuan itu tetap memiliki moral, tetapi menjunjung tinggi etik dan tetap memiliki nilai-nilai spiritual, yang semuanya membuat bangsa Indonesia merasa bahagia.

Dalam kesempatan itu, saya menyerukan kepada umat kristiani Indonesia umumnya, agar perayaan Natal selalu terasa sebagai kekuatan pendorong yang baru untuk menjadi umat kristiani yang baik.

***


[1] Penuturan Presiden Soeharto, dikutip dari buku “Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya” yang ditulis G. Dwipayana dan Ramadhan KH, diterbitkan PT Citra Kharisma Bunda Jakarta tahun 1982, hlm 471-473.

Apr 082014
 

Tidak Mampu Tingkatkan Operasi, Pemerintam Ambil Alih Perusahaan Bis Kota[1]

SELASA, 17 APRIL 1979, Setelah menghadap Presiden di Bina Graha siang ini, Menteri Perhubungan a.i., Radius Prawiro, mengatakan bahwa ia telah melaporkan tentang keadaan perusahaan bis kota yang tidak mampu lagi meningkatkan operasinya, sehingga Pemerintah mengambil alih pengelolaan perusahaan-perusahaan itu. Perusahaan-perusahaan angkutan kota yang diambil alih oleh Pemerintah itu adalah PT Saudaranta, PT Arion, PT Marantama, PT Muri Asih, PT Solo Bone Agung, PT Medal Sekarwangi, PT Jakarta Transport, dan PT Ajiwirja. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 151. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 072014
 

Presiden Soeharto Menerima Laporan Kunjungan Wapres Adam Malik ke Irak dan Turki[1]

SELASA, 17 APRIL 1979, Setengah jam setelah menerima kunjungan Duta Besar Mesir untuk Indonesia, di tempat yang sama, Presiden Soeharto menerima Wakil Presiden Adam Malik. Dalam pertemuan selama 40 menit itu, Wakil Presiden melaporkan hasil kunjungannya ke Irak dan Turki yang berlangsung dari tanggal 8 sampai dengan 16 April kemarin.

Setelah menemui Presiden Soeharto, Adam Malik mengatakan bahwa Pemerintah belum menetapkan susunan delegasi Indonesia ke KTT Non Blok di Havana. Ia mengatakan bahwa sebelum mengambil sesuatu keputusan, Indonesia akan terus mengikuti persiapan-persiapan yang dilakukan Kuba untuk menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi itu. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 151. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 072014
 

Presiden Soeharto Menerima Pesan Khusus Anwar Sadat[1]

SELASA, 17 APRIL 1979, Pada jam 10.30 pagi ini, bertempat di Bina Graha, Presiden Soeharto menerima kunjungan Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Aly Khashaba. Duta Besar Khashaba mengunjungi Presiden untuk menyampaikan pesan khusus dari Presiden Mesir, Anwar Sadat. Selesai bertemu Presiden Soeharto, ia menolak menjelaskan isi pesan khusus itu. Kepada pers ia mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan Presiden Soeharto, ia lebih banyak mendengarkan penjelasan Presiden tentang posisi Indonesia dalam gerakan Non Blok. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 151. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 072014
 

Presiden Soeharto Menerima Utusan Khusus Presiden Fidel Castro[1]

 KAMIS, 12 APRIL 1979. Didampingi Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja, Menteri Industri dan Baja Kuba, Lester Rodrigues Perez, menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini. Ia datang dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus Presiden Fidel Castro untuk menyampaikan surat pribadi Kepala Negara Kuba itu kepada Presiden Soeharto. Ikut mendampinginya dalam pertemuan tersebut adalah Duta Besar Kuba untuk Malaysia dan Jepang, Jose A Guera, dan Direktur Jenderal Asia dan Pasifik Departemen Luar Negeri Kuba, Rolando Lopez.

Tidak diungkapkan oleh Utusan Khusus itu mengenai isi pesan pribadi Presiden Castro kepada Presiden Soeharto. Kepada pers ia hanya mengatakan bahwa Indonesia dan Kuba mempunyai pandangan sama mengenai isu-isu politik internasional yang akan dibahas dalam KTT Non Blok VI yang akan berlangsung di Havana, ibukota Kuba, pada bulan Oktober yang akan datang. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 150. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 072014
 

Presiden Soeharto Instruksikan Penyelesaian 489,4 KM Jalan Aceh-Sumut[1]

RABU, 11 APRIL 1979, Presiden Soeharto menginstruksikan agar jalan negara yang menghubungkan Banda Aceh dengan perbatasan Sumatera Utara sepanjang 489,4 kilometer dapat segera diselesaikan pembangunannya. Demikian diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum, Purnomosidi Hadjisarosa, hari ini ketika ia menginspeksi proyek penanggulangan banjir di daerah Geumpang, Kabupaten Aceh Pidie. Menurut Menteri Purnomosidi, pembangunan jalan dengan konstruksi aspal beton tersebut akan dapat diselesaikan dalani waktu dua tahun.

Dikemukakannya pula bahwa Presiden telah menetapkan adanya sebuah dana Inpres baru. Inpres ini khusus untuk meningkatkan jalan-jalan yang dinilai besar manfaatnya bagi pengembangan suatu daerah kritis, seperti jalan kabupaten. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 150. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Apr 072014
 

Sudomo dan Sumarlin Laporkan Hasil Operasi Tertib, Penertiban Aparat[1]

 SELASA, 10 APRIL 1979, Panglima Kopkamtib, Laksamana Sudomo, dan Menteri PAN, Dr. JB Sumarlin, jam 10.00 pagi ini menghadap Kepala Negara di Cendana. Mereka datang untuk memberikan laporan mengenai perkembangan kegiatan Opstib dan usaha penertiban aparatur negara. Usai menghadap, Menteri Sumarlin mengatakan bahwa selama bulan Maret 1979 tercatat 113 buah kasus, yaitu kasus penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan bukti pembelian oleh suatu perusahaan niaga negara. Kasus-kasus tersebut melibatkan 154 orang pegawai. Jumlah ini adalah lebih besar daripada bulan Februari yang mencatat 100 kasus yang melibatkan 136 orang.

Sementara itu Laksamana Sudomo mengatakan bahwa sampai bulan Maret yang lalu Opstib telah menerima 1.200 pucuk surat; semua surat-surat itu dialamatkan ke Kotak Pos 999. Diungkapkannya pula bahwa sampai Maret Opstib antara lain telah menangani 4.039 kasus di bidang administrasi, 504 kasus dalam bidang hukum, dan 225 kasus lain-lain. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 149. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003