Kata Sambutan Presiden Soeharto untuk Buku “Harapan Pak Harto kepada Generasi Muda Indonesia” tanggal 28 Oktober 1992 di Jakarta. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:
Serangan militer Belanda kedua terhadap ibukota RI di Yogyakarta sebagai surprise attack ditujukan untuk melumpuhkan RI beserta atribut-atributnya, yaitu para pimpinan negara dan TNI. Maksud serangan memang tercapai dengan direbutnya ibukota RI dan ditangkapnya presiden, wakil presiden beserta tokoh-tokoh lainnya. Dalam ajaran perang klasik disebutkan bahwa tujuan perang adalah mematahkan semangat perlawanan musuh, sedang dasar pokok dari semangat perlawanan itu terwujud dalam diri kepala negara sebagai panglima tertinggi. Menurut A.H. Nasution, ajaran ini tidak sesuai dengan yang terjadi di wilayah RI, karena dalam kenyataannya perlawanan rakyat di bawah organisasi teritorial TNI dapat berfungsi dengan lancar dan, bahkan disertai semangat berkobar (1971: 26).
Efektivitas organisasi teritorial ini adalah hasil pembelajaran dari pengalaman TNI dalam menggunakan Strategi Linier Konvensional yang mudah dikalahkan Belanda saat melancarkan serangan militernya pertama. Pengalaman kegagalan ini dijadikan lesson yang mendorong lahirnya strategi pertahanan baru TNI dalam menghadapi kemungkinan munculnya serangan lanjutan dari pihak Belanda. Konsep strategi dengan menggunakan pola perlawanan rakyat secara total tersebut tertuang dalam Perintah Siasat No. 1/1948 Panglima Besar Jenderal Soedirman sebagai dasar pedoman dalam menjabarkan semua rencana operasi TNI yang dipandu melalui instruksi-instruksi Panglima Tentara dan Teritorium Djawa (PTID) kepada para komandan Divisi hingga komandan Brigade dan Subteritorium dibawahnya.
Instruksi-instruksi tersebut harus sesuai dengan Perintah Siasat No. 1/1948. Instruksi No. 1 sebagai instruksi pertama pasca serangan militer Belanda kedua, memuat pernyataan tentang pembentukan pemerintahan militer di seluruh Jawa. Tujuan pembentukan pemerintah militer ini: Pertama, Republik harus tetap berjuang sebagai negara. Kedua, pemerintahan berjalan terus. Ketiga, pemerintahan militer satu-satunya alat perjuangan. Di samping itu, PTID memerintahkan untuk melakukan peninjauan terhadap situasi daerah Yogyakarta melalui kontak yang dilakukan dengan para komandan brigade di bawah Divisi III, diantaranya Komandan Brigade 10 Wehrkreise III Letkol Soeharto yang menyatakan telah menguasai keadaan (Nugroho Notosusanto, 1973: 32).
Serangan Oemoem 1 Maret 1949 ke kota Yogyakarta di bawah pimpinan Letkol Soeharto merupakan bagian dari penjabaran rantai instruksi-instruksi tsb. Dan, Serangan Oemoem ini adalah salah satu contoh kemampuan TNI bersama rakyat dalam melakukan gerakan guna mematahkan semangat Belanda yang berkeinginan melenyapkan RI. Para anggota Komisi Tiga Negara (KTN) dari Amerika, Australia, dan Belgia yang berada di Indonesia, menyaksikan pukulan yang dirasakan Belanda. Para anggota KTN kemudian melapor ke masing-masing negaranya serta PBB yang mengangkatnya sebagai mediator bagi pesengketaan RI dan Belanda. Awalnya, Belanda hendak menunjukkan pada para anggota KTN betapa mudah Belanda menyelesaikan aksi militernya dan sekaligus menunjukkan bahwa TNI tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Selain itu, Belanda juga berkehendak untuk membuktikan kalau RI tidak mempunyai hak sebagai negara berdaulat. Namun, obsesi Belanda ini tidak berhasil diwujudkannya.
Serangan Oemoem 1 Maret 1949 sebagai salah satu serangan besar yang berhasil menunjukkan pada dunia internasional tentang eksistensi RI sebagai negara merdeka dan berdaulat, memiliki pengaruh terhadap jalannya proses pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada Desember 1949. Oleh karena itu, tulisan dalam paper ini memfokuskan, “Bagaimana efektivitas tindakan serangan Oemoem ini sebagai salah satu bentuk responsibility TNI yang berfungsi menjadi guardian of state bagi RI saat itu?” Dari pendekatan Manajemen Strategi yang diaplikasikan Letkol Soeharto dalam memimpin Serangan Oemoem 1 Maret 1949, peristiwa ini representatif untuk dijadikan historical reflection bagi generasi muda kini.
Agresi militer kedua Belanda yang diharapkan untuk menunjukkan pada dunia luar bahwa RI telah dilenyapkan, ternyata justru menuai simpati internasional terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Diantaranya, Konferensi Asia di New Delhi pada 20 Januari 1949 dan DK PBB yang ditunjukkan melalui resolusinya pada 28 Januari 1949 memuat, salah satunya agar Belanda dan RI menghentikan pertempuran dan permusuhan, para pemimpin negara RI dibebaskan tanpa syarat, dan pemerintah RI dikembalikan ke Yogya.
Bahkan, dampak Serangan Oemoem yang dilancarkan pada 1 Maret 1949 terhadap Yogyakarta yang diduduki Belanda dengan kekuatan satu batalyon tempur, pasukan para, satuan lapis baja, unsur satuan bantuan tempur dan satuan bantuan administrasi serta 1 batalyon yang berada di sekitar daerah tsb, semakin menguatkan tekanan masyarakat internasional terhadap Belanda. Walaupun hanya 6 jam TNI berhasil menduduki Yogyakarta, Serangan Oemoem ini diakui Kolonel Van Langen, komandan batalyon yang memimpin penguasaan atas ibu kota RI di Yogyakarta sebagai suatu peristiwa yang mengejutkannya (Julius Pour, 2009: 285).
Keberhasilan Serangan Oemoem yang berimplikasi, baik secara eksternal, yakni membangun dukungan dunia internasional terhadap kedudukan Republik Indonesia maupun secara internal, yakni membangun semangat, tidak hanya pasukan dan rakyat di wilayah ibukota RI saja, tetapi juga satuan-satuan TNI lainnya serta masyarakat Indonesia umumnya, menarik untuk dikaji bagaimana Letkol Soeharto memimpin 2000 orang guna melancarkan operasi militer secara besar-besaran di siang hari. Goal dari operasi ini tidak akan tercapai tanpa kekuatan seorang leader di lapangan dalam mengaplikasikan fungsi manajemen strategi sejak awal perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), hingga penggerakan (commanding) pasukan.
Dalam melakukan perencanaan (planning) terhadap Serangan Oemoem 1 Maret 1949 sebagai serangan kelima, sedang keempat serangan pendahuluan dilakukannya pada malam hari, Komandan Brigade 10 Wehrkreise III (Divisi III), diantaranya mengadakan pertemuanpertemuan rahasia di akhir Februari 1949 yang dihadiri wakil pemerintah kotapraja, wakil gabungan rukun kampung, dan Komandan Sub-Wehrkreise (SWK) 101 serta komandan-komandan sektor dalam kota. Pertemuan tsb dilaksanakan di Sekretariat Dewan Pertahanan daerah di Kepatihan Danurejan.
Dalam proses perencanaan ini, Letkol Soeharto bertemu dengan Sri Sultan HB IX di awal Februari 1949 yang membicarakan kondisi menurunnya semangat rakyat di dalam kota sebagai dampak pendudukan Belanda di daerah tsb. Selain itu, Sri Sultan menyampaikan pula berita radio yang menyebutkan persengketaan RI dan Belanda akan diagendakan dalam sidang DK PBB pada akhir Februari 1949. Sebelumnya, Letkol Soeharto pun telah memperoleh laporan berita tentang permasalahan RI dan Belanda yang akan disidangkan di DK PBB pada Maret 1949 dari Mayor Poerhadi. Menghadapi kondisi-kondisi tsb. keduanya mendiskusikan pentingnya kembali melakukan serangan umum besar-besaran sebelum DK PBB bersidang (Pusjarah TNI, 2000: 209). Dalam hal ini, Sri Sultan pun mengakui bagaimana dalam waktu pendek Pak Harto berhasil mempersiapkan sebuah serangan dengan pasukan yang lebih besar dari sebelumnya (Julius Poer, 2009: 293).
Pengorganisasian terhadap personil, pembagian wewenang dan tanggung jawab merupakan faktor-faktor yang harus dipenuhi guna mencapai tujuan dan target serangan yang berimplikasi terhadap aspek politis, militer, dan psikologis. Kekuatan TNI di Jogjakarta terdiri dari dua batalyon infanteri yang menjadi inti dari pertahanan Brigade 10, di samping pelbagai pasukan yang berkekuatan 1 peleton hingga 1 kompi, CPM, dll.
Dalam konsolidasi pengorganisasian, Letkol Soeharto menyusun kekuatan ke dalam sektor-sektor yang kemudian diganti dengan istilah Sub Wehrkreise (SWK) sesuai dengan struktur Wehrkreise (WK) dan memberi tugas serta wewenang pada setiap komandannya. Tugas-tugasnya, yakni mengumpulkan dan memimpin semua kesatuan yang terpencar di daerah sektornya, melancarkan perlawanan atau serangan gerilya terhadap pos-pos Belanda di dalam kota, dan mempersiapkan diri untuk mengadakan serangan balas (A.H. Nasution, 1979: 73).
Dalam melancarkan serangan, pasukan Wehrkreise III dibagi atas tujuh Sub Wehrkreise, sebagai berikut:
Dalam target politis, yakni menunjukkan pada dunia luar tentang eksisitensi RI dan target psikologis, yakni memulihkan kepercayaan rakyat terhadap kemampuan TNI, Letkol Soeharto berpandangan bahwa satu-satunya jalan adalah melancarkan serangan balas terhadap Belanda. Jumlah kekuatan bersenjata di wilayah Yogyakarta yang dapat dihimpun cukup besar untuk melakukan perang gerilya total memperoleh simpati dan dukungan rakyat. Tindakan ini dilakukan sekaligus untuk meyakinkan rakyat bahwa TNI masih mampu mengadakan perlawanan. Oleh karena tujuan serangan sangat strategis, maka pelaksanaannya harus dilakukan secara rahasia, mendadak, dan serentak dari posisi sedekat mungkin dengan kedudukan Belanda, baik di kota maupun di pos-pos luar kota. Selain itu, posisi Jogjakarta sebagai ibukota RI dapat memberikan pengaruh terhadap perlawanan di daerah-daerah di wilayah RI.
Dalam fungsi commanding, kemampuan mengkomunikasikan perintah pelaksanaan Serangan Oemoem ke lima ini, menunjukkan kekuatan Komandan Wehrkreise III Letkol Soeharto sebagai leader dalam memahami anggota pasukannya untuk menciptakan kesatuan, energi, inisiatif serta loyalitas yang dibutuhkan bagi optimalisasi pencapaian target tujuan. Pada “hari H” yang ditentukannya, yaitu 1 Maret 1949 dan bersamaan dengan bunyi sirine tanda jam malam usai pukul 06.00, satuan gerilya secara serentak menyerbu sasaran yang telah direncanakan. Hampir setiap sudut kota dikuasai TNI, Belanda terdesak dan hanya mampu bertahan di markas-markasnya. Bantuan dari luar kota, yakni dari Magelang baru tiba pada pukul 11.00 dengan menghadapi perlawanan pasukan gerilya yang menerobos penjagaan tank-tank Belanda untuk menghindari tembakan-tembakan dari udara.
Sesuai ketentuan pimpinan komando, menjelang pukul 13.00 seluruh pasukan mulai meninggalkan daerah-daerah yang mereka duduki. Oleh karena itu, saat pasukan Belanda melakukan serangan balas, pasukan TNI sudah tidak banyak lagi yang berada di dalam kota. Sebagian besar sudah berada dipinggir kota untuk kembali ke pangkalan, sehingga pasukan Belanda yang dikerahkan dari Magelang hanya menghadapi pertempuran-pertempuran kecil (Pusjarah, 2000: 212). Serangan Enam jam di Yogja pada siang hari dengan capaian target militer, politis dan psikologis bagi RI merupakan pengelolaan sebuah strategi yang menunjukkan paduan seni dan ilmu yang harus dimiliki bagi seorang komandan perang. Dan, kriteria tersebut telah ada pada Komandan Wehrkreise III, Letkol Soeharto saat itu.
Oleh: Dr. G. Ambar Wulan - Pemerhati Sejarah
Judul:
7 Tahun menggali pemikiran dan tindakan Pak Harto / Wiranto
Pengarang/Penulis:
Wiranto
Subjek:
Soeharto–Politics and government–1966-1998
Penerbit : Citra Kharisma Bunda, 2011
ISBN : 6028112127, 9786028112123
Tebal : 524 halaman
Buku ini mengingatkan pada buku “Sewindu Dekat Bung Karno”: oleh Bambang Widjanarko. Baik Wiranto maupun Bambang Widjanarko adalah mantan ajudan presiden yang menuliskan pengalamannya selama menjalankan tugas sebagai ajudan presiden. Perbedaannya, dalam buku “Sewindu Dekat Bung Karno”: Bambang Widjanarko menulis sebagai pihak kedua yang menuturkan pengalamannya selama menjadi ajudan, sedang Wiranto menuturkan sebagai pihak pertama – Direkam dan dipaparkan kembali oleh Wiranto. Gaya paparan Wiranto sedikit berbeda dengan buku “SOEHARTO PIKIRAN, UCAPAN DAN TINDAKAN SAYA’: seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H. Kesamaannya, kedua buku tersebut ditulis sebagai otobiografi Pak Harto.
Perbedaan gaya paparan antara Wiranto dengan G. Dwipayana dan Ramadhan K.H, dapat dicermati dari gaya bertutur dalam konteks yang sama. Oleh sebab buku “SOEHARTO – PIKIRAN, UCAPAN DAN TINDAKAN SAYA – sudah jauh lebih dahulu terbit dibandingkan buku “7 TAHUN MENGGALI PEMIKIRAN DAN TINDAKAN PAK HARTO (1991-1997)”, maka gaya paparan G. Dwipayana dan Ramadhan K.H. kadung melekat sebagai gaya bertutur Pak Harto, sedangkan yang dipaparkan oleh Wiranto agak berbeda.
Salah satu perbedaan dalam substansi dan gaya paparan keduanya terlihat dalam menuturkan masalah Taman Mini Indonesia lndah (TMll). Halaman 503 Wiranto menuliskan, “Beberapa orang telah berusaha menghalang-halangi, terwujudnya cita-cita mendirikan Taman Mini Indonesia lndah itu, dengan menghasut rakyat, yang tidak tahu menahu. Berkat rahmat dari Tuhan jugalah, yang menuntun kita semua, untuk menemukan jalan yang benar. Bahwasanya yang bathil itu, akan tersingkir dengan sendirinya. Kini, Taman Mini itu telah terwujud. Rakyat banyak bangga, terhadap pembangunan Taman Mini tersebut. Banyak sekali manfaatnya yang dapat diambil, dari pembangunan Taman Mini Indonesia lndah ini”.
Sedangkan G. Dwipayana dan Rhamadan K.H. menuliskan di halaman 315, “Saya tahu ada kelompok tertentu yang ingin rnenjadikan proyek yang kami cita-citakan itu sebagai issue politik. Mereka mencari kesempatan untuk bisa mengganggu kestabilan nasional. Saya pernah mengingatkan bahwa saya tidak akan membiarkan cara-cara yang tidak demokratis seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dan akan menindak orang orang yang bersangkutan itu jika mereka terus melakukan tindakan mereka yang dapat mengganggu stabilitas nasional. ‘Kalau mereka tidak mengerti akan kalimat – tidak akan saya biarkan, terus terang saja, akan saya tindak’, kata saya, Demi kepentingan Negara dan Bangsa, “Super Sernar” bisa saya pergunakan untuk mengatakan ‘keadaan darurat’ Saya bertanggungjawab kepada rakyat dan Tuhan dalam mempergunakannya”.
Dapat dicermati pada paparan G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., bagaimana Pak Harto menyikapi kelompok yang menolak pembangunan Taman Mini lndonesia lndah. Ketegasan Pak Harto sebagai seoprang pemimpin dalam menyikapi penolakan itu tercermin dalam kalimat, “Demi kepentingan Negara dan Bangsa, ‘Super Semar’ bisa saya gunakan untuk mengatakan ‘keadaan darurat’. Dalam paparan Wiranto tidak terlihat ketegasan Pak Harto, padahal itu adalah substansi pemikiran dan tindakan Pak Harto yang dapat bertindak tegas dalam menyelesaikan masalah.
Kolonel KKO (Marinir) Bambang Widjanarko menjadi ajudan Presiden Soekarno sejak tahun 1958 sampai dengan tahun 1966. Pengalamannya selama 8 tahun (sewindu) menjadi ajudan dituliskan dalam bukunya, sejak Presiden Soekarno berada dalam puncak kekuasan hingga kekuasaannya mulai redup. Sementara Wiranto yang menjadi ajudan selama lebih dari 3 tahun. Pada halaman XI buku Wiranto dituliskan, “Maka semenjak saat itu (tahun 1991) setiap hari Jumat selama 7 tahun saya menampung berbagai pengalaman dan pemikiran Pak Harto lewat tahya jawab yang sangat intens dan direkam dengan lingkup permasalahan yang sangat beragam dan luas”. Menjadi pertanyaan apakah setelah tidak lagi menjadi ajudan dan memangku jabatan lain dalam TNI mulai sebagai Kepala Staf Kodam Jaya, Pangdam Jaya, Pangkostrad, KSAD hingga Menhamkam/Panglima ABRI, Wiranto tetap intens setiap hari Jumat bertemu dan mendengar berbagai pengalaman dan pemikiran Pak Harto?
Walaupun telah kadung terstigma dengan buku “Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya” – oleh G. Dwipayana dan Hamadhan K.H., buku Wiranto, masih dapat bertutur berbagai peristiwa dan pemikiran, tindakan Pak Harto dalam konteks sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, politik, pada kurun waktu 7 tahun (1991-1998), utamanya yang tidak terdapat dalam buku G. Dwipayana dan Rharnadan K.H. yang hanya bertutur sampai tahun 1988.
Sebagai orang yang sangat dekat dengan Pak Harto, sejatinya Wiranto memiliki ruang yang lebih luas untuk mengungkap pemikiran dan tindakan Pak Harto pada saat akhir kepemimpinannya. Apapun buku ini akan menambah kaya khazanah pustaka kita tentang Pak Harto.
Resensi Oleh: Noor Johan Nuh
Kata Sambutan Presiden Soeharto untuk Buku Panduan Pekan Kerajinan Indonesia III tanggal 7 Juli 1990 di Jakarta. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:
Pidato Balasan Presiden Soeharto pada Upacara Penyerahan Surat-surat Kepercayaan Yang Mulia Ribhi Halloum, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Palestina untuk Republik Indonesia tanggal 23 April 1990 di Istana Merdeka, Jakarta. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:
Kembangkan Terus Kelompencapir tanggal 10 Februari 1988 di Jakarta. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:
Sambutan Tertulis Presiden Soeharto pada Peringatan Hari Pers Nasional IV tanggal 9 Februari 1988 di Padang, Sumatera Barat. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:
Sambutan Ketua Dewan Pembina Golongan Karya pada Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-XXIII Golongan Karya tanggal 20 Oktober 1987 di Jakarta. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:
Amanat Presiden Soeharto pada Hari Ulang Tahun Ke-42 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pada tanggal 5 Oktober 1987 di Jakarta. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:
Pidato Presiden Soeharto pada Upacara Pengambilan Sumpah/Janji Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (beserta terjemahan dalam bahasa Inggris) tanggal 1 Oktober 1987 di Jakarta. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut: