Mar 172014
 

Kata Sambutan Presiden Soeharto Pada Pagelaran Panggung Bhakti Artis Orde Baru

Kata Sambutan Presiden Soeharto pada Pagelaran Panggung Bhakti Artis Orde Baru tanggal 28 Februari 1987 di Jakarta. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

Oct 032013
 
Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan V

Arif, Bijaksana dan Rendah Hati (Bagian 1)[1]

JB Sumarlin [2]

 

Pendahuluan

Bagi rakyat Indonesia, nama Bapak Soeharto tidak dapat dipisahkan dari perkataan Orde Baru dan pembangunan. Bagi mereka yang berusia muda, Orde Baru dan pembangunan tidaklah asing lagi dan bahkan sudah menjadi istilah sehari-hari. Mereka yang berasal dari generasi yang lebih tua barangkali masih ingat akan keadaan yang serba sulit dan situasi politik yang tak menentu pada tahun 1960-an. Apa yang sekarang dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan selalu tersedia di mana-mana, pada waktu itu merupakan sesuatu yang luar biasa dan langka. Sebagai contoh, antri beras, antri kain, angkutan yang sulit, listrik yang redup dan sering padam, harga yang melonjak dari hari ke hari, pertentangan politik yang tajam antara golongan satu dan golongan lain, merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari pada waktu itu.

Saya menyebutkan semua ini sama sekali bukan untuk bernostalgia, akan tetapi untuk mengingatkan saya sendiri agar melihat keadaan dan persoalan yang kita hadapi saat ini secara proporsional dan dalam perspektif yang wajar. Apapun kekurangan yang kita jumpai dari keadaan sekarang, apapun tantangan dan permasalahan yang masih harus kita atasi di waktu-waktu mendatang, kita perlu tetap menyadari bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama Orde Baru ini, dibawah pimpinan Bapak Soeharto, telah menghasilkan perbaikan-perbaikan nyata bagi kehidupan rakyat kita pada umumnya.

Kemajuan yang Dicapai dan Tantangan yang Masih Ada

Mengenai kemajuan-kemajuan, saya hanya akan menggarisbawahi beberapa fakta dasar. Kita mulai dari situasi bahan makanan. Saya sebutkan tadi bahwa dalam tahun 1960-an kelangkaan akan beras merupakan salah satu kenyataan hidup sehari-hari. Pada tahun 1968 produksi beras baru mencapai 103 kg per jiwa. Berkat ketekunan dan kerja keras, produksi beras berhasil ditingkatkan terus dan sejak tahun 1984, bangsa Indonesia telah dapat mencukupi sendiri seluruh kebutuhan berasnya. Dalam tahun 1989 yang lalu produksi beras kita telah mencapai 162 kg per jiwa. Disamping itu produksi bahan makanan lain juga terus menunjukkan peningkatan. Demikian pula, sandang semakin tersedia dan terjangkau oleh rakyat. Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan produksi tekstil telah meningkat dari 2,8 meter per jiwa, menjadi 23,7 meter per jiwa. Meningkatnya sandang pangan yang tersedia diiringi pula dehgan meningkatnya daya beli rakyat. Pendapatan per kapita rakyat Indonesia pada akhir tahun 1960-an adalah dibawah US$100. Sekarang penghasilan per kapita kita adalah sekitar US$500.

Sementara itu, kemajuan yang sangat berarti juga kita capai di bidang pendidikan, kesehatan, gizi, penyediaan air bersih, pemukiman, keluarga berencana dan sebagainya. Seperti diketahui pada tahuh 1971 angka kematian bayi di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia, yaitu 142 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Pada akhir Repelita IV angka tersebut telah menurun menjadi 58 bayi per 1.000 kelahiran hidup dan pada akhir Repelita V nanti, diperkirakan akan menurun lagi menjadi dibawah 50. Erat kaitannya dengan perbaikan derajat kesehatan, penduduk Indonesia dapat mengharapkan hidup lebih panjang. Pada tahun 1971 rata-rata penduduk Indonesia mencapai usia 46 tahun. Pada akhir Repelita IV rata-rata penduduk Indonesia dapat mencapai usia 63 tahun dan pada akhir Repelita V nanti menjadi 65 tahun.

Di bidang pendidikan, pada tahun 1968 murid yang tertampung di sekolah-sekolah dasar baru sekitar 41% dari seluruh anak yang berumur sekolah dasar (7-12 tahun). Sekarang hampir seluruh kelompok usia ini tertampung di sekolah-sekolah dasar. Dalam kurun waktu tersebut, angka yang sama untuk SMTP meningkat dari sekitar 17 persen menjadi sekitar 53% dan dalam rangka persiapan wajib belajar pada tingkat ini, pada akhir Repelita V nanti diperkirakan meningkat lagi menjadi lebih dari 66%. Perkembangan yang serupa juga terjadi bagi pendidikan tingkat SMTA dan pendidikan tinggi.

Dalam bidang program keluarga berencana, tingkat kelahiran telah dapat diturunkan dari 44 per 1.000 penduduk pada tahun 1971, menjadi 28,7 per 1.000 penduduk pada akhir Repelita IV, sehingga laju pertumbuhan penduduk Indonesia menurun secara bertahap dari 2,3% setiap tahunnya selama dasawarsa 1970-an, menjadi 2, 1 % pada akhir Repelita IV dan diperkirakan akan turun lagi menjadi 1,8% pada akhir Repelita V nanti. Sementara itu, program-program di bidang gizi, air bersih, pemukiman, transmigrasi dan sebagainya terus dilaksanakan.

Seperti kita ketahui, salah satu ciri dari strategi pembangunan kita adalah pemberian prioritas yang sangat tinggi pada sektor pertanian. Dilihat dari segi urgensi permasalahannya, strategi ini tepat, karena kita ingin secepatnya meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan karena sebagian terbesar rakyat kita hidup dari kegiatan pertanian. Tercapainya swasembada beras , dan pembangunan pertanian pada umumnya adalah hasil kerja keras seluruh rakyat yang didukung dengan kebijaksanaan yang dijalankan, dengan konsisten dan sungguh-sungguh. Namun menurut hemat saya, hal itu tidak lepas dari kenyataan bahwa kita dipimpin oleh seorang kepala negara yang pengetahuannya sangat mendalam mengenai  masalah pertanian dan secara ptibadi sangat menghayati, kehidupan petani.

Sebagai hasil dari semua itu, jumlah penduduk miskin di Indonesia telah menurun dari sekitar 60 juta atau 70% dari seluruh penduduk pada tahun 1970, menjadi 30 juta atau sekitar 17% dari seluruh penduduk pada tahun 1987. Keberhasilan ini diakui oleh dunia internasional.

Bersamaan dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat telah terjadi pula perubahan mendasar dalam struktur perekonomian kita. Seiring dengan perkembangan sektor pertanian, industri kita juga tumbuh pesat Selama dua dasawarsa antara tahun 1969 dan 1989, peranan sektor industri dalam produksi nasional telah meningkat dari 9,2% menjadi 18,5%. Ketergantungan perekonomian kita pada minyak bumi telah jauh berkurang. Pada masa kejayaan minyak bumi, 3/4 dari seluruh penerimaan ekspor dan 2/3 dari penerimaan dalam negeri pemerintah berasal dari migas. Sekarang peranan migas adalah kurang dari 40% dari keseluruhan ekspor dan sekitar 1/3 dalam hal penerimaan dalam negeri pemerintah. Perlu kita catat pula, bahwa hasil-hasil industri makin mendominasi ekspor non migas kita dan macam komoditinyapun makin beragam. Banyak dari komoditi tersebut adalah hasil dari industri sedang dan kecil. Perubahan struktural ini telah memperkuat landasan perekonomian kita untuk berkembang terus di tahun-tahun mendatang.

Sekarang kita lihat mengenai stabilitas ekonomi. Seperti telah saya singgung tadi, salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa kita pada tahun 1960-an adalah inflasi yang sudah menjurus kepada hiperinflasi. Barang-barang kebutuhan pokok, kalaupun tersedia; harganya meningkat tak terkendali. ltu semua memberikan beban yang sangat berat bagi kehidupan rakyat kita. Pengendalian inflasi muncul sebagai salah satu dari Tri Tuntutan Rakyat. Pemerintah Orde Baru menjawab·tuntutan tersebut dengan mengambil langkah-langkah mendasar di berbagai bidang. Disiplin anggaran negara ditegakkan kembali, perkembangan uang beredar dikendalikan sistem ekonomi komando secara bertahap diganti dengan sistem ekonomi yang memanfaatkan mekanisme pasar dengan bimbingan dan pengendalian oleh negara. Sementara itu, sarana dan prasarana ekonomi yang rusak secara bertahap direhabilitasi. Investasi baru dari dalam maupun luar negeri didorong.

Dengan pendekatan yang menyeluruh tersebut, akhirnya hiperinflasi dapat dipatahkan. Laju inflasi menurun dari 650% dalam tahun 1966, menjadi 120% dalam tahun 1967 dan menjadi 85% dalam tahun 1968 dan selanjutnya menjadi sekitar 10% dalam tahun 1969. Pada tahun 1971 Indonesia menikmati kestabilan harga yang sangat mantap dengan laju inflasi yang paling rendah yang pernah dicapai setelah kemerdekaan, yaitu 2,5% untuk seluruh tahun tersebut. Setelah itu laju inflasi mengalami pasang surut, karena pengaruh berbagai perkembangan di dalam dan luar negeri. Namun secara umum inflasi tetap terkendali sampai saat ini. Kebijaksanaan-kebijaksanaan dasar yang mendukung kestabilan harga, seperti anggaran belanja berimbang dan pengendalian uang beredar yang berhati-hati, terus dilanjutkan dan merupakan landasan dari kebijaksanaan ekonomi makro Orde Baru.

Dalam kehidupan masyarakat, hubungan antara ekonomi dan politik sangat erat. Pembangunan hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila stabilitas politik dan keamanan terpelihara mantap. Orde Baru tenyata mampu memberikan kepada bangsa kita masa kestabilan politik berkesinambungan yang terpanjang sejak kemerdekaan. Menurut hemat saya, ada dua kunci utama daripada terpeliharanya kestabilan politik di Indonesia. Pertama, adanya tekad politik yang kuat untuk makin memantapkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan bernegara dan bermasyarakat. Kedua, adanya pimpinan negara yang mempunyai komitmen kuat pada konstitusi, arif dan bijaksana dalam menghadapi persoalan bangsa, serta mampu membawakan aspirasi rakyat. Bapak Soeharto adalah tokoh pemimpin negara seperti itu.

Mengenai masalah stabilitas politik ini saya ingin menyebut satu lagi hasil penting yang dicapai oleh Orde Baru. Ditegaskannya Pancasila sebagai satu-satunya asas seperti tertuang dalam GBHN 1983 merupakan langkah maju yang bersifat sangat mendasar dan mempunyai impliksasi jauh ke depan. Dengan penegasan itu kita telah meletakkan landasan yang kokoh bagi kehidupan politik bangsa yang stabil dan dinamis sekarang dan untuk masa mendatang.

Daftar keberhasilan pembangunan selama Orde Baru di bawah kepemimpinan Pak Harto cukup panjang apabila diteruskan. Namun kita juga perlu menyadari bahwa tidak sedikit masalah-masalah yang sampai sekarangpun belum secara tuntas dapat diatasi. Kita juga menghadapi masalah-masalah yang timbul justru karena keberhasilan pembangunan itu sendiri. Masalah penciptaan lapangan kerja, masalah kemiskinan yang mencakup 30 juta penduduk kita, masalah penurunan beban utang, masalah peningkatan pemerataan antar daerah dan antar golongan masyarakat, masalah pengembangan koperasi, masalah mutu pendidikan, masalah lingkungan hidup dan sebagainya, merupakan tantangan-tantangan yang sedang dan masih akan kita hadapi di tahun-tahun mendatang. Masalah-masalah ini semua memang tidak bisa dipecahkan sekaligus dalam kurun waktu satu dua Repelita. Untuk itu diperlukan langkah yang konsepsional, bertahap dan terus-menerus. Ini semua menuntut kita untuk bekerja lebih keras lagi.

Masalah yang Cukup Berat dan Penanganannya

Perjalanan bangsa kita dalam membangun selama lebih dari dua dasa warsa ini tidaklah tanpa tantangan dan ujian. Berikut ini saya ingin menguraikan secara agak rinci tiga tantangan berat yang pernah kita hadapi, yang secara pribadi saya ikut terlibat dalam menanganinya. Dengan uraian ini saya berharap masyarakat dapat mengetahui duduk perkaranya secara lebih jelas dan dapat melihat kepemimpinan Bapak Presiden Soeharto dalam mengatasinya.

Ketiga masalah tersebut adalah: (1) kasus pembangunan proyek besi baja PT Krakatau Steel (PT KS) tahun 1975; (2) krisis keuangan Pertamina tahun 1975; dan (3) bahaya hama wereng coklat tahun 1986. Kunci keberhasilan penanganan ketiga masalah tersebut terletak pada sikap tanggap Bapak Soeharto dalam mengambil kebijaksanaan dan langkah yang cepat dan tepat, serta pragmatis tetapi tetap dalam konteks pelaksanaan pembangunan jangka panjang. (Bersambung)

***


[1]     JB Sumarlin, “Arif, Bijaksana dan Rendah Hati”, dikutip dari buku “Di Antara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun” (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 2009), hal 103-128.

[2]     Menteri Keuangan dalam Kabinet Pembangunan V

Aug 282013
 

Sambutan Presiden  Soeharto Pada Sidang Majelis Partai Permusyawaratan PNI

Sambutan Pada Sidang ke-3 Majelis Partai Permusyawaratan Partai Nasional Indonesia  Pada Tanggal 4 Mei 1968 di Jakarta. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

Jun 122013
 

Presiden Soeharto: Penegakan Hukum Tema Terpenting Orde Baru[1]

 

SENIN, 9  JUNI 1969, Presiden Soeharto, dalam sambutan tertulisnya pada pembukaan Raker Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia di Jakarta, menegaskan bahwa tegaknya hukum merupakan salah satu tema yang terpenting dari perjuangan Orde Baru (AFR).



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973″, hal 129. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003.

Mar 112013
 

Presiden Soeharto: Penerangan Era Orde Baru Bukan Indoktrinasi

 (Departemen Penerangan di Negara Demokrasi Lebih Berat di Banding Negara Otoriter)[1]

SENIN, 8 Maret 1971, Presiden Soeharto menyampaikan amanat tertulis pada rapat kerja Departemen Penerangan di Jakarta. Pada kesempatan itu secara mendasar Presiden telah mengarahkan peranan Departemen Penerangan pada umumnya, dan khususnya peranan para juru penerang dalam masa pembangunan ini. Presiden mengatakan bahwa dalam negara yang menganut demokrasi seperti Indonesia, tugas penerangan jauh lebih berat bila dibandingkan dengan negara-negara totaliter. Dalam kaitan dengan perbandingan tersebut, dikatakan oleh Presiden soeharto bahwa penerangan pada masa Orde Baru bukan “indoktrinasi” yang dipaksakan seperti pada masa Orde lama, penerangan dimasa Orde Baru adalah memberi penjelasan kepada masyarakat, menguasai masalah-masalah yang kita hadapi bersama, menggugah perhatian masyarakat untuk ikut memikirkan dan memecahkan masalah-masalah itu serta menggerakkan kegiatan mayarakat untuk melaksanakan program-program bersama. (AFR)



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal 310-311

Mar 062013
 

KUD Dikerdilkan, Pupuk Langka

 

Di tengah kelangkaan pupuk yang terus menerus terjadi, sejumlah kalangan kembali melirik kebijakan Pak Harto. Dulu, Pak Harto sukses melindungi petani dengan menyalurkan pupuk melalui KUD.

YANG terhomat Bapak Presiden, saya sebagai petani gurem yang sangat membutuhkan pupuk justru sulit setengah mati mendapatkannya. Mohon kepada Bapak Presiden menginstruksikan instansi terkait agar kami mudah mendapatkannya. Mudah-mudahan terrkabul. Amin…3x.”

14 10 Infografis Jejak Langkah 2 Petani: Hanya Pak Harto Yang Sayang Kami

KUD Terbengkalai Pada Era Reformasi

Yusman, petani yang beralamat di Bojong- Kawunganten, Cilacap, Jawa Tengah, menulis keluhan di atas pada kotak “Pesan” di portal internet Presiden Republik Indonesia Dr H Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Desember 2008.

Pada hari yang sama, Y Harnowo, petani yang berdomisili di Desa Kaotan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jatim, menulis di portal yang sama.

Sekarang saatnya musim tanam padi. Musim yang sangat ditunggu para petani seperti saya. Kami menunggu kepastian kapan kami mendapat pupuk. Sebab jika kami terlambat memupuk, panen kami pasti menurun. Kami mohon kebijakan Bapak Yudhoyono untuk memikirkan hal tersebut. Bapak yang memikirkan tersedianya pupuk, kami yang memikirkan produksi padinya.”

Tiga setengah tahun berlalu, keluhan yang sama masih terdengar di sana- sini. Nasib pertanian dan jutaan petani gurem terombang-ambing di tengah kelangkaan pupuk urea.

Kelangkaan pupuk bukan fenomena baru. Pada era Orde Baru, hal itu sudah terjadi. Namun, hanya sesekali muncul. Itu pun skalanya kecil dan cepat diselesaikan karena Presiden Soeharto peduli dan memiliki kebijakan nyata dan tegas untuk mengejar swasembada pangan.

Sebaliknya di era reformasi, hal itu terjadi secara massal dan berlarut-larut pada hampir setiap musim tanam. Instansi terkait menyebut penyebabnya faktor cuaca, gangguan mesin di pabrik, pasokan gas tersendat, petani menggunakan pupuk berlebihan, dan banyak lagi.

Namun, di kalangan petani sendiri, bukan rahasia lagi bahwa pupuk bersubsidi yang seharusnya mereka terima dilego ke perusahaan perkebunan besar dan sebagian lagi diselundupkan ke negara lain.

Padahal, produksi pupuk urea di dalam negeri lebih dari cukup. Tahun 2010, misalnya, produksi pupuk urea berkisar 7,3 juta ton atau naik 7,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya, 6,8 juta ton. Sementara itu, kebutuhan pupuk bersubsidi 6 juta ton, atau naik dari 5,5 juta ton tahun sebelumnya. Dengan kata lain, kelangkaan pupuk seharusnya tidak terjadi karena kebutuhan pupuk bersubsidi masih di bawah kapasitas produksi dalam negeri.

Namun, disparitas harga antara pupuk bersubsidi dan nonsubsidi terlalu lebar. Inilah yang menjadi sumber bencana. Harga eceran tertinggi pupuk urea bersubsidi. Bagi para mafia pupuk, disparitas harga itu merupakan harta karun. Dengan mengalihkan distribusi pupuk bersubsidi ke perkebunan besar di luar Jawa dan negara lain, para mafia meraup keuntungan triliunan rupiah. Maka, tidak mengejutkan jika masalah kelangkaan pupuk berlarut-larut karena menyangkut kepentingan para mafia, termasuk mafia berdasi.

Pupuk dan Peran KUD

Sebelum reformasi, distributor pupuk ditangani oleh PUSKUD (Pusat Koperasi Unit Desa) sementara KUD-KUD bertindak sebagai penyalur. Pada saat di tangan KUD, tak ada ceritanya soal pupuk langka. Walau harganya mungkin lebih tinggi daripada HET (Harga Eceran Tertinggi), namun stok pupuk selalu ada di kios-kios pengecer.

Pak Harto, pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, mengeluarkan instruksi presiden yang mendorong pembentukan, pembinaan, dan pengembangan KUD di wilayah unit desa di seluruh Indonesia. Pada masa itu, KUD yang digerakkan oleh petani dan masyarakat pedesaan menjadi pusat penyediaan alat-alat produksi pertanian, termasuk pupuk. Tak heran, jika KUD berperan sentral dalam pengadaan pangan secara nasional. Semua pemangku kepentingan dalam bidang ketahanan pangan, seperti Pemda dan Bulog dan semua aspek pangan dari mulai suplai dan harga melibatkan KUD.

Namun, setelah reformasi, buah dari pasar besar, komoditi pupuk dibebaskan untuk dikelola oleh pasar. Akibatnya hanya pedagang berduit saja yang bisa bermain. Akhirnya, belakangan ini kisah pupuk langka sering atau kerap terjadi di mana-mana. Harga sudah mahal, langka pula. Ini karena para pedagang murni menerapkan prinsip ekonomi. Tak peduli kondisi petani kian termajinalkan.

Koperasi Unit Desa (KUD) mempunyai sejarah panjang. Koperasi sudah ada sejak kolonial Belanda. Pada 1950-an muncul jenis-jenis koperasi pertanian, seperti koperasi pertanian (koperta), koperasi desa, koperasi kopra, dan koperasi karet. Selanjutnya, pada tahun 70-an, Pak Harto menyatukan koperasi-koperasi itu dalam wadah KUD.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973, KUD adalah koperasi pertanian. Kemudian pada 1978, dengan Inpres Nomor 2 Tahun 1978, KUD menjadi koperasi pedesaan. Kemudian Inpres Nomor 4 Tahun 1984 menunjukkan itikad kuat Pemerintahan Pak Harto untuk membina dan mengembangkan KUD.

KUD pun mampu melibatkan petani secara efektif dalam program peningkatan produksi beras. Di wilayah unit desa, satu kesatuan sawah dengan irigasi teknis yang meliputi areal 600 hingga 1.000 hektar, dibentuk KUD yang berfungsi sebagai sarana penopang dan penyalur sarana produksi—termasuk pupuk—yang kemudian berkembang sebagai penyalur pemasaran hasil pertanian.

Namun, pada era reformasi 1998, melalui Inpres Nomor 18 Tahun 1998, pemerintah mencabut Inpres Nomor 4 Tahun 1984 sekaligus menghapus dukungan pemerintah kepada KUD sebagai organisasi koperasi di tingkat pedesaan. Inpres ini berfungsi layaknya palu godam yang meruntuhkan banyak KUD. Banyak KUD yang tidak sukses melaksanakan pengadaan pangan. Hal ini diperparah dengan penghapusan subsidi pupuk. Banyak KUD yang juga gagal melaksanakan penyaluran pupuk. Pengadaan pangan dan penyaluran pupuk tersebut kemudian diambil alih oleh Bulog, LSM, dan perusahaan swasta.

Setelah itu, keluar kebijakan pemerintah yang meliberalisasikan koperasi. Dengan bebas masyarakat mendirikan koperasi dengan hanya izin dari dinas koperasi tingkat kabupaten dan mendapatkan insentif kredit lunak. Alhasil, banyak koperasi yang tumbuh hanya karena akan mendapat fasilitas pemerintah, tanpa kegiatan alias koperasi papan nama.

Akhir-akhir ini pemerintah mengembangkan berbagai program yang tidak lagi menggunakan KUD, tetapi membentuk kelompok masyarakat penerima bantuan/program seperti kelompok tani, gapoktan (gabungan kelompok tani), dan LKMA (lembaga keuangan mikro agribisnis). Harapannya, gapoktan tersebut akan berkembang menjadi koperasi.

Kenyataannya belum seperti yang diharapkan. Kelompok tani yang dibentuk sebagai akibat adanya program pemerintah biasanya tidak permanen. Begitu program selesai kelompok tani tersebut bubar. Dan bila ada program pemerintah dari kementerian yang berbeda, biasanya dibentuk kelompok tani baru. Keadaan ini berlangsung terus, sehingga tidak berkembang kelompok tani menjadi koperasi. Kementerian Dalam Negeri mengembangkan lembaga ekonomi di pedesaan berupa BUMD (badan usaha milik desa). Namun, perkembangannya belum bisa melembaga secara nasional.

Revitalisasi KUD

Oleh karena itu, kini muncul wacana untuk kembali menghidupkan peran KUD seperti pada masa Pak Harto. Pada Agustus 2009, misalnya, pakar pertanian dari UGM Profesor Masyhuri meminta Inpres Nomor 18 Tahun 1998 yang melemahkan peran KUD dicabut. Menurut dia, distribusi pupuk, benih, dan pengadaan gabah yang dibuka kepada pasar bebas telah membuat KUD kolaps dan pupuk pun menjadi langka.

”Program pemerintah untuk membangun masyarakat pedesaan yang semula dilakukan KUD kini diserahkan kepada mekanisme pasar. Akibatnya, KUD tak mampu bersaing. Inpres ini salah satunya yang justru menggembosi peran KUD,” katanya seperti dikutip harian Suara Merdeka.

Karena itu, dia menambahkan, KUD perlu direvitalisasi. Revitalisasi KUD seluruh Indonesia penting untuk melindungi dan memfasilitasi usaha petani dari hulu hingga hilir.

“Inpres Nomor 18 Tahun 1998 dicabut dan KUD perlu dikembalikan lagi ke konsep awal,” jelasnya.

Menurut pendapatnya, KUD juga perlu dibuka kembali peluangnya untuk terlibat dalam program pemerintah, seperti distribusi pupuk bersubsidi, pengadaan pangan khususnya gabah/beras, dana bergulir pertanian (unit simpan pinjam) dan program lain seperti lumbung pangan.

Guru besar Fakultas Pertanian UGM itu juga mengemukakan, pada era KUD berperan, KUD mampu mengembangkan ekonomi nasional bahkan menghasilkan swasembada beras.

Gayung pun bersambut. Di sejumlah wilayah, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) serta Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) meminta Pemerintah mengembalikan penyaluran pupuk ke petani kepada KUD, seperti yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Pak Harto dulu. Tujuannya, selain untuk menumbuhkan semangat berkoperasi di kalangan petani, juga untuk mengatasi kelangkaan dan menghilangnya pupuk dari peredaran yang kini sering terjadi.

Hanya Pak Harto yang Sayang Kami”

Ketika menemani sejumlah peneliti Amerika Serikat di Desa Muara Dadahup Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, aktivis LSM Achmad Siddik memiliki kisah yang menarik.

Setelah menyampaikan beberapa pertanyaan dalam sebuah wawancara yang berlangsung santai, peneliti Amerika itu kemudian bertanya kepada seorang petani, “Apakah ada bantuan dari Pemerintah kepada Bapak, misalnya benih atau pupuk?”

Si petani itu dengan lugu menjawab, “Zaman Pak Harto dulu sering. Sekarang ramai janjinya tapi sedikit ngasihnya. Kalau dulu, zaman Pak Harto kami banyak dapat bantuan. Hanya Pak Harto yang sayang sama kami.”

Petani merindukan masa dulu, masa dimana petani menjadi subyek dan bisa menentukan nasibnya sendiri. Petani menjadi tulang punggung kemandirian bangsa. Dulu petani ikut andil dalam mengangkat harkat martabat bangsa. Melalui tangan petani, Indonesia dengan bangga menjadi negara yang mandiri pangan karena berhasil mencapai swasembada pangan. Indonesia juga membantu negara-negara tetangga memenuhi kebutuhan pangannya.

Apa yang terjadi saat ini? Mereka tak lagi menjadi subyek dan seringkali menjadi obyek program yang tak mengakar pada rakyat. Petani sudah bersusah menanam padi untuk menghidupi banyak orang, pemerintah lebih suka mengimpor dan menyuruh rakyat makan dari keringat orang lain. Petani kerap menjadi obyek penyaluran bantuan yang sebagian besar hanya dinikmati pelaksana proyek. Petani didatangi hanya saat pemimpin ingin dukungan dalam pemilu.

Pantas saja mereka merindukan masa-masa mereka mendapat tempat terhormat di antara warga bangsa. Saat mereka diliput di televsisi dengan keterampilan dan wawasan mereka. Ketika petani menikmati masa panen dengan suka cita. Saat panen adalah saat hidup bisa berubah. Masa-masa itu mereka nikmati saat negera ini dipimpin oleh Presiden kedua Indonesia. Siapa lagi bila bukan Almarhum Presiden Soeharto.

Demikian kisah Achmad Siddik dalam blognya.[]

Sumber: Harian Pelita, 15 Oktober 2012

Feb 242013
 

Defisit Perdagangan Terbesar dalam 51 Tahun

ORDE BARU TAK PERNAH DEFISIT

Neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit terbesar sejak 1961. Barang impor, dari migas hingga nonmigas, membanjiri negeri ini. Ini memprihatinkan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia kurun Januari hingga Desember 2012 mencapai US$190,04 miliar atau turun 6,61 persen dibandingkan periode yang sama pada 2011. Sementara nilai impor pada 2012 mencapai US$191,67 miliar atau naik 8,02 persen dibandingkan 2011 senilai US$ 177,4 miliar. Dengan acuan data tersebut, neraca perdagangan Indonesia selama 2012 mengalami defisit hingga US$1,63 miliar. Menurut sektor, ekspor hasil industri turun sebesar 4,95 persen dibandingkan 2011. Demikian pula hasil tambang turun 9,57 persen dan pertanian 7,98 persen. Sementara ekspor migas turun 10,86 persen dibandingkan 2011.

Terbesar Sejak 1961

Defisit perdagangan pada 2012 merupakan yang tertinggi dalam sejarah Indonesia, paling tidak sejak 1961. Tingginya tingkat impor sektor migas untuk memenuhi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dituding menjadi biang keladi defisit tersebut. Kalau defisit itu terus menerus berjalan, maka defisit migas kita akan bertambah tinggi,” ujar Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar. Mahendra mengatakan, upaya untuk mengurangi defisit perdagangan harus dilakukan dengan menekan konsumsi BBM bersubsidi pada 2013. Pemerintah juga harus mendukung kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang mendukung kebijakan pengurangan konsumsi BBM. Pemerintah pusat harus mendukung kebijakan Pemda dalam mengeluarkan pro pengurangan konsumsi BBM, seperti pengembangan moda transportasi massal,” kata Mahendra. Dia melanjutkan, tak ada cara lain untuk menahan laju defisit perdagangan nasional selain menjaga subsidi BBM dalam posisi terkendali. Untuk itu, pemerintah bertanggung jawab untuk terus menjaga besaran nilai subsidi. Harus menjaga dan mengendalikan tingkat volumenya dan juga efektivitasnya pun harus dijaga,” paparnya.

BBM Biang Keladi ?

Sektor migas menjadi penyumbang terbesar defisit neraca perdagangan Indonesia dengan nilai mencapai US$5,59 miliar. Beruntung penurunan masih dapat ditekan dengan perdagangan nonmigas yang mengalami surplus US$3,96 miliar. Impor BBM selama Januari-November sudah mencapai US$26 miliar, sedikit di bawah impor mesin dan peralatan mekanik sebesar US$26,2 miliar. Apalagi kuota BBM bersubsidi sudah ditambah dan tambahan itu berasal dari impor. Biang keladi dari pengganggu instabilitas perekonomian ternyata impor BBM.Pada 2011, impor BBM melonjak jadi US$28,1 miliar dari US$18,0 miliar pada 2010. Tak ada yang mengalahkan laju peningkatannya. Pemburukan neraca perdagangan 2012 merupakan kelanjutan dari yang sudah terjadi pada tahun sebelumnya. Sedemikian parah sudah keadaannya sehingga defisit minyak kita tidak bisa lagi dikompensasikan oleh surplus gas. Untuk kedua kalinya setelah 2008, kini kita kembali mengalami defisit perdagangan migas. Jika pada 2008 defisit perdagangan migas baru US$1,4 miliar, pada Januari-November 2012 melonjak menjadi US$4,8 miliar. Kedaulatan energi kita kian rapuh.

Impor Non Migas Juga Naik

Namun, yang harus diperhatikan juga adalah turunnya ekspor nonmigas dan naiknya impor nonmigas. BPS mencatat ekspor nonmigas pada 2012 US$153,1 miliar atau turun 5,52 persen dibandingkan 2011. Sedangkan impor nonmigas pada 2012 US$149,1 miliar atau naik 9,05 persen dibandingkan 2011. Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, mengatakan pemerintah harus membatasi kuota impor guna menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia tahun 2012 yang tercatat defisit. Bahkan, ketika krisis ekonomi 1997-1998 saja kita masih surplus,” katanya. Menurut Fadli, pemerintah harus membuat langkah strategis untuk menangani defisit tersebut, yakni menata ulang pola perdagangan dengan mengadakan “National Trade Policy” (Kebijakan Perdagangan Nasional) yang mengutamakan kepentingan nasional. Selama ini, kita telah membuka sebesar-besarnya perdagangan bebas, namun karena daya ekspor dan daya saing kita kurang, akhirnya malah Indonesia menjadi pasar bagi produk-produk asing,” ujarnya. Dia memperkirakan neraca perdagangan pada 2013 akan tetap mengalami defisit bila nilai impor masih lebih tinggi dibanding nilai ekspor. Perkiraan ekspor Indonesia pada 2013 mencapai 9,22 persen, namun impor bisa mencapai 9,24 persen,” kata Fadli. Dia mendesak pemerintah untuk segera membatasi kuota impor, khususnya kuota impor barang holtikultura, barang modal, dan migas. Sebab komoditas-komoditas itu yang mengalami peningkatan impor pada tahun lalu,” jelasnya.

Selain itu, dia menyarankan adanya penguatan sektor industri domestik untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, dimana Indonesia tidak perlu mengimpor bahan baku dari luar jika memang tersedia di dalam negeri. Dia mengatakan, realisasi impor bahan baku pada 2012 Rp313,2 triliun dibandingkan target awal yang hanya Rp283 triliun.Selama ini, investasi modal selalu diiringi impor bahan baku. Inilah yang menyebabkan neraca perdagangan menjadi defisit,” ujarnya. Fadli menekankan bahwa pemerintah harus segera melakukan evaluasi terhadap tata cara investasi dan perdagangan bebas yang diterapkan sekarang ini. Pola perdagangan bebas saat ini terbukti tidak tak mampu mendorong perkembangan ekonomi nasional sehingga hal ini harus dicegah agar neraca perdagangan kita tidak defisit terus-menerus,” katanya.

Orde Baru Tak Pernah Defisit

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai neraca perdagangan Indonesia saat ini lebih buruk dibandingkan zaman Orde Baru. Saat ini, menurut pihak Kadin, banyak aturan aneh dalam perdagangan yang membuat impor lebih besar daripada ekspor. Sekarang sering timbulkan kebijakan aneh. Kalau kita berbicara mengenai hambatan nontarif, biasanya ini untuk menekan impor. Justru hambatan itu malah banyak dilakukan untuk menekan ekspor,” ungkap Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulistyo. Pada masa Orde Baru, dia bilang, Indonesia tidak pernah mengalami defisit atau impor melebihi ekspor. Namun saat ini telah terjadi peningkatan impor bahan baku dan barang modal. “Kami juga sampaikan ke pemerintah, ini sangat memprihatinkan.” Oleh karena itu, dia meminta kepada pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menekan impor bukan ekspor. Permintaan ini bukan untuk untuk membatasi proses hilir tapi hulu dalam proses daya saing. Dunia usaha jangan hanya obyek regulasi, dunia usaha mendatang agar mampu berkontribusi bagi pembangunan,” kata dia.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Orde Baru Satrio Budihardjo Yudono meminta pemerintah tegas memainkan hambatan nontarif guna memperbaiki defisit neraca perdagangan terhadap sejumlah negara. Pengurangan tarif masuk bagi barang impor yang membuat Indonesia dibanjiri produk asing berharga murah harus diseimbangkan dengan pemberlakuan pengetatan hambatan nontarif. Selain defisit terhadap Singapura dan Thailand, neraca perdagangan Indonesia juga mengalami nasib serupa terhadap Cina dengan besar defisit senilai US$1,174 miliar pada Januari 2012. Billy Yudono, demikian dia akrab disapa, menyarankan agar pemerintah mengantisipasi banjir impor produk negara tetangga dengan memberlakukan aturan mutu dengan konsisten.Pengetatan hambatan nontarif dinilainya efektif menyembuhkan defisit perdagangan. Billy juga mengaku prihatin dengan banjir produk impor yang berbahaya bagi produsen lokal.Kalau hambatan tarif dikurangi, sekarang yang dimainkan hambatan nontarif. Jadi tidak hanya mengenakan pada tarif saja. Barang-barang yang murah bisa masuk karena aturan mengenai mutu tidak diterapkan,” ujarnya.

Billy menyebut Standarisasi Nasional (SNI) sebagai salah satu hambatan nontarif yang dapat dimaksimalkan. “Itu salah satu dari banyak hambatan nontarif,” tandasnya. Dalam buku Panjangnya Jalan Politik, Mantan menteri Orde Baru Cosmas Batubara menulis kebijakan ekonomi Orde Baru fokus pada bagaimana memperbesar tabungan pemerintah dengan menjaga nilai ekspor yang lebih tinggi daripada nilai impor. Impor pun hanya difokuskan kepada barang yang berfungsi menunjang proses industrialisasi. Hasilnya, tabungan pemerintah pada tahun anggaran 1993/1994 mampu membiayai lebih daripada setengah anggaran pembangunan.[]

Sumber: Jejak Langkah/Harian Pelita 8 Januari 2013

Feb 242013
 

Kilas Balik Orde Baru

PAK HARTO KENISCAYAAN SEJARAH INDONESIA

 

BAGI kebanyakan generasi muda, apa yang terjadi sekitar 45 tahun lalu mungkin saja tidak banyak memberi arti. Sebabnya (tentu saja), sebagian besar generasi muda tidak merasakan getaran sejarah, saat detik-detik peralihan Orde Lama ke Orde Baru. Sehingga sejarah itu kurang memberi arti dalam melihat ke depan. Padahal, sejarah itu akan banyak memberi pelajaran, agar kita selalu dapat melangkah lebih baik dan tidak keliru. Karena itu, dalam melihat ke masa depan, rasanya sangat mustahil apabila kita tidak juga menengok ke belakang. Sedikitnya, kita bisa mengadakan introspeksi atau otokritik, sehingga langkah kita bisa lebih bijaksana.

***

Peralihan Orde Lama ke Orde Baru sesungguhnya ditandai dengan catatan yang tidak menyenangkan. Siapa pun orangnya, barangkali sependapat, bahwa kejadian Kudeta G30S/PKI pada 30 September 1965 adalah peristiwa hitam yang menandai sejarah kita. PKI telah melancarkan perebutan kekuasaan dengan diawali penculikan dan kemudian pembunuhan tujuh putra terbaik bangsa, yaitu Jenderal Ahmad Yani dan kawan-kawan. Jenderal Ahmad Yani waktu itu adalah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) kita.

03 01 Foto Jejak Langkah 1 Ketua Presidium Kabinet Letjen Soeharto sedang mengumumkan Kabinet Ampera I Juli 1966 Pak Harto Keniscayaan Sejarah Indonesia

Ketua Presidium Kabinet Letjen Soeharto sedang mengumumkan Kabinet Ampera I, Juli 1966

Peristiwa itu sesungguhnya antiklimaks dari sejarah bangsa ini pada masa Orde Lama. Partai Komunis Indonesia (PKI), yang selama Orde Lama mendapat angin untuk secara bertahap menguasai panggung politik, sejak 30 September 1963 terbalik menjadi “buronan” politik. Ini karena kekuatan Pancasilais bergabung menjadi satu kekuatan yang dahsyat menggagalkan kudeta itu. PKI kemudian bahkan dibubarkan oleh Jenderal Soeharto, selaku pengemban Surat Perintah 11 Maret pada 12 Maret 1966.

Bagaimana proses sejarah itu berjalan? Sungguh suatu pelajaran yang sangat berharga.

Sejak 1960, yang kemudian diperkenalkan sebagai awal pemerintahan Orde Lama, ketika Presiden Soekarno memperkenalkan “demokrasi terpimpin”, PKI dengan pandai lebih dapat memanfaatkan keadaan dibanding partai politik lain. Dengan berlindung di balik Bung Karno selaku Pemimpin Besar Revolusi, PKI selangkah demi selangkah menguasai percaturan politik. Satu demi satu lawan politik PKI dihabisi. Setelah Masyumi dan PSI dibubarkan, berturut-turut Partai Murba dan bahkan koran-koran yang tergabung dalam BPS (Badan Pendukung Soekarnoisme). Alasan pembubaran/pembredelan koran-koran BPS adalah justru dengan Soekarnoisme mereka dituduh hendak menjatuhkan Soekarno. Dengan demikian, hanya koran-koran yang sejalan dengan garis PKI yang dibiarkan hidup.

Dua partai politik besar, yaitu NU dan PNI, ternyata tidak mampu mengimbangi PKI. PNI kemudian bahkan terbukti diinfiltrasi oleh PKI, sehingga suara PNI dan ormas-ormas pendukungnya sering sejalan dengan PKI. Ketika CGMI (Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia), sebuah organisasi mahasiswa “onderbouw” PKI , menuntut pembubaran HMI, beberapa cabang dan tokoh GMNI hanyut oleh garis CGMI. Mereka sepakat mengeluarkan HMI dari PPMI (Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia) dan MMI (Majlis Mahasiswa Indonesia) dengan tuduhan HMI “kontrarevolusi,” anak Masyumi, dan lain-lain. DN Aidit sendiri selaku Ketua CC PKI terjun menuntut pembubaran HMI saat diselenggarakan Kongres CGMI di Jakarta pada 29 September 1965, dua hari sebelum G30S/PKI. Namun, Bung Karno tetap tidak mundur dengan desakan yang bertubi-tubi itu.

Selain itu, pemimpin-pemimpin yang dianggap berbahaya juga tidak lepas dari pengawasan pemerintahan Orde Lama. Bekas pemimpin Masyumi dan PSI hampir semuanya dipenjarakan. Bahkan Buya Hamka pun tidak lepas dari tuduhan “kontrarevolusi” dan dipenjarakan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap dipenjarakannya tokoh-tokoh ini, sulit dibuktikan, karena semuanya tidak melalui proses hukum sampai mereka dibebaskan pada masa Orde Baru.

Dengan keadaan seperti itu, seolah-olah PKI sudah dapat berbuat apa saja. Bung Karno sendiri kabarnya memperoleh nasehat dari teman-teman dekat yang mengingatkan kenyataan itu. Namun, keadaan sudah demikian berjalan jauh. Hanya ABRI/Angkatan Darat yang secara politik dapat mengimbangi PKI. Suatu hal yang tampaknya “janggal,” sebab ABRI/Angkatan Darat bukan partai politik. Angkatan Darat tidak saja mengimbangi PKI di bidang politik, misalnya isu Nasakom versus Nasasos, tetapi juga di bidang militer dengan sikap tegasnya menolak pembentukan Angkatan Kelima yang diusulkan PKI. Dapat dikatakan, PKI hanya gagal membubarkan HMI dan SOKSI. Lawan-lawan politik lainnya telah berhasil dibubarkan, termasuk di bidang kebudayaan, yaitu kelompok Manifest Kebudayaan.

Keadaan sekitar 1960-1965 itu, yang didominasi oleh kegiatan politik yang luar-biasa, sudah tentu memberi dampak pada keadaan ekonomi bangsa. Inflasi per tahun, misalnya mencapai 600 persen, sehingga rakyat tidak mampu berbuat apa-apa. Kekacauan ekonomi, ternyata juga berhasil dieksploitasi PKI, sehingga menguntungkan garis politiknya. PKI berhasil menguasai mayoritas buruh dan tani.

Demikianlah, seandainya PKI tidak terprovokasi oleh sakitnya Presiden Soekarno, barangkali keadaan akan lain. Berita sakitnya Presiden Soekarno ternyata menjadi salah satu pertimbangan bagi PKI untuk mengadakan kudeta. Mendahului atau didahului, demikian barangkali pertimbangan PKI. Dan kemudian ternyata justru berakibat pada kehancuran PKI.

Komitmen perjuangan Orde Baru adalah kembali kepada Pancasila/UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Ada alasan (tentunya), mengapa kita perlu memperkuat kembali komitmen kita untuk kembali kepada Pancasila/UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dalam periode sebelum itu, sejak 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit untuk kembali kepada UUD 1945, meskipun UUD 1945 telah menjadi pegangan kita, pelaksanaannya dinilai banyak menyimpang.

Ketentuan-ketentuan konstitusi, sebagaimana termaktub dalam UUD 45, sampai 1965, tidak kunjung terlaksana. Pemilihan Umum (misalnya), yang merupakan sendi pokok kedaulatan rakyat, tidak terlaksana. Bahkan pada akhirnya, MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara), yang seluruh anggotanya diangkat dengan Keputusan Presiden, menetapkan Presiden Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Demikian juga di bidang ekonomi, kita mengalami ketidakpastian luar biasa. Harga-harga barang kebutuhan rakyat naik dengan luar biasa dari hari ke hari. Sementara inflasi tidak terkendalikan lagi. Presiden Soekarno, bahkan sampai pada “penawaran” untuk mencari menteri yang dapat menurunkan harga. Baik politik, ekonomi maupun kehidupan sosial, dirasakan justru semakin jauh dari cita-cita Proklamasi, sebagaimana tertuang di dalam UUD 1945. Inilah yang memberikan dorongan yang kuat pada tekad Orde Baru, untuk kembali pada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Namun, dengan timbulnya G30S/PKI, untuk beberapa waktu, bangsa Indonesia harus menghadapi kenyataan “ketidakpastian” suasana politik yang sesungguhnya bisa rawan, apabila pemimpin-pemimpin kita tidak saling menahan diri.

Pada saat peristiwa G30S/PKI, sebuah pertanyaan yang muncul adalah, berhasilkah kudeta yang dilancarkan oleh PKI itu? Siapa kawan dan siapa lawan? Semuanya saling bertanya. Sementara itu, pada 4 September, dengan mengambil tempat di Taman Suropati, organisasi-organisasi yang anti-G30S/PKI telah mengadakan apel dan disitulah timbul pernyataan tuntutan pembubaran PKI, yang kemudian juga menjadi saat awal kelahiran Front Pancasila. Saat inilah konflik secara terbuka sesungguhnya telah terjadi, antara kekuatan G30S/PKI dengan Front Pancasila, yang diketuai oleh Subchan ZE (almarhum), yang juga Ketua PB NU.

Kenyataan seperti itu sesungguhnya telah mendorong bangsa ini dihadapkan pada situasi konflik yang sangat pelik. Hal ini disebabkan tuntutan pembubaran PKI tidak dapat terwujud dalam waktu yang singkat, sehingga situasi konflik itu menyebabkan jatuhnya korban di antara masyarakat. Modus operasi PKI yang disertai penculikan dan pembunuhan di berbagai daerah, sudah tentu menimbulkan rekasi yang sangat keras dari masyarakat. Dampaknya menimbulkan arus balik yang sangat besar. Korban yang jatuh, dapat dikatakan sangat besar. Luka-luka yang dalam ini, secara singkat, barangkali baru berakhir beberapa tahun kemudian ketika seluruh tahanan politik (tapol) diselesaikan.

***

Situasi konflik sebagaimana dikemukakan di depan, sudah tentu menimbulkan situasi politik yang semakin panas. Di seluruh Indonesia, tuntutan terhadap pembubaran PKI dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, yang tergabung di dalam kesatuan aksi dan Front Pancasila. Gerakan itu sudah demikian jauh, sehingga sulit untuk dikembalikan. Masalah pokok adalah Presiden Soekarno masih belum bersedia membubarkan PKI. Dapat dimengerti, kalau bangsa ini harus mencari penyelesaian sendiri, meskipun harus “berhadapan” dengan Bung Karno. Suatu hal, yang sesungguhnya juga mengandung pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya.

Dapat dikatakan, bahwa kita menyelesaikan konflik itu benar-benar ala Indonesia. Bagaimana kita dapat menyelesaikan konflik yang demikian kompleks, tanpa berakibat porak-porandanya persatuan dan kesatuan bangsa. Disinilah (barangkali) kita dapat melihat kebesaran jiwa pemimpin-pemimpin bangsa kita karena pada saat yang demikian genting, pada akhirnya kepentingan bangsalah yang harus didahulukan.

Penyelesaian konflik itu dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu melalui Surat Perintah 11 Maret 1966, Sidang Umum Istimewa MPRS pada Juni-Juli 1966 dan kemudian Sidang MPR 1967. Tiga peristiwa itu, barangkali merupakan peristiwa yang patut kita renungi karena dengan tiga peristiwa itulah bangsa Indonesia (untuk pertama kalinya), melaksanakan “suksesi” kepemimpinan Nasional.

Lahirnya Surat Perintah 11 Maret, yang kemudian dikenal sebagai Supersemar, merupakan antiklimaks dari situasi konflik yang berkepanjangan karena tuntutan rakyat untuk pembubaran PKI tidak memperoleh tanggapan yang sewajarnya dari Presiden Soekarno. Demonstrasi yang diselenggarakan oleh mahasiswa dan rakyat, dalam bentuk yang sangat besar, yang juga telah meminta beberapa korban mahasiswa, tetap tidak mengubah pendirian Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI.

Demikianlah, pada 10 Maret 1966 ketika Presiden Soekarno sedang memimpin Sidang Kabinet (100 menteri), sebuah demonstrasi besar terjadi di depan istana Negara. Presiden agaknya melihat gelagat yang kurang menggembirakan, sehingga meninggalkan sidang itu dengan helikopter ke Bogor. Beberapa menteri mengikuti Presiden Soekarno secara tergesa-gesa. Tiga perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu Jenderal M Jusuf, Jenderal Amirmachmud dan Jenderal Basuki Rachmat “menyusul” ke Bogor dan akhir ceritera, ketiga perwira tinggi itu kembali ke Jakarta dengan membawa Surat Perintah 11 Maret. Surat perintah 11 Maret inilah yang kemudian memungkinkan Jenderal Soeharto mengambil langkah-langkah yang nyata memenuhi harapan rakyat, termasuk pembubaran PKI pada 12 Maret dan kemudian juga pembubaran Kabinet 100 Menteri. Beberapa anggota kabinet yang ada indikasi dengan G30S/PKI bahkan ditangkap dan kemudian juga diadili.

Meskipun demikian, keadaan belum mereda. Kesan adanya “dualisme” pada tingkat pimpinan nasional, menjadi sumber dari konflik-konflik yang ada di masyarakat. Demikianlah, pada Juni-Juli 1966, MPRS mengadakan Sidang Istimewa dan di sana ada dua TAP MPRS yang sangat penting. Pertama dikukuhkannya SP 11 Maret dengan TAP IX/MPRS/1966 dan kemudian TAP XII/MPRS/1966, yang menugaskan pemegang TAP IX/MPRS/1966 untuk membentuk kabinet bersama-sama dengan Presiden Soekarno.

Sebuah kabinet yang dipimpin oleh sebuah Presidium kemudian tersusun. Presidium Kabinet terdiri dari Jenderal Soeharto (Ketua) dengan anggota Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik. Sejak kabinet inilah berbagai langkah untuk memperbaiki ekonomi diambil dengan berbagai kebijaksanaan baru yang kemudian melandasi pembangunan selanjutnya.

Namun, situasi politik masih belum mereda. Bung Karno masih mengambil sikap untuk tidak mau membubarkan PKI, sungguh pun PKI telah dibubarkan oleh pemegang SP 11 Maret. Untuk mengatasi krisis itu, pada 23 Februari 1967, DPR telah menerima resolusi Djamaludin Malik (NU) yang isinya mengusulkan pada MPRS untuk memberhentikan Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto selaku Pejabat Presiden. Presiden Soekarno sendiri sehari sebelum resolusi DPR itu telah mengeluarkan pengumuman yang sangat penting, dimana dinyatakan, bahwa sejak hari itu (22 Februari), menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Pengemban Keputusan TAP No IX/MPRS/1966. Sidang Umum MPRS kemudian diselenggarakan pada Maret 1967. Dan di dalam Sidang Umum Istimewa MPRS inilah “diakhiri” masa jabatan Presiden Soekarno. Dengan TAP No XXIII/MPRS/1967 Jenderal Soeharto kemudian diangkat sebagai Pejabat Presiden.

Apa yang dapat kita tarik sebagai pelajaran dalam semua peristiwa itu?

Pertama adalah konsistensi di dalam bersikap konstitusional. Karena itu, banyak kalangan (waktu itu) yang tidak sabar untuk melihat perubahan itu, sehingga “menyindir” sebagai “alon-alon asal kelakon” (pelan-pelan, asal jalan dan terjadi).

Kedua adalah sikap Pak Harto terhadap Bung Karno. Pak Harto mengesankan “berat” menerima tugas-tugas itu, apalagi harus “menggantikan” Bung Karno. Sikap Pak Harto ini bahkan terus berlangsung ketika Pak Harto telah menjabat sebagai Pejabat Presiden. Di dalam buku “SOEHARTO, Pikiran, Ucapan dan Tindakan saya,” Pak Harto mengatakan: “Sementara itu saya masih menjabat sebagai Pejabat Presiden. Dalam kesempatan bertemu dengan Bung Karno, saya menyampaikan harapan saya. Saya tekankan kepadanya, bahwa mumpung masih sebagai Pejabat Presiden, saya mengharapkan Bung Karno masih akan bersedia memimpin negara ini dengan syarat seperti yang sudah dimakluminya, yakni menyetujui pembubaran PKI itu dengan jelas mengutuk G30S. Tetapi, beliau kukuh dengan pendiriannya. Dan sikapnya itu menetapkan tangga baru bagi saya.”

***

Demikianlah, apa yang terjadi sekitar 45 tahun yang lalu. Apa yang dikemukakan di atas barangkali, dapat saja dianggap sebagai satu versi dari berbagai pandangan yang mungkin ada. Harus diakui, sebuah sejarah selayaknyalah berdasar objektivitas, sehingga dapat menjadi pelajaran yang benar. Namun sayang, belum semua orang yang terlibat dapat memberi kesaksian. Bahkan sebagian tidak mungkin lagi memberi kesaksian, misalnya Bung Karno sendiri. Seandainya Bung Karno dapat memberi kesaksian atau sempat menuliskan apa yang menjadi pertimbangan berbagai langkahnya, niscaya akan besar manfaatnya. Demikian juga mantan Waperdam Dr Soebandrio yang jika masih diberi karunia usia panjang niscaya akan banyak memberi arti, seandainya ada kesempatan menulis. Dari segi yang lain, kita juga ingin menghargai tokoh-tokoh kita yang sudah menuliskan pengalamannya, misalnya Pak Harto, Pak Nas, dan lain-lainnya. Apabila ada kebiasaan menulis bagi para pelaku sejarah niscaya akan memperkaya khasanah kepustakaan sejarah kita.[]

Sumber: Jejak Langkah/Harian Pelita 4 Januari 2013