SABTU, 12 MEI 1970, Dalam sidang Stabilisasi Ekonomi di Bina Graha pagi ini Presiden Soeharto antara lain menginstruksikan kepada para Menteri untuk meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan yang selama ini dirasakan kurang, sebab tidak tersedianya biaya pengawasan. Para Menteri juga diminta untuk meningkatkan pemanfaatan atas modal asing. (AFR)
KAMIS, 22 MEI 1969, Pagi ini Presiden Soeharto kembali mengadakan inspeksi ke lembaga-lembaga pemerintahan. Yang di inspeksi pagi ini adalah Departemen Pertambangan yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Instalasi PN Pertamina di Tanjung Priok. Kepada para pejabat Departemen Pertambangan, Presiden mengharapkan agar dalam masalah investasi modal asing dibentuk team-team yang dapat memberikan penjelasan sampai ke kecamatan-kecamatan dan desa-desa tentang bagaimana pentingnya investasi dalam bidang pertambangan. Menanggapi penjelasan Menteri Pertambangan Prof. Soemantri Brodjonegoro tentang menurunnya pemakaian dan produksi Batubara setelah Perang dunia II, Presiden menginstruksikan agar Batubara dapat dimanfaatkan kepada bidang lain, seperti untuk pembangkit tenaga listrik, gas dan lain-lain. (AFR)
[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal. 124.
SELASA, 13 MEI 1969, Hari ini Presiden Soeharto telah menginstruksikan Menteri PUTL, Ir. Sutami, untuk meneruskan penelitian bagi pembangunan perumahan rakyat dengan harga murah, tetapi memenuhi syarat-syarat kesehatan. Instruksi ini diberikan ketika Ir. Sutami dan dua orang stafnya menghadap Presiden Soeharto di Istana Merdeka pagi ini.
Sementaraitu Dewan Stabilisasi Ekonomi yang bersidang di Istana Merdeka di bawah pimpinan Presiden Soeharto pagi ini telah membahas perkembangan harga sembilan bahan pokok. Mengingat hasil inspeksi Presiden ke Tanjung Priok pertengahan minggu lalu, sidang memutuskan untuk mengusahakan kelancaran pengeluaran bahan baku dan bahan pokok dari pelabuhan. Sidang juga membahas mengenai produk ekspor dan industri. Dalam hal ini sidang menilai bahwa tampak adanya perkembangan yang baik, terutama berupa meningkatnya mutu karet, produksi garam, gula dan lain sebagainya. (AFR)
[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal. 122.
KAMIS, 1 MEI 1969, Presiden Soeharto pagi ini mengadakan inspeksi ke Departemen Perindustrian. Setelah inspeksi tersebut, Jenderal soeharto mengatakan bahwa tujuan kunjungannya adalah untuk mengetahui apa yang dilaksanakan Departemen itu dalam rangka pelaksanaan Repelita. Menurut Presiden, Ia akan terus melakukan inspeksi semacam ini ke berbagai proyek Repelita sebagai pelaksanaan pertanggungjawaban kepada MPRS. Sebagaimana diketahui MPRS telah memberi mandat kepada pemerintah untuk melaksanakan Repelita. Juga dikatakan bahwa pengawasan operasional dari segi Pelita harus dilaksanakan dari atas sampai ke bawah.
Pagi ini pula Presiden Soeharto dengan diantar oleh Menteri Perindustrian M Yusuf, meninjau pabrik pemintalan di Senayan, Jakarta. (AFR)
RABU, 4 April 1973, Pada pukul 09.00 dan 10.00 pagi ini, secara berturut-turut Presiden Soeharto menerima surat-surat kepercayaan dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Irak, Fathil Salman Al-Assaf, dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Kerajaan Muangthai, Kasem S Kasemsri, di Istana Merdeka.
Kepada Duta Besar Irak, Presiden Soeharto menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan yang adil dan benar-benar dari bangsa-bangsa Arab, termasuk bangsa Arab Palestina, dalam mempertahankan haknya. Dukungan yang diberikan bangsa Indonesia ini didasarkan pada rasa saling menghormati kedaulatan penuh dan memahami kemerdekaan masing-masing bangsa, disamping karena Indonesia benar-benar memahami apa arti kemerdekaan bagi suatu bangsa. Dalam pidatonya, Duta Besar Al –Assaf menyampaikan penghargaan Pemerintah dan rakyat Irak atas sikap Pemerintah dan rakyat Indonesia yang terpuji dan tulus dalam membantu perjuangan bangsa Arab Palestina.
Sementara itu kepada Duta Besar Muangthai yang baru, Presiden Soeharto mengungkapkan penilaiannya terhadap ASEAN sebagai suatu lembaga yang sangat penting artinya, bukan karena hasil-hasil lahiriah yang telah dicapainya, melainkan juga karena jiwa dan semangatnya. Dikatakan oleh Presiden bahwa ASEAN dapat membangun proyek-proyek bersama. Menurutnya, proyek-proyek bersama itu selain memberikan manfaat bagi kesejahteraan anggota-anggota ASEAN, dapat pula membantu menciptakan ketahanan nasional masing-masing negara, menuju kepada ketahanan regional Asia Tenggara. Dalam pidato penyerahan surat kepercayaannya, Duta Besar Kasem Kasemsri mengatakan bahwa kedua bangsa sudah sejak lama menikmati ikatan persahabatan, sehingga tidak ada alasan bagi keduanya untuk tidak memiliki pandangan yang sama, perasaan yang agung dan cita-cita yang luhur dan dapat diabdikan bagi kepentingan perdamaian, kebebasan dan persahabatan bangsa-bangsa, terutama di kawasan Asia Tenggara ini.
Pagi ini di Istana Negara Presiden Soeharto melantik Prof. Dr. Ali Wardhana menjadi Menteri Keuangan, Jenderal Soemitro menjadi Panglima Kopkamtib/Wakil Panglima Angkatan Bersenjata, Mayjen. Ali Said menjadi Jaksa Agung, dan Drs. Rachmat Saleh menjadi Gubernur Bank Indonesia. Dalam pidato sambutannya, Presiden antara lain mengatakan bahwa didalam melaksanakan pembangunan yang segi-seginya semakin rumit itu diperlukan laporan yang mengandung kebenaran, bukan penilaian yang hanya bertujuan untuk menyenangkan atasan saja.
Diakui oleh Presiden bahwa meskipun perkembangan di bidang ekonomi dan politik dalam masa kerja Kabinet Pembangunan I menunjukkan garis naik, akan tetapi tidak semua sempurna. Oleh sebab itu ia secara khusus meminta kepada para menteri dan pejabat tinggi negara untuk menyusun program-program kerja yang lebih tepat dan di-KIS-kan dalam rangka kesatuan bulat kebijaksanaan dan langkah tunggal Pemerintah. (AFR)
SELASA , 3 April 1973, Jam 10.00 pagi ini Presiden Soeharto menerima Menteri Penerangan Mashuri SH di Istana Merdeka. Selesai menghadap Presiden, Menteri Penerangan mengatakan bahwa Presiden Soeharto telah merestuinya untuk mengadakan kerjasama dengan universitas-universitas guna merumuskan konsep dalam rangka pembangunan bidang penerbitan, terutama dalam rangka mempersiapkan diri dalam menghadapi Pelita II.
Usai menerima Menteri Penerangan, Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan Prof. Widjojo Nitisastro, Prof. Mohammad Sadli, Dr. JB Sumarlin, Dr. Emil Salim dan Menteri /Sekretaris Negara Sudharmono. Pertemuan tersebut membahas dampak kenaikan harga minyak, terutama terhadap tariff angkutan darat, laut dan udara. (AFR)
KAMIS, 8 April 1971, Di istana Merdeka jam 09.00 pagi ini Presiden Soeharto menerima Menteri Urusan Kerjasama Ekonomi Jerman Barat, Dr. Erhadr Eppler. Pada pertemuan ini Dr. Eppler sempat memberi komentar tentang akan diadakannya pemilihan umum di Indonesia. Dikatakannya bahwa Indonesia terlampau berani melaksanakan pemilihan umum sekarang ini. Mendengar komentarnya, Presiden Soeharto menjawabnya bahwa pemerintah akan tetap menyelenggarakan pemilihan umum, karena ini berarti melaksanakan ketetapan MPRS. Presiden menambahkan, ia sangat yakin bahwa pemilihan umum ini akan berjalan lancar, lebih-lebih setelah diadakannya konsultasi dengan para pemimpin partai politik dan Golkar baru-baru ini. (AFR)
RABU, 20 MARET 1974, Pada jam 10.00 pagi, Presiden Soeharto mengadakan rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Amirmachmud, Menteri Kehakiman Mochtar Kusumaatmaja, Menteri/Sekretaris Negara Sudharmono, Menteri Pertahanan/Keamanan Jenderal Panggabean, dan Menteri Penertiban Aparatur Negara Sumarlin. Dalam rapat yang berlangsung di Bina Graha selama lebih kurang tiga jam itu telah dibahas secara mendalam materi empat RUU yang akan disampaikan kepada DPR dalam waktu dekat ini. RUU yang dibahas adalah RUU tentang Partai Politik dan Golongan Karya, RUU tentang Pemerintahan Desa, RUU tentang Pemerintahan di daerah, dan RUU tentang perjudian.
Dalam pertemuan tersebut Presiden Soeharto menyatakan bahwa semua peraturan harus sesuai dengan aspirasi dan perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu semua RUU yang akan diajukan kepada DPR itu haruslah mendukung aspirasi perjuangan tersebut. Demikian antara lain dikatakan oleh Presiden. (AFR)
SABTU, 11 Maret 1972, Pembantu Luar Negeri Urusan Asia dan Pasifik AS, Marshall Green, malam ini diterima Presiden Soeharto di Jalan Cendana. Bertindak selaku utusan khusus Presiden AS, Marshall Green, datang untuk menjelaskan hasil kunjungan Nixon ke RRC baru-baru ini. Kepada Presiden Soeharto, Green juga menyampaikan pesan Presiden Nixon bahwa semua kewajiban AS terhadap Negara-negara yang mempunyai hubungan dengan AS, seperti Indonesia, tetap tidak berubah. Presiden Soeharto, yang dalam pertemuan tersebut didampingi oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Sekretaris Kabinet Sudharmono SH, mengemukakan sikap Indonesia terhadap komunike AS-RRC itu, yaitu mengharapkan bahwa komunike bersama itu dapat mengurangi ketegangan dunia. (AFR)
SABTU, 28 Maret 1970, Pagi hari, Presiden Soeharto menerima Menteri Luar Negeri Yugoslavia, Mirco Tepavac, di Istana Merdeka. Selain membahas masalah-masalah kerjasama Negara-Negara Non-Blok, ada hubungan bilateral antara kedua negara, secara khusus Presiden Soeharto menyampaikan harapannya agar Yugoslavia dapat melakukan penundaan pembayaran kembali utang Indonesia. (AFR)
