Jan 062014
 

Kunjungi Daerah Banjir, Presiden Soeharto Instruksikan Mentan Cari Bibit Singkat Masa Tanam[1]

SELASA, 18 JANUARI 1972, Presiden Soeharto hari ini meninjau beberapa daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dilanda banjir akibat hujan yang terus menerus. Daerah tersebut adalah lndramayu, Cirebon, Brebes, Pekalongan dan Demak. Untuk mengatasi salah satu akibat dari banjir ini Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pertanian untuk mencari bibit-bibit padi baru yang lebih singkat masa tanamnya, sehingga kalau ditabur tidak akan ketinggalan waktunya. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973″, hal 404. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Sep 192013
 

Presiden Soeharto Bahas Harga Dasar Gabah dan Pupuk[1]

 

KAMIS, 16 SEPTEMBER 1976 Dari pukul 10.15 pagi hingga pukul 12.45 siang ini, Presiden Soeharto mengadakan rapat penting dengan sejumlah menteri dan pejabat di Jalan Cendana. Mereka yang hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Negara Ekuin/Ketua Bappenas, Menteri/Sekretaris Negara, Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Keuangan, Menteri PAN, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja-Transmigrasi dan Koperasi, Menteri Pedagangan, Menteri Perhubungan, Kepala Bulog, dan Gubernur Bank Sentral.

Rapat tersebut antara lain memutuskan untuk menurunkan harga pupuk, dan menaikkan harga pembelian dasar padi/gabah dari petani. Sehubungan dengan itu, maka harga perkilogram pupuk diturunkan dari Rp 80,- menjadi Rp 70,-. Harga dasar padi/gabah kering di tingkat desa dinaikkan dari Rp 67,50 sekilogramnya menjadi Rp 70,-, sedangkan harga di tingkat BUUD/KUD dinaikkan dari Rp 68,50 menjadi Rp 71 per kilogram.

Untuk mendukung kebijaksanaan tersebut, diputuskanan pula bahwa penyaluran pupuk untuk program Bimas dilakukan melalui BUUD/KUD. Bilamana di suatu tempat tidak terdapat BUUD/KUD, maka penyaluran pupuk dapat dilakukan pengecer-pengecer lainnya. Sekalipun ada keharusan itu, akan tetapi tidak ada larangan menjual pupuk secara bebas atau penjualan antar pulau.

Keputusan tersebut merupakan langkah-langkah yang diambil dalam rangka meningkatkan penghasilan petani dan menjamin produksi pangan pada musim kemarau sekarang ini. Sementara itu, langkah untuk menuruhkan harga pupuk dapat dilakukan, karena persediaan pupuk cukup memadai, sehubungan dengan telah berproduksinya pabrik pupuk Pusri III.(AFR).



[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978″, hal 393-394. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta, Tahun 2003.

Sep 162013
 

Presiden Soeharto Bahas Moneter dan Serangan Hama Belalang di Sumba[1]

 

SELASA, 17 SEPTEMBER 1974 Presiden Soeharto pagi ini di Bina Graha memimpin sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional. Sidang yang dimulai, pada pukul 10.90 dan berlangsung selama tiga jam itu telah membahas beberapa persoalan, antara lain masalah  moneter dan pertanian. Menteri Keuangan Ali Wardhana dalam sidang tersebut, telah melaporkan tentang terjadinya peningkatan kredit perbankan yang cukup besar dalam bulan Maret sampai Agµstus 1974. Dalam jangka waktu lima bulan itu kredit perbankan meningkat dari Rp 1.089 milyar. menjadi Rp 1.247 milyar. Ini berarti terjadi pertambahan sebanyak Rp 158 milyar.

Masalah pertanian yang dibahas menyangkut serangan hama belalang di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dilaporkan oleh Menteri Pertanian, Prof. Thojib Hadiwidjaja, bahwa areal seluas 1.300 hektar telah diserang belalang di daerah itu.(AFR)



[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978″, hal 158. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta, Tahun 2003.

Sep 142013
 

Presiden Soeharto: Penertiban Jalan Raya Jangan Ganggu Pengangkutan Bahan Pokok

Hasil Peninjauan Para Menteri Untuk Perencanaan Repelita II [1]

 

SELASA, 19 SEPTEBER 1972 Dalam sidang Sub Dewan Stabilisasi Ekonomi pagi ini, Presiden Soeharto meminta agar diadakan penelitian untuk mencegah jangan sampai langkah penertiban penggunaan jalan raya justru mengganggu kelancaran pengangkutan bahan pokok masyarakat. Selain itu Presiden menghendaki agar hasil peninjauan Menteri Pertanian Thoyib Hadiwidjaja, Menteri PUTL Sutami, Menteri Keuangan Frans Seda, Menteri Penyempurnaan Aparatur Negara Emil Salim, dan Menteri Penerangan Budiardjo, dijadikan bahan perencanaan sektoral dari departemen-departemen yang bersangkutan di bidang prasarana, peternakan, dan pertanian dalam hubungan dengan kerangka pembangunan daerah pada pelaksanaan Repelita tahap kedua. (AFR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973″, hal 470. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003.

May 252013
 

Presiden Soeharto Instruksikan Pemberantasan Hama Sexava[1]

 

SELASA, 30 Mei 1972, Dalam sidang Sub-Dewan Stabilisasi Ekonomi hari ini di Bina Graha, Presiden menginstruksikan Menteri Pertanian untuk memberantas hama sexava di daerah Kepulauan Sangir-Talaud. Sidang ini juga memutuskan bahwa mulai tanggal 31 Mei 1972, pemerintah menurunkan kembali suku bunga kredit dan deposito/pinjaman. (AFR).



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal. 439.

May 252013
 

Presiden Soeharto Instruksikan Sensus Pertanian Serentak[1]

 

SENIN, 22 Mei 1972, Presiden Soeharto menginstruksikan kepada Menteri Pertanian, Kepala Biro Pusat Statistik dan Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan sensus pertanian secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun 1973. (AFR).



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal. 439.

Apr 172013
 

Presiden Soeharto Tertibkan Pungutan Liar Angkutan Jalan

 (Menerima Pangeran Bernhard dan Organda)[1]

 

RABU, 9 April 1975, Pangeran Bernhard dari Negeri Belanda mengadakan kunjungan kehormatan kepada Presiden Soeharto di Istana Merdeka pagi ini. Kali ini ia mengunjungi Indonesia sebagai Ketua International Wildlife Fund. Pada kesempatan itu ia telah menyerahkan bantuan sebesar USS$100.000,- kepada Presiden, yaitu untuk membiayai usaha-usaha perlindungan margasatwa di Indonesia. Oleh Kepala Negara bantuan tersebut langsung diserahkan kepada Menteri Pertanian, Thojib Hadiwidjaja, yang turut hadir dalam pertemuan itu. Menurut Pangeran Bernhard, bantuan itu merupakan hasil penjualan coin, dengan motif margasatwa yang dilindungi, dalam kejuaraan sepak bola di Jerman Barat.

Ketua Umum Organda, Harsono RM, dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Sumpono Banyuaji, siang ini menghadap Presiden Soeharto di Istana Merdeka. Maksud kedatangan mereka adalah untuk melaporkan hasil kongres ke-7 Organda yang berlangsung di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu yang lalu. Pada kesempatan itu, selain menyambut baik hasil kongres tersebut, Kepala Negara menyatakan akan mengusahakan untuk menghapus pos-pos liar, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh lembaga. Diserukannya pula agar pengemudi dan pengusaha angkutan jalan raya tidak memberikan uang kepada pos-pos liar.  (AFR)



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978, hal. 236.

Feb 242013
 

Sulitnya Swasembada Sapi

REFORMASI BELUM MAMPU WUJUDKAN SWASEMBADA SAPI

 

Kelangkaan daging sapi mengancam kebijakan swasembada sapi pada 2014. Mengapa sulit sekali Indonesia berswasembada sapi?

DI INDONESIA, persoalan sapi saja bisa membuat banyak orang pening. Pasalnya, beberapa pekan terakhir daging sapi langka di pasar. Kontan, harganya pun melonjak tajam. Di Jakarta, misalnya, harga daging sapi per kilogram dari Rp. 70.000 naik menjadi Rp. 85.000 hingga Rp. 90.000.

6 12 Infografis Jejak Langkah1 Reformasi Belum Mampu Wujudkan Swasembada Sapi

Potret Ketergantungan Daging Sapi Impor

Tingginya harga membuat konsumen di tingkat rumah tangga enggan membeli daging sapi dan memilih mengonsumsi daging ayam atau ikan. Padahal tingkat rata-rata per kapita konsumsi daging sapi Indonesia paling rendah di Asia Tenggara: cuma 2 kilogram per tahun. Akibatnya, pasar lesu dan pedagang pun buntung.

Kalangan importir daging sapi dan sapi bakalan, yang didominasi korporasi bermodal jumbo, juga berteriak. Mereka menuntut Pemerintah menambah kuota impor daging sapi. Maklum, Pemerintah memang memangkas kuota impor cukup radikal: dari 100.000 ton daging sapi menjadi 34.000 ton.

Sementara itu, Pemerintah jadi bimbang. Tekad mencapai swasembada sapi pada 2014 dengan menekan impor daging sapi hanya pada kisaran 13,83 persen dari kebutuhan nasional seakan mulai dilupakan. Pemerintah mulai tergiur memperbesar keran kuota impor sapi. Peternak sapi nasional pun mewanti-wanti agar Pemerintah tetap konsisten dengan kebijakan swasembada sapi. Jika kuota impor sapi ditambah, maka hasil peternakan mereka bakal tak terserap oleh pasar.

Sebagai catatan, pada 2012 Kementerian Pertanian memperkirakan kebutuhan daging sapi mencapai 484.070 ton. Kebutuhan tersebut dipenuhi oleh produk dalam negeri sebesar 399.320 ton (82,49 persen) dan produk impor sebesar 84.740 ton (17,51 persen). Produk impor terdiri dari impor daging beku sebesar 33.970 ton dan 282.596 ekor sapi bakalan yang menghasilkan daging setara 50.830 ton.

Nah, persoalan lain muncul. Menteri Pertanian Suswono mengatakan bahwa meskipun Indonesia akan memangkas kuota impor daging sapi hingga 32.000 ton pada 2013, impor sapi bakalan malah bakal meningkat menjadi 288.000 ekor. Padahal pada tahun ini Indonesia berhasil memangkas impor sapi bakalan dari sekitar 400.000 ekor hingga 282.596 ekor. Lantas, sudah lupakah Pemerintah dengan program swasembada sapi pada 2014.

Persoalan impor sapi bakalan sangat erat terkait dengan kepentingan Australia. Sebab, nyaris 100 persen impor sapi berasal dari sana. Indonesia seakan sudah cinta mati dengan sapi asal Negeri Kanguru itu. Kebiasaan lama mengimpor sapi dari Australia kerap dituding telah menghambat upaya budidaya sapi di dalam negeri.

Ketergantungan akut kepada Australia dalam soal sapi ini tak ayal kerap berdampak buruk. Tahun lalu, Australia memblokade ekspor sapi ke Indonesia. Sebabnya, sebuah video menayangkan kebiadaban di rumah jagal Indonesia. Banyak orang menilai Australia sedang melancarkan perang dagang. Mereka konon kecewa dengan kebijakan swasembada sapi Indoensia.

Tapi Canberra salah kalkulasi. Blokade malah lebih menyakitkan kalangan peternak sapi Australia. Dalam hitungan bulan, setidaknya 274.000 sapi di seputaran Darwin terlantar dan saat yang sama, nilai ekspor terpangkas separuh dari awalnya US$ 300 juta per tahun. Indonesia membalas blokade dengan memangkas kuota impor. Australia jadi pecundang. Canberra mencabut sendiri blokade. Apalagi DPR kemudian mengisyaratkan akan menutup total impor sapi dari Australia dan menggantikannya dengan impor dari India dan Brazil.

Mencari alternatif sapi impor dari negara lain, seperti India dan Brazil, sebenarnya sudah lama dilakukan. Tapi sayang, sejumlah kalangan mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan. Mereka menggugat aturan yang membolehkan impor sapi berdasarkan zona dan berhasil. Akibatnya, Indonesia tak punya celah mengimpor sapi dari negara selain Australia. Sebab, impor harus berdasarkan negara sedangkan India dan Brazil belum mendapatkan status bebas penyakit kuku dan mulut meskipun beberapa zona di kedua negara itu sudah bebas dari penyakit tersebut.

Australia dikabarkan tak akan pernah rela jika ada pemain lain dalam perdagangan sapi di Indonesia. Bukan apa-apa, mereka sudah keluar banyak uang pada era 1980-an untuk membantu Indonesia terbebas dari penyakit kaki dan mulut.

Lantas mengapa Indonesia terus bergantung kepada Australia? Padahal, data Sensus Sapi 2011 menunjukkan bahwa populasi sapi di Indonesia mencapai 14,8 juta ekor. Jika konsumsi daging sapi 2 kilogram per kapita dan sekitar 200 kilogram daging per sapi yang dapat dikonsumsi, maka Indonesia membutuh 350.000 hingga 400.000 ekor per tahun. Artinya, bukankah Indonesia bisa mencukupi kebutuhan daging sapi sendiri alias swasembada?

Fakta di lapangan, tidak semua populasi sapi itu berupa stok aktif sapi potong. Itu karena sekitar 4,6 juta peternak lokal menyimpan 3 ekor sebagai investasi. Pemerintah jelas harus melakukan survei lanjutan yang mengukur stok aktif siap potong. Ini harus dilakukan di setiap kabupaten sehingga neraca pasokan dan kebutuhan daging sapi dapat diestimasi secara lebih akurat.

Selain itu, untuk mewujudkan tekad swasembada sapi pada 2014, pakar pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin menyarankan agar Pemerintah melakukan langkah-langkah berikut.

Pertama, penyediaan sapi bakalan dari dalam negeri lewat pengembangan breeding farm secara sistematis dengan landasan akademik memadai. Kemampuan teknis para pemulia ternak dan praktisi peternakan di dalam negeri sudah sangat mumpuni. Pemerintah hanya perlu memberi dukungan penuh bagi peternak dalam negeri, termasuk skala kecil dan menengah, dengan menyediakan akses permodalan dan pembiayaan bagi peternak yang mampu melakukan pembibitan. Penyediaan program Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) saja tidak cukup. Perlu pendampingan spartan dan pengawalan di tingkat lapangan.

Kedua, Pemerintah perlu mendorong sektor perbankan agar serius dalam melaksanakan penyaluran KUPS. Di sini diperlukan kerja sama lebih erat dengan petugas teknis peternakan, saling memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Di tingkat politis, anggota DPR bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Pertanian wajib mencari titik temu pembahasan skema pembiayaan dan asuransi pertanian dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Ketiga, Pemerintah harus meningkatkan produktivitas dan memperbaiki reproduktivitas ternak sapi lokal, dengan dukungan bimbingan teknis dan ekonomis kepada peternak, serta pemberian insentif dan fasilitasi ekonomi yang memadai kepada mereka. Apabila BUMN secara serius berminat melakukan usaha penggemukan sapi, melalui integrasi dengan kebun sawit, misalnya, hal itu perlu melibatkan kaum profesional peternakan yang telah teruji keandalannya.

Jika semua itu dilakukan, maka swasembada sapi pada 2014 tak akan sulit dicapai dan sapi pun tak akan selalu membuat bangsa ini pusing tujuh keliling.[]

Sumber: Jejak Langkah, Harian Pelita, 7 Desember 2012