Nov 172014
 

Pendorong Yang Sabar Dan Bijak

Wardoyo (Menteri Pertanian dalam Kabinet Pembangunan V)

Untuk pertama kalinya saya mendengar nama Pak Harto pada tahun 1960. Pada waktu itu beliau menjadi Panglima T&T Jawa Tengah, yang kemudian diubah namanya menjadi Panglima Divisi Diponegoro. Pada waktu itu beliau berpangkat kolonel. Saya sendiri masih menjadi seorang mahasiswa pada Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Sebagai seorang mahasiswa Fakultas Pertanian, saya menaruh simpati terhadap beliau karena perhatian beliau yang besar kepada masalah-masalah pertanian dan nasib kaum tani. Apalagi sepak terjang dan pembawaan beliau sebagai pemimpin sangat simpatik.
Setelah peristiwa G-30-S/PKI tahun 196565, saya lebih banyak lagi mengenal beliau. Pada tahun 1965 itulah saya mempunyai kesan bahwa Pak Harto adalah seorang prajurit yang tegas dan cepat dalam mengatasi situasi politik yang kacau. Saya melihat beliau melalui pesawat televisi, pada waktu penggalian jenazah para pahlawan revolusi yang dibunuh PKI di Lubang Buaya dan mendengar pula pidato beliau di sana. Pidato tersebut meskipun sangat singkat tetapi memberikan kesan yang sangat tegas. Tidaklah mengherankan kalau pada akhirnya Bung Karno memberikan kepercayaan kepada Pak Harto dengan Surat Perintah 11 Maret untuk mengatasi kemelut politik yang terjadi pada waktu itu.
Ketika Pak Harto diangkat menjadi Menpangad, saya telah selesai belajar dan bekerja di Direktorat Pertanian Rakyat di Pasar Minggu sebagai kepala seksi. Kemudian dalam rangka pengamanan sebagai akibat G-30-S/PKI, saya bersama-sama dengan beberapa orang, antara lain dari ABRI, Kejaksaan, dan Kepolisian, ditugaskan oleh Menteri Pertanian pergi ke Jawa Terigah untuk mengamankan pabrik-pabrik penggilingan padi. Pada waktu itu pabrik-pabrik penggilingan padi hampir semuanya dipegang oleh orang-orang Cina. Pemerintah mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap pabrik-pabrik penggilingan padi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan golongan politik tertentu.
Pacta tahun 1973 Direktur Jenderal Pertanian dipegang oleh Pak Affandi yang juga merangkap sebagai Sekretaris Badan Pengendali Bimas. Sebagai Direktur Jenderal Pertanian, beliau mempunyai lima orang direktur; dan sebagai Sekretaris Pengendali Bimas mempunyai tiga orang asisten, yaitu Asisten Pengawasan, Perencanaan, dan Pengendalian. Jabatan Asisten Pengendalian diserahkan pada saya. Pada saat saya memegang jabatan tersebut, pemerintah sedang menggiatkan upaya peningkatan program intensifikasi dalam rangka meningkatkan produksi pangan. Upaya untuk meningkatkart produksi pangan pacta tahun 1973 ditangani secara serius oleh pemerintah, karena merosotnya produksi padi pacta tahun 1972 akibat kekeringan dan kelangkaan pupuk.
Dalam rangka inilah saya selalu menyertai Pak Affandi pada waktu beliau itu mengadakan pertemuan dengan menteri-menteri bidang Ekuin. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut saya kerap kali bertemu dengan beberapa orang menteri, antara lain Pak Widjojo sebagai Menko Ekuin, Pak Broto sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pak Ali Wardhana sebagai Menteri Keuangan, dan Pak Piet Haryono sebagai Direktur Jenderal Anggaran. Seperti disebutkan di atas, pada tahun 1972 terjadi kekeringan dan kelangkaan pupuk, sehingga Pak Widjojo berkeliling ke berbagai daerah dalam rangka memberikan pengarahan tentang program peningkatan produksi pangan. Pada waktu itu saya sering diminta untuk menyertai Pak Widjojo. Mungkin saya dianggap menguasai masalah-masalah intensifikasi, karena saya telah berkecimpung dalam masalah ini sejak tahun 1963;
Saya agak terkejut dan heran ketika pada tahun 1978 Pak Affandi mengatakan bahwa saya akan diangkat menjadi Direktur Jenderal Pertanian. Mengapa saya? Saya merasa bahwa pada waktu itu terdapat beberapa orang yang lebih mampu dan lebih berpengalaman daripada saya. Saya masih ragu, apakah saya akan diangkat sebagai Direktur Jenderal, menggantikan Pak Affandi atau sebagai Sekretaris Badan Pengendali Bimas. Tetapi Pak Affandi mengatakan bahwa Bapak Presiden akan mengangkat saya sebagai Direktur Jenderal Pertanian sekaligus Sekretaris Badan Pengendali Bimas.
Sampai sekarang saya masih belum mengerti siapa yang memberikan rekomendasi kepada Pak Harto. mengenai pengangkatan saya sebagai Direktur Jenderal Pertanian merangkap Sekretaris Badan Pengendali Bimas. Saya lalu berpikir, mungkin beliau telah memperhatikan saya pada waktu saya masih menjadi Asisten Pengendalian Bimas.
Menurut Pak Toyib, proses pencalonan saya bukan berasal dari Pak Toyib, tetapi dari Presiden sendiri. Pada suatu hari, ketika Pak Harto bertemu dengan Pak Toyib beliau menanyakan bagaimana seandainya Direktur Jenderal Pertanian dipegang oleh saya. Pak Toyib memberikan dukungan sepenuhnya terhadap gagasaa Pak Harto. Jadi jelas Pak Harto sendirilah yang memutuskan untuk mengangkat saya sebagai Direktur Jenderal sesudah beliau melakukan pengamatan terhadap saya secara langsung dengan teliti. Padahal selama ini saya belum berkesempatan bertemu dan berbicara langsung dengan beliau. Saya hanya dapat memperhatikan cara Pak Harto memimpin rapat dan menanggapi berbagai masalah dalam rapat-rapat Ekuin atau sidang kabinet paripurna lewat TVRI. Kesan saya pada waktu itu adalah bahwa beliau itu seorang yang tegas dan selalu memberikan jalan keluar dengan cara yang bijaksana.
Sesudah saya diangkat menjadi Direktur Jenderal merangkap Sekretaris Badan Pengendali Bimas, barulah saya mendapatkan kesempatan langsung bertemu dan bercakap-cakap dengan Pak Harto kalau kebetulan saya mendampingi Pak Soedarsono sebagai Menteri Pertanian dan Pak Affandi sebagai Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan. Saya memegang jabatan Direktur Jenderal selama lima tahun dan sesudah itu saya diangkat sebagai Menteri Muda Pertanian, dan kemudian menjadi Menteri Pertanian. Dari beberapa kali pengangkatan itu, saya merasa bahwa semua adalah hasil pertimbangan beliau pribadi. Jadi saya mendapat kesan bahwa Pak Harto adalah seorang yang sangat teliti dalam menentukan para pembantu beliau. Tidaklah mengherankan kalau beliau itu sangat mempercayai mereka.
Selama menjadi pembantu beliau, saya mendapatkan kesan bahwa Pak Harto sangat memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat kecil yang sebagian besar adalah kaum tani. Beliau mengerti betul masalah-masalah pertanian. Pendapat seperti ini bukan hanya datang dari saya, tetapi para pakar luar negeri yang datang bercakap-cakap dengan beliau pun mengakuinya.
Umpamanya pada waktu kita dilanda hama wereng, saya pernah mengajak beberapa pakar dari FAO, IRRI, lnggris dan Amerika mengadakan rapat di Yogya. Sesudah itu kami menghadap Pak Harto, karenaingin mendengar pandangan-pandangan beliau.
Dalam pertemuan itu Pak Harto memberikan pandangan-pandangan beliau secara menyeluruh, baik mengenai pentingnya peningkatan produksi, jalan-jalan yang ditempuh, sampai kepada masalah-masalah teknis varietas apa yang akan dikembangkan dan sebagainya. Pakar-pakar tersebut sampai menggeleng-gelengkan kepala, karena mereka heran bagaimana Presiden bisa sampai mempunyai pengetahuan yang begitu luas. Kekaguman terhadap Pak Harto juga ditunjukkan oleh Tim Bank Dunia yang datang menemui beliau untuk membicarakan masalah-masalah pembangunan Indonesia. Mereka juga mengagumi Pak Harto karena daya ingat beliau yang kuat, karena beliau dapat menjelaskan segala segi pembangunan sampai kepada hal yang sekecil-kecilnya.
Kalau memperbincangkan masalah pertanian dengan Pak Harto rasanya tak cukup hanya dalam waktu satu hari saja. Beliau sangat antusias dan selalu menekankan pada kami agar produk-produk pertanian dapat ditingkatkan, baik produksi maupun pell!asarannya, karena kalau hal ini berhasil, rakyat banyaklah yang akan merasakan hasilnya. Ini berarti bahwa kita harus mengembangkan produksi sekaligus industri pertanian agar hasil pertanian yang meningkat bisa diolah menjadi hasil industri sehingga mempunyai nilai lebih dan jangkauan pasar yang luas.
Sekarang Departemen Pertanian sedang berusaha keras untuk melakukan hal ini. Contohnya begini: kita berupaya untuk meningkatkan produksi minyak sawit; kita tidak akan hanya menjual minyak sawit, tetapi juga hasil olahannya. Begitu pula kalau kita menjual karet, jangan hanya menjual sheet saja, tetapi juga hasil olahannya, misalnya ban mobil. Sampai sejauh ini memang belum berhasil seperti yang diharapkan, tetapi setidak-tidaknya kita telah memulainya dan maju ke arah sana.
Semua itu kami lakukan atas petunjuk Presiden. Beliau selalu mendorong kami untuk membudidayakan hasil alam kita. Umpamanya dalam hal pohon nipah yang banyak tumbuh di rawa-rawa pantai Sumatera Timur, Kalimantan, Irian, Sulawesi Selatan dan Maluku. Kita sekarang tidak lagi hanya mengambil daunnya untuk atap rumah, tetapi telah memproduksi gula dari nipah. Melalui percobaan-percobaan laboratorium Pusat Penelitian Gula Indonesia kita sekarang telah berhasil mengambil niranya untuk dijadikan gula. Jadi sekarang, kita tidak lagi tergantung dari gula tebu dan gula kelapa, tetapi juga memanfaatkan gula nipah.
Presiden selalu menekankan bahwa kita baru bisa bersaing kalau produk kita sendiri baik mutunya. Ini mutlak harus kita lakukan. Apalagi negara penghasil bahan baku bukan Indonesia saja, sehingga dalam menghadapi fluktuasi harga yang kadang adang tidak ringan, kita harus mampu bersaing dalam mutu seperti yang pernah terjadi ketika minyak sawit dan coklat merosot harganya. Kita harus jeli mengantisipasi perkembangan dunia pertanian. Masalah-masalah pertanian memang telah menyatu dalam diri Pak Harto, karenanya beliau selalu dapat mengemukakan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan pertanian secara tepat.
Dalam mengembangkan gagasan beliau, saya diberikan kebebasan yang penuh. Sikap beliau ini sangat melegakan, karena saya merasa bahwa beliau betul-betul menghargai pekerjaan kami. Umpamanya dalam masalah ubi kayu. Ketika saya melaporkan bahwa pengolahan ubi kayu sudah dapat dilakukan dengan lebih baik dengan memprosesnya menjadi tepung yang dapat dipakai untuk bermacam keperluan, beliau sangat senang sekali. Kegembiraan ini beliau ungkapkan dengan cara memberikan petunjuk kepada para petani di Bengkulu (dalam kunjungan kerja), mengenai cara pengolahan ubi kayu yang lebih baik dan yang dapat menghasilkan uang lebih banyak.
Contoh lain adalah masalah kedelai. Ketika kita kekurangan kedelai, beberapa perusahaan swasta meminta tanah untuk membuat kebun kedelai. Presiden tidak setuju, dan berkata:

“Tidak, tanaman pangan itu adalah untuk rakyat, jangan diberikan kepada swasta; saya sama sekali tidak setuju”.

Memang betul pendirian beliau, karena jika hal ini dikabulkan maka lahan pencaharian penduduk akan berkurang dan hal ini akan mengurangi kesejahteraan mereka. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, Pak Harto selalu menyatakan keinginan beliau untuk meningkatkan peran lembaga koperasi yang dapat membantu kegiatan para petani.
Selama saya bekerja sebagai pembantu Pak Harto, saya merasakan seperti bekerja pada ayah saya sendiri. Sebab, apabila saya menghadap beliau dengan berbagai persoalan, beliau dengan sabar selalu mendengarkan laporan kerja kami dan masalah-masalah yang tidak dapat kami atasi. Sesudah saya selesai melapor, barulah beliau memberikan berbagai saran dan petunjuk-petunjuk. Sampai sejauh ini petunjuk beliau itu tepat dan dapat dilaksanakan.
Saya pernah menghadapi kasus yang pelik, yaitu masalah kapal-kapal penangkap ikan. Untuk meningkatkan hasil laut, kita memerlukan armada kapal penangkap ikan. Dalam hal ini kita belum mampu menyediakan armada tersebut, tetapi kita mempunyai kemungkinan untuk dapat membeli atau menyewanya/kerjasama dari luar negeri yang harganya lebih murah daripada di dalam negeri.
Nah, ada keinginan dari beberapa pihak untuk menyewanya saja dari luar dengan sistem sewa atau sewa-beli dengan alasan kalau membeli kapal sendiri harganya mahal dan harus menunggu agak lama untuk mendapatkan kapalnya. Direktur Jenderal Perikanan mengusulkan agar diizinkan membeli atau menyewanya dari luar negeri.
Menghadapi masalah ini Presiden melalui Pak Habibie memberikan petunjuk bahwa pembelian kapal dari luar negeri diperbolehkan tapi tidak 100%, melainkan hanya sebanyak 50%. Untuk itu jangka waktunya hanya selama dua tahun, yaitu sampai tahun 1987, tetapi kedatangan kapalnya diberi jangka waktu sampai tahun 1989.
Sesudah jangka waktu itu berakhir, industri perkapalan kita ternyata masih belum juga dapat memenuhi kebutuhan kapal yang kami perlukan. Akhirnya, kami mengusulkan agar dapat memperpanjang waktu pembelian kapal dari luar negeri.
Di sinilah kita melihat konsistensi Pak Harto. Beliau memutuskan bahwa peraturan yang telah diputuskan tidak dapat diperpanjang lagi. Mengapa? Karena Presiden mempertimbangkan bahwa dengan kerjasama yang terus-menerus selama dua tahun itu, kalau uang pendapatan fee dikumpulkan sudah dapat untuk membeli kapal dalam negeri. Jadi untuk mendorong produksi dalam negeri itulah, maka Presiden tidak mau memperpanjang izin pembelian kapal dari luar negeri.
Sesudah kami memikirkannya dalam-dalam barulah kami mengetahui bahwa pemikiran Pak Harto itu memang tepat. Coba seandainya kita terus-menerus kerjasama dengan hanya mendapatkan feenya karena kita mau mengambil gampangnya saja, kita tidak akan dapat memulai merintis industri perkapalan dalam negeri. Beliau memang mempunyai wawasan yang jauh ke depan, di samping dapat memperhitungkan aspek-aspek bisnisnya. Contohnya adalah pengalaman saya ketika beserta beberapa orang teman Kagama menghadap beliau dalam rencana membangun Wisma Kagama di Yogya. Kami melaporkan bahwa biaya pembuatan wisma tersebut adalah 600 juta rupiah. Beliau lalu bertanya berapa orang anggota Kagama? Lulusan atau alumni berapa orang? Kami mengatakan terdapat 33.000 orang. Beliau menyarankan coba dari yang 33.000 orang tersebut kalau setiap bulannya mereka menyumbang Rp 1000,- seorang, maka dalam setahun akan terkumpul biaya. Rp 12.000,- kali 33.000 orang; bukankah sudah menjadi jumlah yang besar? Tentulah nanti juga akan ada yang menyumbang lebih besar dari hanya seribu rupiah saja. Nah, dalam waktu dua tahun pasti Wisma Kagama sudah berdiri.
Sebagai pancingannya beliau memberikan uang sejumlah Rp.50.000.000,-. Beliau berpesan agar cara yang bergotong royong itu diteruskan. Jadi nasihat beliau dengan gotong royong, segala masalah yang berat dapat kita tanggulangi dengan baik, memang terbukti. Begitu pula halnya dalam hal mendirikan mesjid di mana-mana, prinsip gotong royong selalu beliau tekankan. Umpamanya dalam menyelenggarakan MTQ di Sumatera Barat pun, petunjuk beliau juga demikian gotong royong.
Bahwa Pak Harto adalah seorang pemimpin yang sangat mendambakan peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama para petani atau rakyat kecil, juga terlihat dalam masalah TIR (Tambak Inti Rakyat) atau PIR (Perkebunan Inti Rakyat). TIR dan PIR adalah salah satu cara untuk memeratakan kesejahteraan rakyat. Pada mulanya kami menyelenggarakan PIR melalui PTP (Perusahaan Terbatas Perkebunan). PTP-PTP tersebut memberikan sebagian dari tanah mereka (plasma) yang sudah ditanam kepada rakyat untuk diberikan kredit, tetapi biaya-biaya produksi disediakan oleh pemerintah. Rakyat dapat menjual basil produksinya kepada PTP.
Selain tanaman pokok, rakyat diberi kesempatan untuk menanam apa yang mereka kehendaki dengan menggunakan tanah tersebut dalam jangka waktu tertentu dan hasilnya adalah untuk rakyat sendiri. Sesudah usaha ini berhasil, pihak swasta banyak yang bersedia melakukan cara seperti yang dilakukan oleh PTP-PTP tersebut (PIR Trans).
Sebagai pembantu Pak Harto, saya merasakan sifat kepemimpinan beliau yang tegas, konsisten tetapi penuh kebapakan. Konsistensi beliau terlihat dalam masalah UUD 1945 dan Pancasila yang menjadi patokan kerja kita. Keleluasaan yang demokratis untuk mengembangkan gagasan-gagasan beliau dan kami sendiri, haruslah berjalan dalam kerangka kedua prinsip tersebut. Beliau tidak pernah bersikap otoriter, malahan beliau selalu menekankan perlunya kerjasama yang harmonis diantara para pembantu beliau.

“Tak akan ada kerja yang berhasil dengan baik tanpa jalinan kerjasama diantara para pembantu saya”, demikian selalu beliau tekankan.

Umpamanya Dalam bidang pertanian, kami tidak akan dapat sukses dengan rencana-rencana kami tanpa adanya koordinasi dengan departemen-departemen lainnya. Misalnya untuk meningkatkan produksi beras, kami memerlukan bibit. Tetapi di samping itu kami memerlukan pula pengairan irigasi yang akan menunjangnya. Dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umumlah yang menanganinya. Kami memerlukan pupuk, ini adalah bidang Departemen Perindustrian, lalu Departemen Perdagangan untuk pemasarannya dan demikian seterusnya.
Sifat dan sikap Pak Harto yang suka berpikir praktis dan tetap dilandasi jangkauan pemikiran yang jauh ke depan inilah yang membentuk beliau menjadi pemimpin yang bijak. Sering beliau memberikan nasihat kepada saya seperti layaknya seorang ayah. Nasihat dan petunjuk-petunjuk beliau mencerminkan bahwa beliau sangat memegang teguh prinsip-prinsip filsafat Jawa. Umpamanya, ketika saya untuk pertama kalinya dipanggil menghadap beliau pada waktu pengangkatan saya sebagai Menteri Muda, beliau memberikan nasihat bahwa kalau kita diberi kepercayaan, maka kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya dan harus lebih waspada. Supaya kerja kita itu baik, kita harus jangan lengah terhadap kemungkinan godaan-godaan dalam bentuk pangkat, semat (uang) dan wanita. Kalau mencari sekretaris jangan yang muda dan cantik, tetapi seorang yang pandai bekerja. Jadi, tugas sebagai seorang menteri jangan membuat seseorang menjadi lupa daratan, justru ini merupakan tugas yang berat.
Nasihat lainnya adalah, kita harus selalu bersikap gemi nastiti, artinya jangan selalu berfoya-foya, kalau pergi ke daerah atau ke luar negeri jangan sampai lupa daratan. Dalam menghadapi “lawan” kita harus bersikap nglurug tanpa bala yang artinya adalah menyerang tanpa pasukan dan menang tanpa ngasorake yang artinya adalah mendapatkan kemenangan tanpa mempermalukan lawan. Semuanya itu kita lakukan agar kita selalu dapat menjalin hubungan yang baik dengan siapapun. Akhirnya nasihat beliau adalah, sebagai seorang pemimpin kita harus bersikap tut wuri handayani.
Kalau kita renungkan, nasihat-nasihat beliau itu mengandung pengertian dan filsafat yang dalam dan sangat berguna sebagai pegangan kita. Dan nasihat-nasihat itu pulalah yang selalu beliau jalankan dalam menghadapi berbagai masalah kenegaraan dan yang telah pula membentuk beliau sebagai seorang pemimpin yang tangguh dan bijak.

***

 

Jan 062014
 

Kunjungi Daerah Banjir, Presiden Soeharto Instruksikan Mentan Cari Bibit Singkat Masa Tanam[1]

SELASA, 18 JANUARI 1972, Presiden Soeharto hari ini meninjau beberapa daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dilanda banjir akibat hujan yang terus menerus. Daerah tersebut adalah lndramayu, Cirebon, Brebes, Pekalongan dan Demak. Untuk mengatasi salah satu akibat dari banjir ini Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pertanian untuk mencari bibit-bibit padi baru yang lebih singkat masa tanamnya, sehingga kalau ditabur tidak akan ketinggalan waktunya. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973″, hal 404. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Sep 192013
 

Presiden Soeharto Bahas Harga Dasar Gabah dan Pupuk[1]

 

KAMIS, 16 SEPTEMBER 1976 Dari pukul 10.15 pagi hingga pukul 12.45 siang ini, Presiden Soeharto mengadakan rapat penting dengan sejumlah menteri dan pejabat di Jalan Cendana. Mereka yang hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Negara Ekuin/Ketua Bappenas, Menteri/Sekretaris Negara, Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Keuangan, Menteri PAN, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja-Transmigrasi dan Koperasi, Menteri Pedagangan, Menteri Perhubungan, Kepala Bulog, dan Gubernur Bank Sentral.

Rapat tersebut antara lain memutuskan untuk menurunkan harga pupuk, dan menaikkan harga pembelian dasar padi/gabah dari petani. Sehubungan dengan itu, maka harga perkilogram pupuk diturunkan dari Rp 80,- menjadi Rp 70,-. Harga dasar padi/gabah kering di tingkat desa dinaikkan dari Rp 67,50 sekilogramnya menjadi Rp 70,-, sedangkan harga di tingkat BUUD/KUD dinaikkan dari Rp 68,50 menjadi Rp 71 per kilogram.

Untuk mendukung kebijaksanaan tersebut, diputuskanan pula bahwa penyaluran pupuk untuk program Bimas dilakukan melalui BUUD/KUD. Bilamana di suatu tempat tidak terdapat BUUD/KUD, maka penyaluran pupuk dapat dilakukan pengecer-pengecer lainnya. Sekalipun ada keharusan itu, akan tetapi tidak ada larangan menjual pupuk secara bebas atau penjualan antar pulau.

Keputusan tersebut merupakan langkah-langkah yang diambil dalam rangka meningkatkan penghasilan petani dan menjamin produksi pangan pada musim kemarau sekarang ini. Sementara itu, langkah untuk menuruhkan harga pupuk dapat dilakukan, karena persediaan pupuk cukup memadai, sehubungan dengan telah berproduksinya pabrik pupuk Pusri III.(AFR).



[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978″, hal 393-394. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta, Tahun 2003.

Sep 162013
 

Presiden Soeharto Bahas Moneter dan Serangan Hama Belalang di Sumba[1]

 

SELASA, 17 SEPTEMBER 1974 Presiden Soeharto pagi ini di Bina Graha memimpin sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional. Sidang yang dimulai, pada pukul 10.90 dan berlangsung selama tiga jam itu telah membahas beberapa persoalan, antara lain masalah  moneter dan pertanian. Menteri Keuangan Ali Wardhana dalam sidang tersebut, telah melaporkan tentang terjadinya peningkatan kredit perbankan yang cukup besar dalam bulan Maret sampai Agµstus 1974. Dalam jangka waktu lima bulan itu kredit perbankan meningkat dari Rp 1.089 milyar. menjadi Rp 1.247 milyar. Ini berarti terjadi pertambahan sebanyak Rp 158 milyar.

Masalah pertanian yang dibahas menyangkut serangan hama belalang di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dilaporkan oleh Menteri Pertanian, Prof. Thojib Hadiwidjaja, bahwa areal seluas 1.300 hektar telah diserang belalang di daerah itu.(AFR)



[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978″, hal 158. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta, Tahun 2003.

Sep 142013
 

Presiden Soeharto: Penertiban Jalan Raya Jangan Ganggu Pengangkutan Bahan Pokok

Hasil Peninjauan Para Menteri Untuk Perencanaan Repelita II [1]

 

SELASA, 19 SEPTEBER 1972 Dalam sidang Sub Dewan Stabilisasi Ekonomi pagi ini, Presiden Soeharto meminta agar diadakan penelitian untuk mencegah jangan sampai langkah penertiban penggunaan jalan raya justru mengganggu kelancaran pengangkutan bahan pokok masyarakat. Selain itu Presiden menghendaki agar hasil peninjauan Menteri Pertanian Thoyib Hadiwidjaja, Menteri PUTL Sutami, Menteri Keuangan Frans Seda, Menteri Penyempurnaan Aparatur Negara Emil Salim, dan Menteri Penerangan Budiardjo, dijadikan bahan perencanaan sektoral dari departemen-departemen yang bersangkutan di bidang prasarana, peternakan, dan pertanian dalam hubungan dengan kerangka pembangunan daerah pada pelaksanaan Repelita tahap kedua. (AFR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973″, hal 470. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003.

May 252013
 

Presiden Soeharto Instruksikan Pemberantasan Hama Sexava[1]

 

SELASA, 30 Mei 1972, Dalam sidang Sub-Dewan Stabilisasi Ekonomi hari ini di Bina Graha, Presiden menginstruksikan Menteri Pertanian untuk memberantas hama sexava di daerah Kepulauan Sangir-Talaud. Sidang ini juga memutuskan bahwa mulai tanggal 31 Mei 1972, pemerintah menurunkan kembali suku bunga kredit dan deposito/pinjaman. (AFR).



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal. 439.

May 252013
 

Presiden Soeharto Instruksikan Sensus Pertanian Serentak[1]

 

SENIN, 22 Mei 1972, Presiden Soeharto menginstruksikan kepada Menteri Pertanian, Kepala Biro Pusat Statistik dan Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan sensus pertanian secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun 1973. (AFR).



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal. 439.

Apr 172013
 

Presiden Soeharto Tertibkan Pungutan Liar Angkutan Jalan

 (Menerima Pangeran Bernhard dan Organda)[1]

 

RABU, 9 April 1975, Pangeran Bernhard dari Negeri Belanda mengadakan kunjungan kehormatan kepada Presiden Soeharto di Istana Merdeka pagi ini. Kali ini ia mengunjungi Indonesia sebagai Ketua International Wildlife Fund. Pada kesempatan itu ia telah menyerahkan bantuan sebesar USS$100.000,- kepada Presiden, yaitu untuk membiayai usaha-usaha perlindungan margasatwa di Indonesia. Oleh Kepala Negara bantuan tersebut langsung diserahkan kepada Menteri Pertanian, Thojib Hadiwidjaja, yang turut hadir dalam pertemuan itu. Menurut Pangeran Bernhard, bantuan itu merupakan hasil penjualan coin, dengan motif margasatwa yang dilindungi, dalam kejuaraan sepak bola di Jerman Barat.

Ketua Umum Organda, Harsono RM, dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Sumpono Banyuaji, siang ini menghadap Presiden Soeharto di Istana Merdeka. Maksud kedatangan mereka adalah untuk melaporkan hasil kongres ke-7 Organda yang berlangsung di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu yang lalu. Pada kesempatan itu, selain menyambut baik hasil kongres tersebut, Kepala Negara menyatakan akan mengusahakan untuk menghapus pos-pos liar, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh lembaga. Diserukannya pula agar pengemudi dan pengusaha angkutan jalan raya tidak memberikan uang kepada pos-pos liar.  (AFR)



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978, hal. 236.

Feb 242013
 

Sulitnya Swasembada Sapi

REFORMASI BELUM MAMPU WUJUDKAN SWASEMBADA SAPI

 

Kelangkaan daging sapi mengancam kebijakan swasembada sapi pada 2014. Mengapa sulit sekali Indonesia berswasembada sapi?

DI INDONESIA, persoalan sapi saja bisa membuat banyak orang pening. Pasalnya, beberapa pekan terakhir daging sapi langka di pasar. Kontan, harganya pun melonjak tajam. Di Jakarta, misalnya, harga daging sapi per kilogram dari Rp. 70.000 naik menjadi Rp. 85.000 hingga Rp. 90.000.

6 12 Infografis Jejak Langkah1 Reformasi Belum Mampu Wujudkan Swasembada Sapi

Potret Ketergantungan Daging Sapi Impor

Tingginya harga membuat konsumen di tingkat rumah tangga enggan membeli daging sapi dan memilih mengonsumsi daging ayam atau ikan. Padahal tingkat rata-rata per kapita konsumsi daging sapi Indonesia paling rendah di Asia Tenggara: cuma 2 kilogram per tahun. Akibatnya, pasar lesu dan pedagang pun buntung.

Kalangan importir daging sapi dan sapi bakalan, yang didominasi korporasi bermodal jumbo, juga berteriak. Mereka menuntut Pemerintah menambah kuota impor daging sapi. Maklum, Pemerintah memang memangkas kuota impor cukup radikal: dari 100.000 ton daging sapi menjadi 34.000 ton.

Sementara itu, Pemerintah jadi bimbang. Tekad mencapai swasembada sapi pada 2014 dengan menekan impor daging sapi hanya pada kisaran 13,83 persen dari kebutuhan nasional seakan mulai dilupakan. Pemerintah mulai tergiur memperbesar keran kuota impor sapi. Peternak sapi nasional pun mewanti-wanti agar Pemerintah tetap konsisten dengan kebijakan swasembada sapi. Jika kuota impor sapi ditambah, maka hasil peternakan mereka bakal tak terserap oleh pasar.

Sebagai catatan, pada 2012 Kementerian Pertanian memperkirakan kebutuhan daging sapi mencapai 484.070 ton. Kebutuhan tersebut dipenuhi oleh produk dalam negeri sebesar 399.320 ton (82,49 persen) dan produk impor sebesar 84.740 ton (17,51 persen). Produk impor terdiri dari impor daging beku sebesar 33.970 ton dan 282.596 ekor sapi bakalan yang menghasilkan daging setara 50.830 ton.

Nah, persoalan lain muncul. Menteri Pertanian Suswono mengatakan bahwa meskipun Indonesia akan memangkas kuota impor daging sapi hingga 32.000 ton pada 2013, impor sapi bakalan malah bakal meningkat menjadi 288.000 ekor. Padahal pada tahun ini Indonesia berhasil memangkas impor sapi bakalan dari sekitar 400.000 ekor hingga 282.596 ekor. Lantas, sudah lupakah Pemerintah dengan program swasembada sapi pada 2014.

Persoalan impor sapi bakalan sangat erat terkait dengan kepentingan Australia. Sebab, nyaris 100 persen impor sapi berasal dari sana. Indonesia seakan sudah cinta mati dengan sapi asal Negeri Kanguru itu. Kebiasaan lama mengimpor sapi dari Australia kerap dituding telah menghambat upaya budidaya sapi di dalam negeri.

Ketergantungan akut kepada Australia dalam soal sapi ini tak ayal kerap berdampak buruk. Tahun lalu, Australia memblokade ekspor sapi ke Indonesia. Sebabnya, sebuah video menayangkan kebiadaban di rumah jagal Indonesia. Banyak orang menilai Australia sedang melancarkan perang dagang. Mereka konon kecewa dengan kebijakan swasembada sapi Indoensia.

Tapi Canberra salah kalkulasi. Blokade malah lebih menyakitkan kalangan peternak sapi Australia. Dalam hitungan bulan, setidaknya 274.000 sapi di seputaran Darwin terlantar dan saat yang sama, nilai ekspor terpangkas separuh dari awalnya US$ 300 juta per tahun. Indonesia membalas blokade dengan memangkas kuota impor. Australia jadi pecundang. Canberra mencabut sendiri blokade. Apalagi DPR kemudian mengisyaratkan akan menutup total impor sapi dari Australia dan menggantikannya dengan impor dari India dan Brazil.

Mencari alternatif sapi impor dari negara lain, seperti India dan Brazil, sebenarnya sudah lama dilakukan. Tapi sayang, sejumlah kalangan mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan. Mereka menggugat aturan yang membolehkan impor sapi berdasarkan zona dan berhasil. Akibatnya, Indonesia tak punya celah mengimpor sapi dari negara selain Australia. Sebab, impor harus berdasarkan negara sedangkan India dan Brazil belum mendapatkan status bebas penyakit kuku dan mulut meskipun beberapa zona di kedua negara itu sudah bebas dari penyakit tersebut.

Australia dikabarkan tak akan pernah rela jika ada pemain lain dalam perdagangan sapi di Indonesia. Bukan apa-apa, mereka sudah keluar banyak uang pada era 1980-an untuk membantu Indonesia terbebas dari penyakit kaki dan mulut.

Lantas mengapa Indonesia terus bergantung kepada Australia? Padahal, data Sensus Sapi 2011 menunjukkan bahwa populasi sapi di Indonesia mencapai 14,8 juta ekor. Jika konsumsi daging sapi 2 kilogram per kapita dan sekitar 200 kilogram daging per sapi yang dapat dikonsumsi, maka Indonesia membutuh 350.000 hingga 400.000 ekor per tahun. Artinya, bukankah Indonesia bisa mencukupi kebutuhan daging sapi sendiri alias swasembada?

Fakta di lapangan, tidak semua populasi sapi itu berupa stok aktif sapi potong. Itu karena sekitar 4,6 juta peternak lokal menyimpan 3 ekor sebagai investasi. Pemerintah jelas harus melakukan survei lanjutan yang mengukur stok aktif siap potong. Ini harus dilakukan di setiap kabupaten sehingga neraca pasokan dan kebutuhan daging sapi dapat diestimasi secara lebih akurat.

Selain itu, untuk mewujudkan tekad swasembada sapi pada 2014, pakar pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin menyarankan agar Pemerintah melakukan langkah-langkah berikut.

Pertama, penyediaan sapi bakalan dari dalam negeri lewat pengembangan breeding farm secara sistematis dengan landasan akademik memadai. Kemampuan teknis para pemulia ternak dan praktisi peternakan di dalam negeri sudah sangat mumpuni. Pemerintah hanya perlu memberi dukungan penuh bagi peternak dalam negeri, termasuk skala kecil dan menengah, dengan menyediakan akses permodalan dan pembiayaan bagi peternak yang mampu melakukan pembibitan. Penyediaan program Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) saja tidak cukup. Perlu pendampingan spartan dan pengawalan di tingkat lapangan.

Kedua, Pemerintah perlu mendorong sektor perbankan agar serius dalam melaksanakan penyaluran KUPS. Di sini diperlukan kerja sama lebih erat dengan petugas teknis peternakan, saling memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Di tingkat politis, anggota DPR bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Pertanian wajib mencari titik temu pembahasan skema pembiayaan dan asuransi pertanian dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Ketiga, Pemerintah harus meningkatkan produktivitas dan memperbaiki reproduktivitas ternak sapi lokal, dengan dukungan bimbingan teknis dan ekonomis kepada peternak, serta pemberian insentif dan fasilitasi ekonomi yang memadai kepada mereka. Apabila BUMN secara serius berminat melakukan usaha penggemukan sapi, melalui integrasi dengan kebun sawit, misalnya, hal itu perlu melibatkan kaum profesional peternakan yang telah teruji keandalannya.

Jika semua itu dilakukan, maka swasembada sapi pada 2014 tak akan sulit dicapai dan sapi pun tak akan selalu membuat bangsa ini pusing tujuh keliling.[]

Sumber: Jejak Langkah, Harian Pelita, 7 Desember 2012