Nov 142013
 

Presiden Soeharto: Semua Kitab Suci Agama Besar Ajarkan Pembangunan Manusia dan Masyarakat[1]

 

SABTU, 6 NOVEMBER 1971 Presiden Soeharto malam ini menghadiri peringatan Nuzulul Qur’an yang diadakan di Istana Negara. Dalam sambutannya Presiden mengatakan bahwa semua kitab suci dari agama besar lainnya juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu membangun manusia dan masyarakatnya. Persamaan-persamaan itulah yang harus menjadi lapangan berpijak bersama bagi umat beragarria, lebih-lebih umat beragama di Indonesia yang sedang membangun. Indonesia sedang melaksanakan pembangunan, membangun masyarakat Indonesia oleh masyarakat Indonesia sendiri.

Presiden menegaskan bahwa peringatan Nuzulul Qur’an penting bagi umat Islam di Indonesia, karena peristiwa besar yang terjadi sekitar tiga belas setengah abad yang lalu itu membawa pandangan-pandangan baru bagi umat manusia dan kemanusiaan. Ia membawa pandangan-pandangan baru bagi tata pergaulan hidup manusia dan membawa tuntutan-tuntutan serta harapan-harapan baru ke arah kehidupan yang lebih baik lahir dan batin, bagi seluruh umat manusia.

Berbicara tentang kehidupan yang lebih baik itu, Presiden mengatakan bahwa menurut perhitungan yang wajar, masyarakat adil dan makmur baru akan tercapai bila Indonesia berhasil melaksanakan lima atau enam tahap Repelita, jadi dua atau tiga dasawarsa lagi. Landasan masyarakat adil dan makmur itu dapat terwujud apabila keadaan ekonomi Indonesia telah mencapai taraf kemampuan yang memadai, dengan basis pertanian yang harus cukup kuat. Bila semua ini telah tercapai baru pada saat itulah Indonesia tiba pada landasan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan baru pada saat itu pula Indonesia dapat tegak di atas kemampuan sendiri, sehingga bantuan luar negeri secara bertahap dapat berakhir. (WNR).



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973″, hal 382. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Feb 132013
 

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB APARAT KEJAKSAAN

(Kejaksaan Harus Mampu Menangani Dengan Tepat Tumbuhnya Kesadaran Hukum Masyarakat)[1]

KAMIS, 4 PEBRUARI Pagi hari Presiden Soeharto menghadiri penutupan rapat kerja kejaksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta. Dalam amanatnya, Presiden Soeharto meminta agar segenap aparat kejaksaan dan penegak hukum di Indonesia dapat menangani dengan tepat tumbuhnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa dengan semakin kuatnya kesadaran hukum masyarakat, maka makin kuatlah tertib hukum dan ketertiban pada umumnya, dan makin banyak pula penyelesaian melalui hukum. Tantangan besar yang harus dijawab secara tepat oleh kejaksanaan dan alat penegak hukum adalah ketertiban dan hukum yang harus ditegakkan. Kejaksanaan harus mampu melaksanakan hukum, mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang melanggar hukum.


[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973

Jan 272013
 
soeharto-b328

PEMBANGUNAN MENTAL SPIRITUAL

Masyarakat Nusantara merupakan masyarakat ber-Tuhan dan oleh karena itu rumusan pertama sila Pancasila menekankan transendensi, Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan rumusan tersebut peradaban yang hendak diwujudkan dalam konstruksi Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 adalah peradaban yang dibangun dalam kerangka kepasrahan kepada Tuhan, hukum Tuhan dan perjanjian kontraktual antar sesamanya yang tidak melanggar jiwa hukum Tuhan, tanpa pemaksaan menganut agama tertentu. Sila pertama itu merupakan rujukan atau sumber nilai etis bagi sila-sila berikutnya.

Konsepsi masyarakat ber-Tuhan sebagaimana terkandung dalam Pancasila berbeda dengan sistem teokrasi maupun liberal. Penyelenggaraan negara dalam sistem teokrasi didasarkan pada dominasi satu agama. Sedangkan Konsepsi masyarakat ber-Tuhan menekankan kemerdekaan bagi masyarakatnya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing dengan tetap menempatkan jiwa agama sebagai sumber nilai etis penyelenggaraan negara.
Dukungan negara untuk terwujudnya masyarakat ber-Tuhan —sebagaimana diamanatkan Pancasila— sejiwa dengan budaya masyarakat nusantara yang religius (memiliki orientasi transendensi dalam semua aspek kehidupan). Sedangkan falsafah barat menekankan kawicaksanan (hal-hal yang secara rasio dipandang positif) tanpa harus mensinergikannya dari bimbingan transendensi.

Indonesia merdeka merupakan kelanjutan peradaban Nusantara dari era sebelumnya. Oleh karena itu transendensi merupakan pijakan pertama yang hendak diwujudkan dalam tatanan baru Indonesia merdeka dan hal itu tercermin dalam sila pertama Pancasila. Berdasarkan rumusannya, sila pertama Pancasila —Ke-Tuhanan Yang Maha Esa— mengandung tiga konsekuensi dalam penyelenggaraan negara.

Pertama, peradaban yang hendak diwujudkan dalam masyarakat Indonesia merupakan sebuah pranata yang diletakkan atas dasar ketundukan masing-masing penduduknya kepada Tuhan, hukum Tuhan dan perjanjian kontraktual antar sesamanya yang tidak melanggar jiwa hukum Tuhan. Konsekuensi rumusan pertama Pancasila memberikan tanggung jawab kepada negara untuk mendorong setiap penduduknya agar ber-Tuhan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing.

Konsepsi “kemerdekaan beragama” dalam Pancasila berbeda dengan konsepsi “kebebasan beragama” di negara-negara liberal seperti Amerika. Konsepsi Pancasila menekankan tanggung jawab negara untuk secara aktif mendorong masyarakatnya agar ber-Tuhan melalui agama yang diyakininya. Sedangkan konsepsi “kebebasan beragama” menempatkan negara dalam posisi pasif dan tidak perlu mendorong warganya untuk ber-Tuhan, walaupun juga tidak melarang warganya menganut agama tertentu. Perbedaan keduanya terletak pada tanggung jawab negara untuk memfasilitasi —bukan mencampuri— warganya agar dapat menjalankan ajaran agamanya secara baik. Perbedaan itu terlihat jelas dari komitmen Indonesia Merdeka dengan memasukkan tanggung jawab mewujudkan masyarakat ber-Tuhan kedalam konstitusi.

Kedua, sebagai konsekuensi pengakuan ajaran Ke-Tuhanan, negara melindungi kemerdekaan warganya untuk menganut agama yang diyakininya tanpa paksaan. Negara mendorong masyarakatnya untuk menjadi individu-individu ber-Tuhan, namun juga melindungi masing-masing individu dari paksaan untuk menganut agama tertentu atau diperlakukan diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atas alasan agama. Proses menjadikan individu-individu ber-Tuhan dilakukan melalui dukungan terhadap aktifitas edukasi keagamaan dan selanjutnya diserahkan kepada individu-individu itu untuk menganut agama yang dikehendaki.

Ketiga, negara bertanggung jawab dalam menciptakan harmoni antar ummat beragama. Agama mengajarkan ketaatan mendalam dan keyakinan mutlak kepada ummatnya. Sedangkan masing-masing individu memiliki tingkat pengetahuan, pemahaman dan penjiwaan yang berbeda terhadap ajaran agama. Kemutlakan keyakinan dan keragaman tingkat pengetahuan/ penjiwaan terhadap ajaran agama, seringkali menjadi pemicu munculnya tindak kekerasan atau bentuk-bentuk diskriminasi atas nama agama. Untuk menghindari tindak kekerasan atau diskriminasi yang mengatasnamakan agama diperlukan pengaturan dan pengawasan serta pembinaan oleh negara.

Pemerintahan Presiden Soeharto tidak mengelompokkan “ajaran kepercayaan” sebagai agama, namun diposisikan dalam ranah budaya. Berbeda dengan kasus agama Kong Hu Cu —agama orang-orang Cina—, dengan alasan politis keberadaannya dinilai kurang memperoleh keleluasaan berekspresi, walaupun juga tidak tepat jika dikatakan pemerintahan Presiden Soeharto membungkamnya.

Sebagian warga Cina keturunan disinyalir terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peristiwa G.30.S/PKI khususnya peran kanalisasi dukungan finansial pemerintah RRC kepada PKI. Atas alasan politis itu —untuk memproteksi infiltrasi asing— keberadaan sejumlah warga Cina keturunan dikontrol ketat oleh pemerintah Orde Baru. Akibatnya warga Cina keturunan memang kurang memiliki keleluasaan mengapresiasikan budayanya, seperti perayaan-perayaan hari besar Cina dalam skala besar. Namun apabila kontrol ketat itu diidentikkan dengan pembelengguan kebebasan beragama, jelas merupakan tudingan yang tidak berdasar. Hal itu dibuktikan dengan tetap berdiri tegaknya klenteng-klenteng rumah peribadatan Kong Hu Cu dan tidak menghalangi kemerdekaan pengikutnya melakukan peribadatan. Kontrol ketat terhadap aktifitas politik sejumlah warga Cina keturunan —sebagai implikasi sikap politiknya pada masa lalu— tidak bisa dijadikan dasar tudingan bahwa kontrol itu merupakan bentuk pembelengguan kemerdekaan beragama kepada penganut Kong Hu Cu.

Jan 272013
 
Incognito, Membaur, Masyarakat

PRESIDEN SOEHARTO SERING INCOGNITO/KUNJUNGAN MENDADAK

Presiden Soeharto sering melakukan incognito, kunjungan langsung kepada masyarakat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kunjungan itu terkadang hanya diiringi oleh ajudan tanpa rombongan besar. Masyarakat yang dikunjungi juga tidak diberitahu terlebih dahulu. Dalam incognito itu Presiden Soeharto membaur dengan masyarakat bawah dan menanggalkan atribut kebesarannya sebagai presiden.

Melalui incognito ini Presiden Soeharto menyerap secara langsung problematika yang ada dalam masyarakat dan tidak hanya mengandalkan informasi dari pembantu-pembantunya. Hal ini menjadikan para pembantu-pembantu dan pejabat-pejabat di daerah berpacu lebih serius untuk menjalankan tugasnya, karena jika bekerja asal-asalan, Presiden lebih mengetahui problematika yang sebenarnya.

Intensitas presiden melakukan incognito ini menjadi salah satu faktor kenapa roda pemerintahan dan program pembangunan terlaksana dengan baik. Bukan sebagaimana tudingan sebagian orang selama ini yang menyatakan kepemimpinannya otoriter. Ketika pimpinan tertinggi memahami hal detail problematika yang dihadapi masyarakatnya, maka para pembantu dan pejabat-pejabat di daerah tidak dapat mengarang cerita tentang kesuksesan di daerahnya jika tidak sesuai fakta.

Presiden Soeharto merupakan sosok bersahaja, bahkan sering mampir di warung-warung penduduk kala melakukan incognito. Berdialog menemui masyarakat sedang bekerja dan menginap di kampung-kampung penduduk. Maka sangat wajar jika program-programnya memperoleh dukungan penuh dari segenap masyarakat.

Galeri Foto: