Jan 122014
 

Sidang Pleno DPR: Pahami Keresahan Mahasiswa, Tidak Benarkan Kekerasan[1]

SENIN, 21 JANUARI 1974, Sidang pleno DPR hari ini mensahkan pernyataan pendapat mengenai Peristiwa 15 Januari. Dinyatakan bahwa DPR memahami aspirasi dan keresahan mahasiswa, namun tidak dapat menerima terjadinya pengerusakan dan lain-lain tindak kekerasan yang telah terjadi dalam peristiwa tersebut. Selain itu, dewan juga membenarkan langkah-langkah yang telah diambil Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Soeharto dalam mengatasi keadaan. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978″, hal 95. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Jan 122014
 

Tanggapi Peristiwa Malari, Pemerintah Ambil Tindakan Preventif[1]

SENIN, 21 JANUARI 1974, Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan pengurus PWI Pusat di Bina Graha pagi ini. Dalam pertemuan itu Kepala Negara meminta PWI untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan wartawan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Ia juga membantah dengan tegas pemberitaan pers yang menyatakan bahwa keluarganya mempunyai hubungan dengan PT ASTRA, Bogasari, Sahid, dan Batik Keris. Kepada pimpinan PWI, Kepala Negara juga menjelaskan tentang tindakan preventif yang diambil Pemerintah menyangkut penertiban pemberitaan pers, sebagai tanggapan Pemerintah atas peristiwa Malari. Tokoh-tokoh PWI yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Rosihan Anwar, Jacob Utama, Harmoko, Soenardi DM, dan BM Diah. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978″, hal 95. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Jan 122014
 

Presiden Soeharto-PM Tanaka Adakan Pemicaraan, Terjadi Peristiwa Malari[1]

 

SELASA, 15 JANUARI 1974 Presiden Soeharto mengadakan pembicaraan dengan PM Tanaka di Istana Merdeka pagi ini. Dalam pembicaraan itu Kepala Negara telah menyampaikan kepada tamunya mengenai perasaan anti-Jepang yang dimiliki masyarakat Indonesia, khususnya para mahasiswa, sehingga menimbulkan aksi-aksi kekerasan terhadap modal Jepang di Ibukota. Ia meminta agar Jepang mengambil langkah-langkah penertiban dalam penanaman modal. Dikatakannya bahwa ada dua masalah penting yang perlu diperhatikan pihak Jepang, yaitu, pertama, pelimpahan skills kepada bangsa Indonesia dan, kedua, partisipasi modal bangsa Indonesia dalam investasi Jepang di sini.

Dalam tanggapannya, PM Tanaka mengatakan bahwa negaranya tidak mempunyai maksud untuk mendominasi negara lain. Ia juga mengatakan bahwa Pemerintahnya akan membentuk suatu badan yang akan memberikan bimbingan terhadap pengusaha-pengusaha Jepang yang akan menanamkan modal di luar negeri. Pada kesempatan itu pula ia menegaskan kembali kesediaan negaranya untuk membantu negara-negara ASEAN.

Pembicaraan antara kedua pemimpin itu berlangsung dalam suasana pengamanan yang sangat ketat. Daerah-daerah sekitar Istana Merdeka dan Istana Negara dikawal dengan ketat oleh pasukan-pasukan ABRI sejak kedatangan Tanaka. Tindakan kekerasan, yang dilakukan oleh kelompok­kelompok mahasiswa, pelajar dan gelandangan, masih berlangsung  terus di beberapa tempat di Ibu Kota.

Sehubungan dengan terjadinya tindak kekerasan, berupa pembakaran dan perusakan terhadap gedung-gedung dan kendaraan bermotor, Pangkopkamtibda Jakarta Raya dan Sekitarnya mengumumkan berlakunya jam malam di wilayah kekuasaannya mulai malam ini. Pengumuman itu juga menyebutkan bahwa mulai saat ini setiap kegiatan yang dapat merusak dan terganggunya keamanan dan ketertiban umum akan ditindak tegas.

Malam ini, bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto menyelenggarakan jamuan kenegaraan untuk menghormati kunjungan PM Tanaka. Dalam pidato sambutannya, Presiden mengatakan bahwa dalam memandang masa depan untuk membangun diri .menurut aspirasi dan kekuatannya sendiri, sudah sepantasnya negara-negara Asia melayangkan perhatian mereka ke Jepang. Dikatakannya bahwa Jepang yang dewasa ini telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia, dianggap mampu memainkan peranan yang positif bagi kemajuan dan kesejahteraan Asia. Ia juga mengharapkan agar kunjungan pemimpin Jepang ini akan bermanfaat bagi Pemerintah dan rakyat Jepang dalam menentukan orientasi baru politik luar negerinya. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978″, hal 93. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Aug 252013
 

Presiden Soeharto Sampaikan Amanat Kenegaraan[1]

KAMIS, 15 AGUSTUS 1974, Dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan ke-29, pagi ini Presiden Soeharto menyampaikan amanat kenegaraannya di hadapan sidang pleno DPR di Senayan, Jakarta. Dalam amanatnya, Presiden telah mengupas secara panjang lebar perkembangan dan masalah yang kita hadapi dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi selama ini.

Kepala Negara mengatakan antara lain bahwa Repelita I telah mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan taraf kehidupan rakyat banyak dan meletakkan dasar-dasar yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya. Dikemukakannya pula bahwa dalam penyusunan program-program pembangunan, Pemerintah makin mengarah pada keseimbangan antara program-program di bidang ekonomi dan non-ekonomi. Menyangkut pembiayaan program-program itu, Pemerintah makin menekankan pada sumber-sumber di dalam negeri, sementara partisipasi, dan swadaya masyarakat di daerah-daerah diusahakan untuk makin diperluas.

Akan tetapi diingatkannya bahwa keberhasilan yang dicapai oleh Repelita I itu adalah berkat terpeliharanya stabilitas nasional selama ini. Oleh sebab itu, setiap kebijaksanaan dan langkah yang diambil Pemerintah dalam mensukseskan Repelita II selalu diperhitungkan pemeliharaan dan pemantapan stabilitas yang dinamis. Dikemukakannya bahwa UUD 1945 memberikan landasan yang cocok untuk pembinaan stabilitas politik, khususnya stabilitas pemerintahan yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran pembangunan.

Selanjutnya dikatakan bahwa kehidupan politik yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari hak demokrasi dan penggunaannya oleh dan didalam masyarakat. Dalam alam Demokrasi Pancasila tetap ada tempat yang terhormat bagi hak untuk menyampaikan pendapat termasuk hak berbeda pendapat dengan pemerintah.

Selanjutnya Presiden mengajak masyarakat menjadi benteng yang tangguh dalam menghadapi perembesan sisa-sisa G-30-S/PKI.  Akan tetapi diingatkannya bahwa disamping masalah sisa-sisa G-30-S/PKI itu kita perlu mengambil tindakan-tindakan lanjutan dalam rangka penyelesaian secara menyeluruh untuk meniadakan sumber-sumber dan akibat-akibat negatif dari Peristiwa Malari agar peristiwa semacam itu tidak terulang lagi. Dalam hubungan ini, ditegaskannya, terhadap yang bersalah kita memang tidak mengenal kompromi. Namun terhadap mereka yang insyaf atas kekeliruannya dan mau kembali ke jalan Pancasila, harus diberi kesempatan untuk turut serta dalam pembangunan. (AFR).



[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978″, hal 148. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta, Tahun 2003.

Jul 292013
 
Untuk Mendorong Produktivitas Pertanian Presiden Suharto Meresmikan Jaringan Irigasi Panatusan, Tulung Agung, 11 Maret 1983

Pak Harto: Pemimpin Indonesia Akan Muncul dengan Sendirinya[1]

Oleh: Rachmat Saleh[2]

Ada sekelumit kenangan yang saya simpan  dari suatu percakapan yang tidak bersifat kedinasan, percakapan ini saya nilai unik sekali. Percakapan yang bagi saya pribadi sangat meninggalkan kesan ini berlangsung tidak lama setelah timbulnya peristiwa Malari (red = 1974).

Padan suatu malam, Ali Wardhana, Menteri Keuangan pada waktu itu, dan saya menghadap Pak Harto di kediaman Jalan Cendana untuk melaporkan beberapa hal. Suasana malam itu santai sekali, dan setelah rampung pembicaraan soal-soal dinas, Pak Harto dengan santai bercerita. Cerita beliau masih bersangkutan dengan apa yang baru dialami negara, yaitu ketegangan-ketegangan rasial  yang terjadi selama beberapa hari, khususnya di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Pak Harto menceritakan segala ihwalnya, analisa beliau mengenai sabab-musabab dan rentetan peristiwanya.

Tertegunlah saya sewaktu tanpa diduga-duga Pak Harto “ber filsafat” tentang suatu hal yang sangat menarik, yaitu topik yang akhir-akhir inipun sering disinggung-singgung. Topiknya adalah menyangkut maslaah suksesi. Sambil mengingat-ingat peristiwa-peristiwa yang mengawali dan yang berlangsung sekitar pecahnya G.30.S/PKI, terlontar kata-kata beliau yang kurang lebih berbunyi: “Di Indonesia ini ada caranya sendiri orang akan menjadi Presiden. Yang akan memimpin negeri ini bukanlah orang yang dipersiapkan ataupun orang yang mempersiapkan diri. Pemimpin itu akan muncul dengan sendirinya“. Yang ikut hadirpun terkesan sekali dengan ucapan spontan yang tidak terduga sama sekali ini.

***



[1] Rachmat Saleh, “Memperjuangkan Pemerataan Hasil Pembangunan” dalam buku “Diantara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun”, (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 2009), hal 528-529.

[2] Gubernur Bank Sentral Masa Bakti 1973-1983; dan Menteri Perdagangan masa bakti 1983-1988.

Jul 232013
 

Soal Malari: Yoga Sugama Menghadap Presiden Soeharto[1]

RABU, 3 Juli 1974  Kepala Bakin, Yoga Sugama, menghadap Presiden Soeharto di Istana Merdeka pagi ini. Selesai pertemuan dengan Kepala Negara, ia mengungkapkan bahwa Pemerintah sudah siap untuk membawa semua pelaku yang terlibat dalam Peristiwa Malari ke pengadilan. Menurutnya, pengadilan subversi untuk mengadili perkara ini akan dapat dijalankan dalam waktu dua atau tiga bulan mendatang. Lebih jauh dikemukannya bahwa pengajuan para pelaku peristiwa itu akan menjadi suatu kejutan bagi masyarakat, sebab selama ini banyak kalangan memperkirakan bahwa pemerintah akan menganggap persoalannya sudah selesai begitu saja.  (AFR).



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978″, hal 135. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003.

Apr 142013
 

Letjen. Yoga Sugama Laporkan Peristiwa Malari[1]

 

SELASA, 30 April 1974, Pemerintah tidak bisa menganggap peristiwa subversi yang terjadi pada tanggal 15-16 Januari yang lalu sebagai sudah selesai. Sebab, kita harus tetap waspada terhadap usaha-usaha yang telah dan mungkin akan dilancarkan, baik di dalam maupun di luar negeri. Demikian ditegaskan oleh Presiden Soeharto,  dalam sidang kabinet paripurna pagi ini. Sidang yang berlangsung  di Gedung Utama Sekretariat  Kabinet itu secara khsusus mendengarkan uraian Kepala Bakin, Letjen. Yoga Sugama, menegenai peristiwa Malari dan latar belakangnya. (AFR)



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978, hal. 118.