Aug 142013
 

Presiden Soeharto: Masyarakat Jangan Terpikat Produksi Luar Negeri[1]

SELASA, 25 AGUSTUS 1970, Dalam sidang Sub-Dewan Stabilisasi Ekonomi yang berlangsung pagi ini di Bina Graha, Presiden Soeharto telah meminta produksi dalam negeri dapat ditingkatkan. Ia juga meminta kepada semua menteri agar masyarakat jangan terpikat produksi luar negeri. (AFR).



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973″, hal 249-250. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003.

May 092013
 

Presiden Soeharto Buka POM dan Panen Padi[1]

KAMIS, 15 MEI 1969, Dengan menggunakan pesawat kepresidenan Jetstar, Presiden dan Ibu Soeharto berangkat menuju Makassar pagi ini. Dalam kunjungan dua hari, Presiden antara lain kan membuka Pekan Olahraga Mahasiswa dan meninjua Pabrik Semen Tonasa.

Di Makssar, di depan DPRD-GR Sulawesi Selatan, hari ini  Presiden mengatakan bahwa Pelita tahap pertama sekarang ini merupakan langkah pertama untuk mencapai kemakmuran yang merata. Menyinggung kelancaran pelaksanaan Repelita, Presiden mengingatkan agar daerah tidak mengambil tindakan yang menyimpang dari kebijaksanaan pusat agar strategi ekonomi nasional yang berjalan sesuai dengan rencana. Presiden juga menegaskan bahwa bantuan luar negeri hanyalah bersifat sementara, sebab pada hakikatnya pembangunan nasional harus sepenuhnya dilakukan berdasarkan kemampuan kita sendiri.

Dalam kunjungannya di kabupaten Maros, hari ini Presiden dan Ibu Soeharto telah berkesempatan untuk memanen pada PB 8 dan PB 5. Kepada para petani yang menyambut kedatangannya di sana, Presiden Soeharto mengatakan bahwa pembangunan pertanian akan dapat membantu rakyat, untuk itulah maka peningkatan produksi pangan sangat penting artinya. Berbagai sektor akan turut meningkat dengan meningkatnya produksi petanian, demikian Jenderal Soeharto. (AFR)



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal. 122-123.

Mar 152013
 

Presiden Soeharto Bahas Langkah Pengamanan Perdagangan Luar Negeri[1]

KAMIS, 8 Maret 1973, Presiden Soeharto dan Menteri Perdagangan, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, di Istana Merdeka hari ini membahas langkah-langkah untuk mengamankan perdaganngan luar negeri Indonesia dari dampak krisis moneter internasional.  (AFR)



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973

Mar 042013
 

KEPRRES KOPKAMTIB DAN TEAM KERJA RESCHEDULING UTANG/ KREDIT LUAR NEGERI

(Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres RI No. 19/1969 Tentang Operasi Kopkamtib dan Keppres RI No. 20/1969 Tentang Pembentukan Team Rescheduling Utang / Kredit Luar Negeri serta Soal Kekaryaan ABRI)[1]

SENIN, 03 MARET 1969, Dengan mencabut Keppres RI No. 179/KOTI/1965, hari ini Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres RI No. 19/1969 tentang Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Presiden, selaku Panglima Kopkamtib, memegang pimpinan dan pengendalian Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Tugas pokok Kopkamtib adalah: pertama, memulihkan keamanan dan ketertiban dari akibat-akibat peristiwa pemberontakan G.30.S/PKI serta kegiatan-kegiatan ekstrim dan subversi lainnya. Kedua, ikut mengamankan kewibawaan pemerintah beserta alat-alatnya dari pusat sampai ke daerah-daerah demi kelangsungan hidup Pancasila dan UUD 1945. Untuk melaksanakan kedua tugas tersebut, Pangkobkamtib dapat mempergunakan semua alat dan aparatur pemerintah yang ada serta mengambil tindakan-tindakan lainnya sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Jenderal Soeharto selaku Menhankam/Pangab pagi ini juga menyampaikan amanatnya pada Commander’s Call ABRI di Istana Negara. Commander’s Call ini diikuti oleh para penglima tingkat pusat dan daerah dari keempat angkatan bersenjata serta pejabat-pejabat ABRI dalam berbagai bidang pemerintahan. Berlangsung hingga besok, Commander’s Call diadakan dalam rangka penentuan tugas ABRI dalam menghadapi pelaksanaan Repelita. Dalam amanatnya, Jenderal Soeharto antara lain membahas masalah kekaryaan ABRI. Dikatakan bahwa kekaryaan ABRI sama sekali tidak untuk mendesak tenaga-tenaga sipil, dan tidak pula berarti penyaluran berlebihan tenaga dalam tubuh ABRI atau mereka yang dipensiunkan. Tenaga-tenaga yang diberi tugas karya harus benar-benar memenuhi syarat teknis dalam bidang tugasnya dan memiliki loyalitas tinggi kepada mission kekaryaan ABRI itu. Dalam hubungan ini Jenderal Soeharto mengharapkan agar ABRI dapat menempatkan dirinya sederajad dengan kekuatan-kekuatan sosial-politik yang lain.

Sebelum memberi amanat kepada para perwira yang mengikuti Commander’s Call, Presiden Soeharto menerima sejumlah kurang lebih 30 pengusaha terkemuka Amerika Serikat, yang di organisasikan oleh Time Incorporated dan didampingi oleh James Linnen. Dalam pertemuan tersebut Presiden yang didampingi oleh Sri Sultan Hamengku Buwoo IX, Prof. Widjoyo Nitisastro, dan Prof. M. Sadli, memberikan penjelasan tantang Repelita yang segera dilaksanakan di Indonesia. Disamping itu Presiden juga menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tamunya, antara lain mengenai mantan Presiden Soekarno, kebijaksanaan Indonesia tentang Vietnam, pangkalan militer asing di Asia Tenggara, dan lain sebagainya.

Hari ini juga Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres RI No. 20/1969 tentang pembentukan Team Kerja Rescheduling Utang dan Kredit Luar Negeri yang dipimpin oleh Prof. Dr. Widjoyo Nitisastro, dengan anggota-anggota dari Departemen Luar Negeri, Keuangan, Perdagangan, Bappenas dan Bank Indoensia. Adapun tugas team kerja ini adalah menyelesaikan masalah rescheduling utang-utang RI dengan negara-negara kreditor baik yang tergabung dalam IGGI maupun negara-negara lainnya. Dalam rangka itu team kerja tersebut ditugaskan untuk mengadakan perundingan dengan dengara-negara kreditor, baik menyangkut masalah rescheduling utang maupun mengenai pemberian bantuan (kredit) dari negara-negara tersebut kepada RI.



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973

Mar 042013
 

MENJAMU FOREIGN CORRESPONDENTS CLUB

(Menjelaskan Soal Pancasila dan Kerjasama Regional Asia Tenggara serta Penolakan Pangkalan Militer Asing di Asia Tenggara)[1]

SABTU, 30 MARET 1968, Pada jamuan makan siang yang diselenggarakan oleh Foreign Correspondents Club untuk menghurmati kunjungannya di Jepang, Presiden Soeharto memberikan penjelasan tentang Pancasila, politik dalam dan luar negeri RI, terutama yang berhubungan dnegan pembangunan di Indonesia. Dijelaskan oleh Presiden bahwa Indonesia memberikan prioritas kepada kerjasama regional dan pembangunan Asia Tenggara di bidang ekonomi, social dan kebudayaan. Ditegaskannya pula bahwa Indonesia tidak menghendaki pakta militer atau pangkalan militer asing di asia Tenggara. Akan tetapi Indonesia cukup realistis untuk dapat menerima pertimbangan dari negara-negara tetangganya bahwa pangkalan-pangkalan militer asing itu tidak dimaksud untuk merongrong kemerdekaan negara lain.

Catatan: Menurut Koos Arumdanie, Wartawan Senior Istana pada masa Presiden Soekarno-Presiden Soeharto, kunjungan Presiden Soeharto yang baru saja dilantik sebagai pejabat Presiden ke Jepang itu sebagai upaya menagih secara halus pampasan perang kepada Jepang yang akan dipergunakan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat di Indonesia. Bukan sebagaimana dugaan publik selama ini yang mengasumsikan kunjungan tersebut untuk membuka kran penanaman modal asing di Indonesia. Penagihan pampasan perang tersebut ke publik dikemas dalam bahasa kerjasama RI-Jepang.



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973

Feb 212013
 

KUNJUNGAN KENEGARAAN

(Presiden Soeharto Melakukan Kunjungan Kenegaraan Ke Asutralia, Selandia Baru dan Filipina)1

MINGGU 06 PEBRUARI 1971, Pagi jam 10.00 WIB Presiden Soeharto beserta rombongan meninggalkan tanah air menuju negara-negara tetangga: Australia, Selandia Baru dan Filiphina. Keberangkatan Presiden dilepas oleh Ketua MPRS AH. Nasution, Ketua DPR dan para pejabat tinggi lainnya. Terlihat pula putera-puteri Presiden Soeharto turut serta mengantarkan di lapangan udara Kemayoran, Jakarta. Rombongan yang ikut dalam lawatan Presiden ini berjumlah 40 orang, dimana 10 orang diantaranya adalah rombongan resmi, yang antara lain terdiri atas Menteri Luar negeri Adam Malik, Ketua Bappenas Widjoyo Nitisastro, KASAD Umar Wirahadikusumah, Sekretaris Negara Sudharmono dan Sekretaris Militer Tjokropranolo.

Sesudah lebih dari 10 jam terbang, pada jam 21.00 waktu setempat, Presiden Soeharto beserta rombongan tiba dnegan selamat di Camberra. Kedatangan Presiden disambut dengan ramah oleh Gubernur Jenderal Sir Paul Hasluck, Perdana Menteri William McMahon dan pemimpin oposisi (Partai Buruh) Gough Whitlam.

1 Dikutip dari buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973.

Jan 282013
 
Peringatan KAA Bandung

SOLIDARITAS NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

Setelah mengukuhkan pijakan atas kendali stabilitas dalam negeri dan kawasan Asean, Presiden Soeharto melancarkan politik luar negeri dalam skala lebih luas. Indonesia proaktif dalam agenda pembebasan dunia dari bentuk-bentuk soft and hard colonialism, seperti dukungan penuhnya terhadap kemerdekaan Palestina. Juga terlibat secara aktif mewujudkan perdamaian dunia, seperti mediator penyelesai perang saudara di Kamboja, bantuan mediasi penyelesaian pemberontakan bangsa Moro Filipina dan fasilitasi serangkaian diskusi negara-negara yang mempunyai klaim-klaim teritorial tumpang tindih di Laut Cina Selatan serta dukungannya terhadap ummat Islam Bosnia. Indonesia juga proaktif dalam mengkonstribusikan pasukan bersenjatanya dalam misi-misi pemelihara perdamaian PBB sehingga reputasi tentara Indonesia memperoleh pengakuan internasional.

Upaya mewujudkan pranata internasional yang berkeadilan —khususnya dalam bidang ekonomi, perlindungan hukum dan HAM, sosial budaya serta pola relasi antar negara dan antar kawasan— tercermin dari upayanya merevitalisasi orientasi gerakan Non Blok di penghujung perang dingin, sehingga terpilih menjadi ketua gerakan ini pada tahun 1992. Indonesia juga menjadi tuan rumah pertemuan puncak Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) atau Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik di Bogor, November 1994. Wadah ini dibentuk atas prakarsa PM Australia Paul Keating dan keanggotaannya melibatkan AS dan bahkan Presiden Bill Clinton datang ke Bogor. Selain itu Indonesia juga aktif dalam forum Organisasi Konferensi Islam (OKI) maupun organisasi negara pengespor minyak (OPEC).

Politik luar negeri Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto dinilai sejumlah kalangan terlalu cenderung ke Barat. Penilaian ini menegasikan ketegasan sikap Presiden Soeharto ketika menolak pengiriman pasukan untuk membantu Amerika Serikat dalam misinya di Vietnam pada tahun 1970-an. Walaupun anti komunis dan relatif mesra dengan barat, ia juga tidak pernah memutuskan hubungan diplomatik dengan Uni Soviet maupun Vietnam yang Komunis. Bahkan ketika saluran-saluran potensi subversif telah berhasil dikendalikan, Pemerintah Presiden Soeharto melakukan rehabilitasi hubungan diplomatiknya dengan RRC (tahun 1980).

Sikap tegas terhadap barat juga ditunjukkan ketika Jan Pronk —menteri Belanda bidang bantuan internasional— dalam kunjungan persiapan IGGI ke Indonesia menunjukkan sikap kecongkakannya dan mengusik masalah-masalah politik dalam negeri Indonesia. Presiden Soeharto mengambil keputusan drastis, memindahkan lokasi rapat tahunan IGGI dari Belanda ke Paris dan minta Bank Dunia sebagai moderator atau pengundang menggantikan Belanda.