Oct 252013
 

Presiden Soeharto Menerima Badan Pekerja Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional[1]

 

SELASA, 2 OKTOBER 1979 Hari ini, di Bina Graha, Kepala Negara menerima Badan Pekerja Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional yang dipimpin oleh Ketuanya, Prof. Dr. Slamet Iman Santoso. Diantara anggota Badan Pekerja yang hadir adalah Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan Ki Suratman.

Dalam pertemuan itu, Presiden Soeharto meminta agar dalam menyusun pokok-pokok pikiran pembaharuan pendidikan, Badan Pekerja memberikan perhatian utama pada peranan dan kedudukan guru yang juga berorientasi ke masa depan. Dengan demikian diharapkan Pemerintah dan masyarakat dapat menemukan cara baru didalam memberikan kedudukan yang terhormat kepada guru. (AFR).



[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 211-212. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta, Tahun 2003.

Mar 102013
 

Pertemuan Komisi Empat dengan Bulog

(Monopoli Bulog Dimaklumi Sepanjang Harga Beras Murah)[1]

SABTU, 14 Maret 1970, Komisi Empat mengadakan pertemuan dengan Kepala Bulog, Achmad Tirtosudiro, di gedung DPA. Usai pertemuan dengan Bung Hatta, sebagai penasihat Komisi Empat, mengatakan bahwa ia tidak keberatan adanya suatu organisasi tunggal dan sistem monopoli pembelian beras, asalkan harga beras itu murah. (AFR)



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal 208

Feb 082013
 

MEMPERTEMUKAN TIM PEMBERANTASAN KORUPSI

(Mempertemukan Tim Pemberantasan Korupsi dengan Komisi Empat, Meminta laporan Bimas dan Penegakaan Hukum dalam Penyalahgunaan Dana Bimas)[1]

RABU, 18 PEBRUARI Presiden Soeharto telah memutuskan untuk mempertemukan Team Pemberantasan Korupsi dengan Komisi Empat. Pertemuan itu dilaksanakan besok harinya.

Siang harinya Presiden Soeharto memanggil Gubernur Jawa Barat, Solichin GP, untuk menghadap dan melaporkan masalah Bimas di daerahnya. Solichin telah melaporkan kepada Presiden bahwa dari jumlah Rp. 5,8 milyar untuk kredit Bimas di Jawa Barat, telah dapat dikembalikan sebanyak Rp. 4,5 milyar. Sedangkan sisanya yang Rp. 1 milyar lebih itu masih diusut oleh pemerintah daerah Jawa Barat. Dalam hubungan ini Presiden menginstruksikan agar para pejabat yang terlibat dalam penyalahgunaan uang bimas diajukan ke pengadilan.



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973

Feb 012013
 

HASIL KERJA TEAM PEMBERANTAS KORUPSI

(Presiden Meminta Jaksa Agung Melaporkan Hasil Kerja Team Pemberantasan Korupsi & Dorongan Bagi Pengusaha Nasional)1)

SENIN 2 PEBRUARI 1970, Guna membantu pelaksanaan tugas Komisi Empat, Presiden Soeharto meminta Jaksa Agung untuk melaporkan hasil kerja Team Pemberantas Korupsi (TPK) selama ini kepadanya. Hasil kerja TPK, yang selama ini belum pernah diumumkan kecuali melalui pengadilan, oleh Presiden nantinya akan diserahkan kepada Komisi Empat.

Pada malam harinya, di Hotel Indonesia, Jakarta, telah dibuka Musyawarah Besar Nasional Ekonomi PNI. Musyawarah ini diikuti 200 utusan dari berbagai daerah, anggota-anggota MPRS dan DPR-GR serta ahli ekonomi dari partai tersebut. Dalam amanat tertulis pada acara pembukaannya, Presiden Soeharto antara lain mengatakan bahwa keadaan stabilitas yang menguntungkasn dewasa ini agar digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan Produksi Nasional. Presiden mengungkapkan pula kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong tumbuhnya pengusaha-pengusaha nasional yang sehat dan benar-benar memiliki kemampuan berusaha dan diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan pembangunan yang penting. Dalam hubungan ini Presiden meminta agar PNI merintis jalan ke arah pola kerja yang berorientasi kepada program, dan jika hal tersebut dapat terlaksana maka itu adalah pertanda yang baik bagi PNI.

___________________

1) Dikutip dari buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973.