Apr 292013
 

Sambutan Pak Harto: Musyawarah Kerja Kejaksaan

Sambutan Pejabat Presiden Soeharto Pada Penutupan Musyawarah Kerja Kejaksaan tanggal 27 Juni 1967 di Jakarta. Pidato selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

[scribd id=152766772 key=key-pteicv8v70gli7gron3 mode=scroll]

Mar 102013
 

Presiden Soeharto Beri Amanat Raker Bulog

Ekonomi Beras dan Stabilitas Harga Beras)[1]

KAMIS, 5 Maret 1970, Presiden Soeharto menginstruksikan kepada Bulog agar pembelian beras di dalam negeri dilakukan pada waktu-waktu yang tepat, jumlah yang diperlukan, kualitas yang disyaratkan, serta memegang teguh ketentuan-ketentuan harga minimum yang telah ditetapkan. Demikian antara lain amanat Presiden Soeharto pada pembukaan rapat kerja Bulog di  Istana Negara hari ini.

Presiden juga meminta agar perhatian kepada petani diutamakan dengan memikirkan cara yang lebih baik untuk mengurangi kesusutan padi sejak dari panen, lumbung penyimpanan, sampai ke penggilingan. Para peserta raker diingatkan oleh Presiden bahwa ekonomi kita masih merupakan “ekonomi beras”, sehinga stabilitas harga beras masih tetap merupakan kunci terpenting bagi terwujudnya stabilitas ekonomi dan suksesnya Pelita.  (AFR)



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal 207

Mar 092013
 

Penandatanganan RUU APBN 1969/1970

(Momentum dimulainya Pelaksanaan Repelita Yang Pertama)1

SENIN, 31 MARET 1969, Pukul 9.00 pagi ini bertempat di Istana Merdeka Presiden Soeharto menandatangani RUU APBN 1969/1970. Penandatanganan ini disaksikan oleh para ketua MPRS, DPA – DPR-GR, dan lembaga-lembaga tinggi lainnya, serta seluruh anggota Kabinet Pembangunan. Pada kesempatan itu Presiden menyatakan bahwa saat ini lebih besar artinya daripada sekedar lahirnya UU. Saat ini sangat penting artinya bagi masa depan bangsa kita, karena kita akan segera memasuki tahun pertama pelaksanaan Repelita. Dengan UU ini kita memiliki rencana kerja yang jelas dan terperinci untuk tahun 1969/1970 dalam rangka melaksanakan Repelita 1969/1973. (AFR)

1 Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal 107

Mar 092013
 

Amanat Musyawarah Kerja Kejaksaan

(Kejaksaan Harus Menindak Tegas Pejabat yang Bersalah)1

SENIN, 24 MARET 1969, Presiden Soeharto telah menginstruksikan kepada aparat kejaksaan untuk menindak dengan tegas setiap pejabat pemerintah yang benar-benar bersalah dan menindak mereka yang melancarkan fitnah terhadap pemerintah ataupun pejabat. Hal itu dikatakan Presiden Soeharto dalam amanatnya kepada kurang lebih 50 orang peserta musyawarah kerja Kejaksaan di Istana Negara pagi ini. (AFR)

1 Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal 107

Mar 092013
 

Tenaga Kerja Potensi Pembangunan

(Pengelolaan Tenaga Kerja Harus Tepat dan Integral)1

SENIN, 17 MARET 1969, Dalam sambutan tertulisnya pada pembukaan Konferensi Dinas Departemen Tenaga Kerja ke-2 di Jakarta hari ini, Presiden Soeharto menegaskan bahwa potensi tenaga kerja Indonesia yang demikian besar ini hanya bermanfaat bagi pembangunan nasional bila ada pengelolaan yang tepat dan integral. Untuk itu Presiden telah menginstruksikan agar perluasan lapangan kerja dijadikan salah satu sasaran pembangunan, dan mengambil kebijaksanaan untuk memperbanyak kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersifat padat karya. Disamping itu dikatakan pula oleh Jenderal Soeharto bahwa ia telah meminta Depnaker untuk mencari cara-cara yang tepat sehingga terdapat keseimbangan antara pertambahan penduduk dan kesempatan kerja. (AFR)

1 Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal 107

Mar 082013
 

Produktivitas Nasional dan Kebijakan Urusan Haji

(Produktivitas Nasional Harus Tercermin Dalam Peningkatan Taraf Hidup Rakyat)1

JUM’AT, 07 MARET 1969, Presiden Soeharto mengatakan bahwa masalah pembangunan tidak terlepas dari sikap mental dan pola berfikir, dan bahwa peningkatan produktivitas harus tercermin dalam peningkatan pendapatan nasional dan taraf hidup rakyat banyak. Demikian antara lain dikatakan Presiden dalam amanat tertulisnya pada pelantikan Badan Musyawarah Pimpinan Pusat Produktivitas hari ini di Departemen Tenaga Kerja. Dalam hubungan ini Presiden menegaskan bahwa Pusat Produktivitas Nasional bertujuan untuk mengembangkan prinsip-prinsip produktivitas dengan menanamkan kesadaran didalam sikap mental aparatur pemerintah dan masyarakat.

Hari ini Presiden Soeharto juga mengeluarkan kebijakan baru mengenai penyelenggaraan urusan haji. Dalam kebijaksanaan tersebut ditetapkan bahwa semua penyelenggaraan urusan haji hanya dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini tercantum didalam Keputusan Presiden No. 22/1969 yang dikeluarkan dengan pertimbangan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Dalam keputusan tersebut juga ditetapkan bahwa jumlah jatah haji dan mereka yang naik haji ditetapkan dua tahun sebelum keberangkatan. (AFR)

1 Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal 105

Feb 212013
 

ANJURAN MAHASISWA TURUN KE DESA1

RABU 02 PEBRUARI 1972, Presiden Soeharto, menyarankan agar sebelum menjadi sarjana, para mahasiswa terlebih dahulu turun ke desa selama enam bulan untuk membantu usaha-usaha pembangunan di pedesaan. Demikian disampaikan Presiden Soeharto kepada Menteri Tenaga Kerja/Ketua BUTSI M Sadli.

1 Dikutip dari buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973.

Feb 072013
 

MUSYAWARAH KERJA IKAHI DAN RULE OF LAW

(Penegakaan Hukum Harus Diabdikan Kepada Terwujudnya Kesejahteraan Seluruh Rakyat Yang Berdasarkan Pancasila)[1]

SABTU, 14 PEBRUARI, Datuk Syed Ibrahim bin Omar Alsegaff, seorang tokoh ulama dari Singapura, pagi hari mengunjungi Presiden Soeharto di jalan Cendana, Jakarta. Dalam pertemuan itu ia menyampaikan minatnya terhadap proyek kemanusiaan Irian Barat, gagasan Presiden Soeharto menyentuh hati banyak orang. Dalam rangka itulah ia mengunjungi Presiden dan mengemukakan nita untuk mengangkat 10 anal asal Irian Barat tersebut. Disamping itu ia juga menghadirkan sebuah Al-Qur’an kepada Presiden Soeharto.

Pada hari itu dalam amanat tertulisnya pada pembukaan musyawarah kerja IKAHI, Presiden Soeharto menegaskan bahwa tegaknya hukum merupakan salah satu unsur yang mutlak, baik karena alasan pragmatis maupun idiil. Proses pengadilan yang cepat dan tepat akan memperbesar kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan dan memperlancar tegaknya rule of law. Lebih jauh Presiden mengatakan bahwa syarat-syarat menjadi hakim ialah bahwa seorang hakim harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar, mempunyai keyakinan mengenai nilai-nilai keadilan, pendirianyang kuat, pengetahuan hukum yang mendalam dan sikap yang terpuji baik di dalam maupun di luar pengadilan. Presiden juga menegaskan bahwa penegakan hukum haruslah diabdikan kepada terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat yang berdasarkan Pancasila.


[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973

Jan 302013
 

MEMBERI AMANAT RAKER HANSIP/WANRA

Pembangunan Perlu Kerja Keras[1]

RABU, 12 FEBRUARI 1969. Menhankam/Pangab Jenderal Soeharto mengatakan bahwa pembangunan nasional tidak akan berhasil, apabila hanya diperdebatkan dalam seminar-seminar, rapat-rapat, atau pembahasan dalam tulisan-tulisan saja. Pembangunan hanya akan terlaksana dan dapat dinikmati, apabila seluruh rakyat bekerja keras sesuai dengan kemampuan dan tugasnya masing-masing. Demikian antara lain isi amanat tertulis Menhankam/Pangab Jenderal Soeharto pada pembukaan rapat kerja Hansip/Wanra se-Indonesia yang ke-4 hari ini di Jakarta. Selanjutnya Jenderal Soeharto mengharapkan agar Hansip/Wanra sebagai komponen Hankam dan komponen ABRI dapat mengambil peranan yang aktif dan konkrit guna menggerakkan dan mengerahkan segenap potensi rakyat untuk melaksanakan pembangunan nasional.



[1]     Dikutip dari buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973.