Jun 022014
 

Pengumuman dan Penjelasan Presiden Soeharto Mengenai Pembentukan Kabinet Pembangunan VI

Pengumuman dan Penjelasan Presiden Soeharto mengenai Pembentukan Kabinet Pembangunan VI tanggal 17 Maret 1993 di Jakarta. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

[scribd id=226156863 key=key-t3o9MgEisY1c9DYduD5h mode=scroll]

Mar 272014
 

Pengumuman Dan Penjelasan Presiden Soeharto Mengenai Pembentukan Kabinet Pembangunan V

Pengumuman dan Penjelasan Presiden Soeharto Mengenai Pembentukan Kabinet Pembangunan V tanggal 21 Maret 1988 di Istana Merdeka, Jakarta. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

[scribd id=214121461 key=key-21ad1ke6rs7cn39mdpet mode=scroll]

Sep 032013
 

Pengarahan Presiden Soeharto Dalam Sidang Paripurna Kabinet

Pengarahan Presiden Soeharto Dalam Sidang Paripurna Kabinet Pada Tanggal 31 Juli 1968 di Jakarta. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

[scribd id=164782727 key=key-1pkbxqv1mztxon3c5qp7 mode=scroll]

Aug 312013
 

Pidato Presiden Soeharto Pada Sidang Paripurna Pertama Kabinet Pembangunan

Pidato Presiden Soeharto Pada Sidang Paripurna Yang Pertama Sejak Terbentuknya Kabinet Pembangunan Pada Tanggal 19 Juni 1968 Di Jakarta. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

[scribd id=164471568 key=key-23yo1ptlipk3ead8ado1 mode=scroll]

Jun 012013
 

Presiden Soeharto Umumkan Susunan Kabinet Pembangunan I

(Memulai Panca Krida Pembangunan Dengan Zaken Kabinet/Kabinet Profesional)[1]

 

KAMIS, 6 JUNI 1968, Presiden Soeharto malam ini mengumumkan pembentukan dan susunan Kabinet Pembangunan I, yang terdiri atas 18 menteri departemen dan lima menteri negara. Dengan demikian kabinet ini adalah lebih sederhana bila dibandingkan Kabinet Ampera. Adapun program kabinet ini disebut Panca Krida, yang berisikan:

1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi

2. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)

3. Melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan Ketetapan No. XLII/MPRS/1968 (selambat-lambatnya 5 Juli 1971)

4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat, dan

5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara.

Sebelum membacakan susunan kabinet baru, Presiden mengatakan bahwa kabinet ini lahir dengan bantuan-bantuan, saran-saran dan pertimbangan–ertimbangan dari partai-partai politik, organisasi massa dan perseorangan. Ditambahkan pula bahwa kabinet yang disusun atas dasar semangat dan ketentuan UUD 1945, Ketetapan MPRS No. XLI/1968, dan tata organisasi yang baik, menurut Presiden, merupakan Zaken Kabinet. Oleh sebab itu, Presiden Mengharapkan agar setiap menteri tidak saja mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan mendapat dukungan rakyat secara sendiri-sendiri, melainkan juga menjadikan kabinet sebagai himpunan tenaga-tenaga ahli yang didukung oleh masyarakat luas.

KOMPOSISI KABINET PEMBANGUNAN I

Komposisi lengkap dari Kabinet Pembangunan I (6 Juni 1968-28 Maret 1973) dikemukakan sebagai berikut:

Pimpinan Kabinet: Jenderal Soeharto

Menteri-Menteri:

Menteri Dalam Negeri            : Letjen Basuki Rachmat

Menteri Luar negeri                : H Adam Malik

Menteri Pertahanan/Keamanan

                                                         : Jenderal Soeharto

Menteri Kehakiman                : Prof. Oemar Senoadji SH

Menteri Penerangan              : Laksda. (U) Budihardjo

Menteri Keuangan                   : Prof. Dr. Ali Wardhana

Menteri Perdagangan            : Prof. Dr. Soemitro Djoyohadikusumo

Menteri Pertanian                   : Prof.  Dr. Ir. Thojib Hadiwidjaya

Menteri Perindustrian            : Mayjen. M Jusuf

Menteri Pertambangan         : Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro

Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik

                                                         : Ir. Soetami

Menteri Perhubungan           : Drs. Frans Seda

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

                                                         : Mashuri SH

Menteri Kesehatan                 : Prof. Dr. GA Siwabessy

Menteri Agama                         : KH Muh. Dahlan

Menteri Tenaga Kerja             : Laksda. (L) Mursalin Daeng Mamanggung

Menteri Sosial                            : Dr. AM Tambunan

Menteri Transmigrasi dan Koperasi

                                                         : Letjen. Sarbini

Menteri Negara

Menteri Negara yang membantu Presiden dalam mengkoordinir kegiatan-kegiatan di bidang Ekonomi Keuangan dan Perindustrian

                                                         : Sultan Hamengku Buwono IX

Menteri Negara yang membantu Presiden dalam mengkoordinir kegiatan-kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat

                                                         : KH. Dr. Idham Chalid

Menteri Negara yang membantu Presiden dalam Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara

                                                         : H. Harsono Tjokroaminoto

Menteri Negara yang membantu Presiden dalam Pengawasan Proyek-Proyek Pemerintah

                                                         : Prof. Dr. Soenawar Soekowati

Menteri Negara yang membantu Presiden dalam Penyelenggaraan Hubungan antara Pemerintah dengan MPR, DPR-GR, dan DPA

                                                         : HMS Mintaredja SH

Susunan kabinet ini mengalami perubahan pada tanggal 9 September 1971, yakni sebagai berikut:

Menteri Agama                         : Prof. Dr. Mukti Ali

Menteri Tenaga Kerja             : Prof. Dr. M Sadli

Menteri Sosial                            : HMS Mintaredja SH

Menteri Negara Urusan Perencanaan Pembangunan

                                                         : Prof. Dr. Widjoyo Nitisastro

Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara

                                                         : Prof. Dr. Emil Salim

Menteri Negara Urusan Pertahanan dan keamanan

                                                         : Jenderal M Panggabean

 Jabatan Menteri Negara Penghubung Pemerintah dengan MPRS/DPR-GR/DPA dihapuskan. (AFR)


[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal. 21-22.

May 012013
 

Pidato Pak Harto: Sidang Kabinet Ampera

 

Pidato Pejabat Presiden Soeharto/Ketua Presidium Kabinet Ampera pada Sidang Kabinet Ampera tanggal 13 Juli 1967 di Jakarta. Pidato selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

[scribd id=152972945 key=key-2ovlo5c1cvdwuzie1jc8 mode=scroll]

Apr 032013
 

Presiden Soeharto Pimpin Sidang Paripurna Kabinet

(Mendengarkan Laporan Para Menteri)[1]

RABU, 30 APRIL 1969, Hari ini Presiden Soeharto memimpin sidang Paripurna Kabinet Pembangunan bertempat di Istana Merdeka. Ini merupakan sidang kabinet lengkap yang pertama sejak dimulainya Pelita. Sidang tersebut antara lain memutuskan untuk menunda kunjungan kenegaraan Presiden Soeharto ke-Eropa, disamping mendengarkan laporan dari beberapa orang menteri. Prof Dr. Widjojo Nitisastro melaporkan tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam pertemuan IGGI, yaitu bahwa negara-negara donor tersebut akan memberikan bantuan kepada Indonesia dengan syarat-syarat yang lebih ringan daripada tahun yang lalu. Sementara itu Menteri Keuangan Ali Wardhana melaporkan tentang penghapusan uang muka bea masuk yang selama ini dikenakan kepada barang-barang impor golongan B dan C. dengan penghapusan tersebut diharapkan akan dapat memperlancar usaha-usaha impor. Menteri Perdagangan Sumitro Djojohadikusumo melaporkan bahwa harga sembilan bahan pokok dalam bulan April 1969 menurun sebesar 4,65%  dibandingkan bulan Maret. Sedangkan Gubernur Bank Central Radius Prawiro menyampaikan bahwa kurs BE adalah stabil dan kurs DP wajar; jumlah deposito bdan tabungan berhadiah terus meningkat. (AFR)



[1]  Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal. 116-117.

Apr 012013
 

Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR-GR oleh Ketua Presidium AMPERA Jenderal Soeharto

 

Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR-GR oleh Ketua Presidium AMPERA Jenderal Soeharto pada tanggal 6 September 1966. Materi jawaban pemerintah dikemukakan sebagai berikut:

[scribd id=152125651 key=key-1590j1s6bziju6hnr1u2 mode=scroll]

Mar 232013
 

Pidato Jenderal Soeharto September 1966

Selaku Ketua Presidium Kabinet AMPERA

KETERANGAN PEMERINTAH TENTANG KEBIDJAKSANAAN PEMERINTAH DALAM USAHA MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA DENGAN DJALAN MENGINTENSIFKAN PEMUNGUTAN PADJAK[1]

 

Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air,

Sebagimana Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air mengetahui, Kabinet AMPERA dibentuk berdasaran tuntutan rakjat, bahkan Dwi-Dharma Tugas dan Tjatur Karya Program-nja djuga ditjetuskan sendiri oleh Rakjat, melalui wakil-wakilnya dalam Sidang Umum ke-IV Madjelis Sidang Permusyawaratan Rakjat yang lalu,

Maka mendjadi pedoman Pemerintah untuk melaporkan setiap kebidjaksanaan dan tindakan-tindakannja yang prinsipil kepada Rakjat, baik setjara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan Rakjat. Dengan memberikan keterangan dan laporan ini diharapkan rakjat akan dapat memahami latar belakang keadaan dan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan yang diambil oleh Pemerintah, sehingga Rakjat dapat mengikuti dan mejakini maksud Pemerintah yang positif.

Dengan adanya pengertian dan kejakinan dari Rakjat itu, Pemerintah jakin pula, bahwa Rakjat pasti akan membantu, bahkan mengambil peranan aktif dalam pelaksanaannja.

Inilah salah satu rintisan Pemerintah pula untuk bersama-sama mentjiptakan sebagian aspek orde-baru, ialah mentjiptakan hubungan yang serasi dan berdasarkan kekeluargaan antara Rakjat dan Pemerintah, salah-satu landasan terpenting dari keseluruhan bangunan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada kesempatan ini akan kami laporkan kepada Rakjat tentang kebidjaksanaan dibidang perpadjakan dalam rangka usaha mentjiptakan stabilisasi ekonomi, suatu tindakan yang oleh Pemeritah dianggap penting dan harus dilakukan segera, serentak dan berentjana.

Saudara-saudara sekalian,

Saja tidak akan mengkambinghitamkan Pemerintah zaman pra-GESTAPU/PKI dengan segi-segi negatif berupa kebobrokan ekonomi jang ditinggalkan; sebab masalahnya sekarang ialah, bagaimana menanggulangi kesulitan-kesulitan Rakjat dengan tjara yang tjepat, adil dan dipahami oleh Rakjat.

Kenyataan sekarang yang kita alami adalah kemerosotan ekonomi yang telah berlangsung selama beberapa tahun terachir, yang apabila tidak segera diatasi akan sangat membahajakan.

Kemerosotan ekonomi itu djelas dilihat oleh Pemerintah melalui angka-angka statistik maupun jang langsung terasa oleh Rakjat, Pegawai Negeri, Buruh, Pekerdja, Tani, Pradjurit, dan mereka yang berpenghasilan tetap; jang kesemuanya itu diakibatkan oleh arus INFLASI jang mengganas.

Sumber utama inflasi itu ialah, DEFISIT pada Anggararan, Pendapatan dan Belandja Negara, jang disebabkan karena:

  1. djumlah pengeluaran Negara (termasuk didalamnya kredit) jang terus meningkat;
  2. arah pengeluaran jang banjak jang bersifat konsumtif;
  3. djumlah penerimaan Negara jang naik setjara lamban;
  4. Pola penerimaan Negara jang terpaksa dititik-beratkan pada padjak-padjak tidak langsung jang djalin-mendjalin pula dengan faktor-faktor politis dan non-ekonomis jang lain.

Kenjataan jang kita warisi ialah, bahwa ketjepatan pertambahan pengeluaran, djauh melebihi ketjepatan tambahan penerimaan; secara nominal (djumlah angka) penerimaan Pemerintah senantiasa bertambah, tetapi setjara riil penerimaan itu merosot. Dalam hubungan ini baiklah saja ketengahkan sekedar perbandingan, ialah pada tahun 1960 penerimaan Pemerintah berdjumlah 13,6% dari pendapatan Nasional, maka pada tahun 1965 telah merosot menjadi 1,5% sadja. Uang jang beredar pada permulaan 1966 berdjumlah Rp. 2,8 miljar Uang Baru, sedangkan akhir bulan Djuli 1966 menjadi Rp. 10 miliar Uang Baru.

Saudara-saudara sekalian,

Keadaan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemeritah telah bertekad untuk meng-erem bertambahnya uang jang beredar, dengan setjara berangsur-angsur menekan defisit dan akhirja menghilangkannja.

Tindakan pemerintah ini dilandaskan pada Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XXIII/MPRS/1966, jakni dengan tjara:

  1. Meningkatkan peneriman Negara;
  2. Penghematan berentjana jang sungguh-sungguh dan efektif.

Pemerintah berterus-terus menjampaikan kepada Rakjat, bahwa pertengahan tahun 1966 adalah periode jang sangat kritis. Sebab-sebab pokok inflasi harus segera di-tiadakan dalam 2 tahun jang akan datang dan sekurang-kurangnja dalam waktu 4 bulan jang akan datang harus sudah ada persiapan ke arah itu.

Saudara-saudara sekalian,

Salah satu sebab menurunnja penerimaan Negara adalah terbengkelainja padjak atas laba, pendapatan dan kekajaan. Sumber perpadjakan jang potensiil tidak digali dan tidak dipergunakan sebagaimana mestinja, sedang dilain fihak terdapat praktek-praktek untuk menghindarkan diri dari pembajaran padjak setjara besar-besaran. Pola penerimaan Negara oleh karenanja terpaksa dititik-beratkan pada sektor perdagangan luar negeri dan padjak-padjak tidak langsung lainnya.

Pemerintah ingin Rakjat memahami masalah padjak ini setjara wadjar dan Pemerintah akan berusaha sekeras-kerasnya untuk memperlakukan perpadjakan itu setjara wadjar; artinja diurus dengan tepat dan diarahkan kepada sasaran jang tepat pula.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pemerintah akan mengefektifkan sasaranja pada padjak langsung, jaitu padjak atas pendapatan, kekajaan dan laba.

Padjak langsung ini pada waktu-waktu yang lalu tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinja, karena disamping setjara objektif memang memerlukan aparat jang besar dan peralatan jang tjukup, maka setjara subjektif padjak langsung ini mengenai apa jang dinamakan “golongan-golongan besar” (seperti pengusaha-pengusaha asing maupun nasional, perusahaan-perusahaan, pembesar-pembesar dan sebagainja) jang kurang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewadjibannya dan kurang membantu Pemerintah dalam menggunakan padjak-padjak langsung sebagai alat guna mengatasi inflasi.

Golongan ini diperkirakan berdjumlah hanja kira-kira 1 djuta orang, tetai menikmati lebih dari separoh pendapatan Nasional.

Kebidjakan Pemerintah dibidang perpadjakan adalah meningkatkan penerimaan padjak-padjak langsung ini, yang djelas bukan massa Rakjat jang akan menjadi sasarannja.

Kebidjaksanaan ini dinilai wadjar, adil dan sehat; sebab padjak langsung itu;

  1. Bersifat selektif, jang terkena bukan massa Rakjat;
  2. Dapat mengurangi jurang perbedaan menjolok dalam pendapatan, kekajaan dan tingkat hidup, sehingga tjita-tjita keadilan sosial dapat lebih didekati lagi;
  3. Dapat digunakan sebagai alat menanggulangi inflasi, karena kelebihan uang dalam djumlah besar yang djustru dipegang oleh sebagian sangat ketjil masjarakat dapat dipungut kembali.

Dalam rangka usaha inilah, maka dalam waktu jang sesingkat-singkatnja, Pemerintah akan melakukan aksi-aksi dalam rangka program peningkatan dan intensifikasi perpadjakan, antara lain dengan:

  1. Mengintensifkan pemungutan dan penagihan padjak-padjak; terutama di kota-kota besar.
  2. Mengadakan tjara-tjara pemungutan jang efektif dan efisien, antara lain dengan mengadakan peraturan kewadjiban memiliki surat padjak;
  3. Penjederhanaan djenis padjak;
  4. Streamlining aparat pemungut padjak;
  5. dan sebagainya;

Jang pelaksanannja dipertanggung djawabkan kepada mereka jang berkompeten dan achli ialah petugas-petugas dari Departemen Keuangan dengan bantuan instansi-instansi lainnja.

Pemerintah menjadari kesulitan-kesulitan jang akan dihadapi oleh aparatur padjak dalam melaksanakan aksi-aksi tersebut diatas, chususnya dalam menghadapi para wadjib-padjak, “orang-orang besar” ini, jang karena kekajaan, pengaruh dan kekuasannja biasanya menjadi “kebal padjak”.

Terhadap mereka perlu diingatkan bahwa orde baru jang menjadi tuntutan Rakjat, mewadjibkan Pemerintah bertindak konsekwen, tegas dan merata.

Kepada para wadjib-padjak, Pemerintah menjerukan, untuk menjadari kritisnja keadaan perekonomian kita dewasa ini, dan meminta kerelaan untuk setjara djudjur menjerahkan sebagian dari pendapatan, kekajaan dan laba, jang memang menjadi hak milik Negara, berupa padjak-padjak langsung untuk dimanfaatkan demi kepentingan seluruh rakjat, termasuk saudara-saudara; pendapatan, kekajaan dan laba jang Saudara-saudara miliki itu, tidak mungkin Saudara peroleh tanpa adanja Negara, miliknja Rakjat ini.

Permintaan pemeritah ini adalah wadjar, karena Negara tidak akan menuntut dari apa jang memang bukan menjadi hak atau bagiannja untuk Negara, berdasarkan nilai-nilai keadilan dan berlandaskan hukum jang berlaku.

Sekali lagi Pemerintah meminta agar kebidjaksanaan ini benar-benar difahami, chususnya sebagai salah satu alat menanggulangi inflasi; sebab inflasi itu sendiri hakekatnja adalah ketidak-adilan. Inflasi adalah djenis padjak yang amat besar, dan tidak adil, jang menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan bagi sebagian besar massa Rakjat, karena terpusatnya kekayaan jang dinikmati oleh sebagian golongan orang sadja.

Saudara-saudara sekalian,

Demikianlah keterangan dan seruan saja atas nama Pemerintah mengenai usaha-usaha jang penting dan prinsipil dalam rangka stabilisasi ekonomi.

Semoga Tuhan Jang Maha Esa memberkahi kita semua.

Sekian dan terima kasih.

Djakarta, September 1966

Presidium Kabinet AMPERA

K E T U A

SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.


[1] Pidato Ketua Presidium Kabinet AMPERA RI, Jenderal Soeharto, September 1966. Pidato ini disalin ulang sesuai aslinya, dari teks asli yang sekarang diarsipkan dalam bentuk micro film. Tulisan ini masih menggunakan ejaan lama. Dalam arsip tersebut, tanggal penyampaian pidato ini tidak tercantum.