Oct 162013
 
Presiden Soeharto

Diangkatlah Saya Jadi Presiden RI yang Kedua [1]

Para mahasiswa masih terus mengkritik pemerintah. Padahal sebentar lagi akan dilangsungkan Sidang Umum V MPRS; di bulan Maret. Maka saya terima para mahasiswa itu dan bicara dengan mereka dua jam lamanya. Dalam kesempatan itu saya nyatakan kepada mereka, bahwa saya sependapat dengan mereka. Perubahan-perubahan pokok harus dilakukan. Tetapi harus dengan jalan konstitusional, kata saya.

Lalu saya mengusulkan kepada para mahasiswa itu: apakah wakil­wakil mahasiswa di parlemen ditiadakan saja atau anggota-anggotanya diganti. Ternyata wakil mereka mengusulkan, supaya para mahasiswa anggota parlemen itu tidak lagi ditunjuk dengan alasan seperti sebelumnya, seolah-olah mereka mewakili mahasiswa. Tentang nasib mereka, saya dipersilakan memutuskan sendiri, karena pengangkatan di masa lalu juga lebih merupakan privilege Presiden ketimbang sebagai utusan gerakan-gerakan mahasiswa, kata mereka.

“Baik”, kata saya. Dan rupanya pertemuan kami itu memuaskan para mahasiswa. Dengan begitu sejumlah tokoh dari lingkungan mahasiswa itu duduk dalam DPR-GR, di Fraksi Karya Pembangunan yang baru dibentuk. Dan mereka mengikuti Sidang Umum MPRS di bulan Maret 1968.

*

Menjelang Sidang Umum MPRS di bulan Maret 1968 itu saya sudah dihubungi oleh para tokoh partai dan rekan-rekan dari keempat angkatan, mengajak saya untuk sedia tetap duduk sebagai pimpinan negara. “Tidak ada orang lain,” begitu lagi kata mereka. Saya ingat apa yang Sudah saya ajukan kepada Bung Karno, tetapi ternyata tidak mendapat sambutan yang saya harapkan.

Menjawab ajakan-ajakan para tokoh partai-partai dan rekan-rekan saya itu, saya katakan,”Terserah. Saya sedia menerima apa yang diputuskan oleh wakil-wakil rakyat.” Maka Sidang MPRS pun dilangsungkan. Saya memasuki ruangan sidang MPRS itu dengan mengenakan pakaian sipil, memakai peci.

Ketua MPRS, Abdul Haris Nasution, membuka sidang itu. Lalu saya menyampaikan laporan, dalam nada seperti tahun yang lalu. Dan seperti di depan sidang DPR-GR saya mengajukan fakta-fakta dan data-data, serta menekankan pentingnya pembangunan ekonomi. Sidang MPRS itu tentunya ramai berdebat. Malahan sebagian dari mereka sempat berunding di rumah saya, sampai larut malam, sampai subuh. Akhirnya kesepakatan didapat. Saya diangkat sebagai Presiden penuh, sebagai Presiden RI yang kedua, dengan tugas-tugas berikutnya.

*

Dalam pidato setelah saya dipilih menjadi Presiden penuh, saya sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kepercayaan dan kehormatan yang untuk kesekian kalinya dilimpahkan oleh Majelis kepada saya. Saya nyatakan bahwa tidak semua persoalan telah terpecahkan, akan tetapi ini tidak berarti bahwa demokrasi telah gagal di Indonesia.

“Kami hanya ingin mengulangi janji kami, bahwa kami tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan Majelis dan kami berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan janji itu”, kata saya. “Kami akan tetap berpegang kepada prinsip-prinsip Orde Baru yang telah kita letakkan bersama. Prinsip yang selalu akan kami pegang teguh dalam melaksanakan tugas MPRS yang dipikulkan kepada kami adalah menegakkan hukum, menegakkan konstitusi, dan menegakkan demokrasi “

Demokrasi yang bagaimana yang saya pikirkan tepat untuk kita? Ada beberapa model demokrasi, dan itu tidak bisa kita tiru dan kita terapkan begitu saja di negeri kita semasa kita mencari kestabilan politik dan melaksanakan pembangunan kita.

Kenyataan-kenyataan menyadarkan kita, bahwa tidak ada satu model pembangunan pun yang mungkin telah berhasil dalam menjawab persoalan-persoalan kehidupan suatu bangsa, dapat diterapkan begitu saja pada bangsa yang lain.

Demokrasi yang kita jalankan adalah Demokrasi Pancasila, yang norma-norma pokoknya, hukum-hukum dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila berarti Demokrasi, Kedaulatan Rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang lainnya. Hal ini berarti bahwa penggunaan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, harus menjamin dan memperkokoh persatuan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila berpangkal tolak dari paham kekeluargaan dan gotong royong.

Demokrasi Pancasila bukan ditentukan oleh ‘paksaan kekuatan’, melainkan kebulatan mufakat yang dikedepankan sebagai hasil hikmah kebijaksanaan. Tidak satu golongan pun boleh a priori mempertahankan atau memaksakan kehendak atau pendiriannya. Jelas di dalamnya menolak diktatur, baik diktatur perseorangan, diktatur golongan, diktatur kelas, maupun diktatur militer. Jelas pula di dalamnya menolak liberalisme, menolak diktatur mayoritas terhadap minoritas. Walaupun demikian prinsip Demokrasi Pancasila, hal ini tidak berarti kelemahan dalam mengambil keputusan. Apabila benar­-benar prinsip kepentingan rakyat yang didahulukan, apabila benar­-benar prinsip kepentingan bersama yang diutamakan, apabila benar-­benar keadilan dan kebenaran yang dijadikan ukuran, kebulatan mufakat tentu dapat tercapai. Saya yakin akan hal ini.

Cara kita melaksanakan demokrasi kita, yang menjamin hak perseorangan, terlihat dalam apa yang disebut “hikmat kebijaksanaan untuk mufakat berdasarkan musyawarah dan perwakilan.” Demokrasi Pancasila haruslah berusaha mencapai keserasian antara kepentingari individu dan masyarakat dan tidak membiarkan penindasan golongan lemah oleh golongan kuat, baik melalui cara-cara ekonomi ataupun politik. Dengan demikian, kita memandang masyarakat Pancasila sebagai masyarakat yang sosialistis religius. Ciri-ciri yang utama ialah, secara singkat: tidak dapat menyetujui adanya kemelaratan, keterbelakangan, pertentangan, pemerasan, kapitalisme, feodalisme, kediktaturan, kolonialisme dan imperialisme. Ini yang saya pilih dengan keyakinan.

Dalam kesempatan itu saya bicara pula mengenai situasi ekonomi. Saya tekankan bahwa kita harus sadar, kemerosotan ekonomi yang kita alami sungguh serius, sementara kita harus ingat bahwa usaha pembangunan tidak mengenal keajaiban; bahwa jalan ke arah pembangunan tidaklah licin dan mudah, dan sangat diperlukan kerja keras, dana dan usaha dan bahkan pengorbanan untuk memungkinkan pembangunan yang sesuai dengan rencana yang kita tetapkan.

Usai saya diangkat menjadi Presiden RI yang kedua pada tanggal 27 Maret 1968 itu, hampir tengah malam saya meninggalkan gedung MPRS itu. Esok harinya, saya terbang ke Jepang dan terus ke Kamboja. Sementara itu saya menerima sepucuk surat dari Bung Karno yang sudah berada di Istana Bogor, mengucapkan selamat dan menyatakan bahwa beliau tidak berkeinginan untuk menjadi Presiden kembali serta minta diizinkan untuk pindah ke rumah pribadinya di Batutulis, di Bogor. Saya luluskan keinginan Proklamator kemerdekaan kita itu.

Dalam pada itu kami sendiri pindah dari rumah di Jalan Haji Agus Salim ke rumah di Jalan Cendana. Yang mengurus soal keamanan menganggap lebih baik pindah, karena di belakang rumah di Jalan Haji Agus Salim berdiri gedung tinggi. Keamanan diri kami tentunya sangat dijaga. Maklumlah.

***



[1]     Penuturan Presiden Soeharto, dikutip dari buku “Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya” yang ditulis G. Dwipayana dan Ramadhan KH, diterbitkan PT Citra Kharisma Bunda Jakarta, tahun 1982, hal 225-228.

Mar 292013
 
Ketua Presidium Kabinet Letjen Soeharto sedang mengumumkan Kabinet Ampera, 1 Juli 1966

Tak Ingin Goncangan Lebih Keras

(Detik-Detik Pergantian Presiden Soekarno-Presiden Soeharto)[1]

 

Tanggal 27 Maret 1966 Presiden Soekarno mengumumkan Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi, terdiri atas Presidium Kabinet dengan enam Waperdam. Saya diantara keenam Waperdam ad interim merangkap Men. Hankam/Panglima AD/Kas Koti itu bersama dr. Leimena, Pak Idham Chalid, Dr. Roeslan Abdulgani, Sri Sultan Hamengku Buono IX, dan Pak Adam Malik.

Keputusan Presiden Soekarno ini bukan menyenangkan orang banyak melainkan malahan menjadi cemoohan. Kabinet ini mendapat julukan “Kabinet 100 Menteri”. Pro dan kontra muncul lagi dengan hangat. Dan Demonstrasi pun bergerak lagi.

Ketua Presidium Kabinet Letjen Soeharto sedang mengumumkan Kabinet Ampera, 1 Juli 1966

Ketua Presidium Kabinet Letjen Soeharto sedang mengumumkan Kabinet Ampera, 1 Juli 1966

Mengenai susunan kabinet yang baru itu saya jelaskan bahwa ini adalah tahap pertama dan bukan merupakan hasil maksimal yang bisa dicapai. Memang suasana waktu itu masih berada dalam jalur gagasan Presiden Soekarno, dalam merumuskan konfrontasi terhadap Malaysia, mengganyang Nekolim dan bersiap untuk menyelenggarakan Conefo.

Sementara itu anggota-anggota DPR-GR yang dari PKI atau ormasnya sudah diganti dengan tokoh-tokoh baru, dengan tokoh-tokoh yang mendukung Orde Baru. Dan Jenderal Nasution yang tidak duduk dalam Kabinet sudah dicalonkan menjadi Ketua MPRS.

Di perjalanan ini sudah ada bisik-bisik kepada saya, untuk merebut kekuasaan dengan kekerasan. Tapi tak pernah terlintas satu kalipun dibenak saya untuk melakukannya. Maka saya menghindarkan diri dari godaan untuk berbuat seperti apa yang dibisikkan di telinga saya itu. Saya tetap berfikir, memberi nafas pada kehidupan demokrasi sangat perlu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saya tetap teguh dalam pendirian, tidak akan mewariskan lembaran sejarah hitam dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menggunakan kekuatan senjata merebut kekuasaan (atau coup) sebab sekali terjadi akan terus bisa terjadi seperti di Amerika Latin atau Afrika.

***

Pada bulan Juni 1966 dilaksanakan Sidang Umum IV MPRS yang memilih Jenderal Nasution sebagai ketua MPRS dan menetapkan pengukuhan atas “Supersemar”.  Dengan ini, saya mendapat mandat dari MPRS untuk menjalankan segala sesuatu yang berkenaan dengan “Supersemar” itu. Mandat ini mempermudah saya untuk bertindak. Di samping itu sidang MPRS ini mensahkan pembubaran PKI, memutuskan melarang Marxisme-Leninisme, Komunisme di atas bumi Indonesia ini dan mengusulkan dibentuknya sebuah panitia peneliti tentang ajaran Pemimpin Besar Revolusi. MPRS juga membubarkan Kabinet Dwikora yang dipimpin oleh Bung Karno dan saya diminta membentuk satu kabinet baru.

Saya melaporkan pada pembukaan sidang MPRS itu apa-apa yang sebenarnya, dengan berusaha mengelakkan timbulnya emosi yang tidak kita inginkan.

Saya bicara sehati-hati mungkin. Saya tidak menginginkan goncangan yang lebih keras terjadi di negeri kita ini.

Berkenaan dengan tuduhan keterlibatan Bung Karno dalam Peristiwa 30 September itu, saya katakan, “dengan latar belakang atau dengan tujuan untuk mengamankan garis-garis besar politik sebagai yang diterangkannya, Presiden, yang menurut perasaan kita yang adil dan benar mestilah mengambil tindakan-tindakan hukum terhadap pelaku-pelaku utama dari Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia, telah membiarkan pelaku-pelaku itu. Sebaliknya beliau telah bertindak untuk keuntungan yang tidak langsung bagi G.30.S/PKI dan telah melindungi pemimpin-pemimpin G.30.S/PKI. Tindakan-tindakan tersebut telah menjelaskan dan menunjukkan satu kenyataan, membuktikan pelanggaraan undang-undang pidana, sekalipun tujuannya yang utama bukanlah untuk membantu G.30.S/PKI, tetapi untuk menyelamatkan politiknya”.

Saya tahu, bahwa di luar gedung MPRS itu mahasiswa-mahasiswa dan Kesatuan-kesatuan Aksi mengerahkan barisan-barisan mereka, memenuhi jalanan Jakarta untuk menunjang wakil-wakil rakyat yang berada di dalam gedung MPRS. Kecaman mereka terhadap Presiden Soekarno semakin bertambah hebat. Dan sejumlah orang yang berada di dalam gedung MPRS itu punya pikiran yang sama dengan mereka yang berhati panas itu.

Dalam pada itu saya katakana di depan sidang itu, kita mesti sanggup membarengi kekuasaan dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat ini. Evaluasi kita tentang realitas yang terdapat dalam masyarakat adalah adanya suatu konflik sekarang ini tidak saja menimbulkan satu konflik secara konstitusional antara Presiden Soekarno dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, tetapi juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan politik di antara berbagai lapisan masyarakat, baik sipil maupun anggota-anggota Angkatan Bersenjata, sekalipun mereka sudah mempunyai pikiran dan motif yang sama.

Saya mengingatkan anggota-anggota MPRS itu untuk tidak mengambil sesuatu tindakan yang terlampau drastis, yang jelas akan menimbulkan ketegangan politik dan yang akan menimbulkan pertentangan fisik, Karena Angkatan Bersenjata akan terlibat di dalamnya, sehingga sebagian besar rakyat akan terganggu hidupnya dan Orde Lama akan mendapat angin.

“Jangan biarkan generasi ini disalahkan oleh generasi yang akan datang karena tindakan-tindakan mereka yang tidak sesuai terhadap seorang pemimpin rakyat yang patriotik,” kata saya.

Dalam kesempatan ini Presiden Soekarno yang diminta pertanggungjawabannya, berpidato dengan judul “Nawaksara”. Tetapi sidang menghadapinya dengan nada tidak puas, meminta kepada Presiden untuk melengkapi laporan tentang pertanggungjawabannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, khususnya tentang sebab-sebab peristiwa G.30.S/PKI dan epilognya serta sebab-sebab menurunnya keadaan ekonomi dan moral.

Sidang itu mencabut gelar “Pemimpin Besar Revolusi” dan gelar “Presiden seumur hidup” dinyatakan tidak mengandung kekuatan hukum.

Namun, saya tidak mempunyai niat untuk menggeser Bung Karno dari kedudukannya sebagai Presiden, sekalipun saya tahu dan sudah saya dengar bahwa sementara pihak menghendaki demikian.

Sidang Umum MPRS itu menetapkan, Pemilu dicanangkan untuk diadakan paling lambat tanggal 5 Juli 1968. Dalam pada itu kedudukan Bung Karno sebagai Presiden tidak diganggu gugat oleh Sidang Umum MPRS ini. Beliau masih tetap sebagai Presiden.

Di luar sidang MPRS itu mahasiswa-mahasiswa dan pemuda-pemuda gerah dengan kecaman mereka terhadap Presiden Soekarno semakin bertambah. Saya mencoba menenangkan mereka, menenangkan perasaan dan pikiran mereka yang menyangkut masalah Bung Karno. Saya jelaskan, tidak ada persoalan memihak atau menentang Bung Karno. Keadilan yang mesti kita tegakkan !. Dan saya harapkan, mereka akan mengerti apa yang saya ungkapkan di Sidang Umum MPRS itu.

***


[1] Penuturan Presiden Soeharto, dikutip langsung dari buku “Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya”, (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 1989), Hal. 175-178)

Mar 152013
 

KENANGAN TAK TERLUPAKAN

Penuturan : Sujarwo - Reporter  RRI  (1954-1976) [1]

 

Pak Harto berusaha untuk tidak mempunyai musuh, untuk itu beliau selalu akomodatif. Sebagai orang Jawa yang kental dalam spiritual, beliau mempercayai adanya “wisik” yang untuk orang awam secara langsung sulit dibuktikan. Saya percaya, tindakan-tindakan Pak Harto sebagian besar berdasarkan “wisik” yang diterimanya.

Sujarwo pada saat ini adalah anggota “Persaudaraan Wartawan Istana” paling senior, dengan usianya yang sudah mencapai 88 tahun (2013). Berpengalaman meliput kegiatan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto dalam kurun waktu pengabdiannya sejak tahun 1954 hingga 1976 di Istana Kepresidenan. Mengawali kariernya di Radio Republik Indonesia (RRI) dan ia pun salah-seorang pendiri buletin KNI. Mengenal Pak Harto sejak awal revolusi (1946-1949), saat terjadinya “Serangan Oemoem Satu Maret”. Ia menjadi bagian dari Pasukan Wehrkreise III, yang bertugas di Magelang, bertanggungjawab menghambat tentara Belanda di Semarang yang menuju ke Yogyakarta. Letnan Kolonel Soeharto adalah Komandan Wehrkreise III. Setelah tahun 1949 itu, ia bertemu Pak Harto seusai berlangsungnya demobilisasi dan pemulihan pemerintahan. Ia hijrah ke Jakarta dan ketika sudah bertugas di Radio Republik Indonesia (RRI)meliput kegiatan Presiden Soekarno, dilanjutkan meliput kegiatan Presiden Soeharto hingga tahun 1976.

Mengingat usianya yang sudah uzhur, maka Koordinator Tim Pewawancara (Koos Aroemdanie) yang mengunjungi rumahnya di Padalarang, Jawa Barat, kemudian menuliskan penyampaian panjang mengenai kegiatan liputannya. Walau usianya sudah 87 tahun, namun daya ingatnya masih bisa kami andalkan. Segudang pengalamannya sebagai Tentara Pelajar semasa perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan Belanda, bergerilya di daerah Magelang dan Kedu tergabung di dalam Pasukan Werhkreise III. Kemudian menjadi guru dan reporter  RRI. Berkat pengalamannya itu, ia pun kerap disebut bak kamus berjalan. Kini Sujarwo menjadi anggota Legiun Veteran RI yang masih aktif mengikuti pertemuan-pertemuan yang berlangsung setiap bulan.

 

Meliput Situasi Pasca G-30-S/PKI:

Tuntutan Rakyat dan Mahasiswa

Sujarwo menyayangkan saat terjadinya kudeta G-30-S/PKI, tak berada di Jakarta. Bersama sejumlah wartawan ibukota lainnya, Sujarwo mengikuti Menteri Perindustrian Teksil Mayor Jenderal Ashari Danudirdjo ke Jawa Timur, meresmikan Pabrik Tekstil Grati di Grati pada tanggal 1 Oktober 1965. Oleh karena itu, ia tak berkesempatan berada di Kantor Pusat RRI, Jakarta, sehingga tak bisa menjadi peliput pertama dalam peristiwa tragis tersebut. Namun hari-hari selanjutnya pasca peristiwa kudeta PKI itu, ia bisa aktif meliput seputar kegiatan Pak Harto.

Tatkala Indonesia berhasil mengatasi peristiwa G-30-S/PKI, di bawah Komando Panglima KOSTRAD, Mayor Jenderal Soeharto, menurut penuturan Sujarwo, selanjutnya Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Jenderal Abdul Harris Nasution, bertindak cepat. Jenderal berbintang empat inipun merespons tuntutan mahasiswa dan rakyat, agar segera dilakukan pergantian Pimpinan Nasional. Setelah melalui proses tarik-ulur di dalam tubuh MPRS dan DPR-GR, Jenderal Nasution berhasil membawa Soeharto menempati posisi Pejabat Sementara Presiden (1967).

Selaku Ketua MPRS, Jenderal A.H. Nasution menyampaikan penunjukkan Ketua Presidium Kabinet Ampera, Letnan Jenderal Soeharto itu kepada Presiden Soekarno. Dalam percakapan antara Presiden Soekarno dengan Jenderal Nasution tersebut, sempat ditanyakan alasan Ketua MPRS memilih Soeharto. Dengan tegas Nasution menyampaikan bahwa selama ini Soeharto memiliki reputasi militer yang sangat baik. Selain itu telah berhasil mengatasi kemelut yang ditimbulkan oleh PKI.

Pak Harto: “Saya Cuma Tentara”

Sebagai Panglima KOSTRAD, Mayor Jenderal Soeharto berhasil cepat mengatasi kekejaman Partai Komunis Indonesia dalam melakukan kudeta pada tanggal 30 September 1965. Lebih jauh, selaku Pejabat  Presiden Pak Harto pun sudah berupaya sekuat tenaga melaksanakan pemulihan kondisi keamanan, ketertiban serta perkembangan politik di dalam negeri. Di sisi lain, keresahan mahasiswa dan rakyat menilai munculnya “dualisme” Kepemimpinan Nasional. Yakni, antara Bung Karno selaku Presiden de facto dengan Pak Harto selaku pengendali pemerintahan sebagai Pejabat Presiden. Sejumlah Kesatuan Aksi yang diprakarsai oleh Kesatuan Aksi Mahasiwa Indonesia (KAMI) — yang terbentuk tahun 1966 — menyerukan tuntutan “Tritura”. Tak lepas pula, menuntut agar MPRS melakukan pergantian pimpinan nasional. Begitulah setidak-tidaknya yang sempat berkembang di tengah-tengah masyarakat dan para mahasiwa. Kesan ini makin mengemuka saat-saat menjelang Sidang Istimewa MPRS. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan situasi tersebut MPRS segera menentukan sikap.  Apalagi demonstrasi sudah marak di mana-mana, tidak saja di Jakarta.

Sujarwo yang tak pernah absen meliput saat demi saat perkembangan situasi dan kondisi pasca G-30-S/PKI itu, menjadi saksi bagaimana perjuangan Ketua MPRS Jenderal Nasution mencalonkan Soeharto sebagai calon tunggal pengganti Soekarno, dengan pertimbangan ; Pertama, secara rasional suku Jawa adalah mayoritas dan sejak awal perjuangan tokoh-tokoh nasional yang muncul mayoritas dari suku Jawa. Kedua, secara kultural masyarakat suku Jawa akomodatf dan toleran. Ketiga, prestasi militer dan kepemimpinan Pak Harto sudah terbuktikan.

 Kesimpulan akhir Jenderal Nasution, untuk jangka yang cukup lama Indonesia masih harus dipimpin oleh seseorang yang berasal dari Jawa. Pada saat itu Jenderal Soeharto dinilai sebagai  “orang Jawa” yang sering ditafsirkan menganut filosofi Jawa dan memenuhi persyaratan menjadi Presiden RI. “Ketokohan Pak Harto pada tahun-tahun itu sangat menonjol, demikian pula prestasi militer sebelumnya. Masyarakat dan mahasiswa utamanya, mendesak agar segera dilakukan pergantian pimpinan nasional”, kata Sujarwo.

Jenderal A.H. Nasution selaku Ketua MPRS dan pemrakarsa pencalonan Soeharto segera menemui Bung Karno. Beliau menyampaikan bahwa Jenderal Soeharto adalah calon tunggal untuk menjadi Presiden RI, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta menilik bobot kepemimpin yang dimiliki Soeharto. Selain itu kenyataan bahwa kekuatan arus bawah mendukung tampilnya Soeharto menjadi pemimpin nasional. Maka sudah sepatutnya bila Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai Presiden. Ketika Jenderal Nasution menyampaikan hal ini kepada Bung Karno, beliau dalam bahasa Belanda memberikan komentarnya :

“Silahkan saja, saya mempunyai jalan sendiri”, kata Bung Karno, yang juga disampaikan Sujarwo dalam bahasa Belanda.

 Sujarwo masih ingat, menjelang pengusulan Jenderal Soeharto sebagai calon Presiden RI, dalam sidang-sidang MPRS yang diadakan di Gedung Istora Senayan, beliau berhadapan dengan seluruh elemen masyarakat yang terwakili di DPR Gotong-Royong serta MPRS. “Mereka menanyakan kesiapan Pak Harto untuk memimpin Bangsa dan Negara Indonesia”, kata Sujarwo, yang dijawab Pak Harto  dengan kerendahan hati ;

“Saya ini kan cuma tentara. Kalau perang saya bisa, tapi untuk jadi Presiden saya ini hanya sekuku hitamnya Bung Karno” kata Pejabat Presiden Soeharto.

Ketika Pak Harto mengucapkan jawaban tersebut, banyak yang menilai suatu ekspresi sifat Pak Harto yang selalu “low profile”.  Namun demikian, tekad memilih Pak Harto sebagai pengganti Bung Karno, tak surut.

“Pada saat itu tidak ada tokoh lain yang dianggap mampu memimpin Bangsa Indonesia. Apalagi situasi dan kondisi negara baru saja mengalami gejolak G-30-S/PKI. Maka jadilah Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia ke II, yang disyahkan oleh MPRS pada Sidang Istimewa ke V, tahun 1968 ” ,kata Sudjarwo.

Maka jadilah Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia ke II, yang disyahkan oleh MPRS pada Sidang Istimewa ke V, tahun 1968.  Seluruh Pimpinan Angkatan Laut, Angkatan Udara serta POLRI bersama-sama Angkatan Darat turut mendukung Jenderal Soeharto menjadi Presiden RI menggantikan kepemimpinan Soekarno. Jenderal Soeharto dilantik menjadi Presiden RI ke II pada tahun 1968. Proses penetapan Pak Harto dari Pejabat Sementara Presiden menjadi Presiden memakan waktu sekitar enam bulan. Tetapi pengangkatan menjadi Presiden RI ke II itu, oleh Pak Harto diisyaratkan agar pengangkatannya tersebut secara konstitusional harus melalui pemilihan umum. Tahun 1971, kemudian digelar pemilihan umum pertama yang diselenggarakan Pemerintah Orde Baru.

Berangkat dari situasi inilah (1967), kemudian Pak Harto yang sudah menjadi Pejabat Presiden mengumpulkan para tokoh sembilan partai politik yang masih eksis, PNI, NU, Murba, PSII, Parkindo, Khatolik, Perti, Partindo-IPKI dilengkapi gengan kehadiran tokoh Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Berbekal dengan ketenangan beliau dalam pertemuan ini, Soeharto menanyakan; Negara Republik Indonesia ini mau dibawa kemana? Menanti jawaban dengan penuh kesabaran, ternyata tokoh-tokoh kesembilan partai politik tersebut tidak satu pun yang bisa menyampaikan konsep pembangunan Republik Indonesia, di tengah-tengah pemulihan keamanan akibat timbulnya gejolak tragedi G-30-S/PKI.

Singkat ceritera, menilik situasi umum di negeri ini serta kesenjangan konsep bernegara dari partai-partai politik yang saat itu masih menikmati eksistensinya, maka pihak Angkatan Darat memprakarsai diadakannya seminar yang berlangsung di SESKOAD, Bandung. Di sini muncul konsep-konsep pembangunan ekonomi yang dihadirkan oleh kelompok “Berckley” dipimpin Prof.Dr. Widjojo Nitisastro. Selain para Jenderal berpengaruh, antara lain A.H. Nasution, M. Panggabean, tampil pula para pakar ekonomi; Prof. Sadeli, Prof. Subroto, Emil Salim dan Ali Wardhana  serta tokoh-tokoh lain-lainnya. Dari hasil seminar itu kemudian dikembangkan menjadi Seminar Hankam (ABRI). Hasilnya antara lain ;

  • Integrasi dikalangan militer, rakyat dan seluruh unsur politik (partai-partai), apapun konsekwensinya.
  • Terjaminnya situasi keamanan, apapun konsekwensinya. Karena faktor keamanan merupakan syarat utama bagi berlangsungnya pembangunan.
  • Kepemimpinan pembangunan Bangsa dan Negara tidak dipercayakan kepada partai politik, tetapi pada peran unggul ABRI. Dari konsep ini kemudian terjadi perubahan sistim kepartaian di Indonesia, sembilan partai diperas menjadi dua partai PPP dan PDI diperkuat oleh ABRI serta peranan Sekber Golkar.

Dikemudian hari hasil-hasil seminar tersebut dijadikan landasan utama pilar pembangunan Pemerintahan Orde Baru di bawah Kepemimpinan Presiden Soeharto. Pilar pembangunan tersebut dijabarkan oleh BAPPENAS yang dipimpin oleh Prof.Dr. Widjojo Nitisastro, yang kemudian menghasilkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) lalu dimplementasikan melalui tahapan-tahapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).

 

Panggilan di Pagi Hari: Bung Karno Wafat

Pagi itu Sujarwo masih berada di rumahnya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tiba-tiba ia menerima berita agar segera ke Istana Kepresidenan di Jalan Merdeka Utara. Penting! Begitu pesan yang diterimanya. Ia pun segera bergegas menuju ke Istana dengan penuh tanda-tanya. “Ada apakah gerangan?”. Ada sedikit rasa gusar pada dirinya.

Setibanya di Istana, ia diminta segera masuk ke ruangan di mana Presiden Soeharto sedang memimpin rapat. Di situ terlihat para Menteri Kabinet, para tokoh sembilan partai; PNI, NU, Parkindo, Murba, Khatolik, PSII, Perti, Partindo, IPKI dan Sekber Golkar.  Nampak pula lengkap seluruh putera-puteri Bung Karno serta Ketua DPR/MPR. Suasana hening.

“Melihat suasana di dalam ruangan itu, saya sempat berdebar-debar. Pasti rapat penting,” ujar Sujarwo.

Menyimak sejenak pembicaraan di dalam ruangan itu, ternyata memang sedang berlangsung rapat penting. Hari itu tanggal 21 Juli 1970. Bung Karno, mantan Presiden Republik Indonesia ke I wafat. Terdengar Presiden Soeharto hati-hati menanyakan kepada seluruh anggota keluarga Bung Karno, bagaimana prosesi pemakaman dan di mana keluarga akan memakamkan Bung Karno? Mbak Megawati, puteri Bung Karno selaku juru bicara keluarga segera menjawab, bahwa seluruh putera-puteri yang mewakili keluarga besar Bung Karno menyerahkan seluruhnya kepada pemerintah, di mana tempat pemakaman serta prosesi pemakaman Bung Karno.

Semua terdiam sejenak. Suasana hening. Kemudian Pak Harto memutuskan; Bung Karno akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan “Bendo Gerit” di Blitar (Jawa Timur), di mana sang ibundanya Idayu Nyoman Rai dimakamkan. Putera-puteri yang hadir dalam rapat pun setuju.  Keputusan bulat, Bung Karno akan dimakamkan di Blitar.

“Keputusan Mbak Mega menyerahkan semua kepada pemerintah adalah keputusan yang bijaksana. Selaku proklamator dan mantan Presiden RI ke I sudah seharusnya menjadi perhatian, kewajiban serta tanggungjawab pemerintah atas prosesi pemakaman Bung Karno,”  kata Sujarwo.

Selepas rapat tersebut, ia dipanggil Menteri Penerangan Boediardjo. Radio Republik Indonesia diminta menyiarkan langsung dari Blitar pada upacara prosesi pemakaman Bung Karno. Esok pagi pukul 05.00 Sujarwo diminta siap di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma untuk mendahului jenazah Bung Karno, menuju Blitar. Keesokan harinya, bersama Menteri Penerangan Budiardjo, ia terbang dengan pesawat udara milik TNI-AU menuju Malang. Kemudian dilanjutkan perjalanan darat menuju Blitar.

“Sepanjang perjalanan dari Malang ke Blitar, saya melihat masyarakat berjajar. Mereka berwajah duka, banyak yang menangis atas kepergian Bung Karno, sang proklamator”, tambahnya.

Pemakaman Bung Karno:Tak Mampu Siaran Langsung

Setibanya di Blitar, ia segera mengamankan seluruh peralatan siarannya. Sebagai seorang veteran — ia pernah menjadi tentara pelajar pada saat perjuangan kemerdekaan RI — memaklumi bahwa saat itu situasi politik  masih rawan, sehingga pedoman RRI, Tri Prasetya tak dilupakannya. Peralatan siaran RRI jangan sampai dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

 Ia segera mencari tempat tertinggi untuk bisa memasang antene, alat utama siaran langsung RRI. Ia sendiri harus memanjat  sampai mencapai puncak pohon kelapa tertinggi. Tetapi antene tak berfungsi, ketinggian pohon kelapa itu tak mencukupi untuk mengaktifkan sambungan melakukan siaran langsung yang bisa dipancarkan ke seluruh negeri. Ia pun panik, bagaimana mungkin prosesi pemakaman sang proklamator dan mantan Presiden RI tak bisa disiarkan secara langsung.

 “Ya, akhirnya saya maklum. Blitar kota kecil pada saat itu masih belum maju. Melalui bantuan Stasiun RRI Surabaya pun tetap tidak bisa,” tukasnya. Akhirnya laporan pandangan mata prosesi pemakaman Bung Karno hanya bisa dilakukan melalui siaran tunda.

 Ada rasa penyesalan yang begitu dalam di hati sanubarinya. Selaku reporter  RRI, ia tak mampu menyiarkan langsung prosesi pemakaman itu. Menurutnya, padahal ia sebagai reporter RRI sempat bertugas meliput kegiatan-kegiatan Presiden Soekarno.

“Saya sungguh menyesal. Prinsip saya, manusia bisa salah dan bisa benar tergantung dari sisi mana kita meniliknya. Bung Karno adalah seorang Proklamator dan pernah menjabat Presiden RI pertama. Ini tak bisa dipungkiri sampai kapan pun,” kata Sujarwo, menerawang mengenang pengalaman di Blitar.

Semula Presiden Soeharto hendak menjadi Inspektur Upacara pada pemakaman Bung Karno. Tetapi urung, karena pihak keamanan negara menilai situasi dan kondisi sosial-politik serta keamanan masih rawan. Khususnya di seputar Blitar. Presiden kemudian menugaskan Jendral M. Panggabean yang tatkala itu menjabat selaku Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI, menjadi Inspektur Upacara. Upacara pemakaman berjalan lancar dan khidmat, rakyat berjejal-jejal memadati Kota Blitar. Semuanya berkabung, rakyat di seluruh Nusantara menangis, kehilangan sang Proklamator.

 Perjalanan IncoqnitoPak Harto

Satu di antara tak banyak wartawan yang turut-serta dalam perjalanan  inqocnito pertama Pak Harto ke berbagai daerah, adalah Sujarwo. Rekan wartawan lainnya – yang masih diingatnya – adalah Haryo Saputro (Harian Berita Buana), Purnomo dan Willy Karamoy  (TVRI) serta August Parengkuan (Kompas). Sekretaris Militer Presiden, Tjokropranolo dan Pengawal Kapten CPM Eddie Nalapraya juga berada di dalam rombongan. Satu lagi yang diingatnya, Soebiyanto petugas yang mengatur kendaraan rombongan Presiden. Route incoqnito saat itu menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Jawa Barat hingga ke Pulau Dewata (Bali). Sepanjang perjalanan tersebut, perhatian Pak Harto ditujukan pada tempat-tempat penimbunan pupuk untuk para petani, pabrik obat-obatan, kondisi lahan pertanian, sistim pengairan, waduk-waduk, pola pertanian, kondisi kehidupan para petani, sistim penjualan gabah/beras petani serta harga gabah/beras para petani. Satu hal yang perlu dicatat, tak satu pejabat pun di setiap tempat yang beliau kunjungi, yang mengetahui kehadiran Pak Harto.

Perjalanan diawali ke Provinsi Jawa Barat, beberapa desa dikunjungi Pak Harto tanpa rasa lelah.  Di provinsi ini Pak Harto antara lain mengunjungi desa-desa di Kabupaten Cianjur, Subang dan Jatibarang. Ketika berada di salah-satu desa di Cianjur, tiba-tiba Sekretaris Militer Presiden, Tjokropranolo menghampirinya.

RRI dipanggil Bapak,” ujar Pak Nolly (demikian panggilan akrab Tjokropranolo), seraya menunjuk ke arah di mana Pak Harto berada. Setengah berlari Sudjarwo menghampiri Pak Harto. Dan ia agak terkejut melihat Pak Harto sedang tergeletak santai di atas dipan terbuat dari bambu, tengadah ke atas di dalam rumah gubuk milik salah seorang Kepala Desa.

“Bagaimana kesan saudara setelah masuk-keluar kampung,” tanya Pak Harto.

“Saya rasa Bapak lebih tahu, dan semuanya sudah saya rekam,”  jawab Sudjarwo.

“Bukan, kesan Anda itu apa?”  desak Pak Harto.

Sujarwo segera mengemukakan, setelah melihat kenyataan para petani maka sebaiknya Undang-Undang Agraria perlu ditinjau kembali. Karena bila Undang-Undang Agraria tidak disempurnakan, akan menjadi lahan empuk untuk dasar kampanye Barisan Tani Indonesia (BTI) – aliansi atau anak organisasi PKI- yang kita semua belum tahu eksistensinya, walaupun PKI telah dibubarkan.

“Pak Harto hanya diam, dan seperti biasa mengangguk-anggukan kepala beliau (manggut-manggut),” jelasnya.

 Entah dari mana informasinya, keesokan paginya ketika Pak Harto sedang berdialog dengan salah seorang petani, muncul Gubernur Jawa Barat Solichin GP. Sesaat setelah berdialog, petani mempersilahkan rombongan Pak Harto untuk singgah dirumahnya. Setiba di rumah petani, Pak Solichin menanyakan, siapa yang sedang berbicara dengan dirinya itu? Petani menjawab, petugas pertanian. Pak Solichin kemudian menunjukkan gambar Presiden Soeharto yang kebetulan dipasang di dinding rumah petani. Dengan perasaan malu, kikuk dan salah-tingkah, petani memohon maaf, karena tidak mengenali wajah Presiden Soeharto.

Dari Jawa Barat incoqnito dilanjutkan ke Jawa Tengah, menuju satu desa di Slawi dan bermalam di rumah salah seorang Lurah. Masyarakat setempat menjadi heboh, Presiden menginap di rumah Lurah dan di kampung itu tak satu pun yang memiliki tempat tidur layak untuk seorang Presiden. Tetapi Pak Harto dengan tenang dan senyumnya, meminta agar tidak perlu memaksakan mencari tempat tidur. Entah dari mana, akhirnya Pak Lurah bisa mendapat pinjaman tempat tidur untuk Pak Harto. Beliau mandi di sumur rumah Pak Lurah, tak ada yang tabu bagi Pak Harto.  Semua dijalani dengan santai dan wajar.

 Di sini rombongan incoqnito kembali dikejutkan dengan kedatangan Gubernur Jawa Tengah Munadi (alm) bersama Panglima Daerah Militer (Pangdam) VII/Diponegoro Kolonel Surono (alm), yang kemudian menikmati makan bersama Pak Harto dengan lauk seadanya yang disiapkan oleh Pak Lurah dan masyarakat disekitarnya.

Dari peninjauan Pak Harto dibuktikan bahwa para petani di desa-desa sekitar Slawi ternyata sudah melaksanakan program Panca Usaha Pertanian, yakni ; bibit unggul, pupuk, irigasi, obat-obatan dan tehnik penggarapan sawah yang baik. Dari Slawi lalu menuju Magelang mengunjungi Candi Borobudur serta beberapa desa disekitarnya. Pak Harto menyempatkan mengelilingi Candi Borobudur, bahkan cukup lama berada di bangunan Stupa-Stupa.

Dari sini menuju ke arah Yogyakarta, berhenti di Desa Tempel kemudian mengunjungi Waduk Gajah Mungkur. Di tempat ini Pak Harto memberikan pengarahan kepada pengurus waduk, karena waduk tersebut bertautan dengan irigasi pertanian di Kabupaten Wonogiri. Waduk Gajah Mungkur ini walaupun musim kemarau tidak pernah kekeringan, air selalu mengalir sempurna. Entah sekarang!

Setelah beberapa desa di Jawa Tengah dikunjungi, Pak Harto menuju Jawa Timur. Di provinsi ini juga mengunjungi beberapa lahan pertanian, di Desa Weringintelu, perhatian Pak Harto tertuju pada keistimewaan desa tersebut, yang melaksanakan “turinisasi”. Penanaman pohon Turi dilakukan di sepanjang pematang sawah, pohon turi ini sangat bermanfaat, serbaguna. Pak Harto berpesan, agar penanaman pohon Turi terus dikembangkan dan bisa dijadikan contoh bagi para petani di desa-desa dan di daerah-daerah lainnya.

Di Gresik, mengunjungi pabrik obat-obatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan usaha pertanian. Beliau mendorong agar pabrik obat-obatan segera mengembangkan produksinya agar para petani bisa melakukan usahanya tanpa kendala. Tetapi yang paling menarik ketika berkunjung di Banyuwangi. Beliau sangat terkesan dengan kesenian khas Banyuwangi yang belum pernah beliau saksikan. Pak Harto sangat menikmati tari-tarian serta alunan musik tradisional Banyuwangi. Dikemudian hari, rombongan kesenian tradisional Banyuwangi itu di undang ke Jakarta dan mendapat kesempatan dipromosikan oleh pemerintah.

Meninggalkan Banyuwangi, missi incoqnito Presiden Soeharto dilanjutkan ke Pulau Dewata (Bali), menyeberangi lautan menggunakan ferry. Perjalanan masih tetap ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat. Di sini Pak Harto meninjau sistim pertanian khas Bali, subak. Beliau saat itu mempunyai pemikiran, bagaimana sistim subak dapat diterapkan di tempat-tempat lainnya. Setelah memenuhi seluruh agenda incoqnito, Pak Harto dan rombongan bermalam di Istana Tampak Siring (Gianyar). Di sini, Ibu Tien Soeharto telah menantikan kedatangan Presiden Soeharto.

Selama meliput kegiatan Presiden Soeharto, ia berulangkali mengikuti perjalanan ke daerah-daerah maupun ke luar negeri. Namun selaku mantan reporter RRI yang telah mulai uzhur, ia menyerahkan kepada rekan-rekan yuniornya untuk menuangkan kisah-kisah pengalamannya yang juga menjadi pengalaman rekan-rekan wartawan/reporter lainnya.\

***

 

 

 



[1] Hasil Wawancara Koos Arumdanie, Februari 2013

Feb 202013
 

Tak Akan Melupakan Para Pahlawan[1]

(Pengangkatan Jenazah Pahlawan Revolusi)

 

Ketika saya kembali ke Kostrad dari istana Bogor, sudah tidak ada lagi persoalan merebut Halim dengan kekerasan. Untung sudah tidak ada di sana. D.N. Aidit sudah terbang ke Yogyakarta menggunakan Dakota AURI. Omar Dhani dan keluarganya diberi perlindungan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor.

 Sarwo Edhie melaporkan waktu menyerang dan menduduki Halim, hanya ada sedikit pertempuran. Dari pihak kita hanya ada seorang yang gugur, dan dari pihak Angkatan Udara dua orang. Dalam pada itu suasan tegang yang diliputi pertanyaan mencekap adalah di mana adanya perwira-perwira kita yang di culik itu?. Sementara itu reaksi masyarakat terhadap “Gerakan 30 September” muncul secara spontan. “Badan Koordinasi Pengganyangan Kontra Revolusioner Gerakan 30 September” berdiri dengan pimpinannya antara lain Subchan ZE. Mereka menyerukan satu aksi bersama untuk menghancurkan Gestapu/PKI itu.

Di tengah suasana mencari para perwira yang diculik itu seorang Polri, Sukitman, yang ditawan oleh gerombolan G.30.S/PKI. Ia menceritakan pengalamannya. Ia ditawan oleh gerombolan yang melakukan penculikan di rumah Jenderal Pandjaitan dan dibawa ke Lubang Buaya. Ia di tempatkan di sebuah rumah, tetapi kemudian berhasil meloloskan diri. Berdasarkan petunjuk Sukitman itu kami ketahui, bahwa para perwira yang kami cari itu sudah dibunuh. Mayat mereka dimasukkan dalam sebuah sumur tua sudah kering.

Maka saya perintahkan untuk menemukan sumur itu dan menggalinya. Baru pada tanggal 4 Oktober penggalian dilakukan dengan bantuan dari anggota-anggota Kesatuan Inti Para Ampibi (Kipam) dari KKO-AL dengan menggunakan alat-alat seperti tabung zat asam. Untuk mendapatkan sumur yang dimaksud Sukitman memang memakan waktu.

Benar, jenazah para perwira itu kemudian ditemukan. Saya sendiri menyaksikan pengangkatan jenazah-jenazah itu yang terdapat di dalam sumur yang sudah mati, ditimbuni dengan sampah, daun singkong dan tanah secara berselang-seling. Amat memilukan! Amat menyedihkan!

Tengah hari, pukul 12.00 diangkat jenazah yang teratas, jenazah Pierre Tendean. Kemudian diangkat dua jenazah yang diikat menjadi satu. Ternyata itu jenazah Mayjen. Soeprapto dan Mayjen. S. Parman. Saya hampir-hampir tidak percaya, bahwa kebiadaban orang-orang G.30.S./PKI itu bisa sampai demikian. Sesudah itu diangkat lagi tiga jenazah yang juga diikat jadi satu. Jenazah Letjen. A Yani, Mayjen. Harjono M.T. dan Brigjen. Sutojo Siswomihardjo Nampak di depan mata saya yang basah. Saya gemetar menyaksikannya sambil menggigit bibir. “Saya tidak akan melupakan kejadian ini,” kata saya di dalam hati. “Sungguh, saya tidak akan melupakannya.” Siapa pula yang bisa melupakan kejadian yang biadab seperti ini !. Lalu satu lagi jenazah diangkat dan itu jenazah Brigjen. D.I. Pandjaitan. Semua jenazah dalam keadaan rusak akibat penganiayaan.

Lengkap sudah tujuh jenazah mereka yang hilang, diculik tiga hari yang lalu. Enam jenderal kita dan satu perwira pertama. Korban tindakan-tindakan biadab petualang-petualang G.30.S/PKI. Kemudian saya berpidato dalam keadaan jiwa yang luka tetapi harus tetap teguh.

Saya berterus terang di dalam pidato saya itu bahwa kita ketahui, daerah Lubang Buaya itu termasuk daerah Lapangan Halim. Fakta, bahwa dekat sumur ini adalah pusat pelatihan Sukwan dan Sukwati yang dilaksanakan oleh Angkatan Udara. Yang dilatih di sini Pemuda Rakyat dan Gerwani. Mungkin mereka itu sedang latihan dalam rangka pertahanan di pankalan. Tetapi ternyata, menurut anggota Gerwani yang dilatih di sini dan tertangkap di Cirebon, ia itu dari Jawa Tengah, jauh dari daerah Halim.

“Jadi,” kata saya selanjutnya, “mungkin apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, Pimpinan Besar Revolusi yang sangat kita cintai bersama, bahwa AU tidak terlibat dalam persoalan ini, ada benarnya. Tetapi tidak mungkin tidak ada hubungan antara oknum-oknum anggota AU dalam peristiwa ini”.

“Oleh sebab itu,” kata saya seterusnya, “saya sebagai warga Angkatan Darat mengetuk jiwa, perasaan patriot anggota AU, bilamana ada benar-benar ada oknum-oknum yang terlibat dengan pembunuhan yang kejam atas para jenderal kita yang tidak berdosa ini, saya mengharapkan agar AU membersihkan anggota-anggota AU yang terlibat di dalam petualangan ini.

“Saya sangat berterima kasih, bahwa akhirnya Tuhan member petunjuk yang terang, jelas kepada kita sekalian, bahwa setiap tindakan yang tidak jujur, setiap tindakan yang tidak baik, pasti akan terbongkar.”

Lalu saya ucapkan terima kasih kepada satuan khusus dari resimen Parako, anggota-anggota KKO, dan satuan lainnya, serta kepada rakyat yang telah membantu menemukan bukti ini dan turut mengangkat jenazah sehingga seluruh korban dapat kami temukan.

Kemudian jenazah-jenazah itu diangkut dari Lubang Buaya ke RSPAD, lalu ke Markas Besar ANgkatan darat dan disemayaman di sana selama satu malam. Pada waktu itu saya berjaga-jaga semalam suntuk di sisi teman-teman seperjuangan yang sudah tinggal jenazahnya.

Esok harinya, tanggal 5 Oktober 1965, bertepatan dengan hari ABRI ke-20, jenazah-jenazah para Pahlawan Revolusi itu, masing-masing diangkut dengan sebuah kendaraan berlapis baja (panser) dengan dikawal Perwira Tinggi, diberangkatkan dari Markas Besar Angkatan Darat ke Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk dimakamkan.

Jenderal Nasution berpidato waktu melepas jenazah-jenazah itu dengan mengatakan antara lain, bahwa Perwira AD itu gugur akibat fitnahan, dituduh pengkhianat oleh orang-orang yang tidak bermoral.

“Fitnah lebih jahat daripada pembunuhan,” kata Jenderal Nasution dengan tekanan.

Jenderal Nasution yang mengucapkan kata-kata itu tanpa teks, menekankan pula pada tugas kita, menegakkan kejujuran, kebenaran dan keadilan, dan bahwa kita jangan mendendam, serta keharusan kitalah untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wataala.

Rakyat berjejal sepanjang jalan yang dilewati oleh mobil-mobil berlapis baja yang mengusung jenazah para pahlawan kita menuju Kalibata, memberikan penghormatan terakhir di tengah hujan rintik-rintik. Saya yakin, mereka tahu bahwa para perwira yang jenazahnya lewat di depan mereka itu adalah perwira-perwira yang telah mendharma-baktikan seluruh hidupnya untuk tanah air dan bangsa.

Bung Karno tak hadir dalam kesempatan pemakaman pahlawan ini.

Sementara itu saya sempat sebentar merenung, berfikir, apa akan jadinya kalau saran PKI untuk menyusun Angkatan ke-V itu disetujui waktu itu?. Pasti akan lebih kacau lagi keadaan di tengah kehidupan kita. Maka jadinya, kita harus bersyukur bahwa bencana yang lebih besar tidak terjadi di negeri ini. Kepada-Nyalah kita menyampaikan syukur kita itu.

*

Sejak menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri apa yang di dapat di Lubang Buaya, kegiatan saya yang utama adalah menghancurkan PKI, menumpas perlawanan mereka di mana-mana, di Ibukota, di daerah-daerah, dan di pegunungan tempat pelarian mereka. Mereka masih mencoba mendirikan kubu pertahanan sewaktu kami mengejar mereka.

Tetapi saya tidak mau melibatkan AD secara langsung dalam pertentangan-pertentangan itu, kecuali pada saat-saat yang tepat dan terpaksa. Saya lebih suka memberikan bantuan kepada rakyat untuk melindungi dirinya sendiri dan membersihkan daerahnya msing-masing dari benih-benih yang jahat.

*

Apa yang terjadi di Jakarta itu ternyata merembet ke tempat-tempat lain. Apa yang dilakukan oleh orang-orang G.30.S/PKI di Jakarta itu ternyata dilakukan juga di Semarang, di Yogya, di Solo, dan di tempat lainnya. Gayanya serupa. Di Semarang tokoh G.30.S/PKI di sana, Sahirman (ex. Kolonel) juga pertama-tama merebut studio RRI Semarang dan mengumumkan Komando G.30.S/PKI itu, tanggal 1 Oktober 1965 pukul 13.00 siang. Tanggal 2 Oktober pagi, pukul 06.55 ia masih mengumumkan “komando” nya itu dan menyebut dirinya sebagai Komandan G.30.S/PKI Jawa Tengah. Terlihat sekali, bahwa gerakan khianat  ini direncanakan sampai ke beberapa daerah dan pulau lain. Di Kentungan, Yogyakarta mereka membunuh dengan kejam Komandan Resimen Kolonel Katamso dan Kepala Stafnya Letkol. Gijono. Gijono inilah yang menjadi ajudan merangkap Perwira Operasi pada waktu saya memimpin serangan umum di Yogya termasuk serangan Umum 1 Maret 1949.

Sebab itu saya mesti mengadakan tindakan yang cepat tetapi pasti. Saya mesti mengadakan pengejaran, pembersihan dan penghancuran. Waktu itu saya terus memperjuangkan perluasan basis operasi pemulihan keamanan dan ketertiban umum yang mula-mula hanya daerah Jakarta Raya dan Jawa Barat saja.

Sementara itu Presiden Soekarno mengumumkan sikap yang sama sekali lain daripada tindakan dan langkah-langkah yang saya buat. Lebih-lebih perbedaan paham itu terasa, setelah Bung Karno mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan G.30.S itu hanyalah “een rimpeltje in de ocean” (sebuah riak kecil di Samudera).


[1]        Penuturan Presiden Soeharto, dikutip langsung dari buku “Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya” yang ditulis G. Dwipayana dan Ramadhan KH,  diterbitkan PT Citra Kharisma Bunda Jakarta, tahun 1982, hal 133-137