1969-05-12 Presiden Soeharto Bahas Manajemen Zakat dan Haji

 Agenda Kenegaraan  No Responses »
May 082013
 

Presiden Soeharto Bahas Manajemen Zakat dan Haji[1]

SENIN, 12 MEI 1969, Siang ini Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka telah menerima Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam pertemuan tersebut telah dibicarakan masalah zakat dan penggunaannya, disamping masalah ibadah haji. Kepada Presiden Soeharto, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan bahwa organisasi mereka menyetujui apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang masalah haji. Sebagaimana diketahui beberapa waktu yang lalu pemerintah telah memutuskan bahwa penyelenggaraanya hanya ditangani oleh pemerintah saja. (AFR)

[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal. 122.

1970-03-26 Penyelesaiaan Jemaah Haji Gambela

 Agenda Kenegaraan  No Responses »
Mar 102013
 

Penyelesaiaan Jemaah Haji Gambela

(Instruksi Presiden Soeharto Agar Jaksa Agung Menyikapi Secara Bijaksana)[1]

KAMIS, 26  Maret 1970, Presiden Soeharto menginstruksikan kepada Jaksa Agung agar persoalan jemaah haji “Gambela” dapat diselesaikan dengan bijaksana, mengingat masalah ini menyangkut persoalan haji dan agama. (AFR)


[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal 211

1970-03-21 Presiden Soeharto Bapak Rakyat Indonesia

 Agenda Kenegaraan  No Responses »
Mar 102013
 

Presiden Soeharto Bapak Rakyat Indonesia

(Menghadiri Jamuan Makam Malam Raja dan Ratu Muangthai)[1]

SABTU, 21  Maret 1970, Setelah mengikuti berbagai acara yang padat pada siang hari, malam ini Presiden dan Ibu Soeharto mengadakan jamuan makan malam di Grand Palace untuk menghormati Raja dan Ratu Muangthai. Kemudian Presiden dan rombongan menuju KBRI Bangkok untuk beramah tamah dengan masyarakat Indonesia di sana.

Berbagai kalangan masyarakat Islam di Indonesia, baik dalam DPR maupun luarnya, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Soeharto yang telah mengizinkan kapal Gambela memulangkan jemaah haji Indonesia dari Penang, Malaysia. DPP Pemuda Islam, misalnya menyatakan bahwa kebijakan itu mencerminkan kebesaran jiwa Presiden Soeharto sebagai Bapak Rakyat Indonesia. (AFR)


[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal 211

1970-03-18 Kampong Pak Harto di Tanjung Nalia Malaysia

 Agenda Kenegaraan  No Responses »
Mar 102013
 

Kampong Pak Harto di Tanjong Nalia Malaysia

(Ketahanan Nasional Merupakan Prasyarat Stabilitas Asia Tenggara)[1]

RABU, 18  Maret 1970, Diantar oleh Wakil PM Tun Abdul Razak, pada hari ketiga atau hari terakhir kunjungannya ke Malaysia, Presiden Soeharto melakukan perjalanan darat sejauh 47 mil ke utara Kuala Lumpur, untuk meninjau berbagai proyek pembangunan di pedalaman Malaysia. Proyek yang dikunjungi adalah “Pusat Rancangan Perkembangan Tanah Persekutuan” di Sungai Dusun, Tanjong Nalia. Proyek pedesaan seluas 8.135 akre yang ditanami karet dan kelapa sawit ini oleh para pejabat Malaysia diberi nama “Kampong Pak Harto”.

Dalam jamuan makan untuk menghormati Timbalan Yang Dipertuan Agong di Kuala Lumpur,  malam ini Presiden Soeharto antara lain mengatakan bahwa konsep ketahanan nasional adalah satu-satunya jawaban bagi tantangan yang dihadapi Asia Tanggara. Ketahanan nasional yang meliputi ketahanan ideologi  nasional itu bersumber pada kepribadian masing-masing bangsa yang didukung oleh seluruh kekuatan bangsa. Selanjutnya ia juga memuji usaha-usaha yang dilakukan Malaysia untuk memperkokoh persatuan dan menciptakan suatu kehidupan yang harmonis. “Saudara mendapat dukungan penuh dan harapan-harapan baik kami dalam usaha-usaha saudara membangun suatu negara yang kuat dan bersatu”, demikian jaminan Presiden Soeharto.

Sementara berada di Malaysia, Presiden Soeharto telah memutuskan agar kapal ”Gambela” milik perusahaan Kie Hock, yang dewasa ini berada di Penang, Malaysia, dan mengangkut sekitar 700 jemaah haji Indonesia, diizinkan memasuki  Indonesia untuk satu kali, guna mengembalikan jemaah haji Indonesia yang  terkatung-katung di Malaysia. Sebagaimana diketahui kapal Gambela sebalumnya telah dimasukkan dalam daftar hitam oleh pemerintah RI, karena mengangkut  jemaah haji, “perseorangan” yang dilarang oleh pemerintah, sehingga dilarang memasuki perairan Indonesia.  (AFR)


[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal 210

1969-03-07 Produktivitas Nasional dan Kebijakan Urusan Haji

 Agenda Kenegaraan  No Responses »
Mar 082013
 

Produktivitas Nasional dan Kebijakan Urusan Haji

(Produktivitas Nasional Harus Tercermin Dalam Peningkatan Taraf Hidup Rakyat)1

JUM’AT, 07 MARET 1969, Presiden Soeharto mengatakan bahwa masalah pembangunan tidak terlepas dari sikap mental dan pola berfikir, dan bahwa peningkatan produktivitas harus tercermin dalam peningkatan pendapatan nasional dan taraf hidup rakyat banyak. Demikian antara lain dikatakan Presiden dalam amanat tertulisnya pada pelantikan Badan Musyawarah Pimpinan Pusat Produktivitas hari ini di Departemen Tenaga Kerja. Dalam hubungan ini Presiden menegaskan bahwa Pusat Produktivitas Nasional bertujuan untuk mengembangkan prinsip-prinsip produktivitas dengan menanamkan kesadaran didalam sikap mental aparatur pemerintah dan masyarakat.

Hari ini Presiden Soeharto juga mengeluarkan kebijakan baru mengenai penyelenggaraan urusan haji. Dalam kebijaksanaan tersebut ditetapkan bahwa semua penyelenggaraan urusan haji hanya dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini tercantum didalam Keputusan Presiden No. 22/1969 yang dikeluarkan dengan pertimbangan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Dalam keputusan tersebut juga ditetapkan bahwa jumlah jatah haji dan mereka yang naik haji ditetapkan dua tahun sebelum keberangkatan. (AFR)

1 Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal 105

1970-02-16 Perbaikan Pengelolaan Haji

 Agenda Kenegaraan  No Responses »
Feb 082013
 

IDUL ADHA DAN PERBAIKAN PENGELOLAAN HAJI

(Segala Kebijaksanaan dan Pengaturan Haji dibuat Untuk Kepentingan Jamaah haji)[1]

SENIN, 16 PEBRUARI, Menyambut hari raya Idul Adha, pagi hari Presiden Soeharto bersama-sama ummat Islam ibukota melakukan sholat Ied di halaman Istana Negara.

Dalam amanatnya antara lain Presiden kembali menjelaskan kebijaksanaan dan pengaturan haji dibuat semata-mata untuk kepentingan jamaah itu sendiri. Jadi tujuan pengaturan itu bukan untuk memegang hak monopoli dan sama sekali bukan untuk mencari untung.

Presiden mengungkapkan bahwa sejak tahun lalu jemaah haji tidak lagi mendapat subsidi, melainkan sebaliknya telah mengumpulkan dana sebesar Rp. 500 juta. Untuk itu Presiden juga secara khusus menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para jemaah haji yang telah mengumpulkan dana tersebut, karena mereka telah beramal bagi kemajuan Islam dan tanah air. Sehubungan dengan dana tersebut Presiden menjanjikan untuk menggunakannya seefektif mungkin untuk tujuan pembinaan ummat Islam.


[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973

1969-02-27 SHOLAT IDHUL ADHA DI ISTANA MERDEKA

 Agenda Kenegaraan  No Responses »
Jan 302013
 

SHOLAT IDHUL ADHA DI ISTANA MERDEKA

Penataan Pengelolaan Zakat dan Ibadah Haji[1]

KAMIS, 27 FEBRUARI 1969. Presiden Soeharto bershalat Idhul Adha di halaman Istana Merdeka bersama-sama umat Islam Jakarta. Pada kesempatan itu Presiden menyerukan kepada ummat Islam untuk giat memberikan zakat yang merupakan suatu kewajiban, karena Islam adalah agama amal. Presiden menjelaskan bahwa demi pemanfaatan zakat itu sebaik-baiknya, maka dalam waktu dekat Presiden akan membentuk suatu panitia perumus pemanfaatan uang zakat yang anggota-anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh alim ulama Islam.

Untuk memperlancar pelaksanaan ibadah haji, maka mulai tahun ini penyetoran uang haji harus dilakukan dua tahun sebelumnya. Kebijaksanaan tersebut diambil, karena tahun ini kita mengalami peristiwa yang menyedihkan dalam pengaturan dan pemberangkatan calon jemaah haji.


[1]     Dikutip dari buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973.

1970-01-22 PERBAIKAN PENGELOLAAN HAJI

 Agenda Kenegaraan  No Responses »
Jan 292013
 

PERBAIKAN PENGELOLAAN HAJI

(Pengorganisasian Perjalanan Haji Harus Lebih Baik dan Tidak Boleh Merugikan Calon Jamaah)[1]

KAMIS 22 JANUARI 1970, Presiden Soeharto telah membicarakan masalah pelaksanaan jemaah haji Indonesia tahun 1970 dengan Panitia Pelaksanaan Jemaah Haji Indonesia malam ini di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Soeharto menyatakan keinginannya agar ada pengorganisasian perjalan haji secara baik. Ia tidak menginginkan calon-calon jemaah haji dirugikan lagi oleh cara-cara pengaturan yang berbelit-belit dan tak bertanggung jawab.

[1]     Dikutip dari buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973.