Jun 292014
 

Sambutan Presiden Soeharto Pada Pembukaan Mudzakarah Nasional Haji Tahun 2004

Sambutan Presiden Soeharto pada Pembukaan Mudzakarah Nasional Haji Tahun 2004 tanggal 20 Januari 1994 di Istana Negara, Jakarta. askah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

Feb 192014
 

Sidang Kabinet Kesra, Pemerintah Tidak Batasi Jemaah Haji[1]

SELASA, 25 FEBRUARI 1975, Pemerintah tidak akan membatasi jumlah jemaah haji Indonesia, tetapi bermaksud memberikan pengertian kepada masyarakat tentang ibadah haji. Ibadah haji seharusnya tidak semata-mata didasarkan pada kemampuan menyediakan ongkos naik haji, melainkan juga didasarkan pada aspek-aspek lain, seperti kesehatan dan fasilitas yang tersedia. Demikian antara lain Reputusan sidang kabinet terbatas bidang Kesra yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Bina Graha hari ini. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978″, hal 215. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Nov 022013
 

Presiden Soeharto Menerima Peserta Musyawarah Kerja Haji[1]

 KAMIS, 21 NOVEMBER 1968. Ketika menerima 20 orang peserta Musyawarah Kerja Haji yang dipimpin H Notosutarjo di Istana Merdeka pagi ini, Presiden mengatakan bahwa mulai tahun yang akan datang pemerintah tidak lagi memberikan subsidi kepada jemaah haji. Menurut Presiden, subsidi yang biasanya diberikan kepada jemaah haji nanti akan disalurkan untuk pembangunan tempat-tempat ibadah. Presiden menambahkan bahwa pemberian subsidi pada jemaah haji dirasakan kurang adil, sebab hanya dinikmati oleh jemaah haji saja. (WNR).



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973″, hal 63. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Oct 152013
 

Usai Sholat Iedul Fitri, Presiden Soeharto: Sebaiknya Haji Sekali Saja[1]

 

KAMIS, 17 OKTOBER 1974 Presiden Soeharto pagi ini bersama-sama masyarakat ibukota mengikuti shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Seusai shalat, Kepala Negara memberikan amanatnya menyambut kedatangan hari raya yang dirayakan secara meriah oleh kaum muslimin Indonesia itu. Ia mengatakan bahwa sebagaimana tujuan pembangunan untuk menghilangkan penderitaan dan meratakan kemakmuran serta kebahagiaan, maka tujuan zakat adalah untuk memeratakan kekayaan. Pada kesempatan itu pula Kepala Negara melontarkan gagasan apakah tidak lebih baik bila kaum muslimin pergi haji hanya satu kali saja, sedangkan biaya yang semula dicadangkan untuk membiayai perjalanan haji yang kedua dan seterusnya, dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Biaya tersebut dapat dipergunakan untuk membangun tempat ibadah agama dan sosial, seperti masjid, madrasah, rumah yatim piatu dan lain-lain. Untuk itu ia mengharapkan pengertian dan bantuan para pemimpin dan tokoh-tokoh Islam untuk meneruskan dan memberikan penjelasan kepada umat Islam Indonesia (AFR)



[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978″, hal 165-166. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta, Tahun 2003.

May 082013
 

Presiden Soeharto Bahas Manajemen Zakat dan Haji[1]

SENIN, 12 MEI 1969, Siang ini Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka telah menerima Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam pertemuan tersebut telah dibicarakan masalah zakat dan penggunaannya, disamping masalah ibadah haji. Kepada Presiden Soeharto, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan bahwa organisasi mereka menyetujui apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang masalah haji. Sebagaimana diketahui beberapa waktu yang lalu pemerintah telah memutuskan bahwa penyelenggaraanya hanya ditangani oleh pemerintah saja. (AFR)


[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal. 122.

Mar 102013
 

Penyelesaiaan Jemaah Haji Gambela

(Instruksi Presiden Soeharto Agar Jaksa Agung Menyikapi Secara Bijaksana)[1]

KAMIS, 26  Maret 1970, Presiden Soeharto menginstruksikan kepada Jaksa Agung agar persoalan jemaah haji “Gambela” dapat diselesaikan dengan bijaksana, mengingat masalah ini menyangkut persoalan haji dan agama. (AFR)



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal 211

Mar 102013
 

Presiden Soeharto Bapak Rakyat Indonesia

(Menghadiri Jamuan Makam Malam Raja dan Ratu Muangthai)[1]

SABTU, 21  Maret 1970, Setelah mengikuti berbagai acara yang padat pada siang hari, malam ini Presiden dan Ibu Soeharto mengadakan jamuan makan malam di Grand Palace untuk menghormati Raja dan Ratu Muangthai. Kemudian Presiden dan rombongan menuju KBRI Bangkok untuk beramah tamah dengan masyarakat Indonesia di sana.

Berbagai kalangan masyarakat Islam di Indonesia, baik dalam DPR maupun luarnya, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Soeharto yang telah mengizinkan kapal Gambela memulangkan jemaah haji Indonesia dari Penang, Malaysia. DPP Pemuda Islam, misalnya menyatakan bahwa kebijakan itu mencerminkan kebesaran jiwa Presiden Soeharto sebagai Bapak Rakyat Indonesia. (AFR)



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal 211

Mar 102013
 

Kampong Pak Harto di Tanjong Nalia Malaysia

(Ketahanan Nasional Merupakan Prasyarat Stabilitas Asia Tenggara)[1]

RABU, 18  Maret 1970, Diantar oleh Wakil PM Tun Abdul Razak, pada hari ketiga atau hari terakhir kunjungannya ke Malaysia, Presiden Soeharto melakukan perjalanan darat sejauh 47 mil ke utara Kuala Lumpur, untuk meninjau berbagai proyek pembangunan di pedalaman Malaysia. Proyek yang dikunjungi adalah “Pusat Rancangan Perkembangan Tanah Persekutuan” di Sungai Dusun, Tanjong Nalia. Proyek pedesaan seluas 8.135 akre yang ditanami karet dan kelapa sawit ini oleh para pejabat Malaysia diberi nama “Kampong Pak Harto”.

Dalam jamuan makan untuk menghormati Timbalan Yang Dipertuan Agong di Kuala Lumpur,  malam ini Presiden Soeharto antara lain mengatakan bahwa konsep ketahanan nasional adalah satu-satunya jawaban bagi tantangan yang dihadapi Asia Tanggara. Ketahanan nasional yang meliputi ketahanan ideologi  nasional itu bersumber pada kepribadian masing-masing bangsa yang didukung oleh seluruh kekuatan bangsa. Selanjutnya ia juga memuji usaha-usaha yang dilakukan Malaysia untuk memperkokoh persatuan dan menciptakan suatu kehidupan yang harmonis. “Saudara mendapat dukungan penuh dan harapan-harapan baik kami dalam usaha-usaha saudara membangun suatu negara yang kuat dan bersatu”, demikian jaminan Presiden Soeharto.

Sementara berada di Malaysia, Presiden Soeharto telah memutuskan agar kapal ”Gambela” milik perusahaan Kie Hock, yang dewasa ini berada di Penang, Malaysia, dan mengangkut sekitar 700 jemaah haji Indonesia, diizinkan memasuki  Indonesia untuk satu kali, guna mengembalikan jemaah haji Indonesia yang  terkatung-katung di Malaysia. Sebagaimana diketahui kapal Gambela sebalumnya telah dimasukkan dalam daftar hitam oleh pemerintah RI, karena mengangkut  jemaah haji, “perseorangan” yang dilarang oleh pemerintah, sehingga dilarang memasuki perairan Indonesia.  (AFR)



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal 210

Mar 082013
 

Produktivitas Nasional dan Kebijakan Urusan Haji

(Produktivitas Nasional Harus Tercermin Dalam Peningkatan Taraf Hidup Rakyat)1

JUM’AT, 07 MARET 1969, Presiden Soeharto mengatakan bahwa masalah pembangunan tidak terlepas dari sikap mental dan pola berfikir, dan bahwa peningkatan produktivitas harus tercermin dalam peningkatan pendapatan nasional dan taraf hidup rakyat banyak. Demikian antara lain dikatakan Presiden dalam amanat tertulisnya pada pelantikan Badan Musyawarah Pimpinan Pusat Produktivitas hari ini di Departemen Tenaga Kerja. Dalam hubungan ini Presiden menegaskan bahwa Pusat Produktivitas Nasional bertujuan untuk mengembangkan prinsip-prinsip produktivitas dengan menanamkan kesadaran didalam sikap mental aparatur pemerintah dan masyarakat.

Hari ini Presiden Soeharto juga mengeluarkan kebijakan baru mengenai penyelenggaraan urusan haji. Dalam kebijaksanaan tersebut ditetapkan bahwa semua penyelenggaraan urusan haji hanya dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini tercantum didalam Keputusan Presiden No. 22/1969 yang dikeluarkan dengan pertimbangan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Dalam keputusan tersebut juga ditetapkan bahwa jumlah jatah haji dan mereka yang naik haji ditetapkan dua tahun sebelum keberangkatan. (AFR)

1 Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal 105

Feb 082013
 

IDUL ADHA DAN PERBAIKAN PENGELOLAAN HAJI

(Segala Kebijaksanaan dan Pengaturan Haji dibuat Untuk Kepentingan Jamaah haji)[1]

SENIN, 16 PEBRUARI, Menyambut hari raya Idul Adha, pagi hari Presiden Soeharto bersama-sama ummat Islam ibukota melakukan sholat Ied di halaman Istana Negara.

Dalam amanatnya antara lain Presiden kembali menjelaskan kebijaksanaan dan pengaturan haji dibuat semata-mata untuk kepentingan jamaah itu sendiri. Jadi tujuan pengaturan itu bukan untuk memegang hak monopoli dan sama sekali bukan untuk mencari untung.

Presiden mengungkapkan bahwa sejak tahun lalu jemaah haji tidak lagi mendapat subsidi, melainkan sebaliknya telah mengumpulkan dana sebesar Rp. 500 juta. Untuk itu Presiden juga secara khusus menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para jemaah haji yang telah mengumpulkan dana tersebut, karena mereka telah beramal bagi kemajuan Islam dan tanah air. Sehubungan dengan dana tersebut Presiden menjanjikan untuk menggunakannya seefektif mungkin untuk tujuan pembinaan ummat Islam.



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973