1969-05-21 Presiden Soeharto: Target Produksi Beras Harus Dicapai

 Agenda Kenegaraan  No Responses »
May 092013
 

Presiden Soeharto: Target Produksi Beras Harus Dicapai[1]

RABU, 21 MEI 1969, “Target produksi beras pada akhir Pelita 1973 sebanyak 15,4 juta ton harus dicapai”, demikian pesan Presiden Soeharto ketika menerima para Gubernur se-Jawa dan Sumatera Barat, serta kepala logistik dan inspektorat pertanian di daerah-daerah tersebut pagi ini di Istana Merdeka. Para pejabat tersebut berada di Jakarta dalam rangka pertemuan yang dimulai siang ini di Bulog, untuk membahas masalah peningkatan produksi padi, khususnya padi yang di-Bimaskan. Presiden Soeharto memberikan petunjuk-petunjuk bagi usaha peningkatan produksi khususnya padi Bimas Gotong Royong. Antara lain Presiden meminta agar para pejabat daerah memperhatikan pengalaman ataupun kekurangan-kekurangan pada masa lampau. (AFR)

[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal. 123.

Pak Harto Menyerahkan Alat-Alat Pertanian

 Galeri  No Responses »
Apr 152013
 

Pak Harto Menyerahkan Alat-Alat Pertanian

 

Mengawali masa pemerintahannya, Pak Harto bukan saja dihadapkan defisit APBN, akan tetapi juga kelangkaan pangan yang parah. Maka pada awal-awal pemerintahannya, Pak Harto menggenjot usaha pertanian. Selain untuk swasembada pangan, dorongan pembinaan pada usaha pertanian dengan sendirinya menggerakkan ekonomi rakyat skala pedesaan, karena pekerjaan mayoritas penduduk Indonesia berada di sektor pertanian. Berikut foto-foto Pak Harto ketika pada tanggal 24 September 1970 menyerahkan alat-alat pertanian kepada Gubernur Jawa Timur, Jawa tengah dan DKI jakarta di Bina Graha Jakarta:

This gallery contains 1 photos

1971-02-06 Presiden Soeharto Kunjungan Kenegaraan

 Agenda Kenegaraan  No Responses »
Feb 212013
 

KUNJUNGAN KENEGARAAN

(Presiden Soeharto Melakukan Kunjungan Kenegaraan Ke Asutralia, Selandia Baru dan Filipina)1

MINGGU 06 PEBRUARI 1971, Pagi jam 10.00 WIB Presiden Soeharto beserta rombongan meninggalkan tanah air menuju negara-negara tetangga: Australia, Selandia Baru dan Filiphina. Keberangkatan Presiden dilepas oleh Ketua MPRS AH. Nasution, Ketua DPR dan para pejabat tinggi lainnya. Terlihat pula putera-puteri Presiden Soeharto turut serta mengantarkan di lapangan udara Kemayoran, Jakarta. Rombongan yang ikut dalam lawatan Presiden ini berjumlah 40 orang, dimana 10 orang diantaranya adalah rombongan resmi, yang antara lain terdiri atas Menteri Luar negeri Adam Malik, Ketua Bappenas Widjoyo Nitisastro, KASAD Umar Wirahadikusumah, Sekretaris Negara Sudharmono dan Sekretaris Militer Tjokropranolo.

Sesudah lebih dari 10 jam terbang, pada jam 21.00 waktu setempat, Presiden Soeharto beserta rombongan tiba dnegan selamat di Camberra. Kedatangan Presiden disambut dengan ramah oleh Gubernur Jenderal Sir Paul Hasluck, Perdana Menteri William McMahon dan pemimpin oposisi (Partai Buruh) Gough Whitlam.

1 Dikutip dari buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973.

1970-01-19 RAPAT GUBERNUR SE-INDONESIA

 Agenda Kenegaraan  No Responses »
Jan 292013
 

RAPAT GUBERNUR SE-INDONESIA

(Perlunya Tanggung Jawab Demokrasi)[1]

SENIN 19 JANUARI 1970, Dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum di daerah dan penilaian terhadap pelaksanaan Pelita, pagi jam 09.00 Presiden Soeharto membuka rapat gubernur seluruh Indonesia bertempat di gedung DPRD Jakarta. Didalam sambutannya, Presiden Soeharto mengingatkan bahwa dalam tahun 1970 ini kita menghadapi dua tugas nasional yang sangat penting. Pertama, pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 1971 yang akan datang. Kedua, pelaksanaan tahun kedua Pelita Tahap I. Menurut Jenderal Soegarto kedua tugas itu harus dilaksanakan secara serentak, sebab keduanya mempunyai aspek-aspek esensial daripada pelaksanaan cita-cita perjuangan Orde Baru, yaitu kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya dikatakan oleh Jenderal Soeharto bahwa demokrasi yang kita tegakkan harus mempunyai ciri sendiri dan harus tumbuh di atas sistem kepribadian bangsa, serta harus merupakan cerminan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Kita berhak menikmati kebebasan demokrasi, tetapi kita wajib memikul tanggungjawab demokrasi. Hubungan timbal balik antara kebebasan dan tanggung jawab ini harus kita sadari sedalam-dalamnya. Tanpa kebebasan, inisiatif masyarakat akan lenyap dan ide-ide baru tidak akan muncul, kegairahan akan padam. Sebaliknya kebebasan tanpa tanggungjawab sama saja mengundang kekacauan dan mendatangkan malapetaka bagi bangsa.

Pada kesempatan tersebut Presiden Soeharto juga menyinggung soal kenaikan harga bahan bakar minyak yang disorot oleh anggota-anggota masyarakat akhir-akhir ini. Presiden Soeharto menjelaskan bahwa untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri diperlukan usaha-usaha di bidang perpajakan, dan kemungkinan lainnya, menaikkan harga minyak. Kenaikan harga minyak ini sebenarnya hanya untuk menutupi sekitar RP. 19 milyar dari kebutuhan sebanyak 93 milyar. Sedangkan Rp. 74 milyar diperoleh dari perpajakan. Langkah ini bukan diambil secara mendadak, melainkan telah dipertimbangkan masak-masak. Dan, beberapa langkah pengamanan juga telah diambil dengan penyediaan kebutuhan pangan yang memadai sehingga  dapat mengurangi pengaruh kenaikan harga minyak bumi.


[1]     Dikutip dari buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973.

1970-01-06 PENERTIBAN PUNGUTAN BBM

 Agenda Kenegaraan  No Responses »
Jan 292013
 

MENERTIBKAN PUNGUTAN BBM[1]

SELASA, 6 JANUARI 1970, Presiden  Soeharto pagi hari memimpin sidang Sub-Dewan Stabilisasi Ekonomi di Istana Merdeka. Dalam sidang itu Presiden telah mengingatkan agar gubernur tidak mengadakan pungutan tambahan atas harga bensin dan minyak bumi. Untuk itu, sebagai gantinya, daerah akan diberikan Rp. 1,- untuk setiap liter bensin.

Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab, pada hari ini juga melantik Laksdya. (U) Suwoto Sukendar sebagai KSAU menggantikan Laksamana (U) Rusmin Nuryadin. Pada kesempatan ini Jenderal Soeharto mengharapkan agar pembersihan terhadap sisa-sisa G.30.S/PKI di kalangan Angkatan Udara tetap diteruskan seperti halnya tiga tahun belakangan ini. Pembersihan ini dilakukan bukan karena ketakutan, melainkan karena kewaspadaan, serta bukan pula karena alasan yang dicari-cari, tetapi berdasarkan bukti-bukti.


[1]     Dikutip dari buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973.