Apr 062014
 

Amanat Presiden Soeharto Pada Penyerahan DIP Tahun Anggaran 1989/’90 Kepada Gubernur

Amanat Presiden Soeharto pada Upacara Penyerahan Daftar Isian Proyek (DIP) Tahun anggaran 1989/’90 kepada Para Gubernur/Kepala Daerah tanggal 27 Maret 1989 di Jakarta. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

Mar 252014
 

Amanat Presiden Soeharto Saat Menerima Para Peserta Raker Gubernur Seluruh Indonesia

Amanat Presiden Soeharto pada waktu Menerima Para Peserta Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia tanggal 23 Januari 1988 di Bina Graha, Jakarta. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

Mar 152014
 

Hadiri Raker Gubernur, Presiden Soeharto Serukan Tanggap Perasaan Rakyat[1]

SENIN, 10 MARET 1980, Pukul 09.00 pagi ini, Presiden Soeharto membuka rapat kerja para gubernur, bupati/walikota seluruh Indonesia di Balai Sidang, Jakarta. Presiden Soeharto antara lain mengemukakan bahwa dalam pembangunan bidang politik, usaha kita untuk menumbuhkan demokrasi politik akan kita lanjutkan secara konsekuen. Dalam hubungan ini tidak perlu ada kekuatiran mengenai pelaksanaan pemilihan  umum yang akan datang, sebab rakyat saat memilih wakil-wakilnya akan dijamin kebebasan dan kerahasiaannya, dan juga penghitungan suara diselesaikan dengan jujur dan wajar. Kepala Negara juga menjelaskan bahwa Pemerintah dan segenap aparatnya yang ditugaskan menyelenggarakan pemilihan umum bertekad dan wajib beritikad melaksanakan pemilihan umum dengan cara yang benar-benar langsung, umum, bebas dan rahasia.

Khusus bagi semua para kepala daerah, Presiden Soeharto telah memberikan petunjuk untuk melaksanakan “Enam Sukses” yang telah disampaikan dalam rapat kerja sebelumnya. Petunjuk itu hendaknya tetap menjadi prioritas bagi semua kepala daerah, demikian pinta Presiden. Namun yang penting menurut Presiden ialah agar dalam setiap tahap pembangunan kita harus dapat mencapai kemajuan dan sekaligus memberikan arah yang jelas dan makin memperkokoh stabilitas nasional yang dinamis. Kita harus bekerja keras dan berusaha secara bertahap mencapai kemajuan sesuai dengan kemampuan kita. Oleh karena itu diserukan agar pelaksanaan pembangunan dipacu semakin cepat, sebab harapan semua pihak mengenai hasil-hasil pembangunan telah memasuki dimensi-dimensi baru. Hasrat dan keinginan makin meratakan pembangunan yang mengarah dan mencerminkan suasana dan arti keadilan sosial yang makin mendesak.

Ketika mengakhiri pidatonya, Kepala Negara menyerukan agar para kepala daerah dan seluruh aparatnya selalu tanggap akan perasaan dan keinginan rakyat. Tunjukkan kepada rakyat bahwa segala usaha pemerintah adalah untuk membawa rakyat kepada kemajuan dan kesejahteraan bersama yang makin terasa adil. Demikian antara lain pengarahan Presiden. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983″, hal 274. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Feb 182014
 

Sambutan Presiden Soeharto Pada Pembukaan Raker Terbatas Gubernur

Sambutan Presiden Soeharto pada Upacara Pembukaan Rapat Kerja Terbatas Gubernur dan Rapat Kerja Nasional Pembinaan Kesejahteraan Keluarga(PKK) II tanggal 16 April 1984 di  Istana Negara, Jakarta.  Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

Feb 102014
 

Presiden Soeharto Berikan Lima Petunjuk dalam Raker Gubernur[1]

RABU, 6 FEBRUARI 1974, Presiden Soeharto pukul 09.00 pagi ini membuka rapat kerja gubernur seluruh Indonesia di Istana Negara. Dalam amanatnya, Kepala Negara mengemukakan lima petunjuk sebagai pedoman buat para gubernur didalam melaksanakan tugas mereka. Kelima petunjuk itu adalah, pertama, binalah persatuan yang kokoh diantara semua lapisan masyarakat, karena persatuan mutlak diperlukan untuk memperkuat stabilitas yang dinamis. Kedua, tingkatkanlah kewaspadaan, terutama terhadap usaha-usaha merusak persatuan, merusak stabilitas, usaha-usaha menghambat pembangunan dan kegiatan-kegiatan merongrong Pancasila dan UUD 1945. Kita harus bertindak tegas terhadap mereka yang hendak merusak semuanya itu.

Ketiga, teruskan dan tingkatkan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing. Usahakan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Keempat, agar pembangunan berhasil, perluaslah ketertiban dan keikutsertaan seluruh masyarakat. Untuk itu, lanjutkan dan perluas komunikasi dua arah. Kelima, binalah kerjasama antara semua aparatur pemerintahan yang ada di daerah, baik aparatur sipil maupun ABRI. Akan tetapi, kerjasama itu tidak berarti kaburnya tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam bidangnya sendiri.

Pada kesempatan itu pula, Presiden telah mengungkapkan latar­belakang Peristiwa Malari. Diungkapkannya bahwa dibelakang Peristiwa Malari itu ternyata terdapat unsur-unsur yang ingin mencapai keinginannya melalui cara-cara yang destruktif, menggunakan hak-hak demokrasi yang tidak sesuai dengan, usaha Orde Baru untuk menegakkan kehidupan konstitusi, demokrasi dan hukum. Tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab itu dibumbui dengan desas-desus, adu-domba antara pejabat, merangsang ketidakpuasan dan keresahan dalam masyarakat, merupakan api penyulut kekacauan dan kerusuhan yang jelas sangat merugikan rakyat banyak.

Menyinggung soal pola hidup sederhana, dikatakannya bahwa ajakan untuk hidup sederhana bukanlah merupakan suatu canang untuk memusuhi orang-orang yang berpunya atau pengusaha-pengusaha yang berhasil, lebih-lebih mereka yang berhasil dalam usaha yang produktif dengan cara-cara yang halal. Ditegaskannya bahwa tujuan pola hidup sederhana adalah untuk memberi arah agar segala kemampuan dapat digunakan secara efisien dan efektif, sehingga terbinalah kesetiakawanan sosial yang merupakan kekuatan ut       ama untuk meneruskan pembangunan itu.

Presiden Soeharto mengharapkan agar penyelesaian berdasarkan hukum terhadap Peristiwa Malari dapat dipercepat. Demikian dikatakan oleh Jaksa Agung Ali Said SH usai menghadap Kepala Negara siang ini di Istana Merdeka. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978″, hal 99. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Feb 062014
 

Pidato Presiden Soeharto Pada Pembukaan Raker Gubernur Kepala Daerah Seluruh Indonesia

Pidato Presiden Soeharto pada Upacara Pembukaan Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah Seluruh Indonesia tanggal 27 Januari 1983 di Istana Negara, Jakarta. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

Jan 282014
 

Pidato Presiden Soeharto Pada Upacara Pembukaan Raker Gubernur Dan Bupati/Walikotamadya Seluruh Indonesia

Pidato Presiden Soeharto pada Upacara Pembukaan Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Seluruh Indonesia tanggal 1 Maret 1982 di Jakarta.Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

Jan 132014
 

Pidato Presiden Soeharto Pada Upacara Pembukaan Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Seluruh  Indonesia

Pidato Presiden Soeharto pada Upacara Pembukaan Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah  Seluruh  Indonesia tanggal  23 Februari 1981 di Jakarta. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

Jan 052014
 

Presiden Soeharto: Kebebasan Untuk Kebebasan, Perang Idiologi, Harus Ditinggalkan[1]

 RABU, 27 JANUARI 1971, Presiden Soeharto meminta agar para gubernur dan bupati mengajak semua partai politik dan organisasi karya membina pengertian kesadaran politik yang sehat, kesadaran hidup bernegara, yang pada tingkat daerah dapat disalurkan pada kesadaran bersama-sama mengatur rumah tangga pembangunan daerah, melalui DPRD. Juga diminta untuk merombak sikap mental dan pola pikir warisan Orde Lama atau masa liberal dulu. Sikap mental dan pola pikiran lama seperti “politik memegang komando”, “kebebasan untuk kebebasan”, “perang ideologi” harus kita tinggalkan jauh-jauh, sebab memang tidak ada gunanya dan hanya menimbulkan kekacauan saja. Diingatkan bahwa masalah ideologi bukan persoalan dan tidak boleh dipersoalkan lagi karena ideologi sudah jelas Pancasila. Demikian dikatakan Presiden Soeharto di depan rapat gubernur dan bupati seluruh Indonesia di Istana Merdeka hari ini.

Menyinggung tentang pembaharuan politik, Presiden mengatakan bahwa pembaharuan kehidupan politik harus didorong maju dan masyarakatpun ikut serta. Tetapi pembaharuan struktur politik yang dikehendaki masyarakat itu jangan sampai menimbulkan kegoncangan-kegoncangan yang mengganggu pembangunan, dan proses inipun harus tumbuh dari bawah, bukan dipaksakan dari atas oleh penguasa. Selanjutnya dikatakan bahwa kepentingan daerah dan pusat atau pembangunan daerah dan nasional bukan merupakan hal yang perlu dipertentangkan. Kedua hal itu harus dapat dikembangkan secara seimbang, lebih-lebih bila diingat bahwa kepala daerah sekaligus juga merupakan alat pusat dan alat daerah. Proyek-proyek nasional yang semuanya terletak di daerah haruslah dimanfaatkan untuk pengembangan program-program pembangunan daerah. Bukan dengan meminta fasilitas atau membebani pungutan­pungutan kepada proyek-proyek itu melainkan dengan mengembangkan efek-efek ekonomi. (WNR)



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973″, hal 301. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Jan 032014
 

Amanat Presiden Soeharto Pada Upacara Penyerahan Daftar Isian Proyek  Pembangunan Nasional Kepada Gubernur

Amanat  pada Upacara Penyerahan Daftar Isian Proyek dari Proyek-proyek Pembangunan Nasional yang ada di Daerah-daerah kepada Gubernur/Kepala Daerah pada April 1980 di Jakarta. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut: