Mar 102013
 

Pertemuan Komisi Empat dengan Bulog

(Monopoli Bulog Dimaklumi Sepanjang Harga Beras Murah)[1]

SABTU, 14 Maret 1970, Komisi Empat mengadakan pertemuan dengan Kepala Bulog, Achmad Tirtosudiro, di gedung DPA. Usai pertemuan dengan Bung Hatta, sebagai penasihat Komisi Empat, mengatakan bahwa ia tidak keberatan adanya suatu organisasi tunggal dan sistem monopoli pembelian beras, asalkan harga beras itu murah. (AFR)



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal 208

Mar 102013
 

Presiden Soeharto Bertemu Komisi Empat

(Penanganan Korupsi Bimas Coopa dan PN Pertamina)[1]

RABU, 11 Maret 1970, Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan Komisi Empat di Istana Merdeka. Pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas masalah penyelewengan Bimas Coopa dan PN Pertamina. Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam itu dikatakan oleh Bung Hatta, Penasihat Komisi, dan Wilopo SH, Ketua Komisi, sebagai pertemuan “saling mengisi dan membicarakan seluruh persoalan yang menyangkut masalah korupsi”. Menjawab pertanyaan yang mengenai adanya perbedaan antara Komisi Empat dengan Presiden mengenai penyelesaian masalah Coopa, Wilopo mengatakan bahwa pada garis besarnya pandapat pemerintah dan Komisi Empat adalah sama. (AFR)


[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal 208

Feb 082013
 

MEMPERTEMUKAN TIM PEMBERANTASAN KORUPSI

(Mempertemukan Tim Pemberantasan Korupsi dengan Komisi Empat, Meminta laporan Bimas dan Penegakaan Hukum dalam Penyalahgunaan Dana Bimas)[1]

RABU, 18 PEBRUARI Presiden Soeharto telah memutuskan untuk mempertemukan Team Pemberantasan Korupsi dengan Komisi Empat. Pertemuan itu dilaksanakan besok harinya.

Siang harinya Presiden Soeharto memanggil Gubernur Jawa Barat, Solichin GP, untuk menghadap dan melaporkan masalah Bimas di daerahnya. Solichin telah melaporkan kepada Presiden bahwa dari jumlah Rp. 5,8 milyar untuk kredit Bimas di Jawa Barat, telah dapat dikembalikan sebanyak Rp. 4,5 milyar. Sedangkan sisanya yang Rp. 1 milyar lebih itu masih diusut oleh pemerintah daerah Jawa Barat. Dalam hubungan ini Presiden menginstruksikan agar para pejabat yang terlibat dalam penyalahgunaan uang bimas diajukan ke pengadilan.



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973

Feb 012013
 

HASIL KERJA TEAM PEMBERANTAS KORUPSI

(Presiden Meminta Jaksa Agung Melaporkan Hasil Kerja Team Pemberantasan Korupsi & Dorongan Bagi Pengusaha Nasional)1)

SENIN 2 PEBRUARI 1970, Guna membantu pelaksanaan tugas Komisi Empat, Presiden Soeharto meminta Jaksa Agung untuk melaporkan hasil kerja Team Pemberantas Korupsi (TPK) selama ini kepadanya. Hasil kerja TPK, yang selama ini belum pernah diumumkan kecuali melalui pengadilan, oleh Presiden nantinya akan diserahkan kepada Komisi Empat.

Pada malam harinya, di Hotel Indonesia, Jakarta, telah dibuka Musyawarah Besar Nasional Ekonomi PNI. Musyawarah ini diikuti 200 utusan dari berbagai daerah, anggota-anggota MPRS dan DPR-GR serta ahli ekonomi dari partai tersebut. Dalam amanat tertulis pada acara pembukaannya, Presiden Soeharto antara lain mengatakan bahwa keadaan stabilitas yang menguntungkasn dewasa ini agar digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan Produksi Nasional. Presiden mengungkapkan pula kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong tumbuhnya pengusaha-pengusaha nasional yang sehat dan benar-benar memiliki kemampuan berusaha dan diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan pembangunan yang penting. Dalam hubungan ini Presiden meminta agar PNI merintis jalan ke arah pola kerja yang berorientasi kepada program, dan jika hal tersebut dapat terlaksana maka itu adalah pertanda yang baik bagi PNI.

___________________

1) Dikutip dari buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973.