Nov 292014
 

Mendalami Permasalahan Ekonomi Indonesia

Nasrudin Sumintapura (Menteri Muda keuangan dalam Kabinet Pembangunan V)

Setiap orang Indonesia mengenal Bapak Soeharto sebagai salah seorang tokoh yang melahirkan Orde Baru pada tahun 1966. Namun demikian tidak setiap warga berkesempatan untuk bertatap muka maupun berjabat tangan. Demikian pula dengan diri saya. Saya mulai mengenal dari jauh Bapak Saeharto ketika saya masih menjadi asisten pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1966, 23 tahun yang lalu.
Ketika itu sebagai salah satu unsur Universitas Indonesia, saya berkesempatan untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan yang akhirnya melahirkan Orde Baru yang merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia. Saya sadari sepenuhnya bahwa peran­serta saya tersebut sangatlah kecil dibandingkan dengan rekan-rekan yang lain. Pada waktu itulah saya mulai mengenal Bapak Soeharto sebagai salah seorang Jenderal TNI-AD yang nampak menonjol kepemimpinannya, khususnya di saat bangsa Indonesia menghadapi krisis kepemimpinan, sehingga akhirnya beliau diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua.
Setelah lahirnya Orde Baru, saya diberikan kesempatan untuk tugas belajar sehingga perkenalan dengan beliau hanya melalui berita media massa, baik cetak maupun visual serta dari surat rekan-rekan di Jakarta. Satu hal yang sangat menonjol yang saya jumpai adalah commitment beliau terhadap pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan ekonomi, dimana keadaan ekonomi Indonesia pada waktu itu sangat memprihatinkan. Ternyata commitment beliau terhadap pembangunan nasional itu demikian kukuhnya sampai dewasa ini, sebagaimana tercermin dalam setiap Pelita.
Ketika saya kembali bertugas mengajar, mengingat bidang yang saya tekuni menyangkut ekonomi, management dan keuangan, maka tentunya berbagai kebijakan ekonomi yang beliau sampaikan selalu menjadi bahan kajian dan pemaparan dalam perkuliahan. Satu hal yang sangat terkesan adalah kebijakan beliau terhadap pembinaan koperasi dan golongan e’konomi lemah. Khususnya mengenai pembinaan kedua kelompok pelaku ekonomi tersebut saya berkesempatan untuk terjun dan menanganinya melalui Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Pada tahun 1984, saya mendapat kepercayaan untuk menjabat Asisten Menko Ekuin dan Wasbang. Dalam kedudukan tersebut saya dapat lebih mengenal Bapak Soeharto melalui berbagai kebijakan dan petunjuk yang menyangkut bidang pembangunan nasional, khususnya bidang ekonomi, keuangan dan industri. Dari berbagai pengalaman dalam menangani bidang Ekuin tersebut, saya sebagai orang yang mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi dan keuangan sangat mengliargai bahkan, mungkin lebih tepat, mengagumi pandangan-pandangan beliau mengenai tatanan ekonomi Indonesia. Tidaklah berkelebihan bila saya katakan bahwa beliau mendalami permasalahan ekonomi Indonesia secara rinci sebagaimana layaknya seseorang yang mempunyai pendidikan formal di bidang ekonomi. Masih teringat jelas nasehat Bapak Menko Ekuin dan Wasbang pada Kabinet Pembangunan IV yang ditujukan kepada saya pada waktu itu tentang bagaimana Bapak Soeharto akan selalu ingat terhadap angka-angka statistik atau data yang telah disajikan oleh para menteri, sehingga jangan sampai saya: menyajikan angka-angka yang tidak konsisten antara satu laporan dengan laporan lainnya.
Salah satu kebijakan ekonomi yang dengan berat hati terpaksa harus beliau putuskan adalah penjadwalan kembali proyek-proyek pembangunan dalam kurun waktu Kabinet Pembangunan IV mengingat merosotnya harga minyak bumi internasional yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara Ini saya rasakan sebagai
suatu keputusan yang sangat rasional di satu sisi, dan di pihak lain suatu keputusan yang sangat berani, mengingat bahwa aspirasi pembangunan pada waktu itu sudah sedemikian tingginya. Namun beliau secara sadar telah mengambil langkah yang tepat sehingga bangsa dan negara Indonesia tercinta ini dapat mampu melampaui resesi dunia yang berkepanjangan secara relatif lebih baik dari negara­negara berkembang lainnya.
Demikian pula kebijakan di bidang ekonomi yang beliau putuskan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang menunjang peran serta swasta dalam pembangunan nasional, yaitu kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. Kebijaksanaan ini saya anggap sangat tepat dan menunjukkan bagaimana pekanya Bapak Soeharto terhadap berbagai gejala atau indikator di bidang ekonomi. Itulah perkenalan saya dengan Pak Harto dari jauh.
Pada tanggal 15 Maret 1988 ketika saya menghadiri seminar di Bandung, saya mendapat telepon dari Bapak Moerdiono (ketika itu beliau masih menjabat sebagai Menteri Muda/Sekretaris Kabinet). Pak Moerdiono memberitahukan bahwa Presiden berkenan meng­ undang saya untuk meninjau peternakan di Tapos. Tentunya saya gembira sekali mendapat kesempatan meninjau peternakan tersebut, yang selama ini hanya dapat saya baca dari majalah atau surat kabar saja. Untuk keperluan tersebut saya diminta untuk berkumpul pada hari Rabu tanggal16 Maret, pagi sekitar jam 6.30 di Wisma Baja.
Ketika saya tiba di Wisma Baja pada hari itu ternyata sudah ada rekan-rekan BS Mulyana, Saadillah Mursjid, Soedradjad Djiwandono, Sjarifudin Baharsjah, dan Tungky Ariwibowo. Tidak lama kemudian tiba Bapak Moerdiono. Kemudian kami berangkat bersama-sama menuju peternakan Tapos. Setelah melakukan perjalanan lebih kurang satu jam, kami tiba di sana. Bapak Presiden menyambut kami dan mempersilahkan seluruh rombongan menuju ruang tamu yang merupakan bangunan sed rhana tetapi ditata dengan rapi. Adalah merupakan hal yang tidak diduga sama sekali bagi saya pribadi maupun seluruh keluarga, bahwa pada hari itu saya mendapat kepercayaan dari Bapak Soeharto untuk duduk dalam Kabinet Pembangunan V sebagai Menteri Muda Keuangan. Saya sangat bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya mendapat kepercayaan tersebut.
Masih teringat pesan-pesan beliau pada kami selumh rombongan ketika itu. Beliau berpesan agar hendaknya didalam menjalankan tugas perlu adanya koordinasi, pekerjaan adalah hasil kerjasama tim, jangan mudah tersinggung, jangan menunggu diminta untuk membantu tetapi tawarkan apa yang bisa dibantu. Pesan beliau ini mempakan pegangan saya dalam menjalankan tugas dalam Kabinet Pembangunan V.
Pada waktu kami di Tapos, kami berkesempatan berkeliling melihat-lihat tempat peternakan baik peternakan sapi maupun domba bersama Bapak Soeharto. Beliau menjelaskan secara ter­ perinci mengenai masalah peternakan serta pertanian yang mencerminkan pengetahuan beliau yang sangat mendalam di bidang peternakan dan pertanian, di samping beliau sebagai negarawan yang bijaksana.
Pada waktu ini saya telah lebih dari tiga tahun menjadi pembantu Bapak Presiden, yaitu selaku Menteri Muda Keuangan. Kalau dulu saya mengenal Bapak Soeharto dari jauh, maka sesudah jumpa dan tatap muka pada tanggal16 Maret 1988 itu dan setelah saya dilantik menjadi anggota Kabinet Pembangunan V, saya merasa lehih mengenal beliau dari dekat.
Berbagai petunjuk beliau di bidang ekonomi tetap konsisten sebagaimana yang saya alami sewaktu menjabat Asisten Menko Ekuin dan Wasbang pada Kabinet Pembangunan IV yang lalu. Bahkan lebih dari pada itu, beliau merestui kelanjutan dari kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi dalam menciptakan iklim usaha yang menunjang peran serta masyarakat dalam pembangunan.
Disamping tentunya diharapkan bahwa dengan adanya iklim usaha yang menunjang, maka akan timbul usaha-usaha bam yang pada gilirannya akan menciptakan pula peluang kerja. Hal ini sangat penting mengingat pertambahan angkatan kerja selama PelitaV diperkirakan akan mencapai 11,5 sampai 12 juta orang. Pertambahan ini tentunya memerlukan lapangan kerja baru dan bilamana tidak terpenuhi akan dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial. Pandangan beliau mengenai hal ini sangat tajam, sehingga salah satu upaya menciptakan iklim usaha yang sehat adalah dengan meninjau semua ketentuan dan pemndangan yang menghambat berkembangnya dunia usaha. Dalam kesempatan ini saya telah. mendapatkan kepercayaan untuk membantu mempersiapkan kebijakan bidang deregulasi dan debirokratisasi.
Mengenai hal ini ada satu pengalaman yang tidak dapat saya lupakan, yaitu pada waktu menghadap Bapak Presiden bersama rekan-rekan menteri di bidang Ekuin untuk melaporkan persiapan materi Paket November tahun 1988. Saat itu Menteri Perindustrian, yang sedang melaporkan deregulasi di bidang industri, tiba-tiba menjadi agak ragu-ragu untuk meneruskan membaca laporan (ternyata ada kesalahan ketik didalam laporan tersebut). Bapak Presiden melihat suasana yang demikian, lalu mengalihkan pembicaraan pada topik lain. Hal ini beliau lakukan untuk tidak membuat kami semua yang menghadap menjadi panik. Ini semua mencerminkan sifat kearif bijaksanaan dari Bapak Soeharto baik sebagai orang yang dituakan maupun sebagai negarawan.
Berbicara mengenai kepemimpinan nasional, demikian banyak konsep ataupun pakar yang dapat mempaparkannya. Namun apa­ bila kita simak kembali perjuangan bangsa Indonesia, maka kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Jenderal Soeharto pada peristiwa G-30-S/PKI, dimana beliau secara sadar menerima tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan permasalahan nasional, sudah menunjukkan bahwa beliau memang mempunyai kualifikasi pimpinan nasional. Namun lebih dari itu, beliau selaku negarawan maupun pimpinan nasional mempunyai satu falsafah yang saya anggap sangat tepat, bukan saja didalam tata budaya di negara kita namun dapat pula berlaku secara universal. Adapun salah satu falsafah yang beliau kemukakan adalah nglurug tanpa bala, dan menang tanpa ngasorake.
Sebagai seorang yang pernah mengecap pendidikan di Jawa Tengah selama masa revolusi fisik, saya bukan saja dapat mememahami melainkan juga menghayati arti dua kalimat tersebut. Kedua kalimat yang sangat sederhana itu mempunyai pengertian; yang demikian dalam, khususnya dalam kaitan dengan hubungan orang, perorangan dalam masyarakat apalagi dalam kaitan dengan tatanan birokrasi pemerintahan. Sebagai orang yang meniti karir sebagai pegawai negeri sipil, mulai dari asisten pengajar sampai jabatan yang sekarang ini, saya dapat merasakan hal itu dalam gaya kepemimpinan nasional Bapak Soeharto.

***

_______________________

Sumber: Nasrudin Sumintapura, “Mendalami Permasalahan Ekonomi Indonesia”, dikutip dari buku “Di Antara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun” (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 2009), hal 439-443.

Oct 112014
 

Menerima Peserta Economic Mondial Forum, Presiden Soeharto: Kemajuan Ekonomi Indonesia Akan Sumbang Kemajuan Dunia

SELASA, 28 OKTOBER 1986  Pukul 09.00 pagi ini, bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto menerima para peserta Economic Mondial Forum (EMF). Forum yang dipimpin oleh Prof Klaus Schwab dan dihadiri oleh 80 pimpinan perusahaan dari Eropa, 31 perusahaan joint venture, dan 26 perusahaan PMDN itu diadakan di Jakarta dengan kerjasama Kadin Indonesia. EMF yang berkedudukan di Jenewa, Swiss, merupakan suatu organisasi internasional swasta yang besar peranannya dalam pengembangan kerjasama ekonomi internasional.
Dalam sambutannya, Kepala Negara antara lain mengatakan bahwa sejak semula Indonesia menyadari bahwa membangun bangsa yang demikian luas wilayahnya, yang demikian besar penduduknya, yang demikian berat tantangannya, merupakan tugas-tugas bersama yang memerlukan keuletan dan ketabahan serta kerja keras. Proses pembangunan Indonesia telah melewati tahap-tahap yang berbeda-beda, akan tetapi tantangannya terus menerus tetap ada.
Ditegaskan oleh Presiden bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan itu, sebab Indonesia telah menyiapkan langkah untuk menghadapinya. Adalah kepentingan bangsa ini agar penanaman modal berkembang untuk mendorong pembangunannya. Karena, demikian Kepala Negara, adalah kepentingan Indonesia pula untuk menciptakan iklim yang menarik bagi penanaman modal itu, baik PMDN maupun PMA.
Dikatakan selanjutnya oleh Presiden bahwa dengan menanamkan modal di Indonesia, maka perusahaan-perusahaan asing bukan saja akan memetik keuntungan material, tetapi juga memetik keuntungan lain yang tak temilai harganya, yaitu kepuasan batin didalam menyertai lebih dari 160 juta rakyat Indonesia yang sedang membangun masa depannya. Lebih jauh dikemukakannya bahwa Indonesia yang maju ekonominya memberi kesempatan bagi perkembangan ekonomi dunia pada umumnya, yang akhirnya berarti kita semua secara bersama-sama memberi sumbangan bagi terwujudnya kehidupan umat manusia yang lebih tenteram, lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih adil. Pada tujuan-tujuan yang mulia itulah sebenarnya terletak muara bersama dari kepentingan kita semua, kepentingan semua bangsa dan semua negara, kepentingan seluruh umat manusia.
Demikian dikatakan Kepala Negara.

_________________________

Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 521-522. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Sep 212014
 

Sambutan Presiden Soeharto Pada Forum Kerja Sama Ekonomi Dan Teknologi Indonesia-Jerman

Sambutan Presiden Soeharto pada Forum Kerja Sama Ekonomi dan Teknologi Indonesia-Jerman (beserta terjemahan dalam bahasa Inggris) tanggal 4 April 1995 di Bonn, Jerman. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

Sep 122014
 

Pidato Presiden Soeharto Pada Jamuan Makan Malam Untuk Menghormat Para Pemimpin Ekonomi APEC

Pidato Presiden Soeharto pada Jamuan Makan Malam untuk Menghormat Para Pemimpin Ekonomi APEC (beserta terjemahan dalam bahasa Inggris) tanggal 14 November 1994 di Jakarta Convention Center, Jakarta. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

 

Apr 282014
 

Sambutan Presiden Soeharto Pada Pembukaan Kongres XI Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

Sambutan Presiden Soeharto pada Upacara Pembukaan Kongres XI Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia tanggal 22 Agustus 1990di Istana Negara, Jakarta. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

Nov 222013
 

Buka Kongres LVRI, Presiden Soeharto: Kita Tidak Hanya Bangun Bidang Ekonomi[1]

JUM’AT, 16 NOVEMBER 1973 Presiden Soeharto pagi ini membuka Kongres Nasional ke-3 LVRI di Gedung Granada, Jakarta. Dalam sambutannya, Kepala Negara mengatakan bahwa kita jangan mengharapkan keajaiban, sebab pembangunan merupakan proses yang panjang dan sambung menyambung. Banyak masalah yang kita hadapi, sehingga kita harus menggarap lebih dahulu masalah yang paling mendesak.

Kepala Negara membantah bahwa kita hanya memperhatikan pembangunan di bidang ekonomi dan mengabaikan bidang non-ekonomi. Dikatakannya bahwa meskipun kita memprioritaskan pembangunan ekonomi, kita juga berusaha mengembangkan kehidupan demokrasi, mendewasakan kebebasan, memperkokoh kehidupan konstitusional dan mengusahakan kepastian hukum. Jadi, pembangunan bangsa dalam arti luas tetap kita kerjakan. Kita menyadari bahwa pembangunan ekonomi saja tanpa usaha memberi tempat dan arti terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan dan perbaikan mutu kehidupan juga tidak akan mungkin tercapai dalam keadaan ekonomi yang buruk. (WNR).



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978″, hal 66. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Aug 252013
 

Komunike Bersama Presiden Soeharto-Ne Win: Birma Dukung Wawasan Nusantara

Tandatangani Kerjasama Teknik dan Tukar Menukar Naskah Ratifikasi Batas Laut[1]

KAMIS, 29 AGUSTUS 1974, Sebelum meninggalkan Birma hari ini, Presiden Soeharto dan Presiden Ne Win telah mengeluarkan suatu pernyataan bersama. Dalam pernyataan bersama itu antara lain dinyatakan bahwa Birma mendukung konsep Wawasan Nusantara yang sedang diperjuangkan Indonesia.

Presiden Soeharto dan rombongan hari ini tiba di Singapura dalam rangka kunjungan kenegaraan selama dua hari. Ini merupakan kunjungan pertama dari seorang kepala negara Indonesia setelah Singapura memperoleh kemerdekaannya.

Pada hari pertama kunjungan Presiden Soeharto, telah ditandatangani suatu persetujuan dasar tentang kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara, disamping dipertukarkan naskah ratifikasi perjanjian batas laut teritorial antara kedua negara di Selat Singapura. Persetujuan dasar tentang kerjasama ekonomi dan teknik itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Menteri Luar Negeri Rajaratnam. Persetujuan ini menyangkut peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, perhubungan, pariwisata, dan telekomunikasi. (AFR).



[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978″, hal 150-151. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta, Tahun 2003.

Aug 162013
 

Presiden Soeharto: Kesetiaan Pada Pancasila Kekuatan Terbesar Kita

(Sampaikan Amanat Kenegaraan 16 Agustus 1971)[1]

SENIN, 16 AGUSTUS 1971, Jam 09.00 pagi ini Presiden Soeharto menyampaikan amanat kenegaraannya di depan sidang DPR-GR, dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan. Dalam amanatnya Presiden menekankan bahwa kekuatan kita yang paling besar dalam menegakkan Orde Baru ialah kesetiaan kita kepada Pancasila.Ingat, lima tahun yang lalu kekuatan rakyat dimana-mana bangkit bersama ABRI untuk menumpas G.30.S/PKI, demi mempertahankan Pancasila. Ditegaskan pula bahwa tanpa keyakinan kepada Pancasila, kita tidak mungkin menumpas pemberontakan PKI, yang dahulu dikenal sebagai partai politik terkuat, dan barangkali kita juga tidak mungkin meruntuhkan Orde Lama yang telah begitu lama memusatkan kekuasaan negara pada satu tangan. Menurut Presiden, idiologi nasional yang nyata-nyata di dukung dan berakar dari jiwa bangsa adalah modal yang paling berharga dan kekuatan yang paling besar terutama pada saat-saat bangsa ini menghadapi suatu ancaman bahaya. Oleh sebab itu Presiden Soeharto mengajurkan agar golongan-golongan atau partai-partai politik jangan menyempitkan diri dengan idiologi sendiri. Sebab, demikian Presiden, bangsa kita harus dan memang telah memiliki idiologi nasional dan kesempitan idiologi golongan inilah yang sesungguhnya menjadi sumber peruncing dan pertentangan pada masa-masa lampau yang akhirnya juga membatasi ruang gerak partai politik itu.

Menyinggung masalah pembangunan, Presiden berkeyakinan bahwa Indonesia akan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan, sebab adanya beberapa faktor pendukung. Faktor-faktor ini adalah: (1) stabilitas politik yang semakin kuat, (2) keadaan ekonomi yang makin mantap dan pembangunan yang terus meluas, (3) aparatur negara yang makin tertib dan lebih mampu melaksanakan tugas-tugas rutin maupun pembangunan, (4) kekompakan angkatan bersenjata yang makin mendalam, dan kemampuannya yang tetap terpelihara untuk menjamin keamanan, (5) rakyat yang makin gandrung kepada pembangunan, dan (6) kepercayaan luar negeri yang semakin besar.

Keyakinan Presiden diperkuat oleh hasil-hasil yang telah dicapai oleh Orde Baru, yang membawa kemantapan ekonomi. Presiden memaparkan beberapa contoh kemantapan. Nilai tukar rupiah yang semakin mantap dan dapat bertahan terhadap valuta asing, meskipun jumlah uang yang beredar cukup besar. Deposito berjangka terus bertambah, kredit perbankan semakin naik, ekspor dan impor juga demikian, yang mana semua ini berarti produksi ekspor naik dan memungkinkan produksi industri dan lainnya meningkat pula. Presiden memandang semua ini suatu prestasi dari pengharisan kebijaksanaan yang menyeluruh yang meliputi bidang-biadng APBN-terutama anggaran yang berimbang, perpajakan dan penyesuaian tarif serta intensifikasi dan penyempurnaan pemungutannya. Juga peraturan kredit dan suku bunga yang selektif, penyediaan dan penyaluran bahan-bahan pokok, penyederhanaan dan pelancaran prosedur ekspor dan impor, serta lalu lintas barang di dalam negeri yang umumnya dilaksanakan secara konsekuen.

Presiden lebih jauh berpendapat bahwa peningkatan produksi dalam negeri dan kondisi ekonomi, akan lebih maju lagi kalau dibarengi dengan kondisi mental masyarakat yang lebih positif. Untuk itu perlu diciptakan kondisi dimana masyarakat masih lebih banyak menggunakan barang-barang produksi dalam negeri. Sejalan dengan itu, Jenderal Soeharto menyerukan kepada rakyat untuk menumbuhkan semangat nasionalisme yang sehat, juga pada bidang ekonomi. Menurut Presiden, percepatan pembangunan itu diperlukan, sebab kalau tidak demikian, maka hasil pembangunan itu disusul oleh pertumbuhan penduduk, dan ia tidak akan mempunyai arti sama sekali. Disamping percepatan itu sendiri merupakan keharusan, karena Indonesia sudah jauh tertinggal dari banyak bangsa lain.

Presiden juga menyinggung tentang pemilihan umum. Dikatakannya, pemilihan umum yang baru lalu tidaklah terlepas dari masalah pembangunan yang dihadapi Indonesia kini dan di masa depan. Dengan pemilihan umum itu, kata Jenderal Soeharto, kita akan berkesempatan untuk memantapkan kestabilan politik dan ekonomi, membina ketertiban dan keamanan dalam masyarakat sebagai landasan usaha menggiatkan pelaksanaan pembangunan dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tetapi, ditambahkannya, janganlah kita silau dengan kemenangan-kemenangan dan jangan pula risau dengan kekalahan-kelalahan. Marilah kita bergembira dengan berkata “yang menang dalam pemilihan umum ini sebenarnya seluruh rakyat, yang menang adalah kita semua, yang menang adalah semangat demokrasi”.

Mengenai sisa-sisa G.30.S/PKI, dikatakan oleh Presiden bahwa kekuatan fisik mereka dapat dikatakan tidak mempunyai arti lagi. Tetapi mereka tetap berusaha mengadakan kegiatan-kegiatan sabotase, subversif dan bentuk-bentuk lainnya. Dalam hubungan ini Presiden memperingatkan bahwa kader-kader mereka tetap ada, malahan mereka menyusup ke tengah-tengah kalangan yang biasanya dianggap bukan sarang PKI, seperti perguruan tinggi, sarjana dan mahasiswa. Namun demikian, Presiden menambahkan, mereka yang telah menunjukkan kesadaran, wajib diterima kembali dalam masyarakat dan diperlakukan secara wajar sesuai dengan pandangan hidup yang berdasarkan Pancasila.

Selanjutnya, setelah menyentuh masalah-masalah yang menyangkut garis kebijaksanaan luar negeri, utang-utang luar negeri, serta aspek-aspek lain dari kehidupan kenegaraan, Presiden Soeharto mengemukakan perincian tentang pedoman dan arak kebijaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan, sebagai berikut:

  1. Pembangunan lima tahun yang sekarang merupakan pembangunan tahap pertama. Ini merupakan bagian permulaan dari rencana pembangunan jangka panjang untuk masa 25 tahun.
  2. Dapat diatur tercapainya kecepatan pertumbuhan ekonomi yang disesuaikan dengan kemampuan yang kita kembangkan dalam tiap tahap pembangunan jangka menengah yang waktunya 5 tahun.
  3. Dalam tiap tahap dapat jelas ditentukan prioritas-prioritasnya.
  4. Program keluarga berencana merupakan salah satu keharusan dari seluruh program pembangun bangsa Indonesia.
  5. Peningkatan pendapatan per kapita harus tetap berlangsung dalam suasana kestabilan ekonomi.
  6. Usaha peningkatan pembangunan dan kebijaksanaan pemeliharaan kestabilan ekonomi harus berjalan bersama-sama secara serasi.
  7. Pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus diarahkan untuk menjamin terlaksananya pembagian yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
  8. Peningkatan pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi yang sangat besar. Karenanya dalam Repelita selanjutnya harus dikerahkan dana-dana investasi yang lebih besar lagi, yang bersumber pada tabungan masyarakat dan tabungan pemerintah serta dari devisa.
  9. Pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk memperluas lapangan pekerjaan dalam rangka memberantas pengangguran serta menyebarkan transmigrasi.
  10. Kehidupan dan pembangunan sosial-politik dan pertahanan-keamanan akan diusahakan seimbang dan dengan pembiayaan yang tidak akan mengganggu pelaksanaan pembangunan di bidang sosial-ekonomi dalam jangka panjang.
  11. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam jangka waktu 25 tahun sekaligus akan membawa perubahan-perubahan yang mendasar dari struktur ekonomi Indonesia.

Demikian antara lain pokok-pokok dari amanat kenegaraan Presiden Soeharto. (AFR).



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973″, hal 355-357. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003.

Aug 092013
 

Keterangan Pemerintah Mengenai Keadaan Ekonomi

Sambutan Pejabat Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto dalam rangka Keterangan Pemerintah mengenai Keadaan Ekonomi di Muka Sidang DPRG-GR  di Jakarta tanggal 29 Januari 1968. Naskah pidato Selengkapnya disajikan sebagai berikut:

May 082013
 

Presiden Soeharto: Pengusaha Harus Bantu Strategi Ekonomi[1]

SABTU, 3 MEI 1969,  Presiden Soeharto ketika menerima anggota-anggota Pengurus Forum Swasta Nasional di Istana Merdeka pagi ini menyatakan bahwa wadah pengusaha swasta harus diisi dan diatur oleh para pengusaha itu sendiri dan ini harus dijalankan dengan konsekuen. Kepada para pengusaha swasta nasional diminta oleh Presiden untuk aktif membantu strategi ekonomi yang telah digariskan pemerintah serta berpartisipasi dalam menyukseskan Repelita. (AFR)



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal. 121.