Oct 112014
 

Menerima Peserta Economic Mondial Forum, Presiden Soeharto: Kemajuan Ekonomi Indonesia Akan Sumbang Kemajuan Dunia

SELASA, 28 OKTOBER 1986  Pukul 09.00 pagi ini, bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto menerima para peserta Economic Mondial Forum (EMF). Forum yang dipimpin oleh Prof Klaus Schwab dan dihadiri oleh 80 pimpinan perusahaan dari Eropa, 31 perusahaan joint venture, dan 26 perusahaan PMDN itu diadakan di Jakarta dengan kerjasama Kadin Indonesia. EMF yang berkedudukan di Jenewa, Swiss, merupakan suatu organisasi internasional swasta yang besar peranannya dalam pengembangan kerjasama ekonomi internasional.
Dalam sambutannya, Kepala Negara antara lain mengatakan bahwa sejak semula Indonesia menyadari bahwa membangun bangsa yang demikian luas wilayahnya, yang demikian besar penduduknya, yang demikian berat tantangannya, merupakan tugas-tugas bersama yang memerlukan keuletan dan ketabahan serta kerja keras. Proses pembangunan Indonesia telah melewati tahap-tahap yang berbeda-beda, akan tetapi tantangannya terus menerus tetap ada.
Ditegaskan oleh Presiden bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan itu, sebab Indonesia telah menyiapkan langkah untuk menghadapinya. Adalah kepentingan bangsa ini agar penanaman modal berkembang untuk mendorong pembangunannya. Karena, demikian Kepala Negara, adalah kepentingan Indonesia pula untuk menciptakan iklim yang menarik bagi penanaman modal itu, baik PMDN maupun PMA.
Dikatakan selanjutnya oleh Presiden bahwa dengan menanamkan modal di Indonesia, maka perusahaan-perusahaan asing bukan saja akan memetik keuntungan material, tetapi juga memetik keuntungan lain yang tak temilai harganya, yaitu kepuasan batin didalam menyertai lebih dari 160 juta rakyat Indonesia yang sedang membangun masa depannya. Lebih jauh dikemukakannya bahwa Indonesia yang maju ekonominya memberi kesempatan bagi perkembangan ekonomi dunia pada umumnya, yang akhirnya berarti kita semua secara bersama-sama memberi sumbangan bagi terwujudnya kehidupan umat manusia yang lebih tenteram, lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih adil. Pada tujuan-tujuan yang mulia itulah sebenarnya terletak muara bersama dari kepentingan kita semua, kepentingan semua bangsa dan semua negara, kepentingan seluruh umat manusia.
Demikian dikatakan Kepala Negara.

_________________________

Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 521-522. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Sep 212014
 

Sambutan Presiden Soeharto Pada Forum Kerja Sama Ekonomi Dan Teknologi Indonesia-Jerman

Sambutan Presiden Soeharto pada Forum Kerja Sama Ekonomi dan Teknologi Indonesia-Jerman (beserta terjemahan dalam bahasa Inggris) tanggal 4 April 1995 di Bonn, Jerman. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

Sep 122014
 

Pidato Presiden Soeharto Pada Jamuan Makan Malam Untuk Menghormat Para Pemimpin Ekonomi APEC

Pidato Presiden Soeharto pada Jamuan Makan Malam untuk Menghormat Para Pemimpin Ekonomi APEC (beserta terjemahan dalam bahasa Inggris) tanggal 14 November 1994 di Jakarta Convention Center, Jakarta. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

 

Apr 282014
 

Sambutan Presiden Soeharto Pada Pembukaan Kongres XI Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

Sambutan Presiden Soeharto pada Upacara Pembukaan Kongres XI Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia tanggal 22 Agustus 1990di Istana Negara, Jakarta. Naskah selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

Nov 222013
 

Buka Kongres LVRI, Presiden Soeharto: Kita Tidak Hanya Bangun Bidang Ekonomi[1]

JUM’AT, 16 NOVEMBER 1973 Presiden Soeharto pagi ini membuka Kongres Nasional ke-3 LVRI di Gedung Granada, Jakarta. Dalam sambutannya, Kepala Negara mengatakan bahwa kita jangan mengharapkan keajaiban, sebab pembangunan merupakan proses yang panjang dan sambung menyambung. Banyak masalah yang kita hadapi, sehingga kita harus menggarap lebih dahulu masalah yang paling mendesak.

Kepala Negara membantah bahwa kita hanya memperhatikan pembangunan di bidang ekonomi dan mengabaikan bidang non-ekonomi. Dikatakannya bahwa meskipun kita memprioritaskan pembangunan ekonomi, kita juga berusaha mengembangkan kehidupan demokrasi, mendewasakan kebebasan, memperkokoh kehidupan konstitusional dan mengusahakan kepastian hukum. Jadi, pembangunan bangsa dalam arti luas tetap kita kerjakan. Kita menyadari bahwa pembangunan ekonomi saja tanpa usaha memberi tempat dan arti terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan dan perbaikan mutu kehidupan juga tidak akan mungkin tercapai dalam keadaan ekonomi yang buruk. (WNR).



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978″, hal 66. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Aug 252013
 

Komunike Bersama Presiden Soeharto-Ne Win: Birma Dukung Wawasan Nusantara

Tandatangani Kerjasama Teknik dan Tukar Menukar Naskah Ratifikasi Batas Laut[1]

KAMIS, 29 AGUSTUS 1974, Sebelum meninggalkan Birma hari ini, Presiden Soeharto dan Presiden Ne Win telah mengeluarkan suatu pernyataan bersama. Dalam pernyataan bersama itu antara lain dinyatakan bahwa Birma mendukung konsep Wawasan Nusantara yang sedang diperjuangkan Indonesia.

Presiden Soeharto dan rombongan hari ini tiba di Singapura dalam rangka kunjungan kenegaraan selama dua hari. Ini merupakan kunjungan pertama dari seorang kepala negara Indonesia setelah Singapura memperoleh kemerdekaannya.

Pada hari pertama kunjungan Presiden Soeharto, telah ditandatangani suatu persetujuan dasar tentang kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara, disamping dipertukarkan naskah ratifikasi perjanjian batas laut teritorial antara kedua negara di Selat Singapura. Persetujuan dasar tentang kerjasama ekonomi dan teknik itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Menteri Luar Negeri Rajaratnam. Persetujuan ini menyangkut peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, perhubungan, pariwisata, dan telekomunikasi. (AFR).



[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978″, hal 150-151. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta, Tahun 2003.

Aug 162013
 

Presiden Soeharto: Kesetiaan Pada Pancasila Kekuatan Terbesar Kita

(Sampaikan Amanat Kenegaraan 16 Agustus 1971)[1]

SENIN, 16 AGUSTUS 1971, Jam 09.00 pagi ini Presiden Soeharto menyampaikan amanat kenegaraannya di depan sidang DPR-GR, dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan. Dalam amanatnya Presiden menekankan bahwa kekuatan kita yang paling besar dalam menegakkan Orde Baru ialah kesetiaan kita kepada Pancasila.Ingat, lima tahun yang lalu kekuatan rakyat dimana-mana bangkit bersama ABRI untuk menumpas G.30.S/PKI, demi mempertahankan Pancasila. Ditegaskan pula bahwa tanpa keyakinan kepada Pancasila, kita tidak mungkin menumpas pemberontakan PKI, yang dahulu dikenal sebagai partai politik terkuat, dan barangkali kita juga tidak mungkin meruntuhkan Orde Lama yang telah begitu lama memusatkan kekuasaan negara pada satu tangan. Menurut Presiden, idiologi nasional yang nyata-nyata di dukung dan berakar dari jiwa bangsa adalah modal yang paling berharga dan kekuatan yang paling besar terutama pada saat-saat bangsa ini menghadapi suatu ancaman bahaya. Oleh sebab itu Presiden Soeharto mengajurkan agar golongan-golongan atau partai-partai politik jangan menyempitkan diri dengan idiologi sendiri. Sebab, demikian Presiden, bangsa kita harus dan memang telah memiliki idiologi nasional dan kesempitan idiologi golongan inilah yang sesungguhnya menjadi sumber peruncing dan pertentangan pada masa-masa lampau yang akhirnya juga membatasi ruang gerak partai politik itu.

Menyinggung masalah pembangunan, Presiden berkeyakinan bahwa Indonesia akan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan, sebab adanya beberapa faktor pendukung. Faktor-faktor ini adalah: (1) stabilitas politik yang semakin kuat, (2) keadaan ekonomi yang makin mantap dan pembangunan yang terus meluas, (3) aparatur negara yang makin tertib dan lebih mampu melaksanakan tugas-tugas rutin maupun pembangunan, (4) kekompakan angkatan bersenjata yang makin mendalam, dan kemampuannya yang tetap terpelihara untuk menjamin keamanan, (5) rakyat yang makin gandrung kepada pembangunan, dan (6) kepercayaan luar negeri yang semakin besar.

Keyakinan Presiden diperkuat oleh hasil-hasil yang telah dicapai oleh Orde Baru, yang membawa kemantapan ekonomi. Presiden memaparkan beberapa contoh kemantapan. Nilai tukar rupiah yang semakin mantap dan dapat bertahan terhadap valuta asing, meskipun jumlah uang yang beredar cukup besar. Deposito berjangka terus bertambah, kredit perbankan semakin naik, ekspor dan impor juga demikian, yang mana semua ini berarti produksi ekspor naik dan memungkinkan produksi industri dan lainnya meningkat pula. Presiden memandang semua ini suatu prestasi dari pengharisan kebijaksanaan yang menyeluruh yang meliputi bidang-biadng APBN-terutama anggaran yang berimbang, perpajakan dan penyesuaian tarif serta intensifikasi dan penyempurnaan pemungutannya. Juga peraturan kredit dan suku bunga yang selektif, penyediaan dan penyaluran bahan-bahan pokok, penyederhanaan dan pelancaran prosedur ekspor dan impor, serta lalu lintas barang di dalam negeri yang umumnya dilaksanakan secara konsekuen.

Presiden lebih jauh berpendapat bahwa peningkatan produksi dalam negeri dan kondisi ekonomi, akan lebih maju lagi kalau dibarengi dengan kondisi mental masyarakat yang lebih positif. Untuk itu perlu diciptakan kondisi dimana masyarakat masih lebih banyak menggunakan barang-barang produksi dalam negeri. Sejalan dengan itu, Jenderal Soeharto menyerukan kepada rakyat untuk menumbuhkan semangat nasionalisme yang sehat, juga pada bidang ekonomi. Menurut Presiden, percepatan pembangunan itu diperlukan, sebab kalau tidak demikian, maka hasil pembangunan itu disusul oleh pertumbuhan penduduk, dan ia tidak akan mempunyai arti sama sekali. Disamping percepatan itu sendiri merupakan keharusan, karena Indonesia sudah jauh tertinggal dari banyak bangsa lain.

Presiden juga menyinggung tentang pemilihan umum. Dikatakannya, pemilihan umum yang baru lalu tidaklah terlepas dari masalah pembangunan yang dihadapi Indonesia kini dan di masa depan. Dengan pemilihan umum itu, kata Jenderal Soeharto, kita akan berkesempatan untuk memantapkan kestabilan politik dan ekonomi, membina ketertiban dan keamanan dalam masyarakat sebagai landasan usaha menggiatkan pelaksanaan pembangunan dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tetapi, ditambahkannya, janganlah kita silau dengan kemenangan-kemenangan dan jangan pula risau dengan kekalahan-kelalahan. Marilah kita bergembira dengan berkata “yang menang dalam pemilihan umum ini sebenarnya seluruh rakyat, yang menang adalah kita semua, yang menang adalah semangat demokrasi”.

Mengenai sisa-sisa G.30.S/PKI, dikatakan oleh Presiden bahwa kekuatan fisik mereka dapat dikatakan tidak mempunyai arti lagi. Tetapi mereka tetap berusaha mengadakan kegiatan-kegiatan sabotase, subversif dan bentuk-bentuk lainnya. Dalam hubungan ini Presiden memperingatkan bahwa kader-kader mereka tetap ada, malahan mereka menyusup ke tengah-tengah kalangan yang biasanya dianggap bukan sarang PKI, seperti perguruan tinggi, sarjana dan mahasiswa. Namun demikian, Presiden menambahkan, mereka yang telah menunjukkan kesadaran, wajib diterima kembali dalam masyarakat dan diperlakukan secara wajar sesuai dengan pandangan hidup yang berdasarkan Pancasila.

Selanjutnya, setelah menyentuh masalah-masalah yang menyangkut garis kebijaksanaan luar negeri, utang-utang luar negeri, serta aspek-aspek lain dari kehidupan kenegaraan, Presiden Soeharto mengemukakan perincian tentang pedoman dan arak kebijaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan, sebagai berikut:

  1. Pembangunan lima tahun yang sekarang merupakan pembangunan tahap pertama. Ini merupakan bagian permulaan dari rencana pembangunan jangka panjang untuk masa 25 tahun.
  2. Dapat diatur tercapainya kecepatan pertumbuhan ekonomi yang disesuaikan dengan kemampuan yang kita kembangkan dalam tiap tahap pembangunan jangka menengah yang waktunya 5 tahun.
  3. Dalam tiap tahap dapat jelas ditentukan prioritas-prioritasnya.
  4. Program keluarga berencana merupakan salah satu keharusan dari seluruh program pembangun bangsa Indonesia.
  5. Peningkatan pendapatan per kapita harus tetap berlangsung dalam suasana kestabilan ekonomi.
  6. Usaha peningkatan pembangunan dan kebijaksanaan pemeliharaan kestabilan ekonomi harus berjalan bersama-sama secara serasi.
  7. Pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus diarahkan untuk menjamin terlaksananya pembagian yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
  8. Peningkatan pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi yang sangat besar. Karenanya dalam Repelita selanjutnya harus dikerahkan dana-dana investasi yang lebih besar lagi, yang bersumber pada tabungan masyarakat dan tabungan pemerintah serta dari devisa.
  9. Pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk memperluas lapangan pekerjaan dalam rangka memberantas pengangguran serta menyebarkan transmigrasi.
  10. Kehidupan dan pembangunan sosial-politik dan pertahanan-keamanan akan diusahakan seimbang dan dengan pembiayaan yang tidak akan mengganggu pelaksanaan pembangunan di bidang sosial-ekonomi dalam jangka panjang.
  11. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam jangka waktu 25 tahun sekaligus akan membawa perubahan-perubahan yang mendasar dari struktur ekonomi Indonesia.

Demikian antara lain pokok-pokok dari amanat kenegaraan Presiden Soeharto. (AFR).



[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973″, hal 355-357. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003.

Aug 092013
 

Keterangan Pemerintah Mengenai Keadaan Ekonomi

Sambutan Pejabat Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto dalam rangka Keterangan Pemerintah mengenai Keadaan Ekonomi di Muka Sidang DPRG-GR  di Jakarta tanggal 29 Januari 1968. Naskah pidato Selengkapnya disajikan sebagai berikut:

May 082013
 

Presiden Soeharto: Pengusaha Harus Bantu Strategi Ekonomi[1]

SABTU, 3 MEI 1969,  Presiden Soeharto ketika menerima anggota-anggota Pengurus Forum Swasta Nasional di Istana Merdeka pagi ini menyatakan bahwa wadah pengusaha swasta harus diisi dan diatur oleh para pengusaha itu sendiri dan ini harus dijalankan dengan konsekuen. Kepada para pengusaha swasta nasional diminta oleh Presiden untuk aktif membantu strategi ekonomi yang telah digariskan pemerintah serta berpartisipasi dalam menyukseskan Repelita. (AFR)



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973, hal. 121.

Apr 302013
 

Presiden Soeharto: Jaga dan Pertahankan Kestabilan Harga Beras

(Instruksikan Kesiapan Menghadapi Delegasi Iran)[1]

 

SELASA, 12 April 1977, Pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto memimpin sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional di Bina Graha. Dalam sidang Nasional itu telah didengar laporan mengenai laju inflasi yang diperhitungkan dari harga 62 bahan pokok kebutuhan rakyat selama bulan Maret. Diperkirakan bahwa kenaikan hanya sebesar 0,06%. Dengan gejala baik sekarang ini, sidang berpendapat bahwa pegawai negeri bisa memanfaatkan kenaikan gajinya.

Dalam sidang ini Kepala Negara telah memberikan petunjuk agar harga beras dijaga dan dipertahankan kestabilannya. Bahan-bahan pokok lainnya juga perlu mendapatkan perhatian misalnya, minyak goreng dan barang-barang lain yang menggunakan bahan minyak goreng seperti sabun.

Sementara itu Menteri Perdagangan telah melaporkan kepada sidang tentang terjadinya peningkatan permintaan dari luar negeri terhadap bahan-bahan pertanian seperti karet, kopi dan kayu. Untuk itu Presiden Soeharto  menginstruksikan agar Departemen Pertanian secepatnya menyiapkan program kongkrit untuk meningkatkan tanaman dan produksi kopi, dengan jalan mengusahakan penanamannya oleh rakyat dan tidak hanya untuk perkebunan. Ditekankan pula agar penanaman tersebut juga dilakukan oleh para transmigran dengan jalan menanam kopi di pekarangan rumahnya.

 Presiden Soeharto juga menginstruksikan kepada Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi untuk menyediakan segala sesuatu yang perlu guna menghadapi delegasi Iran. Delegasi Iran itu akan datang untuk membicarakan permintaan tenaga kerja di bidang tekstil, listrik dan keramik. (AFR)



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978, hal. 479.