Sep 012013
 

Presiden Soeharto Rapat Umum Dengan 200.000 Rakyat Sumatera Utara[1]

MINGGU, 01 SEPTEMBER 1968, Sebelum mengakhiri kunjungan dua hari di Aceh, pagi ini di Banda Aceh Presiden Soeharto memberikan keterangan kepada wartawan tentang kesan-kesannya. Menurut Jenderal Soeharto ia mempunyai kesan mendalam tentang keadaan daerah Aceh dan rakyatnya. Rakyat Aceh, seperti juga rakyat di daerah lain yang telah dikunjunginya, mempunyai tekad bulat untuk memperbaiki daerahnya dan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan pemerintah. namun Presiden menilai bahwa keadaan prasaraan ekonomi di provinsi ini sangat  terbengkalai sehingga perlu mendapat perhatian. Dalam hubungan ini Presiden mengharapkan agar rakyat Aceh dapat mengadakan penilaian yang wajar terhadap sebab-sebab timbulnya keadaan yang tidak menguntungkan itu. Seusai konferensi pers, Presiden Soeharto dan rombongan meninggalkan Banda Aceh menuju Medan.

Setiba di Medan pagi ini, Presiden Soeharto disambut oleh lebih dari 200.000 rakyat Sumatera Utara dalam rapat umum di Lapangan Merdeka. Dalam pidatonya Presiden Soeharto menekankan betapa pentingnya bagi kita untuk memupuk terus kesadaran berbangsa dan bernegara. Menyinggung soal pembangunan nasional, Presiden Soeharto mengulangi apa yang diucapkannya di Pekanbaru, Padang, dan Banda Aceh, bahwa untuk menyukseskan pembangunan maka terlebih dahulu harus diciptakan stabilisasi. Presiden juga menekankan bahwa pembangunan adalah sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Bertempat di Sasana Bukit Barisan, Medan, malam ini Presiden bertatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Utara, yang terdiri atas pejabat sipil dan militer, partai politik dan organisasi massa, serta lain-lainnya. Pada kesempatan itu Presiden menyinggung beberapa masalah, baik yang bersifat politik maupun ekonomi. Berbicara tentang masalah politik, Jenderal Soeharto mengatakan bahwa fungsi DPR sangat penting dalam melaksanakan dan menegakkan demokrasi. Juga dikatakan bahwa DPR harus berjuang untuk kepentingan seluruh masyarakat dan bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi.

Tentang modal asing, Jenderal Soeharto mengatakan bahwa rakyat tidak perlu merasa khawatir, sebab dengan mengundang modal asing bukan berarti kita menjual negara, melainkan untuk mengolah kekayaan alam. Menurut Presiden Soeharto, hal itu karena Undang-Undang Penanaman Modal Asing telah menjamin kepentingan nasional. Pada kesempatan itu Presiden juga menjelaskan tentang keterkaitan antara pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Presiden menegaskan bahwa tidak ada garis pemisah di antara keduanya. Dalam hubungan ini Presiden mengatakan bahwa setiap pembangunan apakah itu dilakukan oleh daerah atau oleh nasional adalam untuk kepentingan nasional. Jadi bila daerah membangun, maka pembangunan itu juga berarti untuk kepentingan nasional.

Sementara itu Presiden Soeharto juga menyampaikan kesannya tentang kunjungannya di Aceh kepada pers Medan. Menurut Presiden selama dua hari di Aceh ia telah mengadakan dialog dengan pemerintah daerah dan rakyat Aceh, dan melihat dari dekat keadaan di daerah itu. Dalam penilaian Presiden keadaan prasarana ekonomi di Aceh sangat terbengkalai. Beliau berjanji untuk mengatasi masalah itu dalam batas-batas kemampuan pemerintah.

Untuk itu pemerintah akan berusaha untuk mempercepat proses rehabilitasi dan perbaikan keadaan. Namun secara keseluruhan Presiden mempunyai kesan bahwa Aceh mempunyai hari depan yang baik, terutama dengan kemungkinan pengembangan ekonomi yang paling besar di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan usaha-usaha perbaikan prasarana. (AFR).


[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973″, hal 43-44. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003.

Aug 082013
 

Presiden Soeharto Tinjau Pelabuhan Olele, Proyek Peternakan Sibreh dan Temui Mahasiswa[1]

 

SABTU, 31 AGUSTUS 1968, Hari ini adalah hari kedua dan terakhir dari kunjungan kerja Presiden Soeharto di Provinsi Aceh. Pada kesempatan ini, Presiden Soeharto telah meninjau Pelabuhan Olele, Banda Aceh. Pelabuhan alam ini tampaknya sudah berada dalam situasi yang memperihatinkan dan memerlukan perhatian besar. Dalam kunjungan itu, Presiden menaruh perhatian yang dalam pada usaha-usaha rehabilitasi yang dilakukan di pelabuhan tersebut. Selain pelabuhan, Presiden meninjau proyek peternakan di Sibreh, dimana ia telah memberikan hadiah sebesar Rp. 22.000,- untuk pemilik tiga ekor sapi terbaik diantara 25 ekor yang dipamerkan. Pada kesempatan itu Presiden Soeharto menyerukan agar kaum tani tergerak di dalam bermacam-macam bidang usaha, seperti peternakan, pertanian, perkebunan; barulah dengan demikian para petani akan dapat meningkatkan kehidupan ekonomi mereka, demikian Presiden Soeharto.

Dalam kunjungan di Daerah Istimewa Aceh ini, Presiden Soeharto telah bertemu muka dengan pejabat-pejabat pemerintah daerah, tokoh-tokoh partai politik dan organisasi massa. Pada kesempatan itu Presiden menegaskan bahwa penghancuran sisa-sisa G.30.S/PKI adalah keharusan yang mutlak demi pengamanan Pancasila dan negara. Dalam hubungan ini Presiden mengingatkan bahwa kendatipun masih ada bahaya PKI namun kita tidak perlu gelisah, dan sebaliknya jangan pula lalai mentang-mentang ada ABRI yang giat menumpas sisa-sisa PKI itu.

Dalam pada itu ketika bertatap muka dengan para mahasiswa Universitas Syah Kuala di kampus Darussalam, Banda Aceh, Presiden Soeharto telah menekankan pentingnya pembangunan spiritual dalam negara Pancasila ini. Akan tetapi diingatkan oleh Presiden Soeharto bahwa pembangunan di bidang material tidak pula kurang pentingnya. Oleh karena itulah pada taraf pembangunan sekarang ini, pembangunan yang bersifat material diutamakan oleh pemerintah. (AFR).


[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973″, hal 39-40. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003.

Aug 072013
 

Presiden Soeharto Rapat Umum di Blang Padang Banda Aceh[1]

JUM’AT, 30 AGUSTUS 1968, Presiden Soeharto mengatakan bahwa rakyat Sumatera Barat telah menunjukkan perhatian dan kesungguhan dalam usaha perbaikan ekonomi, sesuai dengan sasaran yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Demikianlah kesan Presiden tentang Sumatera Barat yang disampaikan kepada rakyat sebelum meninggalkan provinsi di tepi barat Pulau Sumatera itu. Lebih lanjut Presiden mengemukakan bahwa ia melihat kemungkinan-kemungkinan untuk meningkatkan penghasilan rakyat di Sumatera Barat, terutama di sektor pertanian. Untuk itu peranan swasta nasional harus dapat dimanfaatkan. Kepada pemerintah daerah diminta agar memberikan perhatian yang sungguh-sungguh pada bidang perkebunan sehingga dapat meningkatkan hasil ekspor.

Dalam kunjungannya di Sumatera Barat, Presiden telah menghadiahkan dua ekor kuda jantan kepada pemerintah daerah setempat, sebagai kenang-kenangan kepada rakyat di provinsi itu.

Presiden Soeharto pagi ini jam 10.55 telah tiba di Banda Aceh dari Padang, dalam rangka kunjungan kerja dua hari di Serambi Mekah. Siang itu juga Presiden bersembahyang Jum’at bersama-sama umat Islam di Masjid Baiturachman, Banda Aceh. Dalam amanatnya susai sholat, Presiden mengatakan bahwa umat Islam tidak perlu khawatir akan dihancurkan oleh umat lain, meskipun memperoleh bantuan dari luar negeri. Menurut Presiden, potensi umat Islam cukup kuat di Indonesia.

Seusai sembahyang Jum’at, Presiden Soeharto menghadiri rapat umum di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Dalam amanatnya, Presiden mengatakan bahwa suksesnya Kabinet Pembangunan bukan hanya tergantung pada pemerintah saja, melainkan juga pada rakyat. Karena itu diserukan agar supaya rakyat Aceh giat membangun, karena tanpa pembangunan, masyarakat adil dan makmur tidak akan tercapai. (AFR).


[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973″, hal 37-38. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003.

Apr 292013
 

Presiden Soeharto Resmikan Pabrik Sawit di Medan dan Pelabuhan Krueng Raya

(Tingkah Laku Perorangan Dan Golongan Tidak Boleh Menganggu Persatuan Dan Kesatuan)[1]

 

SENIN, 4 April 1977, Presiden Soeharto di Adolina, Sumatera Utara, pagi ini meresmikan pabrik minyak sawit milik PNP Tnjowan dan PTP Pagar Merbau. Kawasan ini meliputi pabrik Fraksional dan refinasi minyak sawit Adolina serta  Sekolah Pembangunan/Pusat Latihan Pegawai.

Dalam pidatonya pada acara pembukaan kedua pabrik ini, Presiden Soeharto menyatakan bahwa pabrik-pabrik minyak sawit dan sekolah-sekolah bidang pertanian sangat penting. Oleh karenanya pembangunan pabrik-pabrik di perusahaan-perusahaan perkebunan milik Negara ini merupakan langkah maju dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional kita. Selanjutnya dikatakan oleh Kepala Negara bahwa perusahaan-perusahaan milik Negara mengemban tugas ganda dalam rangka mengelola kekayaan bumi kita dan meningkatkan penghasilan bagi Negara. Pertama-tama perkebunan Negara bertugas memelopori pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan seperti pabrik kelapa sawit ini, industri gula, teh dan lain sebagainya. Disamping itu, kepada perkebunan-perkebunan Negara diletakkan pula tanggung jawab untuk turut mendorong perkembangan perkebunan rakyat. Sehubungan dengan ini perusahaan Negara harus menjadi pusat untuk pelaksanaan intensifikasi usaha perkebunan rakyat yang ada disekitar perkebunan Negara, dengan melaksanakan pembinaan budi-daya, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan rakyat. Dengan demikian usaha perkebunan Negara tidak mematikan usaha perkebunan rakyat.

Presiden Soeharto dan rombongan yang tiba di Medan kemarin pagi untuk menemukan proyek-proyek pertanian di Sumatera Utara, hari ini akan meresmikan Pelabuhan Krueng Raya di Banda Aceh. Besok pagi   Presiden Soeharto dan rombongan akan berangkat dari Banda Aceh menuju Penang, Malaysia, untuk mengadakan pembicaraan tidak resmi dengan Perdana Menteri Malaysia.

Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan 350 orang alim ulama seluruh Aceh di Pendopo Gubernuran Aceh malam ini. Dalam pertemuan itu, Presiden Soeharto mengemukakan sebaiknya kita mengingatkan semua pihak agar jangan sampai tingkah laku seseorang atau golongan dapat merusak persatuan dan kesatuan nasional yang akibatnya mengganggu stabilitas nasional dan kemudian mengganggu jalannya pembangunan. Juga disinggung oleh Presiden Soeharto  tentang usaha-usaha pemerataan pembangunan dengan memberikan berbagai bantuan seperti Inpres. Ia juga menguraikan banyaknya gedung-gedung sekolah dan guru-guru untuk itu. Dalam hubungan ini Presiden Soeharto mengatakan bahwa ia tidak bisa mengerti apa yang diutarakan oleh “Gerakan Anti Kebodohan” yang menyinggung kurangnya perhatian pemerintah di bidang pendidikan. Presiden Soeharto membantah adanya usaha-usaha yang menghalangi pengembangan dan pembinaan bidang agama oleh pemerintah. Dinyatakannya bahwa pemerintah malah akan membantu pembangunan dan pembinaan bidang tersebut, sesuai dengan UUD 1945. (AFR)



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978, hal. 475-476.