SABTU, 23 MEI 1970, Hari ini, Presiden Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan No. 43/1970 tentang organisasi politik yang ikut serta dalam pemilihan umum dan anggota DPR/DPRD yang diangkat. Dalam keputusan itu ditetapkan bahwa organisasi politik yang menjadi peserta dalam pemilihan umum yang akan datang adalah IPKI, Murba, NU, Perti, Partai Katolik, Parkindo, Parmusi, PNI, PSII, serta Golkar dan non ABRI. (AFR)
Jum’at, 17 Mei 1968, Hari ini Presiden Soeharto melantik Jenderal M Panggabean menjadi Pangad bertempat di Mabad, Jakarta. Pada kesempatan itu Presiden menegaskan bahwa kalau dewasa ini ABRI secara aktif mengabdikan dirinya dalam berbagai segi kehidupan, tidaklah berarti ABRI haus kekuasaan, apalagi menyeleweng ke arah sistem diktaktor militer.
Sementara itu dalam amanat tertulisnya pada mukernas Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) se-Indonesia, Presiden Soeharto mengatakan bahwa suatu tekad yang mendesak dan yang akan jelas, baik dilihat dari semangat Islam maupun kebutuhan praktis masyarakat dewasa ini, adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan, menyelesaikan program stabilisasi nasional dan persiapan memasuki tahap pembangunan yang akan datang serta menguatkan mental dan moral masyarakat. Tentang Islam sendiri dikatakan oleh Presiden bahwa kunci rahasia dari luasnya sinar Islam terletak pada iman, ilmu dan amal yang benar-benar dipegang teguh oleh pemimpin dan umat Islam. Masalahnya ialah bahwa pengertian iman itu baru dan hanya sampai pada “pernyataan lisan” saja. Inilah salah satu kelemahan masyarakat kita yang terbesar pada tahun-tahun terakhir ini, demikian Presiden Soeharto (AFR)
JUM’AT, 9 April 1971, Presiden Soeharto mengatakan bahwa dalam bidang penerbangan kita memang jauh ketinggalan dibandingkan dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam dunia penerbangan. Kita harus mengejar ketinggalan ini agar angkasa kita tidak dilampaui oleh pesawat-pesawat raksasa orang lain saja. Hal ini dikatakan Presiden Soeharto ketika bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Penerbangan Nasional, yang diadakan di Parkir Timur Senayan, Jakarta hari ini. Dikatakan pula bahwa bangsa yang membangun harus melihat ke depan dan bekerja untuk masa depan. Pembangunan kekuatan penerbangan nasional kita harus melihat jauh ke kaki langit depan, bukannya menoleh jalan yang kita tinggalkan di belakang. Masa depan kita, tergantung pada pembangunan yang baik di darat, di laut maupun di udara, tidak mungkin kita menjadikan Indonesia sebagai suatu kesatuan ekonomi, kesatuan politik, kesatuan pertahanan keamanan.
Presiden menyatakan keyakinannya bahwa masa depan pembangunan kekuatan penerbangan nasional kita cukup cerah, baik dilihat dari kegiatan ekonomi yang semakin memerlukan jasa-jasa angkutan udara, maupun dari tunas-tunas muda terhadap angkasa. Dalam membina kekuatan penerbangan nasional, kita juga tidak hanya ingin menggunakan pesawat atau peralatan buatan orang lain. Dalam jangka panjang kita bercita-cita kita membuat pesawat sendiri. Menyinggung tentang kelahiran AURI pada tanggal 9 April 1946, Jenderal Soeharto mengatakan bahwa sejak semula angkatan bersenjata kita sesungguhnya adalah satu tubuh, satu jiwa dan satu tujuan perjuangannya, ialah mengabdi kepada kepentingan dan perjuangan bangsa. Sesudah melalui berbagai pengalaman yang sangat berat pada tahun-tahun sebelum 1966, ABRI telah menemukan kembali kesatuan jiwa itu. kesatuan jiwa inilah yang telah melahirkan program-program integrasi ABRI. Semangat perjuangan adalah modal kita yang paling besar, walaupun dengan pesawat kecil, sangat sederhana dan dalam jumlah yang terbatas, AURI telah langsung menerjunkan diri dalam perjuangan bangsa dan mempertahankan kemerdekaan. (AFR)
Briefing Ketua Presidium Kabinet Ampera Jenderal Soeharto kepada para Pejabat Teras daripada Departemen-departemen dan Karyawan-karyawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tingkat Pusat pada tanggal 8 September 1966. Selengkapnya pidato tersebut dikemukakan sebagai berikut
SABTU, 22 MARET 1975, Jam 11.00 pagi Presiden Soeharto menerima para peserta Rapim ABRI di Istana Merdeka. Pada kesempatan itu Kepala Negara telah mengamanatkan bahwa Indonesia memang harus bergerak kearah suatu masyarakat yang modern, demokratis, dan masyarakat yang mengejar prestasi serta menghargai kerja. Namun diingatkannya agar semua itu dikembangkan diatas kepribadian Indonesia sendiri yaitu, Pancasila. Oleh sebab itu, ia mengajak masyarakat luas. Para mahasiswa, pemuda, universitas, angkatan 45 dan lapisan-lapisan masyarakat lainnya untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila.
Menyangkut ABRI, Kepala Negara mengatakan bahwa dalam perspektif pembangunan yang luas dan berjangka panjang. ABRI harus berperan dalam melaksanakan dan mengamankan pembangunan Indonesia dalam arti yang luas. Akan tetapi ditekankannya bahwa ABRI harus dapat menjalankan peranannya secara wajar dan sadar sebagai alat keamanan pertahanan, sebagai kekuatan soaial dan kekuatan pembangunan. Peranan yang demikian tidak berarti bahwa ABRI melaksanakan sendiri semuanya. Hal ini bukan saja tidak mungkin, malahan bertentangan dengan asas pembangunan kita. Diingatkan oleh Presiden bahwa pembangunan kita merupakan pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh sebab itu ia berpesan agar ABRI senantiasa berpedoman pada landasan kepemimpinan
Usai mendampingi para peserta rapim ABRI menghadap Presiden. Menteri Hankam/pangab, Jenderal Pangabean, telah menemui Kepala Negara secara khusus. Dalam pertemuan ini telah dibicarakan masalah pengamanan-pengamanan anggota -anggota kontingen Indonesian dalam ICCS yang bertugas di Vietnam Selatan. Langkah pengamanan ini diperlukan mengingat serangan Vietcong semakin gencar dan semakin mendekati ibukota Vietnam Selatan, Saigon. (AFR)
JUM’AT, 8 Maret 1974, Bertempat di Istana Merdeka, pukul 09.00 pagi, selama dua jam, Kepala Negara menerima 238 peserta Rapim ABRI 1974. Dalam amanatnya Presiden menekankan pada bebrapa hal pokok yang berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional pada umumnya dan dalam menghadapi pelaksanaan Repelita II. Sebagai latar belakang masalah-masalah itu, pada awal pidatonya Kepala Negara telah berbicara mengenai sikap dasar dan wawasan hidup pajurit ABRI adalah memandang dirinya sebagai kekuatan bangsa yang selalu mendukung cita-cita kemerdekaan nasional, bukan semata-mata sebagai alat negara. Dan cita-cita kemerdekaan nasional kita adalah masyarakat maju, makmur dan berkeadilan sosial yang berdasarkan Pancasila.
Pada akhir pidatonya, Kepala Negara telah membekali para peserta Rapim ABRI itu dengan falsafah pengabdian kepada bangsa dan negara, yaitu Tridharma yang diajarkan oleh Sri Mangkunegara I. pertama, rumangsa handuweni, yaitu merasa ikut memiliki sesuatu yang menjadi milik atau kepentingan bangsa dan Negara. Kedua, wajib melu hangrungkebi, yaitu tanggungjawab untuk mempertahankan milik bersama atau kepentingan umum. Ketiga, mulat sarira hangrasa wani, yang berarti berani terus menerus meneliti diri sendiri seberapa jauh kita telah berbuat untuk mempertahankan milik dan mengabdikan diri pada kepentingan bersama. (AFR)
1 Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978 hal. 108
SENIN, 03 MARET 1969, Dengan mencabut Keppres RI No. 179/KOTI/1965, hari ini Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres RI No. 19/1969 tentang Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Presiden, selaku Panglima Kopkamtib, memegang pimpinan dan pengendalian Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Tugas pokok Kopkamtib adalah: pertama, memulihkan keamanan dan ketertiban dari akibat-akibat peristiwa pemberontakan G.30.S/PKI serta kegiatan-kegiatan ekstrim dan subversi lainnya. Kedua, ikut mengamankan kewibawaan pemerintah beserta alat-alatnya dari pusat sampai ke daerah-daerah demi kelangsungan hidup Pancasila dan UUD 1945. Untuk melaksanakan kedua tugas tersebut, Pangkobkamtib dapat mempergunakan semua alat dan aparatur pemerintah yang ada serta mengambil tindakan-tindakan lainnya sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Jenderal Soeharto selaku Menhankam/Pangab pagi ini juga menyampaikan amanatnya pada Commander’s Call ABRI di Istana Negara. Commander’s Call ini diikuti oleh para penglima tingkat pusat dan daerah dari keempat angkatan bersenjata serta pejabat-pejabat ABRI dalam berbagai bidang pemerintahan. Berlangsung hingga besok, Commander’s Call diadakan dalam rangka penentuan tugas ABRI dalam menghadapi pelaksanaan Repelita. Dalam amanatnya, Jenderal Soeharto antara lain membahas masalah kekaryaan ABRI. Dikatakan bahwa kekaryaan ABRI sama sekali tidak untuk mendesak tenaga-tenaga sipil, dan tidak pula berarti penyaluran berlebihan tenaga dalam tubuh ABRI atau mereka yang dipensiunkan. Tenaga-tenaga yang diberi tugas karya harus benar-benar memenuhi syarat teknis dalam bidang tugasnya dan memiliki loyalitas tinggi kepada mission kekaryaan ABRI itu. Dalam hubungan ini Jenderal Soeharto mengharapkan agar ABRI dapat menempatkan dirinya sederajad dengan kekuatan-kekuatan sosial-politik yang lain.
Sebelum memberi amanat kepada para perwira yang mengikuti Commander’s Call, Presiden Soeharto menerima sejumlah kurang lebih 30 pengusaha terkemuka Amerika Serikat, yang di organisasikan oleh Time Incorporated dan didampingi oleh James Linnen. Dalam pertemuan tersebut Presiden yang didampingi oleh Sri Sultan Hamengku Buwoo IX, Prof. Widjoyo Nitisastro, dan Prof. M. Sadli, memberikan penjelasan tantang Repelita yang segera dilaksanakan di Indonesia. Disamping itu Presiden juga menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tamunya, antara lain mengenai mantan Presiden Soekarno, kebijaksanaan Indonesia tentang Vietnam, pangkalan militer asing di Asia Tenggara, dan lain sebagainya.
Hari ini juga Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres RI No. 20/1969 tentang pembentukan Team Kerja Rescheduling Utang dan Kredit Luar Negeri yang dipimpin oleh Prof. Dr. Widjoyo Nitisastro, dengan anggota-anggota dari Departemen Luar Negeri, Keuangan, Perdagangan, Bappenas dan Bank Indoensia. Adapun tugas team kerja ini adalah menyelesaikan masalah rescheduling utang-utang RI dengan negara-negara kreditor baik yang tergabung dalam IGGI maupun negara-negara lainnya. Dalam rangka itu team kerja tersebut ditugaskan untuk mengadakan perundingan dengan dengara-negara kreditor, baik menyangkut masalah rescheduling utang maupun mengenai pemberian bantuan (kredit) dari negara-negara tersebut kepada RI.
KAMIS 22 PEBRUARI 1971, Pagi hari Presiden Soeharto membuka Commander’s Call yang diadakan di Balai Pertemuan Bea Cukai Jakarta. Dalam sambutannya antara lain dikatakan bahwa ketahanan nasional merupakan satu-satunya kekuatan yang mampu menghadapi subversi dan infiltrasi. Menurut Presiden, meskipun ancaman perang terbuka sudah berkurang, tetapi kita tidak boleh lengah terhadap kemungkinan serangan dari luar. Oleh karena itu Indonesia juga merintis kerjasama dalam berbagai bidang dengan negara-negara tetangga kita dalam ASEAN.
Pada kesempatan itu Presiden juga menekankan kembali bahwa dwifungsi ABRI tidak akan digunakan untuk memonopoli kekuasaan. Bila benar ABRI ingin memonopoli kekuasaan itu, maka kekuasaan mutlak itu telah ada ditangannya pada akhir 1965, ketika pimpinan negara boleh dikatakan tidak berfungsi lagi. Sebagai stabilisator dan dinamisator, ABRI tetap ingin berdiri di atas semua golongan, agar ABRI benar-benar dapat menjadi pemersatu dan penggerak dinamika dalam masyarakat.
1 Dikutip dari buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973.
PEMANFAATAN WADUK JATILUHUR DAN PERILAKU KESEHARIAN ANGGOTA ABRI
(Anggota ABRI & Keluarganya Agar Tidak Kebut-Kebutan, Menggunakan Mobil Dinas, Membawa Senjata Api, Memakai Rok Mini dan Berambut Gondrong)[1]
RABU, 25 PEBRUARI Presiden bersama-sama Menteri PUTL, Ir Sutami, Mayjen Sutopo Yuwono, Kapolri Drs. Hugeng Imam Santoso, dan Brigjen. Sudjono Humardani, pagi ini membahas masalah pemanfaatan proyek pengairan Jatiluhur. Dalam pembicaran itu disinggung pula mengenai tugas-tugas rutin PUTL dalam pembangunan, masalah listrik dan juga pencurian listrik. Jatiluhur mempunyai kapasitas sebesar 700 juta KW dan yang telah digunakan sekarang baru 350 juta KW. Oleh karena itu dalam pertemuan ini telah dibahas bagaimana penggunaan sisa tenaga listrik yang 350 juta KW itu.
Pukul 19.00 malam Menhankam Jenderal Soeharto menutup Commander’s Call ABRI di gedung KONI, Jakarta. Dalam amanatnya, Jenderal Soeharto sekali lagi menyerukan kepada anggota ABRI dan keluarganya untuk tidak hidup mewah. Mereka diminta agar menyesuaikankehidupan dan tingkah laku mereka dengan keadaan masyarakat, yang sebagian besar masih hidup dalam keadaan keprihatinan. Anggota ABRI juga diminta agar mengawasi anak-anak mereka dalam soal-soal seperti ngebut, mempergunakan mobil dinas, membawa senjata api, berambut gondrong; selain itu istri-istri ABRI diminta untuk tidak memakai rok mini.
Menyinggung tentang Pelita, Menhankam mengatakan bahwa Pelita tahun kedua tidak boleh terganggu karena adanya Pemilu. Dikatakan oleh Jenderal Soeharto bahwa pengalaman dalam tahun pertama Pelita I, tidak perlu mengecilkan hati dna harus dijadikan pengalaman untuk bekerja lebih baik lagi. Sehubungan dengan ini ia dengan tegas membantah bahwa Pelita I gagal.
Kepada segenap jajaran ABRI, Menhankam Jenderal Soeharto menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, antara lain dalam peningkatan konsolidasi hankam sebagai usaha menjadikan ABRI yang kompak, dan menghilangkan persaingan diantara angkatan.
____________________________
[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973
COMANNDER’S CALL ABRI
(ABRI Tidak Boleh Hidup Berlebih-Lebihan) [1]
SENIN, 23 PEBRUARI Pukul 9.00 pagi hari Menhankam Jenderal Soeharto membuka Comander’s Call ABRI yang dilangsungkan di Gedung KONI Pusat, Senayan, Jakarta. Dalam sambutannya, selain mengamantkan agar ABRI harus jadi pengayom bagi rakyat, Jenderal Soeharto juga meminta agar kekaryaan ABRI hendaknya ditertibkan dan dipertegas, sehingga benar-benar mencapai daya guna yang sebesar-besarnya. Disamping itu, untuk menghadapi masalah-masalah nasional, seperti pemilihan umum, pembangunan hankamnas dan pelaksanaan tertib politik, sosil, ekonomi dan tertib hukum, maka sistem kekaryaan juga harus ditingkatkan agar supaya lebih selektif. Oleh karena itu, Jenderal Soeharto menyarankan agar organisasi karyawan ABRI lebih jelas dari pusat sampai ke daerah, sehingga memungkinkan adanya pembinaan yang teratur, terus menerus, mudah dikontrol, praktis dan efisien.
Juga dianjurkan agar karyawan ABRI melatih diri dalam ketangguhan mental maupun keterampilan di bidang kekaryaan, sehingga berani bersaing secara konstruktif di lapangan masing-masing dengan karyawan lain. Selanjutnya Jenderal Soeharto meminta agar anggota ABRI tidak hidup berlebih-lebihan sampai menimbulkan prasangka melakukan korupsi. Dalam keadaan ekonomi yang belum menggembirakan ini, masyarakat sangat peka terhadap kondisi-kondisi yang mencolok antara mereka yang hidup mewah dan mereka yang hidup serba kekurangan. Oleh karena itu betapapun kecilnya tindakan penyelewengan okum ABRI, sudah cukup untuk menjatuhkan keseluruhan nama ABRI. Demikian Jenderal Soeharto.
Tentang Operasi Bhakti, Jenderal Soeharto mengatakan bahwa Operasi Bhakti tidak boleh memperberat beban instansi atau daerah, dan juga tidak boleh menghambat usaha pembangunan. Panglima dan komando daerah diminta supaya melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan operasi bhakti ini dan bertindak tegas kalau terjadi penyelewengan.
Pada kesempatan itu Jenderal Soeharto juga mengungkapkan tentang rencana integrasi Kopkamtib kedalam Departemen Hankam. Integrasi ini diperlukan, sebab tugas dan tanggungjawab Kopkamtib itu tidak hanya bertalian dengan pemulihan keamanan akibat G.30.S/PKI saja, melainkan juga untuk mencegah timbulnya gangguan keamanan yang disebabkan oleh golongan-golongan ekstrim lainnya.
_______________________
[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973
