Apr 022013
 
Pengangkatan Pahlawan Revolusi

PKI DI BALIK G 30 S/1965:

DITINJAU DARI TAKTIK DAN STRATEGI GERAKAN KOMUNISME DI INDONESIA (DALAM PERSPEKTIF SEJARAH)

Oleh : Dr. G. Ambar Wulan

Pusjarah TNI

1. Pengantar

Munculnya berbagai versi tentang interpretasi terhadap G. 30 S 1965 yang mengatasnamakan ‘pelurusan sejarah’ telah melahirkan pelbagai teori ‘siapa dalang di balik peristiwa tersebut. Persoalan kontroversi ini muncul karena design dalam konstruksi sejarah ditujukan untuk ‘menciptakan’ dan bukannya ‘menemukan’; kebenaran yang didasarkan pada motivasi pengungkapan sejarah itu sendiri. Dalam penulisan sejarah dikenal konsep representasi yang menggunakan suatu peristiwa masa lampau hanya sebagai media untuk menciptakan perspektif baru dalam menginterpretasikan sejarah yang dirancangnya.

Metode sejarah yang digunakan sebagai cara untuk mengkonstruksi historiografi, yakni dari pengumpulan sumber-sumber primer dan sekunder dari berbagai pihak yang kemudian dikritisi, baik secara internal maupun eksternal untuk menyeleksi serta menetapkan fakta-fakta secara kredibel merupakan prosedur ilmiah sebagai upaya mempertanggungjawabkan kebenaran sebuah penulisan sejarah. Di samping itu, casuality factors, yakni pengusutan hubungan sebab akibat dalam kaitan peristiwa Gerakan 30 Sepetember atau G. 30 S/1965 dengan rentetan peristiwa sebelumnya merupakan neccesarry conditions yang dibutuhkan dalam proses penulisan sejarah yang bersifat diakronis dengan menelusuri metode gerakan PKI dari akarnya.

Dalam mengungkap dalang di balik G. 30 S tahun 1965, tentu saja hal ini tidak terlepas dari usaha memahami secara mendasar bagaimana bentuk-bentuk infiltrasi sebagai taktik dan strategi yang digunakan PKI pada awal kemunculannya hingga tahun 1965 beserta kondisi-kondisi yang mendukungnya sampai meletusnya pemberontakan yang menggunakan nama Gerakan 30 September tersebut. Sejak masa persiapan dengan misi yang dikembangkan partai dalam rupa kebijakan dan strategi yang kemudian diimplementasikan ke dalam berbagai aksi politik, sosial, ekonomi, dan budaya merupakan upaya pematangan situasi revolusioner yang diperlukan guna mewujudkan tujuan akhir perjuangan PKI, yaitu pengambilalihan kekuasaan serta mengubah Pancasila menjadi ideologi Komunis.

2. Strategi Mewujudkan Masyarakat Komunis: Dari Taktik Block Within Hingga MKTBP (Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan)

Secara historis, metode dalam pola-pola gerakan Komunisme di Indonesia mengalami kontinuitas yang menunjukkan konsistensi, terutama taktik infiltrasi (penyusupan) dan strategi ‘penyesuaian’ terhadap lingkungan yang dihadapi sebagai jembatan dalam mencapai tujuan akhirnya, yaitu menciptakan masyarakat Komunis sesuai ajaran Marxisme Leninisme. Sejarah Komunisme di Indonesia menunjukkan adanya konsistensi pola-pola infiltrasi dengan mengambil peran-peran di setiap momen dalam berbagai bentuk. Strategi ini tidak terlepas dari pernyataan Lenin bahwa “Revolusi tidak harus dilakukan oleh Partai Komunis, tetapi kemenangan akhir harus berada di tangan Partai Komunis” dengan melaksanakan pola pemanfaatan organisasi, kelompok, individu sebagai obyek infiltrasi. Konsep ini berkembang menjadi doktrin yang dijadikan secara konsisten sejak awal terbentuknya PKI pada tahun 1920 hingga terjadinya pemberontakan G. 30 S/PKI 1965.

Seperti pada tahun 1920, kelahiran PKI merupakan proses yang tidak terlepas dari penggunaan cara-cara infiltrasi yang dikenalkan oleh Lenin sebagai metode dalam upaya menyebarkan Komunisme Internasional ke seluruh dunia dengan mengimplementasikan taktik Block Within/Blok Dalam. Metode ini digunakan tokoh-tokoh Komunisme Belanda, yakni H.J.F.M Sneevliet, dkk. melalui ISDV (Indische Sociaal Demochratische Vereniging) guna melebarkan sayapnya dengan cara penyusupan sebagai usaha mengembangkan pengaruh idiologinya ke berbagai organisasi pergerakan nasional.

Pasca kongresnya pada 1923, PKI yang telah berkembang dengan cepat memutuskan untuk terus menggerakkan penyusupan ke tubuh SI (Serikat Islam) yang memiliki anggota besar. Selanjutnya, PKI mendirikan Barisan Pemuda dengan memperhatikan partisipasi wanita untuk memudahkan pengendalian SI Merah yang telah terkontaminasi ideologi kiri dengan mengganti nama SR (Sarekat Rakyat) yang kemudian dilebur ke dalam organisasi PK (Partai Komunis) pada tahun 1924. Kebesaran kekuatan PKI tidak berlangsung lama karena Pemerintah Hindia Belanda melarang setelah partai ini melakukan pemberontakan pada 1926 (Ruth T. Mc. Vey, 2010). Tindakan ini berdampak pada organisasi-organisasi pergerakan Boemi Poetra yang harus mengalami tindakan represif dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Banyak para pimpinan pergerakan, seperti Moh. Hatta, Soetan Syahrir ditangkap oleh pemerintah kolonial (G. Ambar Wulan, 2009). Sedangkan beberapa pimpinan PKI, antara lain Muso dan Alimin melarikan diri ke Moscow.

Kepulangan Muso dari Moscow bulan Agustus 1948 yang membawa misi Komintern baru, yakni garis keras Zhadanov meradikalkan dan menempatkannya sebagai pimpinan anggota-anggota khusus PKI. Dalam waktu cepat Muso berhasil menjadikan PKI sebagai partai besar dengan kekuatan terletak pada kaum buruh dan Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) sebagai kekuatan bersenjata FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang telah dibina Amir Syarifuddin sejak ia menjabat sebagai menteri pertahanan dan kemudian perdana menteri. Penggalangan PKI melalui Front Nasional menjadi alternatif strategis PKI karena peluang untuk memperoleh kekuatan melalui jalur parlemen tidak memungkinkan lagi. Dengan dalih menghadapi ancaman serangan militer Belanda, PKI menyerukan untuk melakukan pertahanan rakyat, seperti penggelaran Brigade ke-29 TNI yang berhasil disusupi PKI dan sebagian besar anggotanya berasal Pesindo untuk melakukan perebutan daerah-daerah pedesaan tanpa bertempur. Pada 18 September 1948, PKI memukul perjuangan RI dari belakang dengan melakukan pemberontakan dan memproklamirkan berdirinya Republik Sovyet di Madiun. Presiden Soekarno menyebutnya sebagai tindakan awal PKI di bawah Muso untuk merebut kekuasaan seluruh pemerintah RI. Sikap tegas pemerintah, yakni menumpas PKI beserta organisasi-organisasi pendukungnya (Pusjarah TNI, 2009).

Kegagalan pemberontakan PKI ini mendorong dilakukan pembaharuan kebijakan PKI selanjutnya di bawah pimpinan D.N. Aidit yang baru tiba di Indonesia dari pelariannya ke luar negeri. Dalam hal ini D.N. Aidit melakukan revisi kebijakannya dengan menghindari ‘perang terbuka’ (open rebellion) seperti yang dilakukan Muso di Madiun. Hal tersebut didasarkan pada posisi PKI belum menjadi king marker, oleh karena itu Aidit kemudian membangun sebuah front nasional melalui kerjasama antar berbagai partai politik dan unsur-unsur masyarakat lainnya dengan tetap mempertahankan independen PKI, baik secara politis, idiologis maupun organisatoris. Di samping itu, buruh dan tani menjadi basis kekuatan yang hendak digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan PKI secara lebih efektif.

Bagi PKI, kompromi dengan menyesuaikan ideologi Marxisme-Leninisme dengan situasi di Indonesia merupakan taktik jangka pendek yang dilakukan hingga saatnya PKI mampu mengumpulkan kekuatan dan pengaruh yang memadai. Hal ini menjadi pijakan PKI dalam menentukan bentuk kebijakan, taktik perjuangan, dan bentuk organisasi partai. Dalam Kongres Nasional ke-V PKI pada 1954, Aidit menyatakan tekadnya untuk “meng-indonesiakan Marxisme-Leninisme” dan menempuh taktik komunis klasik, yaitu Front Persatuan Nasional. Artinya, PKI bekerjasama dengan golongan-golongan Non-Komunis dan bersedia mendukung pemerintah sekalipun dianggap borjuasi nasional. Taktik ini sejalan dengan pendekatan yang dilakukan Uni Soviet dan RRC terhadap negara-negara baru merdeka di Asia (termasuk Indonesia) dalam rangka global strategy gerakan Komunis Internasional (Pusjarah TNI, 2009).

Dalam melaksanakan program perjuangan partai yang dihasilkan kongres tersebut, pada tahun 1955 dirumuskan strategi PKI yang disebut MKTBP (Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan), yakni: Pertama, perjuangan gerilya oleh massa petani di pedesaan. Kedua, perjuangan revolusioner oleh kaum buruh di perkotaan, terutama oleh kaum buruh transport. Ketiga, bekerja intensif dikalangan kekuatan bersenjata musuh. Dengan MKTBP, PKI melakukan persiapan bagi pelancaran revolusi sosial. Dalam mengimplementasikan MKTBP, PKI melaksanakan infiltrasi secara intensif di kalangan militer-polisi. Pelaksanaan bekerja di kalangan bersenjata ini dilakukan sangat rahasia sehingga kader-kader di tingkat CC (Comite Central) PKI pun tidak semua mengetahuinya. Sesuai derajat kerahasiaannya, Sidang Politbiro PKI mendelegasikan wewenang secara absolut kepada ketua CC PKI terpilih, yaitu D.N. Aidit.

Selain itu, kongres juga berhasil menyusun konsepsi strategis partai dalam menjawab permasalahan dan tantangan jaman, berjudul “Jalan Baru yang Harus Di Tempuh Dalam Memenangkan Revolusi”. Konsepsi ini ditegaskan dalam AD/ART PKI yang menyebutkan, “Jika revolusi Indonesia yang bersifat nasional dan demokratis sudah mencapai kemenangan sepenuhnya, kewajiban PKI selanjutnya adalah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan sistem Sosialisme dan sistem Komunisme di Indonesia…” (AD/ART PKI, 1962: hlm. 11).

Situasi politik dekade 50-an dalam demokrasi parlementer yang ditandai jatuh bangunnya kabinet saat itu, telah memberi peluang PKI menanamkan dan memperbesar pengaruhnya ke dalam lingkungan militer-polisi. Proses penetrasi ke dalam lingkungan angkatan bersenjata ini tidak dapat dipisahkan dari proses pertumbuhan militer-polisi. Meskipun PKI memahami bahwa militer-polisi dilarang masuk dalam partai politik. Di ladang ini, Aidit menugasi Syam Kamaruzaman untuk membantunya mencari bentuk organisasi yang tepat dan efisien dalam meningkatkan pengaruh idiologi Komunis ke dalam tubuh militer-polisi. Kebutuhan itu mencetuskan dibentuknya Biro Chusus (BC) dengan Syam Kamaruzaman ditunjuk sebagai ketuanya.

Adapun tugas pokok BC, diantaranya mengorganisir anggota militer-polisi agar sewaktu-waktu dapat digerakkan bagi kepentingan program PKI. Selain itu, BC bertugas mengumpulkan data serta bahan-bahan informasi yang menyangkut strategi militer dan imbangan kekuatan dalam tubuh ABRI. Tugas penting lainnya, yakni memperuncing pertentangan dan memecah belah kekuatan dalam tubuh militer-polisi. Di tingkat CC, BC pusat bertanggung jawab mengkoordinasikan semua BC di daerah-daerah. Di samping taktik dan teknik mendekati sasaran, pengawasan merupakan tugas vita BC terhadap aktifitas kader PKI di lingkungan ABRI. Cara kerja intensif di ABRI sebagai salah satu implementasi MKTBP melalui Biro Chusus PKI, idiologi Komunis dapat dikembangkan dalam tubuh militer-polisi secara pesat, baik di AD, AL, AU maupun Kepolisian RI (Sekneg RI, 1994: 42-45).

Dengan demikian, pemberontakan G. 30 S/PKI 1965 adalah gerakan yang melibatkan seluruh unsur PKI dengan menggunakan sejumlah unsur tentara yang telah dibina melalui jalur rahasia Biro Chusus tersebut. Hal ini tercermin dari aktivitas pengiriman sejumlah anggota Politbiro serta CC PKI ke berbagai daerah untuk membantu CDB (Central Daerah Besar) setempat. Ketua CC PKI D.N. Aidit dalam strategi tahap awal gerakan memang tidak melibatkan secara langsung unsur-unsur resmi PKI sesuai pernyataan Lenin bahwa revolusi tidak harus dilakukan oleh Komunis tetapi kemenangan terakhir harus berada di tangan Komunis.

3. Bagaimana Malam G. 30 S 1965 Dirancang Sebagai “Sasaran Antara” Menuju Kudeta

Selama bulan September 1965 diselenggarakan rapat-rapat khusus Politbiro yang dipimpin D.N. Aidit guna menentukan tindakan pendahuluan. Gerakan itu secara garis besar merumuskan action plan atau langkah-langkah yang diserahkan pada Syam Kamaruzaman untuk ditindaklanjuti. Rancangan itu mendasarkan pada analisa kondisi, diantaranya PKI menyadari posisinya belum sebagai king maker, karena kedudukan secara kuat saat itu masih berada di tangan Presiden Soekarno. Dalam kondisi itu, PKI tidak mau terlibat dalam pemberontakan secara langsung (open rebellion) seperti yang dilakukan Muso ketika memimpin pemberontakan PKI Madiun pada 1948.

D.N. Aidit selaku ketua CC PKI sejak Agustus 1965 telah menginstruksikan Syam Kamaruzaman untuk menyusun rencana organisasi G. 30 S/PKI sebagai Top Secret, sehingga rencana ini tidak banyak diketahui anggotanya. Diantaranya, tercermin dalam pernyataan Ketua CGMI waktu itu yang mengatakan bahwa CGMI sebagai ormasnya tidak mengetahui rencana rahasia tersebut. Selain itu, sangat normatif apabila semua anggota partai tidak mengetahuinya karena sentralisme kepemimpinan PKI menyerahkan keputusan-keputusan pada pucuk pimpinan partai. Bahkan dalam memutuskan hal terpenting dapat diserahkan pada ketua partai dengan Biro Chusus nya (J.B. Soedarmanto, 2004: 99 dan 106).

Rapat teknis yang diselenggarakan selama bulan September 1965 di Jakarta yang dihadiri beberapa tokoh CC PKI, seperti D.N. Aidit, Syam kamaruzaman, Supono, Nyono, Waluyo serta para perwira progresif yang berhasil dibina Brigjen Supardjo (hadir pada rapat terakhir), Kolonel A. Latief, Letkol Untung , Mayor Udara Sujono, sebagai berikut:

Rapat 6 September 1965 Syam menyampaikan pembahasan materi tentang issue “Dewan Jenderal” yang dipimpin Jenderal A.H. Nasution dan Letjen A. Yani yang disebutnya hendak melakukan “coupterhadap pemerintah. Selain itu, rapat membahas sakitnya Presiden Soekarno serta menyampaikan instruksi Ketua CC PKI untuk mengadakan gerakan mendahului “coupDewan jenderal.

Rapat 9 September 1965 dengan materi tentang persetujuan melakukan gerakan dan perwujudan pengorganisasian dan pengaturan kesatuan-kesatuan yang ada di Jakarta serta kekuatan-kekuatan yang bisa digunakan untuk mendukung gerakan.

Rapat 13 September 1965 menghasilkan beberapa keputusan, antara lain peninjauan kesatuan yang ada dan tambahan Pasukan Pengamanan Pangkalan (P-3) AURI dari Mayor Udara Sujono.

Rapat 15 September 1965 membahas kesatuan-kesatuan yang dapat diikutsertakan dalam gerakan, yaitu Batalion Tjakrabirawa pimpinan Letkol Untung, Batalyon Brigif I Kodam V/Jaya pimpinan Mayor A. Sigit dan Pasukan P3AU pimpinan Mayor udara Sujono. Di samping itu Syam menyampaikan rencana kehadiran Batalyon 454 Para/Diponegoro dari Jawa tengah pimpinan Mayor Sukirno dan batalyon 530 Para/Brawijaya dari Jawa Timur pimpinan Mayor Bambang Supeno yang akan membantu gerakan.

Rapat 19 September 1965 membahas masalah organisasi gerakan dengan susunannya, yakni bidang politik dipimpin Syam Kamaruzaman, bidang militer dipimpin Letkol Untung dan Kolonel Latief, bidang observasi dipimpin Waluyo (anggota CC PKI). Khusus bidang militer dibagi dalam pasukan penggempur dengan nama Pasopati dipimimpin Lettu Dul Arief (Tjakrabirawa), pasukan teritorial dinamai Bima Sakti di bawah Kapten Suradi (Brigif I Kodam V/jaya), dan pasukan cadangan dinamai Gatotkaca dibawah Mayor Udara Gatot Sukrisno . Syam menyebutkan bahwa pimpinan seluruh gerakan adalah Letkol Untung. Penunjukkan ini didasarkan kedudukannya sebagai pengawal presiden yang cocok dengan tema gerakan yang dirancang yaitu “menyelamatkan Presiden Soekarno”. Pangkat letkol dinyatakan pangkat tertinggi dalam gerakan.

Rapat 22 September 1965 membahas penetuan sasaran masing-masing pasukan. Seperti, sasaran pasukan Pasopati yakni para jenderal (Dewan Jenderal), sasaran Bima Sakti yakni RRI, telekomunikasi, dan teritorial, sedang pasukan Gatotkaca bertugas mengkoordinir kegiatan di Lubang Buaya dan menghimpun tenaga cadangan. Selain itu, Syam menugaskan Letkol Untung menghubungi Yon 530 dan Yon 454 setelah batalyon-batalyon itu berada di Jakarta.

Rapat 24 September 1965 membahas, diantaranya persoalan tempat komando bagi pimpinan gerakan dan penentuan daerah pemundurannya (Kompleks Halim dan daerah Pondok Gede). Tempat komando ditentukan di Gedung P.N. Areal Survey, Penas, Jakarta Timur yang di sebut Central Komando (Cenko). Nyono (anggota CC PKI) mendapat tuga membentuk sektor, seperti Sektor Kebayoran Baru, kebayoran lama, mampang Prapatan, Pasar Manggis, Senayan, dll.

Rapat 26 September 1965 membahas laporan Mayor Udara Sujono tentang persiapan Cenko di Gedung Penas dengan persiapan daerah pemunduran di Halim dan Pondok Gede. Pada pertemuan ini dilaksanakan pembentukan sektor-sektor dan juga diputuskan untuk mengadakan pemeriksaan menyeluruh rencana pelaksanaan gerakan.

Rapat 29 September 1965 menghasilkan keputusan-keputusan final pelaksanaan gerakan dan dilakukan pengecekan organisasi gerakan militer, tenaga cadangan, serta pasukan Yon 454 dan Yon 530 yang telah berada di Jakarta sejak 25 September 1965. Selain itu ditentukan sasaran gerakan, tempat pengamanan setelah diambil tindakan, penetuan hari H dan jam D bagi pelaksanaan gerakan, yakni tanggal 30 September 1965 sesudah tengah malam. Nama gerakan ditentukan oleh Ketua CC PKI D.N. Aidit yaitu Gerakan Tiga Puluh September (G. 30 S) dengan menyesuaikan waktu pelaksanaan. Pada saat itu, Syam menyatakan akan membentuk Dewan Revolusi sebagai rencana jangka pendek dan dalam jangka panjang menuju pembentukan pemerintahan yang dikuasai kaum Komunis seutuhnya. Sesuai penjelasan Syam, gerakan ini akan melahirkan “Dewam Revolusi” dengan mendemisionerkan Kabinet Dwikora dan Letkol Untung ditunjuk sebagai ketuanya. Selanjutnya semua komando gerakan sudah harus berada di Cenko I pada pukul 23.00 pada 30 September 1965 (Aminudin Kasdi dan G. Ambar Wulan, 2005: 49-53).

Selama bulan September itu Syam melakukan pertemuan-pertemuan pula dengan tokoh-tokoh Biro Chusus Daerah. Seperti, pertemuannya dengan pimpinan Biro Chusus Jakarta, yakni Endro Sulistyo, Syam mengingatkan untuk memantabkan group-group di kalangan militer-polisi. Dengan pimpinan Biro Chusus Jawa Barat Harjana, alias Lie Tung Tjong, Syam memerintahkan untuk memantau terus menerus pengumuman-pengumuman melalui RRI. Sedangkan Biro Chusus Jawa Timur pimpinan Roestomo dan Biro Chusus Jawa Tengah melaporkan pada Syam bahwa mereka telah membina para anggota ABRI yang ikut defile pada HUT ABRI 5 Oktober 1965 di Jakarta. Bagi para pimpinan Biro Chusus di Sumatera Barat dan Utara, yakni Amir diingatkan oleh Syam untuk mendengarkan siaran RRI sebagai patokan bertindak.

Rancangan Biro Chusus ini dilakukan secara under cover, dalam hal ini hanya Aidit dan Syam yang merencanakan penyelenggaraan rapat-rapat di bulan September 1965, baik di pusat maupun di daerah yang kemudian dikomunikasikan secara amat terbatas dan, selanjutnya para perwira yang diperankan untuk bertindak melaksanakan operasinya di lapangan. Adapun, gerakan ini memiliki dua target, yaitu target militer dan dilanjutkan dengan target politik. Target militer bertujuan mengeliminasi pimpinan-pimpinan dalam angkatan bersenjata dan target politiknya, setelah operasi berhasil akan dibentuk Dewan Revolusi.

Dua pengumuman yang disiarkan melalui RRI merupakan hard fact yang mendukung pemahaman G. 30 S/1965 adalah sasaran antara menuju kudeta. Pengumuman pertama berlangsung pada 1 Oktober 1965 pukul 07.30 (pagi), RRI Pusat diduduki dan dipakasa menyiarkan berita Gerakan 30 September yang menyebutkan “.. adanya gerakan militer dalam tubuh AD yang dibantu pasukan-pasukan bersenjata lainnya di bawah pimpinan Letkol Untung….”. Pada tahap gerakan militer tersebut ditujukan untuk menciptakan suatu alibi bahwa gerakan ini seolah-olah murni gerakan dalam tubuh Angkatan Darat (AD).

Pengumuman kedua yang disiarkan melalui RRI ini berlangsung pada pukul 14.00 (siang) dari bagian penerangan Gerakan 30 September, yakni lahirnya Dekrit No. 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia sebagai sumber dari segala kekuasaan negara dan menyatakan Kabinet Dwikora dalam status demisioner hingga terbentuknya kabinet baru yang dilaksanakan oleh Dewan revolusi Indonesia yang akan dibentuk dari pusat hingga daerah-daerah. Dengan demikian Dekrit ini telah menunjukkan bahwa G. 30 S 1965 adalah gerakan politik yang ditujukan bagi main goal PKI dalam merebut kekuasaan guna membangun pemerintahan yang belandaskan pada idiologi Komunis.

4. Penutup: Tidak Ada Tempat Komunisme di Bumi Pancasila

Mengapa kita menentang Komunisme? Pertanyaan ini mengandung suatu posisi bahwa dalam ajaran Komunis terdapat pokok-pokok pemikiran yang bertentangan dengan Pancasila sebagai way of life bangsa Indonesia dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa, PKI menjadi organisasi terlarang, bukan saja dalam sejarahnya telah melakukan dua kali pemberontakan dan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia seperti yang terjadi pada 1948 dan 1965, tetapi juga karena ajaran Komunisme yang menjadi landasan pemikiran serta pembenaran kegiatan politik PKI.

Perbedaan mendasar antara Pancasila dan Komunisme tidak hanya terletak pada Sila pertama saja, tetapi juga dengan sila-sila lainnya sebagai suatu keseluruhan wawasan. Perbedaan ini dapat dijelaskan bahwa komunisme adalah idiologi totaliter yang tidak mengakui demokrasi. Dalam realitanya, partai-partai Komunis selalu melakukan perebutan kekuasaan dan tidak pernah mengijinkan diadakan pemilihan umum secara bebas. Sebagai idiologi totaliter, Komunisme berorientasikan pada materialisme. Pancasila adalah idiologi terbuka yang terbuka pada demokratisasi dan kemanusiaan.

Selain itu, gambaran umum masyarakat yang dicita-citakan menurut idiologi Komunis tidak bercorak nasional dan tidak bertanah air. Oleh karena itu, satu-satunya faktor yang dapat memberikan jalan untuk membangkitkan semangat yakni dengan menggalang persatuan diantara mereka yang mempunyai nasib sama. Dengan demikian, revolusi Komunis adalah revolusi dunia, artinya tidak dibatasi oleh kesadaran apapun. Demikian pula masyarakat yang merupakan hasil revolusi dunia itu adalah masyarakat Komunis dunia pula. Pokok-pokok Komunis yang menunjukkan gambaran utopis inilah yang pada hakekatnya ditentang oleh pancasila. Dengan mengakui azas kemanusiaan yang adil dan beradab, secara tegas Pancasila menyatakan bahwa nasionalisme adalah azas yang fundamental.

Pada akhirnya, perbedaan-perbedaan mendasar tersebut mempertegas bahwa Komunisme tidak memiliki tempat di bumi pertiwi ini. Menegakkan dan mengamalkan pancasila adalah kebutuhan mendesak di tengah upaya-upaya dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mereduksi dan menjauhkan idiologi tersebut dari kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini dan di masa depan. Oleh karena itu, tetap “Katakan Tidak Pada Komunisme” di bumi Indonesia tercinta ini.

Feb 182013
 
Pengangkatan Pahlawan Revolusi

MENGATASI G.30.S/PKI[1]

Tanggal 30 September 1965. Kira-kira pukul sembilan malam saya bersama istri saya berada di Rumah Sakit Gatot Subroto. Kami menengok anak kami, Tomy, yang masih berumur empat tahun, dirawat disana karena tersiram air sup yang panas. Agak lama juga kami berada di sana, maklumlah, menjaga anak yang menjadi kesayangan semua.

Kira-kira pukul sepuluh malam saya sempat menyaksikan Kol. Latief berjalan di depan zaal tempat Tomy dirawat. Kira-kira pukul 12 seperempat tengah malam saya disuruh oleh istri saya cepat pulang ke rumah di Jln. Haji Agus Salim karena ingat kepada Mamik, anak perempuan kami yang bungsu, yang baru setahun umurnya. Saya pun meninggalkan Tomy dan ibunya tetap menungguinya di Rumah Sakit. Sesampai di rumah saya berbaring dan bisa cepat tidur. Tetapi kira-kira setengah lima subuh, tanggal 1 Oktober, saya kedatangan cameramen TVRI, Hamid. Ia baru selesai melakukan shooting film. Ia memberitahu bahwa ia mendengar tembakan di beberapa tempat. Saya belum berfikir panjang waktu itu. Setengah jam kemudian tetangga kami, Mashuri, datang memberi tahu bahwa tadi ia mendengar banyak tembakan. Mulailah saya berfikir agak panjang. Setengah jam kemudian datanglah Broto Kusmardjo, menyampaikan kabar yang mengagetkan, mengenai penculikan atas beberapa PATI Angkatan Darat. Maka segeralah saya bersiap dengan pakaian lapangan.

Pukul 6 pagi, Letkol. Sadjiman, atas perintah Pak Umar Wirahadikusumah melaporkan, bahwa di sekitar Monas dan Istana banyak pasukan yang tidak dikenalnya. Saya percepat merapikan pakaian yang sudah saya kenakan, loreng lengkap, tetapi belum mengenakan pistol, pet dan sepatu. Kepada Letkol. Sadjiman saya sempat berkata bahwa saya sudah mendengar tentang adanya penculikan terhadap Pak Nasution dan Jenderal A. Yani serta Pati AD lainnya. “Segera kembali sajalah, dan laporkan kepada Pak Umar, saya akan cepat datang di Kostrad dan untuk sementara mengambil pimpinan Komando Angkatan Darat”, kata saya kepada Sadjiman. Dengan segala yang sudah siap pada diri saya, saya siap menghadapi keadaan.

Saya ingat apa yang harus saya perbuat dalam keadaan seperti ini. Pertama-tama saya harus tenang. Saya ingat dengan seketika, refleks dalam diri saya pribadi, dan ingat pada pepatah Jawa “Aja kagetan, aja gumunan, aja dumeh”. Saya kumpulkan semua informasi.

Saya masuk lagi ke kamar untuk memakai sepatu, mengenakan pet dan pistol. Sempat saya melirik pada Mamik, si bungsu yang masih nyenyak tidur di ranjang.

Saya mengendarai jeep Toyota, sendirian, tidak ada yang memerintah, tanpa pengawal, menuju ke Kostrad, melalui Jalan Kebon Sirih, Jalan Merdeka Timur. Saya perhatikan keadaan sekeliling lebih dari biasanya. Maka saya pun menyaksikan sendiri prajurit-prajurit berjaga di sekitar Monas, di Jalan Merdeka Timur.

Saya lewati penjaga yang memberi hormat. Lalu masuk ke Gedung Kosntrad. Segera saya mendapat laporan dari piket Kostrad bahwa orang terpenting, Bung Karno, tidak jadi ke Istana, tetapi langsung ke Halim. Disebutkan, Bung Karno menggunakan kendaraan kombi putih, berputar di prapatan Pancoran, di depan Markas Besar AURI. Piket itu menerima laporan telepon dari badan intel yang sedang bertugas.

Radio sudah disetel. Pukul 07.00 tepat saya mendengarkan siaran RRI pertama mengenai “Gerakan 30 September” yang dipimpin oleh Letkol. Untung. Deg, saya segera mendapatkan firasat. Lagi pula saya tahu siapa itu Letkol. Untung. Saya ingat, dia seorang yang dekat, rapat dengan PKI, malahan pernah jadi anak didik tokoh PKI, Alimin.

Saya tidak sendirian mendengar siaran “G.30.S” itu. Selang seperempat jam setelah usai siaran itu, saya sudah menerima Letkol. Ali Murtopo dan Brigjen. Sabirin Mochtar, yang kemudian saya perintahkan menghubungi Komandan Batalyon yang berada di sekitar Monas, agar menghadap kepada Panglima Kostrad.

Kira-kira setengah sembilan Letkol. Ali Murtopo dan Brigjen. Sabirin Mochtar kembali menghadap dan bercerita, bahwa Danyon 454 dan 530 tidak ada di tempat, mereka sedang ke Istana. Saya tidak puas. Saya minta lagi agar Letkol. Ali Murtopo dan Brigjen. Sabirin menyuruh Wandanyon-Wandanyon 454 dan 530 menghadap kepada saya.

Selang setengah jam Wandanyon 454 Kapten Kuntjoro dan Wandanyon 530 Kapten Suradi datang di kamar kerja saya. Saya mengambil sikap tenang. Setelah mereka memberi hormat dan saya persilakan mereka duduk, segera saya tanya. “Tugasmu disini apa?”

Hampir berbarengan mereka menjawab, “Tugas mengamankan Presiden. Karena akan ada kup dari Dewan Jenderal”.

“Itu semua tidak betul, “ sambut saya sambil menatap kedua kapten itu. “Kamu tahu, Presiden Soekarno saat ini tidak ada di Istana. Coba kamu cek sendiri ke Istana kalau tidak percaya. Lagi pula Dewan Jenderal itu tidak ada, yang ada adalah Wanjakti, tidak mungkin ada rencana kup. Saya sendiri menjadi anggota Wanjakti itu. Saya mengetahui betul, gerakan Untung ini pasti didalangi oleh PKI.” Diam sekejap.

“Ini merupakan pemberontakan,” sambung saya lagi.

“Jadi, saya memutuskan untuk menghadapinya. Sampaikan saran saya ini kepada seluruh anggota kesatuanmu, agar segera kembali ke Kostrad. Kalau tidak, dengan sendirinya kalian akan berhadapan dengan saya. Juga sampaikan hal ini kepada komandan batalyonmu.” Diam lagi beberapa saat. Saya tatap mata mereka.

“Saya beri batas waktu sampai pukul enam sore. Kalau pukul enam sore nanti tidak segera kembali ke Kostrad, berarti kalian berhadapan dengan pasukan saya”.

 “Mengerti ?” saya menutup pembicaraan.

“Ya Pak”, jawab mereka serentak. Mereka memberi hormat.

Lalu saya suruh mereka kembali membawa pesan saya.

Langkah pertama yang saya ambil adalah penyelamatan dua batalyon yang dilibatkan dalam petualangan oleh Untung, dan sekaligus melucuti kekuatan Untung secara halus.

*

Kira-kira pukul 9 lebih seperempat saya mengadakan rapat staf. Hadir dalam kesempatan ini Kol. Yogasugama, Ass. Intel, Kol. Wahono, Ass. Operasi, Kol. Djoko Basuki, Ass. IV Kol. Sri Hardojo, Ass. III, dan Brigjen. Achmad Wiranatakusumah, Kepala Staf. Saya buka rapat itu dengan memberikan penjelasan mengenai situasi, mengenai siaran RRI pukul tujuh.

“Saya banyak mengenal Untung sejak lama,” kata saya. “Dan Untung sendiri sejak 1945 merupakan anak didik tokoh PKI Alimin.”

Saya jelaskan pikiran saya mengenai pernyataan Untung bahwa gerakannya seolah-olah hanya untuk menghadapi apa yang dikatakan Dewan Jenderal yang akan mengadakan kup sehingga mereka mendahului bertindak dengan menculik para pimpinan Angkatan Darat.

“Ia mempergunakan dalih untuk menyelamatkan Presiden Soekarno,” kata saya. “Kenyataanya, Presiden Soekarno saat ini tidak ada di Istana”.

“Dewan Jenderal itu tida ada. Apalagi Dewan Jenderal yang akan melakukan kegiatan politik, melakukan kup terhadap negara dan bangsa. Itu sama sekali tidak ada. Yang ada adalah Wanjakti, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Angkatan darat, dimana saya jadi anggotanya.

“Wanjakti itu sendiri tidak pernah membicarakan masalah politik. Hanya membahas kenaikan pangkat dan jabatan dari kolonel ke Brigjen dan dari Bigjen ke Mayjen dan sebagainya”.

“Jadi yang dikatakan oleh Untung itu sama sekali tidak benar”, saya tegskan. “Menurut saya, ini bukan sekedar gerakan untuk menghadapi apa yang dikatakan Dewan Jenderal saja, melainkan lebih jauh dari itu. Mereka mengadakan gerakan kup untuk merebut kekuasaan Negara secara paksa dan pasti didalangi PKI”.

Asisten-asisten saya mengangguk, memahami dan kelihatan menyetujui saya.

“Menghadapi kejadian ini,” kata saya seterusnya, “kita tidak hanya sekedar mencari keadilan karena jenderal-jenderal kita telah diculik dan sebagian dibunuh, akan tetapi sebagai prajurit Sapta Marga kita merasa terpanggil untuk menghadapi masalah ini, karena yang terancam adalah Negara dan Pancasila.”

“Saya memutuskan untuk melawan mereka”.  Diam sesaat. “Terserah kepada saudara-saudara sekalian, apa akan mengikuti saya atau tidak,” saya membuka kesempatan berbicara.” “Sebab, kalau kita tidak melawan atau menghadapi mereka, toh kita akan mati konyol. Menurut pendapat saya, lebih baik mati membela Negara dan Pancasila daripada mati konyol. Dengan ridho Tuhan, Insya Allah kita akan diberi jalan untuk menumpas gerakan pemberontakan yang dipimpin si Untung itu. Bagaimana?”. Saya menutup keterangan saya.

“Kami ikut Pak Harto,” kata semua yang hadir, berbarengan, sepaham.

Seusai rapat staf, kira-kira pukul 10 saya memanggil Kol. Sarwo Edhi Wibowo. Saya perintahkan Brigjen. Muskita membuat surat panggilan itu kepada Kol. Sarwo Edhi. Herman Sarens naik panser, menuju tempat Sarwo Edhi.

Lalu saya mengadakan hubungan per telepon dengan Menteri Panglima Angkatan Laut Laksamana Martadinata, membicarakan situasi dan penilaian saya. Kemudian dengan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Sutjipto Judodihardjo. Dengannya sama saja, saya menyampaikan gambaran situasi. Lalu mencoba hubungan dengan Menteri Panglima Angkatan Udara. Tetapi yang menerima Leo Watimena. Kepada para panglima itu saya sampaikan, bahwa beberapa tokoh Pimpinan Angkatan Darat telah diculik oleh gerakan Untung dan belum diketahui nasib mereka selanjutnya. Saya katakan, “Saya telah mengambil komando dan pimpinan sementara Angkatan Darat, agar tidak terjadi kekosongan pimpinan.” Kepada mereka saya juga nyatakan bahwa saya mengharapkan bantuan dan pengertian mereka. “Kita perlu koordinasi, agar jangan sampai ada gerakan pasukan tanpa sepengetahuan Panglima,” kata saya. “Agar dapat membedakan antara kawan dan lawan, harap semua pasukan dikonsinyir dan apabila akan bergerak, harap memberitahukan kepada Kostrad lebih dahulu”.

Para panglima yang sempat saya hubungi itu menyatakan terima kasih atas pemberitahuan dan mereka berjanji akan membantu. Mereka ucapkan, akan selalu melakukan koordinasi dengan Kostrad.

Leo Watimena, setelah menerima telepon, menyatakan ingin bertemu dengan saya di Kostrad untuk mendapatkan penjelasan dan mengetahui latar belakang gerakan yang terjadi.

Selesai menelepon para Panglima Angkatan, saya memerintahkan Kolonel Wahono untuk membuat perintah harian kepada seluruh Pangdam melalui radiogram. Di antara isi radiogram yang penting itu, selain menyebutkan tentang adanya “G.30.S” dan tentang diculiknya antara lain Jenderal A. Yani, diinstruksikan kepada semua Panglima Kodam, supaya segera menguasai daerahnya masing-masing dan memberi laporan secara teratur mengenai perkembangan daerahnya. Radiogram itu menerangkan pula, bahwa untuk sementara saya mengambil komando Angkatan Darat. Dan gerakan pasukan hanya atas perintah Panglima Kostrad.

Kira-kira pukul setengah sebelas Pak Umar menelepon saya dari Markas Kodam-V. Ia melaporkan bahwa ia baru kembali dari Istana. Yang ada di Istana malah Brigjen. Supardjo, dengan pakaian Dinas Upacara Besar, katanya. Saya sempat bertanya, ada apa Supardjo di Jakarta, padahal seharusnya ia berada di Kalimantan Barat. Tetapi Pak Umar pun tidak bisa memberikan penjelasan mengenai itu.

Pukul 11 datanglah Sarwo Edhie di Kostrad dengan Panser. Di Kamar kerja saya kami membicarakan rencana penyerangan RRI dan gedung Telkom yang sudah kami ketahui bahwa kantor itu diduduki oleh pasukan Untung.

Dengan Sarwo Edhie saya tidak usah banyak bicara. Ia sudah mengerti situasi dengan cepat. Saya pun cepat saja memberi perintah untuk merebut kembali RRI dan Telkom.

“Atur rencana operasi sebaik-baiknya,” perintah saya.

“Siap, segera kami laksanakan,” jawabnya. Lalu ia kembali ke Cijantung.

Sementara itu saya sudah mendengarkan siaran ulang Untung di RRI dan laporan-laporan lain pun sudah masuk.

*

Orang yang ingin mendapatkan keterangan lebih panjang, Leo Watimena datang menghadap saya di Kostrad, menjelang tengah hari.

“Saya betul-betul tidak tahu latar belakang gerakan ini”, katanya setelah saya persilahkan ia duduk. “Saya menghadap Pak Harto, ingin mendapatkan penjelasan yang sebenarnya.”

“Saya mengenal Untung sudah lama dan sejak menjadi Komandan Resimen 15 di Solo, di mana Untung menjadi salah satu komandan kompi Batalyon 444, “ saya menerangkan. “Untung pernah mendapat pendidikan politik dari tokoh PKI Alimin”.

“Gerakan 30 September yang dipimpin oleh Untung bukan sekedar gerakan yang akan menghadapi Angkatan Darat dengan alasan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno. Gerakan Untung mempunyai tujuan lebih jauh, yaitu ingin menguasai Negara secara paksa atau kup”.

“Supaya Leo tahu, “sambung saya, “pusat komando pimpinan Gerakan 30 September ini berada di sekitar Halim. Bahkan beberapa tokoh pimpinannya terdapat dari Angkatan Udara, oknum Angkatan Udara. Halim juga dijadikan tempat latihan Pemuda Rakyat, bukan? Dan saat ini Bung Karno juga berada di Halim,“ saya jelaskan sambil menatapnya.

“Saya malah tidak tahu sama sekali menganai hal ini,” balas Leo menarik muka sungguh-sungguh. Saya kenal Leo sejak Operasi Mandala di Makasar, sewaktu ia sebagai Wakil Panglima Mandala.

Ia lalu bertanya mengenai apa yang disebut Dewan Jenderal. Dan saya mengulang menjelaskan itu juga kepadanya.

“Saya baru mengerti sekarang”, katanya, lalu menarik nafas dan bersandar sebentar pada sandaran kursi yang didudukinya.

Tengah hari saya mendengarkan siaran ulangan Untung lewat RRI yang ketiga kalinya.

Sementara itu ada yang melaporkan bahwa prajurit RPKAD Cijantung telah diperintahkan oleh Sarwo Edhie untuk menyetop truk umum untuk mengangkut pasukan.

Saya cepat menghubungi Sarwo Edhie dan saya beri perintah, supaya ia jangan dulu melaksanakan perintah saya. “Tunggu dulu sampai waktunya yang tepat,” komando saya. Padahal pada waktu itu di Cijantung ia sedang memeriksa pasukannya naik truk yang akan merebut RRI dan Telkom.

Setelah ia membalas perintah saya dengan mengatakan “siap”, saya dengar ia menggerutu sendirian karena tentunya ia bimbang mengenai semangat prajuritnya yang bisa jadi turun.

Dalam pada itu saya pertimbangkan, kalau RRI dan Telkom diserang siang hari, khawatir akan banyak korban berjatuhan, di samping  ingin memberi kesempatan kepada masyarakat umum agar mendengar sendiri pengumuman Untung dan mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Untung, dan saya pun ingin tahu langkah-langkah Untung berikutnya. Ternyata pengumuman “Gerakan 30 September” berikutnya ialah mengenai penurunan pangkat, dan susunan Dewan Revolusi.

Kira-kira setengah satu tengah hari saya adakan lagi rapat staf yang kedua. Yang hadir sama seperti pada waktu rapat staf yang pertama. Kami membalas rencana penyerangan merebut Halim, setelah mengetahui benar, bahwa Lanuma Halim merupakan tempat komando G.30.S. dan benar Presiden Soekarno dan beberapa menteri berada di daerah itu.

Saya perintahkan Kolonel Wahono, Asisten Operasi saya, segera menghubungi Sarwo Edhie untuk mempersiapkan rencana ini. Dalam pikiran saya hidup, bagaimana caranya agar sebelum tengah malam nanti Presiden Soekarno sudah meninggalkan Halim. Memindahkan beliau dari sana amat penting. Beliau adalah yang dipertanyakan oleh semua. Beliau mesti ada di pihak kita, sedikitnya di wilayah yang kita kuasai.

Tiba-tiba muncul ajudan Bung Karno, Kolonel KKO Bambang Widjanarko. Ia datang dari Halim, menghadap kepada saya, untuk mencari informasi.

“Kami melaporkan, Bapak Presiden Soekarno berada di Halim dalam keadaan sehat,” katanya meyakinkan saya.

“Terima kasih,” jawab saya. “Kami pun sudah mendapat laporan beliau ada di sana. Tetapi tepatnya di mana?”.

Widjanarko menjelaskan tempatnya yang tepat.

“Sekarang tugas kami apa, Pak?” tanyanya.

“Begini,“ kata saya, “kalau Kolonel mau berjasa untuk Negara dan membantu menyelesaikan masalah ini, usahakan agar Bung Karno meninggalkan Halim sebelum tengah malam”.

Widjanarko mengucapkan Insya Alloh, menandakan ia ada di pihak kami. Lalu ia cepat kembali, ke Halim.

Kemudian saya mengetahui bahwa setelah sampai di Halim, Kolonel Widjanarko menyampaikan pesan saya itu kepada dr. Leimena, dan Dr. Leimena cepat mengerti apa yang terselubung di balik pesan saya kepada Widjanarko. dr. Leimena paham rupanya bahwa isyarat saya itu menyebutkan, Halim akan kami serang.

Rupanya setelah mendengar pesan saya itu dari Widjanarko, dr. Leimena menemui Bung Karno dan membujuk Bung Karno agar bersedia ke Istana Bogor, demi keamanan Presiden sendiri. Dan malam itu juga Bung Karno berangkat ke Istana Bogor dengan mobil.

Kira-kira setengah dua Sarwo Edhie datang lagi di Kostrad dengan membawa pasukan RPKAD, setelah kami mendengar pengumuman dekrit Untung lewat RRI mengenai penurunan pangkat dan susunan Dewan Revolusi itu. Dengan perlahan tetapi saya tangkap benar suaranya, Sarwo Edhie menjelaskan, ia datang dengan pasukan untuk menjaga semangat prajurit, agar tidak putus asa. Lebih baik menunggu perintah di Kostrad daripada di Cijantung ,” katanya. Saya pun paham. Ia benar sebagai komandan.

Pukul dua RRI mengumumkan lagi langkah Untung berikutnya, mengulang mengenai penurunan pangkat dan susunan Dewan Revolusi.

Saya panggil lagi Sarwo Edhie.

“Masyarakat tentunya sudah banyak mendengar siaran Untung”, kata saya kepada Sawo Edhie. “Sekarang tiba waktunya untuk mengambil tindakan.” Kami diam sebentar. Lalu saya lanjutkan, “Kolonel Sarwo, teruskan rencana operasi menguasai RRI dan Telkom sebelum pukul tujuh malam. Nanti saya akan memberi pengumuman kepada rakyat melalui RRI”.

“Siap!. Kami telah siap dengan pasukan”, jawab Sarwo dengan menunjukkan kebulatan semangatnya.

“Perlu beberapa jam menyerang ke situ?” tanya saya.

“Dua puluh lima menit, Pak,” jawabnya.

“Segera kerjakan! Jaga, jangan sampai terjadi korban, saya berpesan.

Laporan-laporan yang lebih lengkap telah masuk kepada saya mengenai mereka yang diculik. Tetapi tentang nasib mereka selanjutnya, kami belum tahu pasti.

Pukul tiga di ruangan Kostrad, dibuatlah rekaman pidato saya untuk siaran RRI. Persiapan kami lakukan kalau nanti pemancar itu sudah kita kuasai. Rekaman itu menggunakan tape recorder besar. Brigjen. Ibnu Subroto, Kapuspenad dan Brigjen. Sutjipto, S.H. menyaksikan.

Sementara itu Batalyon 530 melaporkan diri, kembali ke Kostrad. Mereka lapor kepada Asisten Operasi Kostrad, sedangkan Batalyon 454 menjelang pukul 18.00 meninggalkan sekitar Istana menuju ke Halim. Baru pada pukul 20.00 dua kompi dapat memisahkan diri dan bergabung ke Kostrad.

Menjelang senja, kira-kira pukul setengah enam muncullah Jenderal Nasution di Kostrad, atas permintaan saya, agar lebih aman bagi beliau daripada di tempat persembunyiannya yang tidak terjaga. Saya sudah mendengar apa yang telah terjadi dengan beliau dan saya pun sudah memerintahkan untuk mencari keterangan lebih jauh tentangnya. Saya sambut waktu Jenderal Nas sampai. Saya memapahnya sampai masuk ruangan. Maklumlah, kakinya cedera.

Jenderal Nas menceritakan pengalamannya dengan singkat. Kelihatan sekali beliau mempunyai pikiran yang berat di samping memusatkan pikiran pada perjuangan. Kami pun sudah tahu, apa yang terjadi pada putrinya, Ade Irma yang tertembak dan dibawa ke rumah sakit. Saya menunjukkan isi hati saya, kesedihan saya mengenai Ade Irma. Tetapi kami orang-orang lapangan mengerti apa yang disebut tugas.

Sementara itu saya sudah tahu tentang keadaan Bung Karno dan pengumuman yang dikeluarkan. Beliau menyebutkan bahwa beliau berada dalam kedaan sehat walafiat dan tetap memegang pimpinan Negara dan revolusi. Beliau menyebutkan juga bahwa pimpinan ABRI sementara berada langsung dalam tangannya, dan bahwa untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat ditunjuk untuk sementara Mayor Jenderal TNI Pranoto Reksosamudro, Asisten III Menteri/Pangad. Beliau memerintahkan kepada seluruh masyarakat supaya tetap tenang.

Saya bersyukur, beliau ada dan sehat. Soal lainnya saya biarkan dulu, sementara saya berfikir tentangnya.

Sejurus lewat Magrib satuan RPKAD berangkat menyerang RRI dan Telkom, dipimpin oleh Kapten RPKAD Heru dan Kapten Urip. Kolonel Sarwo Edhie menunggu di halaman Kostrad. Pasukan RPKAD memasuki RRI dan gedung Telkom dengan tidak mendapat perlawanan. Anak buah Untung telah melarikan diri. Setengah jam kemudian Kolonel Sarwo Edhie menerima laporan radio bahwa RRI sepenuhnya telah dikuasai. Gedung Telkom waktu itu dijaga oleh Pemuda Rakyat yang mengira bahwa pasukan yang datang adalah rekannya sesama pemberontak. Tentu dengan mudah Pemuda Rakyat itu dapat dilucuti senjatanya.

Dengan demikian, Alhamdulillah, tidak sebutir peluru harus dilepaskan dan RRI serta Telkom sudah bisa kita rebut.

Lalu Brigjen. Ibnu Subroto dengan beberapa orang menuju RRI dengan membawa rekaman pidato saya. Sebelum berangkat Ibnu Subroto membaca “Bismillah” dulu dengan agak keras. Maka pukul tujuh tepat siaran pidato saya berkumandang lewat RRI.

“Para pendengar sekalian di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Sebagaimana telah diumumkan, maka pada tanggal 1 Oktober 1965 yang baru lalu telah terjadi di Jakarta suatu peristiwa yang dilakukan oleh suatu gerakan kontra revolusioner, yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September”.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 mereka telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat, ialah 1. Letnan Jenderal A. Yani, 2. Mayor Jenderal Soeprapto, 3. Mayor Jenderal S. Parman, 4. Mayor Jenderal Haryono M.T., 5. Brigadir Jenderal D.I Pandjaitan, 6. Brigadir Jenderal Soetojo SIswomihardjo.

Mereka telah dapat memaksa dan menggunakan studio RRI Jakarta dan kantor Pusat Telekomunikasi Jakarta untuk keperluan aksi penteroran mereka.

Dalam pada itu perlu kami umumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri, bahwa Paduka Yang Mulia Presiden/ Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dan Yang Mulia Menko Hankam/Kasab dalam keadaan aman dan sehat walafiat.

Para pendengar sekalian.

Kini situasi telah dapat kita kuasai, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Dan seluruh slagorde Angkatan darat ada dalam kompak bersatu.

Untuk sementara Pimpinan Angkatan Darat kami pegang. Antara Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia telah terdapat saling pengertian, bekerjasama dan kebulatan tekad penuh, untuk menumpas perbuatan kontra revolusioner yang dilakukan oleh apa yang dinamakan dirinya “Gerakan 30 September”.

Para pendengar sebangsa dan setanah air yang budiman.

Apa yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September” telah membentuk apa yang mereka sebut “Dewan Revolusi Indonesia”. Mereka telah mengambil alih kekuasaan Negara atau lazimnya disebut coup dari tangan Paduka Yang Mulia Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dan melempar Kabinet Dwikora ke kedudukan demisioner, di samping mereka telah menculik beberapa Perwira Tinggi Angkatan Darat.

Para pendengar sekalian,

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan-tindakan mereka itu Kontra Revolusioner yang harus diberantas sampai akar-akarnya.

Kami yakin, dengan bantuan penuh dari massa rakyat yang progressive revolusioner, gerakan kontra revolusioner 30 september pasti dapat kita hancur-leburkan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila pasti tetap jaya di bawah pimpinan Paduka Yang Mulia Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi kita yang tercinta Bung Karno.

Diharap, masyarakat tetap tenang dan tetap waspada, siap-siaga serta terus memanjatkan do’a ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, semoga Paduka Yang Mulia Presiden/Panglima Tertinggi ABRI Bung Karno terus ada dalam lindungan-Nya.

Kita pasti menang, karena kita tetap berjuang atas dasar Pancasila dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

Sekian, terima kasih”

Begitu pidato saya, dengan menjelaskan, bahwa saya adalah Pimpinan Sementara Angkatan Darat Republik Indonesia.

Saya puas. Langkah kemenangan pertama telah dilaksanakan dengan baik.

Saya sedang mondar-mandir, berjalan sambil berfikir, “Apa Selanjutnya?“. Jenderal Nasution duduk di kursi sambil meletakkan kakinya yang satu, yang sakit, di atas meja.

Tiba-tiba Sarwo Edhie muncul dan lapor. “Pak Harto, apa jadi kita melaksanakan rencana menguasai Halim? Agar gerakan pasukan jangan kesiangan dan untuk menghindari pertempuran.”

Saya tidak segera menjawab. Saya diam. Berfikir.

Terdengar Jenderal Nas menyela, “Sarwo Edhie, jij mau bikin tweede Mapanget ya?”

Maka saya berbalik sambil mengacungkan jari telunjuk kepada Sarwo, menentukan; “Ya, kerjakan sekarang juga!”.

“Siap, Pak, pasukan telah siap. Kami segera berangkat,“ kata Sarwo. Dengan kekuatan lima kompi, lebih kurang 600 orang, ia bergerak menuju Halim lewat Klender, tengah malam.

Kurang lebih pukul setengah dua belas malam saya pindahkan Markas Kostrad ke Senayan, karena ada informasi, bahwa AURI akan melakukan pemboman. Tetapi kepindahan ini cuma untuk semalam saja. Sementara itu Pangdam V/Jaya sudah mengeluarkan pengumuman tentang berlakunya jam malam untuk wilayah Jakarta Raya.

Esok harinya tanggal 2 Oktober, kira-kira pukul 11 saya mendapat laporan, bahwa Presiden Soekarno memanggil saya via radio untuk datang ke Istana Bogor.

Saya menunggu laporan dari Sarwo Edhie, tetapi belum saja bisa berhubungan dengannya. Lalu saya pergi ke Bogor dengaan jeep, berisikan sopir, saya dan ajudan saya, Kapten Zeni Bob Sudiyo. Sebuah panser Saladin mengawal kami.

Sampai di Istana Bogor kira-kira pukul dua. Saya langsung masuk ke ruangan. Nampak disana sudah ada dr. Leimena, Chaerul Saleh, Pranoto, Leo Watimena, Omar Dhani. Sabur kelihatan berjalan. Maka suasana tegang meliputi kami, maklum di sana ada Omar Dhani yang sudah sangat saya curigai.

Saya disambut dengan salaman oleh Presiden Soekarno setelah saya member hormat kepadanya. “Silahkan ambil tempat”, kata Bung Karno sambil membukakan lengannya. Lalu langsung Bung Karno menyambung, “Soeharto, kejadian seperti ini, kejadian biasa dalam revolusi. Dan harus kita mengerti, malah dalam hal ini kita harus prihatin.” Diam sejenak. Sambungnya lagi, “Dan Angkatan Darat jangan sampai mencurigai Angkatan lain. Omar Dhani telah member tahu kepada saya, Angkatan Udara tidak tahu menahu, mengenai peristiwa ini. Dan saya juga telah mengatakan kepada Omar Dhani, Angkatan Darat tidak tahu menahu soal ini, dan sama sekali tidak ikut campur.”

Langsung saya membuka suara, “Tetapi kenyataannya adalah lain, Pak. Banyak lasykar Pemuda Rakyat mengadakan kegiatan dan latihan di sekitar Pangkalan Halim dan mereka juga memiliki senjata api yang kelihatannya seperti yang dimiliki Angkatan Udara”

Leo Watimena angkat bicara, “Tidak mungkin, karena senjata Angkatan Udara harus di daftar dan diberi nomor inventaris dan disimpan dalam gudang.”

Saya panggil ajudan Kapten Bob. “Mana senjata itu. Bawa ke mari!” perintah saya kepada ajudan saya. Sebelum berangkat ke Bogor telah ada yang menyerahkan senjata kepada saya, dengan menyebutkan bahwa senjata itu dirampasnya di sekitar Halim.

“Coba saja lihat,” kata saya sambil memperlihatkan senjata yang saya bawa dari Jakarta. Senjata jenis cung yang saya perlihatkan kepada yang hadir di sana.

Bung Karno melihat senjata itu sepintas dan menyerahkannya kepada Leo Watimena. “Coba diteliti yang benar,” kata Presiden Soekarno kepada Leo.

Leo menerimanya dan mengamati cirri-ciri senjata yang saya perlihatkan. Akhirnya ia mengakui dan memberikan penjelasan bahwa benar senjata itu inventaris Angkatan Udara. “Mungkin mereka mencurinya dari gudang,” katanya. “Kami akan meneliti lagi, Bapak Presiden,” sambung Leo, kelihatan ia tidak mau ngotot.

Dengan lirik mata, saya saksikan Omar Dhani. Ia tidak memberi reaksi.

“Har,” kata Bung Karno kepada saya, “agar tahu, saya telah mengambil alih langsung Pimpinan Angkatan Darat dan mengangkat Pranoto sebagai pelaksana harian.”

Saya diam sesaat, tetapi mampu menahan diri.

“Bapak Presiden,” kata saya, “pada kesempatan ini saya juga ingin melaporkan bahwa atas inisiatif saya sendiri, saya telah mengambil Komando dan mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat. Inisiatif ini saya ambil karena biasa, apabila Jenderal A. Yani berhalangan, selalu saya yang ditunjuk mewakili beliau. Selain daripada itu, untuk menjaga kekosongan Pimpinan Angkatan Darat, dan untuk memberi ketenangan kepada umum dan para Panglima Kodam, inisiatif saya itu sudah saya umumkan lewat RRI.

Diam sejenak. Tetapi lalu saya sambung lagi, “Saat ini, karena Bapak Presiden telah mengangkat Jenderal Pranoto sebagai pelaksana harian, dan supaya jangan menimbulkan dualisme pimpinan dalam Angkatan Darat, saya serahkan tanggungjawab keamanan ini dan ketertiban umum pada pejabat baru”.

Segera Presiden bereaksi, “Jangan, bukan maksud saya begitu. Harto tetap bertanggungjawab mengenai keamanan dan ketertiban.”

Saya balik bertanya, “Lantas, dasar saya apa? Dengan tertulis Bapak mengangkat Mayor Jenderal Pranoto dan harus ditaati.” Saya bernafas sebentar untuk mengendalikan emosi.” Orang bisa mengira, saya ini tidak tahu diri, ambisius dan tidak patuh. Kan repot, Pak.”

Semua diam sebentar. Tetapi lalu Presiden bertanya, “Lantas, bagaimana caranya?”

“Satu-satunya cara, ialah dengan pidato radio kepada rakyat bahwa saya diberi tugas bertanggung jawab mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban oleh Bapak Presiden,” saya tegaskan. Saya merasa bertanggung jawab.

“Mana Sabur, panggil ke mari !” kata Presiden Soekarno menanggapi ucapan saya.

“Sabur,” kata Bung Karno kepada Pimpinan Cakrabirawa itu, “Kamu siapkan pidato saya. Jelaskan, bahwa saya memberi tugas kepada Jenderal Soeharto. Jenderal Soeharto bertanggungjawab mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban di samping Jenderal Pranoto sebagai pelaksana harian. Siarkan itu nanti, segera, melalui RRI.”

Perasaan saya mengenai pengangkatan Jenderal Pranoto sebagai pelaksana harian menyebutkan tidak sreg. Saya kurang percaya kepadanya. Tetapi saya diam saja.

Pertemuan yang memakan waktu empat jam lebih itu pun selesai dan saya kembali dari Istana Bogor dengan membawa sebuah reel pita suara berisi rekaman pidato Presiden Soekarno yang dibuat di Istana itu. Jam empat sore saya meninggalkan Bogor.

Di pertigaan Halim rombongan saya dicegat oleh Sarwo Edhie yang menaiki panser. Sarwo Edhie lapor sebentar, singkat. Tetapi saya jadi tahu bahwa ia juga tadi sempat ke Bogor, mencari saya, tetapi ia tidak bertemu dengan saya melainkan bertemu Presiden Soekarno. Kepadanya Presiden Soekarno memberi keterangan hampir sama dengan apa yang diucapkannya kepada saya bahwa apa yang terjadi adalah biasa dalam revolusi dan dalam hal ini bisa diingat revolusi Rusia.

Sementara itu Sarwo Edhie melaporkan juga bahwa ia ada di Istana Bogor keheranan, karena Bung Karno menulis sebuah nota untuk menghentikan tembak-menembak, tetapi nota itu ditunjukkan kepada Brigjen. Supardjo. “Dalam menjelaskan soal nota perintah itu, Bapak Presiden berkata, “Ini semua kan di bawah pimpinan Jenderal Supardjo,” kata Sarwo Edhie melaporkan. “Supardjo,” saya ulang dalam hati saya, “Supardjo, dialah salah seorang yang memimpin Gerakan 30 September ini.” Dalam pada itu yang sangat penting adalah, bahwa RPKAD sudah menguasai Halim. Sebagaian dari Pasukan 454 yang membangkang telah menyerah, sebagian lari dari Halim.

Dalam pertemuan dengan Sarwo Edhie itu saya perintahkan agar pasukan segera ditarik dan segera mencari nasib para Jenderal yang diculik oleh gerombolan Untung.

Kira-kira pukul enam sore saya menyerahkan reel tape berisi rekaman pidato Presiden Soekarno di Istana Bogor itu kepada Brigjen. Ibnu Subroto untuk disiarkan di RRI. Maka tersiarlah esok harinya lewat RRI pengangkatan saya sebagai Komandan Pemulihan keamanan dan Ketertiban dan pengangkatan Pranoto sebagai pelaksana harian.


[1]        Penuturan Presiden Soeharto, dikutip langsung dari buku “Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya” yang ditulis G. Dwipayana dan Ramadhan KH,  diterbitkan PT Citra Kharisma Bunda Jakarta, tahun 1982

Jan 122013
 
pergesekan bangsa

BIOGRAFI PRESIDEN SOEHARTO (2)

(Hidup dalam Pergesekan Sejarah Bangsa)1

 

Sebelum akhirnya takdir sejarah mengantarkannya menjadi Presiden, hidup Soeharto muda selalu berkaitan erat dengan puncak-puncak peristiwa penting jatuh bangunnya negara dan bangsa Indonesia. Ia berkontribusi dalam perlucutan tentara Jepang dan persenjataannya menjadi bekal bagi pengembangan TNI. Ia juga menyelamatkan Presiden Soekarno dari Kudeta Mayor Soedarsono dan kelompok Tan Malaka pada tanggal 3 Juli 1946. Melakukan netralisasi satuan-satuan pendukung FDR/PKI dalam pemberontakan Madiun. Merupakan aktor utama pengembalian kedaulatan Indonesia melalui Serangan Umum 1 Maret 1949 yang legendaris. Serangan itu menentukan diplomasi Indonesia di Panggung internasional sehingga diakui sebagai negara berdaulat. Pak Harto, yang kala itu berpangkat Mayjen, juga menajdi Panglima Komando Mandala dalam rangka pengembalian Irian Jaya ke pangkuan Indonesia. Tak kalah penting juga merupakan aktor utama gagalnya kudeta PKI tahun 1965 pada saat komunisme internasional pada puncak kejayaan. Setelahnya, sisa hidupnya dikontribusikan untuk memperjuangkan terwujudnya tinggal landas (menjadikan Indonesia setara negara maju, berdaulat secara ekonomi, politik, hankam dan sosial budaya) melalui sekenario dua kali Pembangunan Jangka Panjang (PJP).

PERLUCUTAN TENTARA JEPANG

Berita proklamasi 17 Agustus 1945 yang didapatnya melalui koran Matahari terbitan Yogya pada tanggal 19 Agustus 1945, bagi Soeharto Muda merupakan sebuah panggilan jiwa untuk mendedikasikan dirinya dalam pengabdian kebangsaan. Berita itu telah menjadi tonggak awal bagi dirinya untuk secara formal terlibat dalam menentukan jatuh bangunnya Republik Indonesia pada waktu-waktu berikutnya.

Koran itu memberitakan telah diproklamasikannya Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan terpilihnya Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan wakil Presiden. Koran itu juga memberitakan seruan Sultan Hamengku Buwono IX agar rakyat Indonesia, tanpa terkecuali harus bersedia dan sanggup mengorbankan kepentingan masing-masing untuk mendedikasikan dirinya dalam menjaga, memelihara dan membela kemerdekaan nusa dan bangsa.

Ia berinisiatif mengumpulkan teman-temannya bekas tentara PETA dan pertama-tama menemui Oni Sastroatmojo, seorang Komandan Kompi Polisi Istimewa, untuk bersama-sama mengumpulkan bekas-bekas Chudancho dan Shodancho. Ia kemudian membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) di daerah Sentul dan terpilih sebagai wakil ketua. Umar Slamet, seorang teman dekatnya menjadi ketua. Inisiatif ini seiring seruan Presiden Soekarno agar bekas PETA, Heiho, Keigun dan KNIL dan para pemuda untuk mendirikan BKR-BKR di daerahnya masing-masing. Posisi sebagai wakil ketua BKR merupakan “tangga pertama pada zaman baru” yang akan menaikkannya pada “tangga-tangga karir selanjutnya”.

Pada tanggal 7 Oktober 1945, tepatnya jam 10.30, ia berhasil memimpin pasukannya turut menaklukkan markas tentara Jepang di Kotabaru. Pada saat itu usia Pak Harto masih 24 tahun dan harus mengambil beban tanggung jawab kepemimpinan pasukannya karena komandan sedang menjalani tugas dalam perjalanan dari Yogyakarta ke Madiun. Selanjutnya memimpin pasukannya dalam “Pertempuran Lima Hari” di front Pandeanlamper Semarang. Prestasi kemiliterannya terus berlanjut dengan turut serta menaklukkan tentara Jepang di lapangan terbang Maguwo. Pertempuran-pertempuran itu selain merupakan pengambilalihan kendali Militer Jepang —yang sudah kalah dalam Perang Dunia II— atas wilayah Republik Indonesia, juga merupakan konsolidasi kekuatan persenjataan BKR. Pasukan Seharto muda dalam pertempuran di Maguwo itu dapat merebut beberapa buah pesawat yang kelak menjadi modal dalam pembentukan Angkatan Udara Republik Indonesia.

Selain peran perlucutan senjata tentara Jepang, Soeharto muda juga turut serta memukul mundur majunya pasukan sekutu dari Magelang menuju Ambarawa. Ia memimpin Batalyon X dari sektor Yogyakarta dengan kekuatan empat kompi. Pasukannya menusuk Ambarawa melalui Banyubiru dalam sebuah pertempuran “Palagan Ambarawa” yang bersejarah. Pertempuran itu dipimpin langsung Kolonel Sudirman yang kala itu hendak dilantik sebagai Panglima Besar TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dengan strategi “supit udang”. Pasukan Soeharto muda diberi tugas menduduki Banyubiru untuk pengamanan lambung pasukan induk pejuang yang memasuki Ambarawa. Setelah Magrib ia masuk Banyubiru dan memukul mundur kekuatan Sekutu menuju Ambarawa serta menempatkan pasukan yang baru menang itu jauh di garis depan (front line) pertempuran. Penempatan pasukan itu menunjukkan kejeniusan strategi perang komandan muda untuk mengelabuhi serangan balik pasukan sekutu yang lebih lengkap dalam teknologi persenjataan modern. Malam harinya, semalam suntuk Banyubiru dihujani keganasan meriam sekutu. Namun pasukannya terlindung karena berada dalam zona jauh di depan dan Banyubiru tetap tertutup bagi sekutu dalam menusuk lambung pasukan induk pejuang.

Keberhasilan Soeharto muda di berbagai front ini mengundang apresiasi para petinggi TKR, seperti Kolonel Gatot Soebroto dan Kolonel Soedirman. Prestasi ini kelak mengantarkannya diangkat sebagai Komandan Brigade X Ibukota Yogyakarta, dengan pangkat Letkol, dalam struktur TNI yang baru direorganisasi oleh Jenderal Soedirman.

PENYELAMATAN PRESIDEN SOEKARNO DARI KUDETA

Setibanya di Jakarta pada tanggal 15 September 1945, Van Mook, pimpinan NICA (Netherland Indies Civil Administration/pemerintahan sipil Hindia Belanda), menyatakan tidak akan berunding dengan Soekarno yang dianggapnya bekerjasama dengan Jepang. NICA membawa misi pembentukan negara persemakmuran dengan keanggotaan kerajaan Belanda dan Indonesia yang diketuai Ratu Belanda.

Pada tanggal 4 Januari 1946, seiring tekanan sekutu mempersempit ruang gerak pejuang, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pindah ke Yogyakarta, sekaligus menandai perpindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Perpindahan Ibukota semakin menambah tekanan kepada Yogyakarta sebagai simbol eksistensi pemerintah Republik Indonesia yang di dalamnya syarat dengan tekanan politis maupun militer, baik dari dalam maupun luar (Sekutu dan Belanda). Sementara itu, Letkol Soeharto, atas prestasinya di berbagai front pertempuran, dipercaya sebagai Komandan Resimen 22 Divisi Diponegoro Yogyakarta yang ternyata kemudian menjadi Ibu Kota.

Untuk mengantisipasi sikap Belanda para pemimpin Indonesia melakukan perubahan sistem kabinet dari presidensil menjadi kabinet parlementer dan Sutan Sjahrir diangkat sebagai Perdana Menteri. Sjahrir merupakan tokoh sosialis yang dipandang tepat menjalankan diplomasi dengan Belanda karena bersamaan dengan momentum kebangkitan Partai Sosisialis di Belanda.

Proses diplomasi Sjahrir dinilai cenderung kooperatif dengan agenda Belanda untuk pembentukan negara persemakmuran. Puncaknya ketika Sjahrir mengirim surat rahasia (usulan balasan) kepada Van Mook yang isinya secara samar-samar menerima gagasan Van Mook. Sebagaimana diakui Van Mook —melalui kawatnya ke Den Haag—, Soekarno tidak menyetujui surat balasan itu. Walaupun menyatakan dukungan penuh kepada Sjahrir, pada tanggal 27 Juni 1946, Wakil Presiden Muhammad Hatta memaparkan isi surat balasan itu dalam pidato peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad Saw, di alun-alun utara Yogyakarta, yang dihadiri khalayak luas dan Presiden Soekarno. Pada hari itu pula Perdana Menteri Sjahrir di culik oleh orang tidak dikenal di Solo.
Sebelumnya, tepatnya tanggal 23 Juni 1946, Tan Malaka, Subardjo, Iwa Kusuma Sumantri dan Sukarni sebagai tokoh kelompok Persatuan Perjuangan —sebuah sumber menyebutkan sebagai tokoh politik golongan Murba— ditangkap dengan tuduhan berencana menculik anggota-anggota kabinet Sjahrir II. Mereka tidak puas terhadap politik diplomasi Sjahrir dalam menghadapi Belanda. Kelompok ini mengklaim menginginkan kedaulatan RI secara penuh, sedangkan kabinet Sjahrir dianggap hanya menuntut pengakuan kedaulatan atas Jawa dan Madura. Pada saat penangkapan itu, kelompok milter yang sejalan dengan garis politik kelompok Persatuan Perjuangan belum ditangkap. Pada tanggal 28 Juni 1946, Presiden Soekarno mengumumkan keadaan darurat dan mengambil alih semua kekuasaan pemerintahan. Dalam momen inilah, Letkol Soeharto sebagai Komandan Resimen 22 Divisi Diponegoro, pengendali Ibukota Yogyakarta, dihadapkan ujian politik dan militer.

Beberapa saat setelah pengumuman keadaan darurat, Letkol Soeharto didatangi ketua pemuda Pathuk bernama Sundjoyo di markasnya, Wiyoro Yogyakarta. Tanpa bukti tertulis, Sundjoyo mengaku sebagai utusan Istana dan membawa pesan agar Letkol Soeharto menangkap pimpinannya, Panglima Divisi Diponegoro, Mayor Jenderal Sudarsono. Mayor Jenderal Sudarsono diidentifikasi sebagai sayap militer kelompok Tan Malaka yang berencana melakukan kudeta.

Letkol Soeharto menghadapi situasi tarik ulur politik ini dengan tangkas. Ia mendudukkan penugasan itu dalam koridor konstitusional dan mengembalikan surat perintah dengan menyatakan bahwa hirarki perintah itu seharusnya melalui atasannya, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pengembalian surat itu disertai jaminan bahwa tidak ada gerakan militer yang membahayakan pemerintah (Presiden Soekarno). Atas sikap komandan muda itu, pembawa pesan melakukan faita comply bahwa Jenderal Sudirman juga terlibat dalam gerakan kudeta. Hal mana situasinya menambah keyakinan Letkol Soeharto bahwa perintah itu tidak benar karena tahu benar karakter Jenderal Sudirman. Atas penolakan itu Letkol Soeharto diberi julukan opsir koppig (keras kepala) oleh Presiden Soekarno, walaupun yang bersangkutan belum pernah saling ketemu.

Setelah mengembalikan surat perintah, Letkol Soeharto memenuhi janjinya, melakukan konsinyir resimen yang ia pimpin. Ia juga melapor kepada panglimanya, Mayor Jenderal Sudarsono tentang laskar-laskar dari biro perjuangan yang akan menangkapnya. Ia menyampaikan alasan apabila penangkapan itu terjadi, kehormatan Divisi Diponegoro akan tercoreng. Oleh karena itu ia meminta Mayor Jenderal Sudarsono bersedia konsinyir bersama pasukannya di Wiyoro dan permintaan itu benar-benar dipenuhi.

Sesaat setelah tiba di Wiyoro, Mayor Jenderal Sudarsono membuka surat telegram dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Mayor Jenderal Sudarsono mengatakan kalau dirinya dipanggil menghadap Panglima Besar Jenderal Sudirman pada saat itu juga. Dengan alasan tersebut, Letkol Soeharto melepas Mayor Jenderal Sudarsono dengan pengawalan satu peleton pasukan berkendaraan truk. Namun berselang satu jam berikutnya, Panglima Besar Jenderal Sudirman menelpon dan memerintahkan agar menahan Mayor Jenderal Sudarsono di Wiyoro. Letkol Soeharto menyampaikan bahwa Mayor Jenderal Sudarsono sudah pergi untuk menghadap Panglima Besar Jenderal Sudirman dan menyerahkan kebijakan selanjutnya pada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Berdasarkan perbincangan telpon itu, Letkol Soeharto mengetahui secara pasti bahwa Panglima Besarnya Jenderal Sudirman, tidak terlibat dengan usaha coup yang dilakukan kelompok Tan Malaka maupun menyetujui gerakan Mayor Jenderal Sudarsono.

Tanggal 2 Juli 1946 tengah malam, Mayor Jenderal Sudarsono bersama politisi kelompok Persatuan Perjuangan —yang sebelumnya ditangkap dan ia bebaskan sendiri dari tahanan Wirogunan— datang lagi ke Wiyoro. Setibanya di Wiyoro, Mayor Jenderal Sudarsono mengatakan kepada Letkol Soeharto bahwa dirinya memperoleh perintah dari Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk membuat surat kepada Presiden yang isinya “supaya pemerintahan sekarang dibubarkan dan diganti pemerintah baru”. Surat tersebut akan disampaikan keesokan harinya.

Pernyataan yang baru saja didengar itu melengkapi informasi yang harus dihimpun seputar keterlibatan Mayor Jenderal Sudarsono dalam aksi kudeta, setelah sebelumnya memperoleh kepastian Panglima Besar Jenderal Soedirman tidak terlibat. Ia juga merasa akan ditipu oleh Mayor Jenderal Sudarsono dengan mengklaim tindakannya merupakan perintah Panglima Besar Jenderal Soedirman. Atas pemetaan situasi yang dirasa cukup, Letkol Soeharto menyampaikan rencana Mayor Jenderal Sudarsono kepada pihak istana dan menyerahkan penangkapan kepada pihak istana. Letkol Soeharto juga menyampaikan jaminan keamanan di luar istana dan menjamin tidak akan ada gejolak dikalangan prajurit atas penangkapan Panglimanya itu.

Pagi hari tanggal 3 Juli 1946, Mayor Jenderal Sudarsono bersama kelompoknya menghadap Presiden Soekarno dan menyodorkan empat maklumat untuk ditandatangani presiden. Mereka menuntut Presiden Soekarno agar bersedia:

  1. Memberhentikan Kabinet Sjahrir II,
  2. Menyerahkan pimpinan politik, sosial, dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik,
  3. Mengangkat 10 anggota Dewan Pimpinan Politik yang diketuai Tan Malaka dan beranggotakan Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Buntaran Martoatmodjo, Budiarto Martoatmodjo, Sukarni, Chaerul Saleh, Sudiro, Gatot, dan Iwa Kusuma Sumantri.
  4. Mengangkat 13 menteri negara yang nama-namanya dicantumkan dalam maklumat.

Tuntutan itu secara jelas tidak hanya meminta pergantian Kabinet Sjahrir, akan tetapi juga meminta penyerahan kepemimpinan Presiden yang meliputi kepemimpinan politik, sosial dan ekonomi. Presiden Soekarno sudah mengetahui rencana tersebut berkat laporan Letkol Soeharto. Aparat keamanan istana sudah berjaga-jaga dan dengan mudah melakukan penangkapan terhadap Mayor Jenderal Sudarsono beserta kelompoknya. Penangkapan itu tanpa gejolak karena pasukan di konsinyir Letkol Soeharto. Pada hari itu pula upaya kudeta terhadap pemerintahan yang sah dengan sendirinya berakhir tanpa pertumpahan darah. Empat belas orang yang diduga terlibat dalam upaya kudeta diajukan ke Mahkamah Tentara Agung. Tujuh orang dibebaskan, lima orang dihukum 2 sampai 3 tahun, sedangkan Sudarsono dan Muhammad Yamin dijatuhi hukuman selama empat tahun penjara. Dua tahun kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1948, seluruh tahanan dibebaskan melalui pemberian grasi presiden.

Apabila dicermati Letkol Soeharto yang kala itu masih berusia 25 tahun merupakan aktor penting kegagalan kudeta pertama dalam pemerintahan Republik Indonesia, karena:

  1. Kebanyakan analisis atau pengamat hanya memfokuskan penolakan perintah Presiden oleh Letkol Soeharto sebagai pembangkangan sehingga memperoleh julukan sebagai perwira muda koppig. Pengembalian surat perintah pada dasarnya dilatarbelakangi semata-mata pertimbangan normatif seorang komandan muda lugu untuk tidak menyalahi hirarki kemiliteran. Bahwa sebuah operasi militer harus merupakan kebijakan dan perintah dari hirarki yang lebih tinggi dan bukan oleh perintah komponen-komponen di luarnya. Dalam usia muda itu Letkol Soeharto sudah terbentuk sebagai pemimpin yang memiliki visi constitutionalized (taat hukum) bahwa segala tindakannya harus didasarkan pada koridor peraturan yang berlaku.
  2. Terlepas adanya alasan normatif, apabila perintah penangkapan itu dilaksanakan dengan serta merta —dimana tindakan penangkapan Panglima Divisi dilakukan oleh bawahanya sendiri— kemungkinan dapat menimbulkan komplikasi dalam tubuh ketentaraan RI, berupa konfrontasi yang tajam antar satuan militer yang pro dan kontra penangkapan. Hal itu kontra produktif dengan upaya konsolidasi semua potensi ketentaraan dalam menghadapi Sekutu. Apalagi pada saat perintah itu diberikan, tampaknya Letkol Soeharto belum yakin betul bahwa Panglima Divisinya terlibat kudeta. Ia bahkan tampak kawatir, perintah itu merupakan buah permainan kelompok-kelompok politik, yang apabila dipenuhi akan merusak soliditas TKR yang sedang berkonsentrasi melawan sekutu.
  3. Walaupun mengembalikan surat perintah, tindakan Letkol Soeharto memberikan jaminan keamanan Ibukota —dari gerakan militer atau coup yang membahayakan pemerintah— dengan sendirinya telah menutup peluang terjadinya kudeta. Jaminan itu diberikan bukannya tanpa alasan kuat, mengingat Resimen 22 yang dipimpinnya merupakan resimen terkuat dengan persenjataan paling lengkap dan merupakan kekuatan inti Divisi Diponegoro. Tanpa keterlibatan Resimen 22, Divisi Diponegoro tidak akan dapat digerakkan untuk melakukan kudeta oleh siapapun, termasuk oleh Panglima Divisinya sendiri, Mayor Jenderal Sudarsono. Jaminan itu diberikan dengan keyakinan penuh bahwa dirinya bisa memenuhinya dan mengendalikan keadaan.
  4. Langkah konsinyir yang dilakukan Letkol Soeharto selain untuk memastikan Resimen 22 dalam kendali sepenuhnya, juga untuk melokalisir dan mengontrol pergerakan Mayor Jenderal Sudarsono. Pengawalan satu peleton pasukan menyertai Mayor Jenderal Sudarsono ketika meninggalkan Wiyoro dapat diartikan sebagi pengawalan keamanan sekaligus “karantina halus” untuk membatasi ruang gerak Panglima Divisinya itu. Konsinyir pasukan dan “karantina halus” merupakan antisipasi jika sewaktu-waktu mendapat perintah dari Jenderal Soedirman untuk melaksanakan perintah Istana.
  5. Melalui dua langkah yang ditempuhnya —di satu sisi menolak menangkap Panglima Divisi Diponegoro Mayor Jenderal Sudarsono kecuali atas perintah Panglima Besar Jenderal Soedirman namun melakukan “karantina halus” terhadap Mayor Jenderal Sudarsono disisi lain— telah memberi cukup waktu bagi Letkol Soeharto untuk mengetahui kebenaran keterlibatan Panglima Divisi Diponegoro, sikap Jenderal Sudirman, siapa-siapa yang terlibat dan berapa kekuatan pihak-pihak yang terlibat. Selain itu dengan tetap memberikan ruang gerak yang leluasa bagi Mayor Jenderal Sudarsono telah memungkinkan semua pihak memperoleh bukti formal yang cukup untuk membuktikan keterlibatannya dalam pelaksanaan kudeta, seperti pembebasan tahanan politik dan pengajuan maklumat kepada presiden.
  6. Jaminan keamanan yang diberikan Pak Harto kepada pihak istana telah menyebabkan Mayor Jenderal Sudarsono beserta anggota Kelompok Persatuan Perjuangan tidak memiliki kesiagaan ketika ditangkap oleh satuan keamanan istana. Mereka tidak bisa menggerakkan satuan-satuan ketentaraan dalam naungan Divisi Diponegoro untuk memberikan tekanan kepada istana. Hal itu disebabkan inti kekuatannya dari Resimen 22 telah dikondisikan oleh Letkol Soeharto untuk memberikan perlindungan atas “tindakan istana”.
  7. Letkol Soeharto , sebagai komandan Resimen 22 Divisi Diponegoro memang tidak secara formal melakukan penangkapan pelaku kudeta. Namun ia memiliki peran sentral dalam mengkarantina ruang gerak sayap militer kelompok kudeta dan mengamankan kebijakan istana dalam penangkapan tokoh-tokoh pelaku kudeta. Tanpa disadari tindakannya berperan besar dalam menggagalkan kudeta tanpa pertumpahan darah dan komplikasi dalam tubuh institusi ketentaraan.

Peristiwa itu sendiri dikenal sebagai peristiwa 3 Juli 1946. Namun peran Letkol Soeharto yang genial itu tidak banyak diekspose kecuali penolakan surat perintah yang kemudian dirinya dijuluki sebagai perwira muda koppig.

NETRALISASI SATUAN-SATUAN PENDUKUNG FDR MADIUN

Letkol Soeharto merupakan salah satu bagian skenario Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam menetralisir pemberontakan FDR/PKI Madiun tahun 1948. Penugasan Letkol Soeharto merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana Panglima Jenderal Sudirman menjadikan Divisi III/Diponegoro sebagai instrumen penengah konflik antar kesatuan ketentaraan yang terjadi pada saat itu.

Infiltrasi PKI telah menyebabkan konflik antara Divisi Siliwangi (yang baru long march dari Jawa Barat menuju Ibukota Yogyakarta sebagai konsekwensi perjanjian renvile) dan kesatuan Komando Pertempuran Panembahan Senopati (KPPS) nyaris mengalami jalan buntu. Kedua belah pihak (brigade-brigade siliwangi dan KPPS) bertempur secara fanatik. Tidak jarang perkelahian perorangan dengan sangkur terjadi. Konflik ini benar-benar tajam. Panglima Besar Jenderal Sudirman bahkan hampir memenuhi tuntutan KPPS untuk mengeluarkan kesatuan Siliwangi dari Surakarta, namun atas masukan dari para stafnya (termasuk AH. Nasution), rencana tersebut dibatalkan.

Penyelesaian konflik tentu tidak cukup di atas meja, namun juga harus dilakukan gelar pasukan yang disegani kedua belah pihak untuk menjadi penengah. Sebagai solusi, selain menempatkan sosok tegas Kolonel Gatot Soebroto sebagai Gubernur Militer Surakarta, Jenderal Sudirman melibatkan Divisi III Diponegoro (sebagai satuan ketentaraan yang tidak terlibat konflik) untuk turut menengahi konflik, yaitu:

  1. Pada tanggal 17 September 1948 Jenderal Sudirman memerintahkan Batalyon Suryo Sumpeno Divisi III/Diponegoro berangkat ke Solo untuk melapisi kekuatan Kolonel Gatot Subroto melerai tembak menembak antara Divisi Siliwangi dengan KPPS.
  2. Pada tanggal 21 September 1948 Panglima Besar Jenderal Sudirman mengajak Kolonel Bambang Sugeng, Panglima Divisi III/Diponegoro melakukan konsolidasi pasukan di Solo. Salah satu misinya adalah melakukan konsolidasi untuk menyatukan kembali kekuatan-kekuatan TNI yang selama ini bertikai akibat infiltrasi PKI.
  3. Pada tanggal 21 September 1948 tidak semua komandan pasukan  menghadap Kolonel Gatot Soebroto sebagaimana tenggat ultimatum yang sudah ditetapkan. Diantara Komandan yang membangkang dan tidak memenuhi ultimatum itu adalah Letkol Suadi Suromihardjo (Komandan KPPS), Mayor Slamet Riyadi dan Mayor Soediarto. Masalah tersebut apabila tidak segera diselesaikan akan memperlemah kekuatan TNI dimana pada tanggal 19 sebelumnya, FDR telah mengumumkan perlawanannya terhadap Republik Indonesia. Untuk menetralisasi pembangkangan, Jenderal Sudirman memerintahkan Letkol Soeharto, Komandan Brigade X Divisi III Diponegoro Yogyakarta  untuk menetralisasi keterlibatan lebih jauh Letkol Suadi Suromihardjo dalam Gerakan FDR/PKI Madiun dan mengembalikannya kedalam barisan republik.

Upaya meyakinkan Letkol Suadi Suromihardjo tidak berjalan mulus. Selain sudah terkena doktrin FDR/PKI, Letkol Suadi Suromihardjo sudah barang tentu menghitung dampak pembangkangannya terhadap ultimatum Kolonel Gatot Subroto. Ia justru memanfaatkan kedatangan Letkol Soeharto ke Wonoigiri menemui dirinya, untuk melaksanakan misi Djoko Suyono (komandan militer pasukan-pasukan PKI) yang hendak menunjukkan bahwa keadaan Madiun aman dan tertib serta pemerintahan Front Nasional yang baru dibentuknya berjalan dengan baik. Pada tanggal 22 September 1948, Djoko Suyono mengumumkan undangan kepada Panglima Pertahanan Jawa Timur, Komandan Brigade Mobil Polisi dan Komandan-Komandan lain di seluruh daerah RI untuk menghadiri konferensi di Balai Kota Madiun. Letkol Sadikin (Brigade II Siliwangi berkedudukan di Surakarta) juga diundang akan tetapi tidak hadir walaupun pemerintah Front Nasional Madiun memberikan jaminan keamanan.

Letkol Soeharto mengakui menuruti ajakan Letkol Suadi Suromihardjo, sebab kalau tidak menuruti nanti disangkanya tidak berani. Apalagi dirinya sedang menjalankan misi sebagai utusan Panglima Besar Jenderal Soedirman dengan tugas membujuk Letkol Suadi Suromihardjo agar yang bersangkutan melepaskan dukungannya terhadap FDR/PKI. Sikap baik terhadap Letkol Suadi Suromihardjo perlu ditunjukkan agar upayanya mengajak kembali kedalam barisan republik juga ditanggapi dengan baik. Akhirnya Letkol Soeharto datang ke Madiun dan oleh Letkol Suadi Suromihardjo dipertemukan dengan Muso di Karesidenan. Kepergian Letkol Soeharto ke Madiun memicu anggapan sementara kalangan bahwa ia menghadiri konferensi di Balai Kota sebelum akhirnya pulang kembali ke Wonogiri bersama Letkol Suadi Suromihardjo.

Kesediaan Letkol Soeharto memenuhi ajakan Letkol Suadi Suromihardjo pergi ke Madiun, sebenarnya merupakan bentuk kesungguhan seorang perwira muda menjalankan misi yang dibebankan Panglimanya. Ia tidak mungkin bergegas pulang dengan tangan kosong sebelum misinya berhasil meluluhkan sikap Letkol Suadi Suromihardjo dari dukungannya terhadap FDR/PKI. Maka dia penuhi “tantangan” Letkol Suadi Suromihardjo walaupun harus melewati resiko yang dapat saja membahayakan keselamatan jiwanya. Tentunya, selama melakukan perjalanan bersama itu, Letkol Soeharto dan Letkol Suadi Suromihardjo mendiskusikan banyak hal tentang pesan Panglima Jenderal Sudirman seperti implikasi destruktif apabila gerakan FDR/PKI tidak dihentikan dan masa depan karir militernya setelah melakukan pembangkangan terhadap ultimatum Kolonel Gatot Subroto.

Kapten Tjokropranolo didampingi Kapten Soetanto Wiryoprasanto dan Kapten CPM Ali Aliamangku (CPM Siliwangi) —atas penugasan Jenderal Sudirman— akhirnya berhasil menghadapkan Mayor Slamet Riadi dan Letkol Suadi Suromihardjo. Mayor Slamet Riadi diketemukan di lereng selatan Gunung Merapi dan Letkol Suadi Suromihardjo diketemukan di Wonogori. Keberhasilan Kapten Tjokropranolo itu tentunya setelah Letkol Suadi Suromihardjo berhasil diyakinkan untuk kembali bergabung dengan pihak Republik oleh Letkol Soeharto. Begitu pula dengan posisi Letkol Suadi Suromihardjo berada, tidak lain merupakan informasi yang diberikan Letkol Soeharto kepada Jenderal Sudirman. Suatu hal yang mustahil bagi tiga orang kapten “membawa” Panglima KPPS —yang pada saat itu berada dalam wilayah/ perlindungan TLRI pimpinan Yadau dan Batalyon Soedigdo Honggotirtono yang mundur ke Wonogiri, dimana kedua satuan tentara tersebut berpihak kepada FDR/PKI—. Keberhasilan Kapten Tjokropranolo hanya dimungkinkan atas kehendak Letkol Suadi Suromihardjo sendiri setelah berhasil dinetralisasi Letkol Soeharto dari pengaruh PKI. Keberhasilan membawa kembali Letkol Suadi Suromihardjo menyebabkan dukungan KPPS terhadap FDR/PKI mengalami disorganisasi dan KPPS mampu dikonsolidasi kembali untuk berada dalam barisan Republik.

AKTOR UTAMA SERANGAN UMUM 1 MARET 1949

Letkol Soeharto merupakan aktor utama dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Keberhasilan serangan ini menjadi modal utama dalam melicinkan pintu diplomasi Indonesia di forum internasional sehingga Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan. Rencana Belanda hendak menguasai kembali Indonesia yang pada awalnya didukung sekutu dapat dipatahkan.

Ada banyak pihak yang meragukan Letkol Soeharto sebagai aktor utama Serangan ini. Namun mencermati fakta dan situasi yang mengitarinya, keragu-raguan itu dengan sendirinya terpatahkan. Fakta-fakta tersebut antara lain:

1. Sistem Wehrkreise

Tusukan Belanda melalui Agresi I tanggal 21 Juli 1947, dan secara sepihak menetapkan garis “status quo” baru yang dinamai “Garis Van Mook” (23 Agustus 1947) telah mempersempit wilayah Indonesia. Kenyataan tersebut mendorong penyempurnaan strategi perjuangan TNI dalam bentuk Wehrkreise sebagai pangkal perlawanan terpadu antara Pemerintahan RI tingkat kecamatan, desa, rayat dan tentara. Wehrkreise merupakan skema perjuangan militer yang pada dasarnya membagi-bagi suatu daerah pertempuran kedalam lingkaran-lingkaran (bahasa Jerman “kreise”) yang dapat mengadakan pertahanan (bahasa Jerman “wehr”) secara sendiri-sendiri. Semua tenaga manusia dan materiil serta bahan-bahan yang berada dalam lingkaran-lingkaran itu diintegrasikan. Konsep ini pada segi taktis militer dilengkapi dengan strategi gerilya. Sebagai komandan Brigade X/ Wehrkreise III Yogyakarta, Letkol Soeharto merupakan penanggung jawab perjuangan di wilayah Yogyakarta. Maka menjadi sangat logis apabila dirinya mengambil inisiatif, merencanakan, memobilisasi kekuatan dan sekaligus memimpin serangan Umum 1 Maret 1949. Bahwa dalam perkembanganya —setelah konsep dan persiapan serangan mulai terkonsolidasi— terdapat berbagai pihak memberikan masukan ataupun dukungan dan mengklaim memiliki (atau diduga memiliki) peran besar dalam merencanakan Serangan Umum 1 Maret 1949, sebenarnya dapat dikonforontasikan dengan sifat serangan itu sendiri yang jelas-jelas merupakan domain strategi perang dalam skema Wehrkreise.

Keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 murni keberhasilan taktik militer. Taktik peperangan dalam kasus Serangan Umum 1 Maret 1949 meliputi mekanisme mobilisasi pasukan, penyusupan pasukan ke titik-titik serang, percikan-percikan pertempuran gerilya sebelum serangan besar, aspek pendadakan serangan pada hari H, orisinalitas sandi melalui simbolisasi janur kuning, dan mekanisme mundurnya pasukan tanpa membawa implikasi bumi hangus bagi masyarakat sipil. Serangan dilakukan dengan begitu terintegrasi dan serentak di dalam kota maupun titik-titik serang melingkari kota. Semua ruang gerak tentara Belanda telah ditutup dengan serangan gencar, sehingga selama enam jam keberadaan tentara Belanda —yang begitu perkasa ketika menerobos masuk Yogya— menjadi “mati suri” tanpa bisa menyajikan perlawanan berarti.

Keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 hanya dimungkinkan oleh keberadaan komando tunggal —yang memiliki kendali penuh atas setiap lini kekuatan tempurnya— dalam mengaplikasikan strategi perang yang telah direncanakan. Kemampuan menyusun “taktik perang” dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 hanya dimiliki seorang komandan terlatih yang memang menguasai strategi sekaligus memahami medan pertempuran yang dihadapi.

2. Para Pimpinan TNI Bergerilya

Bersamaan dengan Agresi Belanda II, para pimpinan TNI bergerilya ke daerah-daerah pedalaman yang jauh dari Ibukota. Menjelang maupun pada saat terjadinya Serangan Umum 1 Maret 1949, selain dipisahkan jarak, juga dihadapkan oleh kendala komunikasi. Maka perintah serangan pada esensinya tidak berasal dari struktur militer yang lebih tinggi, namun oleh sistem wehrkreise yang mengamanatkan komandannya untuk mengambil inisatif pertahanan atas wilayahnya masing-masing.

Sebagai komandan wilayah Ibukota, Letkol Soeharto dituntut mengambil tindakan cepat untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap eksistensi TNI. Oleh karena itu setelah menyaksikan pertahanan Ibukota begitu mudahnya ditembus pasukan Belanda, ia segera memobilisir pasukan yang ditempatkan diluar kota untuk segera menyusun setor-sektor pertahanan mengililingi Ibukota maupun di dalam kota sendiri. Setelah persiapan dirasa cukup, ia memerintahkan pasukannya melakukan serangan kecil-kecilan untuk mengelabuhi kesigapan tentara Belanda. Sehingga ketika pada hari H serangan umum dilakukan, pasukan Belanda menjadi sangat terkejut karena tidak menduga akan memperoleh serangan sebesar itu.

Dalam kondisi terpisah dan terputus komunikasi dengan struktur kemiliteran yang lebih tinggi, maka kendali penuh atas wilayah Yogyakarta berada di tangan Letkol Soeharto. Begitu pula dalam konteks Serangan Umum 1 Maret 1949, perencanaan, mobilisasi pasukan dan penyiapan strategi perang merupakan inisiatif sepenuhnya komandan Brigade X/ Wehrkreise III Yogyakarta.

3. Penolakan Serah Terima

Keberadaannya sebagai komando tunggal wilayah perang Yogyakarta tercermin dari kepercayaan diri Letkol Soeharto ketika menolak melakukan serah terima Kota Yogyakarta dari Belanda kepada TNI. Keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 segera membuat redup pamor Belanda di dunia internasional dan meja perundingan. Melalui perjanjian Roem-Royen tanggal 7 Mei 1949 diputuskan pasukan Belanda harus segera meninggalkan Yogyakarta. Sementara itu pasukan RI dengan segenap aparat pemerintahanya kembali memasuki Yogyakarta.

Letkol Soeharto menolak serah terima karena menurut pendapatnya Belanda tidak pernah berkuasa di Yogya. Bahkan ketika dirinya memperoleh tekanan dari Sultan untuk melakukan serah terima, sikap itu tetap dipertahankan dengan memberikan penjelasan kenapa ia bersikukuh dengan sikapnya. Walaupun para pejabat politis melakukan kompromi-kompromi dengan menunjukkan sikap akomodatif kepada Belanda, Letkol Soeharto —sebagai representasi rakyat dan TNI yang hatinya terluka— tetap mempertahankan sikapnya dengan membiarkan pasukannya siaga tempur. Ia tidak menganggap eksistensi pasukan Belanda di Yogyakarta dan akan melakukan perjuangan hingga detik terakhir manakala pasukan itu tidak segera ditarik pergi dari wilayah Yogya. Hal itu menandakan ia telah mempersiapkan segala implikasi penolakan serah terima. Sikapnya itu membuat gusar Sultan HB IX sebagaimana tercermin dari sepucuk suratnya kepada Letkol Soeharto yang isinya “Overste Soeharto, kalau Overste tidak mendukung saya, mandate akan saya kembalikan”. Namun Letkol Soeharto tetap tidak bergeming. Bahkan Panglima Besar Sudirman menjuluki Letkol Soeharto sebagai “bunga pertempuran” dalam peristiwa Serangan Umum 1 maret 1949. Bahkan Letkol Soeharto lah yang berhasil meyakinkan Panglima Besar Jenderal Sudirman kembali ke Ibukota. Pada saat Panglima Besar itu dilanda ketidakpercayaan kepada para pimpinan politik.

MEREDAKAN SERANGKAIAN PEMBERONTAKAN

Letkol Soeharto juga turut serta meredakan berbagai pemberontakan penataan internal TNI. Ia pernah ditugaskan ke Sulawesi Selatan untuk turut serta menjalankan misi penumpasan pemberontakan Andi Azis. Disanalah Letkol Soeharto bertemu dengan BJ Habibie yang kelak ketika menjabat sebagai presiden dipercaya dalam mengembangkan teknologi tinggi (high tech) dan industri strategis Indonesia.

Setelah itu ia kembali ditugaskan di Jawa sebagai Komandan Brigade O Surakarta dalam tatanan angkatan perang yang baru direorganisasi oleh Menteri Pertahanan. Dalam masa penugasannya itu ia bersinggungan dengan masa-masa gejolak pemberontaan DI/TII. Setelah itu ia diberi penugasan sebagai Komandan Brigade Pragola I di Salatiga dengan tugas melakukan reorganisasi satuan-satuan kekuatan yang ada di dalamnya. Pada saat itu ia menghadapi perlawanan dari satuan yang direorganisasi yaitu Batalyon 426 dan Batalyon Infantri 423. Selain dampak psikologis reorganisasi sebagai akibat pergeseran pimpinan puncak pasukan yang jumlahnya semakin mengecil, perlawanan satuan-satuan tersebut juga disebabkan “keterlibatan rahasia” sejumlah perwira (dalam batalyon 426 dan 423) dengan gerakan DI/TII. Untuk penumpasan pemberontakan, Panglima Tentara Teritorium IV, Kolonel Gatot Soebroto membentuk satuan tugas Operasi Merdeka Timur V dimana Letkol Soeharto diserahi tugas kepemimpinan menggantikan Letkol Bachrum. Setelah itu ia berpindah-pindah tugas menjadi pimpinan Resimen 14 di Salatiga (tahun1952), Komandan Resimen 15 di Solo (1953) dan kemudian diangkat sebagai Panglima Tentara Teritorium IV/Diponegoro berkedudukan di Semarang.

Ketika bertugas di Solo, Letkol Soeharto memahami  karakteristik satuan-satuan yang ada dibawahnya, termasuk Batalyon Digdo di Kleco yang memperoleh pendidikan politik dari tokoh PKI Alimin. Untung dan Suradi merupakan anggota Batalyon Kleco, sehingga ketika yang bersangkutan (Letnan Letkol Untung) memimpin G.30.S/PKI, dirinya segera mengetahui motif idiologis dibalik peristiwa  itu.

Pada saat memimpin Tentara Teritorium IV, ia mulai memikirkan kesejahteraan TNI dengan mendorong kegiatan koperasi di seluruh kesatuan yang dipimpinnya. Ia juga mulai mendorong tumbuhnya kesejahteraan rakyat —yang diakuinya telah berjasa dalam revolusi fisik— namun masih hidup dalam suasana kekurangan. Salah satunya adalah kelangkaan pangan (beras) walaupun di wilayah kerjanya surplus gula. Ia berinisiatif melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk melakukan barter gula dengan beras dari Singapura. Pada saat memimpin Tentara Teritorium IV/Diponegoro itu, ia kembali dipercaya mengantarkan kepergian tokoh pejuang Nusantara dalam bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara, dimana ia bertindak menjadi inspektur upacara pada saat pemakaman. Terekam kuatnya memori wafatnya Ki Hajar Dewantara dalam perjalanan karir hidupnya (selain Jenderal Soedirman), menandakan bahwa Letkol Soeharto merupakan salah satu generasi penerus nusantara yang dipercaya oleh takdir sejarah untuk memimpin dalam memberikan penghormatan secara langsung kepergian para pejuang-pejuang pendahulunya.

Selanjutnya karir militernya dilanjutkan dalam tempaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat /SSKAD (mulai 1 November 1959). Ia lulus sebagai peserta terbaik dan pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal TNI. Ia kemudian diangkat sebagai Deputi I KSAD dan pernah menjabat sebagai ketua Adhoc Retooling Departemen AD. Selain itu ia juga pernah menjabat sebagai Panglima Korps Tentara I Cadangan Umum Angkatan Darat /Caduad (1 Maret 1961) dan Panglima Komando Pertahanan Udara Angkatan Darat /Kohanudad (sejak 1 Oktober 1961). Pengalaman eksternalnya mulai ditempa ketika dipercaya menyertai KSAD Jenderal A.H. Nasution melakukan kunjungan dinas ke sejumlah Negara Eropa. Tempaan pengalaman itu mengantarkanya pada pergulatan elit TNI pada waktu-waktu berikutnya.

KOMANDO MANDALA PEMBEBASAN IRIAN BARAT

Melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) tanggal 23 Agustus s/d 2 November 1949 Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat dan Irian Barat disepakati akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Sebagaimana tabiat aslinya, Belanda berusaha merobek perjanjian dengan berbagai cara, termasuk melalui pintu diplomasi maupun cara-cara militer dengan terus memperkuat tentaranya di Irian Barat. Setelah melalui jalur diplomasi tidak menuai hasil, pemerintah Indonesia memutuskan pembebasan Irian Barat dilakukan melalui konfrontasi di segala bidang termasuk dengan menggunakan kekuatan militer.

Pada awalnya, langkah-langkah militer pembebasan Irian Barat kurang menuai hasil. Sampai suatu ketika Presiden Soekarno menunjuk Mayor Jenderal Soeharto untuk memimpin operasi militer pembebasan Irian Barat sekaligus memenuhi usulannya —usulan Mayor Jenderal Soeharto— menjadikan Kawasan Timur Indonesia-Irian Barat sebagai satu kesatuan Mandala di bawah satu komando.

Secara keseluruhan operasi, perjuangan pembebasan Irian Barat dilaksanakan dalam empat fase. Pertama, fase diplomasi. Kedua, fase operasi militer pra Mandala. Ketiga, fase Mandala terintegrasi, dan; Keempat, fase konsolidasi. Melalui keempat fase tersebut dapat diketahui peran penting Mayor Jenderal Soeharto dalam proses percepatan pembebasan Irian Barat.

1. Fase Diplomasi (Desember 1950-November 1957)

Merupakan fase perjuangan pembebasan Irian Barat dalam bentuk diplomasi, baik secara bilateral dengan Belanda maupun secara multilateral melalui forum-forum internasional. Misi diplomasi adalah terealisasinya hasil-hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang salah satu klausulnya menyatakan penyelesaian Irian Barat dalam waktu satu tahun (pada akhir tahun 1950, secara de facto maupun de jure sudah menjadi bagian Indonesia). Upaya diplomasi itu menemui fakta baru, dimana Belanda secara terang-terangan merobek hasil KMB dengan mempengaruhi PBB agar memutuskan Irian Barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB. Belanda juga memasukkan Irian Barat sebagai bagian wilayahnya pada bulan Agustus 1952. Sikap Belanda tersebut membuat eskalasi politik diplomasi Indonesia-Belanda semakin panas. Perlawanan rakyat Irian Barat terhadap tentara Belanda yang menduduki wilayahnya semakin meningkat. Desakan rakyat untuk segera membentuk provinsi Irian Barat juga semakin menguat.

Sikap Belanda di satu sisi (mengingkari KMB) dan desakan rakyat Irian Barat maupun rakyat Indonesia di sisi lain (menuntut segera dilakukan pembebasan Irian Barat) pada akhirnya mendorong pemerintah Indonesia mempergencar diplomasi internasional. Negara-negara Asia-Afrika berhasil digalang untuk memberikan dukungan terhadap Indonesia dalam forum-forum internasional. Upaya-upaya itu terus dihadang Belanda, sehingga upaya memasukkan masalah Irian Barat sebagai agenda Sidang Umum (SU) PBB terus menemui jalan buntu karena masalah quorum. Akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan mengarahkan perjuangan pembebasan Irian Barat melalui konfrontasi di segala bidang.

Salah satu kegagalan politik diplomasi Indonesia dalam perjuangan pembebasan Irian Barat adalah keberhasilan Belanda dalam mempengaruhi Amerika Serikat untuk mendukung agendanya. Dukungan Amerika Serikat itu diduga memiliki keterkaitan dengan tawaran limpahan sumber daya alam Irian Barat yang secara bersama-sama akan dikelola dengan Belanda. Hal itu terbukti melalui pemberitaan New York Time pada tanggal 16 Maret 1959 atas penemuan cadangan emas oleh pemerintah Belanda di dekat laut Arafura. Perkembangan selanjutnya (tahun 1960), Perserikatan Perusahaan Borneo Timur dan Freeport Sulphur menandatangani perjanjian mendirikan tambang tembaga di Timika. Sikap tertutup tampak dari perjanjian kontrak kerjasama yang tidak menyebut adanya kandungan emas ataupun tembaga sebagai bidang usaha yang akan dikelola.

2. Fase Operasi Militer Pra Mandala (Desember 1957-Maret 1962)

Sebagai bentuk strategi baru menekan Belanda dalam perjuangan pembebasan Irian Barat adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan warisan kolonial Belanda yang beroperasi di Indonesia. Nasionalisasi diawali dengan pengambilalihan perusahaan-perusahaan tersebut oleh KSAD, AH. Nasution dalam kapasitas Sebagai Penguasa Perang Pusat (Peperpu) pada tanggal 2 Desember 1957. Tindakan itu akhirnya disahkan melalui UU No. 86 Tahun 1958. Upaya tersebut berhasil menasionalisasi 700 buah perusahaan Belanda dengan total asset 1.500 juta dolar. Pemerintah RI juga melarang perusahaan penerbangan Belanda Koninlijke Luchtvaart Maschappij (KLM) melakukan aktifitasnya di Indonesia.

Langkah selanjutnya pada tanggal 17 Januari 1958 pemerintah Indonesia membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) yang diketuai oleh KSAD Mayor Jenderal Nasution. Dalam kapasitasnya sebagai ketua FNIB dan KSAD, Mayor Jenderal Nasution merumuskan tiga kebijakan operasi pembebasan Irian Barat, yaitu:

  1. Operasi A dengan tugas melakukan kegiatan intelijen dengan mengirim infiltran-infiltran ke daratan Irian Barat.
  2. Operasi B dengan tugas mempersiapkan satuan-satuan militer untuk perebutan Irian Barat secara fisik.
  3. Operasi C dengan tugas kegiatan diplomasi luar negeri untuk memperlemah Belanda dan memperkuat RI dalam forum internasional.

Pada tanggal 12 April 1961 melalui Menteri Keamanan Nasional Jenderal A.H Nasution, Presiden/Panglima Tertinggi memerintahkan Gabungan Kepala Staf (GKS) untuk menyusun rencana Operasi Gabungan Pembebasan Irian Barat. Pada 30 Juni 1961 GKS telah berhasil merumuskan konsep operasi, meliputi:

  1. Operasi B-1, merupakan operasi militer terbuka dengan sasaran penuh untuk memperoleh kekuasaan de facto seluruh wilayah Irian Barat.
  2. Operasi B-2 merupakan operasi sasaran terbatas untuk menguasai suatu daerah tertentu di wilayah Irian Barat agar menimbulkan suasana politik yang menguntungkan sekaligus membuka garis depan.
  3. Operasi B-3 merupakan ilfiltrasi militer untuk memperoleh pangkalan dalam serangan lanjutan.

Dalam rentang waktu yang tidak berjauhan, atas usulan Jenderal A.H Nasution dibentuk pula Depertan (Dewan Pertahanan Nasional) dan KOTI Permibar (Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat) serta Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Ketiga struktur tersebut memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

  1. Depertan, diketuai Presiden dan dibantu Menteri Pertama Juanda dan Menhankam Jenderal A.H Nasution, berperan dalam menetapkan grand strategy pembebasan Irian Barat.
  2. KOTI Permibar (Presiden Soekarno sebagai Panglima, Jenderal A.H Nasution sebagai Wakil Panglima dan Jenderal A. Yani sebagai Kepala Staf Tertinggi), merupakan tingkat Komando Tertinggi (KOTI) yang berperan dalam menetapkan pokok-pokok strategi militer.
  3. KOLA (Komando Mandala Pembebasan Irian Barat), dipimpin Mayor Jenderal Soeharto, dengan tugas melaksanakan pokok-pokok strategi militer yang telah ditetapkan KOTI.

Konsolidasi struktur organisasi perjuangan pembebasan Irian Barat —yang pada akhirnya menempatkan Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglima komando garis depan perjuangan militer— sebenarnya dilatarbelakangi serangkaian kegagalan operasi militer dalam fase ini. Sebagai pelaksanaan operasi A, pemerintah telah melaksanakan operasi Pasukan Gerilya 100 (PG-100) hingga PG-600. Operasi tersebut menemui sejumlah kegagalan. Operasi lain yang juga mengalami kegagalan adalah tenggelamnya MTB Macan Tutul dan gugurnya Deputi I KSAL Komodor Laut Yos Sudarso. Kegagalan tersebut diantaranya disebabkan faktor-faktor berikut:

  1. Belum terintegrasinya kekuatan-kekuatan militer pendukung operasi sehingga masing-masing kesatuan bergerak secara mandiri. Sebagai contoh adalah saling tuding kegagalan MTB Macan Tutul dimana Angkatan Udara yang dipimpin Laksamana Udara Suryadarma dianggap tidak memberikan dukungan udara terhadap pelaksanaan operasi.
  2. Belum adanya kesiapan pangkalan-pangkalan depan pendukung operasi (Makasar, Ambon, Pulau Seram dan sekitarnya) dan tidak jarang operasi diberangkatkan dari Jakarta dengan jarak tempuh yang panjang.
  3. Belum tersedianya daya dukung peralatan perang dan angkutan pasukan termasuk pengamanan pasukan dalam perjalanan menuju zona pendaratan di Irian Barat.
  4. Merupakan ulah atau desakan politisi-politisi sayap keras yang mendorong percepatan operasi tanpa perhitungan taktik militer secara rinci.

Fakta tersebut mendorong Presiden menoleh Mayor Jenderal Soeharto, perwira militernya yang dianggap paling mumpuni dalam menangani kemelut untuk segera memulai operasi. Presiden juga menyetujui usulan Mayor Jenderal Soeharto untuk diberi kewenangan menyusun staf operasi gabungan dan menjadikan Irian Barat-Indonesia Bagian Timur sebagai kesatuan satuan “Mandala”. Dengan kewenangan tersebut semua angkatan yang tergabung dalam Operasi Mandala berada di bawah satu komando dirinya sebagai Panglima KOLA.

3. Fase Mandala Terintegrasi (Maret 1962-September 1962)

Penunjukan Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dilatarbelakangi oleh pertimbangan militer. Ia merupakan sosok perwira militer pendiam dan tidak ambisius sehingga dipercaya mampu mengendalikan operasi militer skala besar. Karakter Mayor Jenderal Soeharto dinilai tepat untuk melaksanakan kampanye militer prestisius bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana diakui Jenderal Nasution, Presiden Soekarno menghargai Mayor Jenderal Soeharto sebagai komandan menonjol dalam TNI dan oleh karenanya Presiden tidak ragu-ragu menerima usulan Jenderal Nasution mengangkat Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.

Setelah ditunjuk sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, Mayor Jenderal Soeharto segera melakukan konsolidasi internal, pemetaan internal-eksternal dan merumuskan strategi militer pembebasan Irian Barat. Konsolidasi militer dilakukan dengan mengintegrasikan semua komponen Mandala yang terdiri dari Angkatan Darat Mandala, Angkatan Laut Mandala, Angkatan Udara Mandala, Kepolisian Negara, Pertahanan Udara Gabungan dan Pengerahan Cadangan Nasional (Perhubungan Laut dan Perhubungan Udara/GIA).

Pembebasan Irian Barat dilakukan dalam tiga tahapan strategi. Pertama, strategi infiltrasi untuk membentuk kantong-kantong atau daerah bebas de facto di Irian Barat, sehingga bisa menjadi bargaining yang baik dalam diplomasi. Strategi tersebut dimaksudkan untuk: (1) membentuk pancangan kaki (beach head) bagi serangan terbuka pasukan besar yang akan didaratkan, (2) memecah belah pasukan Belanda kedalam arena pertempuran-pertempuran kecil dalam titik yang banyak, dan (3) menyiapkan instrumen bargaining diplomasi yang kuat, bahwa Belanda tidak benar-benar menguasai semua wilayah Irian Barat. Berdasarkan pemetaan kekuatan dan fasilitas militer yang ada, strategi ini akan berhasil dilaksanakan sampai akhir tahun 1962 dengan memasukkan 10 kompi pasukan. Kedua, tahap exploitasi. Merupakan tahap serangan terbuka ke Induk pasukan Belanda di Biak dan menduduki semua pos pertahanan di Irian Barat. Tahap ini diperkirakan bisa dilakukan pada tahun 1963. Ketiga, tahap konsolidasi untuk mengkonsolidasikan kekuasaan RI di Irian Barat. Tahap ini dilakukan pada tahun 1964.

Mengingat Mayor Jenderal Soeharto hanya diberi waktu 7 bulan untuk menyiapkan operasi militer pembebasan Irian Barat —agar bendera Merah Putih sudah bisa berkibar di Irian Barat pada tanggal 17 Agustus 1962 —, maka penetapan jadwal melampaui tenggat disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Pertama, tenggat tersebut menggambarkan peluang sebenarnya dari sudut strategi militer. Kedua, merupakan   strategi untuk mengaburkan rencana RI bagi Belanda, karena faktanya hari H serangan besar ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 1962 atau jauh dari asumsi kesiapan pasukan. Ketiga, merupakan gambaran riil kondisi eksiting dan oleh karena itu dilakukan percepatan persiapan sehingga hari H dapat dilaksanakan sebelum tenggat tanggal 17 Agustus 1962.

Terlepas dari teka-teki estimasi kesiapan pasukan, faktanya Komando Mandala telah melakukan operasi infiltrasi militer sejak 1 Maret 1962 atau kurang dua bulan setelah Mayor Jenderal Soeharto dilantik sebagai panglima KOLA. Hingga hari H, tanggal 12 Agustus 1962 tidak kurang 17 kali operasi infiltrasi —baik dari unsur Angkatan Darat Mandala, Angkatan Laut Mandala dan Angkatan Udara Mandala— telah dilaksanakan. Fasilitas-fasilitas militer yang memungkinkan terbukanya pangkalan depan juga telah direhabilitasi dengan cepat.

Untuk mempercepat dan menjamin efektifitas infiltrasi, Mayor Jenderal Soeharto mengirimkan pasukan para yang antara lain RPKAD dan PGT. Hal ini mengundang kritik banyak pihak, namun dengan menggunakan terlatih pasukan inilah, mitos bahwa hutan lebat Irian Barat tidak bisa dipergunakan penerjunan bagi pasukan para, menjadi terpatahkan. Keberhasilan infiltrasi pasukan para, selain dengan mengirimkan pasukan terlatih juga dilakukan dengan terbang rendah sehingga tidak terpantau radar Belanda. Penggunaan pasukan khusus RPKAD dan PGT juga dimaksudkan sebagai strategi untuk secara efektif mengikat musuh supaya kekuatannya terpecah-pecah dan memaksa menggunakan pasukan cadangan Belanda menghadapi infiltran sehingga induk pasukan menjadi lemah.

Pada tanggal 20 Juli 1962, hari H operasi Jayawijaya, sebuah serangan besar ke sasaran utama Biak dan Holandia (Jayapura) telah ditetapkan. Pada tanggal 23 Juli 1962, kapal selam pembawa pasukan RPKAD sudah berada diantara Holandia dan Biak. Tanggal 2 Agustus 1962 konvoi Angkatan Tugas Amphibi 17 (ATA-17) telah berada di Titik Kumpul I (TK-I) Teluk Peleng dan pada tanggal 7 Agustus 1962 menuju Titik Kumpul II (TK-II) utara Morotai. Pada tanggal 8 Agustus 1962 ATA-17 telah bergerak menuju Biak untuk memulai serangan besar pada hari-H. Iring-iringan tersebut dipantau oleh kapal selam dan pesawat pengintai (U2) AS yang akhirnya meyakini Indonesia dalam kondisi siap tempur. Pada saat pasukan Indonesia berada dalam kondisi siap tempur itulah, tanggal 15 Agustus 1962 (2 hari sebelum tenggat 17 Agustus 1962) telah dicapai kesepakatan New York yang pada intinya Belanda menyerahkan wilayah Irian Barat melalui Penguasa Sementara PBB. Latar belakang dicapainya kesepakatan New York dapat dilihat dari aspek politis maupun militer:

  1. Secara militer, Panglima Komando Mandala berhasil melakukan infiltrasi dan mobilisasi kekuatannya untuk siap menjepit Belanda dari semua sudut, baik dari udara, laut dan satuan-satuan kecil darat, sebelum nantinya terjadi serangan besar dilaksanakan. Selain strategi dan taktik militer telah diperhitungkan dengan cermat, tambahan peralatan militer, khususnya kedatangan kapal-kapal selam yang di beli dari Uni Soviet merupakan ancaman serius bagi kekuatan Angkatan Laut Belanda. Terlepas apakah nantinya mampu memenangkan pertempuran selama lima hari —sebagaimana diproyeksikan Mayor Jenderal Soeharto— hal yang pasti adalah jatuhnya korban skala besar pada kedua belah pihak. Mayor Jenderal Soeharto merupakan perancang strategi sekaligus eksekutor lapangan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang telah memaksa Belanda kehilangan muka dan angkat kaki dari Indonesia. Merupakan pilihan rasional bagi Belanda untuk menyerah kalah di meja perundingan sebelum nantinya kehilangan banyak pasukan dan citra internasionalnya untuk kedua kali. Kesiapan operasi militer telah menjadi alat bargaining diplomasi yang sangat kuat bagi Indonesia dalam menghadapi Belanda di meja perundingan.
  2. Penguasaan Belanda atas Irian Barat tidak memiliki pijakan moral kuat setelah kolonialisasi bukan lagi pilihan populer dalam percaturan internasional. Pihak Indonesia berangkat ke medan perang dengan spirit menggelora untuk mengambil kembali haknya yang dirampas. Perbedaan spirit pasukan itu akan menggiring Belanda —cepat atau lambat— menelan kekalahan militer dari Indonesia dan kehilangan pijakannya di tanah Irian Barat. Belantara Irian Barat merupakan kawasan gerilya dimana pasukan Indonesia memiliki ketangguhan lebih baik jika dibandingkan dengan pasukan Belanda.
  3. Secara politis, Belanda tidak lagi memperoleh dukungan AS untuk terus memaksakan agenda kolonalisasinya, apalagi dengan menggunakan kekuatan militer. Bagi AS, mendukung Belanda tidak lagi memiliki pijakan moral dan bukan pilihan strategis karena justru akan menambah lawan dalam konfrontasi perang dingin. AS belajar dari kasus pengabaiannya terhadap permintaan kerjasama persenjataan dari Indonesia yang pada akhirnya justru membuka ruang masuknya peralatan militer dari blok Komunis Uni Soviet.

Terlepas dari aspek-aspek politis, kesiapan operasi militer Komando Mandala merupakan faktor utama penyerahan Irian Barat oleh Belanda. Kesiapan operasi militer itu sendiri tidak lepas dari faktor-faktor berikut:

  1. Ketegasan Mayor Jenderal Soeharto menetralisasi operasi Mandala dari tarik ulur politik yang tidak sejalan dengan segi-segi taktis kemiliteran. Hal itu ditunjukkan ketika Muhammad Yamin memintanya agar segera menenggelamkan kapal-kapal Belanda untuk tujuan bargaining diplomasi. Permintaan itu secara tegas ditolak karena menurutnya sikap tergesa-gesa justru akan memporak-porandakan persiapan militer yang waktu itu hampir matang.
  2. Kejelian Mayor Jenderal Soeharto melakukan pemetaan kekuatan-kelemahan militer Indonesia maupun Belanda serta potensi-potensi pendukung di Irian Barat yang bisa dimobilisasi mendukung operasi militer Indonesia. Ia mempersiapkan operasi militer dengan penuh perhitungan dan menghindari optimisme berlebihan. Ia juga tidak menutup-nutupi aspek-aspek kelemahan kekuatan dan strategi militer Indonesia hanya untuk membuat Presiden Soekarno senang. Hal itu ditunjukkan ketika ia meminta kewenangan mengintegrasikan seluruh kekuatan militer dalam satu Komando Mandala untuk mempermudah koordinasi sekaligus penyiapan sarana-prasarana pendukung operasi militer yang berada di garis depan. Ia juga berterus terang dalam hal kekurangan pasokan persenjataan dan peralatan perang. Atas kejujuran yang didasarkan pada pertimbangan segi taktis kemiliteran itu, Presiden Soekarno tidak ragu memberikan dukungan pada tindakannya.
  3. Kemampuan Mayor Jenderal Soeharto mengeksplorasi titik lemah lawan seperti halnya strategi mengelabui radar Belanda dengan terbang rendah menggunakan pesawat C-47 Dakota pada saat penyusupan pasukan para. Begitu pula penggunaan pasukan khusus RPKAD yang disusupkan dengan menerjunkannya melalui belantara Irian Barat. Strategi itu telah memungkinkan infiltrasi pasukan pendahulu melalui udara dapat dilakukan secara efektif. Begitu pula dengan kemampuan pasukan yang diturunkan, sebagai pasukan khusus, RPKAD lebih menjamin keberhasilan dalam mengikat dan menarik keluar cadangan induk pasukan Belanda kedalam titik-titik kecil pertempuran. Strategi ini mirip dengan penggunaan airborne (pasukan para) yang diterjunkan sebagai pasukan pendahulu dengan misi mematikan meriam pertahanan udara dan bunker-bunker pertahanan Jerman sebelum akhirnya dilakukan serangan besar melalui pantai Normandia Prancis.
  4. Kemampuan Mayor Jenderal Soeharto yang dalam waktu cepat dapat mempersiapkan serangan militer terintegrasi dari darat, laut dan udara, baik dari garis depan (serangan serentak) maupun belakang (satuan-satuan infiltran). Kesiapan serangan itu menyebabkan Belanda terkepung dari berbagai sudut. Cepat atau lambat kekalahan Belanda sudah diambang pintu dengan korban yang diprediksikan akan sangat banyak. Sementara itu mendatangkan pasukan bantuan sangat kecil kemungkinannya karena berada dalam jarak yang jauh dari negaranya.

4. Fase Konsolidasi (Pasca September 1962)

Merupakan fase konsolidasi kekuasaan pemerintah RI di Irian Barat dalam bentuk konsolidasi pasukan untuk memantapkan kendali teritorial di wilayah Irian Barat. Selain itu juga disiapkan operasi Brajamusti sebagai antisipasi pengingkaran Pemerintah Belanda terhadap perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, pemerintah Belanda selalu mengingkari hasil perjanjian yang telah disepakati dengan pihak Indonesia.
Pada fase ini juga menjalankan misi mengawal pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), dimana rakyat Irian Barat dari Sabang hingga Mereauke memilih bergabung dengan Indonesia. Hasil Pepera menjadi dasar lahirnya resolusi PBB yang menyatakan bahwa secara de facto maupun de jure, Irian Barat menjadi bagian wilayah Indonesia.

PENYELAMATAN KUDETA BANGSA/PERISTIWA G.30.S/PKI

Setelah menjalankan peran penting dalam Perjuangan Pembebasan Irian Barat, garis takdir menempatkan Mayor Jenderal Soeharto menjalani peran penyelamatan kudeta bangsa atau yang dikenal dengan istilah Gerakan 30 September 1965/PKI.

Salah satu ciri paham komunisme adalah ortodoksi dan homogenisasi idiologi politik yang ditegakkan melalui cara-cara revolusioner dan bahkan melalui jalan kekerasan militer. Suatu paham yang jelas-jelas tidak akan dapat bersemi dengan baik, atau suatu cara hidup yang pada akhirnya akan memperoleh perlawanan dan eksistensinya mengalami pelapukan cepat di bumi nusantara. Peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965 pada dasarnya merupakan proyek untuk menjadikan nusantara sebagai subordinasi paham dan wilayah kekuasaan idiologi Komunisme. Aidit merupakan wayang yang bersedia memerankan diri sebagai operator dari sebuah drama besar usaha akuisisi peradaban nusantara oleh Komunisme. Ia berhasil berlindung dibalik penguasa nusantara kala itu, sosok kharismatik Presiden Soekarno, dan hampir berhasil pula memenggal “kepala naga kekuasaan nusantara” untuk kemudian menjalankan agendanya mendirikan imperium komunisme.

Takdir sejarah tidak menghendaki dekonstruksi peradaban Nusantara yang kali ini hendak didesain sebagai subordinasi imperium Komunisme. Oleh sebab sepele, rencana kudeta yang telah disusun rapi itu hancur berantakan. Kegagalan itu diawali dengan melesetnya rencana “pengamanan” Presiden Soekarno untuk hadir tepat waktu di Lapangan Udara Halim pada pagi hari pelaksanaan kudeta. Kegagalan Brigadir Jenderal Soepardjo “menjemput” Presiden Soekarno di Istana Negara menyebabkan rencana menyandera Presiden Soekarno agar secara mudah diarahkan sesuai skenario Aidit menjadi berantakan. Aidit dan komplotannya, Letkol Untung Cs, kemudian bertindak ceroboh dengan mendemisionerkan kabinet dan Presiden Soekarno sebagai pemimpin tertinggi negara melalui pengumuman radio.

Kecerobohan sepele itu akhirnya membongkar kedok Aidit yang sebenarnya, sekaligus menggerakkan naluri Mayor Jenderal Soeharto, yang segera menangkap situasi, bahwa Presiden maupun bangsa dan negara dalam keadaan bahaya. Berbekal amanat Jenderal Soedirman agar dirinya menjaga keselamatan bangsa dan negara, ia mengumpulkan loyalis nusantara yang tersisa, untuk kemudian melakukan perlawanan terhadap upaya kudeta. Kurang dari 24 jam, kudeta yang telah disusun rapi itu akhirnya hancur berantakan oleh serangan balik Mayor Jenderal Soeharto. Keberhasilan ini tidak hanya menggagalkan upaya PKI mengganti pemerintahan yang sah, akan tetapi juga menyelamatkan eksistensi peradaban nusantara yang akan dicerabut oleh kekuatan Komunisme.

Mayor Jenderal Soeharto menamakan kegagalan rencana kudeta itu sebagai kemenangan Pancasila. Hari kemenangan itu disebutnya sebagai hari kesaktian Pancasila. Penyebutan itu memiliki makna mendalam, bahwa untuk kesekian kalinya upaya mencerabut peradaban nusantara tidak menuai hasil. Pancasila sebagai falsafah peradaban nusantara tidak bisa dihapus dan kedaulatan bangunan peradaban yang telah berdiri berabad-abad lamanya, tetap berdiri tegak.

Keberhasilan G.30.S/PKI bukan saja menempatkan Indonesia subordinat oleh comintern, akan tetapi juga mencerabut eksistensi peradaban nusantara yang secara fundamental berbeda dengan nilai-nilai dan sistem Komunis. Keberhasilan kudeta itu hanya akan menempatkan nusantara dalam kenangan sejarah dari peradaban-peradaban.

PERJUANGAN TINGGAL LANDAS

Selama lebih 30 tahun kepemimpinannya, Presiden Seharto berhasil membawa Indonesia kedalam pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,5% pertahun. Panjang usia harapan (life expectancy) meningkat tajam dari 56 tahun pada tahun 1966 menjadi 71 tahun pada tahun 1990. Proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolute menurun tajam dari 60% pada tahun 1966 menjadi 14% pada tahun 1990. Investasi meningkat tajam, tabungan domestik cukup tinggi dan usaha pertanian tumbuh cepat sehingga mencapai swasembada pada tahun 1984. Inflasi dapat dipertahankan dibawah 10%, rata-rata defisit neraca berjalan mencapai 2,5% dan cadangan devisa dipertahankan mendekati jumlah kebutuhan impor kurang lebih 5 bulan. Selama 7 tahun —antara tahun 1983 sampai tahun 1990—, ekspor non migas telah tumbuh rata-rata diatas 20% pertahun dan ekspor barang-barang manufaktur tumbuh 30% setiap tahunnya.

Pertumbuhan Indonesia yang tinggi dan berkelanjutan (mulai tahun 1967 s/d 2007) menjadikan Indonesia digolongkan kedalam ekonomi industri baru (Newly Industrializing Economies, NIEs) Asia Tenggara. Antara tahun 1967-1990-an, pendapatan per kapita riil meningkat lebih dari tiga kali. Pertumbuhan tinggi dan konsisten, stabilitas yang terkelola dengan baik dan disertai political will pemerataan telah menghasilkan capaian-capaian: (1) perbaikan kesejahteraan rakyat secara signifikan, (2) panjang usia harapan (life expectancy) meningkat cukup tajam dari 56 tahun pada tahun 1966 menjadi 71 tahun pada tahun 1991, (3) proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut menurun tajam dari 60% tahun 1966 menjadi 14% pada tahun 1990, (4) perbaikan secara cepat dan signifikan indikator sosial- ekonomi mulai dari pendidikan hingga kepemilikan peralatan serta penguasaan teknologi. Indonesia juga telah berubah dari negara pengimpor beras menjadi negara swasembada tahun 1984 dan pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan melalui program keluarga berencana (KB). Capaian prestasi ini menjadikan Indonesia (bersama Malaysia dan Thailand) digolongkan sebagai “Keajaiban Asia”.

Apabila kondisi ini tidak mengalami distorsi dan krisis tahun 1997-1998, kekuatan ekonomi Indonesia pada tahun 2005 memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Indonesia masuk kelompok 20 negara terbesar di dunia.
  2. Proporsi produksi pertanian dalam PDB relatif menurun digantikan peningkatan proporsi manufaktur, walaupun secara absolut produksi pertanian meningkat.
  3. Separuh penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan sebagai akibat investasi perkotaan dan pertimbangan perlindungan lingkungan serta lahan pertanian.
  4. Pendapatan buruh meningkat secepat peningkatan PDB perkapita dan pertumbuhan luar Jawa akan lebih pesat.
  5. Ekspor tumbuh cepat melalui sistem perdagangan dan investasi menggantikan peranan pinjaman luar negeri.
  6. Pertumbuhan modal dan ketrampilan SDM menghasilkan pertumbuhan teknologi secara alami.
  7. Pendapatan dan lapangan kerja tumbuh secara cepat dan merata.

Sri Hadi, Phd, dalam bukunya berjudul “Mengenang Prestasi Ekonomi Indonesia 1966-1990-an”, memprediksikan apabila pertumbuhan tersebut dapat dipertahankan secara konstan selama 50 tahun —selama dua kali Pembangunan Jangka Panjang/PJP dan tidak terdistorsi krisis ekonomi-politik pada tahun 1997/1998—, posisi Indonesia akan setara dengan negara maju pada tahun 2019/2020. Pada tahun 1997, Indonesia sedang memulai tahapan Pelita (pembangunan lima tahun) tahap II dari skenario Pembangunan Jangka Panjang II (tinggal landas) yang dasar-dasarnya telah dibangun selama PJP I oleh Presiden Soeharto.

Presiden Soeharto merupakan kader terbaik bangsa yang keseluruhan hidupnya dihabiskan untuk membangun bangsa ini. Mulai dari perjuangan fisik pada era kemerdekaan hingga perjuangan terwujudnya Tinggal Landas. Ia selalu hadir dalam momen-momen penting krisis bangsa. Mulai dari perlucutan tentara Jepang, menahan masuknya Belanda ke Indonesia, penggagalan Kudeta Presiden Soekarno Indonesia 3 Juli 1946, Serangan Umum 1 Maret 1949, meredakan pemberontakan-pemberontakan, menjadi panglima operasi Mandala, penggagalan kudeta PKI tahun 1965 dan perjuangan mewujudkan tinggal landas hingga tahun 1998. Keterkaitan erat perjalanan hidupnya dengan jatuh bangunnya bangsa ini, maka segencar apapun pihak-pihak tertentu berusaha menghapus peran Presiden Soeharto dari peta sejarah, tetap tidak akan menuai hasil. Penghapusan peran kesejarahan Presiden Soeharto akan berarti penghapusan eksistensi kesejarahan Indonesia itu sendiri. Jika generasi Presiden Seokarno menjadi peletak dasar visi kebangsaan, maka Presiden Soeharto lah peletak tiang pancang sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara melalui struktur kelembagaan negara yang kuat. Maka tidak heran jika ia berhasil membawa Indonesia menjadi Newly Industrializing Economies dan macan asia.

***