Nov 212017
 

SU MPR RI 1988: FKP TERIMA PERTANGGUNG JAWABAN PRESIDEN

Jakarta, Antara

Fraksi Karya Pembangunan (FKP) di MPR menerima tanpa catatan pidato pertanggung jawaban Presiden/Mandataris MPR, Soeharto, tentang pelaksanaan tugasnya selama lima tahun (1983-1988) kepada Sidang Umum MPR tanpa catatan.

“Kami sudah memutuskan untuk menerima pertanggung jawaban itu 100 persen”, kata Wakil Ketua Fraksi FKP, Ir. Sarwono Kusumaatmadja atas pertanyaan wartawan seusai mendengarkan pidato pertanggung jawaban Presiden itu Selasa.

Ia menilai, pidato Presiden Soeharto itu komprehensif atau mencakup seluruh permasalahan.

Sarwono, yang juga Sekjen DPP Golongan Karya itu, menghargai keterbukaan Presiden/Mandataris untuk menerima segala pandangan, kritik dan koreksi dari berbagai kalangan.

Ia menghargai pengakuan Presiden bahwa sekalipun ia telah berusaha keras dan sudah banyak yang dicapai dalam lima tahun terakhir, masih ada kekecewaan karena belum semua keinginan dapat terpenuhi.

Sarwono menggaris bawahi pernyataan Presiden bahwa ia tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis dan sebagai mandataris ia tidak sejajar melainkan berada di bawah Majelis.

Wakil Ketua MPR Drs. Soerjadi, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), atas pertanyaan, mengatakan bahwa fraksinya pada dasamya bisa menerima pidato pertanggung jawaban Presiden/Mandataris MPR itu dengan catatan.

“Kami akan mempelajari lampiran pidato itu, sebab tidak mungkin hasil kerja lima tahun bisa dicakup hanya dalam pidato 38 halaman”. kata Soerjadi yang juga Ketua Umum DPP PDI itu.

Ketika didesak dibagian mana catatan itu akan diberikan, ia mengatakan ”Nanti dulu, kami belum mempelajarinya”.

Wakil Ketua MPR Dr. H. Jailani Naro SH, dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), ketika diminta komentamya, menyatakan bahwa fraksinya menyambut baik pertanggung jawaban Presiden/Mandataris MPR tersebut.

Ia minta agar pernyataan Presiden bahwa dalam pelayanan masyarakat tidak ada anak emas dan anak tiri harus benar-benar dihayati dan dilaksanakan oleh aparat­aparat negara.

Tentang pengakuan Presiden bahwa masih ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan dalam lima tahun terakhir, Naro yang telah dicalonkan fraksinya sebagai calon Wakil Presiden itu, mengharapkan agar Presiden Soeharto bisa melengkapi kekurangan-kekurangan itu jika terpilih lagi kelak.

Yang penting lagi, menurut Naro, Presiden menghargai kedudukan Lembaga Tertinggi Negara dan menyatakan tunduk terhadap penilaian MPR atas pidato pertanggung jawabannya itu.

Wakil Ketua MPR, R. Soeprapto, dari Fraksi Utusan Daerah (FUD), atas pertanyaan, menyatakan bahwa fraksinya menyambut baik pidato pertanggung jawaban Presiden Mandataris itu.

Soeprapto menilai diantara masalah-masalah yang dilaporkan Presiden masalah pertahanan keamanan yang paling menonjol. Hal itu, menurut dia, wajar, sebab pembangunan nasional masih memerlukan stabilitas keamanan.

Ia menyatakan rakyat Indonesia patut bersyukur atas keberhasilan pelaksanaan tugas Presiden Soeharto dalam lima tahun terakhir.

Jakarta, ANTARA

Sumber : ANTARA (01/03/1988)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku X (1988), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 48-49.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: