Sidang Paripurna DPR-RI : PRESIDEN: BERSATU KITA TEGUH, BERCERAI KITA RUNTUH PROTEKSI TAKPERLU JADI MASALAH BERLARUT-LARUT

Sidang Paripurna DPR-RI:

PRESIDEN: BERSATU KITA TEGUH, BERCERAI KITA RUNTUH PROTEKSI TAKPERLU JADI MASALAH   BERLARUT-LARUT[1]

 

Jakarta, Business News

Presiden Soeharto menegaskan, kita harus yakin mampu memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan masa depan. Untuk itulah kita merancang Pembangunan Jangka Panjang Kedua. Ada prasyarat mutlak yang harus dipenuhi untuk berhasil memasuki masa depan itu, ialah, mantapnya kesatuan dan persatuan bangsa kita. Seperti dikatakan pepatah Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Penegasan di atas dipaparkan dalam Sidang Paripurna DPR-Rl Kamis kemarin saat mengantarkan keterangan pemerintah mengenai RAPBN 1995/1996 dan Nota Keuangan. Pada bagian awal pidatonya dikemukakan, dalam semester II tahun 1994 terjadi musim kering yang cukup berat. Akibatnya, pertumbuhan sektor pertanian diperkirakan agak rendah, dan tak dapat mencapai sasaran pertumbuhan 3,3% seperti diharapkan. Sebaliknya pertumbuhan sektor industri cenderung lebih baik. Upaya selama ini untuk mengarahkan sektor industri sebagai motor penggerak pembangunan menunjukkan hasil-hasilnya. Perkembangan ekspor agak tertekan, seperti tercermin dari relatiflambatnya laju pertumbuhan ekspor dibandingkan dengan tahun terdahulu. Sedang impor naik lebih tinggi, terutama impor non-migas. Berdasarkan gambaran tadi, pertumbuhan ekonomi tahun 1994 ditaksir bisa melampaui pertumbuhan tahun 1993 yaitu sebesar 6,5%. Dengan kecenderungan itu maka sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun pertama Repelita VI sebesar 1% akan cukup jauh terlampaui. Juga akan dilampaui sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata Repelita VI sebesar 6,2%.

Tetap Cerah

Prospek perekonomian kita tahun 95 inidiperkirakan akan tetap cerah. Berbagai peluang untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi terbentang di hadapan kita. Investasi diperkirakan akan terns meningkat. Deregulasi di bidang penanaman modal, industri, perdagangan, perbankan dan lain-lain yang dikeluarkan selama beberapa tahun terakhir ini sudah tampak membuahkan basil. Selain secara langsung meningkatkan produksi nasional, peningkatan investasi juga menjadi pemicu dan pemacu bagi kegiatan lain yang pada gilirannya akan meningkatkan gerak perekonomian. Peningkatan investasi akan memperluas pula kesempatan kerja, yang berarti meningkatkan pendapatan masyarakat. Prospek ekspor juga cukup memberi harapan. Laju pertumbuhan ekspor kita harapkan meningkat kembali tahun ini. Berbagai peluang terbuka karena situasi perekonomian dunia yang banyak mempengaruhi pertumbuhan ekspor kita cenderung makin membaik pada tahun 1995. Kita memperkirakan  sektor-sektor produksi akan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Kita berharap musim kering yang berkepanjangan tidak terjadi lagi pada tahun ini, sehingga sektor pertanian dapat tumbuh lebih baik. Kita berharap pula bahwa upaya yang secara terus-menerus kita lakukan untuk mendorong sektor industri akan membuahkan hasil yang lebih besar lagi, sehingga kita makin dapat memenuhi sendiri kebutuhan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor.

Peningkatan laju pertumbuhan memang sangat diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan, dan karenanya keberhasi lan kita dalam memacu pertumbuhan ekonorni patut kita syukuri. Namun kita harus berhati-hati menghadapi kemajuan yang menggembirakan ini. Kita telah mengalami keadaan yang menyenangkan pada tahun 91. Pada waktu itu, peningkatan pertumbuhan yang pesat telah membuat panas suhu perekonomian kita. Akibatnya, kondisi makro perekonomian kita pada waktu itu terganggu.

Gangguan pada stabilitas perekonornian harus kita cegah, karena mengakibatkan langkah mundur atau menghambat kelancaran pembangunan. Itulah sebabnya kita sama sekali tidak boleh lengah. Kita harus memperhitungkan segala kemungkinan yang dapat terjadi dan mengambil langkah-langkah kebijaksanaan yang tepat agar stabilitas ekonomi selalu terpelihara. Pada tahun 94, inflasi mencapai 9,24%, walaupun masih satu angka, namun tingkat inflasi ini sudah terlalu tinggi, jauh lebih tinggi dari sasaran REPELITA VI sebesar 5%. Suhu perekonomian yang masih agak panas juga ditunjukkan oleh defisit transaksi berjalan. Sampai dengan triwulan ini tahun 94, defisit transaksi berjalan diperkirakan telah rnencapai sekitar 2,2 miliar dolar Amerika. Ini merupakan kenaikan yang cukup tinggi dibanding dengan periode yang sama tahun lalu. Hal itu disebabkan oleh pertumbuhan ekspor yang melamban dan pertumbuhan impor yang meningkat, di samping pengeluaran jasa yang juga meningkat. Defisit transaksi berjalan untuk tahun 94 akan lebih besar daripada tahun 93. Adapun cadangan devisa masih dapat dipertahankan untuk memenuhi sekitar 5 bulan impor. Kita juga harus selalu waspada dalam menghadapi masalah hutang luar negeri. Pembangunan memerlukan dana investasi yang tidak sedikit dan tidak dapat seluruhnya dibiayai oleh sumber dana dalam negeri. Karena itu, kita mengupayakan agar sumber dana pembiayaan dari luar negeri sebagai pelengkap. Dengan makin banyaknya jumlah hutang yang jatuh tempo, terutama hutang pemerintah, maka pelunasan hutang juga akan membesar. Meskipun demikian, sampai sekarang, pelaksanaan kewajiban pelunasan hutang itu selalu dalam batas yang aman. Yang harus diwaspadai adalah hutang sektor swasta yang seringkali perkembangannya sukar diperkirakan. Kita menganut sistem devisa bebas dan dalam ekonomi dunia yang makin terbuka, maka aliran modal akan makin deras. Pinjaman komersial kalangan swasta pada umumnya mengandung persyaratan suku bunga dan masa pengembalian yang berat. Karena itu kita mengharapkan agar pinjaman oleh dunia usaha swasta itu benar-benar berdasarkan perhitungan yang cermat dan penimbangan yang matang. Dengan begitu, pinjaman tadi tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, baik bagi usaha yang bersangkutan maupun bagi perekonornian nasional pada umumnya.

“Hal-hal yang saya kemukakan tadi perlu sungguh-sungguh kita perhatikan, agar pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan tetap tinggi justru tidak memukul balik kita. Kita semua harus menjaga agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi berjalan seiring dengan perekonomian yang mantap sehingga membawa manfaat bagi masyarakat luas, yaitu kesejahteraan yang lebih baik lagi,” ungkap Soeharto.

Untuk membangun perekonomian yang kukuh dan menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang makin adil dan merata, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat seluas-luasnya serta efisiensi dan produktivitas yang setinggi-tingginya. Kemampuan memproduksi saja tidaklah cukup. Kemampuan berproduksi harus diikuti oleh kemampuan untuk bersaing, baik di dalam negeri maupun di pasar intemasional. Dalam bulan-bulan terakhir inimasalah proteksi ramai diperbincangkan. Masalah ini erat kaitannya dengan kemampuan kita untuk bersaing. Untuk mewujudkan industri yang kuat dan tangguh jelas diperlukan pijakan pada landasan tekno logi yang kuat dan ekonomi yang kukuh. Terlebih lagi dalam situasi persaingan dunia yang makin tajam, maka seluruh jajaran industri tidak bisa lain harus makin meningkatkan daya saingnya. Namun, kita pun menyadari bahwa proses meningkat kandaya saing itu memerlukan waktu. Karena itu, pengurangan perlindungan atau proteksi bagi industri dalam negeri harus kita laksanakan dengan sangat selektif, terencana dan bertahap.

Proteksi

Dalam merancang strategi industria lisasi itu wawasan kita harus menjangkau jauh ke depan. Kita ingin membangun struktur industri nasional yang andal dan mandiri, yang kuat menghadapi persaingan yang paling keras sekalipun. Untuk itu, landasan industri kita harus kukuh. Dari hulu sampai hilir, industri kita harus terangkai mantap sehingga makin menjamin daya saing dan kemandiriannya. Dengan demikian kita tidak boleh ragu-ragu untuk membangun industri hulu dan industri antara, kalau itu memang dibutuhkan untuk membangun tatanan industri nasional yang kuat. Untuk itu kita harus mempelajari persyaratan ekonomi yang memungkinkan industri hulu dan industri antara dapat berkembang dengan baik. Proteksi hanyalah salah satu mekanisme, yang kalau perlu dapat kita berikan, namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, proteksi dapat di berikan untuk jangka waktu yang terbatas dan perlindungannya harus dikurangi secara bertahap. Makin cepat pengurangannya makin baik. Kedua, proteksi tidak boleh bertentangan dengan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti GATT, AFTA dan APEC. Ketiga, tingkat proteksi yang diberikan tidak boleh mematikan atau menghambat perkembangan industri hilir. Proteksi yang tinggi akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi yang tinggi pada industri hilir dan karenanya, menghilangkan daya saing. Dengan pemahaman demikian, saya yakin, persoalan proteksi tidak perlu menjadi masalah yang berlarut-larut. Melalui anggaran negara kita menghitung kemampuan yang kita miliki sebagai hasil pembangunan pada masa yang lalu dan potensi yang dapat kita kembangkan di masa depan. Keseluruhannya itu akan kita kerahkan untuk mencapai apa yang kita harapkan dan apa yang kita kehendaki di masa depan, khususnya pada tahun yang akan datang.

Kebijakan Anggaran

Dalam penyusunan anggaran, GBHN memberikan petunjuk yang tegas bahwa anggaran negara harus tetap diselenggarakan secara berimbang dan dinamis. Penerimaan negara terus ditingkatkan dengan menggali dan mengembangkan semua sumber penerimaan, terutama sumber penerimaan yang berasal dari perpajakan di samping sumber lainnya. Juga harus diperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan oleh masyarakat dan dunia usaha. Pengeluaran negara direncanakan secara cermat berdasarkan prioritas yang tajam, untuk memberikan dampak yang sebesar-besarnya bagi pembangunan. Tabungan Pemerintah terus diperbesar dalam rangka meningkatkan tabungan nasional. Berdasarkan amanat GBHN tadi dan dengan berpedoman pada rencana-rencana pembangunan dalam REPELITA VI, maka disusunlah Rancangan APBN 1995/96. Pembangunan dalam tahun kedua REPELITA VI itu merupakan kelanjutan, peningkatan, perluasan, pembaharuan dan pendalaman dari pembangunan tahun sebelumnya, yang secara berkesinambungan merupakan upaya bertahap untuk mencapai sasaran sasaran REPELITA VI. Mengingat bahwa pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat bersama Pemerintah, maka kebijakan anggaran negara juga harus dapat merangsang, mendorong dan mengembangkan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Ini berarti, kegiatan pembangunan yang dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat, terutama dunia usaha, sejauh mungkin tidak dilakukan oleh Pemerintah. Namun, Pemerintah memberi arab, mendukung dan menumpangnya. Investasi Pemerintah terutama ditujukan kepada kegiatan pembaharuan yang menjadi tugas Pemerintah dan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah, atau yang lebih efisien apabila dilaksanakan oleh Pemerintah. Dengan demikian, maka investasi Pemerintah dapat makin diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, serta untuk makin memeratakan pembangunan dan menanggulangi kemiskinan. Pembangunan prasarana ekonomi tetap penting. Pembangunannya makin diarahkan untuk mendukung pertumbuhan berbagai sektor seperti industri, pertanian dan jasa termasuk pariwisata. Pembangunan prasarana di wilayah terbelakang juga dipercepat, termasuk di pedesaan dan di kawasan-kawasan di luar Jawa, terutama di kawasan timur Indonesia. Masyarakat diajak serta dalam pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah, terutama di daerah dan di pedesaan, agar sejauh hal itu dimungkinkan, masyarakat setempat dapat melaksanakan sendiri proyek di daerahnya. Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas anggaran pembangunan, maka prosedur penyusunan anggaran pembangunan terus diperbaiki, sehingga proyek­ proyek pembangunan benar-benar terkait satu sama lain dalam rangka mencapai sasaran-sasaran REPELITA VI. Bersamaan dengan itu, pengawasan ditingkatkan agar pembangunan dapat berjalan dengan efisien serta mencegah kebocoran dan pemborosan.

Anggaran pembangunan dirancang dari dua arab, yaitu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Anggaran pembangunan disusun berdasarkan kebijaksanaan kebijaksanaan pembangunan yang bersifat nasional, pertimbangan ekonomi makro serta sasaran dan prioritas sektoral yang diserasikan dengan potensi dan aspirasi daerah, serta memperhatikan keadaan yang nyata di lapangan.

Naik 11,9%

Dengan pokok-pokok pikiran dan pertimbangan tadi, pemerintah mengajukan kepada Dewan yang terhormat Rancangan APBN 1995/96 sebesar Rp 78 triliun. Dibandingkan dengan tahun anggaran yang sedang berjalan sekarang, maka terdapat kenaikan sebesar 11,9%. Penerimaan dalam negeri direncanakan mencapai hampir Rp 66,3 triliun. Sedangkan penerimaan pembangunan diperkirakan sekitar Rp 11,7 triliun, yang berupa bantuan proyek dari luar negeri. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan migas yang diperkirakan sekitar Rp 13,3 triliun, dan penerimaan di luar migas hampir Rp 53 triliun . Ini berarti peranan penerimaan di luar migas meningkat menjadi 80%, dibanding dengan 78.5% pada tahun 1994/95. Keadaan ini menunjukkan struktur penerimaan negara kita yang makin kuat. Untuk Rancangan APBN 1995/96 ini harga minyak diperhitungkan sebesar 16,5 dolar Amerika per barel. Kita memang harus tetap waspada dalam memperhitungkan harga minyak, karena  banyaknya faktor yang mempengaruhi dan tidak dapat diperkirakan secara cermat sebelumnya. Dengan perkiraan harga minyak itu, maka penerimaan migas diperkirakan naik 3,3% dari tahun anggaran yang sekarang. Dengan perhitungan tadi, maka penerimaan yang berasal dari laba bersih minyak diperkirakan hampir Rp 1,5 triliun. Secara keseluruhan penerimaan di luar migas diperhitungkan akan meningkat 13%dibandingkan yang sekarang. Penerimaan pajak sendiri diperkirakan naik sebesar 12,3%, terutama oleh kenaikan penerimaan dari pajak pertambahan nilai, cukai serta pajak bumi dan bangunan. Dengan berlakunya lapisan tarif baru pada pajak penghasilan, maka pajak penghasilan diperkirakan hanya naik sedikit saja, yaitu sebesar 2,1%. Dalam jangka menengah dan panjang diharap kan pajak penghasilan akan meningkat kembali sebagai hasil peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Investasi diharapkan makin bergairah dengan ketentuan-ketentuan yang lebih merangsang berdasarkan sistem perpajakan yang baru ini. Sementara itu, penerimaan bukan pajak diperkirakan naik 51,2%. Mengenai pengeluaran rutin, jumlahnya direncanakan Rp 47,2 triliun atau meningkat 11,5% dari yang sekarang. Bagian terbesar dari pengeluaran rutin adalah untuk belanja pegawai, baik pegawai negeri pemerintah pusat maupun daerah yaitu sekitar Rp 23,3 triliun atau naik 18,3%.

Gaji Naik 10%

Pemerintah menyadari betapa pentingnya peranan pegawai negeri dan ABRI dalam melaksanakan tugas pemerintahan, melancarkan roda pembangunan dan mengamankan bangsa. Pemerintah menyadari kewajibannya untuk memperbaiki penerimaan pegawai negeri dan anggota ABRl. Namun, kemampuan keuangan negara masih tetap terbatas. Karena itu, kenaikan gaji pegawai negeri juga masih terbatas. Dalam hubungan ini Pemerintah memutuskan untuk menaikkan gaji pegawai negeri sipil, anggota ABRI, pensiunan pegawai negeri sipil dan purnawirawan ABRI serta janda nya. Kenaikannya sebesar 10%.

Kenaikan itu dilakukan dalam dua tahap. Kenaikan gaji pegawai negeri golongan I dan II akan mulai berlaku sejak bulanJanuari 95 ini. Kenaikan tadi terutama untuk menyesuaikan dengan kenaikan upah minimum regional yang berlaku bagi karyawan perusahaan-perusahaan. Adapun kenaikan gaji pegawai negeri golongan III dan IV akan berlaku sejak April 95 nanti, bersamaan dengan dimulainya tahun anggaran baru. Dengan jumlah penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin seperti yang saya kemukakan tadi, maka diperoleh tabungan Pemerintah sebesar Rp 19 triliun, yang berarti naik 9,4% dibandingkan dengan tahun anggaran yang sekarang. Jumlah ini hampir sama dengan sasaran REPELITA VI tahun kedua.

Penerimaan pembangunan yang berasal dari bantuan luar negeri diperkirakan sebesar Rp 11,7 triliun. Dalam REPELITA VI tahun kedua, jumlah bantuan luar negeri diperkirakan sebesar Rp 11,4 triliun. Jumlah yang agak lebih besar dari perkiraan REPELITA VI ini disebabkan adanya peningkatan, efisiensi dan kemampuan penyerapan yang lebih baik, sehingga pencarian proyek-proyek berbantuan luar negeri dapat lebih cepat. Denganjumlah tabungan Pemerintah dan penerimaan pembangunan tadi, maka dana pembangunan yang tersedia hampir mencapai Rp 30,8 triliun yang berarti naik 12,4% dari yang sekarang, demikian Soeharto.

Ada sepuluh sektor yang memperoleh anggaran pembangunan di atas Rp 1triliun, di antaranya ada lima sektor di atas Rp 2 triliun. Sektor-sektor yang memperoleh anggaran pembangunan di atas Rp 2 triliun, adalah: (1) sektor pembangunan daerah, termasuk transmigrasi; (2) sektor transportasi, termasuk meteorologi dan geofisika; (3) sektor pertambangan dan energi; (4) sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olahraga; dan (5) sektor pengairan. Sektor-sektor lainnya yang memperoleh anggaran di atas Rp 1 triliun adalah sektor pertahanan keamanan; sektor pertanian dan kehutanan; sektor perumahan dan pemukiman; sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja; serta sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi.

Anggaran yang besar bagi sektor-sektor tadi mencerminkan prioritas pembangunan sesuai amanat GBHN 93 yaitu: di bidang ekonomi melalui pembangunan prasarana dan sarana ekonomi — khususnya di wilayah terbelakang, pedesaan dan kawasan timur Indonesia– serta di sektor-sektor yang menangani sumber daya manusia. Alokasi anggaran itu juga mencerminkan upaya pembangunan yang selalu bertumpu pada Trilogi Pembangunan. Sektor-sektor lain yang tidak memperoleh dana besar, tidak berarti prioritasnya kurang. Perbedaannya disebabkan oleh kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan sektor-sektor yang memerlukan investasi fisik yang besar.

Sektor industri memperoleh anggaran pembangunan sebesar Rp 497 miliar. Proses industrialisasi memainkan peranan yang penting dalam membangun perekonomian nasional, yakni sebagai kekuatan pertumbuhan dan sekaligus peningkatan pendapatan yang lebih merata. Ini berarti sektor industri harus mampu tumbuh dan berkembang menjadi industri yang berdaya saing tinggi yang berpijak pada landasan struktur industri, teknologi dan ekonomi yang kuat pula. Bersamaan dengan pengembangan produk-produk industri unggulan yang berorientasi ekspor, secara terus-menerus dilaksanakan peningkatan kemampuan teknologi. Upaya itu dilakukan dengan memperkuat prasarana dan sarana lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan teknologi industri –terutama surnber daya manusianya –maupun melalui kernitraan riset antara dunia usaha dan lembaga-lembaga pemerintah.

Kegiatan di sektor inilebih banyak dilakukan oleh dunia usaha. Peran Pemerintah terutama adalah memberikan bimbingan dan pembinaan, serta menciptakan iklim berusaha yang sehat.

Sumbangan Pertanian Pada PDB Turun

Sektor pertanian dan kehutanan memperoleh anggaran sebesar Rp 1,1 triliun. Pembangunan pertanian tetap mempunyai peranan yang penting dan strategis. Dalam transformasi struktural ekonomi nasional, sumbangan sektor pertanian terhadap Produk Domestik Brute (PDB) memang menurun. Namun, sektor pertanian masih menjadi penyerap angkatan keija terbesar penghasil bahan pangan, penghasil devisa, serta pendukung proses industrialisasi, khususnya dalam penyediaan bahan baku dan bahan mentah. Karena itu pembangunan pertanian akan terus meningkat kegiatannya.

Pembangunan pertanian yang berorientasi agrobisnis dan agroindustri mendapat perhatian khusus, antara lain guna mendukung pangembangan ekonomi rakyat di pedesaan. Perhatian yang besar juga diarahkan pada pembangunan pertanian wilayah tertinggal, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan teknologi dan kelembagaan pertanian terutama pembinaan kelompok tani sebagai basis pengembangan koperasi pertanian di pedesaan. Pembangunan kehutanan akan diprioritaskan pada pelestarian fungsi hutan melalui pengembangan sistem manajemen hutan lestari, penganekaragaman pemanfaatan hutan dan hasil hutan serta peningkatan kemampuan dan peran serta usaha skala kecil dan menengah di bidang kehutanan. Perhatian khusus diberikan kepada pengusahaan hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan terutama melalui koperasi. Pembangunan pengairan diarahkan untuk mengembangkan dan mengelola sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat dan sektor-sektor yang memerlukan. Di samping itujuga untuk menjaga kesinambungan penyediaan air, melalui usaha penyelamatan tanah dan air, pengamanan dan pengendalian daya rusak air, serta pencegahan pencemaran air. Tidak diragukan lagi, pembangunan pengairan amat penting untuk pembukaan lahan baru bagi produksi pertanian dalam rangka melestarikan swasembada pangan. Dalam tahun anggaran yang akan datang akan dicetak 90.000 hektar sawah baru. Anggaran untuk membangun sektor pengairan berjumlah lebih dari Rp 2 triliun, meningkat cukup besar yaitu 21%. Sebagian terbesar atau sekitar 60% anggaran itu digunakan di daerah-daerah di luar Jawa.

Kita memahami, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan efisiensi dan produktivitas ekonomi nasional tidak dapat dipisahkan dari pemecahan masalah ketenagakerjaan. Sehubungan dengan itu, dengan dana pembangunan sekitar Rp 170 miliar akan diadakan kegiatan pelatihan untuk membentuk dan mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien dan efektif serta berjiwa wirausaha yang meliputi kegiatan pelatihan ketrampilan teknis, manajerial dan kewirausahaan. Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi dalam ekonomi nasional yang harus makin efisien dan berdaya saing tinggi memegang peranan yang penting. Anggaran yang disediakan sekitar Rp 534 miliar. Kegiatan di sektor ini sebagian besar dilakukan oleh dunia usaha. Peran Pegterintah terutama adalah untuk mendukung peningkatan efisiensi dan menghilangkan hambatan yang menjadi penghalang, terutama melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan seperti deregulasi dan  debirokratisasi. Namun, khusus untuk pengembangan koperasi dan pengusaha kecil, Pemerintah masih tetap hams mempelopori dan aktif membantu proses transformasinya dari usaha ekonomi tradisional yang lemah menjadi usaha ekonomi modern yang tangguh dan mandiri. Koperasi harus berkembang sebagai wadah perekonomian rakyat dan sokoguru perekonomian nasional yang andal. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Pemerintah akan mengajukan rancangan undang-undang mengenai pengembangan usaha kecil kepada Dewan yang terhormat. Anggaran yang cukup besar tetap perlu kita sediakan untuk pembangunan prasarana fisik, terutama jalan serta prasarana dan sarana transportasi lainnya. Pembangunan prasarana fisik membutuhkan dana yang besar, karena pertumbuhan ekonomi,pemerataan, stabilitas nasional serta perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional membutuhkan jaringan transportasi yang memadai dan menjamin kelancaran arus barang danjasa. Anggaran di sektor ini berjumlah Rp 5,9 triliun, yang sebagian besar adalah untuk pembangunan prasarana jalan. Pembangunan jalan diarahkan untuk membuka daerah-daerah yang terisolasi, membuka daerah-daerah perbatasan dan transmigrasi, serta mendukung pembangunan daerah-daerah yang mengalarni pertumbuhan pesat. Hampir 60% dari dana pembangunan prasarana j alan ini digunakan untuk pembangunan prasarana jalan di luar pulau Jawa. Propinsi di luar pulau Jawa yang memperoleh alokasi dana yang paling besar adalah Irian Jaya. Dalam tahun anggaran yang akan datang kita akan membangun lebih dari 1.100 kilometer jalan baru antara lain untuk melanjutkan pembangunan jalan lintas selatan Kalimantan , lintas barat Sulawesi, lintas Seram dan lintas Irian Jaya. Di bidang angkutan kereta api antara lain akan dibangun jalan kereta api baru sepanjang 20 kilometer pada lintas Citayam-Cibinong dan Medan-Gabion, serta akan dimulai pembangunan jalan ganda lintas Cikampek-Cirebon secara penuh. Untuk daerah-daerah di luar Jawa terutama di kawasan timur Indonesia, angkutan sungai, danau dan penyeberangan amat penting. Karena itu, antara lain, kita akan membangun dermaga-dennaga penyeberangan di Maluku, Irian Jaya, NTB dan NTI, serta dermaga-dermaga sungai di Kalimantan dan Irian Jaya. Selanjutnya, kita akan membangun pelabuhan peti kemas di Ujung Pandang dan Semarang, serta menambah sarana bantu navigasi terutama di selat Malaka dan selat Makasar. Anggaran subsektor transportasi udara terutama digunakan untuk menunjang pengembangan bandar udara perintis serta biaya operasi armada penerbangan perintis yang meningkat pesat. Selain itu, juga untuk pengadaan peralatan navigasi, antara lain untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dan penambahan fasilitas di 19 bandar udara yang berfungsi sebagai bandar udara internasional. Dalam pembangunan prasarana transportasi peran swasta akan terus didorong terutama untuk melayani kawasan yang cepat pertumbuhannya, yang memungkinkan swasta mengadakan investasi secara ekonornis. Dengan demikian, anggaran negara dapat lebih diarahkan untuk mengembangkan daerah baru dan wilayah yang terpencil dan terbelakang, sehingga pembangunan ekonomi dapat betjalan makin serempak dan merata di seluruh wilayah Tanah Air. Sektor pertambangan dan energi memperoleh dana pembangunan sebesar Rp 3,9 triliun. Anggaran yang paling besar adalah pada subsektor energi, meskipun subsektor pertambangan juga meningkat antara lain dalam rangka pembinaan pertambangan rakyat. Pembangunan energi lebih diarahkan kepada prasarana ketenaga listrikan dalam rangka pemerataan pemenuhan kebutuhan listrik di luar pulau Jawa dan desa-desa di seluruh Indonesia, serta peningkatan efisiensi penyediaan tenaga listrik. Listrik perdesaan akan bertambah dengan sekitar 3.400 desa, yang sebagian besar berada di luar pulau Jawa. Sementara itu, untuk meningkatkan efisiensi, akan dibangun sistem interkoneksi Sumatera serta mulai dilakukan persiapan interkoneksi Kalimantan dan interkoneksi Sulawesi. Kegiatan lainnya bernpa rehabilitasi dan perluasan jaringan transmisi dan distribusi gas yang tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara dan Jawa Timur.

Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi memperoleh anggaran sebesar Rp 1 triliun. Dibandingkan sebelumnya, maka peningkatannya cukup berarti. Pariwisata merupakan industri jasa yang menjadi tumpuan harapan kita di masa depan. Pada tahun ’94 yang lalu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara telah mencapai empat juta orang dan menghasilkan devisa hampir 4,7 miliar dolar Amerika. Pada tahun yang akan datang jumlah itu kita harapkan akan meningkat lebih besar lagi. Pada akhir REPELITA VI pariwisata diharapkan menjadi penghasil devisa utama selain migas, tekstil dan produk tekstil serta kayu lapis dan produk kayu olahan. Kegiatan kepariwisataan sebagian besar dilakukan oleh kalangan dunia usaha swasta. Pemerintah mendorong dengan menciptakan suasana yang mendukung dan menyediakan prasarana dasar yang dibutuhkan, seperti transportasi, telekomunikasi, listrik dan air bersih. Selanjutnya, jangkauan pelayanan pos dan giro akan terus diperluas terutama ke desa-desa yang termasuk desa tertinggal, antara lain dengan menambah jumlah Pos Keliling Desa. Kita antara lain akan membangun Kantor Pos Besar Bukittinggi dan Banjarmasin, serta modernisasi Kantor Pos Besar Surabaya dengan mekanisasi dan otomatisasi. Dalam tahun anggaran yang akan datang kita akan membangun hampir 900.000 satuan sambungan telepon baru. Kegiatan pembangunan telekomunikasi sebagian juga akan dilaksanakan oleh swasta dengan pola kerja sama operasi.

Empat Inpres

Anggaran pembangunan yang terbesar disediakan untuk sektor pembangunan daerah dan transmigrasi, yaitu Rp 6,1 triliun. Program-program pokok pembangunan daerah itu dilaksanakan melalui empat buah Inpres; yaitu Inpres Dati I, Inpres Dati II, Inpres Desa dan Inpres Desa Tertinggal. Inpres Dati I direncanakan sebesar hampir Rp 1,3 triliun. Pada Inpres Dati I ini ada dua tambahan yang cukup mendasar. Pertama mulai tahun anggaran 1995/96 kepada Dati I diberikan bantuan untuk mengoperasikan dan memelihara jaringan irigasi yang telah dibangun di daerah masing-masing yang menjadi tanggungjawab daerah. Jaringan irigasi itu meliputi areal seluas sekitar 5,9 juta hektar. Selanjutnya, disediakan bantuan untuk meningkatkan fungsi perencanaan dan pengawasan di daerah untuk memperkuat sumber daya manusia dan kelembagaan Bappeda tingkat I dan inspektorat wilayah propinsi. Selama ini bantuan yang telah diberikan baru terbatas untuk pemantauan proyek-proyek pembangunan di daerah yang bersangkutan. Untuk Inpres Dati II disediakan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun. Dasar pemberian bantuan tidak berubah, namun besar bantuan mengalami kenaikan karena jumlah penduduk Indonesia bertambah 3,1 juta jiwa. Inpres Dati IIjuga meningkat karena pembiayaan untuk rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas pada Inpres Sarana Kesehatan sebagian besar dipindahkan ke Dati I sehingga Pemerintah Daerah benar­ benar bertanggungjawab atas pengoperasian dan perawatan Puskesmas. Pada tahun anggaran yang sekarang, yang telah dialihkan terlebih dahulu adalah rehabilitasi sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah dari Inpres SD Inpres Dati II. Sama halnya dengan Inpres Dati I, maka dalam Inpres Dati II ada tambahan komponen baru, yaitu bantuan untuk meningkatkan kelembagaan perencanaan dan pengawasan di Dati II. Mengenai Inpres Desa, maka besar bantuan setiap desa tidak berubah karena baru saja dinaikkan tahun lalu. Namunjumlah dana yang disediakan meningkat, karena bertambahnya jumlah desa menjadi 64.367.

Yang terakhir adalah Inpres Desa Tertinggal (IDT), yang baru saja kita mulai pada tahun anggaran yang sedang berjalan ini. Karena merupakan program baru, pada awalnya memang terdapat masalah-masalah di lapangan termasuk beberapa penyimpangan. Namun , masalah-masalah itu telah segera diatasi oleh Pemerintah Daerah.

“Dari mimbar ini, saya sampaikan rasa hormat saya kepada para Camat dan Kepala Desa yang telah bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga IDT ini dapat mencapai tujuannya .Yang sudah bekerja dengan baik lanjutkanlah kerja Saudara­ saudara supaya lebih baik lagi. Yang membuat kekeliruan, supaya semua memperbaiki kekeliruannya. Dengan begitu marilah kita bertujuan mulia program IDT ini, yaitu membebaskan saudara-saudara kita yang belum beruntung dari perangkap kemiskinan,” ungkap Presiden.

Berkaitan dengan IDT, mulai tahun 1995/96 dibangun prasarana perdesaan berupa jalan desa, jembatan dan air bersih untuk menunjang peningkatan kegiatan ekonomi rakyat dan kesehatan masyarakat. Pembangunan prasarana perdesaan ini adalah untuk mengatasi masalah yang menjadi penyebab kemiskinan dan akan dilakukan melalui program-program sektoral dan regional secara terpadu. Dalarn tahun anggaran ini disediakan bantuan sebesar Rp 330 miliar untuk mernbantu sarana dan prasarana berupa jalan dan jembatan, air bersih sanitasi lingkungan. Program ini akan berlangsung selama beberapa tahun, yang akan menjangkau lebih dari 7.800 desa tertinggal. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa dilaksanakan dengan teknologi sederhana dan akan dilaksanakan langsung dimasyarakat dengan birnbingan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Dengan demikian tenaga kerja di desa, bahan baku yang ada di desa dan keahlian di desa akan dimanfaatkan sepenuh-penuhnya. Mengenai transmigrasi, maka pembangunannya dilaksanakan untuk memacu pertumbuhan daerah tertinggal melalui pola persediaan sumber daya manusia yang trampil dalam berbagai kegiatan seperti pertanian, pangan, perkebunan, pertambakan dan kehutanan. Kegiatannya berupa transmigrasi umum dan swakarsa berbantuan sejumlah 50.000 kepala keluarga. Di samping itu transmigrasi swakarsa mandiri sejumlah 27.000 kepala keluarga, baik yang berasal dari Jawa-Bali maupun dari daerah transmigrasi sendiri untuk memberi kesempatan kepada masyarat yang ingin pindah mengikuti keluarganya dan membuka kesempatan kepada peserta angkatan kerja antar daerah setelah selesai kontrak kerjanya. Untuk sektor lingkungan hidup dan tata ruang disediakan anggaran sekitar Rp 517 miliar. Kegiatan pelestarian lingkungan hidup terutama akan ditujukan untuk meningkatkan dan melanjutkan program kali bersih, pengendalian pencemaran dan kerusakan ekosistem kelautan, pengamanan daerah pantai dari kerusakan akibat abrasi air laut, rehabilitasi dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), serta memperkuat kemampuan kelembagaan lingkungan hidup di daerah dan pengembangan taman-taman nasional.

Tata Ruang

Pembangunan yang meningkat memerlukan laban yang lebih luas. Padahallahan itu terbatas. Itulah sebabnya timbul benturan kepentingan dalam penggunaan lahan ini. Karena itu, penting sekali penataan  ruang tmtuk menjamin pembangunan  yang berkelanjutan yang memanfaatkan ruang dengan efisien, termasuk untuk arahan lokasi investasi dan penyerasian pembangunan antar daerah dan antar sektor. Dalam menangani penataan ruang dan pertanahan akan selalu diperhatikan kelestarian lingkungan hidup, cukupnya laban pertanian yang subur dan kesempatan masyarakat miskin untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitamya. Lahan pertanian subur perlu dicegah jangan sampai digunakan untuk kegiatan luar pertanian. Upaya itu ditempuh melalui pembangunan pemukiman dan perumahan serta industri yang lebih hemat lahan,pemanfaatan kawasan-kawasan industri yang telah siap tetapi belum terisi sepenuhnya, dan pembangunan kawasan industri di pulau Jawa. Sektor yang paling utama dalam pembangunan sumber daya manusia yaitu sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pemuda dan olahraga. Sektor  ini  mendapat anggaran pembangunan hampir Rp 3,4 triliun. Salah satu program penting yang telah berlangsung sejak akhir REPELITA I adalah program Inpres SD. Dalam tahun anggaran yang akan datang, anggarannya tersedia sekitar Rp 498 miliar.

Kegiatannya diutamakan pada peningkatan mutu pendidikan, antara lain dengan pengadaan 60 juta buku atau dua kali lipat dibandingkan dengan yang sekarang. Pembangunan SD baru diprioritaskan pada pemukiman baru, seperti daerah transmigrasian daerah perumahan baru yang dibangun oleh Perumnas. Selain itu, mulai tahun ini bagi sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah akan disediakan bantuan untuk meningkatkan kegiatan pembinaan olahraga dan kepramukaan yaitu sebesar Rp 100.000 untuk setiap sekolah. Dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun antara lain akan dibangun gedung sekolah lanjutan tingkat pertama dan peningkatan mutu guru serta peningkatan mutu proses belajar mengajar. Selain itu akan ditingkatkan mutu pendidikan di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan. Khusus untuk pendidikan tinggi akan ditekankan pada pengembangan program studi sains, teknologi dan keteknikan dalam rangka mendukung proses industrialisasi. Di sektor keolahragaan akan dilanjutkan upaya-upaya untuk meningkatkan prestasi. Di sektor kependudukan dan keluarga sejahtera dilanjutkan kegiatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta penyempumaan sistem informasi kependudukan. Erat kaitannya dengan peningkatan kualitas kehidupan, maka pembangunan sektor kesejahteraan sosial, kesehatan dan peranan wanita, anak dan remaja tetap mendapat perhatian yang besar. Dana yang disediakan berjumlah Rp 1 triliun, yang sebagian terbesar adalah untuk subsektor kesehatan. Anggaran untuk pengadaan obat melalui Inpres Kesehatan dinaikkan guna mencukupi kebutuhan obat bagi masyarakat, terutama yang tidak mampu. Melalui Inpres Kesehatan juga akan ditingkatkan pelayanan kesehatan penduduk desa-desa yang terpencil dan tertinggal. Demikian pula disediakan anggaran untuk pelatihan, penempatan dan bantuan pemondokan serta peralatan bagi bidan desa, samping tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Anggaran untuk Inpres Kesehatan ini tersedia sekitar Rp 370 miliar. Kegiatan penting lainnya dalam pembangunan kesehatan adalah peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit, terutama di rumah sakit kabupaten, serta perbaikan gizi masyarakat terutama untuk menanggulangi kekurangan yodium. Anggaran untuk sektor peranan wanita, anak dan remaja akan mengalami peningkatan cukup besar. Kegiatannya terutama untuk menciptakan iklim budaya yang mendukung pengembangan peranan wanita dalam pembangunan. Disediakan pula anggaran untuk pendidikan anak dan remaja di luar sekolah, pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika. Pembangunan perumahan dan pemukiman sangatlah penting bagi kehidupan rakyat. Bersama dengan pangan dan sandang, papan adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap manusia.

90 Ribu Rumah

Anggaran pembangunan di sektor ini tersedia Rp 1,1 triliun. Penggunaannya antara lain untuk menyiapkan kawasan pemukiman siap bangtm serta menyediakan prasarana dan sarana dasar untuk pembangunan 90 ribu unit rumah sederhana dan rumah sangat sederhana. Kegiatan lainnya adalah peremajaan lingkungan pemukiman kota, perbaikan kampung, serta pemugaran perumahan dan pemukiman di desa-desa tertinggal. Di daerah perkotaan akan diadakan penyediaan air bersih bagi 3,4 juta penduduk dan prasarana kesehatan lingkungan pemukiman bagi 4,5 juta penduduk. Sedangkan di daerah perdesaan akan dibangun prasarana dan sarana dasar pemukirnan, yang meliputi lebih dari 2.100 desa. Dalam pada itu, anggaran untuk sektor agama disediakan sekitar Rp 183miliar. Kegiatannya antara lain adalah untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, di samping peningkatan mutu pendidikan di sekolah­ sekolah agama pada umumnya, termasuk pendidikan menengah atau madrasah aliyah dan pendidikan tinggi agama. Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi disediakan anggaran Rp 711 miliar lebih. Kita menyadari bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat penting untuk mempersiapkan bangsa Indonesia memasuki era tinggallandas dan era Kebangkitan Nasional Kedua. Kegiatannya antara lain meliputi penelitian di sembilan disiplin ilmu yang berpeluang unggul guna mempercepat laju pembangunan ,seperti bioteknologi, teknologi hasil pertanian danrancang bangun. Selain itujuga dirintis kegiatan riset unggulan kemitraan . Ini merupakan upaya mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam kegiatan riset sehingga dapat meningkatkan daya saing produk industri nasional. Dalam rangka pembangunan kelautan dilanjutkan kegiatan survei dan pemetaan laut untuk mendukung penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional. Untuk itu akan dilaksanakan pemetaan garis pangkal ,batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Kita juga akan membangun beberapa stasiun kelautan di Bitung, di Biak dan di Lombok. Dalam bidang kedirgantaraan akan ditingkatkan mutu dan pelayanan jasa penyediaan data penginderaan jauh dengan memanfaatkan stasiun bumi yang telah kita bangun. Selain itu, juga akan dikembangkan fasilitas pengolahan data satelit, pemotretan udara dan ditingkatkan penguasaan teknologi inventarisasi sumber daya alam. Di bidang kestatistikan, pada tahun anggaran 19957/96 kegiatan sensus ekonomi dan survei penduduk antar sensus akan mencapai puncaknya, sehingga di sini ada peningkatan anggaran yang cukup besar. Dalam rangka menunjang peningkatan efisiensi dan produktivitas penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, dikembangkan sistern informasi di berbagai sektor pembangunan. Pembangunan dan pembaharuan hukum mendapat perhatian besar dari kita semua. Bahkan dalam GBHN 93, huktun telah dijadikan bidang pembangunan yang berdiri sejajar dengan bidang-bidang lainnya. Kita menyadari betapa pentingnya peranan hukum sebagai rambu-rambu perjalanan membangun bangsa yang memberikan rasa aman, kepastian dan keadilan. Untuk itu,maka lembaga-lembaga hukum harus makin berfungsi dan aparatur pemerintahan serta rakyat harus makin tinggi kesadaran hukumnya. Anggaran pembangunan hukum direncanakan sebesar Rp 138 miliar lebih. Kita akan membangun dan merehabilitasi prasarana fisik badan-badan peradilan dan lembaga pemasyarakatan serta meningkatkan pelaksanaan program legislasi nasional secara terpadu .Juga akan dilakukan kegiatan-kegiatan peningkatan penerapan dan penegakan hukum, penyuluhan hukum, layanan dan bantuan hukum bagi masyarakat, pemantapan sistem peradilan serta peningkatan sumber daya manusia di bidang hukum. Dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dilakukan upaya yang terus­ menerus untuk meningkatkan mutu, efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur negara, program-program pendidikan dan pelatihan ditingkatkan cakupan dan mutunya. Anggaran  pembangunannya  disediakan Rp 664 miliar lebih. Pembangunan politik juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat melalui pendidikan politik yang makin meluas dan berkualitas, memantapkan etika moral dan budaya politik yang politik rakyat melalui pendidikan politik yang makin meluas dan berdasarkan PancasiIa, meningkatkan peran serta politik masyarakat dan mengembangkan suasana kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. GBHN ’93 mengamanatkan pula agar pemasyarakatan dan pembudayaan P4 terus ditingkatkan dan diperluas melalui pendidikan, penataran dan keteladanan serta upaya-upaya lainnya. Dalam rangka pembudayaan Pancasila akan disediakan anggaran yang lebih besar untuk penataran kembali P4 di tingkat pusat terutama untuk menatar calon penatar. Di dalamnya juga termasuk bantuan bagi pelaksanaan penataran di daerah, yaitu serupa materi bahan-bahan penataran. Seterusnya pembangunan penerangan, komunikasi dan media massa dilanjutkan untuk memperluas pemerataan informasi pembangunan dengan mengembangkan komunikasi timbal balik secara terbuka dan bertanggung jawab, memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas siaran radio dan televisi serta memantapkan sistem pers nasional yang sehat dan bertanggungjawab. Anggaran pembangunan untuk sektor politik, hubungan Juar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa disediakan sekitar Rp 152 miliar. Mengenai pertahanan keamanan, maka sesuai amanat GBHN ’93, pembangunannya diarahkan untuk mewujudkan daya pangkal yang tangguh berdasarkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Untuk itu, dilakukan penataan dan pengembangan kemampuan segenap komponen pertahanan keamanan negara sesuai perkembangan teknologi serta pemantapan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kesejahteraan prajurit. Dalam tahun anggaran yang akan datang disediakan anggaran pembangunan sebesar Rp 1,3 triliun. Anggaran itu meningkat cukup besar dibandingkan dengan yang sekarang. Sebagian dari peningkatan ini adalah untuk merehabilitasi asrama dan perumahan prajurit. Lima tahun lagi umat manusia akan memasuki abad baru, abad ke-21. Dunia kita sedang dalam suasana peralihan , memasuki zaman baru. Arus besar dunia sekarang adalah menuju masa depan yang lebih baik bagi kesejahteraan umat manusia.

“Ketika menyambut datangnya tahun baru 1995, lima hari yang lalu saya katakan bahwa dunia sedang mengalami perubahan besar dan mendasar, penuh dengan harapan baru dan tantangan baru. Harapan perdamaian sedang menggantikan ancaman peperangan, semangat kemitraan sedang menggantikan nafsu permusuhan, keadilan sedang menggantikan penindasan, pengertian sedang menggantikan kecurigaan, papar Soeharto.

Cari Bentuk Baru

Proses perubahan itu sedang mencari bentuknya yang baru. Kita memang sedang berada dalam masa peralihan dari suatu kurun waktu zaman ke kurun zaman berikutnya. Masa peralihan apapun juga selalu merupakan saat-saat yang menentukan. Kelemahan yang masih ada pada awal babak peralihan itu bukan saja mencerminkan kekurangan dari apa yang kita perbuat di masa lalu, akan tetapi juga akan menjadi beban yang harus kita pikul dalam babak berikutnya. Sebaliknya, keberhasilan­ keberhasilan yang telah kita capai bersama akan merupakan landasan yang kukuh untuk langkah kita berikutnya.

Salah satu ciri khas dari masa depan yang ada di hadapan mata sekarang ini adalah kecepatan perubahan dalam segala bidang, yang dimungkinkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam menyambut masa depan itu setiap bangsa perlu menyiapkan diri, mengadakan pembenahan, baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam, tatanan pemerintahan dan perekonomian harus bergeser dari tatanan yang terpusat ke arah tatanan yang lebih terdesentralisasi, agar terbuka luas prakarsa dan kreativitas masyarakat. Keluar, lalu lintas perdagangan dan jasa serta modal harus makin ditingkatkan dan dipermudah. Masa depan dunia yang lebih baik memang hanya bisa dibangun melalui pengembangan prakarsa dan kreativitas masyarakat, serta melalui kerja sama dan keterbukaan antar bangsa.

Bangsa kita adalah bagian menyeluruh dari dunia yang sedang berubah. Karenanya kita harus mengambil langkah-langkah besar untuk menyiapkan dirimasuk ke dalam zaman baru itu.Apabila kita tidak bersedia mengadakan penyesuaian , apabila kita terlambat saja, maka kita akan tertinggal dan makinjauh tertinggal di belakang. Kita bersyukur bahwa kita telah menyiapkan diri bertahun-tahun sebelum ini. Kita telah terus-menerus melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Kita telah mengambillangkah-langkah untuk makin menitik beratkan otonomi ke Daerah Tingkat II. Ke luar, kita selalu konsekuen melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. Di bidang perdagangan dunia kita telah meratiftkasi persetujuan GATT. Pertengahan bulan November tahun lalu kita bersama-sama anggota APEC lainnya mencanangkan Deklarasi Bogor. Kita harus siap memanfaatkan perdagangan dan investasi bebas negara industri maju selambat-lambatnya pada tahun 2010. Kita harus siap membuka diri sepenuhnya selambat-lambatnya pada tahun 2020. Keseluruhan proses penyesuaian ke dalam dan ke luar itu tetap kita lakukan dalam rangka filsafat negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar45. Kita tetap setia kepada cita-cita dan tujuan nasional,jiwa kerakyatan serta semangat persatuan, kesatuan dan kebersamaan, yang menjadi niat para pendahulu dan para pendiri negara kita. Yang kita sesuaikan adalah sarana dan wahananya. Itulah yang kita maksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka sejak sepuluh tahun yang lalu. Kita tidak akan mengubah falsafah atau ideologi negara. Kita juga tidak akan mengubah Undang­ Undang  Dasar45. Sistem perdagangan bebas di masa depan memerlukan dukungan sosial, yaitu masyarakat yang mengizinkan kompetisi sehat antar warganya. Dan juga, mempersiapkan dan membiasakan warganya itu untuk mampu bersaing secara sehat. Bersamaan dengan itu, organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi-organisasi kemasyarakatan perlu membekali anggotanya agar siap menghadapi tantangan masa depan ini.

Kita mempunyai pengalaman seperempat abad dalam membangun secara terencana. Kita memulai pembangunan nasional dahulu dalam kondisi yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Dewasa ini, walaupun masih jauh dari sempurna, kita sudah mempunyai kekuatan dalam berbagai bidang. Kekuatan itu, marilah kita daya gunakan secara terpadu untuk memanfaatkan peluang yang terbuka dan untuk menjawab tantangan yang dihadapkan kepada kita oleh zaman baru perekonomian dunia ini.

HUT KE-50

Delapan bulan lagi kita akan memperingati setengah abad usia Republik Indonesia. Peringatan kali ini harus lebih istimewa dari peringatan tahun-tahun yang lalu. Peringatan kali ini harus mewujudkan rasa syukur kita terhadap kemerdekaan sebagai berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Peringatan kali ini harus menambah kukuhnya akar kerakyatan dari Republik kita ini. Baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, kita harus menampilkan apa yang telah kita capai selama setengah abad ini. Kita juga perlu mempunyai gambaran, apa yang harus kita tangani di masa datang. Peranan rakyat harus ditampilkan dalam keseluruhan acara peringatan setengah abad kemerdekaan itu, karena memang rakyatlah pemilik kedaulatan negara kita ini. Tempat-tempat bersejarah dalam proses Proklamasi dan Petjuangan Kemerdekaan, serta tempat-tempat penting dari proyek­ proyek pembangunan nasional dan daerah. perlu kita meriahkan. Memasuki tahun kedua REPELITA VI, dalam suasana setengah abad Indonesia Merdeka, marilah kita segarkan kembali semangat baru dalam tubuh kita sebagai bangsa.

Sumber:BUSINESS  NEWS  (06/0 I/1995)

______________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 21-42.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.