Agu 302017
 

DARI SIDANG KABINET PARIPURNA:

PRESIDEN GARISKAN PETUNJUK EFISIENSI DAN PENGAWASAN

 

 

Presiden Soeharto menginstruksikan agar gedung-gedung kantor pemerintah yang belum dimulai pembangunannya, ditunda pelaksanaannya. Sementara itu kegiatan pengawasan supaya lebih ditingkatkan lagi, lebih-lebih di bidang proyek pembangunan dan bidang lainnya yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Misalnya pemberian berbagai perizinan usaha, pertanahan, bangunan, tender, dan sebagainya.

Instruksi yang disampaikan Kepala Negara dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung sekitar tiga setengah jam hari Rabu di Gedung Sekretariat Kabinet mengingat tahun anggaran 1988/89 nanti atau tahun terakhir Repelita IV, masih merupakan tahun sulit dan berat. Untuk itu diperlukan kewaspadaan dan keprihatinan, disertai keterpaduan dan kesatuan sikap dan langkah.

Sidang yang merupakan tradisi setiap menjelang penutupan tahun tersebut, tidak hanya dihadiri para menteri seperti dalam sidang kabinet bulanan, tetapi juga oleh semua pimpinan lembaga tinggi negara dan pejabat eselon I semua departemen dan instansi pemerintah.

Menpen Harmoko yang menjelaskan hasil sidang mengatakan, sidang membahas secara khusus Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 1988/1989.

Berbagai petunjuk secara terinci telah diberikan Kepala Negara agar pelaksanaan anggaran yang masih dalam tahun sulit itu dapat berjalan sebaik-baiknya dan membuahkan berbagai hasil maksimal.

Dipertajam Prioritasnya

Di bidang penerimaan, kata Harmoko, Kepala Negara memberi petunjuk agar diusahakan sekuat tenaga supaya penerimaan dari sektor nonmigas yang disasarkan, dapat tercapai. Malah kalau mungkin diperbesar lagi. Untuk itu semua departemen diminta membantu memperlancar pungutan pajak dan sebagainya.

Tetapi Menpen tidak menjelaskan gambaran angka-angkanya dengan alasan segala sesuatu mengenai RAPBN 1988/89 baru akan disampaikan Presiden ke sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 5 Januari 1988.

Di bidang pengeluaran pembangunan, Presiden secara khusus minta supaya dana pembangunan benar-benar digunakan untuk kegiatan yang sangat dipertajam prioritasnya. Antara lain secara khusus diminta agar pemeliharaan dan biaya operasi proyek-proyek yang telah selesai dibangun benar-benar diperhatikan. Khususnya jalan-jalan, jembatan, bendungan dan irigasi, rel-rel kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, serta berbagai prasarana telekomunikasi dan listrik.

Pemeliharaan itu sangat penting, sebab kalau tidak maka berbagai sarana dan prasarana yang telah dibangun dengan biaya tidak sedikit akan rusak, tidak berfungsi lagi. Jika ini terjadi, berarti kegiatan ekonomi nasional mengalami hambatan atau kesulitan besar.

Kecuali gedung kantor pemerintah yang belum dibangun supaya ditunda pelaksanaannya, Presiden secara khusus memberi petunjuk agar dana Inpres benar­benar sampai ke daerah tujuan tanpa dikurangi sedikit pun jumlahnya, dan benar-benar di manfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu kredit ekspor dan bantuan luar negeri tetap diutamakan yang bersyarat lunak. Sedang penggunaan kredit ekspor harus dilakukan secara selektif dan hati-hati, karena kalau tidak akan menjadi beban berat dalam neraca pembayaran luar negeri nasional di masa mendatang.

Terus Diteliti

Khusus mengenai peningkatan penerimaan devisa, Kepala Negara menandaskan perlunya perhatian lebih besar pada peningkatan ekspor nonmigas dan peningkatan pariwisata. Semua pihak supaya membantu sepenuhnya. Untuk itu supaya ditingkatkan koordinasi antar departemen dan instansi lain. Segala hambatan yang masih ada harus segera diatasi.

Menurut Presiden, hendaknya terus diteliti langkah-langkah yang masih perlu untuk melanjutkan debirokratisasi dan deregulasi, yang sekarang telah menunjukkan hasilnya.

Secara khusus Kepala Negara minta supaya ditingkatkan usaha ekspor nonmigas dengan Eropa Timur, dan supaya didorong perdagangan langsung dengan RRC yang dapat memberikan manfaat bagi Indonesia.

Di bidang pariwisata, Kepala Negara minta supaya semua pihak membantu sepenuhnya peningkatan kegiatan kepariwisataan. Perkembangan kepariwisataan di tanah air dewasa ini dinilai sangat membesarkan hati, karena Selasa sore turis asing yang kesatu juta dalam tahun 1987 ini tiba di Jakarta.

Swasta dan Pengawasan

Di bidang peningkatan kegiatan ekonomi swasta, Presiden memberi petunjuk agar usaha merangsang kegiatan ekonomi dan pembangunan oleh swasta terus dilakukan, untuk mendorong lagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam rangka ini perlu dilanjutkan usaha penyederhanaan prosedur perizinan, menghilangkan pungutan yang memberatkan dunia usaha, memperlancar pemberian kredit kepada bidang yang mendorong ekspor nonmigas, serta menciptakan lapangan kerja.

Di bidang pengawasan, Presiden secara khusus minta perhatian para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, agar meningkatkan pengawasan di lingkungan masing-masing.

Pengawasan fungsional seperti yang dilakukan inspektorat jenderal dan aparaturnya, supaya ditingkatkan. Atasan langsung, juga supaya mengadakan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Karena berada dalam suasana Hari Raya Natal dan Tahun Baru, maka Sidang Kabinet Paripurna kemarin ditandai pula dengan acara saling bersalaman, mohon maaf lahir batin. (RA)

 

 

Jakarta, Kompas

Sumber : KOMPAS (31/12/1987)

 

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 330-332.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: