RUDINI TIDAK BISA SEBUT SIAPA YANG DIMAKSUDKAN PAK HARTO

RUDINI TIDAK BISA SEBUT SIAPA YANG DIMAKSUDKAN PAK HARTO[1]

 

Jakarta, Merdeka

Pernyataan Presiden Soeharto bahwa para bekas pejabat baik sipil maupun militer yang bersuara tidak konsisten akan digulung oleh perjalanan yang lain, menarik perhatian khusus bekas Mendagri Rudini.

“Kalau suatu permasalahan sudah diangkat oleh Presiden, ini mesti ada yang dinilai ekstrim. Itu artinya, dapat mempengaruhi kehidupan kita yang sekarang.” ujar Rudini dalam percakapan dengan Merdeka kemarin.

Rudini mengatakan tidak bisa menunjuk secara kongkrit apa dan siapa bekas pejabat yang bersuara tidak konsisten sebagaimana dikatakan Presiden,

“Kalau mau diteliti ya cari pernyataan dari siapapun yang ingin mengubah Pancasila dan mengubah UUD 45.” ujarnya.

Presiden Soeharto menyampaikan soal bekas pejabat yang tidak konsisten itu ketika menerima pengurus Generasi Muda MKGR, di Bina Graha, Rabu.

Di hadapan Kepala Negara, kader GM MKGR mengaku prihatin atas ulah sejumlah mantan pejabat yang bersikap dan bersuara lain dibanding ketika mereka menduduki jabatan di birokrasi dan militer.

“Kami sebagai generasi muda terheran-­heran ada yang seperti itu.” kata Tantyo Sudharmono, ketua umum organisasi ini.

Menanggapi keprihatinan itu, Pak Harto menyatakan, orang-orang itu memang tidak konsisten terhadap tekad Orde Baru yang berupaya mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orang-orang itu tak perlu terlalu dikhawatirkan karena hanya kelompok kecil yang suatu saat pasti akan tergulung oleh perjalanan dari yang lain.

Menurut Rudini, meski pernyataan itu tidak disampaikan langsung oleh Presiden kepada masyarakat umum, tapi pernyataan tersebut pasti sudah dipertimbangkan secara luas dan teliti.

“Kalau (seseorang) dinyatakan tidak konsekuen dengan cita-cita Orde Baru dan tidak lagi konsisten mendukung dan melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen, berarti (orang itu) telah menggunakan cara-cara yang menyimpang.” kata Rudini yang kini memimpin LPSI (Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia).

Selama ini kan banyak pernyataan yang disampaikan dengan cara-cara resmi? Kalau forum-forum resmi, tentunya cara dan tempatnya tidak salah. Tapi apa yang dinyatakan itu? Apakah yang dinyatakan itu termasuk yang dinilai oleh Presiden tidak konsisten melaksanakan cita-cita Orde Baru?

Misalnya, soal konsensus nasional, kan ada penyataan yang mengatakan harus diubah. Sebetulnya harus didalami dulu konsensus nasional itu apa. Untuk mendalami, informasinya harus dari yang tahu persis asalmulanya konsensus nasional itu bagaimana. Diantaranya, Pak Harto sendiri. Atau tokoh-tokoh yang waktu itu ikut memusyawarahkannya. Saya sering baca bahwa konsensus nasional harus diganti, menurut saya konsensus nasional sudah dijabarkan menjadi UU. Kalau sudah UU­nya, perjuangannya harus melalui jalur legislative Bagaimana cara kita mdihat mana yang tidak konsisten?

Nah itulah, makanya kita harus menditi karena inipenyataan seorang Presiden, tentunya tidak sembarangan walaupun tidak langsung yaitu lewat saudara Tantyo. Kalau perlu ditanyai mereka, apa tergambar kriteria-kriteria.

Di masa lalu saya katakan bahwa di seminar banyak yang mengatakan agar format politik diubah, agar bisa didirikan partai baru. Kalau kita mau mengubah suatu hal, yang sudah berjalan puluhan tahun dan telah memelihara stabilitas politik, itu mbok didalami dulu apakah itu betul-betul sudah tidak cocok. Jangan seperti peribahasa, seperti keledai terantuk pada batu yang sama.

Anda banyak menyinggung mengenai konsensus nasional, apakah persoalan itu yang dimaksudkan Pak Harto dalam pernyataannya?

Tahun-tahun terakhir ini memang banyak yang menyinggung mengenai hal itu. Arahnya, saya pernah baca, bahwa menganggap sistem dua partai dan satu Golkar sudah tidak cocok, padahal itu kan sumbernya konsensus nasional. Ada yang usul ingin membuat partai baru, berartikan memperbanyak orsospol. Ini harus diwaspadai, jangan membuat kesalahan seperti masa lalu.

Saya kira yang dimaksud Bapak Presiden ya diantaranya ya itu. Apakah yang dimaksudkan Pak Harto itu juga termasuk bekas pejabat yang bersikap kritis?

Ha…ha… Kritis itu kan ada bermacam-macam. Kalau ini yang ditunjuk yaitu kritis yang dinilai sudah tidak mendukung cita-cita Orba. Jadi kebetulan, memang kan nampak tokoh-tokoh yang dulu menjabat lalu membuat pernyataan-pernyataan. Saya kan juga pernah menjabat, saya juga sering buat pernyataan-pernyataan. Jadi silakan menilai ini apakah pernah membuat pernyataan yang tidak konsisten.

Menurut anda bagaimana? Kalau saya, selalu saya katakan sebelum mengubah sesuatu yang sudah mantap, ditditi dulu apakah ini sudah betul-betul dijalankan secara maksimal, misalnya dua parpol dan Golkar ada yang menilai kurang menyalurkan aspirasi rakyat. Kurang itu kan bukan berarti mungubah format, mungkin pelaksana­pelaksana itu kurang berkomunikasi dengan rakyat. Pertanyaannya, apa format ini sudah diberdayakan secara maksimal.

Apa anda melihat banyak terjadi post power syndrome?

Itu sebetulnya kan ada pejabat yang dihormati, apa-apa diurusi, tahu-tahu sudah tidak apa-apa. Kalau saya dulu mau pergi dibelikan tiket. Sekarang mau ke Bandung saja, harus antri di loket meski saya masih dihargai satpam-satpam. Yang saya lihat cuman itu.

Apa karena selama menjabat tertekan tidak bisa menyampaikan aspirasinya?

Kalau soal itu, begitu tidak jabat, kritiknya tidak perlu langsung menyimpang dari cita-cita Orba. Kritik membangun kan bisa. Misalnya menteri yaitu pembantu Presiden, segala sesuatunya harus loyal kepada putusan Presiden, mungkin ada gagasan yang tidak disetujui Presiden, ya harus diterima. Kalau tidak diterima jangan jadi menteri.

Presiden juga mengatakan nantinya mereka tergulung sendiri, maksudnya bagaimana? Menurut saya, kalau yang disuarakan itu tidak menyuarakan aspirasi orang banyak, tentunya pada akhirnya mereka tidak akan digubris. Tergulung itu hilang begitu saja, tidak ada yang menanggapi atau tidak ada yang mengikuti.

Tapi para bekas pejabat tinggi kan mengenal baik Pak Harto?

Iya memang. Makanya kita tidak tahu yang dimaksudkan siapa, kita tidak usah cari tahu itu siapa. Itu juga kan atas pertanyaan GM MKGR. Ditelusuri saja pernyataan-pernyataan selama ini yang nadanya sesuai dengan penilaian Presiden. Tapi saya kira Presiden mengajak rakyat banyak ini waspada terhadap pernyataan tokoh­tokoh, jangan langsung terkesima, yang akhirnya menyimpang dari cita-cita.

Jadi, masyarakat perlu hati-hati mengartikan pernyataan-pernyataan yang muncul, misalnya mengecek ke sumber yang kompeten?

Iya. Satu-satunya jalan, kalau ada tokoh berbicara misalnya soal consensus nasional, yang dengar itu juga yang tidak tahu asal-usulnya. Konsensus nasional itu terjadi, saya itu mayor yang tidak mengerti apa-apa di Jawa Tengah. Nah sekarang dengar, harusnya mendalami, apa sih konsensus nasional itu. Kalau ingin lebih teliti, tanyakan kepada yang tahu betul, selagi masih hidup. Selain Pak Harto kan ada tokoh-­tokoh lainnya yang juga hadir.

Sumber : MERDEKA (13/09/1996)

______________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 89-92.

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: