Feb 222018
 

RIWAYAT TANDA PENGHARGAAN PBB BIDANG KEPENDUDUKAN

 

 

Jakarta, Pelita

Tanda penghargaan yang diberikan kepada Presiden Soeharto berupa “The United Nations Population Award” itu bermula lahir dari sebuah resolusi yang diterima dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 17 Desember 1981 lalu.

Dalam sidang itu dijelaskan, bahwa penghargaan tersebut dapat diberikan kepada perorangan atau beberapa perorangan, lembaga atau beberapa lembaga. Atau suatu kombinasi dari perorangan dan lembaga yang berpartisipasi sangat menonjol dalam meningkatkan kesadaran di bidang kependudukan atau sangat menonjol dalam memecahkan masalah kependudukan.

Para calon penerima penghargaan itu dipilih oleh suatu panitia khusus yang dibentuk untuk keperluan itu, yang terdiri dari 10 wakil-wakil dari negara anggota PBB. Kesepuluh wakil-wakil tersebut dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) untuk masa tiga tahun yaitu mulai tahun 1986-1988.

 

Mereka yang Menerima

Sebelum Presiden Soeharto, tahun 1983 Perdana Menteri India Ny. Indira Gandhi dan Qian Xinzhong dari Republik Rakyat Cina sebagai penerima pertama.

Kemudian tahun 1984, yang menerima adalah Prof. Carmen A. Miro dari Panama dan Prof. Sheldon J. Segal dari Amerika Serikat sebagai penerima yang kedua dan disusul lembaga keluarga berencana “International Planned Parenthood Federation” atau IPPF dari London Inggeris tahun 1985. Sementara itu, National Population Council atau Dewan Kependudukan Nasional dari Mexico sebagai penerima yang keempat pada tahun 1986.

Presiden Hussain Muhammad Ershad dari Bangladesh dan The Nation Family Planning and Population Office dari Tunisia sebagai Penerima yang kelima pada tahun 1987.

 

Prestasi

Mereka yang menerima penghargaan itu dinilai dari segi prestasi mereka di bidang kependudukan. Presiden Bangladesh Hussain Muhammad Ershad memulai kampanye menganjurkan ber-KB di kalangan tentara ketika Ershad masih menjadi Kepala Staf Angkatan Darat.

Ketika menjadi Presiden tahun 1982. Ershad memberikan prioritas terhadap program KB, sehingga rakyat Bangladesh yang menjadi akseptor meningkat dari 18,6% tahun 1981 menjadi 29,6% dari Pasangan Usia Subur pada tahun 1985.

Sedangkan Lembaga Kependudukan dan KB dari Tunisia dianggap berjasa dalam bidang keluarga berencana di daratan Afrika dan negara-negara berkembang lainnya. Lembaga tersebut merupakan paling tua dalam program KB dan berhasil menjaring akseptor sebanyak 40% dari jumlah pasangan usia subur.

 

Cara Usulan

Mereka yang akan memperoleh hadiah penghargaan itu sebelumnya harus diusulkan oleh pemerintah yang menjadi anggota PBB, atau atas usulan yang diajukan oleh Organisasi Kependudukan Antar Pemerintah, atau diajukan oleh organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kependudukan.

Para Guru Besar dari Universitas yang bergerak khusus di bidang kependudukan dibolehkan juga untuk mengusulkan siapa saja yang berhak menerima tanda penghargaan tersebut.

Setiap pihak yang mengusulkan tidak boleh lebih dari seorang calon atau satu calon organisasi yang berhak menerima penghargaan.

Tanda penghargaan PBB itu berupa sebuah medali emas, selembar sertifikat (diploma) dan sejumlah uang. Kesepuluh anggota Komite Penghargaan Kependudukan PBB atau Committee of the United Nations Population Award itu terdiri dari negara­ negara Burundi, Colombia, Ekuador, Jepang, Mexico, Pakistan, Spanyol, Sudan, Tunisia dan Yugoslavia.

 

 

Sumber : PELITA (08/06/1989)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 859-861.

 

 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: