PRESIDEN : TINDAK PERUSAHAAN BESAR YANG BELUM KENDALIKAN PENCEMARAN

PRESIDEN : TINDAK PERUSAHAAN BESAR YANG BELUM KENDALIKAN PENCEMARAN[1]

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto menekankan untuk menindak tegas seluruh perusahaan besar yang hingga saat ini masih menunda pelaksanaan pengendalian pencemaran. Dengan alasan, pemerintah telah memberi waktu cukup panjang, sehingga tidak ada lagi alasan perusahaan tersebut menunda.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja mengatakan hal itu kepada wartawan usai bertemu Presiden Soeharto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (22/9).

Kepada Kepala Negara, Sarwono melaporkan persiapan Konferensi PBB tentang Konvensi Keanekaragaman Hayati yang akan dihadiri 100 negara, dengan sekitar 80 menteri, mulai tanggal14 November.Dikatakan,Presiden setuju membuka pertemuan tingkat menteri, sekaligus menyetujui tema pertemuan, yaitu Biodiversity for Equitable Welfare of All People (keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan yang merata bagi semua umat manusia).

Penekanan Presiden tentang upaya pengendalian pencemaran itu diberikan setelah mendapat laporan tentang masalah kinelja industri dalam pengendalian pencemaran.

“Presiden mencermati sekali berbagai laporan yang kami berikan, dan beliau sudah sangat yakin, bahwa pemerintah sudah memberi waktu, fasilitas, bimbingan, maupun teguran kepada perusahaan-perusahaan untuk mengendalikan pencemaran secara baik.” kata Sarwono.

Karena itu, Presiden menyarankan untuk menindak tegas dan mengumurnkan perusahaan besar yang tidak mempunyai alasan untuk menunda pengendalian pencemaran, namun masih tetap menunda upaya pengendalian tersebut.

“Perusahaan yang kelakuannya tidak memadai itu harus ditindak tegas. Dan beliau (Presiden) menyatakan, kalau sudah diberikan kesempatan yang cukup panjang, jangan ragu-ragu untuk bertindak.” kata Sarwono.

Sarwono mengatakan, hal itu akan dilaksanakan melalui program yang dinamakan Proper Prokasih (Program Penilaian Peringkat Perusahaan-Program Kali Bersih). Bulan Desember nanti, pihaknya telah siap dengan seluruh laporan lengkap, termasuk sekitar enam perusahaan yang termasuk belum melaksanakan pengendalian pencemaran. Dikatakan, data tentang perusahaan terburuk tersebut akan digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menyeret ke pengadilan.

Menurut menteri, tingkat kepatuhan pabrik prioritas di sekitar Prokasih mencapai 36 persen patuh, 61 persen belum sanggup patuh karena ada kendala manajemen, dan tiga persen menolak patuh.

“Ini di Prokasih dan hanya pabrik prioritas. Kita bicara tentang 187 pabrik yang paling gede. Desember nanti, persentasenya bisa saja berubah.” jelasnya.                                                                              

Menurut Sarwono, hal itu terjadi karena sistem pengawasan melekat (waskat) belum berjalan. Diperkirakan, bulan Desember nanti jumlah persentase perusahaan yang patuh akan meningkat.

Sumber : KOMPAS (23/09/1995)

___________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 640-641.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: