Jun 282018
 

PRESIDEN SOEHARTO TIBA DI TANAH AIR: KRITERIA DK PBB PERLU DIRUMUSKAN KEMBALI[1]

Jakarta,  Merdeka

Kriteria keanggotaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DKPBB) kini sudah saatnya untuk dirumuskan kembali, sebab kriteria yang sekarang ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan situasi, kondisi dan perkembangan jaman.

Penegasan itu dikemukakan Presiden Soeharto kepada wartawan di atas pesawat terbang dalam perjalanan dari Tokyo ke Jakarta, Selasa, setelah Kepala Negara dan rombongan melakukan perjalanan selama 10 hari ke Amerika Serikat dan Jepang.

Dikatakan, anggota DK PBB sekarang bedumlah 15 negara, yaitu lima anggota tetap yang mempunyai hak veto, 10 anggota tidak tetap. Kelima anggota tetap yang mempunyai hak veto itu adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia dan RRC.

Keanggotaan DK PBB disusun 47 tahun lalu, yaitu pada saat berakhirnya Perang Dunia II. Sedangkan keanggotaan-keanggotaan  ini, khususnya anggota tetap, ketika itu adalah wewenang penuh dari negara-negara yang dinilai menang perang.

Dibentuknya DK PBB tersebut, menurut Presiden, adalah dengan tujuan untuk menghindari tidak teljadinya Perang Dunia III. Dan itu memang tidak teljadi, tetapi yang ada dalam perkembangannya adalah perang dingin, berupa perlombaan senjata antara kekuatan besar, dan itupun sebenamya cukup membahayakan dunia.

Sekarang, menurut Presiden kriteria seperti tadi tentu saja tidak sesuai lagi, karena jaman sudah berubah, yaitu kepentingan dunia tidak lagi hanya soal perang akan tetapi beralih pada pembangunan ekonomi untuk kemakmuran umat manusia.

Sehubungan dengan ini keanggotaan DK PBB, khususnya untuk anggota tetap juga harus dirubah, dengan memasukkan negara-negara yang unggul dalam bidang pembangunan, di samping negara-negara yang mempunyai potensi penduduk yang cukup besar, serta mewakili kawasan-kawasan.

Presiden berpendapat, untuk masa sekarang anggota tetap PBB itu minimal 11 negara. Yaitu, di samping lima anggota tetap yang sudah ada, ditambah lagi dua negara yang dulunya kalah perang tetapi sekarang unggul dalam pembangunan, yaitu Jepang dan Jerman.

Itupun tentunya belurn adil, sebab masih ada negara yang mempunyai potensi jumlah penduduk yang besar, lebih dari 175 juta dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembangunan, yaitu ada dua, India dan Indonesia.

Di samping itu, untuk lebih adillagi perlu juga ada negara yang menjadi anggota tetap DK PBB dari Amerika Latin dan dari Afrika. Dengan demikian, keanggotaan DKPBB menjadi adil. Sehubungan dengan itu, kata Kepala Negara, Gerakan Non Blok yang kini dipimpin Indonesia ingin membuat rumusan mengenai kriteria keanggotaan DK PBB yang dapat diterima oleh semua negara, selain itu kriteria yang adil yang bisa diterima dengan akal sehat, serta sesuai dengan perkembangan jaman.

 

Voting

Presiden mengemukakan, sebenarnya bilamana Sidang Umum PBB akan mengambil keputusan, negara-negara berkembang bisa memperoleh suara terbanyak. Sebab bisa dihitung anggota Gerakan Non Blok sendiri kini jumlahnya 108 negara, ditambah 22 negara dari Kelompok 77 yang tidak masuk GNB.

Sementara anggota PBB sendiri seluruhnya 179 negara, setelah dicoretnya Yugoslavia dari keanggotaan.

“Karena itu kalau dua pertiga saja negara berkembang yang berjumlah 130 negara itu melakukan voting di PBB, maka tetap akan menang,” katanya.

Tetapi setiap keputusan di Sidang Umum PBB itu terhalang oleh negara-negara yang mempunyai hak veto. Sebab itu, GNB menilai sangat mendesak PBB melakukan perubahan dalam keorganisasiannya. “Restrukturisasi PBB itu harus segera dilakukan,” katanya lagi.

Presiden mengatakan, Indonesia sebagai Ketua GNB akan terus berusaha untuk mewujudkan restrukturisasi PBB tersebut, antara lain akan membuat tim yang terdiri dari kelompok tingkat tinggi yang dibantu oleh kelompok ahli yang akan ditugaskan.

Tim tersebut, katanya, nantinya akan merumuskan, memikirkan dan menyarankan sedemikian rupa, sehingga organisasi PBB dapat ditata, agar menjadi badan dunia yang tertinggi, lebih efektif dan demokratis.

Untuk terwujudnya penataan organisasi PBB ini, menurut Presiden, tentunya harus bekerjasama dengan Sekjen PBB. Sedangkan untuk merumuskan kriteria DK PBB, Gerakan Non Blok akan mengadakan pendekatan dengan anggota GNB sendiri yang duduk dalam anggota DK PBB.

Duta Keliling

Kepada wartawan, pada kesempatan itu Presiden Soeharto juga menjelaskan secara rinci hasil kunjungannya baik ke New York maupun kunjungannya ke Jepang. Di New York, Presiden Soeharto sebagai Ketua GNB telah menyampaikan pidato yang intinya menyampaikan hasil KTT GNB di Jakarta 1-6 September lalu.

Sementara kunjungannya ke Jepang katanya, tidak lain dalam upaya peningkatan kerjasama kedua negara, dan membahas kemungkinan-kemungkinan baru untuk kelanjutan pembangunan.

Presiden mengatakan, makna dari kunjungannya ke New York itu, terutama dirasakan bahwa keragu-raguan dari sementara negara terhadap keberhasilan serta relevansi GNB telah terhapus. Bukan saja anggota GNB sendiri, katanya, tetapi negara-negara di luar GNB juga memandang bahwa gerakan ini masih relevan terutama dalam mewujudkan kerjasama Selatan-Selatan, di samping merintis terjalinnya dialog Utara-Selatan.

“Untuk mewujudkan keputusan KTT GNB ke-10 di Jakarta ini, Indonesia sebagai Ketua GNB untuk tiga tahun mendatang tentunya harus bekerja keras,” katanya.

Sebab itu, menurut Presiden, untuk pelaksanaannya Pemerintah bermaksud membentuk tim teknis yang terdiri daripara ahli untuk merumuskan dan melaksanakan apa saja yang harus dilakukan dalam kerjasama, antara negara-negara anggota GNB tersebut. Tim tersebut, katanya, akan diketuai oleh Prof. Widjojo Nitisastro.

Sementara untuk tugas-tugas ke luar, juga akan diangkat Duta-Duta Keliling. Di antaranya, Nana Sutresna akan diangkat sebagai koordinator dari Dubes Keliling itu. Sedangkan anggotanya terdiri dari Sayidiman untuk Afrika, Achmad Tahir untuk Eropa, Alamsyah Ratuperwiranegara untuk Asia dan Hasnan Habib untuk kawasan Amerika Latin.

Calonkan Diri

Sementara itu dari New York dilaporkan, Indonesia telah memberitahu rekan rekannya se-ASEAN tentang niatnya mencalonkan diri menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan DK PBB tahun 1995-96 pada pertemuan para menteri luar negeri Asean di New York, Senin.

Menteri Luar Negeri Ali Alatas menjelaskan diNew York, Senin, bahwa ia juga telah memberitahukan rekan-rekannya. Menlu ASEAN rencananya bersama Menlu Roland Dumas selaku ketua bersama Konferensi Paris tentang Kamboja menjajaki prakarsa untuk membantu mengatasi jalan buntu pelaksanaan persetujuan Paris di Kamboja.

Selain itu, Indonesia memberitahukan niatnya mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Ecosoc) untuk tahun 1994-96, dan anggota komisi hak-hak asasi manusia tahun 1994-96.

Indonesia telah pula menyampaikan rencana itu kepada kelompok Asia di PBB. Kecuali keanggotaan tetap Dewan Keamanan, anggota tidak tetap Dewan Keamanan dan anggota badan-badan yang lain dan komisi PBB dibagi-bagi menurut kawasan geografi.

Indonesia pernah sekali menjadi anggota Dewan Keamanan PBB untuk tahun 1973-74, dan 1989-91, sekali anggota komisi hak-hak asasi manusia 1991-93.

Negara-negara Asean menyatakan mendukung rencana Indonesia itu. Seluruh anggota Asean juga menyatakan dukungannya terhadap rencana Filipina mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Pengawas Keuangan PBB dan anggota Komisi Kepegawaian PBB.

Karena lima anggota Asean sudah jadi anggota Gerakan Non Blok dan Thailand sudah pula menjadi peninjau GNB, dia mengatakan merasa perlu memberitahukan tentang rencana Konferensi Menlu GNB di PBB Rabu dan masalah-masalah yang akan dibahas. Para Menlu ASEAN dalam pertemuan yang dipimpin Menlu Singapura Wong Kang Seng itu memutuskan membentuk sebuah kelompok kena kecil tingkat wakil tetap pada PBB untuk mempelajari “Agenda Perdamaian” yang dibuat Sekjen PBB Boutros Boutors-Ghali.

Agenda itu, yang dibuat Ghali atas permintaan sidang tingkat tinggi Dewan Keamanan Januari lalu, dimaksudkan untuk memajukan perdamaian dunia lewat diplomasi preventif, pemeliharaan perdamaian, dan pembentukan perdamaian.

Kelompok kerja ASEAN itu diharapkan menyusun saran-saran sumbangan Asean bagi pelaksanaan gagasan Sekjen itu

Sumber: MERDEKA (30/09/1992)

______________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIV (1992), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 449-452.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: