PRESIDEN SOEHARTO : TENTANG DEMOKRASI HARUS BERANI AMBIL KEPUTUSAN TERPAHIT

PRESIDEN SOEHARTO : TENTANG DEMOKRASI HARUS BERANI AMBIL KEPUTUSAN TERPAHIT[1]

 

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto mengemukakan, intisari dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia adalah bahwa negara nasional yang demokratis harus berani mengambil keputusan yang paling pahit untuk mencabut hak demokrasi dari kekuatan politik, yang jelas-jelas ingin menyalahgunakan demokrasi untuk menghancurkan negara nasional dan demokrasi itu sendiri.

”Sudah barang tentu pencabutan hak demokratis yang hendak disalahgunakan itu tidak boleh dilakukan dengan semena-mena. Semuanya harus dilakukan dengan landasan konstitusional dan hukum yang kuat, yang nyata-nyata didukung oleh kalangan luas rakyat.” demikian kata Presiden ketika menerima 100 orang peserta kursus reguler angkatan ke-29 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Bina Graha, Jakarta, hari Rabu (18/ 12).

Hadir dalam acara itu antara lain Menhankam Jenderal TNI (Pum) Edi Sudradjat, Gubernur Lemhannas Letjen TNI Sofian Effendi, Wakil Gubernur Lemhannas Juwono Sudharsono, serta 20 orang pejabat dan widyaiswara Lemhannas.

Penyelesaian

Menurut Presiden, sejarah petjuangan bangsa Indonesia mencatat, seperempat abad pertama dari usia kemerdekaan bangsa Indonesia harus digunakan untuk menyamakan pendapat, menyegarkan kembali semangat kebangsaan dan membangun lembaga-lembaga negara nasional.

Selanjutnya Kepala Negara mengatakan, perbedaan pendapat mengenai berbagai masalah yang dapat ditunda waktu bangsa Indonesia harus menghadapi agresi kolonial, memerlukan penyelesaian sebelum bangsa ini dapat hidup secara mantap dalam negara nasional.

“Seyogyanya seluruh perbedaan pendapat itu diselesaikan dengan cara dan melalui lembaga-lembaga demokrasi. Namun, jangan dilupakan, bahwa cara-cara penyelesaian perbedaan pendapat secara demokratis dan melalui lembaga-lembaga demokrasi itu sendiri juga harus dipelajari.” ujar Presiden.

Kepala Negara mengatakan, upaya mempelajari penyelesaian  perbedaan pendapat secara demokratis ini tidaklah dapat dilakukan begitu saja. Sebab, Presiden Soeharto hari Rabu (18/12) menerima para peserta Kursus Reguler Angkatan (KRA) XXIX Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), di Bina Graha, Jakarta. Kepala Negara didampingi Menhankam Edi Sudradjat dan Gubernur Lemhannas Letjen TNI Sofian Effendi beramah tamah sambil berbincang-bincang dengan para peserta kursus KRA Lemhannas.

Dalam masyarakat juga berkembang filsafat politik yang justru mengajarkan penyelesaian perbedaan pendapat melalui kekerasan, huru-hara, bahkan revolusi.

“Itulah intisari ajaran faham marxisme-leninisme, yang secara konstitusional telah kita larang sejak tahun 1966, tiga dasawarsa yang lalu.” kata Presiden.

Kepala Negara menunjukkan, bagaimana seharusnya sikap demokrasi terhadap faham dan golongan yang pada dasamya bersifat anti demokrasi ini memang merupakan suatu dilema demokrasi.

“Masalahnya adalah apakah akan diberikan hak demokrasi bagi faham dan golongan yang jelas-jelas akan mengubur demokrasi itu sendiri seandainya mereka berkuasa. Atau sebaliknya, melarang faham dan organisasi yang dalam berbagai manifestonya jelas-jelas akan membahayakan demokrasi.” tutur Presiden.

“Sungguh tidak mudah menjawab pertanyaan yang bersifat filsafat ini. Bangsa kita sendiri bam memberikan keputusan final, setelah dalam tahun 1965, para penganut faham marxisme-leninisme itu kembali mengulang pemberontakan yang mereka lakukan dalam tahun 1948, di tengah-tengah perjuangan kita mengusir penjajah dari Tanah Air ini.” demikian Presiden.

Pemberontakan penganut ideologi marxisme-leninisme tahun 1965 ini, kata Presiden, jauh 1ebih berbahaya, karena upaya ini telah didahului dengan persiapan yang lebih matang, mendapat dukungan ideologi dan politik dari sebagian tokoh pemerintah, telah mempersiapkan pangkalan perlawanan bersenjata di beberapa daerah dan terkait dengan kekuatan asing di luar negeri.

“Dengan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah itulah, akhimya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) dalam tahun 1966 menetapkan larangan terhadap faham marxisme-leninisme/komunis dan menyatakan Partai Komunis Indonesia serta seluruh organisasi massanya sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia.” kata Presiden.

“Intisari dari pengalaman sejarah kita ini adalah bahwa negara nasional yang demokratis harus berani mengambil keputusan yang paling pahit untuk mencabut hak demokrasi dari kekuatan politik yang jelas-jelas ingin menyalahgunakan demokrasi untuk menghancurkan negara nasional dan demokrasi itu sendiri.” lanjut Presiden.

Keputusan MPRS tiga dasawarsa lalu itu, kata Presiden, merupakah salah satu keputusan yang sangat penting dalam menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk tumbuh danberkembangnya semangat nasionalisme serta negara nasional Indonesia. Pembangunan nasional baru dapat dilancarkan secara terencana, terarah dan terkendali dalam suasana sepenuhnya bebas komunis.

“Itulah sebabnya di dalam negeri kita tetap memelihara kewaspadaan terhadap komunisme ini, walaupun kita mengadakan persahabatan dengan negara-negara lain yang menganut ideologi itu untuk negerinya sendiri. Kita tidak campur tangan terhadap masalah dalam negeri negara-negara lain.” demikian Presiden.

Etika Kebangsaan

Uraian Kepala Negara ini berkaitan dengan tema seminar yang diselenggarakan oleh para peserta kursus reguler angkatan ke-24 Lemhannas, yakni Aktualisasi Moral dan Etika Kebangsaan dalam Mendukung Perwujudan Masyarakat Maju, Mandiri, dan Sejahtera. Kepala Negara menilai pemilihan tema ini sungguh tepat.

“Sebab, hanya dengan semangat kebangsaan yang tinggi itulah kita akan dapat menjaga persatuan dan kesatuan di antara bangsa kita yang majemuk, yang menjadi moral utama pembangunan.” tutur Presiden.

Menurut Presiden, semangat kebangsaan dan negara nasional yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan, bukanlah tujuan akhir. Fungsinya adalah sebagai sarana dan wahana untuk mengantarkan seluruh rakyat menuju masyarakat adil makmur yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.

Tanpa semangat kebangsaan dan tanpa negara nasional, kata Presiden, sungguh tidak mudah bagi bangsa Indonesia yang majemuk dan hidup tersebar dalam ribuan pulau ini mencapai taraf hidup yang lebih baik.

“Apalagi sebagian besar daerah di Tanah Air kita hanya mempunyai sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang sangat terbatas.” tunjuk Kepala Negara.

Ditekankan, tanpa semangat kebangsaan dan negara nasional yang kuat, tidak mustahil masyarakat majemuk seperti masyarakat Indonesia akan terlibat konflik ras dan konflik etnik yang tidak berkeputusan, yang dapat bersumber dari konflik ekonomi, politik sosial budaya atau konflik bersenjata.

Sungguh menggembirakan, kata Presiden, bahwa perhatian masyarakat Indonesia kepada masalah kebangsaan dan kepada negara nasional hampir tidak pemah surut. Dari waktu ke waktu bangsa Indonesia membahas masalah semangat kebangsaan dan negara nasional ini, mulai dari perkembangan sejarahnya, keadaannya saat ini maupun relevansinya dalam era globalisasi yang akan datang.

“Hal ini merupakan tanda bahwa kita sangat sadar dan sangat berkepentingan terhadap semangat kebangsaan dan negara nasional.” tuturnya.

Sumber : KOMPAS (19/12/1996)

_______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Pertama, 2008, hal 105-107.

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.