PRESIDEN SOEHARTO : KOTA TERPADU HARUS DIBANGUN

PRESIDEN SOEHARTO : KOTA TERPADU HARUS DIBANGUN [1]

Jakarta, Business News

Presiden Soeharto menegaskan, kita harus membangun kota terpadu. Dalam kota yang demikian itu terdapat keterpaduan antara sektor-sektor yang mendukung kehidupan kota sehingga sektor-sektor tadi dapat berfungsi secara optimal. Dalam membangun kota terpadu. Rencana tata ruang harus benar-benar mendapat perhatian. Hal ini penting agar pembangunan kota dapat selaras dengan sifat, potensi dan tingkat perkembangan wilayah.

Kepala Negara memaparkan hal di atas pada peresmian rumah sangat sederhana (RSS), rumah sederhana (RS), dan rumah susun sederhana di 27 propinsi Kamis kemarin di Perumahan Bumi Cengkareng Indah. Lebih dari 240.000 unit rumah diresmikan yang tersebar di 188 Dati II, yang dibangun dalam waktu kurang dari dua tahun. Sebelumnya dikemukakannya, sejalan dengan meningkatnya laju pembangunan maka jumlah penduduk perkotaan meningkat dengan sangat pesat.

Menurut dia, peningkatan jumlah penduduk perkotaan tadi selain disebabkan oleh mobilitas penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan, juga disebabkan oleh proses perubahan desa menjadi kota. Peningkatan jumlah penduduk di kota­ kota itu, jika tidak dibarengi dengan pembangunan wilayah permukiman yang baik dan fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan, akan membuat kota-kota menjadi kota yang amat luas wilayahnya; tetapi kumuh, kotor dan tidak sehat.

Keberhasilan kita dalam membangun ratusan ribu rumah yang tersebar di seluruh propinsi dalam waktu yang relatif singkat ini menunjukkan bahwa pembangunan kita bergerak makin cepat, makin luas dan menjangkau lapisan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dengan selesainya pembangunan rumah-rumah ini, maka makin banyak lagi jumlah anggota masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat menempati perumahan yang memenuhi syarat kesehatan. Dengan bertambah banyaknya jumlah keluarga berpenghasilan rendah yang dapat tinggal dalam rumah yang layak, berarti makin banyak pula keluarga kita yang dapat hidup lebih tenteram, lebih sejahtera dan lebih bahagia.

Selesainya pembangunan rumah-rumah ini juga menunjukkan bahwa pembangunan perumahan yang memenuhi syarat kesehatan telah dilaksanakan di mana-mana di seluruh Tanah Air kita ini berarti bahwa kesejahteraan rakyat terus bertambah baik. Pembangunan memang kita lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tidak ada gunanya kita membangun jika pembangunan tadi tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Peresmian ratusan ribu rumah yang kita lakukan dalam rangkaian peringatan 50 tahun kemerdekaan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan semangat kita dalam membangun perumahan rakyat dan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Kebutuhan  Dasar

Rumah tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, di samping kebutuhan2 dasar lainnya seperti sandang, pangan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja. Tanpa rumah tinggal yang  layak dan memenuhi syarat, sulit mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Jika jutaan keluarga kita tidak dapat hidup sejahtera, berarti masyarakat adil dan makmur yang kita cita-citakan belum dapat kita wujudkan. Karena itulah, dalam melaksanakan pembangunan kita berusaha membangun perumahan, terutama untuk lapisan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Namun, menyediakan rumah bagi warga masyarakat yang berpenghasilan rendah itu tidaklah mudah. Sebab, rumah mahal harganya, ungkap Soeharto. Salah satu sebab tingginya harga rumah adalah harga tanah yang mahal. Harga rumah akan dapat lebih murah, jika tersedia tanah dengan harga yang murah pula.

“Karena itu, saya minta agar para gubernur, bupati dan wali kota madya membantu menyediakan tanah, khususnya untuk membangun rumah sangat sederhana dan rumah sederhana dengan harga yang murah”.

Menyediakan tanah dengan harga yang murah bukanlah pekerjaan yang gampang. Kebutuhan tanah terus meningkat, sedangkan luas tanah tidak bertambah. Namun, jika hal ini kita biarkan, maka hanya mereka yang mempunyai penghasilan yang tinggi saja yang akan mampu menempati rumah-rumah yang layak. Mereka yang belum tinggi penghasilannya, terpaksa tinggal di wilayah-wilayah kumuh yang tidak sehat dan tidak layak huni. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan pembangunan kita.

Seluruh Lapisan Terlayani

Kita juga menginginkan agar dalam membangun kota, seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani kebutuhan perumahannya. Dengan demikian akan tercipta kerukunan dalam kebhinekaan. Kesetiakawanan sosial juga dapat tumbuh subur dalam masyarakat. Karena itu, penyediaan dan pembangunan perumahan di kota-kota harus meliputi berbagai tipe rumah, sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat, demikian Presiden.

Selain aspek pemerataan, maka dalam membangun perumahan dan permukiman di perkotaan juga perlu diperhatikan berbagai hal penting lainnya ; seperti perkiraan perkembangan kota di masa datang, manajemen perkotaan, pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan, dukungan pembiayaannya dan lain-lainnya.

Kota-kota yang dibangun secara mendatar juga akan memerlukan jaringan jalan, selokan, air bersih, listrik dan telepon yang lebih banyak dan lebih panjang. Pembangunan kota-kota yang demikian itu memerlukan biaya pembangunan, biaya pemeliharaan dan biaya operasi yang besar. Jarak tempuh dari rumah ke tempat kerja juga menjadi jauh, sehingga memerlukan waktu lebih lama dan biaya transportasi yang lebih tinggi. Semuanya itu menyebabkan biaya hidup penduduk kota tinggi. Secara nasional hal ini merupakan beban yang berat.

Karena itu, perluasan kota perlu dilakukan dengan lebih kompak dan padat Salah satu caranya adalah dengan membangun rumah-rumah susun dan mengadakan peremajaan wilayah-wilayah kumuh dengan membangun rumah susun.

Tentu saja pembangunan rumah-rumah susun tadi harus dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat harus diusahakan agar semua penghuni wilayah kumuh yang diremajakan memperoleh rumah baru yang lebih baik, sehat dan layak huni. Peremajaan daerah kumuh tidak boleh menimbulkan kesan sebagai penggusuran mereka yang miskin untuk kepentingan mereka yang kaya.

Gali Dana Masyarakat

Pembangunan perumahan dan pemukiman memerlukan dana yang besar, pengembaliannya berjangka panjang dan bunganya rendah. Dana yang diperlukan tadi jelas tidak dapat hanya dipenuhi dari anggaran keuangan Pemerintah saja. Karena itu, kita harus menggali dana dari masyarakat. Adalah tugas Pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan pemukiman.

Untuk itu, diminta Badan Kebijaksanaan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman agar lebih aktif lagi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, sehingga arah pembangunan perumahan dan pemukiman dapat terlaksana sebagaimana diharapkan. Pemerintah juga perlu membina perusahaan-perusahaan pembangun perumahan dan memberi penyuluhan kepada masyarakat.

“Saya minta agar ditingkatkan lagi pembinaan dan penyuluhan yang selama ini telah dilaksanakan.” pinta Soeharto.

Dalam kurun waktu 50 tahun Kemerdekaan, pembangunan perumahan dan pemukiman telah berkembang pesat. Lapisan masyarakat yang berpenghasilan rendah makin banyak yang tinggal di rumah yang layak.

Sumber : BUSINESS NEWS (01/12/1995)

______________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 758-761.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.